Sebanyak 86 kepala daerah mengikuti retret gelombang kedua di IPDN, Jatinangor, Sumedang. Hanya Gubernur Papua Pegunungan yang absen dalam retret kali ini.
Wamendagri Bima Arya mengatakan, semua persiapan terkait reret sudah hampir rampung. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam retret ini belum bisa dipastikan.
/data/photo/2025/06/22/6857ba24757e1.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mengintip Menu Makan Siang Retreat Kepala Daerah di IPDN: Ayam, Sayur, dan Cendol Dawet
Nasional
22 Juni 2025")
Mengintip Menu Makan Siang Retreat Kepala Daerah di IPDN: Ayam, Sayur, dan Cendol Dawet
Tim Redaksi
JATINANGOR, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Dalam Negeri (
Wamendagri
)
Bima Arya
Sugiharto mengungkapkan menu makan siang hari pertama
kepala daerah
yang mengikuti retreat gelombang kedua pada Minggu (22/6/2025).
Mantan Wali Kota Bogor ini mengatakan, lauknya sederhana dan sama dengan menu yang disantap oleh para pelajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (
IPDN
).
Menurut dia, perbedaannya hanya pada minuman penutup yang khusus diberikan kepada para kepala daerah peserta retreat.
“Menunya tadi ayam. Kemudian, sayur dan kacang. Dan untuk peserta (retreat) ditambah bonus cendol dawet,” kata Bima Arya saat ditemui di Perpustakaan IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025).
Bima Arya menjelaskan, 86 kepala daerah ini akan terus menjalani makan siang bersama para praja di Menza IPDN.
Mereka juga akan mengikuti aturan makan IPDN yang durasinya hanya berkisar dua lagu yang diputar saat makan siang berlangsung.
Durasi dua lagu ini adalah tradisi IPDN yang disebut Bima Arya membuat kagok para kepala daerah pada hari pertama.
“Tadi ada yang cerita kaget, mereka bilang makannya baru 3/4 tiba-tiba lonceng (tanda selesai) sudah bunyi,” ujarnya.
Bima Arya mengatakan, hal ini wajar dan akan dijadikan pelajaran agar para peserta retreat harus mengatur kecepatan makan mereka di kemudian hari.
Lebih lanjut, dia juga menyebut, ada banyak peristiwa unik selama makan bersama. Salah satunya, para kepala daerah terlihat tidak tertib mengikuti komando di meja makan.
“Tadi saya masih melihat banyak yang belum menyesuaikan, begitu duduk di meja langsung nyaber pisang. Kalau di tradisi di sini semuanya disipilin, semua komando dan makan hanya dua lagi selesai,” kata Bima Arya.
Untuk memberikan penyesuaian, dia mengatakan, Rektor IPDN Halilul Khairi akan memberikan pemahaman tata tertib selama di kampus berlangsung.
“Jadi harus menyesuaikan, sekarang oleh Pak Rektor sedang disampaikan tata tertib makan (dengan durasi) dua lagu, tidak boleh merokok sembarangan, dan lain-lain,” ujarnya.
Adapun retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
Sebab, enam dari tujuh kepala daerah telah mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan.
Sementara itu, satu kepala daerah yakni Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, tidak bisa ikut karena ibunya meninggal dunia.
Puluhan kepala daerah yang hadir akan mengikuti retreat selama lima hari terhitung dari 22-26 Juni 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/06/22/6857beea76a1e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Belajar dari Kasus Lucky Hakim, Materi Tupoksi Kepala Daerah Diberikan Pertengahan Retreat
Nasional
22 Juni 2025")
Belajar dari Kasus Lucky Hakim, Materi Tupoksi Kepala Daerah Diberikan Pertengahan Retreat
Tim Redaksi
JATINANGOR, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Dalam Negeri (
Wamendagri
)
Bima Arya
mengatakan, materi terkait tugas pokok, dan fungsi (tupoksi), serta mengenai hak dan kewajiban kepala daerah akan dibahas di pertengahan acara retreat gelombang kedua.
