Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mematangkan kerja sama dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

    Tak hanya terkait pengelolaan pembuangan sampah saja, tetapi juga mematangkan rencana pemerintah pusat dalam menerapkan pola Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

    Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, melakukan pematangan pembahasan tersebut bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor.

    “Kita bahas tentang perpanjangan MoU antara kota dan kabupaten. Karena selama ini Kota Bogor membuang sampah di Galuga, Kabupaten Bogor. Demi terciptanya kerja sama yang baik dan meminimalisir dampak yang terjadi, maka hari ini kita bahas perpanjangan itu,” kata Jenal Mutaqin, Senin 24 November.

    Selain pembahasan kerja sama, turut diperkuat juga intervensi anggaran ke depan, dengan harapan menghasilkan keputusan terbaik bagi Kota maupun Kabupaten Bogor.

    Pun dengan rencana PSEL di TPAS Galuga yang ditargetkan dapat diterapkan dalam dua tahun mendatang. Jenal Mutaqin juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak mengelola sampah secara mandiri.

    “Warga tetap pilah sampah, tangani sampah di tingkat rumah tangga,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Kota dan Kabupaten Bogor memiliki semangat yang sama dalam pengelolaan sampah.

    “Pada prinsipnya, kami Pemerintah Kabupaten Bogor tetap ingin bersinergi melanjutkan pengelolaan sampah bersama-sama, termasuk dampak dan kompensasi kepada warga,” jelas Rudy Susmanto.

    Terkait rencana PSEL, Rudy Susmanto menyebut hal itu juga memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitar TPAS Galuga. Sehingga seluruh komitmen yang disepakati harus benar-benar direalisasikan baik oleh Pemkab maupun Pemkot Bogor.

    “Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Lahan TPAS Galuga kita kelola bersama dengan regulasi dan aturan undang-undang yang kita tempuh dan selesaikan bersama,” tegas Rudy Susmanto.

  • Bima Arya ajak mahasiswa dukung Astacita jadikan Indonesia negara maju

    Bima Arya ajak mahasiswa dukung Astacita jadikan Indonesia negara maju

    “Kita akan menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun. Namun syaratnya dua Bapak-Ibu sekalian,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) untuk mendukung program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

    Ia menegaskan bahwa saat ini merupakan momentum terbaik sekaligus krusial bagi masa depan Indonesia. Posisi Indonesia saat ini dinilai sangat strategis untuk meraih lompatan besar menuju negara maju.

    Berdasarkan analisis sejumlah lembaga internasional, Indonesia diproyeksikan akan menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terkuat di dunia dalam 20 tahun mendatang.

    “Kita akan menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun. Namun syaratnya dua Bapak-Ibu sekalian,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Nasional (Munas) IX IARMI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

    Syarat pertama, ujar Bima, adalah kemampuan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Banyak negara mampu naik dari pendapatan rendah ke menengah, tetapi gagal melesat menuju kategori pendapatan tinggi. Di Asia hanya lima negara yang berhasil, sementara di Eropa terdapat 14 negara.

    “Kalau kita gagal keluar dari jebakan kelas menengah ini, maka kita akan berputar-putar di situ dalam waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

    Syarat kedua ialah memanfaatkan bonus demografi. Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang dominan. Karena itu, potensi ini harus dioptimalkan agar target Indonesia Emas 2045 dapat dicapai.

    “Asta Cita bicara itu Bapak-Ibu sekalian, Asta Cita bicara tentang pendidikan, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, adalah menyiapkan anak-anak muda, menyiapkan sektor produktif tadi,” tuturnya.

    Selain itu, Bima menjelaskan bahwa Asta Cita juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena itu, dibutuhkan upaya yang luar biasa dari semua pihak untuk merealisasikannya.

    Berikutnya, ia berpandangan, Asta Cita dapat disederhanakan menjadi dua tema besar, yakni pendidikan–teknologi dan pemerintahan yang efektif. Ia lantas menilai moto IARMI, “Widya Castrena Dharma Siddha” yang bermakna penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, sejalan dengan arah Asta Cita.

