Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Wamendagri tak persoalkan warga kibarkan bendera One Piece

    Wamendagri tak persoalkan warga kibarkan bendera One Piece

    Kalaupun ada ekspresi (pengibaran bendera) One Piece, maka kami lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya

    Mataram (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tak mempersoalkan pengibaran bendera serial manga dan animasi One Piece karena aksi itu bagian dari ekspresi dan kreativitas warga yang memuat harapan serta refleksi.

    “Menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar, sejauh itu tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

    Bima Arya menegaskan bendera yang harus berkibar ke seluruh penjuru Nusantara saat perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025 hanya bendera Merah Putih.

    Menurutnya, Presiden Prabowo sudah meminta para menteri untuk berada di perbatasan negara dan mengibarkan bendera Merah Putih.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti aksi warga mengibarkan bendera One Piece dalam sesi wawancara cegat

    di Pendopo Gubernur NTB, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025). (ANTARA/Sugiharto Purnama)

    “Kalaupun ada ekspresi (pengibaran bendera) One Piece, maka kami lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya,” ucap Mantan Wali Kota Bogor tersebut.

    Baginya, pengibaran bendera One Piece mungkin saja merupakan bentuk kritikan terhadap kondisi negara, namun ia mengingatkan agar penyampaian kritikan juga jelas melalui ekspektasi maupun aspirasi.

    Bima Arya menilai aksi pengibaran bendera Once Piece sama halnya seperti pengibaran bendera-bendera organisasi yang sering dilakukan oleh masyarakat, seperti bendera pramuka, bendera Palang Merah Indonesia (PMI), maupun bendera cabang olahraga.

    “Tidak ada yang melarang mengibarkan bendera, kecuali bendera-bendera organisasi yang dilarang. Ideologi yang dilarang itu enggak boleh,” pungkasnya.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, warga dari berbagai daerah ramai mengibarkan bendera One Piece menjelang perayaan hari kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia.

    One Piece merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Seri manga yang menceritakan petualangan Monkey D. Luffy menjadi raja bajak laut itu terbit sejak 22 Juli 1997 sampai sekarang.

    Setahun kemudian, manga itu lantas diadaptasi menjadi serial animasi video dan tayang sampai sekarang. Kisah One Piece tidak hanya tentang pencarian harta karun, tetapi juga tentang impian dan kebebasan.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Bendera "One Piece", Wamen Bima Arya: Kami Melihat Itu Ekspresi dan Kreativitas Regional 2 Agustus 2025

    Soal Bendera "One Piece", Wamen Bima Arya: Kami Melihat Itu Ekspresi dan Kreativitas Regional 2 Agustus 2025

    Soal Bendera “One Piece”, Wamen Bima Arya: Kami Melihat Itu Ekspresi dan Kreativitas
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    Sugiarto buka suara soal bendera lambang bajak laut tokoh anime “One Piece” yang dikibarkan di sejumlah titik menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
    Bima Arya menilai bahwa hal tersebut merupakan bagian dari ekspresi dan kreativitas. 
    “Ya kami melihat itu adalah ekspresi dan kreativitas,” kata Bima Arya ditemui di Pendopo Gubernur
    NTB
    , Sabtu (2/8/2025).
    Bima Arya mengatakan, setiap peringatan 17 Agustus itu tentu selalu ada refleksi dan ada harapan dari masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya.
    “Saya kira itu wujud ekspresi warga yang tentunya banyak harapan banyak ekspektasi dan menurut saya dalam negara demokrasi, ekspresi itu wajar sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi kita,” terang Bima Arya. 
    “Bendera kita ini yang berkibar di 17 Agustus ya hanya Merah Putih itu sudah pasti,” tambah Bima Arya. 
    Bima mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada masyarakat di seluruh penjuru Nusantara untuk mengibarkan bendera merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. 
    “Kalaupun ada ekspresi “One Piece” tadi itu kita lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya, tetapi kritik itu juga harus jelas kira-kira ekspektasinya apa? aspirasinya seperti apa?” kata Bima. 
    Bima Arya mengatakan, bendera “One Piece” yang belakangan berkibar di sejumlah titik merupakan bentuk ekspresi warga.
    Bendera tersebut tidak akan menggantikan bendera merah putih sebagai simbol identitas dan jati diri bangsa Indonesia. 
    Bima Arya mengatakan, selama ini banyak bendera organisasi, bendera pramuka, bendera PMI hingga bendera cabang olahraga yang keberadaannya tidak dilarang untuk dikibarkan. 
    Namun, menurut Bima, bendera yang paling tinggi adalah bendera Merah Putih. 
    “Bendera banyak tetapi yang paling tinggi yang kita sepakati bersama sebagai identitas bersama ya bendera Merah Putih, apalagi di 17 Agustus ya. Jangan sampai yang lain yang berkibar yang berkibar itu hanya merah putih tapi kalau ada bendera lain kita anggap ekspresi,” terang Bima. 
    Ditanya soal apakah warga akan ditangkap jika mengibarkan bendera “One Piece”? Bima mengatakan akan melihat perkembangannya nanti. 
    “Itu nantilah kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Bima. 
    Bima menambahkan, hingga saat ini tidak ada larangan untuk mengibarkan bendera seperti bendera PMI atau bendera pramuka. 
    “Tidak ada yang melarang mengibarkan bendera, kecuali bendera-bendera organisasi yang dilarang, ideologi yang di larang, itu tidak boleh,” kata Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: Revisi Undang-Undang Pemilu harus serap semua masukan

