Xcloud.id

Tag: Bhima Yudhistira

  • Ekonom Celios Sebut Moratorium Sawit Ciptakan Kontribusi Ekonomi Rp28,9 Triliun pada 2045 – Halaman all

    Ekonom Celios Sebut Moratorium Sawit Ciptakan Kontribusi Ekonomi Rp28,9 Triliun pada 2045 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang perluasan kebun sawit dengan pembukaan lahan baru demi ambisi bioenergi sangat berisiko. 

    Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan, sawit Indonesia akan dijadikan pembenaran dari negara importir untuk tambah berbagai hambatan dagang baik tarif maupun non-tarif. 

    Ini seolah pemerintah dukung perluasan kebun sawit meski ada risiko deforestasi. 

    “Saya kira itu blunder sekali. Apalagi era perang dagang, sawit Indonesia rentan jadi sasaran proteksionisme negara maju. Justru dengan adanya EUDR yang harus dipastikan itu kebun sawit nya tidak bertambah luas tapi tambah produktif. Jika masalah pak Prabowo ini soal produksi sawit, maka jawabannya bukan dengan perluasan kebun sawit baru atau ekstensifikasi lahan,” kata Bhima dalam keterangan tertulis Senin (13/1/2025).

    Kata Bhima, masalah selama ini adalah produktivitas per lahan sawit yang rendah. 

    Sawit di Indonesia secara rata rata hanya hasilkan 12,8 ton per hektar untuk tandan buah segar. 

    Sementara di Malaysia bisa capai 19 ton per hektar tandan buah segar. 

    Karena itu,  solusinya intensifikasi lahan, masalah teknologi pertanianya, pembibitan, sampai pupuk. 

    Berdasarkan perhitungan Celios, moratorium perluasan kebun sawit punya banyak manfaat. 

    “Dampak implementasi kebijakan moratorium sawit ditambah skema replanting dinilai mampu menciptakan kontribusi ekonomi pada tahun 2045 yakni output ekonomi bertambah Rp 28,9 triliun, PDB Rp 28,2 triliun, pendapatan masyarakat naik Rp 28 triliun, surplus usaha Rp 16,6 triliun, penerimaan pajak bersih Rp 165 miliar, ekspor Rp 782 miliar, pendapatan tenaga kerja Rp 13,5 triliun, dan penyerapan tenaga kerja 761 ribu orang. Hasilnya jauh lebih positif dibanding skenario pembukaan kawasan hutan besar-besaran,” tutup Bhima.

    Sebelumnya, Kementerian Kehutanan RI mengklaim ada potensi 20,6 juta hektar lahan hutan yang dapat digunakan. 

    Sumber lahan tersebut adalah hutan lindung dan hutan produksi.

    Wacana hutan cadangan pangan dan energi tersebut disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta akhir tahun lalu. 

    “Ini hanya men-support terhadap apa yang dikerjakan Menteri Pertanian dan Menteri ESDM, yaitu dengan konsep hutan cadangan pangan dan energi. Kami telah mengidentifikasi dengan Menteri Pertanian, ada sekitar 20 juta hektar yang dapat digunakan,” ungkap Raja Juli.

    Raja Juli Antoni juga mengatakan bahwa seluruh lahan hutan cadangan pangan dan energi adalah bagian dari proyek lumbung pangan/food estate. 

    Lokasinya tersebar di seluruh provinsi, bahkan di tingkat desa. 

    “Ada di seluruh provinsi, jadi itu akan menjadi lumbung pangan kecil. Tidak hanya food estate yang besar, namun bahkan bisa di desa. Ini menjadi bagian dari program swasembada pangan.” kata Raja Juli.

    Tujuan untuk memperluas program lumbung pangan/food estate perlu dipertanyakan. 

    Pasalnya, jutaan hektar hutan yang telah dibabat sejak tahun 1995, terbukti gagal dan malah menimbulkan kehancuran ekosistem hutan dan lahan gambut. 

    Bahkan, hasil kajian Pantau Gambut tahun 2024 bertajuk “Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional” menyebutkan bahwa ribuan hektar lahan bekas food estate dijadikan perkebunan kelapa sawit.

    Dosen di Departemen Antropologi UI, Suraya Afif mengatakan bahwa ada ketidakjelasan informasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait proyek-proyek besar yang akan dilakukan selama ini. 

    “Masalah terbesarnya adalah pemerintah tidak pernah jelas, apakah pembangunan yang dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Kita ketahui bersama proyek food estate selama ini malah diberikan seluruh aksesnya terhadap tentara dan perusahaan-perusahaan swasta, sementara rakyat malah terusir,” ungkap Suraya.

    Ketimpangan dan kemiskinan harusnya bisa diturunkan melalui berbagai proyek tersebut. 

