Tag: Bhima Yudhistira

4 Dampak Signifikan Kebijakan Mobil Listrik Donald Trump bagi Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan, kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mencabut kewajiban penggunaan mobil listrik di AS memberikan empat dampak signifikan terhadap ekosistem pengembangan electric vehicle (EV) di Indonesia.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan, dampak tersebut meliputi berkurangnya permintaan mineral penting sebagai bahan baku baterai EV, menurunnya minat investor asal AS, potensi terhambatnya pembiayaan internasional, serta dominasi perusahaan China dalam hilirisasi nikel di Indonesia.

Ia menambahkan, penurunan permintaan mineral kritis secara global akan berdampak langsung pada anjloknya harga komoditas, seperti nikel, tembaga, timah, dan bauksit yang menjadi bahan baku utama kendaraan listrik.

“Saat ini, harga referensi nikel di pasar internasional telah turun 3,7% secara year on year, sementara kobalt mengalami penurunan sebesar 16,6% pada periode yang sama. Dalam dua bulan mendatang, penurunan harga ini diperkirakan akan memicu perubahan strategi bisnis perusahaan mobil listrik di AS dan berisiko memengaruhi kontrak pasokan bahan baku,” jelas Bhima dilansir dari Antara, Selasa (28/1/2025).

Selain itu, dampak kebijakan mobil listrik Donald Trump, yakni prospek investasi perusahaan AS untuk proyek, seperti smelter nikel dan pabrik baterai menjadi semakin kecil. Sebelumnya, kebijakan inflation reduction act (IRA) memberikan harapan akan kehadiran investor AS yang dapat memperbaiki tata kelola hilirisasi tambang di Indonesia.

Bhima juga menyoroti kemungkinan terhambatnya pembiayaan internasional dalam mendukung transisi energi dan elektrifikasi sektor transportasi.

Menurutnya, inisiatif seperti just energy transition partnership (JETP), yang bertujuan mendorong dekarbonisasi sektor mineral dan pengembangan komponen mobil listrik domestik, bisa kehilangan dukungan jika AS mencabut mandat kendaraan listrik serta melemahkan komitmennya terhadap Kesepakatan Paris.

Dampak lainnya adalah meningkatnya dominasi perusahaan asal China dalam hilirisasi nikel di Indonesia. Bhima mencatat bahwa pelambatan ekonomi di China memengaruhi harga nikel olahan, termasuk bahan baku stainless steel yang diproduksi di Indonesia.

“Kinerja ekspor nikel olahan tahun ini diperkirakan semakin menurun, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia,” ujar Bhima.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan pencabutan kewajiban penggunaan mobil di AS. Dalam pidato pelantikannya, Trump menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi industri otomotif AS.

28/01/2025 11:45
Prabowo Minta Rp306 Triliun Belanja Pemerintah Dihemat, Ekonomi Bisa Melambat?

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Ekonom menilai penghematan tersebut akan berdampak negatif ke pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meyakini implikasi logis dari penghematan tersebut adalah peredaran uang akan semakin sedikit terutama di daerah-daerah.

Dia melihat potensi beberapa proyek infrastruktur daerah bisa terhambat. Bahkan, sambungnya, pemotongan anggaran perjalanan dinas akan menyebabkan pendapatan sektor pelayanan seperti hotel, restoran, hingga transportasi juga berkurang drastis.

“Meskipun penghematan tadi uangnya digunakan misalnya untuk program makan bergizi gratis, tetapi tetap tidak bisa menggantikan banyak sektor yang sifatnya padat karya, yang terdampak oleh adanya penghematan ini,” ujar Bhima di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Belum lagi pemerintah di daerah yang baru dimekarkan. Di daerah pemekaran, menurut Bhima, 70% alokasi belanja dari APBD adalah untuk belanja pegawai sehingga sangat sulit dilakukan penghematan.

Secara nasional, sambungnya, belanja pemerintah juga berkontribusi sekitar 9% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, Bhima melihat pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan semakin melambat akibat penghematan anggaran belanja pemerintah tersebut.

“Jika kontribusi belanja pemerintah lebih rendah maka nanti efek ke pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 5% di 2025 pun diperkirakan juga akan terganjal,” katanya.

Lebih lanjut, Bhima menilai keputusan penghematan tersebut menunjukkan pemerintah belum bisa berinovasi dari sisi penerimaan negara. Meski pemerintah telah menerapkan aplikasi Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan, tetapi efeknya belum bisa dirasakan dalam waktu dekat.

Alasan Prabowo Instruksikan Penghematan Anggaran lewat Inpres 1/2025

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan Prabowo ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan hingga hingga Rp306,69 triliun.

Perintah Prabowo itu sendiri disampaikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

“Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” ujar Deni saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).

Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

“Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” jelas Deni.

