Xcloud.id

Tag: Bhima Yudhistira

  • Ekonom: Waspadai Penurunan Daya Beli, Ekonomi Bisa Amblas

    Ekonom: Waspadai Penurunan Daya Beli, Ekonomi Bisa Amblas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu mewaspadai penurunan kinerja konsumsi rumah tangga dalam situasi Idulfitri/Lebaran tahun ini yang akan mempengaruhi kinerja ekonomi secara umum. 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa Ramadan maupun Lebaran merupakan momentum kenaikan konsumsi rumah tangga tertinggi dibandingkan bulan-bulan biasa. 

    “Ini situasi yang bikin kami khawatir, apabila dalam momen tersebut saja ekonomi lesu, efeknya akan berpengaruh terhadap total pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025). 

    Di tengah situasi saat ini dengan adanya tren penurunan pendapatan, terutama pada pedagang informal seperti UMKM dan kaki lima yang berdampak pada penurunan prediksi jumlah pemudik, ekonomi ditaksir berada pada level 4,95%—5,03% pada kuartal I/2025. 

    Ramalan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang lebih rendah dari kuartal I/2024 yang sebesar 5,11% year on year (YoY) tersebut turut diakibatkan oleh sikap pekerja formal yang lebih memilih menabung penghasilan dari Tunjangan Hari Raya (THR) ketimbang berbelanja. 

    Bhima melihat adanya kekhawatiran dari para pekerja formal akan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga bersiap dengan menunda mudik hingga menyediakan dana darurat dari THR. 

    Padahal dalam kegiatan tahunan mudik Lebaran turut menjadi pendorong ekonomi daerah, mulai dari transportasi, makan dan minum, suvenir, serta akomodasi berupa hotel. 

    Bhima bahkan menyebutkan tidak sedikit pengusaha di daerah yang memperoleh omzet jumbo selama musim lebaran, yang bahkan mampu menutup operasional sepanjang tahun. 

    Lantas, apa yang pemerintah harus lakukan untuk memaksimalkan konsumsi rumah tangga di tengah sentiment daya beli lesu?

    Bhima menuturkan hal yang paling utama, yakni pemerintah tak perlu membuat kebijakan aneh yang mendistorsi daya beli. 

    “Termasuk efisiensi belanja pemerintah itu jangan brutal kaya begini, semua akhirnya kena, banyak sektor di daerah basis pariwiasta terdampak,” tuturnya. 

    Menurutnya, kebijakan seperti diskon tarif listrik perlu digelontorkan lebih lanjut bahkan sepanjang tahun ini, karena ampuh untuk melindungi daya beli.

    Sementara perlindungan sosial tetap perlu disalurkan baik tunai maupun pangan, dengan catatan tepat sasaran, untuk melindungi masyarakat. 

    Dampak Mudik Minim 

    Sebelumnya, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan turunnya jumlah pemudik akan semakin berdampak terhadap koreksi ekonomi kuartal I/2025.  

    Riefky melihat pelemahan efek Ramadan maupun Idulfitri/Lebaran kemungkinan besar sudah muncul sejak periode yang sama tahun lalu, tetapi pada 2024 terdapat buffer berupa kegiatan Pemilu sehingga ekonomi mampu tumbuh 5,11%. 

    Membandingkan dengan kuartal I/2024 pun, kala itu awal Ramadan jatuh pada 11 Maret 2024. Sementara Lebaran masuk pada April atau sudah memasuki kuartal II/2024. 

    Di mana pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024 sebesar 5,05% YoY atau lebih rendah dari kuartal I/2024. 

    “Dampaknya terhadap perekonomian kuartal I/2025 masih mungkin 5%, tetapi sangat tipis, mungkin 5,0% sekian,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025). 

  • IHSG Koreksi 96,96 Poin, Ekonom Sebut Pemerintah Harus Dengarkan Publik untuk Kembalikan Kepercayaan Investor

    IHSG Koreksi 96,96 Poin, Ekonom Sebut Pemerintah Harus Dengarkan Publik untuk Kembalikan Kepercayaan Investor

    PIKIRAN RAKYAT – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pemerintah perlu mendengarkan masukan publik guna memulihkan kembali kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Bhima menambahkan, melemahnya IHSG disebabkan oleh akumulasi preseden negatif yang terjadi beberapa waktu silam. Salah satunya, yakni terkait tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Menurutnya, para investor di IHSG memiliki kehati-hatian dengan konsep Danantara yang mengelola keuntungan dari BUMN, terutama dari sektor perbankan.

    Lebih lanjut, Minggu ini akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank Himbara yang diyakini akan semakin memengaruhi sentimen para investor di IHSG.

    Lalu, penunjukan Thaksin Shinawatra sebagai Dewan Penasihat Danantara juga diyakini berdampak terhadap kepercayaan investor, mengingat rekam jejak mantan PM Thailand tersebut beberapa waktu yang lalu.

    “Harusnya mendengar masukan dan gunakan Danantara untuk memasukkan talenta terbaik,” kata Bhima, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 24 Maret 2025.

    Di lain sisi, dinamika politik domestik juga diyakini turut memicu pelemahan IHSG, serta aksi demonstrasi penolakan RUU TNI yang direspons dengan draf menjadi UU juga dianggap memicu instabilitas politik.

    Menurutnya perluasan partisipasi militer, termasuk dalam pos-pos di sektor ekonomi, memiliki potensi dalam menekan kepercayaan investor dalam menginvestasikan dananya ke IHSG.

    “Akan ada perubahan stance. Investor akan melihat Indonesia menjadi pasar yang berisiko,” ujarnya.

    Ia pun mengingatkan pemerintah supaya memperbaiki kepercayaan publik untuk menghindari risiko yang berlanjut.

    Hal itu karena bila pasar saham terus mengalami koreksi, kinerja Foreign Direct Investment (FDI) juga bisa terdampak.

    Lalu ada Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto menilai yang menyebabkan IHSG koreksi bukan dari pengumuman struktur pengurus Danantara.

    Menurut Rully, kepengurusan Danantara diisi oleh para profesional yang memiliki pengalaman yang memadai untuk mengelola badan pengelola investasi tersebut.

    Kemudian dari Chief Executive Officer (CEO) Rosan Perkasa Roeslani pun meyakini bahwa struktur kepengurusan Danantara akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Dalam pantauan di sesi II perdagangan pasar saham, IHSG ditutup melemah sebesar 96,96 poin atau 1,55 persen ke posisi 6.161,22. Sementara indeks LQ45 turun 11,00 poin atau 1,59 persen ke posisi 681,02.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menanti Jurus Prabowo Pulihkan IHSG, Bakal Intervensi Pasar Modal?

