Xcloud.id

Tag: Bhima Yudhistira

  • ‘Serangan Pesona’ China Akan Ubah Peta Asia Tenggara? Gimana Posisi RI?

    ‘Serangan Pesona’ China Akan Ubah Peta Asia Tenggara? Gimana Posisi RI?

    Jakarta –

    Saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pertama kali menerapkan tarif impor terhadap China pada 2017, negara-negara Asia Tenggara diuntungkan. Saat itu, banyak perusahaan manufaktur berpindah ke Vietnam, Kamboja, dan negara-negara tetangga lainnya.

    Strategi yang dikenal sebagai China Plus One ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China sambil mendukung visi Washington menjauhkan diri dari ekonomi China.

    Namun, kebijakan tarif Trump edisi kedua justru berbalik arah.

    Vietnam dan Kamboja dikenakan tarif tinggi, masing-masing sebesar 46% dan 49%. Sementara Indonesia dikenakan 32%, dan Malaysia 24%.

    Meskipun ada penundaan penerapan selama 90 hari, negara-negara yang sebelumnya menanggapi seruan AS untuk diversifikasi sekarang malah dicap “pengelak tarif”.

    China memanfaatkan momen ini dengan melakukan “serangan pesona” yang terencana. Dalam kunjungan regionalnya, Presiden China Xi Jinping mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk “bersama-sama melawan proteksionisme.”

    Xi juga menjanjikan peningkatan impor Indonesia dan membangun citra China sebagai “pembela globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas” di tengah ketidakpastian global.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Chong menambahkan bahwa kini kawasan ini makin dekat dengan China. Di sisi lain, sikap Trump secara signifikan merusak kredibilitas AS. Imbasnya, reputasi Xi Jinping meningkat “tanpa perlu bersusah payah”.

    “Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah China dapat diandalkan? Negara-negara Asia Tenggara membutuhkan investasi dan pasar dari China.”

    “Walaupun Xi Jinping sudah menjanjikan banyak hal, apakah China benar-benar mampu memenuhinya? Apalagi mengingat tantangan domestik dan perlambatan ekonomi yang dihadapi negara itu.”

    Ketergantungan ekonomi timbal balik

    Dengan populasi sebesar 680 juta penduduk dan memiliki status sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia, posisi ASEAN begitu vital dalam rantai pasokan global.

    Kawasan ini memproduksi semikonduktor untuk Intel, ponsel pintar untuk Samsung, dan sepatu olahraga untuk Nike.

    Sejak perang dagang AS-China yang pertama, ASEAN menarik investasi manufaktur global yang masif.

    Seorang pengendara sepeda motor melintas di depan sebuah toko bertuliskan ‘Made in Vietnam’ di jalanan Hanoi, Vietnam, pada 3 April 2025. (EPA)

    “Dalam banyak hal, China adalah pesaing sekaligus mitra ekonomi bagi negara-negara Asia Tenggara,” ujar Susannah Patton, direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, Australia.

    Antara 2018 hingga 2022, perusahaan-perusahaan AS menyumbang 25% dari investasi manufaktur di ASEAN, jauh melampaui Jepang (11%) dan Uni Eropa (10%).

    Pangsa pasar China tumbuh dengan cepat tetapi masih di sekitar 8%.

    Di sisi lain, para pakar percaya angka sebenarnya lebih tinggi karena investasi yang disalurkan melalui Hong Kong dan entitas luar negeri.

    Presiden AS Trump mengumumkan tarif baru pada Hari Pembebasan AS di Washington pada tanggal 2 April 2025. (EPA)

    Aturan tarif baru AS mengancam strategi China Plus One sehingga negara-negara ASEAN berupaya meningkatkan investasi dari China.

    Akan tetapi, tantangan ekonomi yang dihadapi China berpotensi menghambat ekspektasi ini.

    Kesulitan yang dialami perusahaan-perusahaan tenaga surya China telah mengurangi penanaman investasi luar negeri (outbound investment) ke ASEAN pada 2024 silam, dan masalah serupa mulai muncul di sektor otomotif dan konsumen.

    Beijing bahkan mungkin akan semakin membatasi investasi asing untuk melindungi lapangan kerja di sektor manufaktur dalam negeri.

    China saat ini tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah dan peningkatan angka pengangguran.

    Langkah diplomasi China untuk menunjukkan niat Baik

    Selain masalah ekonomi, ketegangan geopolitik tetap menjadi isu laten yang terus membayangi.

    “China dan negara-negara ASEAN adalah tetangga,. Dengan kata lain: saling bergantung, tetapi ada juga banyak gesekan,” jelas Profesor Ian Chong.

