Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Rayendra – Eka Didukung Paguyuban Pedagang Pasar Kebon Kembang di Pilkada Kota Bogor

    Rayendra – Eka Didukung Paguyuban Pedagang Pasar Kebon Kembang di Pilkada Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Sejumlah pedagang yang tergabung Paguyuban Pasar Kebon Kembang mendeklarasikan dukungan untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor nomor urut 5, Dokter Rayendra – Eka Maulana pada Senin (11/11/2024).

    Deklarasi yang dilakukan pada Senin, 11 November 2024 itu berlangsung di Posko Aspirasi Bogor Glowing, Sukasari, Kota Bogor.

    Bukan tanpa alasan, para pedagang yakin, Rayendra – Eka yang juga berlatarbelakang pengusaha sukses dinilai punya pengalaman di bidang ekonomi kemasyarakatan dan mampu memberi perhatian lebih ke UMKM.

    “Kami mendukung penuh Dokter Rayendra – Eka Maulana untuk memimpin Kota Bogor!,” ujar Hendri, perwakilan pedagang pasar Kebon Kembang.

    “Mudah-mudahan dengan terpilihnya Pak Dokter dan Kang Eka memimpin, kami para pedagang bisa lebih sejahtera dan nggak dipinggirkan,” harapnya.

    Pedagang pasar Kebon Kembang meminta kebijakan yang pro-UMKM untuk pemerintahan ke depan.

    “Kami cuma minta perubahan yang selama ini tidak terealisasi di pemerintahan sebelumnya. Banyak keresahan kami, salah satunya tak diberi ruang untuk berdagang,” jelas Hendri.

    Sementara Eka Maulana yang membersamai langsung deklarasi menekankan keharusan pemerintah kota ke depan memberi win-win solution.

    “Masalah ruang berdagang tentu ada aturannya. Tapi memang sejauh saya dan Dokter Rayendra menyerap aspirasi langsung ke masyarakat, warga mengeluh penggusuran dilakukan tanpa dibarengi ruang dagang yang layak,” ujar Eka Maulana.

    “Maka dari itu, perlu ada win-win solution. Di mana ruang publik tetap tertata dan pedagang tak terganggu hajat hidupnya dengan memfasilitasi mereka ruang dagang yang layak dengan intensitas pengunjung yang tetap menjanjikan,” tegasnya.

    Komitmen kuat Dokter Rayendra – Eka Maulana jadi kobaran semangat para pedagang berkontribusi mewujudkan masa depan Kota Bogor yang lebih cemerlang.

    “Dukungan untuk Dokter Rayendra – Eka Maulana kami tegaskan atas keberpihakan kami terhadap kesejahteraan para pedagang!,” tegas Hendri membacakan salah satu poin deklarasi. (YUD)

  • HKN 2024, Hery Antasari Atensi Program Kesehatan di Kota Bogor

    HKN 2024, Hery Antasari Atensi Program Kesehatan di Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2024 ke-60, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, mengingatkan dan mengajak para insan kesehatan serta masyarakat Kota Bogor untuk mengantisipasi dampak perubahan cuaca dan musim penghujan.

    Saat ini, hampir seluruh wilayah dilanda curah hujan dengan intensitas cukup tinggi disertai angin kencang, sehingga berpotensi menimbulkan bencana sekaligus menjadi ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai.

    Hery menegaskan, ada banyak hal yang perlu diperhatikan memasuki musim penghujan saat ini.

    “Saat ini kita memasuki musim penghujan, tentu banyak sekali perhatian yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat dan juga kesehatan diri kita,” ujarnya saat memimpin apel di Plaza Balai Kota Bogor pada Selasa, 12 November 2024.

    BACA JUGA:Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    “Mari kita jaga kesehatan, mari kita waspada, dan mari kita laksanakan program-program yang berkaitan dengan kesehatan di Kota Bogor,” imbuh Hery.

    Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan antisipasi dan mitigasi risiko terkait kondisi cuaca saat ini.