    Menanti Jurus Prabowo Pulihkan IHSG, Bakal Intervensi Pasar Modal?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto harus berjibaku untuk memulihkan kepercayaan pasar dan pelaku ekonomi setelah serangkaian sentimen negatif yang datang silih berganti. 

    Prabowo memang kerap melontarkan sejumlah pernyataan yang memicu kontroversi. Dia pernah menyamakan trading saham bagi investor kecil dengan main judi. Prabowo juga sempat mengaku ‘diintimidasi’ Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG bakal rontok jika tetap menerapkan program makan bergizi gratis alias MBG.

    Singkat cerita, pada Selasa (18/3/2025) lalu, IHSG anjlok menyentuh 6%. Prabowo kemudian memanggil tim ekonominya ke istana. Ada sosok Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta anggota DEN lainnya seperti Chatib Basri dan Mari Elka Pangestu.

    Meski sejatinya pertemuan itu tidak secara spesifik membahas kinerja IHSG, Luhut sempat mengatakan bahwa Presiden Prabowo segera memanggil para investor saham untuk menentukan dosis kebijakan yang tepat guna menjaga stabilitas pasar keuangan.

    “Presiden akan bertemu dengan anu, investor saham, [waktunya] pak Seskab yang atur,” ujar Luhut.

    Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan./IstimewaPerbesar

    Sekadar informasi, Indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat ambrol hingga 6,12%. Otoritas kemudian memilih skema trading halt supaya perdagangan saham tidak terkoreksi lebih dalam. 

    Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa (18/3/2025), IHSG ambrol 395,87 poin atau 6,12% ke level 6.076,08. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 14,18% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9.

    Sebelum peristiwa Selasa lalu, trading halt yang dipicu penurunan IHSG mencapai 5% pernah terjadi sewaktu pandemi Covid-19. BEI waktu itu mengeluarkan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.

    Adapun Luhut tidak menjelaskan secara spesifik siapa saja investor saham yang akan bertemu dengan Prabowo. Dia juga tidak memaparkan, apakah investor yang dimaksud sama dengan para konglomerat yang diundang Prabowo belum lama ini.

    Yang jelas Luhut cukup optimistis bahwa IHSG akan segera mengalami pemulihan dalam waktu dekat. “Ya ada saja bisa terjadi peristiwa sejenis. Tapi saya pikir hari ini [kemarin] rebound. Kita awasi lah dengan cermat ke depan semua,” katanya.

    Sempat Panggil Konglomerat 

    Peristiwa anjloknya kinerja saham hingga di atas 5% cukup menarik. Pasalnya, peristiwa itu terjadi kurang dari dua pekan setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil para konglomerat ke istana. 

    Pemanggilan para konglomerat terjadi di tengah tren penurunan kinerja IHSG yang entah secara kebetulan atau tidak beriringan dengan peluncuran BPI Danantara. Kehadiran Danantara memang belum direspons positif oleh pasar. Alih-alih bikin pasar modal melejit, saham-saham bank milik negara justru amblas pasca peluncuran Danantara.

    Berdasarkan catatan Bisnis, delapan konglomerat RI yang bertemu dengan Prabowo kemarin malam meliputi Anthony Salim (Salim Group), Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (PT Barito Pacific Tbk.) dan Garibaldi Thohir atau Boy Thohir (Adaro).

    Kemudian, Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Dato Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group) serta Tomy Winata (Artha Graha Group).

    Prabowo bertemu dengan para konglomerat./IstimewaPerbesar

    Sementara itu, pada siang, Jumat (7/3/2025), lebih banyak lagi konglomerat yang hadir mereka antara lain, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam (Jhonlin Group), Chairul Tanjung (Trans Corp) serta Hilmi Panigoro (Medco).

    Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan bahwa pertemuan siang ini digelar Prabowo untuk memberikan arahan ke para pengusaha. Salah satu pesan kunci yang disampaikan Kepala Negara adalah kekompakan di tengah situasi gonjang-ganjing akibat faktor eksternal belakangan ini. 

    “Nah ini kan gonjang-ganjing ini banyak karena faktor eksternal, jadi ya dari sisi domestik kita musti kompak. Kadin itu kan termasuk juga pemain-pemain pelaku di daerah termasuk pengusahanya maupun perusahaannya. Jadi kita dengarkanlah arahan beliau masukan beliau,” ujarnya, Jumat (7/3/2025) lalu. 

    Anindya menuturkan bahwa kondisi saat ini mirip dengan yang terjadi pada sejumlah krisis yang pernah terjadi seperti krisis 1998 maupun yang terjadi akibat pandemi Covid-19 di 2020 lalu.

    Dia menilai, pada saat itu pemerintah dan dunia usaha kompak dan bahu membahu. “Dan banyak sekali juga hal-hal yang menjadi peluang dengan Danantara ini tentunya investasi bisa terpusat, efisiensi bisa terlaksana. Mudah-mudahan lah kita teman-teman di Kadin bisa berkolaborasi,” ucapnya. 

    Sementara itu, Boy Thohir mengaku bahwa pertemuan para pengusaha dengan Prabowo di Istana siang ini dalam rangka menyambut tamu negara. Namun demikian, dia tidak mengungkap siapa tamu yang dimaksud olehnya itu. 

    Adapun untuk pertemuan semalam, Kamis (6/3/2025), kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir itu mengaku bahwa Prabowo turut berpesan soal beberapa program prioritasnya. Misalnya, Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 juta rumah serta sovereign wealth fund baru RI, Danantara. 

    Boy menyebut Prabowo meminta agar pengusaha dan masyarakat bergotong royong membangun negara. “Semua pihak baik itu pengusaha, masyarakat menengah, individu semua lah kita bergotong royong bersama-sama membangun negara ini. Karena memang kalau bukan kita siapa lagi kan,” terangnya.

    Boy mengaku sempat menyinggung aksi korporasi yang dilakukan dirinya dan sejumlah pengusaha di pasar modal untuk memulihkan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat menurun beberapa waktu lalu. 

    “Hari Selasa saya sama teman-teman di capital market begitu saham turun kan kita juga support, kan ada buy back apa segala macam langsung kan rebound,” tuturnya.