    Sengketa wilayah masih menjadi faktor krusial, terutama di Laut China Selatan. Seperti diketahui, klaim tegas China tumpang tindih dengan klaim Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

    Di sisi lain, mobilisasi komunitas etnis Tionghoa di negara-negara ASEAN oleh Beijing juga menimbulkan sensitivitas.

    Bagi negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, perlakuan China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang menjadi poin pertikaian lainnya.

    ReutersPresiden Vietnam Luong Cuong dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Istana Kepresidenan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 15 April 2025.

    Risiko meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan dan Laut China Selatan juga menjadi kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara.

    Kedua perairan itu merupakan jalur perdagangan penting bagi Asia Tenggara. Konflik apa pun di wilayah ini dapat mengganggu rantai pasokan global dan berdampak parah pada ekonomi ASEAN.

    “Negara-negara Asia Tenggara ingin berelasi dengan China tetapi tetap berhati-hati,” kata Chong.

    “Mereka sangat menyadari risiko yang dapat ditimbulkan tindakan militer Beijing terhadap stabilitas dan kemakmuran mereka.”

    China menyadari dinamika regional ini.

    Dalam kunjungannya ke Vietnam, Xi menekankan perjuangan bersama melawan kolonialisme. Tetapi dia menghindari topik sensitif seperti Perang Sino-Vietnam 1979 atau sengketa yang sedang berlangsung di Laut China Selatan.

    “Dibandingkan dengan pendekatan garis keras China terhadap Filipina, pendekatannya terhadap Vietnam relatif lebih akomodatif,” kata Carlyle Thayer, Profesor Emeritus di University of New South Wales, Australia.

    Baca juga:

    Di Kamboja, keseimbangan yang rumit lainnya terlihat jelas.

    Diskusi tentang ekspansi Pangkalan Angkatan Laut Ream Kamboja yang kontroversial dan didanai oleh China diminimalisir selama kunjungan Xi.

    Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengadakan upacara peresmian pangkalan tersebut sebelum kedatangan Xi. Dia menekankan bahwa fasilitas itu tetap berada di bawah kendali Kamboja.

    “Langkah yang disengaja ini menyoroti keinginan China untuk mempertahankan niat baik di kawasan,” kata Thayer.

    “Keputusan untuk mengadakan peresmian sebelum kunjungan Xi patut dicatat. Ini meredakan kekhawatiran internasional seraya melindungi kepentingan Vietnam.”

    Pergeseran keseimbangan regional

    Meski terus mendekati negara-negara tetangganya, China dengan tegas menyatakan “secara kukuh menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China.

    Jika ini terjadi, China tidak akan pernah menerimanya dan akan dengan tegas mengambil tindakan balasan.”

    Sementara Trump mengatakan bahwa lebih dari 70 negara telah menghubungi AS untuk memulai negosiasi sejak tarif diumumkan.

    Dengan kata lain, ini adalah situasi yang menantang bagi banyak negara di Asia Tenggara.

    ReutersOrang-orang berjalan melewati gerbang pabrik Samsung Electro-Mechanics, setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif 46 persen pada Vietnam, di provinsi Thai Nguyen, Vietnam, 9 April 2025.

    “Vietnam tidak dapat mencegah pemerintahan Trump yang merusak hukum internasional, perdagangan bebas, multilateralisme, dan globalisasi,” kata Carl Thayer dari University of New South Wales.

    “Vietnam juga tidak dapat mengubah geografinya.”

    Profesor Thayer mengatakan bahwa Vietnam juga harus mencari pasar baru di Timur Tengah dan MERCOSURblok ekonomi regional di Amerika Selatan.

    Adapun Malaysia relatif “menang” karena tingkat tarif relatif lebih rendah yaitu 24%. Situasi ini membuat Malaysia diminati bisnis-bisnis yang ingin berpindah dari negara-negara dengan tarif lebih tinggi.

    Media sosial China ramai dengan diskusi tentang relokasi pabrik ke Malaysia. Populasi etnis Tionghoa yang besar di negara itu dinilai mempermudah transisi bisnis.

    Menjaga keseimbangan

    Vietnam mempraktikkan apa yang mereka sebut sebagai “diplomasi bambu.”

    Istilah ini pertama kali dicetuskan mantan pemimpin Nguyen Phu Trong pada 2016 untuk menggambarkan pendekatan Vietnam dalam menyikapi politik kekuatan-kekuatan besar dunia.

    Layaknya bambu, Vietnam tetap teguh pada kepentingan intinya, tetapi lentur ketika menghadapi tekanan dari dua kekuatan utama: China dan AS.

    Pendekatan ini mencerminkan prinsip “non-blok” ASEAN yang sudah menjadi dasar diplomasi kawasan ini sejak Perang Dingin.