    Wamendagri: Revisi Undang-Undang Pemilu harus serap semua masukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan proses revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perlu menyerap berbagai masukan.

    Ia mengatakan semua masukan tersebut dibutuhkan untuk memperkaya perspektif, mengingat keputusan ini merupakan fase krusial bagi bangsa Indonesia.

    “Kita ingin tentunya menuju Indonesia Emas, demokrasi bisa bersanding dengan kesejahteraan,” kata Bima di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

    Bima mengingatkan keputusan terkait sistem Pemilu perlu diambil secara hati-hati, dan keputusan tersebut dibuat tidak tergesa-gesa.

    Oleh karena itu, menurut Bima. penting untuk menghitung dampak yang ditimbulkan, baik dari segi ekonomi, politik, maupun aspek lainnya.

    “Jadi poin saya adalah kita harus hati-hati. Apakah serentak atau memisah itu semua harus dihitung,” ujarnya.

    Kehati-hatian ini dinilai penting agar sistem Pemilu yang ditetapkan nantinya tidak kembali mengalami perubahan di masa mendatang.

    Ia berharap sistem yang diputuskan dapat bersifat ajek dan berkelanjutan. “Jangan sampai berubah lagi, berubah lagi. Kita mau ke mana? Harus ajek sistem ini, itu poinnya. Sistemnya harus ajek,” jelasnya.

    Bima mengatakan pihaknya masih mengkaji berbagai masukan terkait sistem Pemilu. Ia juga membuka ruang diskusi, termasuk dengan civitas akademika, dalam rangka mendukung proses revisi tersebut.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Musisi Jalanan Bakal Disalurkan ke Kafe, Pengamen: Setuju asal Pendapatannya Jelas Megapolitan 28 Juli 2025

    Musisi Jalanan Bakal Disalurkan ke Kafe, Pengamen: Setuju asal Pendapatannya Jelas Megapolitan 28 Juli 2025

