Xcloud.id

Tag: Bhima Yudhistira

  • Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee

    Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA— Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Indonesia dapat mengambil pelajaran dari langkah China yang mengusulkan aturan mengenai penetapan harga biaya aplikasi dalam platform e-commerce. 

    Aturan tersebut bertujuan mendorong transparansi dan keadilan setelah banyak keluhan dari pedagang maupun konsumen terhadap praktik penetapan harga oleh platform besar.

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kasus di China bisa menjadi acuan bagi Indonesia untuk meredam praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk dugaan predatory pricing yang merugikan seller maupun konsumen.

    “Kasus di China bisa menjadi contoh dari solusi predatory pricing yang merugikan seller dan konsumen e-commerce. Selama ini banyaknya pungutan yang dibebankan ke penjual daring seringkali tidak transparan,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis pada Senin (25/8/2025). 

    Dia mendorong agar Kementerian  Komunikasi Digital (Komdigi) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencari solusi guna mengatasi potensi beban biaya yang kian memberatkan.

    “Khawatir pungutan yang makin memberatkan membuat persaingan usaha tidak sehat, dan merugikan pelaku usaha UMKM,” tambah Bhima.

    Sebelumnya, China mengusulkan aturan mengenai penetapan harga untuk biaya aplikasi dalam platform e-commerce pada Sabtu (23/8/2025).

    Melansir dari Reuters, Minggu (24/8/2024), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dalam sebuah pernyataan menyampaikan draf aturan untuk platform yang menjual barang atau jasa bertujuan untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam penetapan harga.  

    “Operator platform dan pedagang harus menyetujui dan mengubah harga melalui cara-cara standar seperti kontrak dan pesanan,” kata komisi tersebut. 

    Aturan tersebut mewajibkan operator platform dan pedagang untuk mematuhi peraturan harga yang jelas, meningkatkan transparansi aturan harga, dan segera mengumumkan perubahan biaya untuk menerima pengawasan publik dengan lebih baik. 

    Sebelumnya, pedagang menuduh platform besar memanipulasi harga secara tidak adil untuk meningkatkan penjualan, sementara konsumen mengeluhkan harga yang semena-mena. 

    Pada 2021, Alibaba didenda rekor US$2,75 miliar karena pelanggaran anti-monopoli, keputusan yang diterima oleh perusahaan tersebut, sementara pemimpin e-commerce tahun ini mengabaikan risiko regulasi saat mereka bersaing dalam perang harga di “retail instan,” di mana pengiriman dapat dilakukan dalam waktu setengah jam.

    Aturan tersebut akan dibuka untuk masukan publik selama satu bulan ke depan. Sementara di Indonesia sendiri, platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sejumlah Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB. 

    Langkah serupa telah dilakukan Shopee. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia. 

  • Rancangan APBN 2026 Dinilai Sentralistik, Ini Alasannya

    Rancangan APBN 2026 Dinilai Sentralistik, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Sentralisasi fiskal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dinilai makin menguat. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar 16,1%, berbanding terbalik dengan penurunan tajam dana transfer daerah 29,3% dibanding APBN 2025.

    Menurut Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara , selain bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal, efek dari sentralisasi anggaran membuat ruang fiskal Pemda makin sempit. Kejadian di Pati soal kenaikan pajak daerah berisiko meluas pada 2026.

    “Pemda pastinya bingung efek anggaran ditarik pusat, dan cara instan nya mereka akan lebih agresif naikkan pajak dan retribusi daerah. Yang jadi korban adalah rumah tangga dan UMKM karena dikejar kenaikan tarif pajak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025).

    Kemudian, efisiensi anggaran masih berlanjut yang artinya APBN di 2026 belum mampu jadi motor pertumbuhan ekonomi. Memang ada tekanan dari sisi utang jatuh tempo, kemudian beban belanja bunga yang naik 227% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada 2026.

    Bhima menilai solusinya bukan dengan efisiensi barbarisme seperti saat ini, melainkan renegosiasi utang dengan kreditur, hingga dorong penerimaan pajak yang lebih kreatif. Efek efisiensi belanja selama dua kuartal pertama 2025, menghasilkan pertumbuhan belanja pemerintah yang negatif.

    Anomali Belanja Pemerintah

    Ia juga menyoroti perhatian soal anggaran perlindungan lingkungan hidup di 2026 sangat kecil hanya Rp 13,4 triliun atau turun -4,6% dalam 5 tahun terakhir Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menunjukkan perhatian pada aspek perlindungan lingkungan hidup ditengah krisis iklim.

    Bhima lalu menyebut ada anomali besarnya pos anggaran belanja lainnya Rp 488,8 triliun atau naik 50,4% dibanding APBN 2025. Belanja lainnya bisa menjadi tantangan transparansi terutama untuk proyek ketahanan pangan, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Pos belanja lainnya ini naik signifikan yang jadi pertanyaan, kenapa tidak di alokasikan dari awal di pos yang sudah ada, kenapa di belanja lainnya? Apa yang mau ditutupi oleh pemerintah sehingga publik kesulitan melacak pos belanja lainnya?” tanya Bhima.