24/01/2025 08:47
BGN Klarifikasi soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp100 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap asal mula usulan tambahan anggaran senilai Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui bahwa pihaknya mengusulkan adanya tambahan anggaran Rp100 triliun untuk mendukung program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dadan bercerita, usulan tambahan dana Rp100 triliun itu bermula saat Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan kepada BGN. Orang nomor satu di RI itu, kata Dadan, ingin mempercepat program Makan Bergizi Gratis untuk bisa menjangkau penerima manfaat.

“Pak Presiden [Prabowo] ingin ada percepatan [MBG] dan ditanya kalau dilakukan mulai September perlu uang berapa? Kami menjawab Rp100 triliun. Jadi BGN menjawab sesuai pertanyaan kalau keinginan Presiden dilaksanakan,” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa anggaran senilai Rp71 triliun yang telah digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG cukup hingga akhir tahun.

“Iya, betul [anggaran Rp71 triliun cukup sampai akhir 2025],” ungkapnya.

Dia merincikan dari anggaran senilai Rp71 triliun itu akan digunakan secara bertahap. Pada Januari—April 2025, BGN menargetkan untuk melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kemudian, BGN akan melayani 6 juta penerima manfaat MBG pada April—Agustus. Lalu, pada akhir Agustus—Desember 2025 bakal melayani 15–17,5 juta penerima manfaat MBG melalui 5.000 SPPG.

Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penambahan anggaran program MBG justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Di samping itu, program unggulan Presiden Prabowo ini bisa memicu melebarnya defisit APBN. Menurut dia, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

“Untuk makan bergizi gratis ini, solusinya bukan menambah anggaran. Karena anggaran Rp71 triliun sebenarnya sudah sangat besar,” kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

“MBG ini jangan sampai mengambil porsi yang terlalu besar, sehingga menjadi beban bagi defisit APBN,” ujarnya.

Bhima juga menyebut jika anggaran MBG terus dipaksa maka akan berdampak pada penambahan utang negara.

“Implikasi MBG ini kalau dipaksakan terhadap beban dari defisit APBN, konsekuensinya akan menambah utang, dan 2025 beban bunga utang menjadi salah satu yang cukup mahal. Dan ini akan mendorong APBN untuk berutang, untuk nutup utang lagi. Jadi MBG akan jadi beban, bukan mendorong produktivitas di level masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Semestinya, imbuh dia, pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Pemerintah juga dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin.

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

23/01/2025 20:35
Pemerintah diminta mulai lobi perusahaan terdampak perang dagang

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan pemerintah perlu mulai melakukan lobbying ke berbagai perusahaan yang berpotensi terdampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Ia mengatakan bahwa jika perang dagang terjadi antara Amerika Serikat dan China, Indonesia sebagai anggota BRICS mungkin dapat turut menjadi sasaran pengenaan tarif dagang yang tinggi.

“Vietnam sebagai negara yang tidak ikut BRICS akan mendapatkan manfaat relokasi besar-besaran apabila Indonesia ikut menjadi target dari perang dagang,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara saat ditemui usai acara diskusi bertajuk ‘Omon-Omon Kesejahteraan: Rapor Bayangan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Jakarta, Kamis.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan pendekatan ke berbagai perusahaan yang berpotensi mendapatkan sanksi atau hambatan tarif tinggi dari Amerika Serikat agar mereka merelokasi pabrik dan investasinya ke Indonesia.

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menjaga pabrik dan investasi yang kini sudah ada (existing) di dalam negeri agar tidak ikut direlokasi ke negara lain.

Bhima juga menuturkan bahwa pemerintah Indonesia harus mencegah agar produk-produk China tidak membanjiri pasar Indonesia karena hambatan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Indonesia merupakan pasar yang potensial karena tengah mengalami bonus demografi dan menjadi salah satu negara dengan hambatan non-tarif terendah terhadap produk-produk China.

“Dan itu sudah terlihat. Jadi saya cek dari data impor barang non-migas dari China, itu kenaikannya luar biasa, 33 persen dalam satu tahun terakhir (2024). Jadi, sudah kelihatan bahwa kita jadi pelarian, sebelum Trump menjabat, kita sudah jadi pelarian barang-barang dari China,” imbuhnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari China mulai 1 Februari, yang dikhawatirkan oleh para analis dapat memicu perang dagang.

Trump juga mengancam akan mengenakan tarif masuk 100 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara-negara BRICS jika mereka tidak mencabut rencana untuk menciptakan mata uang alternatif yang bisa menyaingi dolar AS di pasar global.

Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menilai terlalu dini untuk membicarakan mata uang BRICS karena hal itu bukan tujuan utama organisasi tersebut saat ini, yaitu mencapai kemajuan dan kesejahteraan universal.

BRICS adalah aliansi ekonomi yang dibentuk pada 2006 dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai anggota awal. Hingga kini terdapat lima negara anggota tambahan, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

23/01/2025 18:24
Ekonom sarankan penguatan misi diplomatik untuk perluas pasar ekspor

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan peran perwakilan diplomatik Indonesia perlu diperkuat dalam mencari alternatif pasar ekspor untuk memitigasi dampak perang dagang Amerika Serikat, Rusia, dan China.