    Saham-saham Vietnam anjlok di tengah kekhawatiran atas tarif AS, Hanoi pada 8 April 2025. (EPA)

    “Vietnam secara umum berhasil dalam aksi menjaga keseimbangan ini. ‘Diplomasi bambu’ mereka menjadi maskot strategi kehati-hatian Asia,” jelas Alexander L. Vuving, profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies.

    “Namun, tali yang harus mereka pijak kini terasa semakin tipis untuk dilalui.”

    Lebih lanjut, Profesor Vuving menilai Vietnam sadar bahwa akan tiba saatnya dimana mereka harus berpihak di tengah persaingan kekuatan besar.

    “Namun, karena ini adalah hal terakhir yang ingin dilakukan Vietnam, mereka tidak pernah benar-benar mempersiapkan diri. Sekarang, saat itu telah tiba, dan mereka kaget.”

    EPAPara pekerja mengemasi sepatu dan tas di pabrik sepatu dan tas wanita Patris di Bogor, Indonesia, 14 April 2025. Alas kaki merupakan komoditas ekspor terbesar ketiga Indonesia ke Amerika Serikat.

    Indonesia pun menghadapi tantangan serupa meski sampai sekarang masih mempertahankan sikap netral.

    Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyatakan bahwa Indonesia akan terus berjuang untuk mandiri dan berkembang, terlepas dari tantangan pasar global.

    “Kita tidak akan pernah mengemis,” tegasnya.

    Akan tetapi, ketergantungan ekonomi Indonesia yang terus meningkat ke China memperumit situasinya.

    “Sepertinya tidak mungkin [bagi Indonesia untuk tetap netral]. Pada 2024, impor Indonesia dari China melonjak 33% dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

    “Ini berarti, apa pun yang terjadi nanti, Indonesia akan semakin bergantung pada China dan makin dekat dengan BRICS.’”

    Melangkah melampaui pilihan biner AS-China

    Profesor Thayer menyimpulkan bahwa ada empat strategi umum untuk menghadapi situasi AS-China ini: penyeimbangan, mengikuti arus, “berjalan di atas tali”, dan netralitas.

    Negara-negara dapat beralih di antara berbagai strategi ini sesuai dengan kepentingan masing-masing

    Dia mencontohkan Filipina sebagai contoh paling menonjol di Asia Tenggara dalam strategi penyeimbangan kekuatan; negara itu bersekutu dengan AS pada 1951 untuk melindungi diri dari China yang komunis.

    Strategi “mengikuti arus” adalah ketika negara yang lebih lemah memilih untuk berpihak pada negara yang lebih kuat untuk menghindari konflik atau dengan harapan mendapatkan dukungan.

    Dengan kedekatan hubungan mereka dengan China, baik Myanmar, Kamboja, maupun Laos, adalah contoh-contoh tipikal di Asia Tenggara.

    Malaysia dan Vietnam adalah dua contoh paling menonjol di Asia Tenggara yang telah berhasil menerapkan strategi “hedging”, yaitu ketika negara kecil menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan secara bersamaan untuk menyeimbangkan pengaruh rival-rival yang lebih besar.

    Sementara negara-negara seperti India dan Indonesia telah mengikuti prinsip non-blok.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Konferensi Investasi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, 8 April 2025. (Reuters)

    ASEAN berusaha untuk menampilkan front persatuan dalam menghadapi tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang memimpin ASEAN tahun ini, mengatakan bahwa negaranya akan “memimpin upaya untuk menampilkan front regional yang bersatu” dan memastikan “suara kolektif ASEAN didengar dengan jelas dan tegas di panggung internasional.”

    Dr. Peng Nian, Direktur Pusat Penelitian Studi Asia di Hong Kong, melihat munculnya strategi yang lebih bernuansa.

    “Negara-negara Asia Tenggara semakin melihat melampaui pilihan biner AS-China. Mereka mendiversifikasi kemitraan ekonomi ke arah Eropa dan pasar-pasar lain untuk mengurangi ketergantungan pada salah satu negara adidaya.”

    Lihat juga Video ‘Kala Astronaut Shenzhou-20 China Tiba di Stasiun Luar Angkasa’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • NTV Insight Bahas Dampak Tarif Impor Baru AS terhadap Bisnis Indonesia

    NTV Insight Bahas Dampak Tarif Impor Baru AS terhadap Bisnis Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Nusantara TV akan menggelar forum diskusi ekonomi bertajuk NTV Insight untuk membahas dampak kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat terhadap kelangsungan bisnis dan ekonomi Indonesia. Konferensi bertema “Peluang Bisnis Indonesia Menghadapi Perang Tarif Trump” ini akan berlangsung di Nusantara Ballroom, NT Tower, Jakarta, pada 30 April 2025.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan aturan bea impor baru pada awal April 2025, menetapkan tarif timbal balik sebesar 10 persen untuk semua negara dan tarif khusus untuk masing-masing negara. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, sementara tarif impor untuk tekstil Indonesia mencapai 47 persen.

