Waskita Karya Bersama Danantara Serahkan 600 Huntara ke Pemkab Aceh Tamiang
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama Danantara melakukan serah terima 600 hunian sementara (huntara) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang, secara simbolis di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Penyerahan tersebut menandakan bahwa perseroan telah menyelesaikan pembangunan
huntara
sesuai target.
Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Managing Director Hubungan Antarlembaga Badan Pengelola Investasi (BPI)
Danantara
Rohan Hafas, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, serta Bupati
Aceh Tamiang
Armia Pahmi.
Selain itu, hadir pula Direktur Utama
Waskita Karya
Muhammad Hanugroho di lokasi dengan didampingi Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko.
Managing Director Hubungan Antarlembaga BPI Danantara Rohan Hafas mengatakan bahwa penyerahan huntara merupakan bagian dari komitmen Danantara Indonesia untuk menghadirkan hunian sementara yang layak dan aman.
Hunian tersebut juga ditujukan untuk mendukung pemulihan layanan dasar bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh.
“Pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi bergerak pada bagaimana hunian benar-benar memberi ruang bagi keluarga untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari,” ujar Rohan dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/1/2026).
Kolaborasi antara Danantara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya mendapat apresiasi dari pemerintah. Wamendagri Bima Arya menilai, sinergi ini menjadi contoh luar biasa yang dapat menginspirasi wilayah lain.
Sementara itu, di sela kegiatan serah terima, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengucapkan terima kasih atas percepatan pembangunan huntara. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah huntara ini menjadi hunian pertama yang mereka terima sejak bencana melanda.
“Kami akan distribusikan bertahap mulai 100 unit agar adaptasi berjalan mulus,” kata Armia.
Ia menyampaikan, ratusan keluarga dari Desa Sukajadi siap menempati sejumlah hunian yang sudah selesai dibangun pada tahap pertama. Daftar nama mereka juga telah ditempelkan di pintu setiap unit huntara.
Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan bahwa pembangunan huntara di Aceh Tamiang merupakan wujud kolaborasi Danantara, pemerintah, dan BUMN Karya dalam membantu pemulihan usai bencana yang terjadi beberapa waktu lalu.
Pria yang akrab disapa Oho itu menuturkan, pengerjaan huntara dipercepat agar dapat segera digunakan oleh masyarakat terdampak.
“Pembangunan huntara terus dilakukan selama 24 jam tanpa kenal lelah demi memulihkan kembali daerah Aceh. Dalam waktu enam hari, Waskita berhasil menyelesaikan puluhan rumah hunian,” jelas Oho.
Upaya tersebut, lanjut dia, membuktikan gerak cepat Waskita Karya sebagai garda terdepan dalam membantu saudara se-Tanah Air yang terdampak bencana.
Selain mengerjakan bangunan hunian berukuran 4,5 x 4,5 meter (m), Waskita Karya juga membangun unit fasilitas mandi cuci kakus (MCK), sistem pengolahan air limbah atau
sewage treatment plant
(STP), musala berukuran 9 x 13,5 m, dan tempat wudu seluas 6,6 × 13 m.
Kawasan huntara juga dilengkapi dapur umum seluas 8 x 19 m, bangunan toren, drainase
precast
, serta mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).
“Meski ini hunian sementara, namun Waskita tetap memperhatikan standar kelayakan dan kualitas bangunan. Huntara dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian darurat yang aman, dengan struktur kokoh serta utilitas dasar yang dirancang berfungsi saat ditempati,” kata Oho.
Waskita Karya berharap, warga yang menempati huntara merasa nyaman dan dapat mulai menjalani aktivitas sehari-hari seperti sedia kala.
Lebih lanjut, Oho menyampaikan bahwa perseroan juga membangun jalan pedestrian dan jalan akses di kawasan huntara. Tujuannya agar konektivitas masyarakat dan distribusi logistik dapat berjalan lancar.
