Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Prabowo Beri Arahan ke Kepala Daerah se-Indonesia, Ini Isinya!

    Prabowo Beri Arahan ke Kepala Daerah se-Indonesia, Ini Isinya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tertutup kepada kepala daerah dan menteri di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat 2024, di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

    Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan ada beberapa arahan yang sebut. Pertama terkait dengan laporan banyaknya potensi negara yang hilang karena pemerintahan yang tidak efisien.

    “Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yg harusnya bisa dihemat,” kata Bima Arya saat memberikan keterangan pers.

    Sehingga menurut Bima, Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan dan efisiensi, agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan.

    “Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan ditujukan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

    Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, presiden juga memerintahkan kepada seluruh aparat TNI – Polri untuk solid dan terus mengawal program-program rakyat.

    Secara terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengungkapkan arahan yang diberikan presiden Prabowo sama seperti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kemarin. Ia juga menjelaskan tidak ada arahan mengenai pilkada pada acara itu.

    “Tidak ada arahan sama sekali dari presiden soal pilkada, materi presiden hari ini sama dengan arahan ketika rapat kabinet kemarin,” kata Hasan dalam pesan singkat.

    (emy/mij)

  • Presiden tegaskan semua anggaran negara harus untuk kepentingan rakyat

    Presiden tegaskan semua anggaran negara harus untuk kepentingan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menekankan seluruh anggaran negara dibiayai oleh rakyat, sehingga harus ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

    Demikian disampaikan Prabowo dalam arahannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Kamis.

    “Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan ditujukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya usai menghadiri acara tersebut di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Menurut Bima Arya, Kepala Negara pada kesempatan itu lebih memfokuskan arahannya terhadap efisiensi uang negara.

    “Jadi, Presiden sampaikan bahwa kita (pemerintahan) semua dibiayai oleh uang rakyat. Jangan sampai kemudian uang rakyat itu tidak tepat sasaran,” jelasnya.

    Dia menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini mencoba memfasilitasi acara Rakornas Pemerintah Daerah dan Pusat, untuk mempertemukan Presiden dengan semua pembuat keputusan.

    Dalam arahannya Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 merupakan langkah strategis untuk menyatukan para pengambil keputusan dan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

    “Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang, kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan,” kata Presiden membuka Rakornas di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Kepala Negara mengapresiasi inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Tito Karnavian karena menyelenggarakan forum yang melibatkan peserta lebih dari 5.000 orang tersebut.
    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat
    Baca juga: Presiden Prabowo hadiri Rakornas 2024 perdana bersama pimpinan daerah
    Baca juga: Presiden Prabowo minta kepala daerah lakukan penghematan anggaran

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo minta kepala daerah lakukan penghematan anggaran

    Presiden Prabowo minta kepala daerah lakukan penghematan anggaran

    “Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran, untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi, agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan,” kata Bima Arya usai menghadiri acara tersebut di Sentul, Kamis.Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam arahannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Kamis.

    “Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran, untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi, agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan,” kata Bima Arya usai menghadiri acara tersebut di Sentul, Kamis.

    Menurut Bima Arya, ada laporan bahwa potensi negara yang luar biasa banyak hilang karena pemerintahan tidak efisien dan efektif. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan dan bisa dihemat.

    Presiden, menurutnya, menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

    “Dan beliau pun memerintahkan kepada seluruh aparat, TNI, Polri, dan semua, untuk solid, untuk bersatu, untuk mengawal semua program-program, agar sampai kepada rakyat,” kata Bima Arya.

