Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Jalankan Arahan Prabowo, Sri Mulyani Beri Imbauan Soal Perdin

    Jalankan Arahan Prabowo, Sri Mulyani Beri Imbauan Soal Perdin

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada seluruh K/L untuk menghemat perjalanan dinas minimal 50% pada sisa tahun ini. 

    Sri Mulyani meminta anggaran perjalanan dinas di kementerian/lembaga (K/L) dalam DIPA Tahun Anggaran (TA) 2024 dipangkas paling sedikit 50%. Artinya, pemangkasan memungkinkan lebih besar dari 50%. 

    Dia menerbitkan imbauan tersebut dalam Surat Edaran Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024. 

    “Menindaklanjuti arahan bapak Presiden RI [Prabowo Subianto] dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024,” tulisnya dalam salinan surat yang Bisnis terima, dikutip pada Minggu (10/11/2024). 

    Dalam surat tersebut yang ditujukan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, para Kepala Lembaga Pemerintah nonKementerian, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, tercantum tujuh poin seputar penghematan tersebut. 

    Sri Mulyani meminta para menteri maupun pimpinan lembaga untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing K/L. 

    Kendati demikian, Bendahara Negara tersebut mengecualikan penghematan perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas. 

    Selain itu, juga untuk belanja perjalanan dinas tetap seperti untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase. 

    Oleh karena itu, Sri Mulyani turut meminta para K/L untuk melakukan revisi terkait belanja perjalanan dinas dalam DIPA 2024. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 menyampaikan bahwa Prabowo memerintahkan kepada seluruh jajaran, baik itu pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan penghematan biaya dalam rangka efisiensi dan tidak ada biaya yang terhamburkan. 

    “Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan, ditujukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Bima di SICC Bogor, Jawa Barat, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

    Bukan kali pertama seorang presiden meminta penghematan belanja perjalanan dinas. Tak heran juga, anggaran perjalanan dinas selalu menjadi yang dipangkas dalam rangka penghematan. 

    Pasalnya pada 2023 lalu, Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai RI 1, menyindir pemerintah daerah dari Rp10 miliar anggaran stunting, hanya Rp2 miliar yang digunakan untuk membeli bahan makanan pencegah stunting. Sementara sisanya habis untuk melakukan perjalanan dinas hingga rapat. 

    Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dari para pegawai negari sipil (PNS) sepanjang 2023 yang membuat negara rugi hingga Rp39,26 miliar. 

    Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2023.  

    Bahkan, BPK juga menemukan adanya perjalanan dinas fiktif senilai Rp9,3 juta. Hal tersebut berupa pembayaran atas akomodasi yang fiktif yang dilakukan oleh BRIN (Rp6,83 juta) dan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Rp2,45 juta).  

  • Bupati Surunuddin ‘Cawe-cawe’, Mendagri Turun Tangan

    Bupati Surunuddin ‘Cawe-cawe’, Mendagri Turun Tangan

    GELORA.CO  — Kasus dugaan pemukulan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini berbuntut panjang.

    Kasus yang tadinya bermula dari laporan seorang guru sekolah dasar (SD) yang memukul muridnya tersebut bahkan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk turun tangan.

    Pasalnya, Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga dianggap ‘cawe-cawe’ atau turut campur hingga kasus Supriyani semakin berlarut-larut.

    Terakhir Surunuddin melancarkan somasi kepada pihak Supriyani yang dianggap mencabut perdamaian.

    Sebelumnya, Bupati Surunuddin juga mencopot Camat Baito, Sudarsono Mangidi yang memberikan penginapan kepada Supriyani selama ia berkasus dengan Aida Wibowo Hasyim.

    Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Mendagri Tito segera memanggil Bupati Surunuddin terkait kasus tersebut.

    Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto.  

    Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada guru Supriyani. 

    Diketahui, Surunuddin Dangga telah mengirimkan surat somasi kepada guru Supriyani, setelah guru honorer itu mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aipda WH dan istri. 

    Surunuddin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak mana pun. 

    Bima Arya rencananya akan meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. 

    “Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (9/11/2024). 

    Namun, Bima tidak menjabarkan secara rinci jadwal pemanggilan tersebut. 

    Hanya saja, sebelum langka pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.  

    “Kami akan koordinasi dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara,” tuturnya.

    Kritik PGRI Sultra

    PGRI Sulawesi Tenggara mengkritik keputusan somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada guru Supriyani.

