Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Wamendagri buka opsi kaji ambang batas pilkada

    Wamendagri buka opsi kaji ambang batas pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka opsi untuk mengkaji ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah.

    Hal itu disampaikan Bima Arya dalam Seminar “Menata Ulang Desain Sistem Pemilu di Indonesia” di Jakarta, Selasa.

    Awalnya dia menjelaskan bahwa ambang batas pencalonan yang tidak terlalu tinggi dan rendah mampu membuka banyak kesempatan dan menguatkan eksekutif di daerah.

    “Tapi kenyataannya adalah tetap masih banyak juga yang melawan kotak kosong di daerah,” kata Bima.

    Meski begitu, masih banyak juga pasangan calon kepala daerah yang melawan kotak kosong dalam pilkada.

    Hal ini membuat banyak kepala daerah yang memiliki keharusan untuk memenuhi ambang batas, sehingga partai politik mengalami situasi keterpaksaan untuk bergabung berkoalisi.

    “Ini bermasalah ketika mencari mitra untuk menjadi pasangan dalam pencalonan pilkada,” tambahnya.

    Dari situasi ini, sambung Bima, muncul fenomena “kawin paksa” dimana calon kepala daerah terpaksa maju bersama dalam pilkada meski tidak menyukai pasangannya.

    Beberapa riset juga menyebutkan sekitar 50 hingga 60 persen fenomena ini membuat konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah.

    Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan secara terus menerus. Untuk itu, perlu ada asesmen terhadap sistem pemilu.

    “Salah satu opsinya adalah mengkaji threshold tadi baik ambang batas di atasnya tidak boleh terlalu banyak sehingga tidak boleh ada calon tunggal,” jelas Bima.

    Bima mengatakan upaya ini untuk menjaga demokrasi dan memiliki kesempatan dalam memilih pasangan untuk maju pilkada.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penyaluran Bansos 2024 Dihentikan? Ini Penjelasan Kemendagri

    Penyaluran Bansos 2024 Dihentikan? Ini Penjelasan Kemendagri

    JABAR EKSPRES – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

    Bima Arya mengungkapkan bahwa surat edaran terkait penghentian sementara bansos mulai diedarkan pada Rabu (13/11).

    Keputusan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali daerah yang sedang menghadapi bencana alam, seperti wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Kecuali daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana, seperti letusan di Flores Timur. Kalau yang lain ditunda dulu,” ujar Bima, sebagaimana mengutip dari ANTARA.

    BACA JUGA: Jadwal Pencairan Saldo Dana Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 4 Bulan November 2024

    Bima Arya menegaskan bahwa penghentian sementara ini berlaku untuk semua jenis bansos, termasuk bansos bahan pokok dan bantuan lainnya.

    Keputusan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi manipulasi politik menjelang Pilkada.

    “Pengecualian hanya pada daerah bencana. Setelah tahapan Pilkada selesai, pada 27 November, bansos akan kembali disalurkan,” tambahnya.

    Keputusan ini sebelumnya disetujui oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah pejabat daerah pada Senin (11/11).

    Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan agar penyaluran bansos dihentikan sementara waktu untuk memastikan kompetisi dalam Pilkada berlangsung adil.

    “Kalau bisa semua bansos dihentikan dulu sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal, tidak ada yang diuntungkan,” ujar Deddy Sitorus.

    Tito Karnavian langsung merespons positif usulan tersebut dengan menyatakan bahwa langkah ini merupakan keputusan yang bijak untuk mencegah delegitimasi hasil Pilkada.

    BACA JUGA: Cara Cek Bansos PKH 2024 di Aplikasi Cek Bansos, Ini Jadwal Pencairannya

    Penghentian sementara bansos ini dapat berdampak pada masyarakat yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah.

    Namun, Kemendagri menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

  • Wamendagri: Putusan MK soal netralitas masukan evaluasi sistem pemilu

    Wamendagri: Putusan MK soal netralitas masukan evaluasi sistem pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kementerian Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait hukuman bagi aparatur sipil negara, pejabat daerah, dan TNI/Polri yang tidak netral pada pilkada menjadi masukan lembaganya untuk mengevaluasi sistem kepemiluan di tanah air.

