Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Kemendagri targetkan masyarakat marginal menikmati DPI

    Kemendagri targetkan masyarakat marginal menikmati DPI

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan masyarakat marginal dapat menikmati digital public infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital.

    “Target kami bukan hanya mengonsolidasikan kelas menengah saja, bukan. Target kami is not only critical mass (masyarakat yang kritis, red.), bukan, tetapi warga-warga di pelosok, pedalaman, dan perkampungan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa masyarakat marginal yang menjadi target Kemendagri meliputi warga yang terpinggirkan secara sosial, mengalami keterbatasan fisik, terlantar, maupun karena ekonomi.

    “Mereka punya hak yang sama untuk masuk ke dalam digital infrastructure (infrastruktur digital, red.) ini. Itu pr (pekerjaan rumah) besar bagi kita semua. Layanan yang inklusif,” jelasnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, maka Kemendagri dalam membangun infrastruktur publik digital juga menghitung dampaknya bagi kesejahteraan rakyat atau pertumbuhan ekonomi.

    “Nah ini yang diingatkan oleh Presiden agar kita semua bergerak menetes ke bawah, memastikan bahwa semua dirasakan rakyat. Impact-nya (dampaknya, red.) adalah pada welfare (kesejahteraan, red.),” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri sebut Indonesia harus menyongsong e-voting

    Wamendagri sebut Indonesia harus menyongsong e-voting

    “Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa ke depannya Indonesia harus menyongsong sistem politik digital, seperti e-voting atau pemungutan suara berbasis elektronik.

    “Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Wamendagri menjelaskan bahwa keharusan tersebut berdasarkan pengalaman banyaknya petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi korban dari proses demokrasi di tanah air dikarenakan bertugas melakukan pemberkasan, dokumentasi, pencatatan, hingga penghitungan manual.

    “Enggak bisa seperti itu terus. Jadi, ke depan demokrasi kita juga akan berbasiskan data kependudukan yang valid,” ujarnya.

    Ia mencontohkan salah satu penerapannya adalah penggunaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu dan Pilkada 2024.

    Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) yang terekam dan diperbarui setiap hari.

    “Enggak mungkin pilkada, pilpres, pileg ini sukses tanpa data DP4 yang valid. Enggak mungkin itu. Jadi, untuk demokrasi kita memerlukan data,” jelasnya.

    Adapun untuk Pilkada 2024, DP4 per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri sebut validitas data jadi kunci sukses Indonesia Emas 2045

    Wamendagri sebut validitas data jadi kunci sukses Indonesia Emas 2045

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa validitas data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) menjadi kunci sukses mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Jadi, nonsense (omong kosong, red.) Indonesia Emas achieve, accomplish (tercapai, red.) tanpa berbasiskan data. Enggak mungkin itu. Pasti akan ada meleset-melesetnya,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa validitas data menjadi kunci untuk mewujudkan target ambisius Presiden Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8 persen, peningkatan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10.000 dolar AS, dan menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terbesar sedunia.

    “Semuanya should be based on valid data (harus berdasarkan data yang valid, red.). Enggak mungkin kita berperang tanpa data. Enggak mungkin kita menyasar ekonomi Indonesia menjadi satu dari lima besar dunia pada 2045 tanpa data,” ujarnya.

    Validitas data, kata dia, juga berperan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, yakni seperti yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

    “Saya pernah berpengalaman menjadi kepala daerah selama 10 tahun. Jadi, paham betul bagaimana rencana pembangunan itu penting untuk sinkron pusat, provinsi, kota, kabupaten, harus nyambung semua, dan semuanya harus berdasarkan pada data yang sama,” katanya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa data yang valid dapat dimanfaatkan untuk pemetaan situasi ekonomi dan sosial yang meliputi angka kemiskinan, menentukan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang spesifik, dan sesuai target, hingga menekan angka kriminalitas.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri: Presiden nilai sistem pemilu tidak efisien

    Wamendagri: Presiden nilai sistem pemilu tidak efisien

    Jadi, ini waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki karena kita ingin pemerintahan ini efektif dan efisien.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

    “Sistem politik atau sistem pemilu ini boros, bukan hanya dalam hal penyelenggaraannya,” kata Wamendagri Bima di Jakarta, Kamis, setelah menanggapi hasil riset dari peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

    Pada saat dipanggil ke kediaman Presiden Prabowo ketika akan ditunjuk sebagai wakil menteri, kata Bima Arya, Presiden berpesan untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia.

    Hal itu, kata Bima Arya, karena Presiden menilai bahwa pemilu yang diselenggarakan tidak efisien dan boros sehingga perlu dicari solusi yang lebih tepat.