“Pemerintah Indonesia jangan terjebak pada perang besar antara China dan Rusia versus Amerika Serikat, tapi harus melihat negara-negara alternatif untuk tujuan ekspor,” ucap Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan salah satu peranan perwakilan diplomatik yang dapat membantu memperluas pasar ekspor produk-produk Indonesia adalah melakukan market intelligence, yakni mengumpulkan dan menganalisis tren serta persaingan pasar di negara tempat mereka ditugaskan.

Kawasan Amerika Latin dan Afrika Utara, kata Bhima, seringkali dianggap sebagai pasar ekspor alternatif bagi produk-produk Indonesia.

Namun, ia mengatakan bahwa diseminasi informasi mengenai tren pasar serta selera konsumen di kedua kawasan tersebut ke para produsen lokal masih terbatas, sehingga mereka tidak dapat membuat produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar internasional.

“Kuncinya adalah di atase perdagangan dan juga KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di wilayah-wilayah potensial ini,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa kini upaya perluasan perdagangan bilateral tidak lagi cukup dilakukan dengan penyelenggaraan expo atau pameran dagang.

Bhima mengatakan bahwa upaya dalam memfasilitasi perdagangan bilateral perlu didorong juga dengan mempertemukan calon pembeli (buyer), penyedia jasa logistik, serta lembaga keuangan yang cocok untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan tersebut.

Ia juga menuturkan bahwa penting untuk menargetkan produk atau komoditas spesifik yang menjadi kebutuhan di negara tersebut.

Upaya tersebut juga dapat menjadi nilai tambah bagi Indonesia di tengah persaingan dengan sesama negara anggota BRICS yang sebagian besar juga merupakan produsen komoditas primer, seperti Brazil dan Afrika Selatan.

“Jadi, kami menolak anggaran Kementerian Perdagangan, khususnya untuk perjalanan dinas diplomasi, dan mungkin anggaran untuk atase perdagangan itu dipangkas. Ini yang terjadi sekarang, banyak pemangkasan di sana, padahal kita butuh diplomasi bilateral yang lebih baik,” imbuhnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari China mulai 1 Februari, yang dikhawatirkan oleh para analis dapat memicu perang dagang.

Trump juga mengancam akan mengenakan tarif masuk 100 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara-negara BRICS jika mereka tidak mencabut rencana untuk menciptakan mata uang alternatif yang bisa menyaingi dolar AS di pasar global.

Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menilai terlalu dini untuk membicarakan mata uang BRICS karena hal itu bukan tujuan utama organisasi tersebut saat ini, yakni mencapai kemajuan dan kesejahteraan universal.

BRICS adalah aliansi ekonomi yang dibentuk pada 2006 dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai anggota awal. Hingga kini terdapat lima negara anggota tambahan, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

23/01/2025 18:14
Utak Atik Asupan Anggaran dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Salah satu inisiatif yang tengah menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Namun, keberhasilan program ini membutuhkan lebih dari sekadar pendistribusian manfaat kepada penerima. Stimulan tambahan dari sisi kebijakan dan ekonomi juga diperlukan mengingat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar hingga 82,9 juta jiwa penerima manfaat sehingga membutuhkan biaya yang besar

Jumlah Anak yang Menerima Makan Bergizi Gratis

Kawasan

Jumlah Anak Penerima Manfaat

Asia Selatan

125 juta anak

Amerika Latin-Karibia

80 juta anak

Asia Timur Pasifik

57 juta anak

Eropa-Asia Tengah

55 juta anak

Afrika Sub-Sahara

53 juta anak

Amerika Utara

29 juta anak

Timur Tengah-Afrika Utara

19 juta anak

Sumber: World Food Programme, Indonesia Baik (diolah)

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara meyakini bahwa stimulan yang dimaksud termasuk melalui potensi penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendukungnya.

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 untuk barang-barang mewah masih belum cukup.

Penyebabnya, dia menyebut bahwa amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan pungutan negara untuk masyarakat itu.

“Idealnya PPN bisa diturunkan di tarif 8—9% persen dan tentu untuk menggantikan penerimaan PPN yang tarifnya turun ke barang umum maka ada beberapa opsi yang bisa dipilih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Bhima menilai pemerintah bisa mulai merancang pajak kekayaan dengan fokus agar total harta orang super kaya dipungut hingga 2% dengan estimasi pendapatan Negara hingga Rp81,6 triliun sekali apabila menerapkan pajak harta atau kekayaan.

Apalagi, kata Bhima, Indonesia yang tengah berproses untuk bergabung di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan sudah lebih dulu menjadi anggota BRICS serta G20 sebenarnya perlu mendorong pemberlakuan pajak kekayaan.