    Bima Arya juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto menyampaikan laporan-laporan yang diterima dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ada hal-hal yang seharusnya bisa dihemat, ada hal-hal yang bisa ditindak. Jadi beliau menyatakan ingin merangkul semua, untuk menyelamatkan uang negara, beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum, kira-kira begitu,” jelasnya.
    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat
    Baca juga: Presiden Prabowo hadiri Rakornas 2024 perdana bersama pimpinan daerah
    Baca juga: Wamendagri: Daerah harus evaluasi Perda KTR demi kesehatan masyarakat

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Livia Kristianti
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sendi-Melli Kirim Bantuan Gerobak Sampah di Kota Bogor

    Sendi-Melli Kirim Bantuan Gerobak Sampah di Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor nomor urut satu, Sendi Fardiansyah dan Melli Darsa, mengirimkan bantuan gerobak sampah di beberapa kelurahan di Kota Bogor.

    Bantuan gerobak sampah didistribusikan di lima titik kelurahan yakni, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Lawanggintung, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Cilendek Barat, dan Kelurahan Balumbangjaya.

    “Alhamdulillah, tim kami telah mendistribusikan beberapa gerobak sampah di 5 titik kelurahan,” kata Sendi Fardiansyah dikutip Rabu, 6 November 2024.

    BACA JUGA:Hadapi Cuaca Ekstrim, Seluruh Wilayah Jabar Diminta Siaga

    “Ini sebagai respons atas permintaan masyarakat terkait persoalan sampah di Kota Bogor,” imbuh dia.

    Sendi mengaku, bahwa bantuan gerobak sampah yang dikirimkan, sebagai stimulus bagi para warga sekitar untuk dapat lebih peduli terhadap lingkungan.

    Dengan harapan sejumlah kelurahan yang menerima bantuan gerobak sampah tersebut dapat mengoptimalkan ikhtiar dalam hal menjaga wilayah dari persoalan sampah.

    BACA JUGA:Tidak Lolos Tes, Adhi Kismanto Tetap Diberi Wewenang Mengelola Satelit Judol di Komdigi

    “Saya tentu berharap, bahwa bantuan gerobak sampah yang kami berikan ini bisa meningkatkan kesadaran para warga terkait persoalan lingkungan yang ada. Utamanya soal sampah,” tegas pria asal Kota Bogor tersebut.

    Salah satu warga di Kelurahan Cibuluh, Yatno, sebagai salah satu penerima gerobak sampah mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pasangan Sendi-Melli tersebut.

    “Saya terima kasih ke Kang Sendi dan Teh Melli atas bantuan gerobak sampah ini. Semoga ini bisa bermanfaat banyak bagi warga Cibuluh,” singkatnya. (YUD)

  • Wamendagri inspeksi Dukcapil Kulon Progo pastikan perekaman KTP pemula

    Wamendagri inspeksi Dukcapil Kulon Progo pastikan perekaman KTP pemula

    Kulon Progo (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan inspeksi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memastikan perekaman data kartu tanda penduduk (KTP) elektronik pemilih pemula dan penyandang disabilitas.

    Bima Arya mengingatkan pentingnya perekaman data para pemilih pemula dan pemilih marginal menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    “Perekaman harus dilakukan semaksimal mungkin dalam waktu kurang dari satu bulan menuju Pilkada Serentak 27 November,” kata Bima Arya di Kulonprogo, Rabu.

    Ia berharap perekaman dapat dilakukan semaksimal mungkin karena waktu pelaksanaan pilkada sudah mepet kurang dari satu bulan. Hingga saat ini masih ada sekitar 1,5 juta pemilih pemula yang harus digencarkan perekaman datanya.

    “Untuk itu, saya sarankan sekolah, panti asuhan, pesantren, ini harus dijemput bola ke sana. Kita tekankan ke disdukcapil pentingnya pendataan perekaman pemilih pemula, pemilih rentan dan kalangan disabilitas,” kata Wamendagri.

    Baca juga: Wamendagri Bima Arya: 1,5 juta pemilu pemula belum perekaman KTP

    Selain pemilih pemula, Bima menyebut kelompok rentan dan penyandang disabilitas juga harus mendapatkan perhatian.