    Presiden Direktur Nusantara TV Don Bosco Selamun mengatakan NTV Insight dirancang sebagai forum bagi pelaku bisnis dan pengambil kebijakan untuk membahas isu-isu strategis, termasuk kebijakan tarif impor baru AS. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan kolaborasi erat lintas sektor yang bisa memberikan solusi menghadapi dinamika ini,” kata Don.

    Data tahun 2024 mencatat ekspor Indonesia ke AS mencapai USD26,3 miliar, sedangkan nilai impor dari AS sebesar USD11,9 miliar. Kebijakan tarif baru ini diperkirakan menurunkan daya tarik produk Indonesia akibat kenaikan harga di pasar AS. Kondisi ini diperparah oleh penurunan kinerja industri domestik, di mana dalam dua tahun terakhir 60 perusahaan manufaktur tutup dan ribuan tenaga kerja kehilangan pekerjaan.

    Pemberlakuan tarif baru ini diperkirakan berdampak serius terhadap bisnis dan industri dalam negeri. Sejumlah komoditas strategis yang terdampak antara lain kelapa sawit, tekstil, alas kaki, perlengkapan elektronik, dan produk perikanan. Dampak negatif juga dirasakan pada impor bahan mineral, minyak, peralatan mekanis, hingga pakan ternak.

    Konferensi NTV Insight akan membahas tiga topik utama, yakni masa depan bisnis ekspor Indonesia, tantangan industri sawit nasional, dan industri peternakan Indonesia. “Kebijakan AS ini sudah berjalan, kita harus duduk bersama dan segera mencari solusi peluang bisnis apa yang bisa dikembangkan Indonesia ke depan di tengah dinamika perang dagang ini,” ujar Don.

    Sejumlah pembicara dari berbagai sektor akan hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Dari asosiasi industri hadir Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Benny Soetrisno, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Eddy Martono, dan Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan Kadin Indonesia Cecep Muhammad Wahyudin.

    CEO Oxytane Mitra Indonesia Syofi Raharja, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia Teguh Boediyana, Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, serta ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga dijadwalkan menjadi pembicara.

    Forum ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam menguatkan strategi daya saing produk nasional, memperluas diversifikasi pasar ekspor, serta mendorong sinergi antara pemerintah dan pengusaha dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. [beq]

  • Kinerja Manufaktur Kian Suram Imbas Tarif Trump? Ini Saran Ekonom

    Kinerja Manufaktur Kian Suram Imbas Tarif Trump? Ini Saran Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai pelambatan pertumbuhan lapangan usaha industri yang terjadi sejak 2023. Apalagi, ada potensi semakin tertekan oleh kebijakan Trump. 

    Selain itu, tidak sedikit industri yang telah mengambil langkah efisiensi biaya produksi dan logistik. Sayangnya hal tersebut tidak cukup bahkan sebagian sudah melakukan efisiensi tenaga kerja alias pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Bhima mengkhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada berlanjutnya penurunan daya beli dan mempersempit pengalihan pasar ekspor yang terimbas perang dagang ke pasar domestik. 

    “Di satu sisi persaingan dengan impor barang jadi makin ketat. Solusinya adalah mempercepat realisasi investasi di sektor padat karya terutama pakaian jadi, tekstil, dan furnitur,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Bhima menuturkan bahwa Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI BI) memang memberikan sinyal adanya perlambatan kinerja pada sektor tesktil dan furnitur pada kuartal I/2025 maupun kuartal II/2025, 

    Bank Dunia atau World Bank dalam laporan Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025 meramalkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor industri hanya mencapai 3,8% pada 2025, lebih rendah dari estimasi 2024 yang sebesar 5,2%. 

    Di mana ketidakpastian kebijakan perdagangan, melemahnya harga komoditas, dan ketidakpastian kebijakan dalam negeri dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, yakni Industri tumbuh 4,43% pada 2024 (angka sangat sementara). Lebih rendah dari 4,64% pada 2023, maupun 4,89% pada 2022.

    Pemerintah sendiri mencanangkan target pertumbuhan industri manufaktur nasional sebagai motor penggerak ekonomi sebesar 7,29% untuk tahun ini. Artinya, terdapat gap 3,49% terhadap proyeksi lembaga internasional. 

    Untuk itu, Bhima meminta pemerintah agar membantu sektor industri dengan mencegah masuknya barang impor yang memiliki substitusi lokal. 

    Pencegahan tersebut salah satunya dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. 

