Tag: Bima Arya

  • Calon Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin Raih Elektabilitas Tertinggi

    Calon Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin Raih Elektabilitas Tertinggi

    Jakarta

    Calon Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin memiliki elektabilitas unggul dibanding empat calon wakil lainnya. Dalam survei Charta Politika yang baru-baru ini dirilis, Jenal Mutaqin menduduki peringkat teratas, dengan perolehan 36,5% suara.

    Persentase Jenal Mutaqin terlampau jauh dari para rivalnya. Seperti Annida Alivia yang hanya meraup 19% suara, disusul Melli Darsa 12,8% suara, Eka Maulana 10,5% suara, dan Teddy Risandi 3,5% suara. Sedangkan, jumlah responden yang belum menentukan pilihan cukup besar, dengan jumlah 17,8 persen.

    Lantas, apa yang membuat Jenal Mutaqin memiliki tingkat keterpilihan tinggi dibanding calon wakil lainnya? Pengamat Politik Undang Suryatna menilai wajar jika Jenal Mutaqin memiliki elektabilitas yang unggul dari empat calon wakil lainnya.

    Sebab, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Pertama, rekam jejak Jenal Mutaqin sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor selama tiga periode.

    Pengalaman tersebut membuat popularitas Jenal Mutaqin lebih tinggi, sehingga membuat tingkat keterpilihannya ikut terkerek. Di samping itu, sosok Jenal Mutaqin juga melekat dengan Dedie A Rachim sebagai pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor.

    “Jadi dalam Pilkada (pemilihan kepala daerah) itu, masyarakat akan melihat sosok figur. Sosok calon wali kota itu bisa memperkuat posisi, termasuk mengangkat calon wakil wali kotanya,” papar Undang, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    “Bisa jadi ingatan publik masih membekas karena dia sudah lebih dulu dan lama muncul sebagai calon yang akan maju di Pilkada Kota Bogor,” papar Undang.

    Hal itu juga terlihat dari perolehan suara antara calon wakil wali kota Bogor Eka Maulana dan Teddy Risandi. Eka yang sosoknya lebih dulu muncul ke publik maju pilkada juga memiliki persentase yang tinggi di atas Teddy Risandi, yang kemunculannya ada di menit terakhir jelang pendaftaran pasangan calon.

    Sementara itu, calon Wakil Wali kota Bogor Jenal Mutaqin mengaku baru mengetahui bahwa elektabilitasnya unggul dari rival-rivalnya. Dikatakan Jenal, salah satu kemungkinannya yaitu menjadi pasangan Dedie yang elektabilitasnya juga tinggi di lembaga survei.

    “Jadi ada linierisasi. Saya nggak tahu sih metodologi itu terpisah atau respondennya sama,” ungkap Jenal.

    Menurut Jenal Mutaqin, hasil survei harus membuat nama-nama yang muncul lebih termotivasi. Baginya, kecil atau besar, itu adalah sebuah opini bahwa dalam kontestasi pilkada ini harus lebih aktif dan termotivasi.

    “Kalau kecil berarti harus termotivasi lebih giat. Atau sedangkan besar pun harus termotivasi untuk mempertahankan,” ujar Jenal.

    “Saya bersyukur kalau hasil survei menempatkan posisi saya di atas,” sambungnya.

    Diketahui, selama tiga bulan kampanye, tak kurang dari 500 warga disambanginya setiap hari. Lewat sejumlah program seperti Sapa Warga, Bazar Murah, dan sosial kampanye lainnya menjadi langkah konkret dilakukan Jenal bersama tim relawan dan juga partai koalisi.

    “Mungkin apa yang sudah dilakukan itu berpengaruh pada popularitas. Tapi bagi saya, sekali lagi angka itu sebagai pertimbangan saja agar kita bergerak lebih masif,” tandas Jenal.

    “Ikhtiarnya harus lebih maksimal,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • KPU siapkan TPS relokasi untuk para pengungsi di Flores Timur

    KPU siapkan TPS relokasi untuk para pengungsi di Flores Timur

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (kiri) bersama anggota KPU RI Idham Holik saat memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (21/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    KPU siapkan TPS relokasi untuk para pengungsi di Flores Timur
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 22 November 2024 – 10:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum RI sedang mempersiapkan tempat pemungutan suara relokasi untuk para pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang akan menyalurkan hak pilihannya pada Pilkada Serentak 2024.