    “Jadi, yang pasti ini menjadi masukan untuk mengevaluasi sistem kepemiluan,” kata Bima ditemui usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah penjabat kepala daerah lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Bima tak menampik bahwa mengevaluasi sistem kepemiluan guna mencegah pelanggaran netralitas aparat negara menjadi suatu urgensi bagi Kemendagri.

    “Ke depan salah satu urgensi dari mengevaluasi sistem pemilu, pilkada, adalah untuk mencegah ketidaknetralan ini. Semua kan ada kaitan dengan sistem seperti apa,” ucapnya.

    Ia mengatakan bahwa Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

    “Tentu kami ya harus laksanakan itu,” ujarnya.

    Namun, Bima menambahkan bahwa untuk memperkuat netralitas aparat negara dalam pelaksanaan pesta demokrasi tidak serta merta ditempuh melalui jalur pemberian sanksi.

    “Netralitas ini kan tidak hanya lewat sanksi saja ya, tetapi lewat bangunan sistem,” katanya.

    Pada Kamis (14/11), Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN), pejabat desa, pejabat daerah, pejabat negara, serta aparat TNI-Polri yang melanggar netralitas dalam proses pilkada.

    Putusan MK memungkinkan dikenakannya sanksi kepada pelanggar berupa pidana penjara dan denda hingga Rp6 juta sesuai Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

    Sebelumnya, pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas bahwa pejabat daerah dan aparat TNI, Polri. Namun, setelah putusan MK terbaru, keduanya termasuk dalam pasal tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri: Putusan MK soal netralitas masukan evaluasi sistem pemilu

    Kemendagri tindak lanjuti aduan desk pilkada ke penjabat kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kementerian Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa institusinya akan menindaklanjuti aduan yang masuk ke hotline Desk Pilkada Kemendagri kepada penjabat kepala daerah agar memberikan peringatan langsung kepada pegawai di lingkungan terkait.

    “Iya, yang pasti kami terus melakukan pengawasan dan penindakan lanjut atas semua laporan. Apabila ada laporan, kami langsung sampaikan kepada para penjabat untuk diingatkan,” kata Bima ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah penjabat kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan pihaknya akan segera memproses setiap ada putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai pelanggaran pilkada yang dilakukan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

    Ia juga akan mendorong pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menindaklanjuti setiap temuan dari Bawaslu sehingga para pejabat lainnya berhati-hati tidak melakukan pelanggaran terkait pilkada.

    “Setiap proses yang dilakukan oleh Bawaslu, apabila sudah ada hasilnya, tentu kami akan menindaklanjuti sesuai dengan pejabat pembina kepegawaian atau PPK,” ujarnya.

    Bima lantas berkata, “Jadi, kalau untuk kota/kabupaten tentu pak penjabat bupati atau penjabat wali kota. Kalau di lingkup provinsi, pasti pak penjabat gubernur yang akan memproses temuan dari Bawaslu itu.”

    Ia menambahkan Kemendagri dapat mengambil langkah tegas berupa pergantian penjabat kepala daerah yang melakukan pelanggaran terkait pilkada.

    “Tergantung tingkat temuannya ya. Kalau sudah pasti temuan dari Bawaslu, ya pasti akan ada ke sana (pergantian),” tuturnya.

    Meski demikian, dalam memberikan evaluasi berupa pergantian jabatan, Kemendagri akan berhati-hati sebab kian mendekati waktu pelaksanaan pemilu.

    “Tetapi menjelang pencoblosan, terutamanya kami hati-hati. Tidak boleh sembarang berganti karena alasan politis. Harus hati-hati karena tidak semua aduan-aduan itu sifatnya objektif. Ada juga aduan-aduan yang sifatnya politis, yang harus kita cermati menjelang pencoblosan,” tuturnya.

    Selain terbukanya hotline aduan, Bima menjelaskan rapat yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama Kemendagri dan penjabat kepala daerah di tanah air sebagai bentuk mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN di lingkup pemerintahan daerah, termasuk persoalan terkait politik uang dalam pilkada.