    Kata dia, selama ini masyarakat hanya dijadikan sebagai buruh di proyek-proyek pemerintah, sehingga tidak akan pernah sejahtera. 

    Harusnya masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan. 

    Mereka berhak mendapatkan perlindungan, akses ke lahan, dan kepastian dukungan dari pemerintah.

    Kepala Tani Center IPB, Hermanu Triwidodo mengatakan bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai tanpa program food estate. 

    “Sebenarnya tidak perlu menambah lahan untuk food estate. Dua hal utama yang dapat dilakukan adalah penguatan diversifikasi pangan dan menangani lahan-lahan kering di Indonesia.” ungkap Hermanu.

    Diversifikasi pangan menggambarkan keberagaman konsumsi jenis pangan oleh masyarakat. 
    Artinya, tidak terbatas hanya padi untuk mendapatkan asupan karbohidrat. 

    “Indonesia memiliki banyak sekali sumber karbohidrat, tidak terbatas hanya beras. Ada singkong, sagu, umbi, dan jagung. Itu semua tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.” kata Hermanu.

    Persoalan lahan untuk hutan cadangan pangan dan energi seluas 20 juta hektar berisiko memperparah kerusakan lingkungan dan ketimpangan di tengah masyarakat. 

    Koordinator Program LaporIklim, Yoesep Budianto mengatakan bahwa pengelolaan lahan yang buruk malah mendatangkan petaka ekologis bagi masyarakat. 

    “Saat ini banyak sekali banjir bandang, kekeringan, atau tanah longsor yang terjadi di pusat proyek dan area sekitarnya. Akhirnya, pihak yang paling menderita adalah masyarakat.” kata Yoesep.

  • Berkaca dari Nvidia, Biaya ‘Siluman’ di RI Bikin Investor Kabur ke Vietnam

    Berkaca dari Nvidia, Biaya ‘Siluman’ di RI Bikin Investor Kabur ke Vietnam

    Jakarta –

    Indonesia sering kali kalah bersaing dengan Vietnam dan beberapa negara tetangga lainnya dalam merebut hati investor. Salah satu contohnya ialah dalam kasus investasi perusahaan teknologi multinasional Amerika Serikat (AS), Nvidia Corporation.

    Hal ini sebelumnya diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro. Padahal Pendiri Nvidia, Jensen Huang, sudah sempat mendatangi Indonesia di November 2024.

    Selain Nvidia, Indonesia juga kalah dalam menggaet hati Apple. Raksasa teknologi asal AS itu juga masuk ke Vietnam dengan membawa investasi senilai US$ 15,8 miliar atau sekitar Rp 257,54 triliun (kurs Rp 16.300). Lalu, apa penyebab Indonesia sering kalah saing?

    Direktur Segara Institut Piter Abdullah mengatakan, banyak faktor yang membuat RI kalah saing dengan Vietnam dan negara Asia Tenggara lainnya dalam memperebutkan investasi asing. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi.

    “Pertumbuhan ekonomi Vietnam di atas 7% yang menyiratkan pertumbuhan pasar,” kata Piter, saat dihubungi detikcom, Sabtu (11/1/2025).

    Kedua, dari sisi perizinan dan biaya investasi. Menurutnya, Indonesia masih dihantui oleh sulitnya birokrasi, dengan banyaknya beban biaya tambahan yang tinggi.

    “Indonesia masih dihantui oleh sulitnya birokrasi dan banyaknya biaya-biaya siluman. High cost economy. Faktor lain misalnya ketenagakerjaan, ketersediaan lahan,dan lain-lain,” ujarnya.

    Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, hal pertama yang membuat Indonesia kalah saing ialah perusahaan besar seperti Nvidia ataupun Apple butuh kepastian regulasi. Katanya, pemerintah kerap kali melakukan perubahan regulasi.

    Bahkan, dalam 5 bulan terakhir, pemerintah telah 3 kali mengganti regulasi impor hingga lahir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

    “Selain korupsi, ketidakpastian kebijakan jadi titik lemah Indonesia. Sementara di Vietnam kepastian regulasi membuat investor nyaman,” kata Bhima.

    Kedua, kebutuhan energi terbarukan di kawasan industri belum disediakan. Vietnam salah satu negara yang cepat menyediakan energi bersih karena ada kebijakan power wheeling atau berbagi jaringan transmisi. Sedangkan Pemerintah Indonesia masih terhambat transisi energi sehingga minat investor negara maju rendah.

    “Ketiga, kualitas tenaga kerja Indonesia di sektor hi-tech masih tertinggal dibandingkan Vietnam. Mau bikin pabrik kan harus cari tenaga kerja terampilnya dulu. Sekolah vokasi dan balai latihan kerja belum sesuai kebutuhan industri hi-tech. Perlu sinkronisasi materi pelatihan kerja di sekolah vokasi,” ujarnya.