Oho menegaskan, Waskita Karya terus berkomitmen mengawal pemulihan kawasan terdampak bencana, khususnya Aceh Tamiang, melalui penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, serta seluruh
stakeholder
, untuk membangkitkan wilayah tersebut.
Kini, Waskita juga tengah mengerjakan huntara di Aceh Utara mencakup wilayah Simpang Tiga, Tanjong Dalam Selatan, serta Leubok Meuku.
Rencananya, sebanyak 314 unit rumah akan dibangun untuk menyediakan tempat tinggal layak bagi masyarakat pada masa darurat usai bencana.
“Kami terus berdoa agar seluruh warga yang terkena bencana bisa segera pulih dan menata hidupnya kembali. Duka ini bukan hanya milik Aceh atau Sumatera, tapi dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Oho.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Bima Arya
-
/data/photo/2026/01/10/6961f6c298f11.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Waskita Karya Bersama Danantara Serahkan 600 Huntara ke Pemkab Aceh Tamiang
-

Pesan Bima Arya Saat Hadiri Serah Terima 600 Unit Huntara di Aceh Tamiang
Jakarta –
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan dua arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera dilakukan secara cepat dan melibatkan seluruh pihak.
Hal itu disampaikan saat menghadiri serah terima 600 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (8/1).
“Jadi, arahan Bapak Presiden adalah, satu, bergerak cepat. Dua, bergerak semua. Ini yang sekarang terjadi di sini, dalam waktu sekitar dua minggu berkolaborasi [dengan] BUMN Karya, membantu bersinergi bersama kepala daerah. Akhirnya bisa terwujud hunian sementara,” ucap Bima dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).
Bima mengapresiasi kerja cepat dan kolaborasi antara BUMN Karya, Danantara, dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan pembangunan huntara tersebut. Ia juga meminta Bupati Aceh Tamiang membangun sistem pengelolaan kawasan huntara, termasuk pengaturan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan transportasi, serta pembentukan RT/RW baru.
“Kami titip kepada Pak Bupati untuk membangun sistem di sini, karena akan perlu diatur nanti,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara (ASN) untuk bertugas di Aceh Tamiang. Mereka mendampingi Pemda dalam pemulihan berbagai sarana dan prasarana layanan publik, termasuk gedung pemerintahan dan sekolah.
“Apabila dibutuhkan nanti kami siap untuk juga mengaktivasi, mengawasi, memfasilitasi warga di hunian sementara ini agar tetap terlayani dengan baik,” ujarnya.
Kawasan huntara juga dilengkapi ruang komunal berupa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), dan dapur umum. Selama enam bulan, fasilitas listrik, gas, dan layanan internet disediakan secara gratis. Selain itu, tersedia pula tempat bermain anak, musala, serta fasilitas pendukung lainnya.
Secara keseluruhan, kawasan huntara tersebut telah memenuhi syarat sebagai sebuah permukiman baru sehingga warga diharapkan dapat beradaptasi selama masa pemulihan.
(akd/ega)
-

Danantara Serahkan 600 Unit Huntara untuk Warga Aceh Tamiang
Bisnis.com, TAMIANG – Pemerintah melalui Danantara menyerahkan 600 unit hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak bencana banjir besar Sumatra di Aceh Tamiang pada Kamis (8/1/2026) petang.
Serah terima hunian dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dan Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, kepada Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi. Bersama beberapa BUMN, PT Hutama Karya (Persero) berkolaborasi dan berkontribusi sebagai kontraktor pelaksana pembangunan huntara.
Wamendagri Bima Arya mengatakan keberadaan huntara merupakan wujud pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempercepat pemulihan pascabencana.
Sebanyak 600 unit huntara dikebut pengerjaannya di Aceh Tamiang agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali memiliki tempat tinggal layak dan beraktivitas.