    Dikutip dari Tribun Sultra, Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo menilai upaya semacam itu tidak perlu dilakukan Surunuddin.

    Pasalnya, Supriyani hanyalah guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun dan tak semestinya disomasi oleh pemerintah.

    Halim mengatakan, somasi semacam ini akan menjadi preseden buruk terhadap Pemkab Konawe Selatan.

    “Saya kira akan menjadi preseden buruk nantinya karena disitu atas nama pemerintah daerah bukan bupati, mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300 ribu,” tuturnya.

    Halim mengatakan seharusnya Pemkab Konawe Selatan memaafkan Supriyani atas pencabutan kesepakatan damai tersebut alih-alih melayangkan somasi.

    Ditambah, sambungnya, Supriyani tengah menghadapi proses hukum atas tuduhan penganiayaan terhadap anak Aipda Wibowo Hasyim.

    “Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan pemda atau bupati. Sehingga harus dilihat juga alasannya,” kata Halim.

    “Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi preseden buruk, saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia,” lanjutnya.

    Anak Wibowo Bilang Bukan Dianiaya Supriyani

    Anak Aipda Wibowo Hasyim ternyata mengaku lukanya bukan karena dianiaya guru Supriyani, melainkan disebabkan jatuh.

    Namun Aipda Wibowo Hasyim diduga ngotot membuktikan bahwa guru Supriyani.

    Pengakuan anak Aipda Wibowo Hasyim itu oleh Lilis, wali kelas sang anak di kelas 1A SDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara.

    Kini guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

    Padahal, sebelum kasus di sidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aipda Wibowo Hasyim (WH), sudah membuat pengakuan yang terang benderang.

    Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1A SDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara.

    “Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu,” katanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra.

    Kepada TribunnewsSultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan.

    Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar.

    “Sampai anak-anak pulang jam 10 tidak ada kejadian itu, Ibu Supriyani juga mengajar di Kelas 1B,” katanya.

    Dua hari setelah peristiwa Lilis mengaku baru dengar ada pemukulan.

    Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D.

    “Orang tua D bilang anaknya dipukuli sama ibu Supriyani. Terus saya tanya waktu pakai baju apa, Pak Bowo jawab baju batik.”

    “Terus saya bilang kalau baju batik hari Rabu sama Kamis. Terus saya tanya lagi ke anaknya, kamu luka karena apa, dia jawab jatuh di sawah.”

    “Saya tanya lagi mengenai lukanya, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo (Aipda WH),” jelasnya.

    Entah apa maksud Aipda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan.

    Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada guru Supriyani.

    Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito.

    “Satu kali saya dimintai keterangan waktu masih Pak Jefri, kalau waktu Pak Amirudin, dua kali saya kasih keterangan,” tutur Lilis.

    Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D.

    Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai.

    Aipda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan.

    “Saya sudah lima kali bertemu pak Bowo (Aipda WH) dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf.”

    “Karena setiap bertemu selalu disuruh minta maaf”, katanya, dikutip dari TribunnewsSultra.com, Jumat (8/11/2024).

    Supriyani melanjutkan, ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu.

    Melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aipda WH.

    “Saya sampaikan minta maaf, kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya.”

    “Tapi saya tidak mau dibilang memukuli anaknya karena itu saya tidak pernah lakukan (pemukulan),” katanya.

    Supriyani menegaskan, Aipda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari.

    Aipda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah.

    “Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo ‘Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tau kalau kamu salah’,” kata Supriyani meniru ucapan Aipda WH

  • 8 Buru Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, KPK Kantongi Info Lokasi Persembunyian dan Minta Bersikap Ksatria Nasional

    8 Buru Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, KPK Kantongi Info Lokasi Persembunyian dan Minta Bersikap Ksatria Nasional