    Keempat, infrastruktur pendukung di kawasan industri belum sepenuhnya memadai, begitu pun biaya logistik juga cukup mahal di Indonesia. Menurutnya, di sini tugas pemerintah pusat untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah (pemda) bisa lebih dioptimalkan, terutama revitalisasi fasilitas di kawasan industri existing.

    “Kalau di Vietnam pemda-nya saling bersaing menawarkan fasilitas industri yang terbaik,” imbuhnya.

    Kelima, Pemerintah Vietnam memahami dengan baik bagaimana cara efektif mendorong kenaikan rasio pajak tanpa menaikkan tarif bahkan dengan menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di Vietnam sendiri, tarif PPN sekitar 8% sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing.

    “Vietnam juga akan mendapatkan berkah relokasi industri di tengah perang dagang karena daya beli masyarakat di Vietnam cukup kuat. Di sisi lain, Vietnam akan lakukan perampingan kementerian sebagai upaya mengurangi beban biaya pegawai dan belanja birokrasi lainnya. Reformasi fiskal Indonesia salah satu yang terburuk di kawasan,” kata dia.

    (shc/fdl)

  • Celios nilai Trump jadi tantangan bagi negara anggota BRICS

    Celios nilai Trump jadi tantangan bagi negara anggota BRICS

    Ilustrasi – Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024). ANTARA/HO-Kemlu RI

    Celios nilai Trump jadi tantangan bagi negara anggota BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Direktur China-Indonesia Desk Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai setelah menjabat, Presiden AS Donald Trump bakal menjadi tantangan bagi negara anggota BRICS, termasuk Indonesia di pasar global. Ia berpandangan bahwa ketidakpastian ekonomi global karena perang dagang antara China dan AS saat Trump akan berdampak pada stabilitas ekonomi di beberapa negara, dan ini tentunya akan berimbas pada Indonesia.

    Ditambah lagi, ancaman Trump pada negara anggota BRICS apabila melakukan dedolarisasi.

    “Reaksi Trump perlu untuk diwaspadai, karena dia merupakan salah satu pemimpin yang membuktikan ucapannya. Jika, AS memberlakukan tarif 100 persen pada negara anggota BRICS, tentu Indonesia akan terkena imbas dari kebijakan tersebut, tidak bisa dipungkiri ini juga akan menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia dalam jangka waktu pendek atau menengah. Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Brasil, sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini, pada Senin (7/1/2024) mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh organisasi internasional tersebut. Beberapa pengamat menilai BRICS akan menjadi penyeimbang G7 yang beranggotakan Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

    Sebagai anggota grup BRICS yang baru, Indonesia berpeluang untuk berpartisipasi dalam solidaritas negara-negara Selatan alias global South dalam mengurangi hegemoni Barat yang ada saat ini. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berharap dengan masuk BRICS, Indonesia tidak hanya fokus memperkuat hubungan dengan China, namun juga Brasil, Afrika Selatan, termasuk negara Timur Tengah.

    “Pemerintah sebaiknya tidak melihat BRICS hanya agenda China saja, tapi ada potensi besar dengan negara Brasil terkait ekonomi restoratif, hingga Afrika Selatan soal pengembangan transisi energi bersih. Jika terlalu pro-China maka keanggotaan Indonesia di BRICS sebenarnya sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan,” katanya.

    Di sisi lain, dirinya juga menilai aliansi BRICS tidak begitu memberikan keuntungan untuk Indonesia karena ekonomi China diproyeksikan akan melambat terutama pascakembali terpilihnya Donald Trump yang memicu proteksionisme dagang. Tidak hanya itu, kekhawatiran ketergantungan yang semakin kuat pada China masih menghantui Indonesia.

    Menurut Peneliti Celios Yeta Purnama, seharusnya Indonesia lebih gencar mendiversifikasi mitra secara bilateral untuk bertahan dari ketidakpastian ekonomi global di masa yang akan datang.

    “Potensi kerja sama multilateral tentu akan menguntungkan tapi jika itu di circle yang sama, ketika ekonomi negara anggota yang mendominasi seperti China melemah, maka akan rentan berdampak pada stabilitas ekonomi di dalam negeri,” tutur Yeta.

    Lebih lanjut, Celios memberikan catatan penting untuk Indonesia. Bergabung dengan BRICS bisa dikatakan berisiko terutama jika terlalu fokus pada China.

