Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Wamendagri: Kopdeskel merah putih untuk sejahterakan rakyat

    Wamendagri: Kopdeskel merah putih untuk sejahterakan rakyat

    Presiden RI Prabowo Subianto tengah menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembentukan koperasi desa/kelurahan (kopdeskel) merah putih merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Hal itu disampaikannya saat meninjau Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) Kopdeskel Merah Putih Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis.

    Dalam sambutannya, Bima menekankan bahwa koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan perwujudan cita-cita luhur para pendiri bangsa, khususnya Bung Hatta.

    “Mengapa tidak ada yang lain? Karena koperasi hanya untuk kesejahteraan anggota. Tidak boleh kalau tidak menyejahterakan. Itu cita-cita pendiri bangsa. Itu mimpinya Bung Hatta,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta.

    Wamendagri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tengah menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

    Melalui kopdeskel merah putih, menurut dia, pemerataan pembangunan di tingkat akar rumput diharapkan bisa lebih cepat tercapai.

    Di sisi lain, Bima Arya menjelaskan bahwa modal pendanaan kopdeskel merah putih bersumber dari dana Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Sementara itu, biaya pencatatan akta notaris bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kelak kopdeskel merah putih akan memperoleh plafon pinjaman maksimal sebesar Rp3 miliar.

    “Jadi, silakan untuk Bapak/Ibu pengurus menyepakati lagi unit usahanya,” imbuhnya.

    Bima mempersilakan pengurus kopdeskel merah putih untuk membentuk unit usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.

    Ia lantas mencontohkan koperasi di kawasan perdesaan dipacu untuk memaksimalkan unit usaha berbasis hasil pertanian, sedangkan di wilayah pesisir diminta untuk mengoptimalkan hasil perikanan.

    Wamendagri berpesan agar pengurus dapat bekerja sama dalam merancang programnya.

    Selain itu, pemerintah di bawah koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pengurus koperasi.

    “Kita siapkan batin kita. Kita siapkan fisik kita untuk menghidupkan koperasi kelurahan ini supaya warganya betul-betul sejahtera,” pungkas Bima.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri sebut belum ada rencana pemekaran daerah di Lampung

    Wamendagri sebut belum ada rencana pemekaran daerah di Lampung

    Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa belum ada rencana untuk melakukan pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Lampung.

    “Pemekaran kabupaten baru di Provinsi Lampung sejauh ini belum ada rencana memproses ke situ,” ujar Bima Arya Sugiarto di Pesawaran, Kamis.

    Ia mengatakan proses pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Lampung saat ini masih dalam proses evaluasi secara menyeluruh.

    “Masih proses evaluasi secara menyeluruh untuk daerah otonomi baru ini. Jadi belum ada langkah-langkah yang baru dan belum di proses,” katanya.

    Sedangkan untuk proses pemilihan Wakil Bupati Waykanan selepas meninggal dunianya Bupati Waykanan Ali Rahman, menurut dia, masih dalam proses.

    “Tentu prosesnya wakil bupati yang akan menjadi kepala daerah, tapi nanti kita cek lagi perkembangan definitif sampai mana,” tambahnya.

    Sebelumnya Pemerintah Provinsi Lampung tengah mematangkan usulan pembentukan dan pemekaran daerah Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dari Kabupaten Lampung Utara.

    Persiapan pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang ini sesuai dengan asas otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Penghapusan Daerah.

    Persiapan pengusulan pemekaran tersebut sudah dilakukan sejak 21 tahun lalu yakni pada 2004, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian daerah. Dan usulan pemekaran daerah itu telah disetujui oleh DPRD Provinsi Lampung.

    Diketahui daerah Sungkai Bunga Mayang memiliki luas 787,08 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 155.775 jiwa dan laju pertumbuhan 0,8 persen per tahun. Dan sudah memiliki calon lokasi perkantoran yang ditetapkan dalam bentuk dokumen pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang seluas 40 hektare.