    Polisi Pasar Modal 

    Di sisi lain, pasar modal sempat bergejolak ketika mendengar Bareskrim Polri bakal ikut memantau pergerakan saham. Wacana ini memicu pro kontra. Ada ketakutan, keterlibatan penegak hukum dalam pengawasan transaksi saham yang sangat cair, akan menimbulkan guncangan apalagi kalau sampai ikut cawe-cawe alias intervensi pasar.

    Sebaliknya, polisi merasa perlu ikut mengawasi pasar saham. Tidak dalam kapasitas intervensi pasar, tetapi mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran polisi hanya untuk penegakan hukum. Apalagi, banyak kasus kejahatan terjadi di pasar modal. Korupsi Taspen, Jiwasraya, kemudian skandal ‘mafia listing’ yang melibatkan oknum Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah contohnya.

    Kasus terakhir cukup menarik karena melibatkan orang dalam BEI. Ada 5 orang yang diduga menerima suap untuk memuluskan listing perusahaan tercatat. Praktik ini diduga telah berlangsung bertahun-tahun. Sayangnya, ujungnya tidak jelas, apakah kasus itu lanjut ke pidana atau cukup dengan pemecatan oleh otoritas bursa. Kasus ini menguap begitu saja.

    Selain soal skandal, keterlibatan polisi dalam memantau bursa tidak lepas dari keberadaan Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara. Badan baru ini mengelola BUMN jumbo, termasuk sebagian yang telah tercatat di lantai bursa. Polisi, sebagai lembaga penegak hukum di bawah presiden, tergerak untuk mengawasi gerak-gerik saham supaya tidak muncul skandal baru yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah.

    “Bareskrim juga punya concern [memantau saham] dan berkoodinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya dalam bidang pengawasan saham,” kata Kasubdit 5 Bareskrim Polri Kombes Pol M Irwan Susanto, Rabu (5/3/2025) lalu. 

    Namun demikian, Irwan menegaskan bahwa pemantauan yang dilakukan Bareskrim tidak akan mengganggu pasar. Polri, kata dia, hanya ingin memberikan kepastian kepada nasabah dan menciptakan ekosistem investasi yang positif baik di pasar modal, asuransi, maupun sektor keuangan lainnya.

    “Ini dijaga sehingga bisa menopang satu sisi ekonomi dan kepastian kepada nasabah.”

    Keterlibatan Polri dalam pengawasan sektor keuangan sebenarnya bukan hal yang baru. Polri adalah salah satu anggota Satuan Tugas alias Satgas Waspada Investasi. Namun demikian, sejauh ini, tugas Satgas tersebut terbatas kepada pengawasan dan pemberantasan praktik investasi ilegal. Paling banyak menindak pinjaman online alias pinjol ilegal.

    Polisi berjaga di sebuah lokasi./IstimewaPerbesar

    Padahal, kalau menilik data Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan alias PPATK, jumlah kasus transaksi yang terindikasi pencucian uang hasil kejahatan di pasar modal cukup banyak. Setiap tahun transaksinya terus meningkat. 

    Tahun 2024 lalu, misalnya, lembaga intelijen keuangan mencatat sebanyak 2.818 indikasi pidana di dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM di pasar modal. Jumlah ini naik sekitar 125% dari transaksi tahun 2023 yang tercatat di angka 1.248. 

    PPATK juga mencatat jumlah transaksi mencurigakan melalui perusahaan efek juga naik signifikan. Perusahaan efek adalah perusahaan yang beraktivitas di pasar modal. Pada tahun 2024 lalu, transaksi gelap melalui perusahaan efek mencapai 12.335. Naik berkali-kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang hanya 1.534 transaksi. Kalau dipersentase sebanyak 704,1% kenaikannya.

    Adapun kalau merujuk kepada Undang-undang No.8/1995 tentang pasar modal, kejahatan di pasar modal bisa digolongkan kepada tiga jenis kejahatan yakni fraud termasuk penipuan di dalamnya, insider trading alias perdagangan orang dalam, serta manipulasi pasar.

    Sementara itu, Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK, mengamanatkan penyidikan di pasar modal hanya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

    Dalam catatan Bisnis, tidak hanya pasar modal, semula UU PPSK menegaskan bahwa satu-satunya penyidik yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana keuangan adalah penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Namun demikian, beleid turunan UU yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan memberikan relaksasi. Polri tetap bisa melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan. Penegasan mengenai kewenangan Polri itu tertuang dalam pasal 2 ayat 1 huruf a.

    Polisi Tak Boleh Intervensi 

    Sebelumnya, Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengungkapkan kekhawatirannya terhadap langkah Polri di pasar modal. Menurutnya, kalau memang ada penegakan hukum yang mengatur agar pihak kepolisian bisa ikut memantau transaksi pasar modal, seharusnya diperlukan koordinasi antarlembaga.

    Koordinasi antarlembaga, katanya, bisa memberikan dan meningkatkan keyakinan maupun kepercayaan kepada para investor supaya bisa berinvestasi di pasar modal dengan sangat kondusif. “Apalagi hal tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya manipulasi perdagangan di pasar modal. Jadi ini benar-benar bisa menciptakan ekosistem pasar modal di Tanah Air yang kondusif, harapannya seperti itu,” jelasnya.

    Nafan berharap polisi bergerak sesuai koridor dan tidak mengintervensi pasar saat memantau pergerakan harga saham di pasar modal. “Yang terpenting sesuai dengan koridornya masing-masing, asalkan tujuannya bukan intervensi. Namanya market ‘kan sebenarnya tidak menginginkan adanya intervensi pasar,” tuturnya.

    Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira justru mempertanyakan rencana Bareskrim Polri ikut memantau pergerakan harga saham di pasar modal.

    Keterlibatan penegak hukum menurutnya, bisa jadi menjadi sinyal kegentingan atas yang terjadi di pasar modal. Tahun lalu, misalnya, meski asal-usulnya tidak jelas, ada sekitar Rp4.086,3 triliun dana yang lari dari Indonesia ke Singapura. 

    “Ada kegentingan apa ya, Bareskrim ikut memantau pengawasan pasar modal? Berarti ini sinyal bahwa ada kegentingan yang memaksa pihak kepolisian ikut turun melakukan pengawasan.”