    Selanjutnya, MBG naik menjadi Rp335 triliun (naik 371,8% dibanding Rp 71 triliun di 2025) di tengah efisiensi anggaran. Aartinya beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru.

    “MBG sebaiknya di evaluasi dulu jangan terburu-buru menambah anggaran, masih ada kasus keracunan, nilai gizi yang tidak terstandarisasi, hingga kekhawatiran penyimpangan anggaran di level teknis,” pinta Bhima.

    MBG juga berisiko menciptakan distorsi di anggaran pendidikan, padahal PR sektor pendidikan masih banyak termasuk kesejahteraan guru honorer, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.

    Hal lain yang disoroti adalah alokasi anggaran pertahanan melonjak 36,7% di 2026, melebihi pelayanan umum naik 8,6% dan perlindungan sosial yang tumbuh kecil 2,4%. Pertama, alokasi anggaran pertahanan membuat dampak APBN ke ekonomi lebih kecil misalnya dalam menciptakan lapangan usaha dan menaikkan daya saing industri.

    Kedua, alokasi anggaran menjadi tidak efektif dan rentan korupsi. Ketiga, upaya mendorong ekonomi tumbuh 5,4% di 2026 justru terhambat oleh alokasi anggaran pertahanan, karena yang dibutuhkan adalah dukungan ke industri padat karya, stimulus pemulihan daya beli masyarakat.

    Terakhir soal penerimaan pajak naik signifikan di tengah basis pajak yang tidak berkembang. Artinya pemerintah masih akan berburu di kebun binatang pada 2026. Ia khawatir hal ini kontraproduktif dengan upaya memulihkan kinerja konsumsi kelompok menengah, bukan mendorong kreativitas perpajakan.

    “Harusnya pemerintah punya inisiatif untuk mengimplementasikan pajak karbon, dan pajak kekayaan. Dengan target penerimaan pajak yang tinggi, tanpa inovasi baru selain Coretax khawatir shortfall penerimaan tahun 2026 tetap besar. Rasio pajak sulit diatas 11% terhadap PDB,” tutup Bhima.

    (ily/hns)

  • Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya

    Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies menilai independensi Badan Pusat Statistik (BPS) menurun di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Padahal, semestinya BPS harus independen dari semua pengaruh politik.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski merupakan lembaga pemerintahan, namun BPS adalah salah satu lembaga yang harus independen dari semua pengaruh politik serta menjadi rujukan bagi regulator.

    “BPS di era Pak Prabowo itu independensinya menurun,” ujarnya dalam acara Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80, Sabtu (16/8/2025).

    Menurutnya, independensi BPS yang menurun dapat terlihat dari gestur Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang beberapa kali melaporkan hasil data-data yang belum dipublikasikan kepada Prabowo. Seperti contohnya, data pengangguran dan kemiskinan dimana Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 mengklaim angka pengangguran dan kemiskinan absolut di Indonesia, BPS kala itu menunda untuk merilis data tersebut ke publik. Dalam catatan Bisnis, Prabowo menyebut bahwa laporan pengangguran dan kemiskinan tersebut langsung dari Kepala BPS.

    Pada awalnya, BPS menjadwalkan merilis data kemiskinan Indonesia pada 15 Juli 2025 namun mengalami penundaan menjadi tanggal 28 Juli 2025, atau sepekan sejak Prabowo mengumumkan angka pengangguran dan kemiskinan menurun.

    “Ini kan ada jeda antara bertemu dengan Presiden kemudian diumumkan kepada publik. Ini yang membuat adanya distorsi yang kurang begitu bagus,” kata Bhima.

    Pihaknya juga meragukan data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang dirilis BPS beberapa waktu lalu. Adapun BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan (Year-on-Year/YoY) pada kuartal II/2025.

    Jika ditelisik lebih dalam, Bhima menilai banyak komponen yang tidak masuk akal dan bertolak belakang seperti konsumsi rumah tangga, industri, investasi langsung atau PMTB, hingga ekspor yang diklaim BPS mengalami pertumbuhan tinggi. Terlebih, pertumbuhan kuartal II/2025 melampaui kuartal I/2025 yang tumbuh 4,87% YoY, di mana momen Ramadan dan Idulfitri jatuh pada akhir Maret 2025 atau masih kuartal I/2025.

    “Dalam sejarah ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi itu, Lebaran itu selalu lebih tinggi daripada kuartal yang lainnya,” ucapnya. 

    Pihaknya sudah melaporkan anomali tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tepatnya ke Komisi UN Statistical Commission dan UN Statistical Division. Pasalnya, BPS merujuk pada standar statistik internasional PBB sehingga PBB sebagai pemilik standar dapat melakukan pengecekan terhadap rilis yang disampaikan PBB.