    Buru Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, KPK Kantongi Info Lokasi Persembunyian dan Minta Bersikap Ksatria
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan
    Gubernur Kalimantan Selatan
    (Kalsel)
    Sahbirin Noor
    pada 7 Oktober 2024.
    Surat Perintah Penangkapan tersebut diterbitkan satu hari setelah penetapan Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada 6 Oktober 2024.
    Kini, KPK masih terus mencari keberadaan Sahbirin Noor yang disebut melarikan diri usai ditetapkan sebagai tersangka.
    Diketahui, dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, terungkap bahwa
    Gubernur Kalsel
    Sahbirin Noor alias Paman Birin melarikan diri setelah OTT yang dilakukan KPK pada 6 Oktober 2024.
    “Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Sahbirin Noor di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jakarta Selatan pada 5 November 2024.
    Indah juga menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, tetapi Gubernur Kalsel tersebut tidak dapat ditemukan.
    Menurut dia, penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.
    Namun, terkait keberadaan Sahrbirin Noor, KPK terbaru mengungkapkan bahwa tim penyidik masih memiliki informasi menyangkut lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, keberadaan informasi itu menjadi alasan penyidik belum memasukkan Sahbirin Noor ke dalam daftar pencarian orang (DPO).
    “Informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 8 November 2024.
    Menurut Tessa, pada umumnya status DPO diterbitkan ketika penyidik tidak lagi memiliki opsi terkait pencarian. Namun, karena saat ini tim penyidik masih mengantongi informasi terkait persembunyian, tim masih memburu pria yang kerap disapa Paman Birin tersebut.
    Selain itu, Tessa menyebut, KPK telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencegah Paman Birin bepergian ke luar negeri. Hal ini membuat gubernur itu diyakini masih di tanah air.
    Oleh karena itu, KPK disebut masih dalam upaya pencarian terhadap Paman Birin.
    “Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan,” ujar Tessa.
    Kemudian, KPK juga meminta Sahbirin Noor bersikap ksatria dengan cara muncul ke hadapan publik dan menghadapi proses hukum.
    Apalagi, sebagai Gubernur Kalsel, Paman Birin masih memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya.
    “Rakyatnya juga menunggu, menanti, yang sudah memberikan suara kepada yang bersangkutan,” kata Tessa.
    “Tentunya menginginkan yang bersangkutan punya tanggung jawab di daerahnya, dan bisa bersikap ksatria untuk muncul. Saya kira seperti itu,” ujarnya lagi.
    Sebagai institusi yang menaungi para kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan ikut dalam upaya pencarian Paman Birin.
    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat pada 7 November 2024.
    “Kami akan berkoordinasi juga dengan KPK, kepolisian, untuk menelusuri keberadaan beliau,” kata Bima Arya.
    Bima mengakui, Kemendagri juga mendapatkan informasi adanya pelarian Paman Birin. Namun, eks Wali Kota Bogor itu menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Antirasuah.
    “Tentunya kita dorong semua aparatur untuk menghormati proses hukum karena status beliau kan juga masih definitif ya, tentu harus menghormati status hukum,” ujar Bima Arya.
    Diketahui, kasus yang menjerat Sahbirin Noor berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel pada 6 November 2024.
    Dalam upaya penindakan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 12.113.160.000 dan 500 Dolar Amerika Serikat (AS).
    Uang tersebut diduga merupakan bagian dari
    fee
    5 persen untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.
    KPK lantas menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Paman Birin diduga menerima
    fee
    sebesar 5 persen dari proyek tersebut.
    “Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 8 Oktober 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri minta pemda jaga stabilitas politik-keamanan selama pilkada

    Wamendagri minta pemda jaga stabilitas politik-keamanan selama pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta seluruh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.

    Menurut Bima, upaya tersebut penting untuk mendukung suksesnya gelaran Pilkada Serentak 2024. Terlebih dampak konflik yang terjadi pada masa pilkada diyakini akan sulit diatasi apabila tidak ada mitigasi sejak dini dari semua pihak.

    “Ikhtiar kita adalah Pilkada Serentak 2024 yang tidak saja kondusif, damai, tetapi juga mencerahkan dan mempersatukan,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Guna mengoptimalkan upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan lancar.

    Bima mengaku ditugaskan secara khusus oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengawal desk pilkada.

    Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah

    Dalam konteks tersebut, saat ini Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi pada masa Pilkada 2024.

    Dengan langkah itu, Bima berharap segala bentuk potensi konflik yang terjadi di daerah dapat dimitigasi lebih dini.

    “Di situ kita bisa memonitor, mengawasi setiap potensi persoalan. Ada yang didiskualifikasi kita amati. Ada laporan netralitas ASN kita cermati. Semua hal-hal yang detail pasti kita lakukan mitigasi. Jangan kemudian menjadi besar, tidak terkendali, dan panjang,” imbuhnya.

    Baca juga: Wamendagri ingatkan ASN untuk menjaga netralitas Pilkada 2024

    Selain itu, Bima menekankan jajaran aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral. Pihak-pihak terkait lainnya, seperti penjabat kepala daerah hingga kepala desa juga diminta untuk netral dan mendukung pelaksanaan pilkada.