“Arahan Bapak Presiden ada dua. Pertama, bergerak cepat. Kedua, bergerak semua. Inilah wujudnya saat ini, dalam waktu sekitar 2 minggu, BUMN Karya berkolaborasi dan bersinergi bersama Pemerintah Daerah untuk mewujudkan hunian sementara,” kata Arya Bima usai prosesi serah terima huntara di Aceh Tamiang, Kamis (8/1/2026).
Penyediaan hunian layak bagi korban bencana menjadi fokus pemerintah di samping pemulihan akses dan infrastruktur ke wilayah terdampak bencana.
Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, mengatakan 600 unit huntara di Aceh Tamiang ini merupakan tahap pertama yang selesai dibangun dalam kurun waktu dua minggu dan diserahterimakan kepada Pemda setempat.
Rohan menyebut Danantara dan BUMN Karya akan berkolaborasi untuk membangun 15.000 huntara bagi korban bencana Sumatra.
“Ini yang pertama, ada 600 unit. Nanti tanggal 15-16 [Januari baru akan mulai peninjauan lokasi huntara] di Pidie Jaya,” ujar Rohan.
Sebagai informasi, huntara bagi warga Aceh Tamiang didirikan di Kecamatan Karang Baru, Desa Kebun Tanjung Seumantoh, persis di pinggir jalan lintas Banda Aceh-Medan.
Dari pantauan di lapangan, huntara yang dibangun Danantara berbentuk seperti kamar-kamar yang berderet dengan ukuran masing-masing 20 meter persegi. Di dalam hunian, disediakan dua set tempat tidur, lemari pakaian, dan kipas angin.
Sementara kamar mandi, dapur, dan musala disediakan di sisi lain untuk dipakai bersama dengan perbandingan 1 kamar mandi untuk 5 unit huntara. Huntara juga dilengkapi dengan taman bermain anak, bangku-bangku tempat penghuni bercengkerama di setiap gang, serta pusat kesehatan.
“Selama menempati huntara, masyarakat juga bisa mengakses listrik, gas, dan wifi secara gratis,” tambah Rohan.
Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan Danantara yang berupaya mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di Aceh Tamiang.
Dia mengatakan masyarakatnya telah sebulan lebih tidur di tenda pengungsian sejak banjir menerjang pada 27 November 2025.
“Saya sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kepada Danantara yang telah membangun huntara ini. Dalam 2 minggu, bisa selesai 600 unit rumah. Tentu ini akan sangat membantu masyarakat,” ujar Armia.
Sementara itu, Direktur Operasional II PT Hutama Karya, Gunadi, menekankan bahwa pekerjaan konstruksi dalam penanganan pascabencana perlu menjaga mutu sekaligus fungsi, karena yang dinilai pada akhirnya adalah kenyamanan dan keselamatan keluarga yang menempati.
“Kami bersama-sama membangun hunian ini bukan sekadar unit, tetapi rumah yang aman dan layak untuk dihuni,” terang Gunadi dalam siaran pers.
Selain di Aceh Tamiang, lanjutnya, Hutama Karya juga merencanakan pembangunan Rumah Hunian Danantara di wilayah Aceh Timur, yakni di Kecamatan Simpang Ulim seluas 960 m² serta Kecamatan Julok seluas 495 m² dengan jumlah sekitar 45 unit hunian.
-

PKB Harap Retret Kedua Bahas Penanganan Lanjutan Pascabencana Sumatera
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menggelar retret kabinet kedua di Hambalang, Jawa Barat, hari ini. PKB berharap retret kedua ini bisa meningkatkan kekompakan kabinet.
“Hal ini tentu menjadi momen untuk saling memperkuat kekeluargaan kabinet. Harapannya tentu dengan retret ini akan membangun kekompakan kabinet,” ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).
Daniel menyebut retret adalah ajang untuk menyelaraskan visi kerja seluruh menteri dan wamen di awal tahun. Hal itu demi memastikan semua pihak bergerak sejalan dengan prioritas pemerintahan serta evaluasi kinerja tahun 2025.