  • Dampak Revisi UU TNI Merembet ke Ekonomi: Perebutan Lapangan Kerja hingga Defisit APBN

    Dampak Revisi UU TNI Merembet ke Ekonomi: Perebutan Lapangan Kerja hingga Defisit APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti Revisi UU TNI dapat memunculkan masalah baru dalam tatanan ekonomi, yakni perebutan posisi dengan masyarakat sipil.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang penempatan TNI aktif di jabatan sipil, apabila RUU TNI disahkan jadi UU, dapat menimbulkan masalah inefisiensi sumber daya.

    Hal tersebut didasarkan pada gap keahlian militer yang berbeda dengan pekerjaan sipil, terutama dalam pengambilan keputusan strategis.

    “Jika semua masalah ditarik pada konteks keamanan dan pertahanan, terdapat risiko proses pembangunan akan bias kepentingan militer,” ujar Bhima, dikutip pada Rabu (19/3/2025).

    Pasalnya, muncul beragam polemik atas revisi tersebut, terutama terkait ketentuan yang disinyalir bertujuan untuk membangkitkan Dwifungsi ABRI. Sorotan kian kuat karena RUU disetujui ke rapat paripurna.

    Polemik tersebut, salah satunya, muncul karena pemerintah bersama DPR menambah daftar K/L—dari 10 menjadi 16—yang memperbolehkan TNI tetap aktif.

    Bhima turut melihat potensi terjadinya crowding out effect apabila TNI aktif boleh berbisnis karena militer mengambil porsi pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh pelaku swasta, UMKM, bahkan petani.

    Sebagai contoh, sudah terjadi pada program makan bergizi gratis dengan dapur umum tersentralistik, dan food estate yang dikerjakan TNI.

    “Artinya ada potensi lapangan pekerjaan masyarakat diperebutkan militer aktif,” lanjutnya.

    Lain halnya penempatan anggota TNI di BUMN terbukti tidak berkorelasi terhadap berbagai indikator kinerja, baik sebagai PSO maupun penyumbang laba.

    Kemungkinan yang justru akan terjadi adalah demoralisasi pada manajerial dan staff BUMN karena puncak karier ditentukan oleh political appointee bukan karena meritrokrasi. Jika BUMN tidak memiliki konsep meritrokrasi dikhawatirkan brain drain akan merugikan BUMN itu sendiri.

    Dari sisi investasi, keberadaan TNI di posisi yang diperuntukkan untuk sipil tersebut memberikan kesan ekonomi kembali pada sistem komando bukan berdasarkan pada inovasi dan persaingan sehat.

    Khawatirnya, investor akan menimbang ulang berinvestasi di Indonesia dan target penanaman modal asing atau foreign direct investment (FDI) yang ditetapkan pemerintah senilai Rp3.414 triliun pada 2029, bakal sulit tercapai.

    Sementara salah satu poin revisi, yakni perpanjangan usia dinas, perlu pertimbangan ruang APBN di tengah berkoarnya kebijakan efisiensi.

    Melihat total belanja pegawai pemerintah tahun ini saja sudah tembus Rp521,4 triliun atau meningkat tajam 85,5% dalam 10 tahun terakhir.

    “Jika umur pensiun TNI ditambah, defisit APBN diperkirakan menembus 3% dalam waktu singkat yang artinya bisa melanggar konstitusi UU Keuangan Negara 2003,” tutupnya.

    Melihat defisit tahun ini, pemerintah menetapkan sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp616,2 triliun. Baru dua bulan berjalan APBN 2025, sejumlah lembaga pun memandang defisit terus berpotensi melebar ke level 2,9%.

    Komisi I DPR RI pun akan menggelar rapat dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I untuk pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 34/2004 tentang TNI hari ini, Selasa (18/3/2025).

  • 4 Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo? Nasional

    4 Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo? Nasional

    Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Keuangan
    Sri Mulyani
    Indrawati menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir karena munculnya isu bahwa ia bakal mundur dari jabatannya sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.
    Isu itu berkelindan setidaknya selama seminggu belakangan, di tengah efisiensi anggaran dan polemik Coretax yang menjadi bidang pekerjaan Kementerian Keuangan.
    Ketika isu ini pertama kali muncul, Sri Mulyani tidak berkomentar sama sekali, ia hanya tersenyum saat ditanya soal kabar tersebut seusai bertemu dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/3/2025).
    Bendahara Negara kala itu memang irit bicara, termasuk saat ditanya soal laporan apa saja yang disampaikan kepada Prabowo dan konferensi pers APBN Kita periode Januari 2025 yang sempat mundur dirilis.
    “Ya melaporkan aja, mengenai APBN,” kata Ani singkat sembari berjalan menuju mobil dinas.
    Kabar mundurnya Sri Mulyani segera dibantah oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
    Dasco mengaku sudah mengecek informasi ke pemerintah mengenai masalah ini dan mendapat kepastian tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat.
    “Kemarin yang saya tahu, pertemuan (Prabowo dan Sri Mulyani) itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini,” ujar Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
    “Dan saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana
    reshuffle
    . Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani, juga saya belum sempat,” sambungnya.
    Menurut Dasco, jika melihat pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo beberapa waktu lalu, keduanya penuh akan keakraban.
    Maka dari itu, Dasco menegaskan, isu Sri Mulyani mundur dari Menkeu tidak berdasar.
    “Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur,” imbuh Dasco.
    Pada Selasa (18/3/2025) kemarin, Dasco lagi-lagi membantah kabar yang menyebut Sri Mulyani akan mundur ketika bursa saham mendadak rontok.
    Hal ini disampaikan Dasco ketika ditanya soal pengaruh isu mundurnya Sri Mulyani terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok.
    “Mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur,” ujar Dasco di Bursa Efek Indonesia.
    “Dan fiskal kita kuat,” kata dia menambahkan.
    Pihak Istana Kepresidenan juga membantah kabar mundurnya Sri Mulyani.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hariqo Satria Wibawa mengatakan, tidak ada satu pun pernyataan resmi mengenai mundurnya Sri Mulyani, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.
    Ia menyebut, Sri Mulyani masih melaksanakan tugas hingga kini. “Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan,” ucapnya.
    Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
    “Dan kami meyakini, kami mempercayai masyarakat kita tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang jelas-jelas belum terverifikasi. Mari bijak bermedia sosial dan selalu saring sebelum
    sharing
    ,” jelas Hariqo.
    Setelah diliputi misteri selama satu pekan, Sri Mulyani akhirnya angkat bicara mengenai kabar yang menerpa dirinya.
    Eks bos Bank Dunia ini memasikan bahwa ia tetap bekerja sebagai Menteri Keuangan.
    “Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Hasil Lelang SUN di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    Bendahara negara itu mengungkapkan, dirinya akan tetap menjaga keuangan negara dengan mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Pasalnya, kinerja APBN sebagai instrumen keuangan negara sangat penting dijaga untuk keberlangsungan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
    “Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN,” ucap dia.
    Lalu, mengapa mundurnya seorang Sri Mulyani menjadi perhatian? Apa yang akan terjadi bila pada akhirnya Sri Mulyani benar-benar mundur?
    Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini mengungkapkan, mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri dengan kewenangan mengelola APBN tentu akan menimbulkan gejolak.
    Tak hanya di Indonesia, kemunduran Menkeu sebuah negara juga akan menggejolakkan negara tersebut, utamanya ketika faktor kepercayaan publik perlahan menurun.
    “Mundurnya Menkeu di negara manapun yang dalam kondisi seperti Indonesia saat ini, pasti akan menimbulkan gejolak, menambah spekulasi dan ekspektasi negatif,” kata Hendri saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (19/3/2025).
    Ia mengamini, saat ini faktor penyebab ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan dan tren
    ekonomi Indonesia
    cukup banyak dan beragam.
    Namun, respons pihak Istana Kepresidenan dalam memulihkan dan membangun kepercayaan publik harus tepat.
    Penilaian yang tidak tepat justru akan memperburuk keadaan.
    “Kalau memang (mundurnya menteri) terjadi, kembalikan peristiwa mundurnya pejabat publik sebagai dinamika umum sebuah pemerintahan. Yang paling penting adalah respons Istana. Tidak hanya bantahan tetapi kebijakan apa yang akan dilakukan untuk menghindarkan dampak negatif dan untuk memperbaiki keadaan,” ucap Hendri.
    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, isu mundurnya Sri Mulyani bisa saja disebabkan oleh penerimaan pajak yang menurun akibat Coretax, atau efisiensi belanja pemerintah yang mengarah pada penghematan berisiko ke layanan publik.
    Menurut Bhima, isu mundur ini bisa saja disambut positif pasar jika penggantinya lebih baik.
    “Implikasi mundurnya Sri Mulyani dan Airlangga bisa disambut positif pasar asalkan penggantinya lebih kompeten. Kalau yang gantikan Sri Mulyani keponakannya Prabowo, market pasti bereaksi negatif karena kental nepotismenya,” kata Bhima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IHSG Trading Halt! Anjlok 5 Persen Terburuk di Asia

