Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Kemendagri dalami info 4 pulau di Anambas yang dijual di situs daring

    Kemendagri dalami info 4 pulau di Anambas yang dijual di situs daring

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempelajari lebih dalam terkait informasi mengenai empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Ya, itu sudah ada informasi mengenai hal itu. Tapi masih kami dalami,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Meski demikian, dirinya mengaku tidak mengetahui siapa yang menjual keempat pulau tersebut

    Mengenai legalitas penjualan pulau secara daring, Bima Arya menuturkan segala hal tentang penjualan pulau harus dilakukan sesuai aturan.

    Dengan demikian, dia akan mempelajari terlebih dahulu secara detail keakuratan informasi mengenai penjualan pulau di situs daring, sebelum melakukan tindakan.

    “Intinya saya pelajari dahulu secara detail seperti apa dan sejauh mana kemudian informasi itu akurat. Itu yang paling penting,” katanya menegaskan.

    Sebelumnya, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2D Kepri) berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten setempat sehubungan informasi mengenai pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Setelah mendapat info terkait penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas di situs online, BP2D sudah berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas agar informasi ini segera dapat dicek kebenarannya dan menghindari polemik di masyarakat,” kata Kepala BP2D Kepri Doli Boniara dikonfirmasi ANTARA di Batam, Rabu (18/6).

    Selain dengan Bupati Kepulauan Anambas, kata dia, BP2D juga berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, serta Dinas Kelautan Perikanan (DKP) setempat untuk menyampaikan informasi tersebut.

    Berdasarkan hasil koordinasi, kata dia, ditegaskan bahwa secara aturan tidak ada penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas kepada warga negara asing.

    Begitu pun hasil koordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas ditegaskan bahwa tidak ada regulasi yang memperbolehkan jual beli pulau secara bebas.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Blak-blakan soal Viral Pulau RI Dijual di Situs Online

    Wamendagri Blak-blakan soal Viral Pulau RI Dijual di Situs Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara terkait dengan informasi penjualan pulau di situs jual beli internasional.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan pihaknya masih belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Sebab, saat ini masih melakukan pendalaman.

    “Ya itu sudah ada informasi itu [penjualan pulau di situs luar negeri]. Tapi masih kami dalami,” ujarnya di BPSDM, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Bima juga tak berbicara banyak soal aturan atau regulasi terkait penjualan pulau di Tanah Air, termasuk soal cara penindakannya.

    Namun demikian, mantan Wali Kota Bogor ini hanya mengungkap semua persoalan pasti ada regulasinya.

    “Ya semuanya kan harus sesuai aturan. Tapi intinya, saya pelajari dulu secara detail seperti apa dan sejauh mana kemudian informasi itu akurat. Itu yang paling penting,” pungkasnya.

    Berdasarkan berita yang dihimpun Bisnis, setidaknya sejumlah pulau di Indonesia yang dijual melalui situs https://www.privateislandsonline.com. Salah satu pulau tersebut yakni Pulau Pasangan, Anambas.

    Dari situs tersebut, terdapat deskripsi keindahan alam Anambas dengan luas pulau sekitar 159 hektare atau 200 mil dari daratan Singapura. Hanya saja, penjual tidak mencantumkan harga, namun harga sesuai permintaan.

    Beberapa pulau yang ditawarkan di situs tersebut memang ada yang mencantumkan harga, misalnya Pulau Rangyai yang terletak di Thailand ditawarkan sebesar US$ 160 juta. Kendati begitu, ada pula yang tidak mencantumkan harga, termasuk pulau di Kepulauan Anambas.

    Di situs tersebut juga dideskripsikan keindahan pulau di Kepulauan Anambas yang cantik dan asri sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi resor ekowisata kelas atas. Apalagi, lokasinya hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura.

  • Kemendagri Sebut 86 Kepala Daerah Siap Ikut Retreat Jilid II di IPDN

    Kemendagri Sebut 86 Kepala Daerah Siap Ikut Retreat Jilid II di IPDN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan total ada 86 kepala daerah yang bakal mengikuti retreat jilid II di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap sejatinya kepala daerah yang terdaftar dalam kegiatan retreat ini ada 93 orang. 

    Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat tujuh orang yang tidak dapat mengikuti retreat di IPDN. Satu di antaranya yakni, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo.

    “86, tadinya 87 dikurangi Gubernur Papua Pegunungan yang musibah ibunya wafat tadi, jadi 86,” ujar Bima di BPSDM Kemendagri, Jakarta Selatan, Sabtu (21/6/2025).

    Dia menambahkan untuk enam kepala daerah lainnya tidak bisa mengikuti retreat karena berkaitan dengan kondisi kesehatan dari masing-masing kepala dan wakil kepala daerah.

    Secara terperinci, enam kepala daerah itu yakni Wali Kota Serang, Budi Rustandi; Bupati Mamberamo Tengah, Yonas Kenelak; Wakil Bupati Bengkulu Utara, Sumarno; Wakil Bupati Buton Tengah, Muhammad Adam Basan; Wakil Bupati Melawi, Malin; Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono.

    “Enam orang mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan. Kami izinkan setelah diteliti memang tidak memungkinkan,” imbuhnya.

    Bima menambahkan total ada 49 kepala daerah yang telah melakukan tes kesehatan di kantor BPSDM Kemendagri. Hasilnya, ada 5 orang yang telah diberikan pita merah untuk peserta yang memiliki riwayat sakit atau operasi. 

    Artinya, akan ada pengawasan ketat. Lima orang pita kuning, dengan pengawasan tidak terlalu ketat dan 39 orang pita biru yang menandakan aman.

    Selain itu, terdapat beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah mengajukan hasil MCU di wilayahnya masing-masing.

    Namun demikian, tim dokter BPSDM telah melakukan pemeriksaan ulang terkait dengan tensi, gula darah, kolesterol hingga asam urat.

    Sementara itu, terdapat sejumlah kepala daerah Bali yang belum bisa mengikuti tes kesehatan lantaran mengikuti agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Meskipun begitu, hal tersebut tidak menjadi soal karena bakal melakukan tes kesehatan pada Minggu (22/6/2025) pagi di Jakarta.

    “Besok pagi setibanya kawan-kawan dari Bali ini di Jakarta sebelum bergeser ke Bandung,” pungkasnya.

  • Retret kepala daerah bangun komunikasi dan kolaborasi

    Retret kepala daerah bangun komunikasi dan kolaborasi

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. (ANTARA/HO-Kemendagri)

    Wamendagri: Retret kepala daerah bangun komunikasi dan kolaborasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II akan membuat para kepala daerah saling mengenal serta memudahkan komunikasi dan kerja sama di berbagai bidang pembangunan.

    “Kalau kita evaluasi hasil retret gelombang pertama, maka semua akan menyampaikan hal sama. Bahwa yang sangat penting didapat dari retret gelombang pertama adalah proses untuk lebih mengenal lagi sehingga bisa bersinergi di lapangan,” kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bima mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II juga akan mengusung target yang sama, yakni membangun jejaring komunikasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    “Semua kepala daerah akan diarahkan untuk saling mengenal sehingga siap berkolaborasi,” ujarnya

    Ia mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

    Seluruh kepala daerah akan tinggal di asrama IPDN selama kegiatan berlangsung. Para bupati dan wali kota akan berbagi kamar, sementara gubernur menempati kamar tersendiri. Guna menjaga ketertiban, seluruh peserta dilarang membawa pendamping.

    “Dan tidak diperbolehkan kepala daerah ini untuk didampingi, baik oleh protokol, ajudan, dokumentasi. Nah, semuanya kita atur tertib, gitu,” ujarnya.

    Selama retret, praja IPDN juga dilibatkan dalam sejumlah kegiatan. Mereka akan tampil menyuguhkan kesenian hingga mengikuti beberapa sesi diskusi bersama para kepala daerah.

    Selain itu, para kepala daerah juga berkesempatan makan siang bersama praja di Menza, ruang makan kebanggaan IPDN.