    “IARMI punya peran yang signifikan dan strategis apalagi bersinergi dan fokus kepada dua bidang tadi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa pemerintahan yang efektif adalah cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Agenda retret kepala daerah juga menargetkan efektivitas pemerintahan, termasuk efisiensi APBN dan APBD. Menurutnya, semangat penggemblengan dan kaderisasi yang dijalankan IARMI sejalan dengan hal tersebut.

    “Keprajuritan ini adalah pengabdian. Keprajuritan ini adalah kepemimpinan. Keprajuritan ini adalah pemerintahan yang efektif,” jelasnya.

    Bima kemudian membayangkan dua bentuk sinergi yang dapat diperkuat IARMI dalam mendukung Asta Cita. Pertama, sinergi antara IARMI dengan birokrasi, lembaga akademik, dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta penguasaan teknologi dalam mendukung Indonesia Emas 2045.

    Kedua, menyiapkan generasi Z sebagai calon pemimpin pada 2045, mulai dari kepala daerah hingga presiden, melalui pembekalan karakter, pengetahuan, dan talenta kepemimpinan.

    “Saya membayangkan, kalau IARMI bersinergi dengan Kemendagri, dengan kementerian-kementerian yang ada, dengan para rektor, menggembleng, melatih, memupuk talenta kepemimpinan mahasiswa dengan Menwa (Resimen Mahasiswa) sebagai motor utamanya, maka akan kita pastikan mereka siap menggantikan kita 20 tahun yang akan datang,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Bogor serta K/L dan Pemda raih BKN Awards 2025

    Pemkot Bogor serta K/L dan Pemda raih BKN Awards 2025

    “Alhamdulillah Pemerintah Kota Bogor mendapatkan penghargaan kedua terbaik dalam manajemen ASN. Ini tidak lepas dari peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang mengembangkan sistem digital untuk pelayanan,”

    Kota Bogor (ANTARA) – Pemerintah Kota Bogor menjadi salah satu instansi pemerintah daerah tingkat kota, bersama masing-masing tiga Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten, meraih anugerah BKN Awards 2025 dalam manajemen aparatur sipil negara, dari Badan Kepegawaian Negara dalam rangkaian Rakornas Kepegawaian di Jakarta, Rabu (19/11).

    Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim melalui Diskominfo Kota Bogor, Kamis, mengapresiasi capaian tersebut dan menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi Pemkot Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian.

    Ia menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berkomitmen melakukan transformasi birokrasi, khususnya dalam pelayanan kepegawaian yang lebih modern dan transparan.

    “Alhamdulillah Pemerintah Kota Bogor mendapatkan penghargaan kedua terbaik dalam manajemen ASN. Ini tidak lepas dari peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang mengembangkan sistem digital untuk pelayanan,” katanya.

    Penerapan sistem berbasis kinerja (merit system) dan manajemen talenta menjadi bagian penting yang turut dinilai oleh BKN, dan Pemkot Bogor berhasil menunjukkan konsistensinya dalam dua aspek tersebut.

    Daftar penerima BKN Awards 2025 untuk tiap kategori, adalah sebagai berikut:

    Kategori Kementerian: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Sosial; dan 3. Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Kategori Lembaga: 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; 2. Lembaga Administrasi Negara; dan 3. Badan Siber dan Sandi Negara.

    Kategori Pemerintah Provinsi: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan 3. Pemerintah Provinsi Gorontalo.

    Kategori Pemerintah Kota: 1. Pemerintah Kota Tangerang; 2. Pemerintah Kota Bogor; dan 3. Pemerintah Kota Yogyakarta.

    Kategori Kabupaten: 1.Pemerintah Kabupaten Sleman; 2. Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan 3. Pemerintah Kabupaten Gresik.

    Pewarta: Heri Sutarman/Budi Setiawanto
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.

    Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Bima Arya.

    Ia menambahkan, bahwa kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.

    Wakil Gubernur Sumut Surya yang mengikuti Rakor tersebut dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumt, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.

    Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsisdi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok. “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84% dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” sebutnya.

    Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.

    Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025. “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padanglawas, dan Kota Tebingtinggi.

