Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Komisi II: Pulau di Indonesia tak boleh diperjualbelikan warga asing

    Komisi II: Pulau di Indonesia tak boleh diperjualbelikan warga asing

    Kalau orang punya perusahaan, dia bisa saja mencari investasi. Mencari investasi dari manapun dia bisa. Tetapi kalimat menjual itu yang tidak boleh. Jadi nanti diselidiki. Dasarnya apa? Kalau dasarnya sewa, masih diperbolehkan. Tetapi kalau dia menju

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menegaskan pulau-pulau di wilayah Indonesia tidak boleh diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU).

    “Pulau-pulau di Indonesia dilarang diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU). Artinya, pihak asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia, kecuali menyewa sewa dalam jangka waktu tertentu,” kata Dede dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons isu empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Setelah kemarin ada kontroversi kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumut. Tiba-tiba ada orang dengan mudah menjual Pulau di Indonesia melalui situs,” ucapnya.

    Dia pun mendesak pemerintah untuk segera memanggil serta meminta klarifikasi dari pengelola situs www.privateislandonline.com untuk menelusuri siapa pihak yang mengiklankannya dan apakah pengiklan menyewakan HGB atau HGU.

    “Kalau demikian harus juga diperiksa siapa pemilik sertifikat tersebut karena HGB atau HGU sejatinya tidak bisa disewakan ke orang lain kecuali dalam bentuk kerja sama,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau orang punya perusahaan, dia bisa saja mencari investasi. Mencari investasi dari manapun dia bisa. Tetapi kalimat menjual itu yang tidak boleh. Jadi nanti diselidiki. Dasarnya apa? Kalau dasarnya sewa, masih diperbolehkan. Tetapi kalau dia menjual, bentuk promosinya adalah menjual, itu kesalahan.”

    Sebelumnya, Sabtu (21/6), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengaku sedang mempelajari lebih dalam terkait informasi empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Ya, itu sudah ada informasi mengenai hal itu. Tapi masih kami dalami,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Jakarta.

    Rabu (18/6), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan keempat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau yang diduga dijual di situs pribadi jual beli pulau milik luar negeri, tidak bisa diperjualbelikan karena statusnya berada di dalam kawasan konservasi dan milik negara.

    “Itu pulau milik negara, jadi ketika akan dimanfaatkan oleh pelaku usaha harus mendapat izin dari pemerintah dalam hal ini KKP dan pemerintah daerah setempat,” kata Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Batam, Kepulauan Riau, Semuel Sandi Rundupadang kepada ANTARA di Batam.

    Keempat pulau tersebut, yakni Pulau Rintan, Pulau Mala, Pulau Tokongsendok dan Pulau Nakob. Penjualan pulau di Kabupaten Anambas tersebut viral di media sosial, diduga dijual di situs www.privateislandonline.com.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Balik 2 Ranjang Bupati Rifai: Apa Pun yang Dinikmati atau Kurang Nikmat, Saya Ikut Nasional 26 Juni 2025

    Di Balik 2 Ranjang Bupati Rifai: Apa Pun yang Dinikmati atau Kurang Nikmat, Saya Ikut Nasional 26 Juni 2025