    IHSG Trading Halt! Anjlok 5 Persen Terburuk di Asia

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pada sesi pertama perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. IHSG turun 5,02% ke level 6.146,91, memicu mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt). Sebanyak 581 saham melemah, 105 saham menguat, dan 271 saham stagnan. Nilai transaksi sesi pertama tercatat mencapai Rp3,39 triliun dengan volume perdagangan sebesar 13,12 miliar saham dalam 748 ribu transaksi.

    Seluruh sektor mengalami tekanan signifikan, dengan sektor utilitas mencatat pelemahan terdalam sebesar 12,2%, diikuti sektor bahan baku yang turun 9,82%. Saham DCI Indonesia (DCII) menjadi pemberat utama indeks dengan kontribusi negatif sebesar 38,24 poin. Selain itu, saham milik konglomerat Prajogo Pangestu, seperti Barito Renewables Energy (BREN) dan Chandra Asri Petrochemical (TPIA), turut memberikan dampak negatif dengan masing-masing menyumbang penurunan sebesar 30,27 poin dan 29,71 poin.

    Saham perbankan besar Indonesia juga mengalami tekanan, melanjutkan tren pelemahan dari sesi perdagangan sebelumnya.

    Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Perintah Nomor S-274/PM.21/2020, BEI wajib menghentikan perdagangan saham selama 30 menit apabila IHSG turun lebih dari 5% dalam satu hari. Jika penurunan berlanjut hingga lebih dari 10% dan 15%, BEI dapat melakukan trading suspend yang bisa berlangsung lebih dari satu sesi dengan persetujuan OJK.

    Penurunan IHSG kali ini menjadi yang terdalam di kawasan Asia dan ASEAN. Kejatuhan ini terjadi di tengah maraknya aksi jual oleh investor asing, yang telah mencatatkan arus keluar (net sell) sebesar Rp24 triliun sepanjang tahun 2025 tanpa adanya tanda pembalikan arah.

    Sinyal Ekonomi Memburuk?

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) merilis hasil survei Economic Experts Survey pada Senin 17 Maret 2025 Survei ini bertujuan untuk menangkap pandangan para ahli mengenai kondisi ekonomi Indonesia serta memberikan wawasan berbasis data dalam diskusi kebijakan.

    Hasil survei menunjukkan bahwa 55% responden atau 23 dari 42 ahli ekonomi menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk dalam tiga bulan terakhir.

    “Tujuh ahli bahkan menganggap situasi ini jauh lebih buruk, sementara 11 ahli menganggapnya stagnan, dan hanya satu ahli yang melihatnya lebih baik. Dengan interval kepercayaan rata-rata sebesar 7,71 poin, hasil survei ini menunjukkan pandangan yang umumnya pesimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia, menurut para ahli ekonomi,” tulis LPEM UI dalam laporannya, dikutip Senin 17 Maret 2025.

    Selain itu, mayoritas responden juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi ke depan akan lebih rendah dari angka saat ini. Meski demikian, tidak ada yang memprediksi kontraksi ekonomi yang signifikan. Sementara itu, sekitar 25% responden memperkirakan kondisi ekonomi akan tetap stagnan, dan enam ahli masih optimistis dengan pertumbuhan ekonomi pada periode mendatang.

    Polemik Danantara dan RUU TNI Jadi Faktor?

    Sejalan dengan hasil survei tersebut, pasar saham Indonesia mengalami tekanan signifikan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 4,84% ke level 6.158 pada perdagangan Selasa 18 Maret 2025 pukul 11.15 WIB, menyebabkan mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt) diberlakukan.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa koreksi tajam di pasar saham disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp31,2 triliun hingga akhir Februari 2025. Defisit ini terjadi karena belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan, yakni Rp348,1 triliun berbanding Rp316,9 triliun.

    Selain itu, faktor lain yang turut menekan pasar adalah skeptisisme terhadap tata kelola Badan Pengelola Investasi Danantara serta melemahnya daya beli masyarakat. Bhima mencatat bahwa impor barang konsumsi menjelang Ramadan mengalami penurunan sebesar 21,05% secara tahunan (yoy) pada Februari 2025, mencerminkan lesunya konsumsi domestik.