    “Yang punya standar tadi harusnya bisa cek. Karena memang hampir dari semua komponen yang kemudian kita coba laporkan kepada PBB, ini sulit sekali mencari pembenarannya,” tuturnya.

    Celios juga berencana untuk meminta Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk melakukan pengecekan terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat Indonesia sedang dalam proses aksesi ke organisasi tersebut. Pihaknya akan mengirimkan surat kepada PBB untuk melakukan investigasi terkait dengan data garis kemiskinan.

    Hal itu juga pernah dilakukan Malaysia ketika ada garis kemiskinan yang terlalu rendah. Pada April 2020, PBB mengirim special report ke pemerintah Malaysia dan merevisi garis kemiskinan.

    “Jadi ujungnya adalah harus ada revisi terhadap data yang disajikan oleh BPS dan transparansi,” ujar Bhima

  • Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

    Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan, kebijakan efisiensi anggaran yang berlanjut pada 2026 akan mendorong lebih banyak daerah mengerek tarif pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan (PBB), seperti yang sempat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. 

    Untuk diketahui, pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 menetapkan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp650 triliun. Jumlah itu turun 29,27% dari APBN 2025 sebesar Rp919 triliun.

    “2026 akan lebih banyak daerah yang seperti Pati, Jombang, Ponorogo, dan lain-lain Cirebon juga, yang akan menaikkan dengan instan [tarif PBB-nya],” kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam agenda ‘Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80’ di Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025).

    Bhima menuturkan kebijakan anggaran pemerintah untuk 2026 sangat bertolak belakang dengan semangat desentralisasi fiskal. 

    Dia mengungkapkan belanja pemerintah untuk tahun depan mengalami peningkatan dari Rp3.621,3 triliun pada 2025 menjadi Rp3.786,5 triliun, sedangkan TKD tahun depan berkurang 29,27% dari APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp919 triliun.

    Bhima menyebut pemerintah daerah (pemda) saat ini saja sudah cukup mengalami tekanan fiskal, sejak kebijakan efisiensi diterapkan pada awal 2025.

    “Tahun depan itu tekanannya akan lebih banyak, akan lebih merata, dan tentunya yang akan menjadi korban adalah masyarakat karena paling mudah memang menarik pajak, kemudian dari sisi retribusi,” tutur Bhima. 

    Selain PBB, Bhima melihat bahwa pemda akan memperketat kepatuhan pajak hiburan, retribusi parkir, dan sumber pendapatan daerah lainnya, imbas adanya efisiensi anggaran. 

    Dalam hal ini, dia memperkirakan daerah-daerah yang tidak memiliki dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam akan paling terdampak dengan adanya kebijakan hemat anggaran.

    Namun, bukan berarti daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak terdampak kebijakan ini. Bhima mengatakan, biaya daerah untuk mengatasi kerusakan lingkungan di wilayahnya juga ikut terdampak kebijakan ini.

    “Jadi selain Pati, kemungkinan besar akan banyak sekali daerah, merata di Indonesia yang akan mengalami tekanan fiskal,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bhima juga mematahkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut bahwa meningkatnya belanja pemerintah akan kembali ke daerah.

    Menurutnya, dana yang mengalir dari program seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke daerah tidak sebesar dana yang langsung ditransfer pemerintah pusat ke daerah. 

    “Begitu efisiensinya digunakan untuk belanja pemerintah pusat, itu kembali lagi ke daerahnya, meskipun ada MBG, ada Kopdes, dan lain-lain, tidak sebesar dana langsung ditransfer kepada pemerintah daerah, DAU, DAK, DBH,” pungkasnya.

  • Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut naik 9,8% dibandingkan dengan outlook 2025 senilai Rp690,1 triliun.

    Anggaran sektor pendidikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3%.

    Namun demikian, jika melihat lebih rinci anggaran sektor pendidikan pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar 44,2% dari anggaran sektor pendidikan atau sekitar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun ini yang hanya senilai Rp71 triliun.

    Anggaran MBG pada tahun depan akan digunakan untuk menjangkau siswa, ibu hamil dan balita dengan jumlah penerima 82,9 juta penerima dan dimanfaatkan untuk 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya, anggaran MBG tahun 2026 disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

    Selain untuk MBG, anggaran pendidikan senilai Rp757,8 triliun tersebut dialokasikan untuk para mahasiswa akan mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, lalu Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa dan program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dialokasikan sebesar Rp25 triliun bagi 4.000 mahasiswa. Adapun total manfaat yang diterima siswa dan mahasiswa dari empat program yakni MBG, KIP kuliah, PIP, dan LPDP senilai Rp401,5 triliun.

    Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp178,7 triliun kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Rinciannya yakni tunjangan profesi guru non PNS senilai Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, tunjangan guru ASN daerah senilai Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, tunjangan dosen non ASN senilai Rp32 triliun untuk 80.325 dosen, dan tunjangan guru dan dosen berstatus ASN serta tenaga pendidik senilai Rp82,9 triliun.