Nantinya, dia mengatakan bahwa pajak kekayaan bisa menggunakan revisi UU HPP sebagai jalur masuk menerapkan aturan tersebut setelah paska reses DPR telah selesai.

Kedua, Bhima melanjutkan pemerintah dapat menarik pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan pada tahun ini. Khususnya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diberlakukan ke salah satu potensi pemasukan Negara, yakni PLTU batubara. Maka, hasil pajak karbon dengan potensi Rp69 triliun dapat digunakan.

Ketiga, pemerintah juga bisa menarik pajak produksi batubara di luar tarif royalti yang lebih tinggi. Pendapatan Pajak batubara nantinya bisa diringankan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur energi, membiayai mitigasi iklim sampai untuk MBG.

Lalu, Bhima meyakini bahwa perlu untuk tutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang. Di sektor sawit kan potensi pajak nya dari sisi penegakan kepatuhan bisa tembus Rp300 triliun.

Terakhir, evaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Misalnya perusahaan smelter nikel yang laba nya besar sekali tidak perlu dikasih tax holiday.

Meski begitu, Bhima pun menyampaikan bahwa penurunan tarif PPN 8—9% yang memberikan dampak signifikan. Khususnya, membantu menurunkan biaya-biaya program MBG.

Penurunan tarif ini menjadi 8% atau 9% dapat memberikan stimulus signifikan bagi pelaku usaha untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung program makan bergizi gratis.

“Misalnya vendor dapur MBG meski bahan pokoknya seperti beras dikecualikan dari PPN, tetapi barang jasa operasional lainnya menjadi objek PPN. Contohnya pembelian kendaraan bermotor untuk logistik MBG juga kena PPN. Bensinnya kena PPN,” tandas Bhima.

Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

No

Wilayah

Jumlah SPPG

1

Jakarta

5 titik

2

Jawa Tengah

40 titik

3

Jawa Timur

32 titik

4

Jawa Barat

58 titik

5

Banten

3 titik

6

Yogyakarta

3 titik

7

Aceh

6 titik

8

Bali

1 titik

9

Gorontalo

1 titik

10

Kalimantan Selatan

2 titik

11

Kalimantan Timur

1 titik

12

Kalimantan Utara

1 titik

13

Kepulauan Riau

8 titik

14

Lampung

4 titik

15

Maluku

2 titik

16

Maluku Utara

2 titik

17

Nusa Tenggara Timur

1 titik

18

Papua Barat

2 titik

19

Papua Selatan

1 titik

20

Riau

3 titik

21

Sulawesi Barat

1 titik

22

Sulawesi Utara

1 titik

23

Sulawesi Selatan

8 titik

24

Sulawesi Tenggara

2 titik

25

Sumatra Barat

1 titik

26

Sumatra Utara

1 titik

Total

26 Provinsi

190 titik

Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

Sementara itu, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut bahwa kontribusi tambahan pendapatan dari kenaikan PPN yang hanya menyasar barang mewah terhadap total anggaran negara relatif kecil.

Dia menyampaikan bahwa belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun. Dengan demikian, tambahan pendapatan dari kenaikan PPN barang mewah tidak signifikan dalam menopang program sebesar Rp71 triliun.

Selain itu, program “Makan Bergizi Gratis” telah dianggarkan dalam APBN 2025 sebelum keputusan kenaikan PPN ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan program tersebut tidak secara langsung bergantung pada kenaikan tarif PPN barang mewah.

Tarif PPN umum sebesar 11% yang berlaku sejak 2022 tetap dipertahankan untuk barang dan jasa selain barang mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, dengan tidak menaikkan PPN untuk barang dan jasa umum, pemerintah berupaya mencegah inflasi yang dapat menggerus daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program MBG.

“Namun, disayangkan, tantangan utama dalam program ini bukan hanya terkait tarif PPN, tetapi juga efektivitas penyaluran anggaran, infrastruktur pendukung, dan mekanisme distribusi yang efisien. Kenaikan PPN barang mewah mungkin memberikan tambahan pendapatan, tetapi tanpa manajemen yang baik, program ini berisiko tidak mencapai target yang diharapkan,” pungkas Rizal.

Utak Atik Kebijakan

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa mengutak-atik kebijakan tak semudah membalik telapak tangan. Termasuk menurunkan PPN hingga di angka 8—9%.

Apalagi, kata Mari, saat ini dalam meningkatkan pendapatan negara, maka pemerintah memang bakal gencar dalam memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, hingga meningkatkan kepatuhan.

“Jadi saya pikir step pertamanya adalah tingkatkan kepatuhan, dan kedua data. Dengan adanya data sehingga kami bisa mendesain kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menekankan bahwa pemerintah pun memahami ada banyak ceruk penerimaan Negara, tetapi langkah bijak yang perlu dilakukan adalah mempelajari perubahan kebijakan dengan mengkaji berdasarkan data komprehensif yang telah dikumpulkan.