    Apabila selama gelaran pilkada diketahui ada ASN yang tidak netral maka akan dilakukan penindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

    Di lain sisi, khusus kepada kepala desa, Wamendagri berharap mereka mendukung terselenggaranya pilkada yang berkualitas.

    Upaya itu dapat dilakukan, salah satunya dengan membantu Kemendagri dalam mengoptimalkan proses perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik bagi pemilih pemula di daerah masing-masing. Terlebih para pemilih pemula tersebut memiliki hak untuk memilih.

    “Di sinilah yang dimaksud bahwa peran kepala desa bukan saja menghindarkan diri dari politik praktis, pengerahan massa yang melanggar prinsip netralitas, tetapi sekali lagi bisa berperan strategis untuk meningkatkan kualitas pemilu kita,” jelas Bima.

    Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya peran DPRD sukseskan Pilkada 2024
    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri siap dukung upaya Menteri PKPsediakan tiga juta rumah

    Kemendagri siap dukung upaya Menteri PKPsediakan tiga juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendukung upaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan dukungan ini salah satunya bakal melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam membantu program tersebut. Ia pun bakal menggelar pertemuan secara virtual dengan kepala daerah, DPRD, maupun kementerian/lembaga terkait.

    “Jadi saya sampaikan ke Pak Ara, nanti kita minggu depan zoom meeting, dengan seluruh kepala daerah, DPRD,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pihaknya akan memberikan pemahaman kepada para kepala daerah bahwa penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang harus didukung.

    “Supaya mereka memahami bahwa ini adalah program, sekali lagi, atensi, prioritas Bapak Presiden yang harus dikerjakan juga oleh daerah,” jelasnya.

    Tito mengatakan salah satu arahan yang akan disampaikan yaitu meminta kepala daerah agar mengidentifikasi aset lahan Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan-lahan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk membangun perumahan.

    “Yang bisa disumbangkan dan kemudian dibangun, entah itu dibangun oleh pemerintah pusat, atau dibangun juga oleh pemerintah daerah,” ujar Tito.

    Selain itu, dirinya bakal meminta kepala daerah agar membangun gerakan gotong royong untuk mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Gerakan tersebut dapat melibatkan masyarakat yang memiliki aset maupun berpenghasilan tinggi. “Kita akan lihat nanti, daerah-daerah, kemampuan daerah-daerah untuk menggerakkan kegotongroyongan itu,” tambahnya.

    Selain langkah tersebut, Kemendagri bakal membantu melalui sejumlah kebijakan lainnya yang dibutuhkan. Hal ini akan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

    Baca juga: Kemendagri dorong pemda beri insentif retribusi daerah basis kinerja

    Baca juga: Bima Arya: Presiden perintahkan efisiensi pemerintah pusat dan daerah

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Politik kemarin,Prolegnas 2025 hingga instruksi Wapres soal MCP

    Politik kemarin,Prolegnas 2025 hingga instruksi Wapres soal MCP

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Komisi III pertimbangkan RUU Narkotika masuk Prolegnas 2025

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertimbangkan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk masuk ke daftar Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2025.

    “Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk memasukkan RUU tentang KUHAP, RUU tentang Narkotika, yang sudah carry over, ya, ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wamendagri instruksikan pemda susun langkah konkret atas Rakornas 2024

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah agar menyusun langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

    Langkah ini harus melibatkan seluruh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.

    Selengkapnya klik di sini.

    Presiden fokus bangun IKN jadi pusat pemerintahan politik

    Presiden RI Prabowo Subianto memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode 4 tahun hingga 5 tahun ke depan

    Pesan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wapres minta kepala daerah serius terkait MCP

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta kepala daerah menyikapi serius terkait dengan implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Jadi, MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi,” kata Wapres Gibran dalam arahannya saat menutup acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Wapres Gibran menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait dengan pencegahan korupsi dan menutup kebocoran-kebocoran anggaran.

    Selengkapnya klik di sini.

    KPU pastikan Pilkada Serentak 2024 siap 99 persen

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 27 November mendatang sudah siap 99 persen.

    “Saya ingin memastikan bahwa persiapan pilkada sudah 99 persen,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Afifuddin mengatakan bahwa KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Arahan Tegas Prabowo untuk Berantas Judi Online dan Korupsi

    Arahan Tegas Prabowo untuk Berantas Judi Online dan Korupsi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto tegas meminta judi online untuk diberantas. Selain judi online, Prabowo juga meminta korupsi diberantas.