Pembahasan ini dilakukan mengingat adanya kasus Bupati Indramayu,
Lucky Hakim
, yang tidak memahami kewajibannya sebagai kepala daerah padahal sudah menjalani retreat gelombang pertama.
Bima Arya lantas mengatakan, dalam evaluasi retreat gelombang pertama, materi terkait hak dan kewajiban kepala daerah diberikan di penghujung acara.
“Mungkin (saat itu) sudah enggak fokus gitu ya. (Jadi untuk saat ini) Kita akan alokasikan waktu yang lebih nyaman untuk peserta supaya bisa mengikuti,” kata Bima Arya saat ditemui di Perpustakaan IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025).
Oleh karena itu, dia mengungkapkan, kemungkinan alokasi waktu terkait dengan tupoksi, hak dan kewajiban kepala daerah akan dibahas pada hari keempat retreat gelombang kedua.
“Mungkin di hari Rabu atau Kamis ya,” ujar Bima Arya.
Mantan Wali Kota Bogor ini menjelaskan, materi terkait hak dan kewajiban kepala daerah penting untuk disampaikan agar tak ada penafsiran ganda di kemudian hari.
“Supaya enggak ada lagi hal-hal yang kemudian ditafsirkan berbeda atau tidak diketahui,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Bupati Indramayu disanksi magang selama tiga bulan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena pelesiran ke luar negeri tanpa mengajukan izin.
Peristiwa itu terjadi ketika Lucky Hakim liburan bersama keluarganya ke Jepang, di saat musim libur panjang Idul Fitri 2025.
Lucky Hakim disanksi karena tidak mengetahui aturan wajib menyampaikan permohonan izin kepada Kemendagri jika hendak meninggalkan Indonesia dalam urusan apa pun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Retreat Gelombang Ke-2, Banyak Kepala Daerah Kaget Harus Makan Siang dengan Durasi 2 Lagu
Tim Redaksi
JATINANGOR, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Dalam Negeri (
Wamendagri
)
Bima Arya
mengatakan, banyak
kepala daerah
yang kaget saat dijamu makan siang di Menza, bersama para praja Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (
IPDN
).
Pasalnya, ada sebuah tradisi di meja makan Menza IPDN, yakni harus menyelesaikan makan siang hanya dengan batasan waktu dua lagu yang diputar.
“Tadi ada yang cerita kaget, mereka bilang makannya baru 3/4 tiba-tiba lonceng (tanda selesai) sudah bunyi,” kata Bima Arya saat ditemui di Perpustakaan IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025).
Dia mengatakan, hal ini wajar dan akan dijadikan pelajaran agar para peserta retreat harus mengatur kecepatan makan mereka di kemudian hari.
Bima mengatakan, makan di Menza bersama para praja IPDN tersebut hanya dilakukan di siang hari selama retreat berlangsung.
Lebih lanjut, dia juga menyebut, ada banyak peristiwa unik selama makan bersama. Salah satunya, para kepala daerah terlihat tidak tertib mengikuti komando di meja makan.
“Tadi saya masih melihat banyak yang belum menyesuaikan, begitu duduk di meja langsung nyaber pisang. Kalau di tradisi di sini semuanya disipilin, semua komando dan makan hanya dua lagi selesai,” ujar Bima Arya.
Untuk memberikan penyesuaian, dia mengatakan, rektor IPDN Halilul Khairi akan memberikan pemahaman tata tertib selama di kampus berlangsung.
“Jadi harus menyesuaikan, sekarang oleh Pak Rektor sedang disampaikan tata tertib makan (dengan durasi) dua lagu, tidak boleh merokok sembarangan, dan lain-lain,” katanya.
Adapun retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
Sebab, enam dari tujuh kepala daerah telah mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan.
Sedangkan satu kepala daerah adalah Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo karena ibunya meninggal dunia.