    “Kepala daerah ini akan makan siang bersama-sama dengan Praja di ruang kebanggaan IPDN yaitu Menza tadi,” tambahnya.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri libatkan praja IPDN saat retret kepala daerah gelombang dua

    Kemendagri libatkan praja IPDN saat retret kepala daerah gelombang dua

    Peserta setiap hari akan makan siang bersama-sama dengan praja di ruang kebanggaan IPDN, Mensah.

    Sumedang (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan pamong praja muda dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa pelibatan praja menjadi bagian dari upaya membangun koneksi antara calon-calon aparatur sipil negara dan pemimpin daerah.

    “Iya, jadi ini adalah satu momentum untuk mengenalkan tempat penggodokan, penggemblengan para abdi negara maupun pelayanan publik di sini,” kata Bima di Sumedang, Jumat.

    Praja IPDN, kata dia, akan terlibat dalam beberapa aktivitas selama retret, termasuk pertunjukan seni untuk menghibur peserta.

    “Praja akan menyuguhkan kesenian untuk menghibur peserta retret. Perwakilan praja juga akan kami undang untuk mengikuti beberapa sesi,” kata dia.

    Menurut dia, sesi-sesi tertentu juga akan diikuti oleh para praja agar mereka mendapatkan pengalaman langsung berinteraksi dengan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    Bima mengatakan bahwa para praja juga akan berinteraksi secara langsung dengan peserta selama kegiatan berlangsung, termasuk makan siang bersama di ruangan Mensah IPDN.

    “Peserta setiap hari akan makan siang bersama-sama dengan praja di ruang kebanggaan IPDN, Mensah,” ujar Bima.

    Retret Kepala Daerah Gelombang II mulai 23 Juni 2025 dan selesai pada tanggal 26 Juni 2025.

    Disebutkan pula bahwa Retret Kepala Daerah Gelombang II akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tetapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

    Seluruh kepala daerah akan tinggal di asrama IPDN selama kegiatan berlangsung. Bupati dan wali kota akan berbagi kamar, sementara gubernur menempati kamar tersendiri. Hal ini bertujuan menjaga ketertiban, seluruh peserta dilarang membawa pendamping.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IPDN memadai jadi lokasi retret kepala daerah

    IPDN memadai jadi lokasi retret kepala daerah

    Arsip foto- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat memberikan keterangan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (19/6/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

    Wamendagri: IPDN memadai jadi lokasi retret kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 12:49 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipilih menjadi lokasi Retret Kepala Daerah Gelombang II karena memiliki fasilitas yang memadai.

    Bima juga menambahkan penggunaan kampus IPDN bisa menghemat penggunaan anggaran dan lokasinya mudah dijangkau dari Jakarta.

    “Karena di sini fasilitasnya memadai dan efisien. Artinya, menginap enggak bayar. Mengakses ke sini juga cepat ya, dari Jakarta hanya satu jam,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/6).

    Selama retret, para kepala daerah juga berkesempatan makan siang bersama praja IPDN.

    “Kepala daerah ini akan makan siang bersama-sama dengan Praja di ruang kebanggaan IPDN yaitu Menza tadi,” ujarnya.

    Selama retret, praja IPDN juga dilibatkan dalam sejumlah kegiatan. Mereka akan tampil menyuguhkan kesenian hingga mengikuti beberapa sesi diskusi bersama para kepala daerah.

    Retret Kepala Daerah Gelombang II akan dimulai pada 23 Juni 2025 dan selesai pada 26 Juni 2025. Ia mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

    Seluruh kepala daerah akan tinggal di asrama IPDN selama kegiatan berlangsung. Para bupati dan wali kota akan berbagi kamar, sementara gubernur menempati kamar tersendiri. Guna menjaga ketertiban, seluruh peserta dilarang membawa pendamping.

    Selama retret para kepala daerah tersebut juga akan diarahkan untuk saling mengenal dan berkomunikasi. Hal tersebut dimaksudkan agar para kepala daerah tersebut saling mengenal dan siap berkolaborasi dalam berbagai program pembangunan setelah mulai bertugas sebagai kepala daerah.