    Selain Presiden, kata Bima Arya, keluhan juga terjadi di ruang publik baik oleh pengamat, peneliti, masyarakat, maupun politikus.

    “Tata cara pemilihannya pun menimbulkan politik biaya tinggi, politik uang, dan lain sebagainya. Aspirasi dan keluhan datang dari mana-mana,” tuturnya.

    Untuk itu, lanjut Bima Arya, saat ini Kemendagri berupaya mencari formulasi yang baik untuk sistem pemilu supaya tidak boros dan lebih baik lagi.

    Ia juga menyatakan bahwa dengan pemilu berbiaya tinggi, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan sehingga Kemendagri akan berupaya memperbaiki sistem setelah Pilkada 2024 selesai.

    “Jadi, ini waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki karena kita ingin pemerintahan ini efektif dan efisien,” katanya.

    Bima Arya menyebutkan di beberapa daerah anggaran pemilu itu menyebabkan sejumlah alokasi anggaran lainnya ditiadakan atau dikurangi, dan ini tentu mengganggu pembangunan di daerah tersebut.

    “Jangan sampai alokasinya tinggi sekali untuk penyelenggaraan. Sering kali di banyak daerah ini meniadakan anggaran yang lain,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri Bima Arya: Infrastruktur Digital Wajib Inklusif dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat – Page 3

    Wamendagri Bima Arya: Infrastruktur Digital Wajib Inklusif dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa infrastruktur digital harus inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Percuma kita bicara gagasan besar, digital public infrastructure (DPI), tanpa kita secara detail memastikan akses yang sama dari seluruh warga terhadap infrastruktur ini,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Bima pun menyebut, target layanan tersebut bukan hanya menyasar kelas menengah atau kalangan tertentu, tetapi semua warga negara.

    “Target kita bukan hanya middle up Bapak/Ibu, target kita bukan konsolidasikan kelas menengah saja, target kita is not only critical mass, tapi warga-warga di pelosok, pedalaman, [dan] perkampungan,” sebutnya.

    Bima juga mengungkapkan, pentingnya mengukur dampak infrastruktur digital terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, infrastruktur digital harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Nah ini yang diingatkan oleh Presiden [Prabowo Subianto] agar kita semua bergerak menetes ke bawah, memastikan bahwa semua didasarkan pada rakyat. Impact-nya adalah pada welfare,” ungkapnya.

    Bima mengatakan bahwa masih banyak tantangan dalam pengelolaan data kependudukan. Ia menyebut, mulai dari ketimpangan akses hingga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan perlu diatasi.

    “Masih ada loh Bapak/Ibu umur lima puluhan itu baru buat Kartu Tanda Penduduk (KTP), bayangin,” katanya.

  • Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Kependudukan Jadi Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Kependudukan Jadi Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Validitas data kependudukan memiliki peran penting menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045. Pasalnya, Indonesia tidak akan mampu mencapai visi Indonesia Emas 2045 tanpa memiliki data akurat dan terpercaya.

    “Jadi nonsense Indonesia Emas achieve, accomplish tanpa berbasiskan data, tidak mungkin itu pasti akan ada meleset-melesetnya,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Ia pun mengungkapkan, target Indonesia menjadi salah satu dari lima negara ekonomi terbesar dunia pada 2045 adalah cita-cita besar yang bisa diwujudkan.

    “Namun, keberhasilan itu membutuhkan dukungan data yang valid untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita hingga 10.000 USD,” ungkap Bima.

    “Salah satu catatannya Bapak/Ibu adalah semuanya should be based on valid data, tak mungkin Bapak/Ibu kita berperang tanpa data, tak mungkin kita menyasar ekonomi Indonesia menjadi satu dari lima besar di dunia 2045 tanpa data,” jelasnya.

    Bima menyebut, data kependudukan mempunyai peran strategis dalam berbagai sektor, mulai dari perencanaan pembangunan, demokrasi, hingga pelayanan publik. Ia mencontohkan pentingnya data untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemetaan angka kemiskinan, serta penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Jadi untuk demokrasi kita membutuhkan data, untuk perencanaan pembangunan kita melakukan mapping pemetaan situasi ekonomi sosial hari ini, berapa angka kemiskinan secara demografis, geografis dan yang lain-lain,” sebutnya.

  • Kemendagri tingkatkan layanan dukcapil untuk pemilih pilkada

    Kemendagri tingkatkan layanan dukcapil untuk pemilih pilkada

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

    Kemendagri tingkatkan layanan dukcapil untuk pemilih pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kementeriannya siap meningkatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) untuk pemilih jelang hari pemungutan suara Pilkada 2024.