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,” ucapnya.(H21/DISKOMINFO SUMUT)

  • Kemendagri Apresiasi Upaya Pemprov Sumut Turunkan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Kemendagri Apresiasi Upaya Pemprov Sumut Turunkan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Liputan6.com, Medan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan angka inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Bima Arya menambahkan, kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.

    Perbesar

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (17/11/2025). (Foto: Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu)…. Selengkapnya

    Wakil Gubernur Sumut Surya, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.

    Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsidi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok.

    “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84%  dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” kata Surya saat mengikuti Rakor dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumut.

    Perbesar

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (17/11/2025). (Foto: Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu)…. Selengkapnya

    Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.

    Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025.

    “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya. 

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padang Lawas, dan Kota Tebingtinggi. 

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,”  ucapnya.

     

    (*)

  • Capaian Bersejarah, Angka Stunting di Indonesia Turun di Bawah 20 Persen!

    Capaian Bersejarah, Angka Stunting di Indonesia Turun di Bawah 20 Persen!

    Jakarta –

    Pemerintah mencatat capaian baru dalam upaya penurunan stunting. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan prevalensi stunting nasional pada 2024 turun menjadi 19,8 persen, pertama kalinya berada di bawah 20 persen.

    “Alhamdulillah prevalensinya sudah turun menjadi 19,8 persen. Angka ini turun signifikan dalam 10 tahun terakhir,” kata Budi dalam Rakornas Stunting di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Ia menegaskan penanganan stunting hanya bisa dicapai lewat kerja lintas sektor, dari pusat hingga desa.

    Budi menyebut dua faktor kunci di sektor kesehatan: memastikan ibu hamil cukup gizi dan bebas anemia, serta pemenuhan protein hewani untuk balita, terutama usia 12-24 bulan.

    Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menekankan pentingnya data akurat dan pelaksanaan program yang disiplin. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menambahkan, keberhasilan daerah sangat ditentukan komitmen kepala daerah.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Jawa Barat mencatat penurunan stunting paling besar pada 2024, yaitu 5,8 persen

    “Atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka stunting menjadi 19,8 persen, atau turun 377 ribu anak dibandingkan 2023,” ujarnya.

    Budi menambahkan, perjalanan belum selesai. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen pada 2029.

    (kna/kna)

  • Pemkot Bogor bergerak bersama pengusaha muda kejar kemajuan ekonomi

    Pemkot Bogor bergerak bersama pengusaha muda kejar kemajuan ekonomi

    ANTARA – Pemerintah Kota Bogor menyatakan kesiapan bersinergi dengan pengusaha muda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Dedie Rachim usai pelantikan 52 pengurus baru Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bogor periode 2025-2028, Sabtu (8/11). (Fadzar Ilham Pangestu/Soni Namura/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri puji langkah Bupati Karawang rampingkan SOTK demi efisiensi

    Wamendagri puji langkah Bupati Karawang rampingkan SOTK demi efisiensi

    “Pak bupati menyampaikan langkah-langkah untuk perampingan di birokrasi. Kami apresiasi, karena kita ingin pemerintah lebih efektif. Kalau ada yang bisa dihemat, dilakukan efisiensi silakan dilakukan,”

    Karawang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memuji langkah Bupati Karawang Aep Syaepuloh yang berani melakukan perampingan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemkab Karawang, Jabar hingga berpotensi menghemat anggaran Rp100 miliar.

    “Pak bupati menyampaikan langkah-langkah untuk perampingan di birokrasi. Kami apresiasi, karena kita ingin pemerintah lebih efektif. Kalau ada yang bisa dihemat, dilakukan efisiensi silakan dilakukan,” kata Bima Arya saat kunjungan kerja ke Karawang, Jumat.

    Melalui kebijakan perampingan organisasi perangkat daerah, katanya, Pemerintah Kabupaten Karawang berpotensi melakukan penghematan anggaran hingga Rp100 miliar.

    Ia menyampaikan, efisiensi anggaran menjadi keharusan di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik.

    Menurut dia, upaya perampingan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang bisa menjadi contoh konkret kalau reformasi birokrasi bisa berdampak terhadap penghematan fiskal daerah.