Adapun 86 kepala daerah yang hadir akan mengikuti retreat selama lima hari terhitung dari 22-26 Juni 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
“Kami belum membuat satu kebijakan, tetapi kami dalam pekan depan akan melakukan rapat pimpinan, dan akan membuat desain terkait dengan pemberian Makan Bergizi Gratis pada saat libur sekolah,”
Sumedang (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 10 kepala daerah peserta retret gelombang kedua yang mendapatkan tanda khusus karena perlu pengawasan kesehatan ketat selama kegiatan berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang.
“Yang pakai pita merah itu ada lima. Yang kuning juga lima. Sisanya itu aman. Jadi sekitar 10 orang ada dalam pengawasan ketat. Yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Sumedang, Minggu.
Bima menjelaskan, peserta dengan pita merah memiliki kondisi kesehatan yang perlu perhatian serius, seperti kadar hemoglobin rendah, cedera lutut, atau riwayat pascaoperasi.
“Beberapa peserta memang harus dimonitor kondisinya karena HB-nya rendah, ada juga yang baru operasi dan ada cedera lutut. Jadi beberapa kita lakukan pengawasan secara khusus,” ujarnya.
Meski begitu, Bima menyampaikan bahwa rangkaian upacara pembukaan retret telah berlangsung lancar. Total sebanyak 84 peserta hadir dalam kegiatan hari ini.
Sementara itu, ia menambahkan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara belum dapat bergabung karena masih menunggu proses pelantikan.
Namun ia memastikan dua kepala daerah tersebut akan segera menyusul untuk mengikuti kegiatan retret hingga Kamis (26/5).
“Jadi Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” katanya.
Selain itu, Wamendagri juga mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dari Bali yang menyusul karena sebelumnya menghadiri kegiatan kesenian di daerahnya.
“Dan kami gembira karena teman-teman dari Bali ini juga bergabung walaupun agak telat tadi tidak mengikuti rangkaian di Kemendagri karena ada acara kesenian di Bali sehingga baru menyusul,” katanya.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/06/22/6857b6930b1ab.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Meriahnya Defile Drumband IPDN Sambut Pembukaan Retreat Kepala Daerah
Nasional
22 Juni 2025")
Meriahnya Defile Drumband IPDN Sambut Pembukaan Retreat Kepala Daerah
Tim Redaksi
JATINANGOR, KOMPAS.com
– Apel pembukaan retreat kedua kepala daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat digelar dengan meriah.
Kemeriahan tersebut terlihat dari penampilan para praja IPDN yang berbaris memainkan alat musik. Barisan tersebut adalah
Defile
Drumband Gita Abdi Praja IPDN.
Mereka mengiringi 84 kepala daerah yang masuk ke dalam kampus untuk mengikuti Apel Manggala di Lapangan Parade IPDN.
Pantauan Kompas.com, para kepala daerah yang turut menggunakan IPDN berbaris rapi, perwakilan mereka diberikan kalung berwarna putih sebagai tanda penerimaan.
Sebagai pembina sekaligus kepala sekolah dalam retreat gelombang kedua kepala daerah, Wakil Menteri Dalam Negeri
Bima Arya
memberikan pesan penguatan
kebersamaan
selama retreat.
“Kami ingin agar Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, dan Wakil Bupati peserta retret semakin kuat kebersamaan dalam keberagaman. Semakin bangga menjadi bagian dari pelayan Nusantara,” sambung Bima.
Seperti pada pelaksanaan Retret Kepala Daerah Gelombang I, kegiatan ini didesain agar para kepala daerah beserta wakilnya memahami tugas pokok dan fungsinya.
Selain itu, diharapkan mereka juga memahami gagasan besar Presiden RI dalam mengakselerasikan Asta Cita.
“Kami berharap hari-hari yang ada di sini menambah kekompakan kepala daerah dan wakilnya. Hari-hari dan yang ada di sini semua merasakan kebersamaan yang kuat antara kepala daerah dan wakilnya,” tandas Bima.