    Musisi Jalanan Bakal Disalurkan ke Kafe, Pengamen: Setuju asal Pendapatannya Jelas
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sejumlah
    pengamen
    jalanan di Kota
    Bogor
    menyambut baik rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menertibkan para pengamen dan menyalurkannya ke taman kota atau kafe.
    Alfarizi (21), salah satu pengamen yang biasa “manggung” dari satu angkot ke angkot lain, menilai, program pembinaan itu bisa menjadi jalan keluar bagi pengamen yang kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap.
    “Menurut saya bagus sih dibina kayak gitu, diberi pekerjaan. Apalagi kalau dikasih pekerjaan di alun-alun, sapu-sapu, kayak gitu. Saya setujulah,” kata Alfarizi saat ditemui, Senin (28/7/2025).
    Ia menyebut, lokasi dan waktu kerja bukan menjadi masalah utama selama ada kejelasan pendapatan.
    Bahkan, Alfarizi mengaku siap meninggalkan dunia jalanan jika mendapat pekerjaan formal dengan upah layak untuk menafkahi keluarganya.
    “Kalau misalnya jamnya diatur, ya enggak apa-apa. Lebih menentu juga penghasilannya,” ujarnya.
    Alfarizi mengatakan, keterbatasan pendidikan menjadi hambatan utamanya masuk ke sektor kerja formal.
    “Kalau mau kerja kan kerja susah. Enggak ada ijazah, saya cuma lulusan SMP. Dulu SMP di PGRI 1. Lulus sih, tapi ya gitu, mentok,” ucapnya.
    Hal serupa disampaikan Rizky (26), pengamen lain yang biasa beraksi di kawasan Cimahpar. Ia mengaku mendukung program tersebut asalkan musisi jalanan tetap diberi ruang berekspresi.
    “Setuju aja sih, yang penting jelas. Kalau bisa tetap dibolehin main musik, tapi tempatnya aman, enggak usah lari-larian tiap lihat Satpol PP,” ujar Rizky.
    Menurut dia, banyak pengamen sebenarnya ingin hidup stabil dan tidak terus bergantung pada penghasilan dari uang receh. Namun, stigma terhadap para musisi jalanan membuat mereka kerap kesulitan mencari pekerjaan.
    “Kadang kalau melamar kerja, orang udah
    ilfeel
     (hilang
    feeling
    ) aja denger kita bekas ngamen. Padahal kita juga bisa kerja kalau dikasih kesempatan. Makanya saya sih dukung banget kalau ada pelatihan atau kerjaan dari pemerintah,” katanya.
    Rizky berharap program penertiban yang digagas Pemkot Bogor bukan sekadar memindahkan pengamen dari satu tempat ke tempat lain.
    “Kalau asal ditertibin tapi enggak ada solusinya, ya percuma. Tapi kalau ada jalannya, ya kita ikutin,” ujar dia.
    Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyebut sekitar 400 pengamen untuk diberikan pelatihan, izin tampil resmi, dan wadah berkarya.
    Dari jumlah itu, hanya sekitar 200 orang yang dipilih melalui proses seleksi untuk mendapatkan fasilitas tampil di ruang-ruang publik.
    Pemkot Bogor berharap kesejahteraan musisi jalanan dapat meningkat dan mereka memiliki peluang hidup yang lebih layak.
    “Sudah sekitar 130 orang (pengamen) yang kita daftarkan kerja padat karya. Namun, karena terlalu banyak sehingga itu butuh proses,” ujar Jenal, Kamis (24/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot Bandung

    3 Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot Bandung

    Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada
    kepala sekolah
    yang tetap menyelenggarakan
    study tour
    di tengah larangan yang berlaku.
    Pernyataan tersebut disampaikannya di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025).
    Dedi Mulyadi menilai praktik study tour selama ini telah melenceng dari makna aslinya sebagai kegiatan pendidikan berbasis penelitian.
    “Saya sudah tanya kepala daerahnya, Wali Kota Bogor, Cirebon, saya sudah tanya. Jadi begini, di sini, kepala daerah harus paham makna study tour,” ujarnya.
    Dedi menyebut, kegiatan study tour sebenarnya dapat dilakukan di daerah masing-masing tanpa harus keluar kota.
    “Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten, lab sudah ada, sudah lengkap. Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian,” ucapnya.
    “Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot,” tegasnya.
    Menurut Dedi, banyak sekolah justru menyalahgunakan istilah study tour dengan mengemasnya sebagai kegiatan wisata.
    “Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel, itu menunjukkan bahwa study tour yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya. Itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya,” jelasnya.
    Dedi menegaskan bahwa study tour mestinya berbasis penelitian dan pengamatan.
    “Meneliti ruang-ruang yang ada di semesta, melihat bintang, bulan. Jadi, lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan industri. Itu sebenarnya studi analisis,” tambahnya.
    Ia mencontohkan fasilitas penelitian yang tersedia di setiap kota atau kabupaten, mulai dari laboratorium di puskesmas, area pertanian, hingga pusat industri lokal.
    Dedi juga menegaskan agar masyarakat tidak salah paham dengan kebijakan sejumlah kepala daerah lain yang mengizinkan perjalanan siswa.
    “Itu gini, Wali Kota Bandung konteksnya piknik. Kalau piknik, sok boleh. Bukan pencabutan larangan study tour. Jadi, kalau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran. Ya piknik saja terbuka. Nah, kalau piknik tidak usah sekolah yang menyelenggarakan,” ujarnya.
    (Penulis Kontributor Sumedang Kompas.com: Aam Aminullah)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32, Praja Asal Buton Jadi Lulusan Terbaik – Page 3

    Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32, Praja Asal Buton Jadi Lulusan Terbaik – Page 3

    Pada kesempatan tersebut, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga kini, jumlah alumninya mencapai 41.332 orang, dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Di sisi lain, Mendagri menilai IPDN berperan sebagai kawah candradimuka. Karena itu, ia berharap para pamong praja dapat menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional. Selain itu, mereka juga diminta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Mendagri menyebut, dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyampaikan rahasia negara-negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun. Setidaknya ada tiga unsur yang memengaruhi ketahanan tersebut, yaitu militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional.

    “Dalam konteks ini IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN, Aparatur Sipil Negara, memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan, untuk menciptakan para ASN yang profesional, untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini,” tandasnya.

    Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kementerian/lembaga. Hadir pula para gubernur, wakil gubernur, dan pejabat terkait lainnya.

     

    (*)

  • Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN

    Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN

    Suasana lokasi upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN menjadi ASN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 28 Juli 2025 – 10:40 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto batal memimpin upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda/Purna Praja IPDN Angkatan XXXII di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Presiden Prabowo semula dijadwalkan memimpin langsung upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN itu menjadi aparatur sipil negara, dan memberikan arahan langsung kepada mereka pada Senin pagi.

    “Baru saja kami menerima informasi pembatalan. Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada wartawan saat dihubungi dari Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Tidak hanya itu, Bima Arya menjelaskan Presiden Prabowo ada agenda yang mendesak juga di Istana Kepresidenan, Jakarta, terkait dengan koordinasi pemerintahan.

    Di Kampus IPDN Jatinangor, pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII menjadi aparatur sipil negara (ASN) dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang telah tiba di Sumedang, Minggu (27/7), dijadwalkan menggantikan Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.

    Upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja IPDN diisi diantaranya dengan rangkaian pertunjukan seni yang ditampilkan oleh para praja IPDN. Kemudian, ada juga penyematan lencana Pamong Praja dan pengalungan Kartika Asta Branta kepada para lulusan terbaik.

    Kemudian, inspektur upacara pun memberikan amanatnya kepada para purna praja IPDN yang dilantik sebagai ASN. Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan foto bersama, dan selebrasi kemudian pertemuan dengan keluarga.

    Di Jakarta, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan tiba pada Senin sore. PM Anwar melawat ke Indonesia pada 28–29 Juli untuk menghadiri Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia di Jakarta.

    Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam siaran resminya menjelaskan dalam acara Konsultasi Tahunan Ke-13 itu, Presiden Prabowo dan PM Anwar akan menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman kerja sama (MoU) dua negara bidang perbatasan darat, kesehatan, teknologi, dan komunikasi.

    Dalam lawatannya ke Jakarta hari ini, PM Anwar didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. Kemudian, ada pula Kepala Negara Bagian Sarawak Abang Johari Openg dan petinggi negara bagian Sabah Hajiji Noor.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Batal Hadir di IPDN, Fokus Persiapan Bertemu dengan PM Anwar

    Prabowo Batal Hadir di IPDN, Fokus Persiapan Bertemu dengan PM Anwar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dipastikan batal menghadiri agenda pelantikan Pamong Praja Muda di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (28/7/2025).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa pembatalan dilakukan karena adanya agenda penting kenegaraan yang harus dihadiri Presiden.

    Bima membenarkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu semula dijadwalkan hadir langsung memberikan arahan sekaligus melantik para praja lulusan IPDN.