    Bima Arya menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Karawang atas langkah-langkah yang dilakukan untuk pemerintahan lebih efektif dan hemat.

    Namun ia berharap agar langkah perampingan organisasi perangkat daerah tersebut tidak berdampak atau mengganggu target kinerja dan pelayanan publik.

    Wamendagri melakukan kunjungan kerja ke kantor Pemkab Karawang untuk membahas tindak lanjut kebijakan transfer ke daerah dan akselerasi operasional Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Karawang.

    Terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, Bima Arya berpesan agar Bupati Karawang bisa lebih bersemangat menggerakkan Satgas Kecamatan, para kepala desa bersama-sama Dinas Koperasi dan UKM untuk mendata aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ada di Karawang.

    “Kita ingin agar semaksimal mungkin lahan-lahan bisa terdata semua. Akhir tahun ini kita kejar target 20 ribu se-Indonesia,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menjelaskan terkait langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendukung program strategis nasional, salah satunya transformasi birokrasi hingga peningkatan perekonomian.

    “Semoga apa yang menjadi ikhtiar kami Pemkab Karawang bisa terwujud, kita harus yakin dan survive apa yang menjadi kebaikan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Menurut dia, perampingan organisasi perangkat daerah dilakukan sebagai strategi dalam menghadapi pemotongan transfer ke daerah yang signifikan.

    Perampingan struktur organisasi dilakukan melalui penggabungan enam perangkat daerah menjadi tiga organisasi perangkat daerah baru, serta penataan ulang sejumlah bidang lintas dinas.

    Perubahan tersebut di antaranya, Bidang Pemuda dan Olahraga yang semula berada di Dinas Pendidikan dialihkan ke Dinas Pariwisata. Kemudian Bidang Kebudayaan yang semula berada di Dinas Pariwisata dialihkan ke Dinas Pendidikan.

    Selanjutnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perikanan yang sebelumnya terpisah digabung menjadi satu. Lalu Dinas Perindustrian dan Perdagangan digabung dengan Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disatukan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

    Selain itu, di tingkat kecamatan juga dilakukan penyederhanaan jabatan pengawas, dari semula lima kepala seksi menjadi empat atau tiga jabatan sesuai tipologi wilayah. (KR-MAK)

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RDTR Sebagai Kunci Membangun Kota Berkarakter

    RDTR Sebagai Kunci Membangun Kota Berkarakter

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai kunci dalam membangun kota yang berkarakter sekaligus berkelanjutan. Ia menjelaskan, RDTR berfungsi sebagai pedoman zonasi yang mengatur penempatan dan pemetaan lokasi pembangunan.

    “Kita berharap, RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi, dari sekadar kota yang sama prototipe-nya, menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, kota hijau, dan kota inklusif, serta ekonominya tumbuh,” kata Bima dalam acara Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.

    Menurut Bima, dalam merancang tata ruang yang baik, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian, seperti pelestarian ruang hijau, perlindungan terhadap lahan sawah, serta pengaturan area pembangunan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Ia juga menilai RDTR harus mampu menonjolkan identitas dan kekhasan setiap kota, meski hal itu bukan pekerjaan mudah. “Ini tidak mudah, untuk menyulap [atau] mentransformasi lautan ruko, lautan angkot, lautan PKL (Pedagang Kaki Lima) menjadi nuansa lokal yang betul-betul kuat,” tegasnya.
     

    Bima menambahkan, penyusunan RDTR membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, tokoh adat, hingga masyarakat. Koordinasi yang kuat, kata dia, menjadi kunci untuk mewujudkan perencanaan kota yang partisipatif dan inklusif.

    “Saya kira kita harus manfaatkan kebaikan hati dari Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang), alokasi untuk RDTR ini, kita sambut dengan semangat kolektif dan kebersamaan untuk pembangunan yang melibatkan semua,” ujarnya.