    “Tadi malam saya berdialog dengan teman-teman disabilitas LSM SIGAB Yogyakarta yang agak mengeluhkan tidak semua teman difabel bisa tercatat. Jadi, ketika dilakukan sensus, mereka yang disabilitas atau difabel ini tercatat sebagai warga yang bukan disabilitas, sedangkan mereka perlu difasilitasi ketika nyoblos. Kalau ketahuan disabilitas maka TPS-nya bisa khusus ada fasilitas lain-lain. Ini saya kira PR karena kan jumlah kaum difabel ini kan agak banyak. Nah ini perlu koordinasi antara dukcapil dan teman-teman di wilayah kelurahan kecamatan untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas, kalangan rentan ini,” katanya.

    Bima juga mengingatkan perlunya pendidikan politik kepada kelompok rentan dan disabilitas agar tidak dimobilisasi saat pilkada.

    “Disabilitas ini enggak boleh dimobilisasi, harus didampingi dan dilakukan edukasi dan biasanya kan menjadi target mobilisasi secara politik. Ya jadi harus didampingi, mengapa mereka harus menggunakan hak pilihnya, caranya bagaimana dan lain-lain,” katanya.

    Baca juga: Wamendagri berikan KTP kepada siswa SMAN 1 Mataram jelang Pilkada 2024
    Baca juga: Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    Pewarta: Sutarmi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Disdukcapil Didesak Benahi Pelayanan, Wamendagri: Tidak Efisien Pasti Ditinggal Nasional 6 November 2024

    Disdukcapil Didesak Benahi Pelayanan, Wamendagri: Tidak Efisien Pasti Ditinggal Nasional 6 November 2024

    Disdukcapil Didesak Benahi Pelayanan, Wamendagri: Tidak Efisien Pasti Ditinggal
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya Sugiarto
    menegaskan era
    pelayanan publik
    lambat akan segera tertinggal.
    Transformasi digital, menurut Bima, bukan sekadar pilihan tetapi kebutuhan yang mendesak. Digitalisasi akan mengintegrasikan seluruh aspek pelayanan publik, terutama di sektor dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), demi efisiensi dan kecepatan.
    “Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah selain beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2024), seperti dikutip dari Antara.
    Bima menggarisbawahi tren global yang mengarah pada tata kelola pemerintahan serbadigital. Ia berpendapat, pemerintahan lambat dan tidak efisien akan tertinggal, sementara semua aspek harus terintegrasi.

    Menurutnya, pelayanan publik yang terpisah-pisah hanya akan menunjukkan ketertinggalan. Pengambilan keputusan di masa depan, tambah Bima, juga diperkirakan akan sangat bergantung pada kecerdasan buatan (AI).
    “Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman,” ujar Bima.
    Selain itu, Bima menekankan pemerintah harus membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat yang kini semakin aktif melalui berbagai platform.
    Transformasi ini, kata Bima, memerlukan akselerasi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola yang lincah dan adaptif. Bima juga mendorong inovasi tanpa batas dalam pelayanan publik.
    “Enggak bisa lagi
    business as usual
    . Enggak ada lagi ruang untuk
    copy paste
    , tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” ucap Bima.
    Menurut Wamendagri, persoalan dukcapil memang kompleks. Ia berharap ada kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten supaya berbagai tantangan dapat diselesaikan lebih efektif.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri dorong dukcapil adaptasi dengan digitalisasi layanan publik

    Wamendagri dorong dukcapil adaptasi dengan digitalisasi layanan publik

    Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien.Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong jajaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di seluruh Indonesia untuk beradaptasi dengan digitalisasi dalam pelayanan publik.

    “Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Wamendagri mengemukakan bahwa tren dunia sudah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang serbadigital.

    “’Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman. Pengambilan keputusan berangsur-angsur akan sangat mengandalkan AI (artificial intelligence). Kita bertanya AI jauh lebih cepat menjawab daripada staf ahli, staf khusus, dan litbang,” ujarnya.