    Sementara langkah insentif bagi industri berupa diskon tarif listrik dan pajak dapat diberikan untuk meringankan input produksi. Misalnya, perluasan kategori Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP) diperluas ke berbagai sektor.

    Saat ini, insentif PPh tersebut hanya diberikan kepada karyawan dengan penghasilan maksimal Rp10 juta dan bekerja di sektor padat karya. 

    Bukan hanya soal PHK dan daya beli, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus turut mengkhawatirkan penurunan ekspor produk dari hasil hilirisasi.  

    Bagi fiskal negara, penerimaan pajak dari industri juga terancam menurun akibat lesunya produksi. Di samping daya beli, akses dan kepastian pasar yang penting diperlukan industri ini juga sedang tertekan. 

    Heri melihat faktor-faktor lain seperti input produksi industri turut dalam kondisi yang kurang kompetitif, termasuk biaya energi, logistik, dan perpajakan.

    “Berbagai faktor pendukung yg memengaruhi industri sedang dalam kondisi yang kurang mendukung,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025)

  • Hari Ini Bank Indonesia Bakal Tahan Suku Bunga di Level 5,75 Persen, Ini Alasannya – Halaman all

    Hari Ini Bank Indonesia Bakal Tahan Suku Bunga di Level 5,75 Persen, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga BI-Rate di level 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2025.

    “Proyeksi masih dipertahankan BI 7 DDR di level 5,75 persen,” kata Bhima dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

    “Faktornya pelemahan kurs rupiah sejauh ini masih bisa ditahan dengan cadangan devisa. Per maret 2025 cadev masih 157 miliar dolar AS, atau masih cukup untuk intervensi tanpa naikkan suku bunga,” imbuh dia.

    Bhima menyebut, BI masih akan menjaga suku bunga sebagai stimulus di sektor riil agar tidak terjadi kenaikan beban bunga pinjaman baik kredit usaha maupun kredit konsumsi. 

    Meski begitu, menurutnya Bank Indonesia perlu memperhatikan nilai tukar rupiah yang masih berisiko tertekan. Terutama pada musim pembagian dividen karena ada repatriasi dana keluar negeri. 

    “Investor asing setelah mendapat dividen cenderung mentransfer kembali ke negara asalnya. Kemudian perlu diperhatikan puncak pembayaran utang pemerintah yang jatuh tempo rentan menurunkan cadangan devisa,” ungkap dia.

    Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan BI akan menahan suku bunga acuan di level 5,75 persen.

    “BI diperkirakan akan mempertahankan BI-rate pada level 5,75 persen,” kata Josua dalam keterangannya.

    Menurut Josua, hal tersebut mengindikasikan kebijakan moneter yang pro-stability. Kemudian mempertimbangkan BI mengutamakan stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global yang tinggi akibat perang dagang, tekanan inflasi dari kebijakan tarif AS, serta volatilitas pasar keuangan internasional.

    “Dengan mempertahankan suku bunga tetap di level 5.75 persen, BI berupaya menjaga daya tarik aset dalam negeri, sehingga mencegah capital outflow yang berpotensi memperlemah Rupiah secara signifikan,” ucap dia.

    “Dalam jangka pendek dan menengah, ketidakpastian global masih cukup tinggi, sehingga mendorong investor untuk mengambil sikap menghindari risiko dan mengalihkan modal mereka ke aset-aset yang lebih aman (safe haven),” sambungnya.

    Selain itu, kondisi defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia yang berpotensi melebar karena agenda pemerintah yang pro-pertumbuhan dan peningkatan impor. 

    “Pemangkasan suku bunga berisiko memperbesar tekanan defisit transaksi berjalan dan melemahkan stabilitas eksternal, terutama ketika ekspor terancam melemah akibat perang tarif global,” ungkapnya.

  • Pemberantasan Barang Bajakan, Celios Pesimistis: Banyak Pintu Masuk di Perbatasan

    Pemberantasan Barang Bajakan, Celios Pesimistis: Banyak Pintu Masuk di Perbatasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut barang bajakan yang masih menjamur di Indonesia akan sulit untuk diberantas, termasuk di kawasan Mangga Dua, Jakarta, yang tengah disorot Amerika Serikat (AS). Terlalu banyak pintu masih di perbatasan. 

    Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan sulitnya memberantas barang bajakan di Tanah Air lantaran pintu masuk di jalur perbatasan yang juga tersebar.

    Terlebih, Bhima mengungkap ada sekitar Rp291 triliun peredaran barang palsu pada 2022 silam. Porsinya setara 10% dari total produk domestik bruto (PDB) sektor perdagangan besar dan eceran.

    “Barang bajakan masih sulit diberantas, karena pintu masuk barang ilegal di perbatasan cukup banyak,” kata Bhima kepada Bisnis, Minggu (20/4/2025).