“Kemudian melalui kegiatan ini dapat memperkuat program pro-rakyat Menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan, stabilitas harga, dan perlindungan sosial. Seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, UMKM,” katanya.
Lalu, Daniel juga berharap pemerintah nantinya bisa memprioritaskan penanganan pascabencana Sumatera dan Aceh. Menurutnya langkah terdekat yang dapat dilakukan yakni pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Retret Hambalang
Sebelumnya, Presiden Prabowo bakal kembali menggelar retret kabinet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret yang dijadwalkan pada Selasa (6/1) bakal menjadi yang kedua kalinya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Wamendagri Bima Arya mengonfirmasi hal tersebut. Bima menyebut retret digelar selama satu hari besok.
“Ya betul, undangan untuk besok aja untuk seluruh anggota dan kabinet,” kata Bima saat dikonfirmasi, Senin (5/1).
Bima mengatakan, seperti retret pertama, akan ada dresscode khusus. Ia menyebut seluruh anggota kabinet diminta memakai seragam safari.
“Cokelat muda (khaki),” ujar Bima.
(azh/jbr)
-

Walkot-Kapolresta Kunjungi Gereja di Kota Bogor, Pastikan Natal Berjalan Aman
Jakarta –
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar patroli gabungan ke sejumlah gereja di Kota Bogor. Patroli untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah Natal.
Pantauan detikcom, Rabu (24/12/2025) malam, para pimpinan institusi di Kota Bogor awalnya mengunjungi gereja Katedral di Jl Kapten Muslihat, Kota Bogor. Mereka disambut sejumlah pengurus dan jemaat gereja yang sudah bersiap melaksanakan ibadah Natal.
Hadir dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Gan Gan Rusgandara, Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prastetyo, Dandenpom III/1 Bogor Letkol CPM Anggi Wahyu Hardiyanto, dan Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil.
Usai memberi sambutan dan ucapan selamat, Dedie A Rachim bersama para pimpinan Kota Bogor lainnya, mengunjungi Gereja Zebaoth di Jl Juanda dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jl Pengadilan Kota Bogor. Rombongan kemudian menggelar pengecekan ke sejumlah pos pengamanan (Pospam) di Kota Bogor.
Dedie menyebut, pelaksanaan ibadah natal malam ini berjalan aman berkat kolaborasi bersama TNI dan Polri.
“Ya malam hari ini, sudah menjadi tradisi dari pemerintah Kota Bogor bersama jajaran forkopimda plus. Kami melaksanakan patroli keamanan menjelang atau dalam rangka perayaan natal. Jadi kami melihat situasi kondisi kota bogor yang relatif aman berkat kerja keras Pak Kapolresta, Pak Dandim, Pak Dandenpom dan seluruh jajaran TNI dan Polri,” kata Dedie di Gereja Zebaoth.
Dedie berharap toleransi antar umat beragama terus terjaga. Sehingga, katanya, dapat saling bersinergi dan kolaborasi dalam membangun Kota Bogor.
“Kami juga mengucapkan selamat, mudah-mudahan tingkat toleransi di Kota Bogor semakin meningkat. Karena sinergi, kolaborasi antar umat beragama menjadi kunci, bagaimana pembangunan ke depan menjadi lebih baik,” kata Dedie.
(sol/whn)
-

Pemkot Bogor & INKA Segera Uji Coba Trem Perkotaan di Sekitar Stasiun Bogor
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kota Bogor bersama PT Industri Kereta Api (INKA) bakal segera melakukan uji coba trem perkotaan di jalur sekitar Stasiun Bogor dan alun-alun, sebelumnya nantinya dikembangkan menjadi jalur yang lebih panjang.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menegaskan komitmennya dalam menghadirkan transportasi publik masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, usai menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkot Bogor dan INKA terkait rencana pengembangan sistem transportasi massal berbasis trem di Kota Bogor.
Dedie Rachim menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan momentum penting setelah melalui proses panjang dalam upaya menghadirkan moda transportasi modern dan ramah lingkungan di Kota Bogor.