    Kemudian, anggaran sektor pendidikan juga dialokasikan untuk sekolah dan kampus senilai Rp150,1 triliun. Rincian anggaran tersebut untuk sekolah rakyat dialokasikan sebesar Rp24,9 triliun dimana terdiri pembangunan 200 sekolah baru senilai Rp20 triliun dan operasional 200 sekolah senilai Rp4,9 triliun. Lalu bantuan operasional sekolah Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa. Anggaran juga dialokasi untuk renovasi 800 madrasah dan 11.686 unit sekolah senilai Rp22,5 triliun, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOP PTN) untuk 201 PTN dan lembaga senilai Rp9,4 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan di 9 lokasi senilai Rp3 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan terus menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Prabowo mengklaim alokasi anggaran pendidikan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia atau dalam kurun waktu 80 tahun terakhir. Menurutnya, meningkatnya anggaran di sektor ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih bermutu.

    “Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” ujarnya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (15/8/2025). 

    Namun demikian, Prabowo mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus diawasi agar tepat sasaran. Hal ini karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Pendidikan juga merupakan senjata paling ampuh untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global. Anggaran untuk sektor pendidikan sendiri juga digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Prabowo juga mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Hal ini merupakan upaya ini penting demi mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi secara internasional. Pada tahun depan, LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, dan produktif yang siap bersaing di panggung global.

    “Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global,” katanya. 

    Anggaran pendidikan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI). 

    “Tidak ada bangsa maju yang tidak menguasai sains dan teknologi. Kita juga harus menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu, kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan mencetak talenta-talenta hebat. Dukungan anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk semua aspek peningkatan pendidikan nasional,” ucapnya. 

    Pemerintah akan mendistribusikan 288.000 televisi internet/smart TV untuk memfasilitasi pembelajaran bagi siswa sekolah di pelosok desa-desa. Hal ini agar anak-anak di pelosok desa tak lagi tertinggal dan dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual. 

    Pemerintah juga merenovasi terhadap sedikitnya 13.800 sekolah reguler dan 1.400 madrasah pada tahun ini. Selain itu, pemerintah berkomitmen dalam memutus rantai kemiskinan absolut melalui Program Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan pendirian 300 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan sangat rendah khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh siswa diasramakan dan dibekali pendidikan berkualitas untuk memberi mereka peluang masa depan yang lebih baik.

    “Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Kita harapkan tahun depan menjadi 200. Tahun selanjutnya menjadi 300 dan seterusnya. Anak-anak yang orang tuanya miskin tidak perlu terus miskin. Ini yang kita upayakan dan kita kerjakan sekarang,” tuturnya.

    Selain sekolah rakyat, Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan SMA Taruna Nusantara terintegrasi di berbagai daerah. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda bakal diperkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

    Prabowo juga akan memperkuat kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia. Pemerintah telah meningkatkan gaji guru aparatur sipil negara (ASN) serta memberikan tunjangan layak bagi guru non-ASN. Tunjangan guru tersebut ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke setiap guru yang menjadi sasaran di seluruh Indonesia. Tunjangan profesi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah disiapkan secara memadai.

    Di sisi lain, Prabowo juga bertekad untuk menghilangkan stunting dalam waktu singkat melalui program MBG. Menurutnya, melalui program MBG, pemerintah akan membangun generasi unggul anak-anak, yang diharapkan akan melahirkan generasi unggul dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi.

    “Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun untuk sebanyak 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita yang akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui SPPG yang dibangun di Tanah Air,” terangnya. 

    Menurutnya, program MBG akan efektif memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal dalam meningkatkan kualitas gizi masa anak-anak kita kualitas SDM masa depan Indonesia. Selain itu, program MBG juga untuk memberdayakan UMKM dan memperkuat ekonomi lokal, serta membuka peluang lapangan pekerjaan baru.

    “Program ini menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM,” ujarnya. 

    Adapun program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, ditargetkan diterima oleh 82,9 juta pada akhir 2025. Hingga kini, MBG telah diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu menyusui di 38 provinsi.

    “Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi,” kata Prabowo. 

    MUTU PENDIDIKAN TERANCAM

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat naiknya anggaran MBG sebesar 371,8% dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun di tengah efisiensi anggaran berarti beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru. Menurutnya, pelaksanaan program MBG sebaiknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu. 

    “Evaluasi dulu jangan terburu-buru menambah anggaran, masih ada kasus keracunan, nilai gizi yang tidak terstandarisasi, hingga kekhawatiran penyimpangan anggaran di level teknis,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (16/8/2025). 

    Dia menilai porsi anggaran MBG yang mencapai 44,2% dari total alokasi sektor pendidikan berisiko menciptakan distorsi. Terlebih, pekerjaan rumah sektor pendidikan masih banyak termasuk kesejahteraan guru honorer, peningkatan kualitas pendidikan, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.