    Sungkai Bunga Mayang memiliki delapan kecamatan yakni Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Sungkai Tengah, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Sungkai Barat, Kecamatan Hulu Sungkai, dan Kecamatan Muara Sungkai.

    Sungkai Bunga Mayang secara geografis berbatasan dengan beberapa wilayah di bagian barat dengan Kabupaten Way Kanan, sebelah utara Kabupaten Lampung Tengah, sebelah selatan Kabupaten Lampung Utara dan sebelah timur dengan Kabupaten Tulang Bawang.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bima Arya: Puluhan kepala daerah terpilih retret di IPDN

    Bima Arya: Puluhan kepala daerah terpilih retret di IPDN

    Padang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ​​​​​​mengatakan bahwa sekitar 50 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan mengikuti retret gelombang kedua pada bulan Juni 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

    “Insyaallah retret gelombang kedua ini akan diikuti kepala daerah yang kemarin tidak mengikuti retret di Magelang maupun yang sudah melewati pemungutan suara ulang dan telah dilantik Kemendagri,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kota Padang, Kamis.

    Eks Wali Kota Bogor tersebut mengatakan bahwa retret gelombang dua di IPDN Jatinangor tersebut akan diikuti oleh bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota yang sudah dilantik Kemendagri.

    Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Mursalim mengatakan bahwa Gubernur Mahyeldi akan melantik pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery dan Parulian pada hari Jumat (29/5).

    “Jumat (30/5) besok Gubernur akan melantik Welly Suhery dan Parulian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman di Auditorium Gubernur pukul 09.00 WIB,” kata Mursalim.

    Pelantikan tersebut merujuk kepada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri bernomor: 100.2.1.3/3160/OTDA tertanggal 27 Mei 2025.

    Bersamaan dengan SK pengangkatan tersebut Mahyeldi juga menerima SK pengesahan pemberhentian Bupati Pasaman yang lama dari Mendagri tertanggal 27 Mei 2025 bernomor: 100.2.1.3-2321.

    “Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Biro Pemerintahan sudah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pasaman mengenai pelantikan besok,” ujarnya.

    Pasangan Welly Suhery dan Parulian terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, setelah memenangi pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April 2025.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Grib Jaya Disorot, Wamendagri: Pembubaran Ormas Ada di Tangan Kemenkumham

    Grib Jaya Disorot, Wamendagri: Pembubaran Ormas Ada di Tangan Kemenkumham

    Bisnis.com, JAKARTA — Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Jaya belakangan ini menjadi sorotan publik menyusul sejumlah masalah yang melibatkan anggotanya.

    Menanggapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku telah menginstruksikan kepala daerah untuk bertindak tegas terhadap ormas yang dinilai telah melampaui batas.

    “Kemendagri sudah minta agar kepala daerah tegas tindak ormas yang melampaui batas,” tegas Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (28/5/2025).

    Politikus PAN itu turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menangani kasus pendudukan lahan milik BMKG yang diduga dilakukan oleh Grib Jaya.

    “Di Tangsel dilakukan pembongkaran, apresiasi, sinergi dengan kepolisian,” ucapnya.

    Lebih lanjut, mantan Wali Kota Bogor itu menegaskan bahwa Kemendagri tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan Grib Jaya karena hal tersebut berada di luar ranah kementeriannya.

    “Pembubaran itu ranah Kemenkum [Kementerian Hukum],” ungkap dia.

    Bima juga menyampaikan bahwa Grib Jaya merupakan ormas yang terdaftar secara resmi sebagai perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

    Kasus Ormas Grib Jaya

    Perlu diketahui, saat ini masalah teranyar adalah soal kasus pendudukan lahan milik negara, tepatnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diduga dilakukan oleh ormas Grib Jaya.