“Dalam MoU yang tadi ditandatangani, rencana uji coba akan dilakukan di Kota Bogor. Harapannya PT INKA dapat melihat apa saja hal-hal yang harus dikembangkan secara teknologi,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (14/12/2025).
Dedie menjelaskan, MoU antara PT INKA dan PT Transpakuan Bogor mencakup rencana uji coba trem yang akan dimulai pada rute awal sekitar Stasiun Bogor dan Alun-alun Kota Bogor, sebelum nantinya dikembangkan menuju koridor satu sepanjang 7–8 kilometer.
Sebagai informasi, trem yang dikembangkan PT INKA memiliki kandungan lokal lebih dari 60%, menggunakan teknologi baterai tanpa katenari, serta memiliki sistem pengisian daya modern yang akan membuat operasional transportasi publik lebih efisien.
“Teknologinya mumpuni, tanpa harus memakai catenary atau kabel atas, dan sistem charging-nya sangat modern. Dengan begitu, biaya operasional bisa jauh lebih hemat dan tidak membebani pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai pengguna transportasi publik masa depan ini,” kata Dedie.
Sebagai tahap awal uji coba, Pemkot Bogor akan menyiapkan lintasan sepanjang kurang lebih 450 meter yang ditempatkan di area strategis.
Dedie Rachim juga menyampaikan bahwa Pemkot Bogor akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk melihat kemungkinan perluasan lintasan uji coba di sekitar Kebun Raya Bogor.
Tujuannya, agar masyarakat bisa teredukasi dan terbiasa bahwa trem perkotaan adalah solusi transportasi publik masa depan yang ramah lingkungan, efisien, dan tidak mahal.
Dirinya memastikan bahwa aspek infrastruktur telah diperhitungkan, termasuk memastikan kemampuan jembatan Otista dan Jalak Harupat untuk menopang beban trem yang memiliki bobot serupa kendaraan roda empat besar.
Meski demikian, Dedie belum menyampaikan terkait kapan waktu uji coba akan dilakukan.
Adapun, pemanfaatan trem milik INKA di Kota Bogor ini sebelumnya telah dibahas sejak 2020. Sementara prototipe yang INKA kembangkan sejak 2018 ini telah diuji coba di Solo dan Kediri,
Direktur Utama PT INKA Eko Purwanto menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan uji coba dan pengembangan trem di Kota Bogor.
“Ini trem baterai ya, jadi teknologi ini sudah kami miliki. Tinggal kami kembangkan dengan engineer Indonesia. Semuanya dikerjakan oleh anak-anak bangsa,” ucapnya.
-
/data/photo/2025/12/13/693ceb0dcc800.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Canda Pramono: Mudah-mudahan Transjakarta Enggak Diminta Sampai Bandung Megapolitan
Canda Pramono: Mudah-mudahan Transjakarta Enggak Diminta Sampai Bandung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melontarkan candaan dengan berharap agar tak ada pemintaan untuk memperpanjang layanan Transjabodetabek hingga Bandung.
Gurauan ini disampaikan Pramono merespons permintaan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang meminta pengembangan rute
Transjabodetabek
, yaitu rute Ciawi menuju kawasan SCBD atau Semanggi serta Bubulak menuju Sudirman.
“Mengenai TransJakarta diminta sampai Ciawi. Ya mudah-mudahan enggak diminta sampai Bandung,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Sebelumnya,
Pemkot Bogor
mengusulkan penambahan dua koridor Transjabodetabek, yakni rute Ciawi menuju kawasan SCBD atau Semanggi serta Bubulak menuju Sudirman.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bogor
Dedie Rachim
dalam Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (29/10/2025).
“Dua koridor yang diusulkan adalah Ciawi ke SCBD atau Semanggi dan Bubulak ke Sudirman,” ujar Dedie dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Sabtu (13/12/2025).