    “Menurut kami, apa yang dilakukan sekarang, rapat kerja yang mengundang semua penjabat wali kota, bupati, gubernur ini mekanisme untuk pengendalian ya, mekanisme agar semua lebih berhati-hati karena semua yang ditengarai akan terjadi, dicurigai terjadi atau telah terjadi ini kan dilaporkan di sini,” katanya.

    Sebelumnya dalam rapat itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Desk Pilkada Kemendagri telah menerima sebanyak 296 aduan selama bulan November 2024.

    “Secara spesifik bisa kami sampaikan, pada bulan November ada 296 hotline yang masuk,” kata Bima.

    Bima menjelaskan aduan paling banyak dari Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Aduan yang dilaporkan adalah netralitas ASN, dinamika debat dan kampanye pasangan calon kepala daerah, masalah keamanan, logistik, dan konflik antarpendukung.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sendi Fardiansyah Dorong Seni dan Budaya di Kota Bogor

    Sendi Fardiansyah Dorong Seni dan Budaya di Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Calon Wali Kota Bogor nomor urut 1, Sendi Fardiansyah memiliki tekad kuat untuk menjadikan Kota Bogor sebagai Kota Budaya.

    Hal itu disampaikannya saat berdialog dengan para tokoh seni budaya dan guru pencak silat di Kota Bogor pada Jumat (15/11) malam.

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Sendi menyampaikan sejumlah rencana besar untuk memajukan seni dan budaya di kota hujan.

    Termasuk gagasan menjadikan Bogor sebagai kota budaya dengan fokus pada nilai-nilai kesundaan.

    BACA JUGA:Praisindo Teknologi Terjunkan Karyawan Angkut Ratusan Kilogram Sampah hingga Tebar Benih Ikan di Sungai Ciliwung Bogor

    Sendi Fardiansyah berkomitmen memberikan dukungan nyata, salah satunya melalui alokasi anggaran rutin bagi para guru silat dan pelaku seni.

    “Pemerintah harus hadir untuk mendukung perjuangan mereka yang menjaga warisan budaya. Ini bukan hanya apresiasi, tetapi kewajiban,” kata Sendi kepada Jabar Ekspres pada Minggu, 17 November 2024.

    Dalam visinya, Bogor akan memiliki identitas baru sebagai kota budaya yang menjadi pusat perayaan seni Sunda.

    Salah satu program unggulan yang ia tawarkan adalah penyelenggaraan Pekan Raya Bogor, sebuah perhelatan budaya yang direncanakan berlangsung selama satu bulan penuh dalam rangka Hari Jadi Bogor.

    BACA JUGA:Viral di TikTok! Prediksi Pemenang Pilkada Jabar 2024, Dikdik-Bagja Masuk Favorit di Cimahi!

    “Ini akan menjadi pesta rakyat sekaligus ajang mempromosikan seni budaya Kota Bogor ke tingkat nasional dan internasional,” ucap pria kelahiran Bojong Neros, Paledang, Kota Bogor tersebut.

    Tak hanya itu, Sendi juga berencana menggelar agenda seni budaya secara rutin. Dari pertunjukan kecapi-suling, rampak dogdog, pasanggiri pencak silat, hingga tarian tradisional jaipong.

    “Semua akan dijadwalkan secara berkala, baik mingguan, bulanan, maupun tahunan,” sebut dia.

    Dalam upaya membangun generasi muda yang cinta budaya, Sendi mengusulkan pencak silat menjadi ekstrakurikuler wajib di seluruh sekolah dasar di Kota Bogor.

    BACA JUGA:Tanah Longsor di Kabupaten Ciamis Rusak Satu Rumah Warga 

    “Pencak silat bukan sekadar bela diri, tetapi juga melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebanggaan terhadap warisan budaya sendiri,” tegasnya.