    Untuk menghindari risiko itu, Indonesia perlu memainkan peran dalam mendorong kolaborasi di sektor-sektor strategis seperti sektor investasi dan pembangunan infrastruktur yang menyasar kebutuhan negara-negara berkembang, dan mengarahkan investasi kepada proyek yang bisa memperkuat kemandirian ekonomi negara-negara anggota.

    Selaras dengan hal tersebut, Indonesia perlu memainkan peran untuk mendorong kerja sama investasi hijau (green invesment) negara anggota dengan mengembangkan pasar modal yang ramah lingkungan.

    “Jika berbicara global South, sebetulnya urgensi utama yang tidak bisa diabaikan adalah dominasi investasi sektor ekstraktif. Jadi BRICS diharapkan juga menyoroti potensi kerja sama green investment untuk green growth dalam beberapa tahun mendatang,” jelas Yeta.

    Sumber : Antara

  • Luhut Bongkar Keuntungan Indonesia Gabung BRICS – Page 3

    Luhut Bongkar Keuntungan Indonesia Gabung BRICS – Page 3

    Sebelumnya, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota penuh dari BRICS, organisasi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan ini diharapkan membawa berbagai keuntungan bagi Indonesia di masa depan, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional.

    Salah satu potensi keuntungan yang menjadi sorotan adalah peluang Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia dengan harga yang lebih kompetitif. Menurur Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan langkah ini dapat menjadi opsi strategis bagi Indonesia, selama memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional.

    “Kemana aja kalau kita menguntung Republik dan sepanjang itu tadi menguntungkan Republik dan itu bisa kita bicarakan kepada nenerapa negara-negara yang lain kenapa tidak. Kalau kita dpaat lebih murah 20 dollar 22 dollar kenapa tidak?” ujar Luhut.

    Pernyataan ini menegaskan Indonesia akan mempertimbangkan peluang yang ada dengan cermat, tanpa mengabaikan aspek strategis dan diplomatiknya.

    “Namun tentu saja, kita harus hati-hati dan melihat ini dengan baik,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyatakan kepesertaan Indonesia di BRICS bisa dinilai sebagai upaya memperkuat hubungan tidak hanya dengan China tapi dengan Brasil dan Afrika Selatan maupun negara timur tengah.

    Bhima menuturkan sebaiknya pemerintah tidak hanya melihat BRICS dengan agenda China saja, tetapi ada potensi besar dengan negara Brasil terkait ekonomi restoratif, hingga Afrika Selatan soal pengembangan transisi energi bersih.

    Dia pun menilai apabila pemerintah Indonesia terlalu pro-China maka keanggotaan Indonesia di BRICS akan sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan.

    “Keanggotaan Indonesia di BRICS sebenarnya sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan,” kata Bhima dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (8/1).

     

    Reporter: Siti Ayu Rachma

    Sumber: Merdeka.com

  • Sambut rencana investasi Apple, ekonom sarankan perkuat empat hal

    Sambut rencana investasi Apple, ekonom sarankan perkuat empat hal

    Arsip foto- Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (18/7/2023). ANTARA/Aji Cakti

    Sambut rencana investasi Apple, ekonom sarankan perkuat empat hal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 13:50 WIB

    Elshinta.com – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk memperkuat empat hal, yakni soal regulasi impor, kepastian penyediaan energi, penguatan sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung menjelang negosiasi dengan Apple yang diselenggarakan pada 7–8 Januari.

    Bhima dihubungi di Jakarta, Senin menjelaskan untuk kepastian regulasi impor perlu dilakukan mengingat perusahaan teknologi besar seperti Apple sangat membutuhkan kepastian hukum yang kondusif.

    “Pemerintah dalam lima bulan mengganti regulasi impor sebanyak tiga kali, terakhir Permendag 8/2024, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Diharapkan regulasi soal kepastian impor beserta pengawasannya harus lebih clear,” katanya.

    Selanjutnya, Bhima mengatakan perusahaan sekelas Apple harus berkomitmen untuk melakukan proses produksi yang rendah karbon, sebelum menentukan lokasi pabrik.

    Oleh karena itu dalam proses negosiasi, diharapkan pemerintah melibatkan PLN untuk membantu menyediakan energi terbarukan di kawasan industri.

    Lebih lanjut ia mengatakan, untuk memperkuat sumber daya manusia dalam menyambut investasi Apple, pemerintah perlu melakukan penyelarasan materi pelatihan kerja di sekolah-sekolah vokasi yang ada.

    Sedangkan memperkuat infrastruktur pendukung bisa dilakukan melalui koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan revitalisasi di kawasan industri.

    “Infrastruktur pendukung di kawasan industri belum sepenuhnya memadai. Biaya logistik juga mahal. Di sini tugas pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemda bisa lebih dioptimalkan terutama revitalisasi fasilitas di kawasan industri existing,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan proses negosiasi dengan Apple tidak mudah, mengingat perusahaan besar tersebut akan mengedepankan keuntungan besar yang diperoleh dari Indonesia.