    “Kami juga identifikasi polemik Rancangan Undang Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi sentimen negatif juga di market. Ada risiko TNI masuk jabatan sipil menurunkan daya saing ekonomi Indonesia,” ujar Bhima dalam keterangannya, Selasa 18 Maret 2025.

    Selain itu, di tingkat global, kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut memperburuk sentimen investor terhadap pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Analis Mirae Asset Sekuritas memperkirakan bahwa pelaku pasar cenderung menahan diri menjelang keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) dan Federal Reserve (Fed Rate) dalam dua hari mendatang.

    “Sementara pekan depan, perdagangan akan lebih sepi, karena menjelang libur Hari Raya Idul Fitri. Bursa akan libur selama 7 hari (28 Maret – 7 April),” mengutip riset Mirae Asset

    Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi pasar dan ekonomi domestik, para analis memperingatkan bahwa ketidakpastian global dan tantangan fiskal dalam negeri dapat terus memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ambisi Luhut di Balik Rencana Pembentukan Family Office

    Ambisi Luhut di Balik Rencana Pembentukan Family Office

    Bisnis.com, JAKARTA — Keinginan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membentuk Family Office belum pudar. Dia yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bahkan sesumbar, pembentukan suaka pajak bagi para konglomerat itu sedang tahap finalisasi.

    Luhut dan Family Office memang tidak bisa dipisahkan. Ide untuk membentuk ‘skema investasi’ itu pertama kali terlontar dari mulut Luhut di akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) 2024 lalu. Nantinya, para konglomerat yang mau menaruh uangnya di Indonesia akan dibuai oleh berbagai macam insentif. Pembebasan pajak salah satunya.

    Namun hasrat Luhut untuk membentuk Family Office itu tidak kunjung terealisasi. Kementerian Keuangan alias Kemenkeu menentangnya. Sejumlah sumber Bisnis, di lingkungan pemerintahan, bahkan pernah menyinggung mengenai risiko jatuhnya reputasi Indonesia. Apalagi sebelumnya, pemerintah juga pernah melakukan 2 kali pengampunan pajak alias tax amnesty. 

    Adapun Luhut dalam pernyataan terbarunya cukup optimistis bahwa Family Office segera terbentuk. Dia berharap tidak ada penolakan lagi. Pemerintah, kata Luhut, akan terus melakukan sejumlah perbaikan, termasuk melibatkan investor kakap asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio. Ray Dalio juga terlibat dalam proyek Danantara.

    “Kita harapkan ya dalam beberapa bulan ke depan, tinggal Presiden [Prabowo], karena Presiden sudah memberikan go ahead [persetujuan untuk lanjut]. Jadi secara teknis kita nanti laporkan ke Presiden, kalau Presiden perintah eksekusi ya kita eksekusi,” ujar Luhut, Rabu (12/3/2025) lalu.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B Pandjaitan./IstimewaPerbesar

    Bisnis mencatat bahwa Family Office sejatinya bukanlah gagasan baru dalam lanskap finansial global. Namun skema penarikan dana konglomerat itu, biasanya diterapkan oleh negara atau yurisdiksi yang memiliki reputasi sebagai suaka pajak. Singapura dan Hong Kong adalah dua di antaranya.

    Singapura dan Hong Kong telah memiliki reputasi sebagai pusat keuangan global. Investor atau keluarga konglomerat merasa aman menyimpan atau menginvestasikan uang mereka di negara tersebut. Dana atau investasi asing yang masuk ke Indonesia mayoritas juga berasal dari Singapura.

    Tahun 2024 lalu, ada sekitar 1.500 family office di Singapura dan sekitar 1.400 di Hong Kong. Kendati demikian, kebijakan-kebijakan ramah pajak tersebut, membuat Singapura maupun Hong Kong telah lama memiliki reputasi sebagai suaka pajak alias tax haven. Ada ratusan triliun harta milik warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di negeri Jiran tersebut, khususnya Singapura.

    Para buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI sebagian juga tercatat memiliki aset atau tempat tinggal di Singapura. Bisnis juga mencatat beberapa perusahaan asal Indonesia memiliki anak usaha di Singapura (sebagian omsetnya lebih tinggi dibanding induknya di Indonesia), yang diduga tujuannya untuk melakukan penghindaran pajak.

    Laporan Straits Times, satu dari sekian kasus pencucian uang senilai US$2,8 miliar, terindikasi terkait dengan family office yang telah diberikan insentif oleh Otoritas Moneter Singapura. 

    Sementara itu di Indonesia, kendati berangsur positif, tetapi reputasi pasar keuangan di Indonesia juga masih jauh panggang dari api dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong.

    Belum lagi, ada persoalan yang cukup pelik jika family office itu benar-benar terealisasi. Bagaimana pemerintah bisa menjamin jika harta atau uang milik keluarga crazy rich murni dari proses bisnis. Alih-alih mendatangkan modal,  uang atau harta yang ditempatkan atau dikelola family office di Indonesia itu berasal dari hasil kejahatan entah itu pengemplang pajak, korupsi, atau kejahatan keuangan lainnya.

    Sementara itu, Indonesia juga memiliki persoalan klasik tentang kepastian hukum. Penegakan hukum kerap menimbulkan ketidakpastian. Padahal, orang berinvestasi atau mau menempatkan uangnya butuh kepastian baik dari sisi regulasi dan kepastian hukum terkait aset-aset yang nantinya mereka akan simpan. 

    Pengalaman tax amnesty jilid 1, dimana hasilnya tidak terlalu berpengaruh terhadap struktur penerimaan pajak dan perekonomian secara umumnya, perlu menjadi warning bagi pemerintah. Jangan sampai family office mengulangi kesalahan tax amnesty jilid 1 yang yang direpatriasi masih sangat minim.

    Dilema Capital Outflow 

    Meski demikian, harus diakui bahwa investasi atau aliran modal ke dalam negeri sangat dibutuhkan di tengah tren melonjaknya aliran modal keluar selama tahun 2024 lalu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Singapura, Amerika Serikat, dan China menjadi tempat tujuan aliran uang asal Indonesia. Namun demikian, Singapura tetap menjadi tujuan utama kalau merujuk kepada data transaksi asal Indonesia selama 2024.

    Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPTAK mencatat bahwa jumlah transfer dana dari Indonesia ke Singapura mencapai Rp4.806,3 triliun selama tahun 2024. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, salah satunya AS.