Dalam kesempatan berbeda, Bima mengatakan, pembukaan
retreat kepala daerah
ini diikuti 84 peserta.
Peserta ini berkurang lagi dua orang, karena bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara belum sempat dilantik, dan diharapkan bisa segera mengikuti retreat setelah pelantikan berlangsung.
“Jadi agak terlambat proses pelantikannya. Kami ingin setelah selesai pelantikan, baru ikut retret. Jadi Bupati Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 86 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan seragam loreng cokelat saat memulai kegiatan retret gelombang II dengan menghadiri apel di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu pagi.
Seragam yang dikenakan tersebut berbeda dengan seragam para kepala daerah yang digunakan untuk retret gelombang pertama di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Pada seragam itu juga terpasang emblem Kementerian Dalam Negeri dan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN).
“Ini karena dia di IPDN, bajunya lorengnya IPDN,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir usai memimpin apel.
Para kepala daerah itu menggunakan seragam secara lengkap, mulai dari baret berwarna cokelat, seragam kemeja dan celana loreng cokelat, hingga sepatu bot berwarna cokelat.
Selain nama dan jabatan pada emblem yang terpasang di dada, para kepala daerah juga menggunakan kalung tanda pengenal.
Walaupun begitu, Tomsi mengatakan bahwa seragam loreng cokelat itu hanya digunakan pada saat memulai kegiatan retret. Nantinya, para kepala daerah tersebut akan menggunakan seragam loreng hijau Komponen Cadangan (Komcad), seperti yang digunakan oleh para kepala daerah saat retret gelombang pertama.
“Sampai sana, sehari-hari pakai seragamnya Komcad yang hijau kaya kemarin sama, nggak ada bedanya,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan pada retret gelombang kedua, para kepala daerah akan menerima materi dengan tiga pokok substansi, yakni tentang tugas pokok kepala daerah, pemberian teori seperti misi Astacita, serta pemberantasan korupsi dan wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama.
Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas. Ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang yang proses pelantikannya baru selesai.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
“Kegiatan orientasi ini bukan sebagai suatu kegiatan yang semata-mata fisik, tapi bertujuan yang pertama bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai kepala daerah dapat mendisiplinkan diri,”
Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 86 orang yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah berangkat dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu pagi, menuju ke Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, untuk mulai mengikuti retret gelombang II.
Mereka berangkat setelah menghadiri apel di Kantor Kemendagri dan mendengar pembekalan dari Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. Perjalanan mereka berlanjut menggunakan kereta cepat Whoosh.
“Kegiatan orientasi ini bukan sebagai suatu kegiatan yang semata-mata fisik, tapi bertujuan yang pertama bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai kepala daerah dapat mendisiplinkan diri,” kata Tomsi saat menyampaikan pembekalan.
Selama perjalanan hingga kegiatan retret, dia ingin agar para kepala daerah tersebut saling mengenal satu sama lain. Karena, kata dia, para kepala daerah itu bisa bertukar informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
“Setiap kabupaten itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada hubungan dengan sebelahnya, begitu juga dengan provinsi,” katanya.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa retret itu bertujuan untuk mengedepankan nasionalisme dibandingkan mementingkan kepentingan daerahnya masing-masing. Sehingga keberadaan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan Indonesia bisa maju secara bersama-sama.
“Kita berharap Bapak Ibu semua dapat berhasil. Dengan demikian keberhasilan ini merupakan suatu kebersamaan kita dan dapat menjadi suatu keberhasilan nasional,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan pada retret gelombang kedua, para kepala daerah akan menerima materi dengan tiga pokok substansi, yakni tentang tugas pokok kepala daerah, pemberian teori seperti misi Astacita, serta pemberantasan korupsi dan wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Adapun peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama.
Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas. Ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang proses pelantikannya baru selesai.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/06/12/684a35e10e254.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja?