Dedie menyebutkan, usulan tersebut dilatarbelakangi tingginya mobilitas warga Bogor yang setiap hari beraktivitas ke Jakarta.
Saat ini, Transjabodetabek koridor P11 rute Botani Square–Blok M tercatat melayani hampir 6.000 penumpang per hari sejak awal beroperasi.
Menurut Dedie, angka tersebut menjadi indikator kuat bahwa masyarakat membutuhkan moda transportasi publik yang nyaman, terintegrasi, dan menjangkau langsung pusat-pusat aktivitas di Jakarta.
Dedie pun menekankan pentingnya sinergi antardaerah dalam mewujudkan sistem transportasi terintegrasi dan terpadu di kawasan Jabodetabek.
“Kami meminta Gubernur DKI Jakarta untuk menambah dua koridor TransJabodetabek dari sekarang 1 koridor Botani ke Blok M – PP yang pengguna harian sudah di angka 6.000 penumpang per hari,” lanjut dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/04/693137aad5425.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati! Nasional 8 Desember 2025
Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mengomentari Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah di tengah kondisi bencana banjir Sumatera, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh kepala daerah agar memberikan empati terhadap warganya.
“Untuk bupati, harusnya semua kepala daerah punya empati. Namun Pak Dasco mau menambahkan,” ujar Puan saat ditemui di Gedung
DPR
RI, Senin (8/12/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa partai telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Secara kelembagaan, kata Dasco, Gerindra mengusulkan agar Kemendagri tidak hanya memeriksa Mirwan, tetapi langsung menjatuhkan
sanksi pemberhentian
sementara.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Mendagri untuk penerapan UU 24 Tahun 2014 tidak hanya diperiksa, tapi kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara,” tegas Dasco.
Ketua Harian Partai Gerindra itu pun mendorong agar Kemendagri segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt)
Bupati Aceh Selatan
, menggantikan Mirwan.
“Dan ditunjuk PLT dalam menjalankan tugas-tugas agar lebih maksimal dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Mirwan sebelumnya menjadi polemik setelah tetap berangkat umrah ketika Aceh Selatan mengalami bencana yang berdampak pada ribuan warga.
Kepergiannya pun diketahui belum mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri.
“Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada
Kompas.com
, Jumat (5/12/2025).
Kemendagri telah mengirim tim Inspektorat Jenderal untuk memeriksa Mirwan setelah dia kembali ke Indonesia.
“Sanksi yang diberikan akan sangat ditentukan oleh fakta dan data dari hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujar Bima Arya, Senin (8/12/2025).
Sebelumnya, Mirwan juga sempat menerbitkan surat pernyataan ketidaksanggupan menangani
bencana banjir
dan longsor di wilayah pada 27 November 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/20/691eeaf32a1e6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mahkamah Partai Gerindra Bakal Sidang Bupati Aceh Selatan, Janji Beri Sanksi Terberat Nasional 8 Desember 2025
Mahkamah Partai Gerindra Bakal Sidang Bupati Aceh Selatan, Janji Beri Sanksi Terberat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mahkamah Partai Gerindra memastikan akan segera menggelar sidang etik terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang kini tengah menjadi sorotan usai pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor.
Ketua Mahkamah
Partai GerindraHabiburokhman
menegaskan, sanksi terberat siap dijatuhkan kepada Mirwan jika terdapat pelanggaran prinsip organisasi.
“Kita akan sidang segera. Diberikan sanksi terberat,” ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (8/12/2025).
Habiburokhman menerangkan, Gerindra sebenarnya telah menjatuhkan sanksi kepada Mirwan.
Namun, pihaknya tetap melakukan evaluasi mengenai perlu atau tidaknya persidangan lanjutan sebelum keputusan final diumumkan.
“Sebetulnya kan sanksinya sudah, ya. Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang, ya. Tapi sanksinya sudah sangat keras dari Pak Sugiono disampaikan. Kita mau cek lagi apakah perlu disidang lagi. Kemungkinan besar apa, akan kita rapat MKD Mahkamah Partai lalu putusan nanti kita update,” tutur Habiburokhman.