    Retno menekankan, bahwa sinergi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung program kesehatan, sesuai tema HKN tahun 2024 yaitu ‘Gerak Bersama, Sehat Bersama.’

    Selain meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan, Retno menambahkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bogor akan meningkatkan pelaksanaan skrining atau deteksi dini penyakit, yang menjadi program prioritas Kota Bogor.

    BACA JUGA:Fasilitas Publik di Cimahi Alami Kerusakan Akibat Hujan dan Angin Kencang, Ini Kata BPBD

    “Kota Bogor sedang menggalakkan deteksi dini dan skrining pada semua usia, terutama usia produktif, melalui inovasi yang hanya dimiliki Kota Bogor yaitu Pamong Walagri khusus bagi ASN Kota Bogor, serta Paguyuban Salapan yang menyasar sembilan kelompok sasaran bagi semua usia produktif,” terang Retno.

    Sementara itu, untuk pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, Kota Bogor menjalankan program unggulan, yaitu Aksi Geulis, yang telah diapresiasi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

  • 9 Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel Nasional

    9 Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel Nasional

    Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah dinyatakan melarikan diri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel)
    Sahbirin Noor
    tiba-tiba muncul memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, Senin (11/11/2024).
    Terkait kemunculan Sahbirin Noor yang tengah dicari KPK, Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan pria yang akrab disapa
    Paman Birin
    tersebut.
    “Nanti kami akan minta penjelasan kepada beliau,” kata Bima Arya usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Apalagi, menurut Bima Arya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kalsel untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.
    “Kami kan sudah menunjuk pelaksana (plt) supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali maka tentu akan dalam penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu,” ujarnya.
    Sementara itu, kepada para ASN dan karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Sahbirin Noor menegaskan bahwa selama ini dirinya berada di Banua atau Kalsel.
    Sebagaimana diberitakan, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada 7 Oktober 2024.
    Surat Perintah Penangkapan tersebut diterbitkan satu hari setelah penetapan Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada 6 Oktober 2024.
    Sahbirin Noor diketahui melarikan diri berdasarkan keterangan anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Saat membacakan keterangan, Indah menyebut keberadaan Sahbirin Noor tidak diketahui setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober 2024.
    “Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata Indah saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Sahbirin Noor di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jakarta Selatan pada 5 November 2024.
    Indah juga menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, tetapi Gubernur Kalsel tersebut tidak dapat ditemukan.
    Menurut dia, penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.
    Kasus yang menjerat Sahbirin Noor berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel pada 6 November 2024.
    Dalam upaya penindakan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 12.113.160.000 dan 500 Dolar Amerika Serikat (AS).
    Uang tersebut diduga merupakan bagian dari
    fee
    5 persen untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.
    KPK lantas menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Paman Birin diduga menerima
    fee
    sebesar 5 persen dari proyek tersebut.
    “Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 8 Oktober 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Endorsement Prabowo ke Luthfi-Yasin Kata Wamendagri Boleh

    Endorsement Prabowo ke Luthfi-Yasin Kata Wamendagri Boleh

    Wamendagri Bima Arya menilai endorsement Presiden Prabowo Subianto, yang sekaligus Ketum Partai Gerindra, kepada pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng diperbolehkan selama tidak membuat keputusan yang merugikan. Simak pernyataannya di sini.

  • Wamendagri Pantau Netralitas ASN di Pilkada 2024

    Wamendagri Pantau Netralitas ASN di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus utama selama pelaksanaan Pilkada 2024.

    Bima mengatakan, pihaknya bersama Bawaslu berkeliling ke setiap provinsi untuk memantau hal tersebut. Bahkan kemarin telah berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurutnya, dua daerah tersebut memiliki dinamika tersendiri.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bima dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kemendagri, Pj Gubenerur, dan Pj Bupati/Wali Kota dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    “Yang sekarang kita fokuskan ada juga netralitas ASN. Kami bekeliling ke setiap provinsi bersama Bawaslu, kemarin ke Jateng dan Jatim, ini dua daerah yang memang ada dinamika tersendiri bersasarkan aduan yang masuk terkait dengan netralitas ASN termasuk juga Kepala Desa. ini juga yang saya kira mendapatkan atensi dari rekan-rekan di Komisi II,” tuturnya.