  • Isu Politik Sepekan: Kiprah Presiden Prabowo di APEC hingga Pertemuan Anies-Pramono

    Isu Politik Sepekan: Kiprah Presiden Prabowo di APEC hingga Pertemuan Anies-Pramono

    Jakarta, Beritasatu.com –  Presiden Prabowo Subianto mengatakan, APEC sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih inklusif serta pertemuan Pramono Anung dan Anies Baswedan, menjadi berita politik terhangat sepanjang pekan ini.

    Berita lain yang menarik pembaca adalah Joko Widodo (Jokowi) turun gunung pawai bersama calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Tegal, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah desain surat pilkada dengan calon tunggal, serta pemerintah menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada 2024 selesai.

    Berikut lima berita terpopuler politik selama sepekan di Beritasatu.com, dikutip Minggu (17/11/2024).

    1. Presiden Prabowo: APEC Jadi Jembatan Menuju Masa Depan yang Lebih Inklusif
    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Asian Pacific Economy Cooperation (APEC) sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih inklusif di tengah kompleksnya tantangan global. 

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan pada sesi APEC Leaders Informal Dialogue with Guest yang digelar di Lima Convention Center, Peru, Jumat, (15/11/2024).

    2. Pramono: Tindak Lanjut Pertemuan Anies Kita Ikuti Saja
    Cagub dan cawagub DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan Anies Baswedan pada Jumat (15/11/2024) pagi. “Yang jelas kemarin jam 06.00 pagi saya sudah bertemu dengan Mas Anies, 1 jam lebih,” kata dia GOR Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (16/11/2024).

    Lantaran Pramono Anung dan Anies Baswedan sudah saling mengenal sejak lama, pembicaraan terjadi secara mendalam. “Saya kenal Mas Anies sangat lama sehingga pembicaraannya dalam. Tindak lanjutnya nanti diikutin saja,” kata Pramono Anung.

    3. Jokowi Turun Gunung Pawai Bersama Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Kabupaten Tegal
    Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo turun gunung melakukan pawai bersama calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Jalan Banjaranyar Adiwerna Kabupaten Tegal, Sabtu (16/11/2024).

    Dalam pawai tersebut, Jokowi berdiri berdampingan dengan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di atas mobil jeep terbuka menyapa ribuan warga sembari membagikan kaos bergambar sketsa wajah Jokowi.

    4. MK Putuskan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal, Modelnya Setuju dan Tidak Setuju
    Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah desain surat pilkada dengan calon tunggal menjadi model plebisit dengan keterangan pilihan setuju dan tidak setuju. Putusan ini mulai pada Pilkada 2029.

    Sementara untuk Pilkada 2024 dengan calon tunggal tetap berlaku desain surat suara terdiri dari kolom yang berisikan gambar pasangan calon dan kolom kosong tidak bergambar.

    5. Pemerintah Putuskan Tunda Penyaluran Bansos Jelang Pilkada 2024
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan, telah menandatangani dan mendistribusikan surat edaran (SE) ke seluruh pemerintah daerah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 selesai.

    “Jadi perlu dipahami bahwa bansos ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD. Artinya, apabila ada program-program kementerian yang memang tahapan penyalurannya itu membutuhkan kesegeraan, itu masih bisa berjalan, tetapi tentunya kami garis bawahi harus dilaporkan,” ungkap Bima.

  • Jelang Pilkada, Bima Arya Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik

    Jelang Pilkada, Bima Arya Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Menurutnya, aspek tersebut penting mengingat gelaran Pilkada 2024 bakal melibatkan banyak pihak dan berlangsung di semua daerah di Indonesia.

    “Hari ini kita sedang berhadapan dengan momentum yang baru pertama kali kita hadapi yaitu Pilkada Serentak, yang faktanya paling rumit di dunia. Dengan jumlah kandidat (pasangan calon kepala daerah) yang banyak, dengan risiko potensi politik yang tinggi,” ujar Bima Arya, dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Hal ini disampaikan Bima Arya saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Gorontalo, Kamis (14/11). Bima Arya menegaskan stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.