    Selain itu, Bima menegaskan bahwa Pemerintah tidak bisa menutup diri dari keterlibatan warga yang makin masif dan aktif di berbagai macam platform. Artinya banyak yang harus diakselerasikan oleh Pemerintah dan harus siap infrastruktur maupun tata kelola yang lebih lincah dan adaptif.

    “Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” tegas Bima.

    Di sisi lain, Bima mengakui masalah dukcapil cukup ribet dan lumayan rumit. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten sehingga dapat ditangani lebih baik.

    Baca juga: Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita
    Baca juga: Bima Arya pastikan kelompok marginal dapat gunakan hak pilih pilkada

    Dalam keterangannya, menyebutkan rakornas yang berlangsung mulai 4 hingga 6 November 2024 mengusung tema Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional.

    Rakornas dihadiri para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Pj. Wali Kota Mataram, Forkopimda Provinsi NTB, Direktur Utama Perum Peruri, kepala dinas dukcapil dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Selain itu, dihadiri lebih dari 1.066 peserta yang terdiri atas kepala dinas dukcapil serta pejabat administrator yang menangani pemanfaatan data kependudukan kabupaten/kota.

    Selain peserta yang hadir secara langsung, rakornas juga diikuti secara daring oleh peserta melalui Zoom dengan kapasitas hingga 1.000 partisipan, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube, Instagram, dan TikTok resmi Ditjen Dukcapil.

    Rakornas ini menjadi kesempatan strategis untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai core data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mendukung portal layanan digital pemerintah INApass, INAku, dan INAgov. Dengan portal-portal ini, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah, mendorong transformasi digital nasional.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    “Tidak mungkin kebijakan strategis seperti makan bergizi gratis dan perumahan untuk rakyat dapat terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh data kependudukan yang memadai,”Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan peran penting data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mendukung astacita atau delapan misi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurutnya, Asta Cita jika ditelisik satu per satu sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid dan update.

    “Tidak mungkin kebijakan strategis seperti makan bergizi gratis dan perumahan untuk rakyat dapat terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh data kependudukan yang memadai,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan tugas Dukcapil tak hanya mencatat, memvalidasi, tapi juga memastikan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung program pemerintah.

    Oleh karena itu, sinkronisasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil dengan kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat.

    “Bisa membayangkan Bapak/Ibu betapa urgent-nya, betapa daruratnya, betapa pentingnya data itu kita miliki,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dirinya membeberkan sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian banyak pihak dalam mengelola data kependudukan.

    Hal itu seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur Dukcapil. Kualitas SDM itu menyangkut kapasitas, integritas, dan akuntabilitas.

    Ia mengatakan upaya meningkatkan kualitas SDM ini salah satunya dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memilih Kepala Dinas Dukcapil yang mumpuni.

    Namun, ini juga perlu didukung oleh jajaran Dinas Dukcapil yang memiliki standar kualifikasi pemahaman terhadap teknologi informatika.

    “Tidak hanya tataran kepala dinas, tapi semua tim di bawahnya harus memiliki standar minimum pemahaman terhadap IT,” jelas Bima.

    Di lain sisi, Bima menegaskan pentingnya birokrasi termasuk Dukcapil memberikan pelayanan yang memudahkan dan membahagiakan masyarakat.

    Menurutnya, hal ini sangat didambakan oleh seluruh masyarakat. Ini tidak hanya menyangkut perilaku petugas pelayanan, tapi juga fasilitas yang memadai.

    “Target kita ke sana, layanan digital ini bukan hanya memudahkan, tapi pada ujungnya adalah membahagiakan,” pungkasnya.

    Selain itu, dirinya berharap adanya komitmen kebijakan dari pemerintah daerah (pemda) dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk urusan Dukcapil.