Nasional
22 Juni 2025")
Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Sengketa
antar-pemerintah daerah (Pemda) atas kepemilikan
pulau
terus bermunculan. Hal ini terjadi usai terjadi polemik soal kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh-Sumatra Utara (Sumut).
Keduanya memperebutkan
Pulau
Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Persoalan timbul setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan bahwa empat pulau tersebut masuk dalam wilayah Sumut. Alasannya, secara geografis pulau-pulau itu lebih dekat dengan Sumut.
“Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh empat pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (10/6/2025).
Persoalan kepemilikan empat pulau ini kemudian meruncing. Pemda Aceh dan warga Aceh tidak terima dengan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
Tidak hanya itu, Wakil Presiden RI Ke-10 Jusuf Kalla bahkan angkat bicara. Ia mengingatkan bahwa empat pulau itu merupakan harga diri warga Aceh.
Perselisihan ini akhirnya diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Jenderal Kopassus itu memutuskan bahwa empat pulau tersebut milik Aceh.
“Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
Usai polemik empat pulau Aceh-Sumut, muncul selisih kepemilikan 13 pulau Trenggalek-Tulungagung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek juga merasa keberatan dengan Keputusan Mendagri yang menyatakan bahwa 13 pulau itu milik Pemda Tulungagung.
Dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Trenggalek dan RTRW Provinsi Jawa Timur telah disebutkan bahwa 13 pulau itu masuk dalam wilayah administrasi Trenggalek.
Pemprov Jawa Timur kemudian memfasilitasi pertemuan Pemkab Trenggalek dan Tulungagung untuk duduk bersama.
Namun, perasaan itu masih buntu. Kedua pihak masih bersikeras memiliki hak kelola atas 13 pulau tersebut.
“Sudah ditetapkan oleh Kepmendagri, artinya masih masuk wilayah Tulungagung. Kami akan bersurat lagi, meminta agar dilakukan kajian ulang,” kata Sekda Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto, Senin (16/6/2025).
Perselisihan juga muncul di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan Kepulauan Riau (Kepri) menyangkut kepemilikan
Pulau Tujuh
.
Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bahkan membentuk Tim Khusus Pulau Tujuh yang akan memperjuangkan untuk mengembalikan empat pulau ke Babel.
Mereka mempersoalkan Keputusan Mendagri Nomor 050/145/2022 dan 100.1.1.6117/2022 tentang Kode Wilayah Administratif dan Data Pulau.
Staf Khusus Gubernur Babel, Kemas Akhmad Tajuddin, mengatakan bahwa tim tersebut akan menempuh jalur hukum dan administratif, termasuk menyurati Mendagri agar merevisi keputusannya.
Jika tidak ditanggapi, Pemda Babel akan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita juga akan melakukan langkah hukum lainnya dengan mengajukan gugatan judicial review atas adanya konflik dua undang-undang yang saling bertentangan,” di Pangkalpinang, Sabtu (21/6/2025), dilansir dari Antara.
Menurut Kemas, pihaknya telah melakukan dialog dengan Pemda Kepri secara langsung maupun di bawah mediasi Kemendagri. Namun, kedua pihak tidak kunjung sepakat.
“Pada 2022 terbit Keputusan Mendagri yang memasukkan Pulau Tujuh ke Kepulauan Riau. Kami telah menyampaikan surat keberatan ke Kemendagri, namun tidak pernah ditanggapi,” ujar Kemas.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya tengah mempelajari soal polemik 13 pulau di Trenggalek, Jawa Timur, yang diklaim masuk wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Dia mengatakan bahwa Kemendagri akan berhati-hati dalam menangani kasus tersebut.
“Yang pasti belajar dari
sengketa
4 pulau di Aceh, tentu kami hati-hati,” kata Bima, di BPSDM, Kemendagri, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
Bima memastikan, Kemendagri tentu tidak hanya akan mendalami letak geografis 13 pulau itu tapi juga soal historisnya.
“Tidak saja soal data geografis, tapi historis dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri. Kami berhati-hati sekali,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/06/19/6853c7c1cad15.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Dimulai Hari Ini, Apa Persamaan dan Perbedaannya dengan Sebelumnya?