    “Saat ini sedang terus dipersiapkan, nanti akan dipersiapkan TPS relokasi,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan langkah ini bertujuan memastikan para pengungsi sekaligus pemilih yang akan menjadi pemilih tetap dapat menggunakan hak suaranya pada 27 November 2024. Selain itu, Idham menjelaskan TPS relokasi diperuntukkan wilayah yang tidak memungkinkan penyelenggaraan pemungutan suara di lokasi asal karena kondisi bencana.

    Pemilih dari TPS yang direlokasi akan diarahkan ke lokasi baru yang aman. TPS relokasi pun mampu menampung hingga 600 orang.

    “TPS-nya tetap sama dengan jumlah maksimal 600 orang. TPS relokasi itu maksudnya TPS yang tidak bisa diselenggarakan di alamat asal,” ujarnya.

    Data sementara mencatat di Flores Timur terdapat sekitar 13.800 orang pemilih dari 37 TPS yang terdampak erupsi. Dari jumlah itu, 29 TPS sudah dipastikan mengalami dampak langsung.

    Sebelumnya, Kamis (21/11), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan para pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dapat menyalurkan hak pilihannya pada Pilkada 2024 yang akan berlangsung 27 November mendatang.

    “Dukcapil (dinas kependudukan dan pencatatan sipil) sudah kami instruksikan untuk memudahkan para pengungsi. Jadi cukup selembar kartu keterangan saja atau kependudukan sudah bisa digunakan untuk mencoblos,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Kamis.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri pastikan pengungsi di Flores Timur dapat gunakan hak pilih

    Kemendagri pastikan pengungsi di Flores Timur dapat gunakan hak pilih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemendagri pastikan pengungsi di Flores Timur dapat gunakan hak pilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 November 2024 – 20:48 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan para pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dapat menyalurkan hak pilihannya pada Pilkada 2024 yang akan berlangsung 27 November mendatang.

    “Dukcapil (dinas kependudukan dan pencatatan sipil) sudah kami instruksikan untuk memudahkan para pengungsi. Jadi cukup selembar kartu keterangan saja atau kependudukan sudah bisa digunakan untuk mencoblos,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Kamis (21/11). 

    Bima Arya mengatakan bahwa di lokasi bencana erupsi terdapat kurang lebih 13 ribu warga yang memiliki hak pilih dan tersebar di 29 tempat pemungutan suara (TPS).

    Jumlah tersebut kata Bima Arya, tentu perlu diperhatikan agar dapat menyalurkan hak pilihnya, untuk itu Kemendagri terus berupaya dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar para pengungsi bisa mencoblos.

    “Saya sendiri akan ke daerah tersebut pada hari Minggu (24/11) untuk memastikan hak pengungsi tetap bisa disalurkan,” tuturnya.

    Ia melanjutkan bahwa semua warga yang mengungsi baik secara mandiri maupun yang disediakan oleh pemerintah dapat mencoblos pada pelaksanaan Pilkada 2024.

    Selain itu lanjut Wamendagri, pihaknya juga akan mengecek persiapan pencoblosan mulai dari TPS, logistik, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di lokasi pengungsian agar semua benar-benar siap.

    “Kami akan cek kesiapan nya, kemudian yang paling penting adalah penyelenggaranya. Karena KPPS-nya kan juga harus disiapkan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan saat ini korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur sudah mulai berangsur meninggalkan posko pengungsian terpadu.

    “Pengungsi yang terpusat kami kurangi sehingga mereka mengungsi ke tempat yang lebih baik seperti rumah saudara atau kerabat,” kata Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/11).

    Berdasarkan data BNPB sampai dengan Selasa (19/11) diketahui jumlah pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki berjumlah sebanyak 12.673 jiwa dari sebelumnya 12.761 jiwa dari tujuh posko pengungsian terpusat yang disediakan BNPB dengan Kementerian Sosial.

    Dia menjelaskan, hal tersebut dapat dilakukan oleh para korban seiring aktivitas vulkanis Gunung Lewotobi Laki-Laki yang mulai berangsur menurun.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri: AI perlu direspons secara bijak untuk kepentingan bersama

    Wamendagri: AI perlu direspons secara bijak untuk kepentingan bersama

    AI itu dahsyat, tapi kita hands on. Kita full control of AI tadi, itu penting

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memerlukan sikap bijaksana untuk kepentingan bersama, khususnya pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan.

    “AI itu dahsyat, tapi kita hands on. Kita full control of AI tadi, itu penting,” kata Bima pada acara “Internalisasi Ber-AKHLAK: Menuju Kemendagri Ber-AKHLAK” di Jakarta, Kamis.