    Selain itu, Bhima juga menyebut terdapat permasalahan pengawasan pada barang bajakan yang diproduksi di dalam negeri. Ditambah, kondisi daya beli yang terbatas membuat masyarakat lebih condong memilih barang bajakan.

    “Konsumen dengan daya beli yang terbatas memang memilih barang bajakan dibanding barang asli,” ujarnya.

    Untuk itu, menurut Bhima, langkah yang harus diambil dan ditangani pemerintah adalah dengan memperketat pengawasan masuknya barang impor ilegal di kawasan pabean hingga perbatasan atau jalur tikus.

    Bhima menambahkan, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda untuk membeli barang asli.

    Di samping itu, Bhima menyarankan agar pemerintah memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha kepada pedagang dan produsen yang menjual barang bajakan.

    “Sanksi kepada pedagang dan produsen barang palsu di dalam negeri, misalnya pencabutan izin usaha hingga pidana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ronald Jenri Silalahi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga seiring adanya isu yang disorot AS terkait barang bajakan di Mangga Dua, Jakarta.

    “Kementerian perdagangan selalu bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pengawasan barang yang beredar yang tidak ketentuan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya,” ujar Ronald kepada Bisnis, Minggu (20/4/2025).

    Dia menjelaskan, koordinasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Permendag 69/2018).

    Berdasarkan Permendag 69/2018, ruang lingkup pengawasan terdiri dari standar, label, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, dan klausula baku.

    Kemendag juga akan bekerja sama dengan kementerian terkait dalam menangani permasalahan yang menyangkut hak cipta.

    “Kementerian Perdagangan juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Hak Cipta,” ujarnya.

  • Ekonom Celios sebut tiga alasan emas batangan banyak dibeli masyarakat

    Ekonom Celios sebut tiga alasan emas batangan banyak dibeli masyarakat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom Celios sebut tiga alasan emas batangan banyak dibeli masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 April 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan ada tiga faktor yang membuat belakangan ini emas batangan banyak dibeli masyarakat, yakni tekanan ekonomi global, imbal investasi besar dan dana darurat.

    Dihubungi di Jakarta, Kamis, Ia menjelaskan faktor pertama yakni saat ini masyarakat dan investor melihat adanya tekanan ekonomi global, sehingga kebanyakan memilih untuk menggeser portofolio aset menjadi emas batangan.

    “Mereka mencoba untuk menggeser portofolio investasinya menjadi emas batangan, sehingga ada demand yang meningkat di tengah situasi ekonomi yang cukup memburuk,” ujarnya.

    Ia menyampaikan faktor kedua yakni sebagian masyarakat menggunakan emas batangan untuk meningkatkan imbal hasil dari investasi.

    Hal ini karena nilai tambah dari emas batangan dinilai lebih tingi dibanding bunga bank konvensional.

    “Jadi begitu ada uang lebih misalnya sisa THR, daripada dimasukkan ke simpanan perbankan bunganya tidak seberapa, mereka belikan emas batangan,” ujarnya pula.

    Sementara untuk faktor ketiga, dijelaskan Bhima yakni karena masyarakat membutuhkan emas batangan sebagai dana darurat, mengingat likuiditas logam mulia dinilai lebih cepat.

    “Karena emas itu likuiditasnya cepat. Ketika kena PHK atau untuk memenuhi kebutuhan darurat, emas ini dapat cepat dicairkan,” kata Bhima.

    Melihat situasi ekonomi dunia yang saat ini sedang tertekan, dan harga emas terus mengalami lonjakan, Bhima meminta Pemerintah memastikan bahwa pasokan emas dalam negeri bisa memenuhi permintaan pasar, serta mengendalikan nilai tukar rupiah dan membuat kebijakan untuk memitigasi dampak resiprokal Amerika Serikat agar harga emas batangan lebih stabil.

    Diberitakan sebelumnya, banyak masyarakat yang membeli emas batangan setelah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah, seperti di Padang, Jakarta dan Jawa Barat.

    Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat mengungkapkan pembelian emas oleh masyarakat untuk investasi, meningkat selepas libur Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Dari data Pegadaian, tercatat transaksi emas sampai tanggal 8 April 2025 di wilayah Kanwil Jawa Barat sebanyak 85.685 gram. 

    Secara rinci Area Bandung I sebanyak 25.761 gram, Area Cirebon sebanyak 21.712 gram, Area Tasikmalaya 19.851 gram, dan Area Bandung 2 sebanyak 18.362 gram.

    Adapun pada Kamis (10/4) harga emas batangan buatan Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian, kompak meroket hingga Rp60.000 dari hari sebelumnya.