    Arahan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan Prabowo mulanya menyampaikan gagasan yang menjadi garis besar kebijakannya selama 5 tahun ke depan.

    “Jadi presiden menyampaikan arahan beliau soal garis-garis besar kebijakan beliau selama lima tahun yang akan datang,” kata Hasan kepada wartawan di lokasi.

    Prabowo menekankan Indonesia merupakan negara yang kaya. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak bekerja keras serta mengedepankan efisiensi dan tidak menghamburkan anggaran.

    “Beliau mendepankan bahwa negara kita adalah negara yang kaya dan tidak ada alasan kita tidak bisa jadi kaya. Nah, oleh sebab itu semuanya harus bekerja keras, tidak hanya bekerja keras, tapi juga harus efisien, juga harus lepas dari korupsi. Nah ini penekanan dari beliau itu, kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran,” ujarnya.

    “Jangan gunakan anggaran, jangan hambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang manfaatnya tidak banyak. Atau malah tidak bermanfaat sama sekali. Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” lanjut Hasan.

    “Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah tidak korupsi. Nah penting sekali, beliau konsisten sekali menyampaikan banyak hal, dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi. Jangan korupsi. Dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Kira-kira itu mungkin garis besar dari arahan Bapak Presiden,” ujarnya.

    Arahan Prabowo berantas judi online juga diungkapkan oleh Wakil Mendagri Bima Arya. Arahan tegas berantas judi online turut disampaikan kepada aparat penegak hukum.

    Bima mengatakan Prabowo meminta jajarannya tak takut berantas judi online untuk membela rakyat. Sebab, pejabat dibayar oleh rakyat.

    “Kita dibayar oleh rakyat, kita harus bela rakyat, jangan takut berantas korupsi dan judi online,” imbuhnya.

    “Karena kalau pemborosan dihilangkan, judi online diberantas, maka akan banyak yang bisa kita salurkan untuk kebutuhan rakyat,” pungkasnya.

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X juga mengungkap arahan Prabowo mengenai manajemen pemerintahan hingga pemberantasan korupsi. Kata Sultan HB X, Prabowo menginginkan langkah-langkah perbaikan ke depan sehingga mengurangi kebocoran anggaran.

    “Saya kira penjelasan di samping program ya, tapi bicara juga menyangkut masalah manajemen pemerintahan, mencakup pemberantasan korupsi. Bagaimana langkah-langkah ini bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan sehingga dengan arah pembangunan itu berkurang kebocorannya dan sebagainya,” kata Sultan HB X kepada wartawan.