    Selain itu, besarnya anggaran MBG pada pos dana sektor pendidikan juga dapat mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Dia menilai program MBG seharusnya sebagai pelengkap bukan pengganti dalam proses perbaikan SDM.

    “MBG mengambil porsi yang cukup besar di pos pendidikan, bukan sekedar dari efisiensi anggaran. Anggaran MBG jauh di atas anggaran kesehatan yang dialokasikan Rp244 triliun,” kata Bhima. 

    Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Baidul Hadi mengatakan program MBG salah satu kebijakan pemerintah menjadi janji kampanye yang justru jauh dari panggang api prinsip produktif. Di tengah banyaknya pekerjaan rumah dari implementasi program MBG, anggaran yang fantastis telah membebani APBN secara signifikan.

    Menurutnya, program MBG yang digadang akan memberikan multiplier effect pada sektor UMKM, petani, peternak dan nelayan ini justru belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi RI. 

    “Pemerintah harus legowo untuk mengakui ada banyak masalah dalam program MBG. Pemerintah harus mengevaluasi program MBG dan melakukan perbaikan-perbaikan. Program MBG hanya perlu dilakukan di daerah-daerah dengan tingkat status gizi dan kesehatan anak yang rendah. Pemerintah seharusnya memprioritaskan program peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan,” ucapnya kepada Bisnis. 

    Dampak dari sempitnya ruang fiskal dengan memaksakan program MBG yakni berpotensi mengeleminasi program-program prioritas yang tak kalah penting bagi pembangunan Indonesia. Semestinya, pemerintah memperkuat anggaran pendidikan dengan mengalokasikan porsi lebih besar pada pemerataan infrastruktur sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas guru, pengembangan riset dan teknologi pendidikan. Hal ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan Tanah Air. 

    “Masih banyak tantangan di dunia pendidikan seperti kesenjangan mutu, rendahnya kompetensi literasi numerasi, dan minimnya inovasi pembelajaran. Ini yang semestinya mendapatkan fokus alokasi besar di anggaran pendidikan,” tuturnya. 

    Koordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan fokus pemerintah dalam memberikan makan gratis melalui besaran porsi program MBG di sektor pendidikan. Semestinya, pemerintah membesarkan anggaran untuk memacu kemampuan literasi, numerasi siswa dan meningkatkan kesejahteraan guru. 

    “Bagi kami, hal ini tidak proporsional. MBG memang bisa saja pakai anggaran pendidikan, tetapi kami justru mempertanyakan kenapa pemerintah terlalu terobsesi langsung ke semua siswa sehingga anggaran pendidikan pun akhirnya disedot untuk MBG,” ujarnya dilansir Antara. 

    Namun demikian, pihaknya mengapresiasi capaian pendidikan nasional selama 299 hari berada di bawah pemerintahan Prabowo. 

    “Pertama, kalau berbicara tentang kelengkapan infrastruktur pendidikan, renovasi 13.800 sekolah-sekolah di Indonesia saya pikir itu angka yang sangat fantastis. Dan itu merupakan quick win yang perlu diapresiasi,” katanya. 

    Pihaknya juga mengapresiasi atas akan dibukanya 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Pasalnya, selama ini fakultas kedokteran itu cenderung memberikan kesan hanya untuk siswa yang berasal dari keluarga mampu saja.

    “Jadi, ketika pemerintah kemudian memberikan beasiswa yang banyak, kemudian penambahan prodi-prodi kedokteran, tentu ini akan memperluas kesempatan anak-anak di daerah untuk menjadi dokter-dokter profesional dan dokter spesialis,” ucapnya. 

    Dia meminta agar pemerintah untuk memperkuat sejumlah hal di bidang pendidikan. Salah satunya tentang realokasi anggaran pendidikan agar lebih berimbang bagi pendidikan di tingkat dasar. Pasalnya, saat ini alokasi anggaran pendidikan di tingkat dasar dan menengah menjadi yang paling kecil dengan 4,6% dari total anggaran pendidikan.

    Selain itu, dia berharap Prabowo memenuhi janji kampanyenya, yakni mewujudkan upah minimum guru demi menjamin profesi guru terutama bagi guru-guru non-ASN dan honorer. Pasalnya, selama ini pemberian tunjangan untuk guru hanya ditujukan kepada guru yang telah tersertifikasi. Hingga kini terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Di sisi lain, dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf A UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum.

    “Sampai hari ini, pemerintah belum menetapkan standar upah minimum bagi guru non ASN, termasuk  honorer, kesejahteraan mereka masih di bawah penghasilan minimum. Jika Pak Prabowo mampu merealisasikan janji dalam Astacita-nya, maka guru-guru non ASN tentu akan mendapatkan kesejahteraan karena ada standar upah yang layak, seperti halnya buruh atau pekerja,” tutur Satriwan.

    Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai capaian pendidikan nasional sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 menuju ke arah yang lebih baik.