    “Negosiasi tidak akan mudah. Apple akan menempatkan kepentingan atau interest mereka, yang kita bisa baca adalah untungnya berapa, cuannya berapa,” kata Menperin, di Jakarta, Jumat (3/1).

    Meski demikian, Menperin memastikan pemerintah tetap teguh memegang prinsip untuk kepentingan nasional dalam proses negosiasi.

    “Sementara kami, pemerintah, juga punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang, yang tidak mungkin kita kesampingkan,” katanya pula.

    Adapun prinsip tersebut terdiri dari empat poin teknokratis yang sudah dikaji pihaknya, yakni perbandingan investasi Apple di negara lain, investasi produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pendapatan bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem.

    Sumber : Antara

  • Celios sebut enam sektor perindustrian tumbuh pesat pada 2025

    Celios sebut enam sektor perindustrian tumbuh pesat pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan setidaknya ada enam sektor perindustrian di Indonesia yang berpotensi tumbuh dengan pesat pada 2025.

    Sektor tersebut adalah industri berteknologi tinggi untuk komponen energi terbarukan; semikonduktor; tekstil; suku cadang kendaraan bermotor; besi-baja; serta hilirisasi di sektor perikanan dan pertanian.

    Direktur Celios Bhima Yudhistira Adhinegara saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan untuk industri berteknologi tinggi yang diperuntukkan sebagai komponen energi terbarukan, berpotensi melejit mengingat adanya komitmen dari Presiden Prabowo untuk membangun elektrifikasi bersih berdaya 75 gigawatt (GW) hingga 2040.

    “Peluang industri berteknologi tinggi misalnya untuk baterai penyimpanan energi (energy saving storage), serta komponen panel surya, pembangkit angin, dan air,” kata dia.

    Ia mengatakan semakin cepat pemerintah menargetkan untuk memiliki elektrifikasi bersih, maka hal tersebut mesti sebanding dengan kesiapan rantai pasok industri dalam negeri, sehingga hal ini turut berpotensi menciptakan investasi di berbagai industri turunan baru.

    Bhima mengatakan, untuk industri semikonduktor, tekstil pakaian jadi, suku cadang kendaraan bermotor, dan industri besi-baja berpotensi meningkat karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    Menurut dia, persaingan bisnis kedua negara adidaya itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menarik investasi dari produsen yang menghindari kenaikan tarif.

    “Pabrik yang menghindari kenaikan tarif biasanya mendekati asal bahan baku atau mendekati ke pasar potensial. Indonesia memenuhi kriteria dua-duanya, kaya bahan baku sekaligus pasar yang potensial,” katanya.

    Sementara, hilirisasi produk perikanan dan pertanian berpotensi besar menjadi motor ekonomi di 2025, karena adanya isu pangan baik untuk pemenuhan program makan bergizi gratis (MBG), serta tingginya kebutuhan domestik dan ekspor.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom Bhima Yudistira Sebut Kenaikan PPN akan Berdampak Signifikan bagi Masyarakat

    Ekonom Bhima Yudistira Sebut Kenaikan PPN akan Berdampak Signifikan bagi Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang mulai berlaku 1 Januari 2025, dipastikan akan berdampak pada UMKM. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan PPN sebesar 12 persen hanya berlaku pada barang dan jasa mewah.

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 akan berdampak signifikan bagi masyarakat.

    Sebab, Bhima menyebut kebijakan ini datang saat ekonomi masyarakat tengah melemah dengan ditandai pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91 persen (y-o-y) pada Q3 2024 dan turun -0,48 persen (q-to-q), deflasi terjadi selama lima bulan berturut-turut (Mei-September 2024) dan omzet UMKM anjlok hingga 60 persen.

    Dia menilai dampak kebijakan PPN 12 persen bakal sangat dirasakan ke depannya bagi UMKM.

    Yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya ya mulai dari membatalkan PPN 12 persen, bahkan PPN kalau bisa diturunkan karena PPN ini sifatnya regresif,” kata Bhima, Selasa (31/12).

    Lebih lanjut Bhima mengungkapkan UMKM adalah sektor informal yang selama ini mungkin kontribusi dalam penyerahan faktur PPN tidak sebesar sektor formal.

    Namun, bila dilihat secara mendalam bahan baku seperti beras, tepung gandum atau terigu, kemudian minyak goreng secara tidak langsung akan terdampak oleh kebijakan PPN 12 persen.