    Dalam keterangan yang diterima, Bima mengingatkan AI bukanlah segalanya. AI akan banyak mengancam berbagai pekerjaan di pemerintahan, tetapi AI tidak bisa berpikir dan memutuskan berdasarkan kompleksitas yang tinggi.

    Bima memberi contoh AI tidak bisa menjawab bagaimana cara berkomunikasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), menyelesaikan soal-soal pimpinan tertentu yang rumit, atau membentuk pemerintahan yang humanis.

    “Wisdom tidak berasal dari AI Bapak/Ibu. Wisdom berasal dari jam terbang dan pengalaman. Itu penting. Yang kedua, jangan berharap inovasi dari AI, enggak bisa Bapak/Ibu. AI itu bagaimanapun itu datanya dari kita. Pattern-nya itu dari kita,” ujarnya.

    Dirinya mengakui jika AI memang luar biasa, tetapi kendali nya tetap pada manusia. Ia mendorong agar jangan dikuasai AI, tapi sebaliknya, menguasai AI.

    AI bisa membantu dalam membangun budaya pelayanan yang lebih baik. Pelayanan ini terutama hadir dari para pegawai di lingkungan Kemendagri yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi pada orang lain dan mau beradaptasi dengan perubahan.

    “Dalam birokrasi, saya kira ini adalah pelayanan yang terbaik untuk semua. Untuk siapa pun juga, dari siapa pun juga, begitu. Nah Bapak/Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk tidak terjebak kepada seremonial, tidak terjebak kepada pakem-pakem, mari kita saling menebar inspirasi dan memberikan inspirasi,” tutur Bima.

    Hal itu selaras dengan materi yang disampaikan oleh Motivator sekaligus Pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian. Dia menekankan pentingnya respons bijak terhadap teknologi, terutama dalam menghadapi tantangan era modern.

    Ia menyoroti bahwa teknologi, termasuk AI, seharusnya menjadi alat yang memudahkan pekerjaan, bukan justru menyulitkan.

    Selain itu, dalam menjalankan pekerjaannya, pegawai di lingkup Kemendagri harus didasari oleh niat yang kuat dan terarah, seperti strong why, big why, dan grand why, sehingga bisa memberikan dampak maksimal.

    Ary juga mengingatkan agar pegawai di lingkup Kemendagri memiliki mentalitas positif dan berfokus pada hal baik. Karakter tersebut perlu diterapkan untuk membangun pemerintahan yang adaptif dan humanis.

    “Jadi kita ini punya laci-laci, di mana laci-laci kita ada masalah negatif, masalah baik, masalah positif, masalah juara. Jangan pernah salah tarik laci dalam hidup,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri sebut selama sebulan kerja fokus evaluasi pelayanan publik

    Wamendagri sebut selama sebulan kerja fokus evaluasi pelayanan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa dirinya fokus mengevaluasi pelayanan publik selama sebulan bekerja sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10).

    “Saya bersama-sama teman-teman ini mengevaluasi mulai dari pelayanan yang mendasar, makanya kami berkeliling ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” kata Wamendagri ditemui setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk terus mengawal kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke depannya.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa dirinya sesuai dengan penugasan Mendagri Muhammad Tito Karnavian bertugas untuk membantu membereskan persoalan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) maupun membangun infrastruktur publik digital.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa dirinya fokus untuk memastikan ikhtiar penegakan integritas di Kemendagri dapat berjalan maksimal.

    Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah menegakkan integritas, dan tidak mempunyai kepentingan apa pun sebagai Wamendagri.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri sebut selama sebulan kerja fokus evaluasi pelayanan publik

    Wamendagri: Masyarakat harus ikut laporkan ASN tidak netral

    Jadi, tidak bisa langsung menindak sebab ada hierarkinya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepada masyarakat agar terus menyuarakan apabila mendapati aparatur sipil negara (ASN) tidak netral supaya dapat menekan pelanggaran.

    “Yang paling penting itu adalah bagaimana warga bisa ikut melaporkan, diangkat saja semua, karena akan menekan indikasi-indikasi pelanggaran,” kata Wamendagri Bima Arya di Jakarta, Kamis.

    Bima Arya mengatakan bahwa netralitas ASN memang sudah ada dalam aturan. Oleh karena itu, ketika masyarakat yang mengetahui dan menemukan ASN tidak netral, harus melaporkannya. Apalagi, Kemendagri sudah membuka ruang untuk itu.