    Sumber : Antara

  • Jelang Retret Gelombang Ke-2, Para Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan Besok

    Jelang Retret Gelombang Ke-2, Para Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan Besok

    Jelang Retret Gelombang Ke-2, Para Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan Besok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sama seperti persiapan jelang
    retret kepala daerah
    gelombang pertama, pada retret gelombang kedua, para kepala daerah harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.
    Diketahui, retreat kepala daerah gelombang kedua yang akan digelar pada 22-26 Juni 2025 di Jatinangor, Jawa Barat, akan dihadiri oleh 87 kepala daerah.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto mengatakan, pemeriksaan kesehatan bakal dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Sabtu, 21 Juni 2025.
    “Hari Sabtu besok, pukul 12.00-15.00 WIB, akan dilakukan pemeriksaan tes kesehatan,” kata Bima Arya di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (19/6/2025).
    Berbeda dengan retret gelombang pertama, Bima Arya mengungkapkan bahwa para kepala daerah bakal berkumpul di Kemendagri sebelum menuju lokasi retret gelombang kedua di Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
    Bahkan, menurut Bima Arya, rombongan kepala daerah yang menjadi peserta retreat akan menggunakan kereta cepat whoosh dari Jakarta ke IPDN.
    “Hari minggu tanggal 22 (Juni 2025), para peserta akan berkumpul di Kemendagri, dan nanti akan dilepas oleh Pak Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir untuk selanjutnya menggunakan whoosh kereta cepat menuju Jatinangor,” ujarnya.
    Namun, sama seperti retret pertama, peserta retret gelombang kedua akan disambut dengan megah dan drum band dari IPDN. Mereka juga akan disambut dengan apel manggala di Kampus IPDN.
    “Dan untuk upacara pelapasan, sama. Kalau di Akmil itu ada parade senja, maka di sini juga akan diadakan apel, kalau kata Pak Arief (Rektor IPDN), tadi apel manggala,” katanya.
    Kemudian, Bima Arya menyebut, Kemendagri juga mengundang para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengisi materi pada pelaksanaan
    retret kepala daerah gelombang kedua
    .
    “Materinya sama, substansinya sama. Satu pemahaman umum tentang tugas-tugas kepala daerah. Yang kedua program prioritas. Kemudian, ada strategi pemberantasan korupsi. Dan bagaimana semua kepala daerah akan diarahkan untuk saling mengenal sehingga siap berkolaborasi,” ujarnya.
    Bima Arya mengatakan, yang sangat penting didapat dalam retret adalah prinsip saling mengenal antar kepala daerah.
    “Kalau kita evaluasi hasil ratret gelombang pertama, maka semua akan menyampaikan hal sama bahwa yang sangat penting didapat dari retret gelombang pertama adalah proses untuk lebih mengenal lagi sehingga bisa bersinergi di lapangan,” katanya.
    Untuk diketahui, retret gelombang kedua akan diikuti oleh 87 kepala daerah, dengan posisi gubernur dan wakil gubernur enam peserta, walikota dan wakil walikota enam peserta, bupati 38 peserta, dan wakil bupati 37 peserta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retret kepala daerah sertakan materi pemberantasan korupsi

    Retret kepala daerah sertakan materi pemberantasan korupsi

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/6/2025). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

    Wamendagri: Retret kepala daerah sertakan materi pemberantasan korupsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 13:15 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan strategi pemberantasan korupsi menjadi salah satu materi yang akan disajikan dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II.

    Bima mengungkapkan materi yang akan disampaikan dalam retret kali ini masih sama dengan materi yang disampaikan dalam retret kepala daerah gelombang pertama.

    “Materinya sama, substansinya sama. Satu pemahaman umum tentang tugas-tugas kepala daerah, yang kedua program prioritas kemudian ada strategi pemberantasan korupsi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/6).

    Selama retret para kepala daerah tersebut juga akan diarahkan untuk saling mengenal dan berkomunikasi.

    Hal tersebut dimaksudkan agar para kepala daerah tersebut saling mengenal dan siap berkolaborasi dalam berbagai program pembangunan setelah mulai bertugas sebagai kepala daerah.