“Kami mesti pelajari perubahan kebijakan itu, menurut kami bisa dilakukan nanti kalau kami sudah punya datanya. Jadi pertama, kepatuhan dulu, setelah berjalan, maka dengan transformasi digital, kami bisa profiling, siapa saja yang bayar pajak dan profiling itu seperti apa, baru kita bisa desain kebijakan yang lebih tepat,” imbuhnya.

Mari melihat dari laporan Bank Dunia pada Desember lalu, ada temuan bahwa tax gap atau selisih antara penerimaan dan dana yang benar-benar diperoleh mencapai 6,4% dari PDB. Ini setara dengan Rp 1.500 triliun, dengan rincian 3,7% dari gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah, yakni modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.

Melalui sistem ini, harap Mari, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).

“Jadi posisi kita dari segi sequencing, percuma kita melakukan perubahan rate atau perubahan tax base, kalau kepatuhannya tidak dilaksanakan,” tandas Mari.

Racik Solusi, Anggaran Perlu Naik?

Di sisi lain, sejumlah pihak pun meracik solusi dalam menyikapi program yang membutuhkan dana besar itu, tak perlu secara harfiah untuk naik, tetapi ada banyak jalan menuju Roma.

Misalnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program MBG.

Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

“Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting,” ujarnya.

Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa didanai dari pendapatan hasil cukai rokok.

“Untuk [anggaran] Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” katanya.

Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024. Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).

Ide lain bermunculan, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” tandas Sultan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun menyambut positif agar APBD turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

“Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat.

Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program MBG ini.

Pertama Pemda bisa menyiapkan infrastruktur, kedua Pemda melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian beberapa dinas juga dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

Namun menurutnya usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengingat pemerintah menganggarakan alokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025. Dadan menjelaskan ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat.

“Januari – April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG, April – Agustus melayani 6 juta melalui 2.000 SPPG, kemudian akhir Agustus – Desember melayani 15 – 17,4 juta (pemerima manfaat) melalui 5.000 SPPG,” tutur Dadan.

Di tengah itu, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

23/01/2025 16:32
DPR Jawab Kritik Revisi UU Minerba Soal Izin Tambang untuk Kampus

Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara (UU Minerba) yang meliputi usulan pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) mineral dan batu bara bagi perguruan tinggi merupakan upaya untuk mendukung pendanaan bagi instansi pendidikan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan tersebut akan dilanjutkan dengan pengaturan mekanisme pembagian dan manfaat yang didapatkan instansi pendidikan tersebut.

“Tetapi kemudian mungkin mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur, di dalam aturan yang ada sehingga kemudian memang pemberian-pemberian itu juga memberikan manfaat kepada universitas yang dimaksud,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, DPR RI resmi menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Minerba. Artinya, RUU yang baru dibahas Baleg awal pekan ini resmi menjadi usulan inisiatif DPR.

Baleg DPR berniat untuk memasukkan substansi ihwal pemberian prioritas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola lahan tambang dengan luas lahan di bawah 2.500 hektare, pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, hingga pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi.

Dasco menerangkan bahwa usulan inisiatif tersebut telah dibahas anggota dewan dan telah memasukkan partisipasi publik serta dikaji dan dimasukkan ke dalam rumusan.

“Kami sebagai pimpinan tadi sudah mengesahkan sebagai usul inisiatif, artinya ini baru permulaan dan belum menjadi draf file,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai revisi lebih lanjut UU Minerba itu harus dicegah.

Menurutnya, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan hingga perguruan tinggi cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, ormas keagamaan hingga perguruan tinggi kurang memiliki kompetensi untuk mengelola tambang.

“Khawatir nanti akan menjadi semacam broker saja, baik ormas keagamaan maupun kampus. Jadi nanti yang mengelola tambangnya bukan kampus, mereka hanya dapat IUP, tapi pengelolanya tetap diberikan kepada swasta. Jadi tidak ada bedanya dari sisi tata kelola tambang yang baik,” jelas Bhima kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

Dia menjelaskan, pemberian izin tambang secara prioritas kepada ormas keagamaan hingga kampus melanggar azas persaingan usaha. Sebab, WIUP yang diberikan secara prioritas tak dibenarkan karena semua harus berdasarkan lelang.

23/01/2025 12:35
AS Tarik Diri dari Perjanjian Iklim Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Terancam!

Jakarta –

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris menjadi ancaman serius bagi berjalannya komitmen pendanaan transisi energi Indonesia, salah satunya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.

JETP adalah gabungan pendanaan yang dimobilisasi oleh negara-negara maju dalam rangka mendukung transisi energi di Indonesia. Kerja sama JETP terjalin antara Indonesia dengan International Partners Group (IPG) yang terdiri dari Jepang, AS, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, Britania Raya, dan Irlandia Utara.

“Dampak dari Donald Trump keluar dari perjanjian Paris ini cukup signifikan karena yang jelas ini menjadi ancaman serius bagi berjalannya komitmen pendanaan transisi energi Indonesia salah satunya melalui JETP,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (21/1/2025).