    “Betul, presiden awalnya diagendakan untuk memberikan arahan dan melakukan pelantikan Pramong Praja Muda di IPDN. Namun, baru saja kami menerima informasi pembatalan kehadiran beliau,” ujar Bima Arya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (28/7/2025).

    Bima menjelaskan, alasan pembatalan berkaitan dengan pertemuan penting yang akan dilakukan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang dijadwalkan sore ini di Jakarta.

    “Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, Kepala negara, kata Bima juga disebut memiliki agenda koordinasi pemerintahan di Istana yang tidak bisa ditinggalkan. “Juga ada agenda di istana terkait dengan koordinasi pemerintahan,” pungkas Bima.

  • PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN Nasional 28 Juli 2025

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN Nasional 28 Juli 2025

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perdana Menteri (PM) Malaysia
    Anwar Ibrahim
    bakal mengunjungi Indonesia pada 28-29 Juli 2025.
    Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda
    Konsultasi Tahunan
    ke-13 dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Perdana Menteri Dato’ Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan kerja ke Republik Indonesia pada tanggal 28 hingga 29 Juli 2025 untuk menghadiri Konsultasi Tahunan ke-13 dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan resmi, Senin (28/7/2025).
    Anwar bakal didampingi oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan; Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution bin Ismail; Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz; dan Menteri Pendidikan Fadhlina binti Sidek.
    Adapun Konsultasi Tahunan ini merupakan mekanisme bilateral tingkat tertinggi antara Malaysia dan Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama strategis dan komprehensif.
    Konsultasi diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara sejak tahun 2006, mencerminkan komitmen politik yang kuat untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, konektivitas, ketahanan pangan, dan pendidikan.
    Para pemimpin kedua negara juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.
    “Konsultasi Tahunan ke-13 ini akan menjadi yang pertama antara Perdana Menteri Malaysia saat ini dan Presiden Republik Indonesia. Konsultasi Tahunan sebelumnya diadakan pada tahun 2017,” jelas Kemenlu Malaysia.
    Nantinya, kedua negara akan mengeluarkan pernyataan bersama usai pertemuan.
    Presiden Prabowo dan PM Anwar juga akan menyaksikan pertukaran empat (4) Nota Kesepahaman (MoU) di bidang perbatasan darat, kerja sama kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi.
    Selama kunjungan tersebut, PM Anwar juga dijadwalkan mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta, atas undangan Sekretaris Jenderal ASEAN.
    “Untuk menyampaikan Pidato Kebijakan tentang ASEAN dalam konteks Keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025, yang menggarisbawahi komitmen berkelanjutan Malaysia terhadap integrasi regional dan pembangunan komunitas,” jelasnya.
    Seturut dengan kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto batal berkunjung ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Senin (28/7/2025) hari ini.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, Kepala Negara akan bertemu dengan PM Anwar sore ini.
    “Betul, Presiden awalnya diagendakan untuk memberikan arahan dan melakukan Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN. Namun, baru saja kami menerima informasi pembatalan kehadiran beliau,” kata Bima kepada Kompas.com.
    Sebelumnya kata Bima, Prabowo dijadwalkan hadir dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII.
    Namun, Presiden Prabowo memerlukan persiapan untuk pertemuan dengan PM Anwar.
    “Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Batal ke IPDN Jatinangor, Prabowo Akan Sambut Anwar Ibrahim Sore Ini

    Batal ke IPDN Jatinangor, Prabowo Akan Sambut Anwar Ibrahim Sore Ini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXII di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, hari ini. Namun Prabowo dikabarkan batal menghadiri acara tersebut.

    “Presiden awalnya diagendakan untuk memberikan arahan dan melakukan Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN. Namun, baru saja kami menerima informasi pembatalan kehadiran beliau,” kata Wamendagri Bima Arya kepada wartawan, Senin (28/7/2025).

    Bima Arya mengatakan Prabowo akan menjemput kedatangan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang diagendakan tiba di Jakarta sore ini. Menurutnya, perlu persiapan terkait agenda tersebut.

    “Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” kata Bima.

    Selain itu, kata Bima, Prabowo juga dijadwalkan agenda penting untuk melakukan koordinasi pemerintahan. Agenda itu akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

    (fca/idn)