    Bima mengungkapkan para kepala daerah yang mengikuti retret gelombang pertama juga mengatakan kegiatan tersebut sangat membantu mereka saling mengenal sesama kepala daerah dan memudahkan sinergi dalam berbagai program pembangunan.

    Retret Kepala Daerah Gelombang II akan dimulai pada 23 Juni 2025 dan selesai pada 26 Juni 2025.

    Ia mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II akan diikuti 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

    Awalnya sebanyak 93 peserta terdaftar, tetapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

    Seluruh kepala daerah akan tinggal di asrama IPDN selama kegiatan berlangsung. Para bupati dan wali kota akan berbagi kamar, sementara gubernur menempati kamar tersendiri.

    Guna menjaga ketertiban, seluruh peserta dilarang membawa pendamping. “Dan tidak diperbolehkan kepala daerah ini untuk didampingi, baik oleh protokol, ajudan, maupun dokumentasi. Nah, semuanya kita atur tertib, gitu,” ujarnya.

    Ia menjelaskan peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama.

    Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas, dan ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang proses pelantikannya baru selesai.

    Retret Kepala Daerah Gelombang II akan dilaksanakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • 87 kepala daerah ikuti retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor

    87 kepala daerah ikuti retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

    Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

    “Memang kalau dipelajari kondisinya memang tidak memungkinkan,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama.

    Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas, dan ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang proses pelantikannya baru selesai.

    Retret Kepala Daerah Gelombang II akan dilaksanakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    Sebelum keberangkatan ke Jatinangor, seluruh peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Sabtu (21/6), dan berkumpul kembali di Kemendagri pada Minggu (22/6) untuk kemudian diberangkatkan menggunakan kereta cepat.

    “Dan nanti akan dilepas oleh Pak Sekjen Kemendagri Pak Tomsi untuk selanjutnya menggunakan Whoosh kereta cepat menuju Jatinangor,” ujar Bima.

    Setibanya di IPDN, para peserta akan disambut oleh Rektor IPDN Halilul Khairi dan Wamendagri, sebelum secara resmi membuka rangkaian retret yang akan dilangsungkan hingga Kamis malam (26/6).

    “Retret sendiri akan dibuka secara resmi oleh Pak Mendagri pada hari Senin di tanggal 23 [Juni 2025],” terang Bima.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Retret Gelombang Ke-2, Para Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan Besok

    31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua

    31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengundang kembali pejabat setingkat menteri untuk mengisi
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua.
    Retreat gelombang kedua ini akan diselenggarakan pada 22-26 Juni 2025, di Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN),
    Jatinangor
    , Jawa Barat.
    “Kami mengundang juga para Menko dan para menteri seperti yang kami undang ketika (retreat gelombang pertama) di Magelang,” kata Wamendagri Bima Arya saat ditemui di IPDN Jatinangor, Kamis (20/6/2025).
    Dalam rapat persiapan di Jatinangor, beberapa narasumber yang disebut akan hadir adalah Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
    Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga disebut akan hadir.
    Bima Arya juga menyebut, para menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN), seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa Yandri Susanto, juga akan hadir.
    Dalam pemaparannya, disebutkan terdapat 31 daftar narasumber pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menjadi narasumber yakni:
    – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
    – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    – Menko Politik dan Keamanan
    – Menko Perekonomian
    – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    – Menko Pemberdayaan Masyarakat
    – Menteri Ekonomi Kreatif
    – Menteri Pekerjaan Umum
    – Kepala Badan Gizi Nasional
    – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    – Menteri Kesehatan
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
    – Menteri Investasi dan Hilirisasi
    – Menteri Perindustrian
    – Menteri Koperasi
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
    – Jaksa Agung
    – Kapolri
    – Menteri Agama
    – Menteri Kebudayaan
    – Kepala Kantor Komunikasi Presiden
    – Kepala Staf Kepresidenan
    – Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi
    – Wakil Menteri Keuangan
    – Menteri Pertanian
    – Menteri Perhubungan
    – Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.