    “Secara garis besar, langkah-langkah yang disampaikan Presiden menunjukkan arah positif,” ujarnya dilansir Antara. 

    Menurutnya, berbagai langkah positif bidang pendidikan yang berhasil dicapai di antaranya peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sarana prasarana, dan perluasan akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Namun demikian, terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian yakni terkait soal implementasi, keberlanjutan, pengembangan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang saat ini dinilai belum maksimal.

    “Kita bisa membangun ribuan sekolah baru tetapi tanpa peningkatan kompetensi guru dan pengawasan mutu, hasilnya bisa tidak sebanding dengan investasinya,” katanya.

    Ina menilai kualitas pendidikan 4.0 diukur dari kemampuan lulusan memecahkan masalah, berkolaborasi, dan berinovasi. Oleh karena itu, Pemerintah RI diharapkan dapat meningkatkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran agar bisa menjadi lebih baik dan sebanding dengan nilai investasi yang dikeluarkan.

  • Subsidi BBM Naik dari Tahun ke Tahun, Pakar: Biodiesel Perlu Digalakkan

    Subsidi BBM Naik dari Tahun ke Tahun, Pakar: Biodiesel Perlu Digalakkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 segera diumumkan.

    Hal itu tepatnya bakal disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025) besok. Dalam pidatonya, Prabowo akan menyampaikan gambaran anggaran untuk sejumlah program, termasuk kuota BBM subsidi. 

    Adapun, BBM subsidi itu mencakup bakar minyak khusus penugasan (JBKP) Pertalite, jenis bahan bakar tertentu (JBT) minyak solar, dan JBT minyak tanah.

    Di sisi lain, sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan proyeksi BBM subsidi untuk 2026. Tercatat, untuk kuota JBT minyak solar, BPH Migas mengusulkan 18,531 juta-18,742 juta kl. Angka ini lebih rendah dari target penyaluran tahun ini yang sebanyak 18,8 juta kl.

    Sementara itu, minyak tanah diusulkan sebesar 517.000-535.000 kl untuk 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding target 2025 yang sebanyak 525.000 kl.

    Sedangkan, usulan kuota Pertalite untuk 2026 adalah sebesar 31,229 juta-31,230 juta kl. Angka ini masih sama dengan target penyaluran 2025 yang sebanyak 31,2 juta kl.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat kuota BBM subsidi itu idealnya bisa ditekan. Namun, sebagai gantinya, pemerintah perlu mendorong produksi biodiesel.

    “Seharusnya didesain [volume BBM subsidi] semakin turun dengan menggalakkan produksi biodiesel sehingga mengurangi ketergantungan impor,” ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (14/8/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu juga mengingatkan agar pemerintah menggalakan program konversi BBM ke gas. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun Infrastruktur gas yang terintegrasi. 

    Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk mengurangi besaran subsidi secara perlahan. 

    “Khusus untuk kendaraan roda dua bisa dilaksanakan program konversi BBM ke motor listrik,” imbuh Hadi.

    Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai volume BBM subsidi pada 2026 seharusnya bisa lebih rendah. Namun, hal ini harus dibarengi dengan mendorong subsidi pada transportasi publik.

    Dia pun mengingatkan jangan sampai jika volume BBM subsidi ditekan, tetapi dananya dipindahkan untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Khawatir efisiensi subsidi BBM-nya buat MBG dan proyek yang tidak membantu penguatan daya beli kelompok menengah ke bawah,” kata Bhima.

  • Ekonom: KUR Masih Jadi Motor Pembiayaan UMKM

    Ekonom: KUR Masih Jadi Motor Pembiayaan UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi motor penting dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama di sektor-sektor produktif.

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan meskipun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi program ini, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan sektor industri manufaktur.

    Selama ini, lanjutnya, KUR banyak membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, tetapi kendala administratif masih menjadi hambatan awal. 

    “UMKM perorangan, terutama skala mikro, masih sering kesulitan dalam mengurus Nomor Induk Berusaha atau NIB dan pembukaan rekening bank, yang kadang memakan waktu cukup lama,” ujarnya, dikutip Senin (11/8/2025).

    Tak hanya itu, pendampingan bagi debitur KUR juga menjadi aspek krusial yang belum maksimal. 

    Banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki kecakapan dasar dalam pencatatan keuangan maupun strategi pengembangan usaha.

    Tanpa pembinaan yang berkelanjutan, sambungnya, potensi gagal bayar atau stagnasi usaha masih membayangi. Hal lain yang menjadi sorotan adalah struktur penyaluran KUR yang masih didominasi sektor jasa dan perdagangan. 

    “Penyaluran KUR untuk sektor manufaktur harus diperluas, baik dari sisi porsi maupun plafon kredit. Industri manufaktur lokal sangat dibutuhkan untuk menggantikan ketergantungan pada produk impor dan memperkuat pasar domestik,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan UMKM di Indonesia saat ini berada dalam situasi yang menantang. 