    Di Balik 2 Ranjang Bupati Rifai: Apa Pun yang Dinikmati atau Kurang Nikmat, Saya Ikut
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    –
    Bupati Bengkulu Selatan
    ,
    Rifai Tajudin
    kedapatan menggunakan dua ranjang tidur saat mengikuti
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
    Menurut Rifai, dirinya kedapatan menggunakan dua ranjang tidur saat kamarnya disidak oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Padahal, peserta retreat lainnya hanya menggunakan satu ranjang tidur.
    Bukan tanpa alasan, Rifai mengungkapkan, penggunaan dua ranjang tersebut dilakukan untuk menopang tubuhnya yang tidak cukup jika hanya menggunakan satu ranjang saja.
    Bahkan, dia menyebutnya sebagai sebuah inovasi lantaran tidak ingin diistimewakan atau setara dengan peserta lainnya.
    “Sebelum masuk (asrama) kan ada diminta keluhan atau saran. Jadi saya waktu itu bilang, saya badannya besar pak, berat badan saya 130 kilo lebih, jadi tempat tidurnya saya menyesuaikan,” kata Rifai saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (26/6/2025).
    Menurut Rifai, dia awalnya diperbolehkan tidur di luar asrama, misalnya di penginapan yang lebih representatif untuk ukuran badannya.
    Namun, dia menolak karena ingin agar proses retreat yang dia jalankan bisa sama dengan peserta lainnya.
    “Saya bilang tidak, saya mau ikut di semua proses yang ada. Apa pun yang dinikmati, ataupun kurang nikmat, saya harus ikut,” ujarnya.
    Oleh karena itu, Rifai mulai berinovasi dengan menggabungkan dua ranjang berukuran 90×200 sentimeter yang ada di kamarnya.
    “Jadi tempat tidur kecil, saya tarik jadi satu, saya tali tempat tidur dua jadi satu,” katanya.
    Ranjang yang disambung ini juga diunggah dalam akun tiktok Wamendagri Bima Arya.
    Bima Arya memperlihatkan ranjang Rifai yang kakinya ditali agar tidak bergeser ketika disatukan.
    Sebagai informasi, retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
    Retreat chapel dearth gelombang kedua ini berlangsung selama lima hari terhitung 22 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri minta kepala daerah bina dan tindak tegas ormas bermasalah

    Wamendagri minta kepala daerah bina dan tindak tegas ormas bermasalah

    Perda adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan

    Sumedang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah untuk membina sekaligus menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bermasalah di wilayah masing-masing agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.

    “Lakukan pembinaan, pendampingan, dan motivasi agar ormas yang nakal kembali ke jalan yang benar,” kata Bima setelah memimpin apel terakhir Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis.

    Namun, ia juga menegaskan bahwa kepala daerah harus bertindak tegas terhadap ormas yang melakukan pelanggaran hukum atau meresahkan masyarakat.

    “Ormas yang menyusahkan warga, yang membuat warga ketakutan, silakan ditindak tegas,” katanya.

    Bima menambahkan bahwa kepala daerah juga dapat memberikan rekomendasi pembubaran ormas yang melanggar undang-undang kepada Kementerian Hukum dan HAM.

    Menurutnya, keberpihakan kepala daerah terhadap ketertiban merupakan harapan besar masyarakat.

    “Di tangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Perda akan membuat warga nyaman dan warga tenang hidup di kota,” ucapnya.

    Dalam arahannya, Bima juga menekankan bahwa kepala daerah merupakan komandan terdepan dari Satpol PP sebagai penegak Perda.

    Oleh karena itu, ia mengingatkan agar kewenangan yang dimiliki kepala daerah dijalankan secara lurus demi ketertiban dan kesejahteraan.

    “Perda adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan,” kata dia.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi Nasional 26 Juni 2025

    Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi Nasional 26 Juni 2025

    Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Para kepala daerah peserta retreat gelombang kedua diajak menjauhi lokasi asrama putri praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Rombongan tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    , pada Kamis (26/6/2025).
    Setibanya di lokasi, Gubernur Bangka Belitung,
    Hidayat Arsani
    , mengaku prihatin dan mengajak kepala daerah untuk menyisihkan uang pribadi mereka guna merenovasi asrama yang berusia lebih dari 30 tahun itu.
    “Mari sisihkan rezeki kita untuk menyumbang IPDN ini supaya anak-anak kita tambah sehat. Setuju, Bapak Ibu semua?” kata Arsani, yang disambut serentak dengan kata “setuju” oleh kepala daerah lainnya.
    “Dari Pak Gubernur?” tanya Wamen Bima Arya.
    “Saya Rp 100 juta,” kata Arsani, yang disambut tepuk tangan.
    Usai peninjauan, Gubernur Bali,
    Wayan Koster
    , juga turut memberikan tanggapan terhadap usulan tersebut.
    Menurut dia, perbaikan asrama IPDN Jatinangor tak terlepas dari kepentingan daerah juga.
    “Ini kan kepentingan pemerintah daerah, nanti baliknya kan jadi aparatur kita di daerah. Jadi, saya melihat situasinya, kapasitasnya kurang layak,” katanya.
    Namun, dia masih menunggu mekanisme perbaikan asrama yang mungkin bisa dibantu oleh daerah yang mengirimkan putra terbaik mereka untuk belajar di IPDN.
    “Jadi, ini mesti disupport. Kita akan gotong royong dengan skema terbaik,” katanya.
    Wamendagri Bima Arya mengatakan bahwa aspirasi para kepala daerah yang hendak memberikan bantuan perbaikan asrama tersebut akan dibicarakan lebih lanjut.
    “Kita susun skemanya. Semua sudah ada konsep penataan IPDN masa depan. Nanti kita diskusikan bersama seluruh Kepala Daerah. Sama-sama lah kita gotong royong,” tandas Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau Nasional 26 Juni 2025

    Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau Nasional 26 Juni 2025

    Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Para
    kepala daerah
    peserta
    retreat gelombang kedua
    menggunakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada saat apel pagi hari terakhir, Kamis (26/6/2025).
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, ada simbol penting dalam penggunaan baju Satpol PP, yakni terkait dengan penegakan peraturan daerah.
    “Dan hari ini kan pakai baju Pol PP, nah tadi saya titip pesan ini baju kebanggaan penegak Perda,” kata Bima saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Kamis.
    Dia mengatakan, baju tersebut melambangkan keberpihakan pada aturan yang menjadi impian warga masyarakat.
    Salah satunya adalah penegakan terhadap organisasi masyarakat (ormas) agar tetap bermanfaat di tengah-tengah warga.
    “Saya bilang ormas-ormas yang baik dibina agar diberi manfaat. Tapi ormas-ormas yang mengacau, membuat warga ketakutan ditindak tegas,” imbuhnya.
    “Kalau perlu, kalau memang lewat batas ya silakan direkomendasikan untuk dibubarkan ke Kementerian Hukum gitu. Jadi ketegasan, keberpihakan pada aturan pada ketertiban itu ditunggu oleh warga,” kata dia lagi.
    Selain itu, Bima juga mengaku bangga dengan kedisiplinan para peserta retreat, meskipun pembekalan selalu berakhir larut malam.
    “Pagi-pagi mereka tetap olahraga, jadi saya senang sekali melihat keseriusan mereka, pagi ini pun sama ya mereka olahraga juga kemudian rangkaian acara juga, jadi saya senang melihat keseriusan ini,” tandasnya.
    Sebagai informasi, retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
    Sebab, enam dari tujuh kepala daerah telah mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan.
    Sedangkan satu kepala daerah adalah Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, karena ibunya meninggal dunia.
    Para kepala daerah yang hadir akan mengikuti retreat selama lima hari, terhitung dari 22 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan banyak kepala daerah yang telat bangun untuk mengikuti senam pagi di hari pertama dan hari kedua retret gelombang ke II di IPDN Sumedang.

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto mengemukakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi pada hari pertama dan kedua retret gelombang kedua, tidak sedikit kepala daerah yang kesiangan dan telat 10-15 menit untuk mengikuti senam pagi.

    Namun, pada hari ketiga retret gelombang ke II, kata Bima, semua kepala daerah telah terlatih untuk tepat waktu.

    “Alhamdulillah pagi tadi ada kemajuan ya, peserta tepat waktu. Kalau kemarin telat 10–15 menit, sekarang bahkan ada yang 5 menit sebelumnya sudah kumpul semua di sini,” tuturnya di Jakarta, Selasa (24/6).

    Dia menjelaskan sebagai seorang kepala daerah, sudah seharusnya bangun dan bekerja lebih pagi dibandingkan jajarannya nanti. 

    Selain itu, menurut Bima, senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB juga bisa melatih kepala daerah membangun kebugaran fisik, mengingat masih ada beberapa kepala daerah yang memiliki fisik kurang sehat.