    Dikatakan bahwa laporan tersebut akan disalurkan ke Bawaslu yang mempunyai kewenangan. Apabila ada unsur pidana, dapat ditangani oleh gakkumdu.

    Ditegaskan pula bahwa ASN yang tidak netral ini akan ditindak oleh pejabat pembina kepegawaian. Misalnya, bupati menindak di bawahnya, gubernur menindak di bawahnya, dan untuk kementerian menindak gubernur.

    “Silakan saja, nanti diproses di Bawaslu karena aturan semuanya ada pada penyelenggara pemilu ini. Jadi, tidak bisa langsung menindak sebab ada hierarkinya,” tutur Bima.

    Dengan banyaknya laporan dari masyarakat, dia berharap dapat menekan indikasi ketidaknetralan ASN pada Pilkada 2024. Pasalnya, ketika terus digaungkan, daerah yang ada niatan tidak netral dapat diminimalkan.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait dengan sanksi bagi ASN, pejabat desa, pejabat daerah, pejabat negara, serta anggota TNI/Polri yang melanggar netralitas dalam proses pilkada.

    Putusan MK memungkinkan sanksi kepada pelanggar berupa pidana penjara dan denda hingga Rp6 juta sesuai dengan Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015.

    Sebelumnya, pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas bahwa pejabat daerah dan aparat TNI/Polri. Namun, setelah putusan MK terbaru, keduanya termasuk dalam pasal tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong implementasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Ber-AKHLAK) untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    Di tengah ketidakpastian politik dan kondisi di lingkup internasional, dia menyebut implementasi core value Ber-AKHLAK merupakan landasan moral yang kuat dalam menjalankan organisasi.

    “Jadi, Ber-AKHLAK ini canggih banget. Semua sudah ada di sini. Moral issues, kompetensi ada di sini, pelayanannya, accountability-nya, kompetensi, loyal, adaptif, kolaboratif, dan yang paling penting adalah harmoni,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia menyebut core value Ber-AKHLAK bersinggungan dengan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto maupun tugas dan fungsi Kemendagri, yaitu bekerja untuk rakyat.

    Hal ini diwujudkan dengan bersama-sama memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera, tindakan korupsi bisa diatasi, serta anggaran untuk rakyat bisa secara efektif dan efisien.

    Pesan ini pula yang disinggung oleh Presiden ketika memberikan pengarahan pada kegiatan Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, serta disinggung pula pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul, 7 November lalu.

    “Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali. Economic growth 8 persen, 8 persen pertumbuhan ekonomi. Hanya terjadi 32 tahun selama zaman Orde Baru,” ujarnya.

    Untuk itu, membentuk kader-kader yang Ber-AKHLAK, khususnya bagi keluarga besar Kemendagri sangat penting. Integritas dan loyalitas menjadi karakter penting yang harus dipunyai oleh setiap pegawai di Kemendagri.

    Salah satu sosok teladan yang Bima sebut adalah mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dengan kualitas integritas dan kepemimpinannya yang masih diingat hingga sekarang.

    “Bapak/Ibu kalau ke Singapura silakan naik taksi, kemudian random ngobrol dengan sopir taksinya, tanya, ‘what do you think about Mr. Lee?’ Mereka akan jawab semua sama, satu, sosok dengan integritas. The man with integrity,” terang Bima.

    Karakter lain yang Bima tekankan adalah konsistensi dan keberlanjutan. Ketika diimplementasikan ke kerja pemerintahan, dia berharap pegawai tidak salah arah, tidak gengsi melanjutkan program pimpinan terdahulu yang sudah ada, dan menyempurnakannya menjadi lebih baik.

    Bima menilai kelemahan dari pergantian kepemimpinan di Indonesia sering berfokus pada legasi, tetapi tidak memikirkan terkait dengan keberlanjutan.

    “Jangan terlalu terobsesi dengan perubahan. Akan tetapi, keberlanjutan adalah yang utama. Konsistensi dan keberlanjutan. Singapura ada di titik ini karena semuanya konsisten dan berlanjut. Ada platformnya, ada track-nya begitu,” tambahnya.

    Di sisi lain, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo dalam sambutan pembukaan mengungkapkan kegiatan ini memberikan bekal, semangat, dan motivasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam mewujudkan Kemendagri Ber-AKHLAK dan memperkuat integritas.

    Hadi Prabowo mengatakan bahwa integritas tidak hanya diajarkan, tetapi yang paling penting diimplementasikan dengan mengedepankan pemikiran yang jernih, baik, arif, dan bijaksana.