    “Intinya dukcapil siap untuk melayani warga, termasuk di hari libur. Akan tetapi, kan ini nanti pemungutan suaranya Rabu (27/11), tetapi Sabtu-Minggu (23-24/11) besok pun kami layani. Jam berapa pun kami layani,” kata Wamendagri setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Walaupun demikian, Wamendagri menjelaskan bahwa kementeriannya akan konsolidasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri) untuk peningkatan layanan bagi pemilih tersebut.

    “Jadi, segera kami koordinasikan. Nanti kami akan sampaikan teknisnya seperti apa, jam kerjanya, jam layanan seperti apa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta Dinas Dukcapil untuk buka selama 24 jam.

    “Saya kira dalam konteks pelayanan publik yang baik. Saya minta tolong, mungkin sudah, cuman mengingatkan saja hari-hari ke depan kalau bisa Dukcapil buka 24 jam,” kata Rifqinizamy atau Rifqi dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah penjabat kepala daerah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

    Ia menjelaskan bahwa permintaan tersebut agar memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pembuatan KTP elektronik (KTP-el) dapat terlayani dengan baik. Selain itu, dia menyampaikan permintaan tersebut berkaitan dengan pemberian perlakuan khusus kepada pemilih pemula jelang hari pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024.

    Saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung hingga 23 November 2024 adalah pelaksanaan kampanye. Adapun jadwal hari-H pemungutan suara pada 27 November 2024.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri adakan rakornas untuk perkuat infrastruktur publik digital

    Kemendagri adakan rakornas untuk perkuat infrastruktur publik digital

    Jadi, ke depan komitmen Dukcapil akan semakin kuat. Tidak saja berkolaborasi dengan pihak swasta, tetapi juga dengan K/L (kementerian/lembaga) yang lain

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi nasional (rakornas) kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dengan lembaga pusat untuk memperkuat digital public infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital.

    “Kami meminta masukan, juga apa yang perlu diperbaiki dari sistem, SOP (standar operasional prosedur), regulasi, dan kewenangan. Nah, di sini masukan itu akan kami olah dan perkuat untuk perbaikan sistem,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui setelah
    Rakornas di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Wamendagri menjelaskan bahwa mendengarkan masukan dari lembaga pusat dilaksanakan karena mereka dinilai memiliki banyak kepentingan untuk memanfaatkan data dukcapil.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Kemendagri juga mendengarkan testimoni dari lembaga pusat tentang manfaat penggunaan data kependudukan.

    Oleh sebab itu, dia meminta jajarannya dalam membangun infrastruktur publik digital harus memastikan dua hal. Pertama, kata dia, akses yang inklusif bagi semua warga.

    “Kedua, semua targetnya harus ada dampak bagi kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita bukan membangun suatu sistem yang menguntungkan sekelompok orang saja, tetapi harus memberikan dampak bagi semua,” ujarnya.

    Dua hal tersebut, kata dia, dapat terwujud bila Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri bekerja keras secara luar biasa dengan membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak.

    “Jadi, ke depan komitmen Dukcapil akan semakin kuat. Tidak saja berkolaborasi dengan pihak swasta, tetapi juga dengan K/L (kementerian/lembaga) yang lain,” kata Wamendagri.

    Berdasarkan keterangan Kemendagri, rakornas tersebut dihadiri sekitar 1.065 partisipan yang berasal dari 478 lembaga pengguna pusat yang telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aparatur sipil negara kembali diingatkan untuk menjaga netralitasnya selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang pelaksanaannya kurang dari sepekan.
    Tak hanya untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil,
    netralitas ASN
    juga diperlukan untuk memastikan kontestasi calon kepala daerah selaras dengan harapan semua pihak untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik.
    Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima RI,
    Megawati
    Soekarnoputri, mengaku mendengar banyak laporan terkait pengerahan institusi negara untuk memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu, dengan iming-iming sembako gratis hingga uang.
    Padahal, praktik semacam itu masuk dalam kategori pelanggaran politik uang.
     