    Bima mengemukakan mengenai netralitas ini telah disampaikan ke wilayah dan daerah bahwa Bawaslu dan Kemendagri akan menindaklanjuti serta memproses sesuai dengan kewenangan dan tingakatan sanksi bila memang terbukti ada pelanggaran yang dilakukan.

    “Bisa dilakukan mulai dari peringatan, teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian,” ujarnya.

    Adapun, selain berfokus pada netralitas ASN, Bima menyebutkan segi dukungan pemerintah daerah terhadap pilkada lainnya adalah mengenai anggaran, kartu pendaftaran pemilih, serta keamanan dan ketertiban.

    Senada dengan Bima, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan persoalan mengenai netralitas ASN ini banyak sekali mendapatkan perhatian dan masukan. 

    Maka dari itu, lanjut dia, RDP hari ini fokus bicara dalam konteks persiapan dan kesiapan para PJ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam menghadapi Pilkada 2024. Pihaknya ingin tahu bagaimana posisi dari para penjabat ini.

    “Kita tahu bahwa banyak sekali pemberitaan, banyak sekali masukan yang masuk ke Komisi || DPR RI terkait dengan satu netralitas ASN menjelang pilkada. Kita ingin tahu bagaimana positioning para penjabat ini, yang notabene juga merupakan ASN. Eselon 2 untuk para penjabat bupati, wali kota, dan Eselon 1 untuk penjabat gubernur,” tandasnya.

  • Wamendagri Bakal Cecar Sahbirin Noor Usai Disebut Kabur oleh KPK

    Wamendagri Bakal Cecar Sahbirin Noor Usai Disebut Kabur oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto akan meminta penjelasan Sahbirin Noor atau Paman Birin yang muncul lagi usai dikabarkan kabur oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bima mengemukakan pihaknya telah menunjuk pelaksana Gubernur Kalsel untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan.

    “Kami kan sudah menunjuk pelaksana, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah kalau kemudian beliau [Sahbirin Noor] aktif kembali, maka tentu akan dalam penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu,” ujar Bima di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Adapun, KPK menyebut telah mengantongi bukti dugaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor melarikan diri alias kabur dalam status tersangka kasus dugaan korupsi.  

    Bukti itu dibawa oleh KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada sidang gugatan praperadilan yang diajukan Sahbirin, Rabu (6/11/2024).  

    Tidak hanya soal bukti bahwa kepala daerah itu diduga kabur, Biro Hukum KPK turut menyampaikan sederet bukti soal formalitas kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat anak buah serta orang kepercayaan Sahbirin.   

    Di sisi lain, KPK turut menghadirkan bukti permulaan cukup yang sah untuk menetapkan Sahbirin sebagai tersangka. Bukti-bukti yang dibawa itu meliputi keterangan para saksi, surat dokumen, petunjuk serta bukti elektronik sesuai pasal 184 KUHAP. 

    “Selain itu, bukti terkait SHB melarikan diri sehingga tidak dapat mengajukan praperadilan sebagaimna diatur dalam SEMA [Surat Edaran Mahkamah Agung] No.1/2018,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis.

  • Wamendagri Sebut Jateng Punya Masalah Netralitas ASN di Pilkada 2024 – Espos.id

    Wamendagri Sebut Jateng Punya Masalah Netralitas ASN di Pilkada 2024 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (kemeja putih) berinteraksi dengan warga yang tengah mengurus berkas kependudukan melalui mobil keliling pelayanan administrasi kependudukan di halaman Kantor Kecamatan Serengan, Solo, pada Sabtu (9/11/2024). (Solopos/Candra Septian Bantara)

    Esposin, SEMARANG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menuturkan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki dinamika persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024.