Dengan keluarnya AS dari perjanjian Iklim, Bhima menyebut JETP terancam dibubarkan atau tidak akan berjalan mulus. Hal itu membuat Indonesia terancam kehilangan pendonor paling besar dalam membiayai proyek untuk dukung transisi energi.

“JETP terancam akan dibubarkan atau tidak akan berjalan mulus karena AS sebagai leading dari JETP keluar dari perjanjian Paris. Kalau JETP tidak berjalan, ya bisa jadi Indonesia akan kehilangan salah satu pinjaman atau donor paling besar di bidang transisi energi yang ini juga akan mengancam proyek-proyek yang tengah berjalan atau tengah didanai oleh AS,” ucapnya.

Menurut Bhima, Indonesia harus mencari partner untuk mendorong kerja sama transisi energi sebagai mitigasi keluarnya AS dari perjanjian Paris. Salah satu yang dinilai potensial adalah dengan negara Timur Tengah.

“Karena Timur Tengah adalah salah satu partner paling potensial dan Timur Tengah juga telah terbukti membantu pembangunan PLTS di Waduk Cirata yang skalanya juga cukup besar dan akan diekspansi. Jadi mencari partner baru antara AS dengan China itu juga menjadi hal yang mendesak dan Timur Tengah menjadi salah satu opsinya,” imbuhnya.

Serupa, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menambahkan bahwa keluarnya AS dari perjanjian iklim Paris akan membuat negara-negara lebih susah untuk mencapai target menuju energi bersih. Keputusan AS disebut bisa membuat negara lain ikutan.

“Negara semaju AS saja tidak mengindahkan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi yang lebih sustainable, yang lebih green, apa lagi negara-negara berkembang yang punya keterbatasan dari sisi anggaran, funding, teknologi. Ini bisa menjadi preseden buruk karena akan diikuti, menjadi contoh karena kalau negara maju saja tidak mengindahkan, kenapa harus negara berkembang menaati perjanjian iklim,” tutur Faisal.

Menurut Faisal, kapasitas negara berkembang untuk memenuhi target-target penurunan emisi gas rumah kaca tidak sebesar negara-negara maju. Dengan demikian keluarnya AS dari perjanjian iklim Paris akan membuat target transisi energi baru terbarukan menjadi lebih susah dicapai.

“Secara global tentu saja target penurunan gas rumah kaca dan target untuk meredam peningkatan suhu global itu juga menjadi lebih susah karena AS salah satu penghasil emisi terbesar karena negara besar, di samping negara-negara besar lain seperti China. Dengan demikian upaya transisi ke energi baru terbarukan menjadi lebih susah,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim yang disepakati pada COP21 di Paris, Perancis, 12 Desember 2015. Tujuan utamanya untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2,7 derajat Fahrenheit (batas 1,5 derajat Celsius) di atas tingkat pra-industri.

(kil/kil)

21/01/2025 15:14
Tanggul Laut Raksasa: Peluang Investasi atau Jebakan Utang? – Halaman all

Presiden Prabowo Subianto akan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall membentang dari pesisir Cilegon, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Pembangunan tanggul sepanjang 958 kilometer ini ditargetkan rampung dalam waktu 20 hingga 40 tahun.

Tanggul ini diklaim dapat mengatasi banjir rob akibat penurunan muka tanah di pesisir pantai utara (Pantura) Jawa yang telah mencapai 1-25 cm per tahun. Di waktu yang bersamaan, kenaikan permukaan laut mencapai 1-15 cm per tahun, diperparah oleh perubahan iklim.

Pembangunan tanggul ini sebenarnya kali pertama dimulai tahun 2014 untuk mengatasi penurunan muka tanah di kawasan pesisir Jakarta. Seiring perkembangannya, pemerintah memutuskan untuk membangun tanggul laut di sepanjang Pantura Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebutkan total anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai US$50 miliar, atau setara dengan Rp816 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.328 per dolar.

Lantaran giant sea wall ini diperkirakan akan menelan anggaran raksasa, pembangunan ini pun bukan lagi tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN), melainkan mega infrastruktur yang sangat butuh dana segar dari swasta.

Pemerintah tebar jaring investasi

Merasa tidak cukup mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah gencar mencari sumber dana lain, termasuk skema pendanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan pihak asing.

Oktober 2024, Nanjing Hydrolic Resources Institute dari Cina disebut-sebut melirik peluang kerja sama dalam proyek ini. Presiden Prabowo pun turut membahas potensi pengembangan proyek ini bersama Presiden Xi Jinping saat berkunjung ke Beijing pada bulan November lalu.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru

Pada Desember 2024, Prabowo kembali mengajak puluhan investor Jepang untuk turut terlibat dalam proyek tanggul laut raksasa ketika bertemu dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Merdeka, Jakarta.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi yang pasti dari kedua negara tersebut terkait penanaman modal dalam proyek mega infrastruktur ini.