    Singapura./IlustrasiPerbesar

    Dalam catatan Bisnis, nilai transfer dana keluar dari Indonesa ke AS hanya di angka Rp1.447,9 triliun atau sebesar 30% dari nilai transfer dana ke Singapura. Sementara itu, jika menghitung angka transfer ke China, jumlahnya lebih kecil lagi.

    Data PPATK memaparkan bahwa transfer dana dari Indonesia ke China senilai Rp931,8 triliun. Nilai transfer tersebut hanya sebesar 19,3% dari nilai transfer dana RI ke Singapura. Adapun jika digabungkan, nilai transfer dana dari Indonesia ke 3 negara tersebut mencapai Rp7.186 triliun.

    Sementara itu, jika melihat timeline alias waktu transaksinya, lonjakan transfer dana dari Indonesia ke Singapura terjadi pada bulan April dan Mei 2024. Pada bulan April, nilai transfer dana ke negeri Singa mencapai Rp923,6 triliun. Angka ini melonjak lebih dari 373,6% dari bulan Maret 2024 yang tercatat sebesar Rp195 triliun.

    Pada bulan Mei 2024, lembaga intelijen keuangan merekam nilai transfer dana dari Indonesia ke Singapura bahkan menembus angka Rp1.792,5 triliun.

    Sejauh ini PPATK belum memaparkan secara terperinci mengenai anomali transaksi transfer dana dari Indonesia ke Singapura pada bulan tersebut.

    Risiko Pencucian Uang

    Secara terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan family office rentan menjadi tempat pencucian uang.

    Orang yang menanamkan harta atau uang di family office, kata Bhima, memiliki banyak sekali layer investasi yang memang akan sulit dilacak oleh otoritas pajak. Selain di Singapura, Hong kong, dan London, mereka juga memiliki banyak sekali pembukaan kantor di negara suaka pajak.

    “Ada Gibraltar, British Virgin Island, kemudian ada di Panama. Nah, itu salah satu ciri Family Office. Memang mereka sangat rentan menjadi tempat pencucian uang.”

    Bhima khawatir jika program itu dipaksakan masuk ke Indonesia justru akan merusak reputasi sektor keuangan RI karena Indonesia dianggap melakukan race to the bottom.

    “Jadi race to the bottom ini adalah perlombaan ke dasar, dengan memberikan insentif perpajakan, kalau perlu bebas pajak ini seperti upaya desperate atau putus asa dalam menarik modal dari luar negeri untuk berinvestasi langsung.”

    Di sisi lain, family office kalaupun nantinya berhasil ditarik, sebagian besar asetnya berbentuk portofolio keuangan, bukan FDI atau Foreign Direct Investment.

    Menurutnya, para pemilik dana atau harta nantinya hanya bermain di surat utang, saham. Artinya, tidak berinvestasi secara langsung dalam membangun pabrik. Padahal, menurut Bhima, yang dibutuhkan sekarang ini justru menarik investasi masuk ke Indonesia dalam bentuk relokasi industri yang bersifat padat karya.

    Bhima menilai ada tujuan yang melenceng jauh dari upaya menarik investasi yang berkualitas. “Justru yang harus dikejar kerja sama perpajakan internasional, kemudian justru melakukan pajak bagi orang kaya atau wealth tax. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau ini [Family Office], kesannya seperti pengampunan pajak jilid 3 gitu ya berkedok family office.”

  • Dokumen APBN Kita Januari 2025 Tiba-Tiba Dihapus, Kemenkeu Belum Berikan Penjelasan

    Dokumen APBN Kita Januari 2025 Tiba-Tiba Dihapus, Kemenkeu Belum Berikan Penjelasan

    JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah mengunggah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per 31 Januari 2025, yang biasa dikenal dengan sebutan APBN Kita di situs resmi kemenkeu pada Rabu, 12 Maret 2025.

    Namun, dokumen tersebut segera dihapus dari situs tersebut setelah diunggah.

    Adapun berikut link APBN Kita yang dihapus “https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6a2be568-8f6f-4b2a-b85d-8a4f7a337496/APBN-KiTa-Edisi-Februari-2025.pdf?ext=.pdf,”

    Sebab itu, VOI mencoba untuk meminta konfirmasi terhadap hal tersebut kepada pihak Kementerian Keuangan namun sampai berita ini ditayangkan belum mendapatkan tanggapan terkait hal tersebut.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro belum memberikan penjelasan mengenai alasan penghapusan dokumen tersebut.

    Adapun, konferensi pers biasa diselenggarakan dalam bentuk laporan APBN KiTa untuk setiap bulannya dan turut di unggah dalam bentuk dokumen APBN KiTa yang berisi paparan lengkap, termasuk data mengenai pendapatan, belanja, dan porsi pembiayaan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    Sebelumnya, Deni menyampaikan bahwa jadwal Kementerian Keuangan masih sangat padat sehingga belum dapat melaksanakan penyampaian hal tersebut.

    “Kita masih atur jadwal, agenda masih padat. Tunggu aja ya,” ujar Deni kepada VOI, Jumat, 7 Maret.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa pemerintah semakin menunjukkan kurangnya transparansi terkait kondisi APBN, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor pasca efisiensi anggaran.

    “Makin menunjukkan pemerintah kurang transparan soal kondisi APBN. Ini bakal menurunkan trust investor juga bahwa paska efisiensi anggaran, Coretax yang bermasalah dan kehadiran Danantara, pemerintah makin tertutup. Soal kondisi fiskal,” ujarnya kepada VOI.

    Peneliti ekonomi makro dan keuangan Indef, Riza Annisa Pujarama memperkirakan bahwa banyak pihak juga menunggu rilis data tersebut, terutama karena kuartal pertama 2025 hampir berakhir pada bulan Maret.

    Mengenai alasan belum dirilisnya data, Riza mengungkapkan bahwa pemerintah yang paling tahu. Namun, ia menduga bahwa hal ini berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran yang melibatkan perubahan postur APBN, yang memerlukan penyesuaian dan pembaruan perhitungan risiko.

    “Saya menduga ini berkaitan dengan efisiensi anggaran yang dilakukan, karena mengubah postur apbn. Sehingga pastinya perlu penyesuaian postur apbn. Selain itu hitung-hitungan risiko nya pun perlu di update,” ujarnya kepada VOI.