Ketika ditanya kemungkinan Mirwan dipecat dari partai, Habiburokhman menegaskan bahwa Mirwan telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
“Iya, itu kan sudah dipecat (dari jabatan Ketua DPC Gerindra),” jawabnya.
Namun, dia tidak memberikan jawaban saat ditanya kembali apakah Mirwan akan dipecat dari status keanggotaan partai.
Mirwan tengah disorot publik karena ia berangkat umrah ketika Aceh Selatan dilandan bencana banjir dan longsor yang berdampak pada ribuan warga.
Kepergian Mirwan juga tidak mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
“Sanksi yang diberikan akan sangat ditentukan oleh fakta dan data dari hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Senin (8/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/06/6933755ed361a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kata Wamendagri dan Komisi II soal Potensi Sanksi Pemberhentian Bupati Aceh Selatan Nasional 8 Desember 2025
Kata Wamendagri dan Komisi II soal Potensi Sanksi Pemberhentian Bupati Aceh Selatan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Potensi sanksi menunggu Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang menjalankan ibadah umrah tanpa izin, saat daerahnya terdampak banjir dan longsong.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sudah angkat bicara soal peluan disanksinya Mirwan.
Bima menjelaskan, sanksi kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Jika pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri menemukan pelanggaran kewajiban maupun larangan dari Mirwan, maka inspektorat merekomendasikan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah.
“Sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin Inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap, yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu. Jadi mari kita tunggu dulu hasil pemeriksaan terhadap Bupati
Aceh Selatan
,” ujar Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Bima menegaskan, Mirwan yang meninggalkan daerahnya yang tengah terdampak bencana melakukan kesalahan fatal akibat tindakannya.
“Ya tentu (kesalahan fatal). Ya, (kesalahan fatal),” ujar Bima.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pemberian sanksi terhadap Mirwan merupakan kewenangan Kemendagri.
“Pantas atau tidak pantas kita tunggu hasil dari Irjen. Jadi biar kita semua basisnya adalah evidensi dan objektivitas,” ujar Rifqi di Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Saya nggak boleh mengomentari karena saya memegang teguh evidensi,” sambungnya.
Ia menjelaskan, sanksi pencopotan atau pemberhentian kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Namun, Rifqi menjelaskan bahwa kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat.
Sehingga pengawasan terhadap kepala daerah melibatkan DPRD sebagai representasi rakyat di daerah.
Jika Kemendagri memberikan sanksi terkait keberangkatan Mirwan ke Tanah Suci tidak sesuai prosedur, proses politik di DPRD Aceh Selatandinilainya juga akan ikut bergulir.
“Kalau nanti Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi atas keberangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur dan menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan, saya yakin proses politiknya juga akan berjalan di Aceh Selatan,” ujar Rifqi.
ANTARA/Risky Hardian Saputra Bupati Aceh Selatan Mirwan.
Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) mengatur sanksi terkait kepala daerah yang ke luar negeri tanpa izin.
Dalam Pasal 76 ayat (1) i UU 23/2014 dijelaskan, ”
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri
.”
Selanjutnya dalam Pasal 77 ayat 2 UU 23/2014, kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa izin bisa dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan.
”
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota
,” bunyi Pasal 77 ayat (2).
Selanjutnya dalam Pasal 79 diatur bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan oleh sembilan penyebab, yakni:
Adapun pemberhentian kepala daerah harus dimulai dari rapat paripurna DPRD yang minimal dihadiri 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 peserta rapat.
Setelah itu, keputusan dari rapat paripurna DPRD diusulkan ke Mahkamah Agung (MA) sebelum diambil keputusan.
”
Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final
,” bunyi Pasal 80 Ayat 1 huruf C.
(Reporter: Tria Sutrisna | Editor: Ardito Ramadhan)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.