Dr. M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai pemerintah belum menyiapkan rencana perhitungan yang matang bagi investor. Akibatnya, nafsu investor dalam mendanai proyek pun turun.

“Pemerintah harus benar-benar mensortir, adakah investor yang mau di giant sea wall? Mereka harus hitung-hitungan bisnis, selama 40 tahun apa yang akan investor dapat? Dari mana return of investment-nya? Bahkan desain dan perhitungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pun belum jalan,” kata Rizal kepada DW Indonesia.

Hingga saat ini, pemerintah belum mempublikasikan cetak biru rencana pembangunan tanggul laut secara transparan kepada publik. Terlebih, studi kelayakan proyek hingga kini masih terus berlangsung.

“Saya minta sebenarnya beberapa data yang berkaitan proyek ini, tapi tidak dikasih dari Kementerian PUPR,” jelas Rizal.

Sebelumnya, pemerintah menyebutkan ada 70 kawasan industri, lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan lima wilayah pusat pertumbuhan industri sepanjang Pantura. Pantura Jawa berkontribusi hingga 34,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2023 dari sektor perikanan, transportasi dan pariwisata, yakni tiga sektor yang signifikan bagi PDB Indonesia. Hal inilah yang diprediksi menjadi daya jual proyek tanggul laut raksasa bagi para investor.

“Kalau saya lihat, memang kemungkinan return of investment-nya adalah akan diberikan ruang ekonomi di sekitar tanggul bagi para investor,” ujar Rizal.

Alih-alih investasi, waspadai risiko jebakan utang

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa proyek ini akan menambah beban fiskal negara, terlepas dari ada atau tidaknya keterlibatan investor.

“Yang jadi pertanyaan, apakah proyek ini akan melibatkan investasi, atau lebih dibebankan kepada APBN dan APBD. Daerah di sekitar Pantura Jawa itu kan APBD-nya lebih sempit lagi, kalau menerbitkan municipal bond atau utang daerah, bisa jadi daerahnya benar-benar tidak bergerak secara fiskal,” ungkap Bhima.

Di satu sisi, Bhima memprediksi bahwa keterlibatan swasta atau asing akan lebih condong ke pembelian surat utang. Jika berkaca pada berbagai proyek pemerintah di masa lalu yang dianggap kurang menguntungkan, mereka akan cenderung tidak mau ambil risiko dan hanya berani memberikan pinjaman.

Pada proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) misalnya, proyek ini diprediksi baru bisa balik modal dalam jangka waktu 70 hingga 100 tahun ke depan. Padahal, biaya pembangunannya menghabiskan hingga Rp108 triliun.

“Kalau kita membandingkan KCIC dan giant sea wall, proyek tanggul ini balik modalnya akan lebih lama lagi. Secara komersial, siapa yang mau membayar secara langsung tarif dari tanggul itu?” tutur Bhima.

Jika tidak bisa membayar kembali pinjaman, Indonesia harus memberikan jaminan lainnya, menurut pakar. Jaminan tersebut dapat berupa topangan insentif pemerintah terhadap konsesi industri maupun sektor ekstraktif. Namun lebih dari itu, ada ketakutan bahwa pinjaman tersebut justru akan berdampak pada politik Indonesia yang tidak lagi bebas aktif.

Belajar dari tanggul laut di Jepang dan Belanda

Sebelum rencana ekspansi sepanjang Pantura, proyek tanggul laut Jakarta adalah bagian dari masterplan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan. Proyek ini sendiri adalah permintaan dari pemerintah Indonesia kepada Belanda untuk membantu permasalahan pesisir di Jakarta.

Belanda sendiri telah membangun serangkaian proyek konstruksi berupa bendungan, pintu air, dan tanggul bernama Delta Works sejak tahun 1954 untuk melindungi daerahnya dari luapan air laut.

Meski begitu, ada beberapa perbedaan fundamental antara proses pembangunan tanggul laut Belanda dan Indonesia. Salah satunya adalah keterlibatan publik.

“Kalau di Belanda itu daratannya ada di bawah permukaan laut, jadi mau tidak mau mereka harus membuat manajemen air yang sangat bagus dan terintegrasi antara tanggul, drainase, dan tata ruang kotanya. Selain itu, memang partisipasi publik di Belanda itu sangat kuat, terutama di dalam perencanaan proyek besar, jadi publik itu selalu ikut terlibat,” jelas Rizal.

Sementara Suci Fitria Tanjung, Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, menilai pemerintah tidak cukup melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan tanggul.

“Ada kekurangan dari pemerintah, yaitu tidak melibatkan masyarakat secara meaningful participation. Bagaimana kelompok perempuan, kelompok rentan, kelompok disabilitas itu betul-betul diajak untuk merancang dan mengevaluasi, apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan mereka, dan bagaimana seharusnya solusi itu dibangun secara bersama-sama,” kata Suci.