    Pasalnya, dalam gelaran Pilkada, potensi konflik di level masyarakat akar rumput cenderung sulit diselesaikan dalam waktu cepat. Hal ini berbeda dengan di level elit yang cenderung lebih mudah diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    Dalam pertemuan itu, Bima Arya mengajak jajaran Pemprov Gorontalo untuk memastikan masyarakat tetap dalam kondisi tenang. Selain itu, dirinya berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih dewasa dan matang dalam menyambut pesta demokrasi tersebut.

    Berkaitan dengan upaya itu, tambah Bima Arya, Kemendagri telah membangun layanan Desk Pilkada. Dalam layanan tersebut, berbagai potensi konflik yang terjadi di daerah dapat dimonitor.

    Selain itu, data yang dihimpun dalam Desk Pilkada juga dapat di-update secara real time dan dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, peluang terjadinya konflik dapat segera dicegah.

    “Jadi hal-hal seperti ini harus diantisipasi. Ini yang kami sampaikan tadi, melakukan mitigasi, mencegah terjadinya potensi konflik-konflik yang berlarut, yang berkepanjangan,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Wamendagri Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Jelang Pilkada Serentak 2024 Nasional 15 November 2024

    Wamendagri Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Jelang Pilkada Serentak 2024 Nasional 15 November 2024

    Wamendagri Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Jelang Pilkada Serentak 2024
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    ) Bima Arya Sugiarto mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk menjaga
    stabilitas politik
    dan keamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
    Aspek tersebut penting untuk dilakukan, mengingat gelaran
    Pilkada 2024
    akan melibatkan banyak pihak dan berlangsung di semua daerah di Indonesia.
    Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Gorontalo, Kamis (14/11/2024).
    “Hari ini kita sedang berhadapan dengan momentum yang baru pertama kali dihadapi yaitu Pilkada Serentak, yang faktanya paling rumit di dunia. Dengan jumlah kandidat pasangan calon kepala daerah yang banyak, dengan risiko potensi politik yang tinggi,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).
    Bima menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan untuk meminimalisir potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada 2024. Pasalnya, potensi konflik Pilkada di level masyarakat akar rumput cenderung sulit diselesaikan dalam waktu cepat.
    “Hal ini berbeda dengan di level elite yang cenderung lebih mudah diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tegasnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Bima mengajak jajaran
    Pemprov Gorontalo
    untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dalam menyambut pesta demokrasi tersebut.
    “
    Stabilitas politik
    ini harus terjaga sampai tingkat akar rumput. Semua potensi, persoalan, harus betul-betul kita lakukan mitigasi,” ajaknya.
    Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ), lanjut dia, telah membangun layanan Desk Pilkada yang berfungsi untuk memantau potensi konflik yang terjadi di daerah.
    “Data yang dihimpun dalam Desk Pilkada juga dapat di-
    update
    secara
    real time
    dan dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, peluang terjadinya konflik dapat segera dicegah,” tambahnya.
    Tak lupa, Bima turut menekankan agar jajaran aparatur sipil negara (ASN) di seluruh daerah bersikap netral dalam menyambut Pilkada 2024. Sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    “Jadi, hal seperti ini harus diantisipasi. Ini yang kami sampaikan tadi, melakukan mitigasi, mencegah terjadinya potensi konflik yang berlarut, yang berkepanjangan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antusias Warga Sindangbarang Bogor Sambut Meriah Kehadiran Rayendra – Eka hingga Suguhkan Liwetan

    Antusias Warga Sindangbarang Bogor Sambut Meriah Kehadiran Rayendra – Eka hingga Suguhkan Liwetan

    JABAR EKSPRES – Warga Sindangbarang kompak adakan ngopi dan ngaliwet bareng Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, nomor urut 5, Dokter Rayendra dan Eka Maulana belum lama ini.

    Farhan, perwakilan warga, mengatakan bahwa gelaran ini diadakan sebab keinginan mendalam bertemu duet profesional di Pilwalkot Bogor 2024 itu.

    “Luar biasa! Tanpa diminta, warga inisiatif menyiapkan acara sederhana ini untuk Dokter Rayendra dan Kang Eka,” ujar Farhan.