    Hal tersebut, kata dia, diperoleh berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan Kemendagri saat berkeliling ke setiap provinsi di Tanah Air bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    Promosi
    BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

    “Kemarin keliling ke Jateng dan Jawa Timur ini memang dua daerah yang memang ada dinamika tersendiri berdasarkan aduan yang masuk terkait dengan netralitas ASN, termasuk juga kepala desa,” kata Bima Arya Sugiarto dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). 

    Oleh sebab itu, dia tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.

    “Ini juga yang saya kira mendapatkan atensi dari rekan-rekan di Komisi II,” ucapnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Bima Arya menegaskan Kemendagri dapat memberikan sanksi hukum terkait dengan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

    “Mekanismenya jelas, Bawaslu menindaklanjuti, kemudian Kemendagri akan proses sesuai dengan kewenangan,” katanya.

    Wamendagri melanjutkan, “Tingkatan sanksi bisa diberlakukan mulai dari peringatan teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian.”

    Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (pj.) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah di Tanah Air secara maraton dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024, serta jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh para penjabat kepala daerah.

    Adapun RDP pada Senin pagi diawali terlebih dahulu dengan memanggil penjabat kepala daerah di empat provinsi Indonesia, yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.

    Pada Senin siang, RDP Komisi II DPR RI akan dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah serta pj. bupati dan pj. wali kota se-Provinsi Jawa Tengah lainnya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Komisi II DPR Usul Bansos Disetop Selama Pilkada Serentak, Wamendagri Buka Suara

    Komisi II DPR Usul Bansos Disetop Selama Pilkada Serentak, Wamendagri Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengaku sudah menangkap maksud usulan anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP Deddy Sitorus terkait pemberhentian bantuan sosial (bansos) hingga hari H pencoblosan Pilkada Serentak atau 27 November 2024. 

    Bima mengemukakan pesan yang disampaikan Deddy tersebut dimaksudkan agar bansos tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, Bima berencana agar pihaknya langsung melakukan pembahasan terkait usulan Deddy itu.

    “Nanti kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Bima melanjutkan, baik esensi dan substansinya, pihaknya setuju dengan pernyataan politisi PDIP tersebut. Alasannya, kata dia, supaya di lapangan tidak ada kontrovesi dan polemik hukum yang terjadi akibat hasil Pilkada itu sendiri.

    “Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil Pilkada sendiri. Segera kita akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan,” tuturnya.

    Sebelumnya, anggota komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyampaikan pendapatnya perihal pembagian bansos saat masa menjelang Pilkada serentak

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemendagri, PJ Gubernur, dan PJ Bupati/Wali Kota, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). 

    “Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan Minggu ini Pillkada kita [berlangsung], kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November,” katanya dalam rapat.

    Deddy mengungkapkan hal ini bertujuan agar semua paslon dapat bertarung dengan adil, sehingga tidak ada pihak manapun yang diuntungkan dengan ada bansos tersebut.

    “Supaya semua bertarung equal. Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” tandasnya.

  • Wamendagri Bima Arya Nilai Pernyataan Istana Soal Dukungan Prabowo di Pilkada Sudah Tepat

    Wamendagri Bima Arya Nilai Pernyataan Istana Soal Dukungan Prabowo di Pilkada Sudah Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai pernyataan Istana terkait dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam Pilkada Jateng 2024 telah tepat.

    Perlu diketahui, pandangan Deddy tersebut diungkapkan untuk merespons pernyataan istana tentang dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi–Taj Yasin.

    “Saya kira semua sudah ada aturannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan Hasbi, bahwa Presiden pun dibolehkan, apalagi sebagai pimpinan partai begitu ya,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Namun, lanjut Bima, tentu secara detail dan sebagainya ada norma-norma yang harus dipenuhi. Akan tetapi, pihaknya melihat semua hal sudah sesuai, sehingga apa yang disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sudah proposional.