    Ia menjelaskan pembangunan tata ruang yang baik merupakan investasi penting bagi generasi muda di masa depan. Ia pun mengajak semua pihak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) muda, untuk turut berperan dalam mewujudkan tata ruang yang sehat dan inklusif. “Kita butuhkan keahliannya, lebih dari sekadar politik dan pemerintahan, tapi kemampuan untuk menata ruang lebih inklusif dan terbuka demi cita-cita kita menjadi negara maju di tahun 2045,” pungkasnya.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Ketua Umum IAP Indonesia Hendricus Andy Simarmata, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai kunci dalam membangun kota yang berkarakter sekaligus berkelanjutan. Ia menjelaskan, RDTR berfungsi sebagai pedoman zonasi yang mengatur penempatan dan pemetaan lokasi pembangunan.
     
    “Kita berharap, RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi, dari sekadar kota yang sama prototipe-nya, menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, kota hijau, dan kota inklusif, serta ekonominya tumbuh,” kata Bima dalam acara Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.
     
    Menurut Bima, dalam merancang tata ruang yang baik, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian, seperti pelestarian ruang hijau, perlindungan terhadap lahan sawah, serta pengaturan area pembangunan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Ia juga menilai RDTR harus mampu menonjolkan identitas dan kekhasan setiap kota, meski hal itu bukan pekerjaan mudah. “Ini tidak mudah, untuk menyulap [atau] mentransformasi lautan ruko, lautan angkot, lautan PKL (Pedagang Kaki Lima) menjadi nuansa lokal yang betul-betul kuat,” tegasnya.
     

     
    Bima menambahkan, penyusunan RDTR membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, tokoh adat, hingga masyarakat. Koordinasi yang kuat, kata dia, menjadi kunci untuk mewujudkan perencanaan kota yang partisipatif dan inklusif.
     
    “Saya kira kita harus manfaatkan kebaikan hati dari Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang), alokasi untuk RDTR ini, kita sambut dengan semangat kolektif dan kebersamaan untuk pembangunan yang melibatkan semua,” ujarnya.
     
    Ia menjelaskan pembangunan tata ruang yang baik merupakan investasi penting bagi generasi muda di masa depan. Ia pun mengajak semua pihak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) muda, untuk turut berperan dalam mewujudkan tata ruang yang sehat dan inklusif. “Kita butuhkan keahliannya, lebih dari sekadar politik dan pemerintahan, tapi kemampuan untuk menata ruang lebih inklusif dan terbuka demi cita-cita kita menjadi negara maju di tahun 2045,” pungkasnya.
     
    Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Ketua Umum IAP Indonesia Hendricus Andy Simarmata, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Pijar Foundation Apresiasi 30 Sosok Pemuda Penggerak Perubahan

    Pijar Foundation Apresiasi 30 Sosok Pemuda Penggerak Perubahan

    Jakarta: Sebanyak 30 pemuda inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia menerima penghargaan dalam ajang MUDA30 Awarding Night 2025 yang digagas Pijar Foundation di Taman Ismail Marzuki pada Senin, 3 November 2025.

    Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan inovasi pemuda dalam membangun perubahan positif di lingkungan masing-masing.

    Mengusung tema “Powering The Architects of Indonesia’s Future”, MUDA30 2025 menjadi wadah kolaborasi bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

    Tahun ini, inisiatif tersebut menjangkau 35 provinsi di seluruh Indonesia dari Papua Barat hingga Kalimantan Utara, serta dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur dengan lima kategori kontribusi utama, yaitu ASN Inspiratif, Lingkungan dan Keberlanjutan, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan, serta Inklusi Sosial.

    Dari 450 pendaftar, 50 finalis terpilih melalui proses seleksi ketat dan mengikuti berbagai tahapan seperti bootcamp, sesi mentorship, serta pelaksanaan MisiMUDA30, termasuk Forum Townhall Muda bersama pemerintah daerah dan komunitas setempat.
     

    Selain penghargaan, Awarding Night menjadi momentum untuk memperkuat jejaring kolaborasi lintas daerah dan lintas generasi agar gerakan pemuda semakin berkelanjutan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Bima Arya Sugiarto, mengajak generasi muda untuk memiliki mental aktivis, keahlian global serta hati yang nasionalis dalam menentukan arah masa depan bangsa. “Sejarah negara itu ditentukan oleh anak mudanya. Anak muda yang menolak sejarahnya ditentukan orang lain tapi memilih menciptakan jalan sejarahnya sendiri,” kata Bima Arya Sugiarto. 