    Emas Antam meroket Rp60.000 dari semula Rp1.798.000 menjadi Rp1.858.000 per gram, emas buatan Galeri24 turut melonjak Rp57.000 ke angka Rp1.816.000 dari semula Rp1.759.000 per gram.

    Sementara emas buatan UBS melesat naik Rp57.000 dari semula Rp1.754.000 menjadi Rp1.811.000 per gram.

    Sumber : Antara

  • Tren Naik Turun Pemudik Lebaran, Bagaimana Tahun Ini?

    Tren Naik Turun Pemudik Lebaran, Bagaimana Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Mudik Lebaran 2025 agaknya tampak berbeda jika dibandingkan dengan momen pada perayaan Idulfitri pada tahun-tahun sebelumnya.

    Pasalnya, setelah masa pandemi Covid-19 pada 2020, tren realisasi para pemudik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun ini trennya mulai mengalami penurunan.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025. 

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang. 

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret—1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut bahwa penurunan pendapatan menjadi penyebab utama sepinya pergerakan mudik.

    “Sekarang ini, pendapatan sedang turun, terutama di pedagang kaki lima, sektor informal, dan UMKM,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (6/4/2025).

    Bagi kelompok ini, kata Bhima, omzet yang merosot berarti lebaran tanpa mudik adalah keputusan rasional. Namun, bukan hanya sektor informal. Kalangan pekerja formal pun kini lebih berhati-hati.

    Meski masih menerima Tunjangan Hari Raya (THR), banyak yang memilih menyimpan dana tersebut sebagai cadangan darurat pasca-Lebaran.

    “Kalau setelah lebaran kena PHK bagaimana? Banyak yang akhirnya menunda mudik,” lanjut Bhima.

    Bhima menjelaskan bahwa transportasi menjadi sektor yang paling terdampak. Tiket pesawat, bus, kereta, hingga kapal laut biasanya melonjak karena permintaan tinggi saat mudik. Penurunan jumlah pemudik artinya lesunya pemasukan dari sektor ini.

    “Begitu juga sektor perhotelan, makanan-minuman, hingga industri oleh-oleh yang omzetnya saat Lebaran bisa menutup biaya operasional sepanjang tahun,” imbuhnya.

    Menurutnya, ketika mudik sepi, banyak pengusaha di daerah yang “gigit jari”. Tenaga kerja di sektor ini pun ikut menanggung dampak. Bagi banyak daerah yang mengandalkan momentum Lebaran untuk mendorong pendapatan asli daerah, kondisi ini jelas memprihatinkan.

    Oleh sebab itu, Bhima menilai bahwa solusinya ada pada kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat.

    Bhima menambahkan bahwa Ramadan dan Lebaran merupakan periode konsumsi rumah tangga tertinggi dalam setahun. Jika momentum ini hilang, maka pertumbuhan ekonomi nasional pun terancam stagnan. 

    “Jangan ada kebijakan yang mendistorsi konsumsi. Diskon tarif listrik harus diperpanjang hingga akhir tahun. Bantuan sosial harus tepat sasaran dan diperkuat,” tegas Bhima.

  • Rupiah Melemah! Begini Strategi Indonesia Hadapi Tarif AS

    Rupiah Melemah! Begini Strategi Indonesia Hadapi Tarif AS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum (Celios) mengimbau pemerintah untuk mewaspadai dampak kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menaikkan tarif resiprokal terhadap Indonesia menjadi 32%.

    Kenaikan ini signifikan dari tarif dasar 10% yang berlaku untuk semua negara dan berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah.

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat berlanjut dan berdampak luas pada ekonomi nasional.

    Selain memicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kondisi ini juga bisa meningkatkan harga barang impor atau imported inflation.

    “Pelemahan rupiah diperkirakan akan terus berlanjut. Investor mulai mencari aset yang lebih aman dan menarik dana dari negara berkembang,” ujar Bhima dikutip Jumat (4/4/2025).

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa depresiasi rupiah dapat memperburuk daya beli masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan dan barang sekunder.

    Setelah libur Lebaran, pasar saham pun berpotensi mengalami arus keluar modal (capital outflow) yang signifikan, bahkan memicu trading halt jika tekanan semakin besar.

    Untuk merespons kebijakan tarif tinggi dari AS, Bhima menyarankan agar Indonesia segera memanfaatkan peluang relokasi industri.

    Namun, ia menegaskan bahwa hanya bersaing dalam hal tarif tidaklah cukup, terutama karena tarif resiprokal Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Vietnam dan Kamboja.

    “Kunci utama adalah regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, serta stabilitas kebijakan tanpa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” jelasnya.