    Bima juga mengapresiasi pemda yang mengalokasikan anggaran lebih tinggi dibanding daerah lain.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bima Arya pastikan kelompok marginal dapat gunakan hak pilih pilkada

    Bima Arya pastikan kelompok marginal dapat gunakan hak pilih pilkada

    Silakan laporkan itu, kami punya jalur ‘hotline’ juga, jadi silakan dihubungi di situJakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan kelompok marginal agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung 27 November mendatang.

    Kelompok itu seperti tunawisma, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

    “Di setiap kota data itu ada sebetulnya, jadi segmen mana yang belum direkam, ini pentingnya Dukcapil untuk jemput bola, berkoordinasi dengan teman-teman di wilayah, bisa lurah, kepala desa, camat, untuk melakukan penyisiran,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan Ditjen Dukcapil Kemendagri juga memiliki layanan hotline yang siap menerima masukan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, maupun pihak lainnya bila menemukan ada masyarakat yang belum terdata secara kependudukan.

    “Silakan laporkan itu, kami punya jalur hotline juga, jadi silakan dihubungi di situ,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Bima, untuk memastikan jumlah data pemilih pemula, pihaknya akan melakukan upaya jemput bola dengan cara mendatangi sekolah.

    Ini untuk mengecek langsung berapa banyak anak-anak yang sebenarnya memiliki hak pilih tapi belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

    “Saya akan jemput bola mendatangi satu sekolah dengan Dukcapil juga untuk mengecek sejauh mana mereka pemilih pemula ini sudah dilakukan, dan anak-anak yang sudah punya hak pilih tahu bahwa dia pun harus inisiatif untuk melakukan perekaman (KTP elektronik),” pungkas Bima.

    Baca juga: Kemendagri dukung pekerja ad hoc Pilkada Serentak 2024 dapat jamsos

    Baca juga: Wamendagri: Perubahan sosial butuh aktor dan kultur yang kuat

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri berikan KTP kepada siswa SMAN 1 Mataram jelang Pilkada 2024

    Wamendagri berikan KTP kepada siswa SMAN 1 Mataram jelang Pilkada 2024

    Mataram (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik kepada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mataram di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    “Hari ini saya mengunjungi SMAN 1 Mataram dan menyerahkan KTP untuk siswa yang berulang tahun ke-17 kemarin dan pada hari ini,” kata Bima Arya di Mataram, Selasa.

    Bima mengatakan siswa yang berusia 17 tahun mendekati tanggal 27 November 2024 dapat mengikuti pemilihan umum dengan membawa KTP yang telah dibuat ke tempat pemungutan suara (TPS).

    “Yang penting terekam dulu KTP-nya, walau dalam data daftar pemilih tetap (DPT) belum ter-update,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.

    Baca juga: Wamendagri ingatkan ASN untuk menjaga netralitas Pilkada 2024

    Bima meminta pihak sekolah untuk segera mengecek siswanya yang berusia 17 tahun mendekati pilkada serentak agar segera terdata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

    “Tiap kelas didatangi untuk dimintai datanya. Satu suara sangat penting bukan hanya sebagai hak mereka, namun penguatan legitimasi politik yang lebih baik,” tambahnya.

    Baca juga: Pemkot Jakpus wajibkan pemilih pemula nonton debat Pilkada Jakarta

    Pada Senin, 4 November 2024, Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nasional di Kota Mataram mencatat ada sekitar 1,5 juta data pemilih pemula belum terekam.

    Kementerian Dalam Negeri lantas mendorong adanya atensi khusus dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil agar berkoordinasi untuk mengejar angka pemilih pemula yang belum terekam.

    Pilkada serentak berlangsung pada 27 November 2024 dan untuk pilkada di Nusa Tenggara Barat terdapat 35 calon kepala daerah yang tersebar pada satu pilkada provinsi dan 10 pilkada kabupaten/kota.

    Baca juga: KPU: Kenaikan DPT Papua akibat bertambahnya pemilih pemula
    Baca juga: KPU Pamekasan Jatim sosialisasikan pilkada pada pemilih pemula

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024