    “Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari
    money politics
    ,” kata Megawati melalui tayangan video yang diputar saat Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan konferensi pers terkait Pilkada serentak di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
    Soal dugaan pelanggaran netralitas ASN, secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa pihaknya menerima ratusan laporan masyarakat terkait itu.
    “Memang sejak isu netralitas ini diangkat kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
    Ia pun memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti. Apalagi, pelaksanaan pilkada akan digelar kurang dari sepekan. 
    Di sisi lain, politikus Partai Amanat Nasional itu juga mengingatkan kepada para kepala daerah yang menjadi calon petahana pada pilkada agar tidak merotasi bawahannya demi kepentingan politik.
    “Enggak boleh begitu, kembali langsung main copot main geser, semua ada aturannya, apalagi kalau mencopot atau menggeser ini dikarenakan ada faktor politik karena mendukung atau tidak mendukung enggak boleh,” ujar Bima.
    Menurut dia, laporan yang diterima Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ada di wilayah Buton Selatan dan Gayo Luwes, Sumatera Utara.
    Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi pengawasan saat pilkada sebaik mungkin.
    “Saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas,” kata Gibran saat memberi arahan dalam acara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan 2024 di Monumen Nasional (Monas), Rabu (20/11/2024).
    “Sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat,” ucapnya.
    Megawati mengingatkan bahwa ASN yang tidak netral bisa dikenai sanksi denda maupun pidana sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-22 Tahun 2024.
    “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta,” ujar Megawati membacakan isi Undang-Undang.
    Dengan landasan hukum tersebut, Megawati meminta seluruh rakyat Indonesia tak perlu ragu dan takut dalam menghadapi berbagai intimidasi.
    “Siapa pun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ucap Megawati.
    Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana meyakini, seluruh prajurit TNI akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan
    Pilkada 2024
    .
    Ia menyebut, netralitas TNI sudah tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
    “Dalam gelaran Pilkada serentak ini koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati, sebagaimana yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada berbagai kesempatan,” kata Kadispenad kepada wartawan, Rabu.
    Sementara Polri menyinggung putusan MK yang menambahkan frasa baru dalam Pasal 188 UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015.
    Penambahan ini terkait sanksi pidana bagi anggota Polri dan TNI yang terbukti terlibat dalam cawe-cawe atau memihak salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
    “Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilu 2024,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (18/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, Prabowo temui Macron hingga 500 warga jadi Komcad

    Politik kemarin, Prabowo temui Macron hingga 500 warga jadi Komcad

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga Kementerian Pertahanan menetapkan 500 warga sipil di Kalimantan Timur sebagai anggota baru Komponen Cadangan (Komcad) matra darat.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista

    Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas seputar kerja sama Forum Ekonomi Indonesia-Prancis hingga pengadaan pesawat tempur dan kapal selam.

    Dilansir dari akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto, @prabowo, di Jakarta, Rabu, pertemuan dua Kepala Negara itu berlangsung di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11) waktu setempat.

    “Perancis ya tentu ekonomi juga dibahas, kan kita ada bilateral Economic Forum Perancis-Indonesia. Pak Presiden Macron minta ini dilanjutkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Wamendagri laporkan Pj. Bupati Gayo Lues dalam proses pergantian

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melaporkan kepada Komisi II DPR RI bahwa Penjabat (Pj.) Bupati Gayo Lues, Jata, dalam proses pergantian.

    Wamendagri menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau Rifqi terkait potensi pelanggaran netralitas selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.

    “Kemarin pun langsung kami komunikasi dengan Pj. Gubernur Aceh, dan beliau di tempat ini menyampaikan bahwa memang sedang berproses,” kata Wamendagri dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Komisi II berencana bentuk Undang-Undang Politik dengan Omnibus Law

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.

    “Kami sedang berikhtiar menghadirkan Omnibus Law Undang-Undang Politik,” kata Rifqinizamy dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah penjabat kepala daerah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menuturkan bahwa nantinya undang-undang tersebut terdiri dari peraturan perundangan terkait partai politik hingga kepemiluan.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Ketua Bawaslu: Presiden Prabowo tak langgar peraturan kampanye

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak melanggar peraturan kampanye terkait video singkat saat mengajak warga Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Serentak 2024.

    Ia mengungkapkan, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan dalam video tersebut, baik dari sisi pelanggaran administrasi maupun tindak pidana pemilihan.

    “Secara hukum, Presiden dapat dalam kampanye pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Pemilihan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 /PUU-XXII/2024 dan PP 32/2018, namun ketentuan mengenai cuti kampanye atau syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku karena pembuatan video dilakukan Minggu 3 November 2024 atau pada hari libur,” kata Rahmat dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Kemenhan tetapkan 500 warga di Kaltim sebagai anggota baru komcad

    Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) Mayjen TNI Tri Budi Utomo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, menetapkan 500 warga sipil dari berbagai daerah di Kalimantan sebagai anggota baru komponen cadangan (komcad) matra darat.

    Sebanyak 500 warga sipil itu resmi menjadi anggota komcad setelah menempuh latihan dasar kemiliteran (latsarmil) selama 2 bulan sejak 23 September 2024 sampai dengan 19 November 2024 di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VI/Mulawarman, Kalimantan Timur.

    “Semangat dan pengabdian yang saudara berikan sangat luar biasa, mulai dari pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Ini bukti dari kesadaran bela negara sebagai rakyat Indonesia,” kata Sekjen Kemenhan membacakan amanat Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin saat Upacara Penetapan Komcad Matra Darat Gelombang II Tahun 2024 di Lapangan Merdeka, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024