    “Contohnya, misalnya beras itu dimulai dari pupuknya untuk yang non-subsidi itu kena PPN 12 persen, traktor kemudian dari segi pembibitan untuk transportasinya, kendaraan itu dikenakan PPN 12 persen, BBM juga dikenakan PPN. Artinya, ini akan berdampak juga terhadap seluruh harga yang dibentuk,” ucapnya.

  • Refleksi kebijakan fiskal di tahun transisi

    Refleksi kebijakan fiskal di tahun transisi

    Jakarta (ANTARA) – Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup menantang untuk kebijakan fiskal. Tak hanya ‘ketidakpastian global’–yang kerap menjadi jargon pembuka di banyak pemaparan isu ekonomi – tetapi juga transisi pemerintahan.

    Peralihan struktur dalam tubuh pemerintahan tak dimungkiri menimbulkan banyak penyesuaian dalam manajemen fiskal.

    Triwulan tahun pertama, pengelolaan anggaran disibukkan dengan pesta demokrasi yang digelar serentak. Tentu dengan dana yang besar, namun juga dengan dampak yang besar.

    Dua triwulan berikutnya, pengelolaan fiskal setidaknya bisa lebih berfokus pada program-program tahun berjalan, sembari menunggu hasil pemilu.

    Triwulan akhir, banyak ‘gebrakan’ dalam domain pengelolaan fiskal, mulai dari beralihnya posisi Kementerian Keuangan menjadi di bawah komando langsung presiden, utak-atik anggaran untuk mengakomodasi kementerian/lembaga baru, hingga polemik kebijakan pajak yang masih belum surut per hari terakhir tahun ini.

    Kaleidoskop APBN 2024

    Sebagai catatan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 secara umum menunjukkan tren penerimaan yang melambat namun dengan defisit yang terkendali.

    Pada Januari, APBN mencatatkan surplus Rp31,3 triliun, ditopang oleh pendapatan negara Rp215,5 triliun dan belanja Rp184,2 triliun. Surplus mulai tergerus sejak Februari karena lonjakan belanja yang tumbuh 18 persen (year-on-year/yoy) akibat persiapan Pemilu, sementara penerimaan negara mengalami kontraksi.

    Pada Maret, surplus menyusut menjadi Rp8,07 triliun dengan pendapatan Rp620,01 triliun (-4,1 persen yoy) dan belanja Rp611,9 triliun (+18 persen yoy). Tren surplus kembali naik pada April mencapai Rp75,7 triliun, tetapi tidak bertahan lama karena pada Mei terjadi defisit pertama senilai Rp21,76 triliun, seiring pendapatan yang turun 7,1 persen (yoy).

    Defisit APBN terus melebar pada semester kedua 2024 akibat tekanan dari belanja negara yang terus melonjak. Hingga Agustus, defisit mencapai Rp153,7 triliun, dengan realisasi belanja Rp1.930,7 triliun (+12,2 persen yoy) dan pendapatan Rp1.777 triliun (-4,3 persen yoy).

    Sementara catatan terakhir, yakni per akhir November, defisit menyentuh Rp401,8 triliun atau setara 1,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendapatan mulai rebound mencapai Rp2.492,7 triliun (+1,3 persen), sementara belanja Rp2.894,5 triliun (+15,3 persen).

    Defisit November masih jauh di bawah target yang ditetapkan Pemerintah pada APBN 2024, yakni sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen.

    Retrospeksi kampanye penerimaan negara

    Per Agustus 2024, APBN telah menyalurkan Rp30,5 triliun untuk belanja pemilu. Investasi negara pada pemilihan presiden dan legislatif penting mengingat dampak jangka pendek terhadap perputaran ekonomi maupun dampak menengah-panjang terhadap arah kebijakan perekonomian negara ke depan.

    Dalam konteks fiskal, salah satu aspek penting yang perlu menjadi perhatian adalah penerimaan negara. Rasio pajak di Indonesia terbilang rendah di kisaran 10 persen, dibandingkan dengan rata-rata negara lain sebesar 15 persen.

    Sedikit kilas balik, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menawarkan target peningkatan rasio pajak dan rencana kebijakan fiskal yang beragam.

    Paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, misalnya, menargetkan rasio pajak 13-16 persen yang diperoleh dari penyerapan dari pajak karbon, pajak 100 orang terkaya, hingga evaluasi insentif pajak.

    Paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang kini menduduki tahta istana, membidik angka yang cukup ambisius, yakni rasio pajak sebesar 23 persen. Strategi yang diusung termasuk di antaranya pajak usaha kecil menengah (UKM), cukai minuman, hingga menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) pada industri buku.

    Sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud Md membidik angka 14-16 persen melalui pungutan pajak karbon, platform digital, warisan, hingga perluasan dan peningkatan pajak barang mewah.