    “Kita harus juga memahami kalau arti Ber-AKHLAK ‘kan sudah tiap hari kita pahami. Namun, bagaimana kita bisa memantapkan, memelihara, dan tetap kita pertahankan integritas diri,” ucap Hadi.

    Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Dian Andy Permana menambahkan bahwa kegiatan ini sebagai puncak kegiatan dalam rangkaian internalisasi Ber-AKHLAK Kemendagri Tahun 2024.

    Penyusunan kode perilaku Ber-AKHLAK menjadi panduan dalam berperilaku bagi seluruh ASN di Kemendagri dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Budaya kerja Ber-AKHLAK juga menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi di kementerian/lembaga.

    “Selain itu, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menggelorakan kembali core value ASN Ber-AKHLAK dan employer branding ‘Bangga Melayani Bangsa’,” pungkas Dian.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri Sebut Indonesia Harus Menyongsong E-voting untuk Pemilu – Espos.id

    Wamendagri Sebut Indonesia Harus Menyongsong E-voting untuk Pemilu – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (kemeja putih) berinteraksi dengan warga yang tengah mengurus berkas kependudukan melalui mobil keliling pelayanan administrasi kependudukan di halaman Kantor Kecamatan Serengan, Solo, pada Sabtu (9/11/2024). (Solopos/Candra Septian Bantara)

    Esposin, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan ke depannya Indonesia harus menyongsong sistem politik digital, seperti e-voting atau pemungutan suara berbasis elektronik.

    “Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024). 

    Promosi
    BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

    Wamendagri menjelaskan, keharusan tersebut berdasarkan pengalaman banyaknya petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi korban dari proses demokrasi di tanah air dikarenakan bertugas melakukan pemberkasan, dokumentasi, pencatatan, hingga penghitungan manual.

    “Enggak bisa seperti itu terus. Jadi, ke depan demokrasi kita juga akan berbasiskan data kependudukan yang valid,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Ia mencontohkan salah satu penerapannya adalah penggunaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu dan Pilkada 2024.

    Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) yang terekam dan diperbarui setiap hari.

    “Enggak mungkin pilkada, pilpres, pileg ini sukses tanpa data DP4 yang valid. Enggak mungkin itu. Jadi, untuk demokrasi kita memerlukan data,” jelasnya.

    Adapun untuk Pilkada 2024, DP4 per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Kemendagri targetkan peningkatan pemahaman soal dokumen kependudukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kementeriannya menargetkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

    Wamendagri menjelaskan bahwa dirinya menyampaikan target tersebut usai menemukan masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    “Saya dua minggu terakhir banyak berkeliling ke pelayanan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di kabupaten/kota itu melihat sendiri bagaimana warga yang masih ada loh umur 50-an itu baru buat KTP, bayangkan,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa warga tersebut membuat KTP pun dikarenakan upaya jemput bola dari anggota TNI.

    “Dibantu oleh teman-teman dari Pussenkav (Pusat Kesenjataan Kalaveri TNI Angkatan Darat). Turun tentara-tentara itu ke bawah jemput bola. Ditarik itu warga yang belum pernah punya KTP,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Kemendagri berkomitmen menyasar seluruh warga negara di mana pun berada mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri ingatkan jajaran untuk jaga integritas

    Wamendagri ingatkan jajaran untuk jaga integritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan jajaran kementeriannya, terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), untuk dapat menjaga integritas.

    “Jangan sampai tragedi KTP-elektronik terulang kembali. Jangan sampai ada fraud-fraud (kecurangan-kecurangan, red.) yang dilakukan secara sistematis,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dia mengingatkan jajaran Kemendagri agar tidak membuat produk-produk hukum yang disahkan demi kepentingan ekonomi tertentu.

    “Jangan sampai ada kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, yang mengangkangi dan mengakali aturan, kemudian terjadi persoalan hukum,” ujarnya.

    Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor ketika menindak petugas Dukcapil yang tidak menjaga integritas.

    “Saya sebagai wali kota waktu itu keras bagi petugas Dukcapil yang main-main sama data kependudukan, dibayar Rp100 ribu hanya untuk geser-geser nama supaya orangnya dibantu bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Kami geser, peringatkan tegas, kami hukum, kenakan sanksi,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, dia mengharapkan agar jajaran Kemendagri tidak memiliki perspektif bekerja tanpa mengedepankan integritas. Dia juga berharap agar semua jajarannya fokus pada sinergisitas pelayanan kepada masyarakat, dan mewujudkan target-target nasional seperti Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024