    Adapun kini Polda Metro Jaya telah menetapkan M. Yani Tuanaya (MYT) selaku Ketua DPC Grib Jaya Tangerang Selatan dan seorang warga berinisial Y menjadi tersangka.

    Selain kasus anyar itu, Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) juga telah menetapkan Ketua Grib Jaya Kalteng, berinisial R sebagai tersangka kasus penyegelan PT Bumi Asri Pasaman (BAP).

    Selain itu pula, Grib Jaya di Bandung bentrok dengan ormas lainnya yakni Pemuda Pancasila (PP). Pada Senin, 15 Januari 2025 Polda Jawa Barat telah menetapkan lima tersangka yang merupakan anggota Grib Jaya.

    Kelima anggota Grib Jaya ini ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah melakukan pengrusakan kantor, kendaraan bermotor hingga penganiayaan.

  • Dedie Rachim Pastikan Kesehatan Ternak di Bursa Hewan Qurban Terjamin

    Dedie Rachim Pastikan Kesehatan Ternak di Bursa Hewan Qurban Terjamin

    JABAR EKSPRES – Menyambut Hari Raya Idul Adha 2025, Bursa Hewan Qurban (BHQ) yang berada di area Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PPMPKH), Jalan Pajajaran, Kota Bogor resmi dibuka.

    BHQ yang diakomodir oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) ini berlangsung selama 11 hari dilaksanakan sejak 27 Mei hingga 6 Juni 2025.

    Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menuturkan BHQ tersebut bisa menjadi pilihan untuk memilih dan membeli hewan kurban yang memenuhi persyaratan kesehatan dan juga sesuai syariat.

    Sebab, sambung dia, hewan kurban di BHQ telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor dan Sekolah Vokasi IPB University.

    “Kenapa ini kita prioritaskan dan kita rekomendasikan, karena dari sisi kesehatan ternaknya ini terjamin dan sesuai syariat,” kata Dedie A. Rachim dikutip Rabu (28/5).

    “Kemudian tentu karena lahannya disiapkan oleh BRMP melalui PPMPKH, sehingga tidak ada alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pedagang sehingga harganya relatif lebih ekonomis,” imbuhnya.

    Selain itu, Dedie menyebut, BHQ masyarakat diberikan edukasi terkait bagaimana cara memilih hewan kurban dan cara menyembelihnya.

    Dedie juga mengingatkan dan mendorong masyarakat untuk melanjutkan tradisi membungkus daging hewan kurban tidak dengan plastik, namun menggunakan wadah yang terbuat dari anyaman bambu atau bonsang.

    “Agar masyarakat memperhatikan limbah sisa penyembelihan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan ke depan,” tegas dia.

    Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Fadjry Djufry, mengatakan BRMP ini memiliki peran strategis, di antaranya adalah dalam menjamin lalu lintas hewan kurban yang akan diperoleh masyarakat sudah sesuai prosedur.

    “Jadi semua hewan ternak di sini sudah mengikuti standar prosedur yang sudah ditetapkan, jadi terkait dengan kesehatan dan yang lain-lain sudah terjamin dan masyarakat bisa memilih banyak pilihan hewan kurban,” ucapnya.

    Berkaca dari tahun sebelumnya, Fadjry menyebut antusias masyarakat yang membeli hewan kurban melalui BHQ sangat tinggi. Bahkan seluruh hewan kurban terjual habis.

    Ketua Panitia BHQ, Agus Susanto mengatakan pelaksanaan BHQ merupakan yang ke-23 kalinya diadakan, dengan kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) melalui BRMP dan PPMPKH dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui DKPP serta Sekolah Vokasi IPB University dan paguyuban peternak.

  • Deadline 31 Mei! Ribuan Desa Dikejar Target Bentuk Kopdes

    Deadline 31 Mei! Ribuan Desa Dikejar Target Bentuk Kopdes

    FAJAR.CO.ID, PALEMBANG– Lebih dari 53 ribu desa di seluruh Indonesia telah menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) untuk membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai bagian dari program besar pemerintah yang langsung dikawal oleh Presiden Prabowo.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Palembang, Selasa.