    Fiskal di awal pemerintahan baru

    Pergantian pemerintahan mendorong fiskal negara untuk beradaptasi dengan sistem baru. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah bertambahnya jumlah kementerian/lembaga.

    Total, ada 109 pejabat dalam kabinet Presiden Prabowo (48 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri), jauh lebih tinggi dari rata-rata kabinet sebelumnya yang berkisar 33-39 orang. Artinya, akan ada lonjakan belanja pemerintah.

    Untuk anggaran 2024, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyatakan tidak ada beban tambahan baru akibat penambahan K/L. Sementara untuk anggaran 2025 masih dalam tahap kajian.

    Selain itu, pemerintahan baru juga memiliki sejumlah program prioritas yang membutuhkan anggaran besar, Makan Bergizi Gratis (MBG) contohnya.

    Pemerintah juga perlu membayar utang jatuh tempo senilai Rp1.353,2 triliun pada tahun depan, yang terdiri dari Rp800,3 triliun pokok utang dan Rp552,9 triliun bunga utang.

    Mengingat berbagai kebutuhan itu, maka meningkatkan pendapatan negara dan mengelola fiskal dengan lebih efisien menjadi krusial.

    Soal strategi mendongkrak penerimaan, pajak menjadi isu yang cukup sensitif. Problem yang paling utama adalah kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen.

    Hingga hari ini, penolakan terhadap kebijakan itu masih terus disuarakan, karena dianggap menambah beban masyarakat di tengah daya beli yang melemah dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) tinggi.

    Pemerintah merespons dengan paket stimulus, contohnya bantuan beras, diskon listrik, PPN DTP untuk merespons daya beli dan penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk memitigasi PHK.

    Pengusaha dan industri yang juga bakal terdampak turut diberikan insentif, termasuk perpanjangan insentif PPh final 0,5 persen untuk UMKM dan dukungan subsidi PPh hingga bunga untuk industri padat karya.

    Akan tetapi, manfaat stimulus itu dinilai bersifat temporer. Sedangkan pemerintah sebetulnya memiliki alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan. Misalnya, sebagaimana yang diusulkan oleh Direktur Celios Bhima Yudhistira, ada opsi perluasan basis pajak, penerapan pajak kekayaan, dan memberantas celah penghindaran pajak yang dinilai lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu membebani masyarakat.

    Di sisi lain, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi belanja melalui pengurangan subsidi dengan terfokus pada masyarakat rentan, fokus belanja untuk prioritas nasional, hingga evaluasi berkala terhadap efektivitas belanja publik. Rekomendasi ini bertujuan menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Menyambut 2025, seiring dengan lebih stabilnya perpolitikan dalam negeri, diharapkan kebijakan fiskal dapat dikelola dengan lebih optimal.

    Harapannya, APBN bisa mendukung program pemerintah, sembari menjaga kesejahteraan rakyat, dan tetap sehat untuk menopang perekonomian nasional.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harga BBM di Tahun 2025 Bakal Turun? Begini Perkiraannya

    Harga BBM di Tahun 2025 Bakal Turun? Begini Perkiraannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa harga minyak mentah global rata-rata diprediksi akan berada di sekitar US$ 71-80 per barel pada 2025. Hal ini tentunya akan mempengaruhi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih rendah di tahun depan.

    Turunnya harga minyak mentah dunia ini disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Bhima, harga ini masih relatif rendah dibanding puncak April 2024 di mana minyak mentah sempat menyentuh di level US$ 87 per barel.

    “Penurunan bunga acuan Fed belum cukup menjadi sentimen positif kenaikan harga minyak,” kata Bhima kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (31/12/2024).

    Setidaknya, terdapat beberapa faktor yang membuat harga minyak mentah global berpotensi lebih rendah pada 2025. Pertama, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS yang akan mendorong eksplorasi dan produksi minyak di AS, sehingga membuat tahun 2025 diliputi oil glut atau pasokan minyak yang berlebih.

    “Kedua, permintaan minyak untuk industri di negara seperti China dan India diperkirakan melambat. Apalagi ekonomi China masih sluggish dan diproyeksi tumbuh di 4,5%,” kata dia.

    Bhima menilai dengan adanya potensi produksi minyak AS yang bertambah, maka hal itu akan berpengaruh pada harga minyak global dan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di dalam negeri. “Ada potensi lebih rendah harganya,” tambahnya.

    Sementara, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Ishak menilai harga minyak pada tahun depan diperkirakan melemah karena faktor permintaan yang turun. Hal ini didorong oleh dampak dari pertumbuhan ekonomi global yang relatif sama dengan tahun ini khususnya China dan negara negara industri seperti Jerman yang mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dengan kondisi ini sulit memproyeksikan kenaikan harga akibat lonjakan permintaan minyak tahun depan,” katanya.