Nasional
22 Juni 2025")
Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Dimulai Hari Ini, Apa Persamaan dan Perbedaannya dengan Sebelumnya?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Retreat
kepala daerah
gelombang kedua akan digelar mulai hari ini, Minggu (22/6/2025) hingga Kamis (26/6/2025).
Retreat gelombang kedua akan diikuti oleh 87 kepala daerah. Mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.
Mereka akan digembleng di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (
IPDN
),
Jatinangor
, Jawa Barat.
Ada beragam kesamaan dalam
retreat
gelombang pertama yang diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Februari 2025.
Namun, terdapat juga beberapa perbedaan yang akan disesuaikan, mengingat saat ini retreat diselenggarakan di IPDN.
Berikut serba-serbi
retreat kepala daerah
yang akan dimulai hari ini:
Retreat kepala daerah
akan diawali oleh apel penyambutan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat.
Para kepala daerah ini kemudian bergerak menuju Stasiun Kereta Cepat Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Jatinangor.
Wakil Menteri Dalam Negeri,
Bima Arya
, mengatakan, para kepala daerah ini nantinya akan disambut oleh drum band dari Praja IPDN.
Sambutan ini sama seperti yang dilakukan di Akademi Militer Magelang.
“Sama seperti di Akmil di Magelang, nanti para peserta akan disambut dengan megah dengan drum band kebanggaan IPDN dan para praja,” imbuhnya saat ditemui di IPDN Jatinangor, Kamis (19/6/2025).
Bima juga menjelaskan, tidak ada perbedaan materi yang akan diberikan kepada peserta retreat.
“Materinya sama, substansinya sama. Satu pemahaman umum tentang tugas-tugas kepala daerah. Yang kedua, program prioritas,” ucapnya.
Selain itu, ada beberapa materi tambahan seperti strategi pemberantasan korupsi dan prinsip kolaborasi antar-kepala daerah.
“Kalau kita evaluasi hasil retreat gelombang pertama, maka semua akan menyampaikan hal yang sama bahwa yang sangat penting didapat dari retreat gelombang pertama adalah proses untuk lebih mengenal lagi sehingga bisa bersinergi di lapangan,” ucapnya.
Sebanyak 31 pejabat setingkat menteri yang akan mengisi materi retreat. Beberapa di antaranya adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Menko Politik dan Keamanan; Menko Perekonomian;
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; serta Menko Pemberdayaan Masyarakat.
Ada yang berbeda dalam retreat gelombang kedua ini jika dibandingkan dengan yang pertama. Salah satunya, fasilitas tempat retreat, khususnya tempat penginapan para kepala daerah.
Saat retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, konsep penginapan kepala daerah menggunakan glamor camping.
Tenda besar dengan pendingin udara disiapkan di hamparan luas lapangan golf hijau milik Akademi Militer Magelang.
Namun kini, 87 kepala daerah harus tidur di Barak Praja. Diketahui, barak para pelajar IPDN yang tidak memiliki pendingin udara.
Bima Arya mengatakan, meski tak memiliki pendingin udara, lokasi IPDN yang berada di Jatinangor membuat suhu udara cukup sejuk.
“Saya sudah mencoba menginap di sini, mencoba nginap di barak praja, mencoba nginap juga di tempat, di kamar-kamar calon tempat menginap barak kepala daerah. Dan rasanya nggak perlu AC, ya perlunya selimut, nggak mungkin pakai AC, itu dingin sekali. Jadi cukup apa adanya seperti itu,” kata Bima Arya.
Selain itu, ada hal yang berbeda dalam penutupan atau pelepasan para kepala daerah di akhir acara.
Dia mengatakan, penutupan dilakukan dengan upacara yang bercorak khusus IPDN.
“Kalau di Akmil itu ada Parade Senja, maka di sini juga akan diadakan Apel, Apel Manggala di sini,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.