    Menurutnya, di tengah perlambatan ekonomi global, daya beli domestik yang menurun, dan ketatnya kompetisi pasar, UMKM harus menghadapi realita keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, pasar, hingga keterampilan tenaga kerja. 

    Hasil survei Apindo menunjukkan 51% pelaku UMKM mengalami kendala akses modal, 35% kesulitan mengakses pasar dan promosi, serta hanya sekitar 7% yang terhubung ke rantai pasok industri besar.

    Sementara itu, kata Shinta, UMKM adalah silent backbone dari ekonomi Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 61% dari PDB nasional.

    “Artinya, bila tidak ditangani dengan baik, tantangan yang dihadapi UMKM dapat menciptakan efek domino terhadap resiliensi ekonomi nasional. Narasi harus digeser, UMKM adalah aset strategis yang perlu dibangun secara serius dan berkelanjutan,” kata Shinta baru-baru ini. 

  • Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

    Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Paramadina mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (YoY).

    Dalam keterangan resminya, Paramadina menilai data tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian, di tengah lemahnya daya beli masyarakat, stagnasi konsumsi rumah tangga, pesimisme produsen, dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.

    “Banyak kalangan tidak percaya, dan ini berpotensi bergulir menjadi bola liar yang merusak kredibilitas BPS,” tulis pernyataan Paramadina, Jumat (9/8/2025).

    Paramadina meminta BPS menjelaskan secara rinci metodologi dan asumsi perhitungan produk domestik bruto (PDB), termasuk sumber data, pembobotan sektor, serta metode estimasi. Lembaga itu juga mendesak adanya penjelasan atas kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi dengan indikator sektoral yang menunjukkan perlambatan.

    Selain itu, BPS diminta menegaskan komitmen menjaga independensi penuh dari intervensi pihak mana pun, agar data tetap menjadi cerminan realitas ekonomi dan bukan alat legitimasi politik.

    “Jika data yang dirilis tidak selaras dengan kenyataan di lapangan, kebijakan ekonomi nasional akan salah arah,” tulis Paramadina.

    Menurut mereka, revisi data merupakan hal wajar dan bagian dari proses akademis. Sebaliknya, menutup diri akan menjadikan statistik bergeser dari ranah akademik ke ranah politik, yang berisiko mengikis kredibilitas BPS.

    Paramadina juga mengajak ekonom, ilmuwan, dan akademisi untuk memantau kualitas data statistik nasional, mengingat hal tersebut menjadi pijakan penting menuju Indonesia maju dan sejahtera.

    Ikuti Celios hingga Indef

    Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) turut menyatakan keraguan atas data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS. Bahkan, lembaga yang menaungi sejumlah ekonom seperti Bhima Yudhistira dan Nailul Huda itu menyurati Komisi Statistik PBB itu terkait dengan transparansi hingga independensi penghitungan data PDB oleh BPS untuk tiga bulan kedua 2025. 

    Berdasarkan dokumen yang dilihat Bisnis, surat tertanggal 8 Agustus 2025 itu ditujukan untuk Komisi Statistik PBB. Celios menyurati lembaga itu atas keprihatinan ihwal reliabilitas dan akurasi penghitungan pertumbuhan PDB Indonesia oleh BPS. 

    “Kami menulis surat ini untuk menyampaikan keprihatinan mendalam kami terkait meningkatnya jumlah inkonsistensi dan anomali yang ditemukan dalam data ekonomi nasional [PDB triwulan kedua 2025] yang baru-baru ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik [BPS],” demikian dikutip Bisnis, Jumat (8/8/2025). 

    Persoalan-persoalan ini, lanjut surat tersebut, khususnya berkaitan dengan penghitungan PDB, telah menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, akurasi, dan independensi praktik statistik di Indonesia.

    Beberapa inkonsistensi pada data BPS itu, terang Celios, dinilai tidak merepresentasikan realitas ekonomi dalam negeri. Beberapa komponen utama PDB dinilai tidak terhubung dengan indikator utama, seperti pendapatan pemerintah, volatilitas data yang tidak dijelaskan serta kurangnya keterbukaan atas metodologi penghitungan. 

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga mempertanyakan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025. 

    Ekonom senior dan salah satu pendiri Indef, M. Fadhil Hasan, menilai bahwa konsensus proyeksi para ekonom maupun lembaga biasanya mirip dengan realisasi ekonomi atau hanya memiliki selisih tipis. Namun, anomali terjadi pada kuartal II/2025, ketika para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8% tetapi realisasinya ternyata mencapai 5,12%.

    “Menimbulkan pertanyaan apakah ada metodologi yang harusnya diperbaiki atau disempurnakan, ataukah ada basis datanya, atau sebab-sebab lainnya yang membuat kita belum mengetahuinya secara pasti?” ujar Fadhil dalam diskusi publik yang berlangsung di kantor Indef, Jakarta pada Rabu (6/8/2025).