    Jika data tersebut tidak dirilis, kata Riza, maka akuntabilitas dan transparansi pemerintah akan dipertanyakan lantaran uang yang dikelola oleh pemerintah dalam APBN merupakan uang rakyat.

    Dia menegaskan, APBN seharusnya transparan agar rakyat tahu bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga masyarakat dapat mengawasi agar penggunaannya tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

    “APBN itu uang rakyat yang dikelola pemerintah, maka sudah seharusnya rakyat tau dipakai apa saja uangnya dengan adanya transparansi, maka rakyat bisa mengawal agar penggunaannya on the track,” tegasnya.

  • Penundaan Pengangkatan CPNS, Pendapatan ASN Berpotensi Hilang Capai Rp6,7 Triliun

    Penundaan Pengangkatan CPNS, Pendapatan ASN Berpotensi Hilang Capai Rp6,7 Triliun

    JAKARTA – Penundaan pengangkatan CPNS yang sedianya dilakukan Maret 2025 menjadi Oktober 2025 atau Maret 2026 menjadi kabar buruk bagi para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjadi pukulan bagi perekonomian lantaran akan menimbulkan kerugian.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan bahwa dengan adanya penundaan pengangkatan CPNS total pendapatan ASN yang berpotensi hilang sebesar Rp6,76 triliun.

    Menurutnya calon pegawai abdi negara yang sudah berharap pengangkatan CPNS pada Maret 2025, terlanjur resign lebih dulu dari pekerjaan sebelumnya, namun dikecewakan karena jadi pengangguran semu selama 9 bulan, dan pemerintah tidak mampu menjadi shock absorber disaat sektor swasta dilanda PHK massal.

    Bhima menjelaskan total angka tersebut muncul jika asumsinya rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun serta kemudian diambil 80 persen gaji pokok, dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan sekitar Rp3 juta per bulan.

    “Kalau ada 9 bulan penundaan pengangkatan CPNS artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp27 juta. Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat dan daerah,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Selasa, 11 Maret.

    Bhima menyampaikan bahwa hal itu baru kerugian yang dialami para calon ASN karena tidak menerima pendapatan. Namun, penundaan pengangkatan CPNS juga berdampak bagi ekonomi.

    “Sementara dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi ke total ekonomi,” jelasnya.

    Bhima menyampaikan Pemerintah sedang mengalami dua masalah akut yaitu pertama, pembukaan formasi CPNS sebanyak 250.407 posisi dilakukan sebelum masa pemerintahan baru Prabowo.

    “Artinya, perubahan prioritas program, dan perombakan alokasi belanja pemerintah era Prabowo berdampak signifikan terhadap formasi kebutuhan ASN,” jelasnya.

    Berikutnya masalah kedua yaitu, efisiensi belanja pemerintah (austerity measures) jadi alasan utama pemerintah menunda pengangkatan CPNS dengan target efisiensi belanja APBN sebesar Rp306 triliun dimana belum termasuk modal Danantara, sehingga belanja pegawai menjadi salah satu sasaran penghematan ekstrem.

    Bhima menyampaikan efisiensi anggaran yang berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS tidak terlepas dari tiga faktor utama yaitu kegagalan penerimaan negara terutama paska Coretax bermasalah dan jatuhnya harga komoditas.

    Selanjutnya, pemborosan pembangunan infrastruktur era Jokowi berdampak pada pelebaran defisit APBN dan beban utang yang menembus Rp1.350 triliun termasuk utang jatuh tempo dan bunga utang harus dicari dari penghematan (meski tak cukup).

  • Ramai PHK, Keyakinan Masyarakat akan Lapangan Kerja Menurun

    Ramai PHK, Keyakinan Masyarakat akan Lapangan Kerja Menurun

    Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ramainya isu Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK, survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme konsumen turun, utamanya akibat Indeks Ketersediaan maupun Ekspektasi Lapangan Kerja menurun pada Februari 2025. 

    Indeks Ketersediaan Lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, turun 1,5 poin menjadi sebesar 106,2 pada Februari. Sementara Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja untuk enam bulan yang akan datang tercatat mengalami penurunan paling dalam sebesar 2,8 poin menjadi 134,2. 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai seharusnya menjelang waktu Ramadan, konsumen melakukan belanja lebih banyak. 

    “Tapi sekarang ini kecenderungannya kalau ada penurunan keyakinan konsumen, berarti harus dilakukan mitigasi karena adanya tekanan dari sisi PHK yang berlanjut,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/3/2025). 

    Bhima melihat penurunkan optimisme akan ketersediaan lapangan kerja karena PHK merupakan imbas dari efisiensi belanja pemerintah yang terdampak juga banyak, termasuk nasib CPNS yang diundur pengangkatannya. 

    Di sisi lain, masih tingginya suku bunga perbankan meski suku bunga acuan atau BI Rate sudah turun, menahan konsumsi masyarakat. 

    Sementara pemerintah pun telah menyetop stimulus berupa diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan di bawah 2.200 volt ampere yang berakhir pada Februari 2025. 

    “Itu yang keliatan dari penurunan IKK ini. Bahwa masyarakat mengalami kekhawatiran dan tekanan daya beli. Ini harus segara direspons dengan menambah stimulus pemerintah lagi dan harus lebih hati-hati melakukan efisiensi belanja, agar tidak terimbas daya beli masyarakat secara umum,” jelas Bhima. 

    Lain kesempatan, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang melihat untuk meningkatkan kembali optimisme konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah. 

    Pertama, meningkatkan investasi dan ekspansi usaha. Dorongan terhadap investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja. Kebijakan yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha juga akan membantu.

    Kedua, mendorong sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi. Sektor-sektor seperti manufaktur, digital economy, dan industri kreatif memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. 

    “Dukungan regulasi dan insentif di sektor ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujarnya. 

    Ketiga, meningkatkan program upskilling dan reskilling. Hosianna memandang dengan dinamika pasar kerja yang terus berubah, program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sangat penting. 

    Harapannya, hal ini akan memberi sinyal positif bahwa ada kesiapan tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja baru.

    Keempat, dampak positif program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi, khususnya di sektor pangan dan UMKM. 

    Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan lokal dan industri makanan, program ini dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan optimisme konsumen terhadap prospek ketenagakerjaan.

    Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan indeks tersebut tetap berada pada level optimistis. Indeks di atas 100 berarti optimistis dan di bawah 100 berarti pesimis. 

    “Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/3/2025). 

    Untuk diketahui, IKK menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. 

    IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.