    BACA JUGA: Kades Pasirnanjung Sumedang Akui Sebagian Lahan SDN Pasirhuni Digugat Ahli Waris

    “Ini juga bentuk aspirasi warga untuk berbicara langsung dengan sosok pemimpin idaman Kota Bogor ke depan,” tambahnya.

    Warga rela siapkan hidangan untuk disantap bareng. Mereka bersyukur dapat dengan mesra santap bareng Dokter Rayendra dan Kang Eka.

    Seusainya, mereka asyik menyambung dialog. Warga menyampaikan sejumlah harapannya untuk Kota Bogor ke depan.

    BACA JUGA: Cegah Pelanggaran Pilkada di Seluruh Tahapan, Bawaslu RI Lakukan 147 Ribu Langkah

    Terutama di Sindangbarang, warga mengaku berharap besar pada program usungan Dokter Rayendra – Eka di bidang kesehatan; pendidikan dan ekonomi kemasyarakatan.

    Wintari Marda, istri Kang Eka yang turut hadir juga serius menerima aspirasi emak-emak di Sindangbarang. Tak mengherankan, kesejahteraan keluarga jadi dalah satu fokus visi yang diusung paslon nomor 5 itu.

    “Pokoknya luar biasa, warga dan tokoh kasepuhan setempat merasa dijadikan keluarga sama Pak Dokter dan Kang Eka,” ungkap Farhan.

    BACA JUGA: Terima 400 Serangan Siber Perusak Website, Diskominfotik KBB Perkuat Kemanan Melalui Sistem CSIRT

    Warga juga kompak gaungkan dukungan di Pilwalkot 2024. Dokter Rayendra – Eka Maulana dinilai jadi harapan baru warga sebab pengalaman dan kredibilitas di bidang profesional.

    “Pokokna mah warga Sindangbarang coblos nomor 5!,” lantang warga. (YUD/ADV)

  • Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo, 2 Hektare Lahan di Bogor Ditanami Jagung Megapolitan 15 November 2024

    Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo, 2 Hektare Lahan di Bogor Ditanami Jagung Megapolitan 15 November 2024

    Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo, 2 Hektare Lahan di Bogor Ditanami Jagung
    Tim Redaksi

    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dua hektare lahan di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, ditanami jagung untuk mendukung program
    ketahanan pangan
    yang dicanangkan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    . Program ini bertujuan mengoptimalkan lahan non-produktif agar menjadi produktif.
    “Kita melaksanakan penanaman jagung untuk mendukung program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Kapolri, dan Pak Kapolda, untuk memberdayakan lahan yang tidak produktif sebelumnya untuk menjadi produktif,” ujar Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso kepada
    Kompas.com
    , Jumat (15/11/2024).
    Jagung dipilih karena memiliki masa panen yang singkat, dengan target tiga kali panen per tahun. Setiap siklus panen berlangsung sekitar empat bulan, dan hasilnya akan dimanfaatkan oleh kelompok tani lokal untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
    “Setahun bisa tiga kali panen, jadi sekali panen empat bulan, dan hasilnya akan dinikmati oleh para kelompok tani. Mereka akan memutar ekonomi sehingga bisa terus berkesinambungan memberdayakan lahan ini,” jelas Bismo.
    Selain jagung, Polresta Bogor Kota juga menjalankan program ketahanan pangan lainnya, seperti peternakan domba, kambing, sapi, serta budidaya ikan mas, ikan nila, dan bawal. Komoditas hortikultura seperti jambu kristal, kangkung, dan bayam juga ditanam sesuai minat dan keahlian petugas.
    Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari menyambut baik kolaborasi ini, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam mendukung ketahanan pangan.
    “Kita sedang mengidentifikasi ada beberapa lahan yang cocok untuk lahan perkebunan, karena tidak semua cocok untuk pertanian,” ujar Hery.
    Pemkot Bogor juga berencana memfasilitasi distribusi hasil panen agar dapat masuk ke pasar lokal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
    “Kita fikirkan bagaimana rantai distribusinya masuk ke pasar, masuk ke masyarakat. Yang penting harus bernilai ekonomi,” kata Hery.
    Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan di Kota Bogor tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.