    “Hingga hari ini sebanyak 53.592 desa telah menggelar musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.

    Untuk mempercepat proses pembentukan koperasi tersebut, Presiden Prabowo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Menko Bidang Pangan ditunjuk sebagai Ketua Satgas tersebut.

    Satgas ini tidak bekerja sendiri. Di dalamnya terdapat pelaksana harian yang terdiri dari wakil-wakil menteri Kabinet Merah Putih dan dibagi dalam empat wilayah utama.

    Wilayah I dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan mencakup kabupaten/kota di Jawa Tengah, DIY, dan Kalimantan.
    Wilayah II dikomandoi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, meliputi Jawa Barat dan seluruh wilayah Sumatera.
    Wilayah III dipegang Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, yang membawahi DKI Jakarta, Banten, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
    Sementara Wilayah IV dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf untuk wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

    Struktur Satgas juga diteruskan hingga ke level provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, satgas dipimpin oleh gubernur dengan sekretaris daerah sebagai wakil ketua. Di kabupaten/kota, bupati/walikota bertindak sebagai ketua dengan sekda sebagai wakilnya.

  • Bogor Selatan Jadi Fokus Pembangunan: Jalan Lingkar, Wisata, hingga Penataan Sampah

    Bogor Selatan Jadi Fokus Pembangunan: Jalan Lingkar, Wisata, hingga Penataan Sampah

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menuturkan di Kecamatan Bogor Selatan terdapat berbagai instalasi vital pemerintah, serta aset-aset milik pemerintah yang memiliki potensi untuk dikelola lebih baik lagi.

    Untuk itu dirinya mengajak aparatur di wilayah, camat dan lurah, untuk bersama-sama mewujudkan mimpi Bogor Selatan.

    Dedie membeberkan bahwa di Bogor Selatan juga terdapat program besar yang harus dipahami oleh seluruh aparatur wilayah, terkait rencana trase dan pembangunan jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR) yang akan melintasi tujuh kelurahan dan terhubung dengan akses jalan Regional Ring Road (R3).

    “Untuk tahap awal, pembangunan BIRR akan diprioritaskan dimulai dari Pamoyanan hingga Mulyaharja, Bogor Nirwana Residence (BNR),” ungkapnya, Senin (27/5).

    “Untuk itu, camat, sekcam, dan lurah harus memastikan terkait trase dan penlok (penetapan lokasi) dari keseluruhan akses jalan BIRR. Sinkronkan bersama Dinas PUPR,” imbuh Dedie.

    BACA JUGA: Pesan Jenal Mutaqin untuk ASN Pemkot Bogor Jelang 100 Hari Kerja

    Selain rencana trase dan pembangunan jalan BIRR, Dedie menyebut bahwa kawasan Bogor Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata baru, sebagai daya tarik bagi masyarakat luar Kota Bogor, sekaligus antisipasi terhadap pemindahan ibu kota ke IKN.

    Menurutnya, potensi yang saat ini ada di depan mata adalah pemanfaatan lahan eks Pancahapat di jalur utama BNR, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, yang rencananya akan dikembangkan menjadi taman, tempat wisata, pusat pembibitan (nursery), serta lahan parkir.

    “Kita akan jadikan aset ini sebagai salah satu tujuan destinasi baru. InsyaAllah tahun ini kita bereskan dan mulai tata, sehingga ke depan ini bisa menjadi potensi PAD bagi Kota Bogor,” tutur Dedie.

    Dengan demikian, hal ini menjadi harapan baru bagi warga Bogor Selatan melalui pengembangan sektor pariwisata yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

    Selain dua program pembangunan tersebut, Mantan Pejabat KPK itu juga menyoroti penataan kawasan Simpang Ciawi yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor.