    Selain itu, tingkat adopsi kendaraan listrik di berbagai negara juga terus meningkat sehingga secara fundamental permintaan minyak dari sisi transportasi juga cenderung akan terus tertekan. Adapun, dari sisi supply janji Donald Trump untuk mendorong produksi minyak mentah di AS dengan mempermudah izin produksi membuat pasokan minyak global akan semakin tinggi.

    “Meskipun akan ada potensi pemangkasan dari OPEC Plus namun tidak akan signifikan,” katanya.

    Adapun, pergerakan harga minyak mentah tersebut tentunya bakal berpengaruh pada penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Apalagi salah satu komponen pembentuk harga BBM, yakni nilai tukar (kurs) rupiah terpantau menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    Sebagai badan usaha yang ditugaskan menyalurkan BBM di dalam negeri, Pertamina belum dapat memastikan apakah harga BBM non subsidi akan mengalami penurunan pada 1 Januari 2025 mendatang seiring dengan kondisi yang terjadi saat ini.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan pihaknya hingga kini masih melakukan evaluasi. “Masih dievaluasi, besok baru bisa kami rilis ya,” kata dia.

    Perlu diketahui, perubahan harga BBM non subsidi akan ditentukan berdasarkan harga minyak, Mean of Platts Singapore (MOPS), maupun nilai tukar (kurs), rata-rata yang berlaku pada periode tanggal 25 pada dua bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 pada satu bulan sebelumnya untuk penetapan bulan berjalan. Adapun perubahan harga BBM non subsidi biasanya ditetapkan setiap tanggal 1 setiap bulannya.

    (pgr/pgr)

  • Pemerintah Diminta Kejar Pajak Orang Kaya Dibanding PPN 12 Persen, Potensinya Capai Rp 81,6 T

    Pemerintah Diminta Kejar Pajak Orang Kaya Dibanding PPN 12 Persen, Potensinya Capai Rp 81,6 T

    Pemerintah Diminta Kejar Pajak Orang Kaya Dibanding PPN 12 Persen, Potensinya Capai Rp 81,6 T
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ekonom dan Direktur Eksekutif CELIOS
    Bhima Yudhistira
    menilai rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen adalah langkah yang tidak kreatif.
    Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada pengumpulan pajak dari orang kaya yang selama ini belum maksimal.
    Bhima menyebut, pemerintah berpotensi mengumpulkan Rp 81,6 triliun dalam sekali penarikan
    pajak kekayaan
    .
    “Cara paling tidak kreatif untuk naikkan pajak adalah mengubah tarif PPN. Padahal pajak kekayaan sekali penerapan bisa mendapat Rp 81,6 triliun. Potensinya jauh melebihi pendapatan dari PPN 12 persen,” kata Bhima kepada
    Kompas.com,
    Senin (30/12/2024).
    Ia menjelaskan, pemerintah tidak mau repot dalam menarik pajak kekayaan dari wajib pajak berpendapatan tinggi.
    Hal ini karena prosesnya membutuhkan usaha maksimal, seperti pencocokan data dan penelusuran aset yang disembunyikan hingga ke luar negeri agar terbebas dari pajak.
    Bhima beranggapan,
    kenaikan PPN
    justru merugikan pemerintah.
    Ia khawatir jumlah masyarakat kelas menengah akan menurun akibat kebijakan ini.
    “Hasil (kenaikan) PPN dari 10 persen jadi 11 persen sebelumnya, kan rasio pajak juga tidak naik signifikan. Pemerintah tidak mau susah dan tidak mau repot mengeluarkan
    kebijakan pajak
    kekayaan,” ucap Bhima.
    Lebih lanjut, Bhima menilai pemerintah tidak perlu memberlakukan pengampunan pajak (
    tax amnesty
    ) lagi.
    Pengampunan pajak diberikan dalam dua jilid agar wajib pajak mau mendeklarasikan hartanya tanpa dikenai denda.
    Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memperbaiki kebijakan pajak daripada memberikan pengampunan.
    “Di negara yang jadi anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) saja, kepatuhan pajak terus dikejar, sampai menutup kebocoran transaksi lintas negara (BEPS).
    Tax amnesty
    tidak perlu diberlakukan lagi. Cukup telusuri kepatuhan dan kesesuaian data aset dari tax amnesty kemarin untuk basis data pajak kekayaan,” ujarnya.
    Sebelumnya, rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, mendapat penolakan luas dari masyarakat.
    Penolakan ini muncul melalui petisi di media sosial dan aksi demonstrasi.
    Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat.
    Banyak yang khawatir bahwa PPN yang lebih tinggi akan memberikan efek domino yang merugikan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.