  • Kebijakan Tarif AS Bakal Picu Resesi Ekonomi RI? Celios Ungkap Kegelisahannya

    Kebijakan Tarif AS Bakal Picu Resesi Ekonomi RI? Celios Ungkap Kegelisahannya

    PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, hal ini berpotensi memicu resesi ekonomi pada kuartal IV-2025.

    Penilaian demikian datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

    Ia menuturkan dampak kenaikan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump akan berdampak signifikan ke ekonomi Indonesia.

    “Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025,” kata Bhima, dikutip dari Antara, Jumat, 4 April 2025.

    Bukan hanya pada kuantitas ekspor Indonesia ke AS, kebijakan Trump pada hakikatnya juga bisa turut memberikan dampak negatif berkelanjutan ke volume ekspor negara lain.

    Bhima menegaskan, dengan tarif resiprokal itu, sektor otomotif dan elektronik Indonesia bakal di ujung tanduk.

    Sebab, konsumen AS menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal yang menyebabkan penjualan kendaraan bermotor turun di AS.

    Selanjutnya dikarenakan adanya korelasi ekonomi Indonesia dan AS dengan persentase 1 persen penurunan pertumbuhan ekonomi AS maka ekonomi Indonesia turun 0,08 persen.

    Apalagi, produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu beralih (shifting) ke pasar domestik, karena spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda.

    “Imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri,” ujar dia.

    Bhima melanjutkan, Selain sektor otomotif dan elektronik, industri padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan bakal mengalami penurunan.

    Ia menyandarkan prediksi ini pada banyaknya merek alias jenama global asal AS memiliki pangsa pasar besar di Indonesia.

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara di dalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” tuturnya.

    6 Solusi bagi RI

    Berikut adalah solusi yang disarankan oleh Bhima dan Celios agar Indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh tarif resiprokal yang diterapkan AS:

    1. Mengejar peluang relokasi pabrik dengan mendorong pemindahan pabrik ke Indonesia untuk mengurangi dampak tarif.

    2. Menyediakan regulasi yang jelas dan konsisten untuk menarik investasi.

    3. Mempermudah proses perizinan agar investasi dan pembangunan pabrik lebih efisien.

    4. Menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kawasan industri.

    5. Menjamin pasokan listrik yang cukup, terutama dari energi terbarukan, untuk kebutuhan industri.

    6. Menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja di industri yang dipindahkan ke Indonesia.

    Pada Rabu, 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif minimal 10 persen terhadap banyak negara, termasuk Indonesia, untuk barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat.

    Dalam pengumuman yang disampaikan melalui unggahan di Instagram Gedung Putih, Indonesia tercatat berada di posisi kedelapan dalam daftar negara yang dikenakan tarif, dengan tarif sebesar 32 persen.

    Sebanyak 60 negara akan dikenakan tarif timbal balik yang setengah dari tarif yang diterapkan negara-negara tersebut terhadap AS.

    Selain Indonesia, negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga terkena kebijakan ini, dengan tarif masing-masing sebesar 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rupiah Terancam! Ini Jurus RI Lawan Gempuran Tarif AS

    Rupiah Terancam! Ini Jurus RI Lawan Gempuran Tarif AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Center for Economics and Law Studies (Celios) meminta pemerintah mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah akibat kebijakan Amerika Serikat (AS) yang mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%. Tarif ini naik dari basis 10% yang diterapkan untuk semua negara.

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan, pelemahan rupiah berpotensi berlanjut. Dampaknya bisa meluas, termasuk anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) serta meningkatnya harga barang impor (imported inflation).

    “Rupiah? IHSG? Pelemahan kurs rupiah diperkirakan berlanjut. Investor mencari aset aman dan keluar dari negara berkembang,” ujar Bhima kepada Beritasatu.com pada Jumat (4/4/2025).

    Ia juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap rupiah bisa memperburuk daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pangan dan barang sekunder. Selain itu, setelah libur Lebaran, pasar saham berpotensi menghadapi capital outflow, bahkan kemungkinan terjadi trading halt.

    Menurut Bhima, solusi bagi Indonesia hadari tarif AS adalah segera mengejar peluang relokasi pabrik. Namun, bersaing dalam hal tarif saja tidak cukup, mengingat tarif resiprokal Indonesia lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja.

    “Kuncinya ada pada regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, serta stabilitas kebijakan tanpa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membuat gaduh publik,” jelasnya.

    Selain itu, Bhima menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, energi terbarukan untuk suplai listrik industri, serta kesiapan sumber daya manusia.

    “Faktor-faktor ini lebih penting karena Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax,” tambahnya.

    “Jika sebelumnya kita menarik investor dengan tax holiday dan tax allowance, sekarang saatnya memperbaiki daya saing yang lebih fundamental,” pungkas Bhima terkait tarif AS.