    Sebab, ketika jalan R3 sudah terhubung hingga ke Kuntum dan bisa tembus ke Jalan Wangun hingga terintegrasi dengan Bogor Selatan, maka arus kendaraan tidak akan sepenuhnya menumpuk di Jalan Raya Tajur.

  • Wamendagri ajak DPRD Kota Serang kawal program strategis pemerintah

    Wamendagri ajak DPRD Kota Serang kawal program strategis pemerintah

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat membuka Workshop DPRD Kota Serang bertajuk “Penguatan Peran DPRD dalam Penyusunan RPJMD dan Pengelolaan Keuangan Daerah”, di Jakarta, Minggu (25/5/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Wamendagri ajak DPRD Kota Serang kawal program strategis pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 26 Mei 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak anggota DPRD Kota Serang, Banten, untuk mengawal berbagai program strategis pemerintah.

    Hal tersebut disampaikan Bima saat membuka Workshop DPRD Kota Serang bertajuk “Penguatan Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pengelolaan Keuangan Daerah”, di Jakarta, Minggu (25/5), sebagaimana keterangannya yang diterima, di Jakarta, Senin.

    Dia menegaskan saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui sejumlah program prioritas, termasuk dengan memanfaatkan bonus demografi melalui penguatan sumber daya manusia (SDM).

    Ia menyebutkan SDM berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu negara. Karena itu, pemerintah menyusun sejumlah program strategis seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, gagasan besar untuk mendukung pembangunan tersebut perlu dikawal agar implementasinya sesuai harapan.

    Dirinya meyakini program strategis seperti MBG akan berdampak luas ke berbagai sektor, termasuk perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya pelibatan pengusaha lokal dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Kalau dikawal sama-sama maka efeknya akan berhasil. Ini (program MBG) investasi jangka panjang,” kata Bima.

    Lebih lanjut, Bima mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran MBG melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “MBG tidak perlu dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Bapak-Ibu, enggak ada. Kalaupun ada, Presiden perintahkan alokasikan saja ke sekolah,” ujarnya.

    Ia menegaskan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mendorong kemajuan secara nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memantau kesesuaian alokasi anggaran daerah dengan program pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

    Di sisi lain, Bima juga menjelaskan mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang kerap disalahpahami. Ia menekankan bahwa efisiensi merupakan upaya untuk mengalihkan anggaran ke program yang lebih strategis.

    “Pada dasarnya, Bapak-Ibu, efisiensi itu adalah memindahkan yang tidak substantif menjadi substantif,” jelas Bima.

    Kemendagri juga terus mendorong setiap daerah untuk memiliki mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui berbagai inovasi. Upaya ini perlu dilakukan di seluruh daerah, termasuk Kota Serang, agar memiliki kapasitas fiskal yang kuat.

    Ia menilai banyak daerah yang telah berinovasi guna menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman menyampaikan rasa hormat dan kebahagiaan atas kehadiran Wamendagri Bima Arya dalam membuka workshop tersebut.

    Menurutnya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga dalam memperkuat perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

    “Serta pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Muji.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto, Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri, dan Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Budi Luhur Rusdiyanta. Hadir pula sejumlah anggota DPRD Kota Serang.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial

    Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa semangat otonomi daerah harus mengacu pada prinsip keadilan sosial untuk memperkuat pemerintahan lokal dan mewujudkan pemerataan pembangunan.

    “Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi,” kata Bima saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Great Institute Indonesia dengan tema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat – Daerah di Era Efisiensi Anggaran” di Kantor Great Institute Indonesia, Jakarta, Senin (26/5).

    Dia mengajak semua pihak yang hadir dalam FDG itu untuk melakukan refleksi terhadap jalannya otonomi daerah yang didesain untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.

    Menurut dia, langkah ini akan membuat berbagai pelayanan publik juga semakin dekat. Selain itu, otonomi juga dijalankan agar keberagaman di daerah dapat dikelola, termasuk optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dan menekan kesenjangan antardaerah.