    Indef pun menelisik sejumlah data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), mulai dari konsumsi sebagai komponen utama produk domestik bruto (PDB), investasi, ekspor, maupun sektor atau lapangan usaha. Namun, Indef merasa belum terdapat kejelasan dari data yang ada.

    Menurut Fadhil, BPS patut menjelaskan mekanisme pengambilan maupun pengolahan data, karena menurutnya data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 tidak cukup mencerminkan kondisi riil di lapangan.

    Fadhil menjabarkan bahwa setidaknya terdapat 12 indikator utama perekonomian yang kurang sejalan dengan capaian tinggi ekonomi kuartal II/2025, mulai dari kinerja penjualan kendaraan bermotor, kinerja investasi, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Lemahnya penjualan mobil dan motor menurutnya mencerminkan konsumsi masyarakat kelas menengah-atas yang turun. Hal itu juga seolah mengafirmasi fenomena rojali, alias rombongan jarang beli yang belakangan menjadi perbincangan.

    Lalu, Fadhil juga menyoroti kondisi Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur yang masih kontraksi. Pada Juni 2025 atau akhir kuartal II/2025, PMI Manufaktur ada di level 49,60 alias masih kontraksi karena di bawah 50.

    Indikator lainnya adalah konsumsi rumah tangga yang masih lemah. Sebagai kontributor utama PDB, laju konsumsi rumah tangga masih lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

  • Ekonom Curiga Data BPS Dimanipulasi, Minta PBB Turun Tangan!

    Ekonom Curiga Data BPS Dimanipulasi, Minta PBB Turun Tangan!

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meragukan data pertumbuhan kuartal II 2025 yang dirilis BPS karena diduga berbeda dengan kondisi riil. Hal ini membuat lembaga tersebut melayangkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.

    Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan, ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada sejumlah anomali yang terjadi bila dibandingkan dengan data historis. Salah satu yang disorotinya, pertumbuhan ekonomi kuartal II lebih tinggi dibandingkan kuartal I yang ada momen Ramadan-Idul Fitri.

    “Pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadhan-Idul Fitri terasa janggal. Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadhan-Idul Fitri,” Jelas Huda, dalam keterangan tertulis, Jumat kemarin.

    Huda mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 tercatat hanya tumbuh 4,87% year on year (yoy). Sedangkan pertumbuhan kuartal II 2025 mencapai 5,12%, yang mana kondisi ini menurutnya terlihat cukup janggal.

    Selain itu, ia juga menyoroti data pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, menurutnya nampak janggal apabila pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I 2025 hanya 4,95%, tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%.

    “Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025),” ujarnya lagi.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti dari sisi pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi (PMTB). Pada rilis BPS terbaru, tercatat industri manufaktur tumbuh tinggi. Padahal, menurutnya, PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama.

    Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya.

    “Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi.” ujar Bhima.

    Kejanggalan-kejanggalan inilah yang pada akhirnya mendorong CELIOS mengirimkan surat permintaan peninjauan ulang ke Badan Statistik PBB. Langkah ini sebagai upaya menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum.

    Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan, apabila terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, maka hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

    “Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan,” kata Media.

    Dengan data yang tidak akurat, lanjut Media, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Menurutnya kondisi ini akan membuat para pelaku usaha. investor, serta masyarakat kebingungan dan terkena dampak negatif.

    (acd/acd)

  • Ekonom Curiga Data BPS Dimanipulasi, Minta PBB Turun Tangan!

    Ragukan Data Ekonomi BPS, Lembaga Ini Kirim Surat ke PBB Minta Investigasi

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengirimkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Surat itu dilayangkan karena data pertumbuhan kuartal II 2025 yang dirilis BPS menimbulkan indikasi adanya perbedaan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia.

    Salah satunya, terkait dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi (PMTB).

    Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, inisiasi tersebut menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum. “Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12% year-on-year,” kata Bhima, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    CELIOS pun mencoba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, lalu menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi. Padahal, menurut Bhima, PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama.

    Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya.

    “Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi.” ujar Bhima.

    Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar menambahkan, apabila terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, maka hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

    “Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan,” kata Media.

    Dengan data yang tidak akurat, lanjut Media, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Menurutnya kondisi ini akan membuat para pelaku usaha. investor, serta masyarakat kebingungan dan terkena dampak negatif.

    CELIOS berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya kuartal II 2025. CELIOS juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS.

    “Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Media.

    Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda juga mengatakan, ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada anomali yang terjadi terkait dengan data historis. Salah satu yang disorotinya, pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadhan-Idul Fitri terasa janggal.

    “Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadhan-Idul Fitri. Triwulan I 2025 saja hanya tumbuh 4,87% year-on-year (YoY), jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12%.” Jelas Huda.

    Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, menurutnya nampak janggal apabila pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I 2025 hanya 4,95% tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%.

    “Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025),” ujarnya lagi.

    (acd/acd)