    “Jadi ya kami menyampaikan kepada semua pihak, bahwa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden, itu sudah proposional dan sudah menjelaskan semua,” tuturnya.

    Bima menjelaskan, rujukan dalam Undang-Undang tentang Pemilu, larangannya adalah kalau membuat suatu keputusan yang merugikan. Sementara itu, pernyataan Prabowo ini dipandang Bima bukanlah suatu keputusan, melainkan pernyataan dukungan.

    “Kalau masalah yang lain soal fasilitas, saya kira tinggal dibuktikan saja. Apakah itu menggunakan fasilitas publik dan lain-lain begitu ya, tapi secara subtansi, saya kira ini dukungan yang dilakukan sebagai Ketua Umum Partai,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus melayangkan kritik kepada pihak Istana perihal responsnya tentang dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi–Taj Yasin yang menimbulkan pro kontra. 

    Deddy memandang juru bicara istana tidak mengerti Undang-Undang (UU), karena menurutnya UU mensyaratkan jika ingin berkampanye, harus cuti terlebih dahulu. Tak hanya itu, Deddy menyebut definisi kampanye dalam UU juga sudah jelas mengatur tentang bagaimana mempromosikan dan seterusnya. 

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemendagri, Pj Gubenerur, dan Pj Bupati/Wali Kota, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). 

    “Istana mengatakan tidak ada larangan Presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye, harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang,” tuturnya dalam RDP tersebut.

  • BPTJ puji pelayanan Biskita Transpakuan di Kota Bogor

    BPTJ puji pelayanan Biskita Transpakuan di Kota Bogor

    Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dishub Kota Bogor selama lebih dari tiga tahun ini.

    Kota Bogor (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memuji layanan dan aktivitas angkutan umum Biskita Transpakuan di Kota Bogor, Jawa Barat, mulai dari segi pemilihan rute, penanganan di lapangan, hingga komitmen pemerintah kota (pemkot) setempat.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara, di Kota Bogor, Senin, mengatakan kota ini menjadi leader dari penyelenggaraan angkutan umum dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS). Sehingga Kota Bogor dianggap sebagai ikon pengelolaan trayek BTS terintegrasi di Bodebek.

    Ia pun menyampaikan rasa terima kasih dan bangga kepada Pemkot Bogor, utamanya Dinas Perhubungan (Dishub) setempat atas kerja sama yang sangat baik selama ini.

    “Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dishub Kota Bogor selama lebih dari tiga tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Wali Kota dan Dishub sangat luar biasa,” ujarnya.

    Solihin menjelaskan, layanan Biskita Transpakuan merupakan BTS pertama di Bodebek, yang diresmikan pada tanggal 2 November 2021 oleh Wali Kota Bogor periode 2019-2024 Bima Arya dan Kepala BPTJ Polana B Pramesti.

    Hingga saat ini, Biskita Transpakuan memiliki empat koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp4 ribu rupiah dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan difabel sebesar Rp2 ribu sejak 18 September 2023.

    Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September 2023 sampai September 2024 bertumbuh cukup baik. Solihin memaparkan, di Koridor 1, dari 69.920 penumpang menjadi 82.736 penumpang atau meningkat 18.33 persen. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18 persen.

    Kemudian, kata dia lagi, Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52 persen. Terakhir Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25 persen.

    “Load factor pada September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, mencapai 65,23 persen, Koridor 2 melebihi target di angka 111,89 persen, Koridor 5 mencapai 49,67 persen, dan Koridor 6 sebesar 23,65 persen,” katanya pula.

    Per tanggal 7 November 2024, BPTJ mengalihkan pengelolaan layanan Biskita Transpakuan yang menggunakan skema BTS itu, kepada Pemkot Bogor. Pengalihan tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPTJ dan Dishub Kota Bogor.

    “Kami mengapresiasi langkah besar dari Pak Wali Kota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini,” ujarnya.

    Solihin juga menegaskan, penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Pewarta: Shabrina Zakaria
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024