    “Nah, sekarang mari kita evaluasi itu semua,” ujarnya.

    Berdasarkan data yang dikantonginya, tak sedikit daerah yang kapasitas fiskalnya masih belum kuat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dibanding transfer dari pemerintah pusat.

    Kondisi ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jalannya otonomi daerah.

    “Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, itu pemimpin-pemimpin lokalnya efektif. Memimpin dengan transparan, memimpin dengan visioner,” jelas Bima.

    Selain itu, Bima mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal upaya efisiensi anggaran di lingkup pemerintah daerah (pemda).

    Dia menjelaskan efisiensi bertujuan untuk mengarahkan alokasi anggaran agar digunakan untuk kegiatan substantif.

    Menurut dia, tak sedikit pemda yang berhasil menggeser anggarannya untuk fokus terhadap program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

    “Presiden inginkan hal yang sederhana, rakyat ingin makan, rakyat ingin sehat, rakyat ingin sekolah, dan rakyat ingin bekerja,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program strategis, salah satunya memanfaatkan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Berbagai program telah disusun seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, kata dia, program tersebut perlu didukung oleh banyak pihak termasuk pemda.

    Sebagai tambahan informasi, forum tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Rektor II Universitas Andalas Hefrizal Handra, Wali Kota Payakumbuh Periode 2012–2022 Riza Falepi, CEO Neraca Ruang Jilal Mardhani, dan beberapa tamu undangan lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri dorong Banda Aceh bangun ekosistem menuju Kota Parfum

    Wamendagri dorong Banda Aceh bangun ekosistem menuju Kota Parfum

    “Branding itu ganti logo, sayembara, kemudian pakai tagline, terus semangat. It’s not that simple, tidak sesederhana itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh membangun ekosistem yang kuat dan menyeluruh untuk mendukung identitas baru sebagai Kota Parfum.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Road to Launching Banda Aceh Kota Parfum di BSI Landmark Aceh, Aceh, Jumat (23/5).

    “Branding itu ganti logo, sayembara, kemudian pakai tagline, terus semangat. It’s not that simple, tidak sesederhana itu,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dalam paparannya, Bima menekankan pentingnya membangun narasi kota yang otentik dan berkelanjutan. Ia mencontohkan sejumlah kota di dalam dan luar negeri, seperti Bogor, Banyuwangi, hingga Grasse di Prancis, yang berhasil mengangkat kekuatan lokal menjadi identitas global.

    Menurutnya, untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Parfum, dibutuhkan strategi jangka panjang yang melampaui masa jabatan kepala daerah saat ini. “Jadi Kota Parfum ini enggak boleh, walaupun idenya luar biasa keren, enggak boleh identik hanya masa jabatan Ibu Illiza. Enggak bisa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya membangun ekosistem yang melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga akademisi. Ia juga menyoroti perlunya edukasi masyarakat, penataan kawasan, pengelolaan sampah, serta penguatan karakter warga dalam mendukung citra kota.

    “Sekarang bagaimana kita melakukan edukasi, supaya warga di sini nyambung dengan branding sebagai Kota Parfum,” ucap Bima.

    Bima juga mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Pemkot Banda Aceh. Ia berharap acara ini dapat memperkuat citra Banda Aceh sebagai Serambi Mekah sekaligus Kota Parfum yang berkelas dunia.

    “Saya mendoakan semoga Bu Illiza diberikan Allah kekuatan bersama Wakil [Wali Kota] ya, Pak Ketua Dewan juga kasih pendukung semua supaya bisa membangun ekosistem dari hulu ke hilir untuk penguatan itu,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Dessy Ruhati, Staf Khusus Menteri Ekraf Rian Firmansyah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Irwansyah, Rektor Universitas Syiah Kuala Marwan, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.