    Baca halaman selanjutnya>>

  • 9 Arahan Prabowo ke Pejabat Daerah: Kerja Efisien dan Jangan Korupsi! Nasional

    9 Arahan Prabowo ke Pejabat Daerah: Kerja Efisien dan Jangan Korupsi! Nasional

    Arahan Prabowo ke Pejabat Daerah: Kerja Efisien dan Jangan Korupsi!
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    memberikan arahan kepada para pejabat pemerintahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2024 di Sentul International Conference Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).
    Ini merupakan kesempatan pertama bagi Prabowo untuk berbicara langsung dengan semua kepala daerah serta kepala badan dan lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting di Indonesia.
    “Ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita,” ungkap Prabowo saat memberikan arahan dalam acara tersebut, Kamis siang.
    Arahan Prabowo ini disampaikan secara tertutup.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo berpesan supaya pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bima bilang, Prabowo tidak ingin ada kebocoran anggaran sebagaimana informasi-informasi yang diterimanya.
    “Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif,” kata Bima Arya.
    Mantan Wali Kota Bogor itu menyatakan, momentum Rakornas ini dijadikan kesempatan strategis oleh Presiden untuk memberikan pengarahan soal kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
    “Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat strategis karena seluruh pembuat kebijakan, pembuat keputusan, ini berkumpul di sini, baik pusat maupun daerah,” ucap dia.
    Bima menyebutkan, Prabowo juga berpesan kepada pejabat daerah untuk dapat menghemat anggaran. Presiden juga meminta pejabat daerah untuk tidak menghambur-hamburkan uang negara yang tidak bermanfaat bagi rakyat.
    “Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat, karena itu presiden memerintahkan kepda seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melalukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan,” kata Bima Arya.
    Tindak yang korupsi
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO)
    Hasan Nasbi
    menambahkan, Prabowo tak segan-segan menindak tegas anggota Kabinet Merah Putih yang terlibat korupsi.
    Peringatan untuk tidak korupsi uang rakyat ini terus diutarakan Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam berbagai kesempatan.
    “Beliau konsisten sekali dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi. Jangan korupsi. Dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas,” kata Hasan.
    Hasan menuturkan, Prabowo juga menyampaikan garis-garis besar kebijakan pemerintah selama lima tahun mendatang dalam Rakornas. Kepala Negara menekankan, Indonesia adalah negara yang kaya dan tidak ada alasan untuk tidak menjadi kaya.
    Oleh sebab itu, ia meminta jajarannya bekerja keras, tetapi harus efisien dan lepas dari praktik korupsi.
    “Ini penekanan dari beliau itu, kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran,” ucap Hasan.
    Tidak hanya itu, Prabowo juga terus menerus meminta jajarannya tidak menggunakan anggaran secara boros serta menghindari kegiatan yang tidak banyak manfaat seperti seremoni dan dinas.
    “Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” kata Hasan.
    Kepala daerah diminta dukung program Prabowo
    Dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    meminta pemerintah daerah mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan. Tito menyebutkan, hal ini menjadi salah satu tujuan diadakannya Rakornas tersebut.
    “Hal ini bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden lima tahun ke depan,” kata Tito.
    Senada, Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    yang didaulat menutup Rakornas juga menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara serempak mengikuti visi Presiden Prabowo Subianto.
    “Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo!” kata Gibran.
    Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah kepada para penyelenggara pemerintahan.
    Adapun peserta yang hadir dalam Rakornas mencapai 5.360 orang, terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.
    Lalu, 496 orang jajaran Forum Komunikasi Pimpnan Daerah tingkat provinsi yang terdiri dari 38 gubernur, KPU, Bawaslu, kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.
    Dalam acara tersebut, pemerintah daerah turut menerima berbagai arahan soal program prioritas pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri instruksikan pemda susun langkah konkret atas rakornas 2024

    Wamendagri instruksikan pemda susun langkah konkret atas rakornas 2024

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah agar menyusun langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda) Tahun 2024.

    Langkah ini harus dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.

    “Terutama kesiapan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak dan akselerasi seluruh program untuk mendukung terwujudnya Asta Cita Kabinet Merah Putih,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Kegiatan ini digelar untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat dalam mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo. Hal ini sebagaimana tema yang diusung, yakni “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Adapun pelaksanaan pilkada menjadi salah satu isu yang dibahas dalam forum tersebut. Bima menjelaskan narasumber yang hadir sepakat untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Ini penting dilakukan agar proses demokrasi dapat berjalan baik, aman, tertib, jujur, dan adil. Selain itu perlunya melakukan mitigasi potensi konflik yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada 2024.

    Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan secara khusus kepada daerah yang hingga saat ini belum menyelesaikan kebutuhan anggaran pilkada melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Hal ini dilakukan dengan membentuk desk pilkada di daerah masing-masing.

    Sebagai informasi, gelaran ini dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga negara Kabinet Merah Putih. Selain itu, hadir pula kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

    Forum ini juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik pusat maupun daerah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Baca juga: Wapres minta kepala daerah serius terkait MCP
    Baca juga: Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita
    Baca juga: Menko PMK ajak Pemda bersinergi tuntaskan Asta Cita
     

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Beri Arahan ke Kepala Daerah se-Indonesia, Ini Isinya!

    Prabowo Beri Arahan ke Kepala Daerah se-Indonesia, Ini Isinya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tertutup kepada kepala daerah dan menteri di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat 2024, di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

    Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan ada beberapa arahan yang sebut. Pertama terkait dengan laporan banyaknya potensi negara yang hilang karena pemerintahan yang tidak efisien.

    “Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yg harusnya bisa dihemat,” kata Bima Arya saat memberikan keterangan pers.

    Sehingga menurut Bima, Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan dan efisiensi, agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan.

    “Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan ditujukan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

    Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, presiden juga memerintahkan kepada seluruh aparat TNI – Polri untuk solid dan terus mengawal program-program rakyat.

    Secara terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengungkapkan arahan yang diberikan presiden Prabowo sama seperti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kemarin. Ia juga menjelaskan tidak ada arahan mengenai pilkada pada acara itu.

    “Tidak ada arahan sama sekali dari presiden soal pilkada, materi presiden hari ini sama dengan arahan ketika rapat kabinet kemarin,” kata Hasan dalam pesan singkat.

    (emy/mij)