    “Kegiatan senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB ini merupakan bagian dari rangkaian retret yang dirancang untuk membangun kebugaran fisik sekaligus mempererat kebersamaan antarpeserta,” katanya.

    Selain itu, Bima juga menegaskan, selama mengikuti retret, kepala daerah juga tidak diperkenankan keluar dari area kampus IPDN, bahkan di waktu kosong sekalipun. 

    “Tidak boleh keluar sama sekali. Tidak boleh, jadi kami melihat peserta cukup disiplin. Tidak ada yang mencoba keluar, bahkan tidak ada yang meminta keluar,” ujarnya.

  • Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau Nasional 26 Juni 2025

    Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II Nasional 24 Juni 2025

    Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Memasuki hari ketiga, sejumlah narasumber dijadwalkan hadir mengisi materi dalam
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, sejumlah pemateri telah menyatakan konfirmasi hadir untuk memberikan materi kepada 86 kepala daerah yang menjadi peserta.
    Beberapa di antaranya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, kemudian Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
    “Menko Pangan (Zulkifli Hasan), Menteri Desa (Yandri Susanto) itu sudah menyatakan akan hadir dan nanti kita akan mengambil lokasi (kelas materi) seperti di tempat kemarin (Balai Rudini),” kata Bima saat ditemui di Kampus
    IPDN Jatinangor
    , Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia juga memastikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana hadir pada sesi terakhir pemateri di hari ketiga.
    Dalam agenda yang diterima
    Kompas.com
    , sejumlah kementerian juga akan mengisi materi tersebut, namun beberapa mengutus perwakilannya.
    Berikut jadwal lengkap hari ketiga retreat kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Jawa Barat:
    1. Pukul 05.35 WIB
    Senam Pagi Bersama
    Tempat: Lapangan Parade
     
    2. Pukul 07.20 WIB
    Apel Pagi
    Tempat: Lapangan Parade
    3. Pukul 08.00 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menteri Keuangan
    – Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    4. Pukul 10.00 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan
    – Menko Bidang Politik dan Keamanan
    – Menteri Kebudayaan
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    5. Pukul 13.15 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Perekonomian
    – Menko Bidang Pangan
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    6. Pukul 15.30 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    – Menteri Ekonomi Kreatif
    – Menteri Pekerjaan Umum
    – Menteri Desa dan PDT
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    7. Pukul 19.10 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Kepala Badan Gizi Nasional
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

    Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada beberapa kepala daerah yang harus dipapah setelah senam pagi di acara retreat gelombang ke II di IPDN Sumedang, Jawa Barat. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah yang harus dipapah dan dituntun tersebut merupakan mereka yang sudah cukup lama mengalami cedera lutut, sehingga setelah senam pagi tidak bisa berjalan dan harus dibantu berjalan oleh pangawas dan penitia.

    Sayangnya, Bima tidak membeberkan lebih jauh kepala daerah mana yang mengalami cedera lutut tersebut. Kendati demikian, kata Bima, puluhan peserta retret tersebut cukup bersemangat berolahraga.

    “Jadi memang ada keluhan-keluhan yang memang sudah lama, seperti mereka yang ada cedera lutut sudah agak lama, jadinya berjalannya agak perlu dibantu, dibimbing, dipapah,” tuturnya di Jakarta, Senin (23/6).

    Bima menjelaskan bahwa kepala daerah yang membutuhkan atensi khusus sudah diberikan pita berwarna merah untuk lima orang kepala daerah yang mengalami sakit.

    Sementara lima pita berwarna kuning juga diberikan kepada kepala daerah yang butuh observasi kesehatan selama menjalani retret gelombang ke II.

    “Jadi ada sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” katanya.

    Bima menjelaskan pada hari pertama Retret Gelombang II diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

    Namun, Bima juga mengemukakan bahwa nantinya akan ada dua peserta tambahan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang akan segera dilantik dan kemudian bergabung mengikuti retreat.

    “Jadi Bupati Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” ujarnya.

  • Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta

    Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan keterangan pers di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). ANTARA/Ricky Prayoga

    Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 23 Juni 2025 – 16:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan anggaran untuk retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tidak sampai Rp500 juta.