Bukan bisnis, perlindungan warga yang harus jadi prioritas

Selain Belanda, Indonesia juga dinilai perlu berkaca pada Jepang yang membangun tanggul sebagai mitigasi risiko tsunami. Tanggul laut sepanjang 400 kilometer dibangun di sekitar 600 lokasi di Jepang dan menghabiskan biaya sekitar ¥1,3 triliun atau setara dengan Rp138,8 triliun.

Meski menghabiskan dana yang cukup fantastis, tanggul tersebut berhasil menyelamatkan beberapa area dari terjangan tsunami dahsyat tahun 2011.

Menurut Bhima, negara-negara lain seperti Belanda dan Jepang tidak menjadikan proyek tanggul sebagai proyek komersial, sehingga fokus utamanya hanya untuk melindungi masyarakat.

Sementara di Indonesia, tanggul laut dinilai tidak hanya dibangun untuk kepentingan lingkungan serta perlindungan masyarakat, tapi juga kepentingan bisnis dan investor.

“Sebagian besar pembiayaan dari giant sea wall di Belanda dan Jepang itu lebih dominan dari dana APBN atau APBD, dan lebih bertujuan mengurangi dampak dari bencana, dibandingkan bertujuan membuat suatu daerah menjadi magnet ekonomi,” ungkap Bhima.

Menurut WALHI, meski tanggul laut bisa menjadi solusi jangka pendek, pemerintah harus terus mencari solusi jangka panjang yang dinilai lebih efektif untuk melindungi masyarakat.

Suci juga mengungkapkan bahwa sedikitnya 24 ribu nelayan harus direlokasi demi pembangunan tanggul di Jakarta saja. Jika dilanjutkan hingga Pantura, akan lebih banyak lagi nelayan yang harus direlokasi sehingga rawan meningkatkan angka kemiskinan dan kerentanan sosial.

18/01/2025 00:45
Celios: Peningkatan produksi sawit dapat dengan intensifikasi lahan

Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset Celios menyampaikan bahwa upaya untuk meningkatkan produksi sawit di Indonesia dapat ditempuh dengan intensifikasi lahan, dan peningkatan teknologi pertanian.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan masalah produksi sawit selama ini adalah produktivitas per lahan yang rendah. Lahan sawit di Indonesia, kata dia, secara rata rata hanya hasilkan 12,8 ton per hektar untuk tandan buah segar. Sementara di Malaysia bisa mencapai 19 ton per hektar tandan buah segar.

“Apalagi di era perang dagang, sawit Indonesia rentan jadi sasaran proteksionisme negara maju. Justru dengan adanya EUDR (European Deforestation Regulation) yang harus dipastikan itu kebun sawitnya tidak bertambah luas tapi tambah produktif,” ujarnya

EUDR dari Uni Eropa yang diterapkan di akhir tahun 2024, mewajibkan perusahaan yang ingin mengekspor komoditas ke Eropa untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan dan mengambil tanggung jawab dalam memantau rantai pasokan komoditas mereka untuk mengatasi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

Terkait kebijakan moratorium atau penundaan pemberian izin baru pembukaan perkebunan kelapa sawit, Bhima menjelaskan bahwa Celios memiliki kajian.

Kebijakan moratorium sawit ditambah skema replanting, menurut Celios, mampu menciptakan kontribusi ekonomi pada tahun 2045 yakni output ekonomi bertambah Rp28,9 triliun, Produk Domestik Bruto Rp28,2 triliun, pendapatan masyarakat naik Rp28 triliun, surplus usaha Rp16,6 triliun, penerimaan pajak bersih Rp165 miliar, ekspor Rp782 miliar, pendapatan tenaga kerja Rp13,5 triliun, dan penyerapan tenaga kerja 761 ribu orang. Laporan riset tersebut bisa diunduh di laman resmi Celios.

Masih menurut kajian Celios, meskipun ekspor sawit mungkin menurun, namun moratorium akan meningkatkan daya saing di pasar internasional yang peduli lingkungan.

Moratorium sawit diberlakukan sejak disahkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit pada 19 September 2018. Moratorium sawit ini berlaku selama tiga tahun atau sampai September 2021.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam pernyataan pada 30 Desember 2024 mengatakan ada rencana besar pemerintah memanfaatkan lahan hutan untuk kebutuhan pangan, energi, dan air. Menurut dia, pemerintah sudah mengidentifikasi 20 juta hektare kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan tersebut.

Sementara itu, menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Yanto Santosa, sekitar 31,8 juta hektare (ha) kawasan hutan yang tidak berhutan atau terdegradasi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pangan dan energi.

Menurut Yanto penambahan lahan sawit di kawasan hutan tersebut bukanlah kegiatan deforestasi apabila dilakukan di kawasan hutan yang sudah tidak berhutan atau terdegradasi.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

13/01/2025 21:49