    Hal senada juga disampaikan oleh pendiri Wahid Foundation, Yenny Wahid, yang menyoroti keberanian pemuda dalam menciptakan perubahan. “Ketika kita muda kita punya keberanian untuk melakukan banyak hal berdampak. Masa depan ada pada tangan anak muda ketika mereka memahami dan memanfaatkan kekuatannya,” kata Yenny Wahid.

    Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, menegaskan sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi pemuda sebagai pilar penting untuk mengisi celah pembangunan.

    Melalui MUDA30, Direktur Eksekutif Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil mendorong energi kolektif dari talenta muda Indonesia untuk menjadi katalis pembangunan dan mengoptimalkan bonus demografi Indonesia.Ia menegaskan,

    “Walaupun bidangnya beda, caranya beda tapi datang dengan visi yang sama. Jika bonus demografi tidak diimbangi talenta muda maka akan menjadi petaka demografi,” terangnya.

    MUDA30 Awarding Night 2025 membuktikan bahwa ketika ruang, dukungan, dan kepercayaan diberikan, pemuda mampu hadir sebagai arsitek masa depan Indonesia.

    Jakarta: Sebanyak 30 pemuda inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia menerima penghargaan dalam ajang MUDA30 Awarding Night 2025 yang digagas Pijar Foundation di Taman Ismail Marzuki pada Senin, 3 November 2025.
     
    Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan inovasi pemuda dalam membangun perubahan positif di lingkungan masing-masing.
     
    Mengusung tema “Powering The Architects of Indonesia’s Future”, MUDA30 2025 menjadi wadah kolaborasi bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

    Tahun ini, inisiatif tersebut menjangkau 35 provinsi di seluruh Indonesia dari Papua Barat hingga Kalimantan Utara, serta dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur dengan lima kategori kontribusi utama, yaitu ASN Inspiratif, Lingkungan dan Keberlanjutan, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan, serta Inklusi Sosial.
     
    Dari 450 pendaftar, 50 finalis terpilih melalui proses seleksi ketat dan mengikuti berbagai tahapan seperti bootcamp, sesi mentorship, serta pelaksanaan MisiMUDA30, termasuk Forum Townhall Muda bersama pemerintah daerah dan komunitas setempat.
     

     
    Selain penghargaan, Awarding Night menjadi momentum untuk memperkuat jejaring kolaborasi lintas daerah dan lintas generasi agar gerakan pemuda semakin berkelanjutan.
     
    Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Bima Arya Sugiarto, mengajak generasi muda untuk memiliki mental aktivis, keahlian global serta hati yang nasionalis dalam menentukan arah masa depan bangsa. “Sejarah negara itu ditentukan oleh anak mudanya. Anak muda yang menolak sejarahnya ditentukan orang lain tapi memilih menciptakan jalan sejarahnya sendiri,” kata Bima Arya Sugiarto. 
     
    Hal senada juga disampaikan oleh pendiri Wahid Foundation, Yenny Wahid, yang menyoroti keberanian pemuda dalam menciptakan perubahan. “Ketika kita muda kita punya keberanian untuk melakukan banyak hal berdampak. Masa depan ada pada tangan anak muda ketika mereka memahami dan memanfaatkan kekuatannya,” kata Yenny Wahid.
     
    Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, menegaskan sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi pemuda sebagai pilar penting untuk mengisi celah pembangunan.
     
    Melalui MUDA30, Direktur Eksekutif Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil mendorong energi kolektif dari talenta muda Indonesia untuk menjadi katalis pembangunan dan mengoptimalkan bonus demografi Indonesia.Ia menegaskan,
     
    “Walaupun bidangnya beda, caranya beda tapi datang dengan visi yang sama. Jika bonus demografi tidak diimbangi talenta muda maka akan menjadi petaka demografi,” terangnya.
     
    MUDA30 Awarding Night 2025 membuktikan bahwa ketika ruang, dukungan, dan kepercayaan diberikan, pemuda mampu hadir sebagai arsitek masa depan Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)