    “Ya ini saya masih rekap ya, tetapi saya pastikan tidak lebih dari Rp500 juta untuk keseluruhan acara dari awal hingga akhir. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin (Rp13 miliar) karena aset dari Kemendagri dan banyak penghematan di sini,” kata Bima di IPDN Jatinangor, Senin.

    Efisiensi yang dilakukan untuk gelombang II ini dibanding gelombang I, kata dia, pertama adalah pengeluaran peserta di mana ketika di Magelang peserta sampai 1.000 orang, sementara di IPDN hanya 84 orang, yang berdampak pada konsumsi yang bisa ditekan.

    Penghematan selanjutnya, kata Bima, adalah fasilitas, dengan menggunakan yang tersedia di IPDN dan penyesuaian seremoni yang dilakukan terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

    “Karena tamunya juga terbatas, kemungkinan besar mungkin Presiden belum dijadwalkan untuk menghadiri, karena itu penutupannya juga tidak mengundang banyak pihak, dilakukan secara sederhana,” ucapnya.

    Untuk sumber anggaran, Bima mengatakan semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.

    “Kalau biaya perjalanan itu kan dibebankan kepada alokasi APBD masing-masing. Tapi sisanya semua adalah dari Kemendagri,” ujarnya.

    Sementara untuk materi, Bima mengatakan ada modifikasi mengingat kini telah ada konstelasi global berupa perang Iran – Israel, kontroversi kebijakan Trump dan isu-isu dalam negeri lainnya.

    “Dulu waktu itu belum juga ada koordinasi tentang makan bergizi gratis, kopdes, dan lain-lain. Nah itu hal yang dibahas di sini,” tuturnya.

    Retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN berlangsung mulai hari Senin ini yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Kamis (26/6) petang mendatang.

    Retret kepala daerah gelombang kedua ini berdasarkan data tanggal 22 Juni 2025, diikuti oleh 86 kepala daerah yang terdiri dari dua gubernur, tiga wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, tiga wali kota dan tiga wakil wali kota. Sementara itu, sembilan kepala dan wakil kepala daerah tidak hadir dengan yang memiliki alasan karena sakit sebanyak enam orang) dan izin kedukaan satu orang.

    Selama empat hari kegiatan retret ini, para kepala daerah diberikan enam jenis materi yang terdiri atas Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; Astacita; Program Kementerian dan Lembaga; Tugas dan Fungsi Kepala Daerah; Kepemimpinan dan Komunikasi Politik; serta Team Building dengan narasumber dijadwalkan merupakan kepala dari 31 kementerian/lembaga.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri Sebut Biaya Retret Gelombang II di IPDN Tak Sampai Rp 500 Juta

    Wamendagri Sebut Biaya Retret Gelombang II di IPDN Tak Sampai Rp 500 Juta

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan biaya retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, lebih hemat dari sebelumnya. Bima menyebut biaya retret kali ini tidak sampai Rp 500 juta.

    “Kalau soal efisiensi, kita pastikan bahwa semua anggaran itu dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. Seperti retret hari ini, ini kan menghemat sekali, tidak sampai Rp 500 juta. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin,” tutur Bima Arya di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

    Bima menerangkan seluruh anggaran retreat kepala daerah gelombang II berasal dari Kemendagri. Sementara itu biaya transportasi dibebankan ke setiap kepala daerah melalui APBD masing-masing.

    “Tidak ada, semuanya Kemendagri, ya kecuali kalau biaya perjalanan itu kan dibebankan kepada alokasi APBD masing-masing, tapi sisanya semua adalah dari Kemendagri,” sebutnya.

    “Ini saya masih recap ya, tetapi saya pastikan tidak lebih dari Rp 500 juta. Untuk keseluruhan acara dari awal hingga akhir,” tambah dia.

    Diketahui retret kepala daerah akan dilaksanakan selama lima hari hingga Kamis (26/6). Pelaksanaan retret gelombang II telah dibuka secara resmi oleh Mendagri Tito Karnavian.

    (ial/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini