Tag: Bey Machmudin

  • UMP 2025 di Jawa Barat Naik Rp133 Ribu Jadi Rp2,19 Juta – Halaman all

    UMP 2025 di Jawa Barat Naik Rp133 Ribu Jadi Rp2,19 Juta – Halaman all

    Besaran UMP diatur dalam ketentuan Permenaker nomor 16 tahun 2024 adalah naik sebesar 6,5 persen dari UMP tahun 2024.

    Tayang: Kamis, 12 Desember 2024 06:06 WIB

    Kontan/Carolus Agus Waluyo

    Ilustrasi. Besaran UMP diatur dalam ketentuan Permenaker nomor 16 tahun 2024 adalah naik sebesar 6,5 persen dari UMP tahun 2024. 

    TRIBUNNEWS.COM, – Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen dan upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) 7 persen untuk tahun 2025.

    Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024 tentang upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, yang ditandatangani Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin.

    “Besaran UMP yang diatur dalam ketentuan Permenaker nomor 16 tahun 2024 adalah naik sebesar 6,5 persen dari UMP tahun 2024,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Teppy Wawan Dharmawan di Gedung Sate, Kota Bandung, dikutip dari TribunJabar, Kamis (12/12/2024).

    “Dari hitungannya maka, UMP Jabar tahun 2025 yang dihitung melalui formula UMP 2024 ditambah kenaikan 6,5 persen dari tahun 2024 didapatkan kenaikan sebesar Rp 133.737.18. Dengan demikian maka, UMP tahun 2025 sebesar Rp 2.191.238.18,” sambungnya.

    Untuk UMSP Jabar yang diamanatkan dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, Gubernur wajib menetapkan UMSP dari pembahasan yang dilakukan di Pemprov terdapat dua usulan yang menyangkut sektor perkebunan dan padat karya. 

    “Gubernur menetapkan UMSP sektor perkebunan yang ditetapkan sesuai usulan adalah 7 persen karena UMSP harus diatas UMP. Sehingga dengan kenaikan ini untuk sektor perkebunan sebesar Rp. 2.201.519.60,” paparnya. (Nazmi Abdurrahman/TribunJabar)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Gibran Tinjau Pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis Seharga Rp11.000 per Paket di Bogor, Ini Menunya – Halaman all

    Gibran Tinjau Pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis Seharga Rp11.000 per Paket di Bogor, Ini Menunya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Pelajar SMP dan SMA di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ki Bagus Hadikusumo, Desa Jampang, Kemang, Bogor, Jawa Barat, makan bergizi gratis pada pada Rabu (11/12/2024)

    Turut hadir Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau program tersebut.

    Kedatangan Gibran disambut oleh Wapres Gibran hadir didampingi Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Pj. Bupati Nogor Bachril Bakri, dan segenap pimpinan MBS Ki Bagus Hadikusumo. 

    Gibran mengatakan kunjungan dilakukan untuk melihat proses pemberian makan bergizi yang ada di Pondok Pesantren MBS ini.

    “Pemberian makan bergizi gratis dilaksanakan tiga kali sehari. Menu makanan hari ini terdiri dari ayam, telur, sayur pisang dan susu dengan estimasi harga per paket sebesar Rp 11.000,” kata Gibran di Kemang, Rabu (11/12/2024).

    Dia melihat antusias para siswa luar biasa sekali terhadap program makan bergizi gratis ini.

    “Kita akan mengawal terus program ini. Makan bergizi gratis ini nanti ada juga di ponpes agar kebutuhan gizi anak terpenuhi,” bebernya.

    Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri mengungkapkan program makan bergizi gratis ini merupakan langkah nyata pemerintah meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

    “Program makan bergizi gratis adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” ucapnya. 

     
    Melalui program ini, Bachril berharap dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

    “Terimakasih kepada pak Wapres RI. Kami sangat bahagia dan senang atas atensi dan perhatian kepada Kabupaten Bogor. Kami mendukung pemberian makanan bergizi gratis hari ini agar berjalan dengan sangat baik,” imbuhnya. 

    Pemberian makan gratis ini disambut antusias oleh para siswa-siswi Ponpes MBS Ki Bagus Hadikusumo

    Salah satu santri putri Muhammadiyah Boarding School, Aledia, mengatakan, makanan yang diberikan enak.

    “Menunya enak, empat sehat lima sempurna. Tadi ada ayam, sayur, buah juga susu,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan menu yang disajikan kepada para santri terdiri atas nasi putih, tumis sawi wortel, ayam semur, tahu fantasi, dan pisang. 

    “Alhamdulillah makanannya enak. Mudah-mudahan makanan bergizi gratis ini bisa terus kami terima,” tandas Aledia.

    Penulis: Hironimus Rama

  • Gibran Saksikan Simulasi Penanganan Bencana di Bogor

    Gibran Saksikan Simulasi Penanganan Bencana di Bogor

    JABAR EKSPRES – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Muhamadiyah Boarding School, Kemang, Kabupaten Bogor, Rabu (11/12).

    Tiba sekira pukul 10.00 WIB, Gibran langsung melihat video simulasi penanganan bencana bersama pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    Kemudian, Kepala BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat menjelaskan mengenai penanganan bencana alamke pada Gibran.

    BACA JUGA:Kasus HIV/AIDS di Cimahi Didominasi Usia Produktif dan Remaja, Ini Kata Dicky Saromi

    Melalui pantauan Jabar Ekspres, sirine berbunyi dari salah satu kelas yang menandakan adanya bahaya atau bencana.

    Selanjutnya, siswa-siswi keluar kelas dan bekumpul dititik aman, pengurus sekolah pun terlihat memanggil petugas BPBD untuk penangan bencana.

    Petugas BPBD lalu memasangkan tenda darurat dengan waktu hanya 8 menit. Dan para siswa dievakuasi ke tenda.

    BACA JUGA:Hari Gunung Internasional, Sejarah dan Link Twibbon Untuk Meramaikan!

    Disisi lain para siswa yang luka-luka ditangani dengan baik oleh petugas medis dalam simulasi bencana tersebut.

    Usai melihat simulasi bencana, Gibran lantas berkunjung ke tenda darurat milik BPBD Kabupaten Bogor.

    Adapun dalam kegiatan tersebut Wapres Gibran didampingi, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendy, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri, dan lain-lain.

  • Pj Gubernur Jabar Bicara soal Strategi Penanganan Bencana di Sukabumi

    Pj Gubernur Jabar Bicara soal Strategi Penanganan Bencana di Sukabumi

    Selain itu Bey Machmudin menekankan pentingnya keselamatan warga. Untuk itu, ia meminta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk menganalisis kelayakan lokasi ini untuk dihuni kembali, atau diperlukan relokasi. Dampak bencana hidrometeorologi berupa longsor, banjir, dan pergerakan tanah. 

    “Bantuan untuk rumah yang rusak berat sebesar Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak ringan Rp15 juta, dengan syarat melalui assessment lebih lanjut,” ujarnya.

    Meskipun puncak musim hujan telah diprediksi, lanjut dia, intensitas hujan khususnya di beberapa wilayah Jawa Barat lebih tinggi dari yang biasanya. Diperkirakan sampai Januari 2025.

    Terkait jumlah korban, Bey mengakui ada keterlambatan dalam pengumpulan data akibat terputusnya jaringan komunikasi dan listrik. 

    “Sekitar 150.000 pelanggan terdampak pemadaman listrik, dengan 60.000 di antaranya sudah teraliri kembali. Data korban juga mengalami keterlambatan, namun kami terus memutakhirkan informasi melalui posko utama di Palabuhanratu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, terkait pemulihan pasokan listrik, Bey menyampaikan bahwa tim PLN yang terdiri dari 300 orang bekerja 24 jam untuk memperbaiki kerusakan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas. 

    “Jika cuaca mendukung, mereka akan terus bekerja, namun jika hujan, mereka akan berhenti demi keselamatan,” sambung dia.

    Bey juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara TNI, Polri, perangkat desa, dan warga setempat. Pihaknya mengimbau agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam, terutama yang dipicu oleh hujan intensitas tinggi.

    “Dalam situasi seperti ini, kita harus saling percaya dan tidak mudah curiga. Jangan sampai ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari bencana ini,” ungkapnya.

  • Update Terkini Korban Bencana Alam di Sukabumi, 4 Orang Masih Dalam Pencarian

    Update Terkini Korban Bencana Alam di Sukabumi, 4 Orang Masih Dalam Pencarian

    Sukabumi, Beritasatu.com – Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengonfirmasi, bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Sukabumi menyebabkan tiga orang menjadi korban bencana alam. Selain itu, ada empat orang yang masih dalam pencarian setelah tertimbun longsor.

    “Korban meninggal dunia ada tiga orang akibat longsor, sementara empat orang lainnya masih dalam pencarian,” ujar Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin setelah memantau lokasi pergeseran tanah di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Kamis (5/12/2024).

    Menurutnya, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sedang fokus pada evakuasi warga yang terdampak bencana, serta memperbaiki infrastruktur yang rusak, termasuk jalan yang terputus dan jembatan yang ambruk.

    “Untuk jalan yang terputus, ada enam titik yang semuanya merupakan ruas jalan provinsi,” jelasnya lagi.

    Terkait dengan update data korban dan dampak bencana, Bey Machmudin menyampaikan adanya kendala komunikasi yang menyebabkan keterlambatan informasi. Hal ini disebabkan oleh putusnya aliran listrik di beberapa titik lokasi bencana, yang menghambat proses pelaporan dan koordinasi.

    Proses evakuasi dan penanggulangan bencana saat ini masih terus dilakukan oleh petugas gabungan, dengan prioritas utama pada keselamatan korban yang masih hilang serta pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.

  • 6 Titik Jalan Provinsi di Sukabumi Putus Imbas Longsor-Pergerakan Tanah

    6 Titik Jalan Provinsi di Sukabumi Putus Imbas Longsor-Pergerakan Tanah

    Jakarta

    Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau lokasi bencana pergerakan tanah di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Tercatat, ada enam titik akses jalan yang terputus akibat bencana ini.

    Pada kesempatan tersebut, Bey mengungkapkan bahwa bencana itu menyebabkan akses masyarakat terputus di beberapa titik. Jalan itu, kata dia, beberapa di bawah pengawasan Pemerintah Provinsi Jabar.

    Berdasarkan data sementara yang tercatat oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, terdapat enam titik jalan utama milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terputus akibat bencana tanah longsor dan pergerakan tanah.

    “Kami rapat di dalam, yang pertama fokus pada evakuasi warga, yang kedua fokus kepada transportasi yang terputus oleh longsor dan ada beberapa jalan yang jembatannya terputus dan ketiga logistik,” kata Bey dilansir detikJabar, Kamis (12/5/2024).

    Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono menambahkan, bahwa sejumlah ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan parah. Dia menargetkan, perbaikan akan selesai pada satu setengah bulan.

    “Untuk perbaikan jalan yang terputus, kami targetkan satu setengah bulan. Di lokasi bencana, ada enam titik jalan provinsi yang terputus,” kata Bambang.

    6 Titik Jalan Provinsi di Sukabumi Putus Imbas Longsor-Pergerakan Tanah

    Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau lokasi bencana pergerakan tanah di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Tercatat, ada enam titik akses jalan yang terputus akibat bencana ini.

    Pada kesempatan tersebut, Bey mengungkapkan bahwa bencana itu menyebabkan akses masyarakat terputus di beberapa titik. Jalan itu, kata dia, beberapa di bawah pengawasan Pemerintah Provinsi Jabar.

    Berdasarkan data sementara yang tercatat oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, terdapat enam titik jalan utama milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terputus akibat bencana tanah longsor dan pergerakan tanah.

    “Kami rapat di dalam, yang pertama fokus pada evakuasi warga, yang kedua fokus kepada transportasi yang terputus oleh longsor dan ada beberapa jalan yang jembatannya terputus dan ketiga logistik,” kata Bey dilansir detikJabar, Kamis (12/5/2024).

    Dia mengatakan, posko utama sudah dibangun di Palabuhanratu. Tujuannya, kata dia, untuk memusatkan logistik serta bantuan. Adapun bagi daerah yang terisolir dapat diantarkan melalui jalur air.

    Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono menambahkan, bahwa sejumlah ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan parah. Dia menargetkan, perbaikan akan selesai pada satu setengah bulan.

    “Untuk perbaikan jalan yang terputus, kami targetkan satu setengah bulan. Di lokasi bencana, ada enam titik jalan provinsi yang terputus,” kata Bambang.

    (rdp/idh)

  • Hanafi dilantik jadi Pj Sekda Kota Bogor lanjutkan tugas Syarifah

    Hanafi dilantik jadi Pj Sekda Kota Bogor lanjutkan tugas Syarifah

    Kota Bogor (ANTARA) – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari resmi melantik Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor Hanafi menjadi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, untuk menggantikan Syarifah Sofiah yang purna tugas sejak 30 November 2024.

    Pelantikan Hanafi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bogor Nomor 800.1.3.3 Kep.491-BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bogor.

    Hery di Kota Bogor, Senin, mengatakan pelantikan Hanafi sudah sesuai dengan rekomendasi Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12430/KPG.07/BKD tertanggal 13 November 2024.

    Hery mengatakan, tugas Hanafi ke depan tidak berbeda dengan sekda definitif. Apalagi menghadapi akhir tahun dan awal tahun, dan menghadapi transisi suksesi pergantian wali kota dan wakil wali kota, yang di dalamnya ada perubahan terutama rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahunan.

    “Visi misinya wali kota harus dikawal dengan baik, soal keuangan daerah, dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan yang terpenting sekda harus memastikan hubungan baik yang sudah terjalin dengan semua pentahelix(kolaborasi yang melibatkan lima komponen-red),” ucapnya.

    Selain itu, Hery mengatakan, sekda bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah (OPD), serta menjadi penghubung utama antara kepala daerah dengan jajaran birokrasi di bawahnya.

    “Tugas penting lainnya adalah memantau dan mengevaluasi implementasi berbagai kebijakan daerah untuk memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan,” kata Hery.

    Pj Sekda Kota Bogor Hanafi mengaku siap untuk menerjemahkan visi misi kepala daerah yang baru, dan menyusun RPJMD hingga RKPD. Kemudian mengamankannya dalam bentuk dokumen rencana kerja.

    “Kemudian tugas saya mengkomunikasikan internal birokrat dan eksternal keluar stakeholder, Forkopimda. Itu yang perlu dikomunikasikan pemerintah daerah melalui saya yang dibentuk menjadi Pj,” ujarnya.

    Pewarta: Shabrina Zakaria
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bey Machmudin: Tingkat Resiko Bencana Hidrometeorologi di Jabar Tinggi 

    Bey Machmudin: Tingkat Resiko Bencana Hidrometeorologi di Jabar Tinggi 

    JABAR EKSPRES – Wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar), saat ini dilaporkan memiliki tingkat resiko tinggi terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

    Bahkan berdasarkan informasi yang di dapat, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin menyebut, sepanjang tahun 2024 ini telah tercatat sebanyak 1.389 bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa wilayah.

    Agar potensi ini tidak terus meningkat, Bey mengaku bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan terus melakukan beberapa upaya salah satunya meningkatkan kesiapsiagaan daerah.

    “Karena dengan meningkatnya intensitas curah hujan hingga awal tahun 2025, kita perlu bersiap untuk momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Karena bisanya diiringi pergerakan masyarakat ke kampung halaman maupun destinasi wisata,” ujarnya, Sabtu (30/11).

    BACA JUGA: Puluhan Petugas Pilkada di Bandung Barat Tumbang, Satu Orang Meninggal Dunia

    Berdasarkan catatannya, Bey menyebut saat ini sudah ada beberapa daerah yang memiliki tingkat resiko tinggi terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.

    Seperti halnya potensi bencana banjir, Bey menyebut kini mulai terkonsentrasi di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, hingga Kota Banjar

    Sedangkan untuk potensi bencana banjir bandang termasuk pada kelas tinggi, menurut Bey berada di Kabupaten Garut yang kini dialiri oleh Sungai Cimanuk, Sungai Cikaengan, Sungai Cilaki, Sungai Cirompang, dan Sungai Cikandang.

    “Sementara untuk bencana tanah longsor,  Jabar ini memiliki tingkat bahaya sedang-tinggi yang meliputi wilayah bagian tengah dan bagian selatan,” katanya.

    BACA JUGA: KJP Plus November 2024 Diprediksi Segera Cair Sebentar Lagi, Cek Status dan Jadwal Penerima!

    Sehingga secara keseluruhan, Bey menuturkan bahwa tingkat resiko bencana hidrometeorologi di Jabar kini masuk kedalam kategori tinggi.

    “Terutama di Kabupaten Indramayu. Jadi mari bersama-sama kita wujudkan kesiapsiagaan yang lebih baik agar Jabar tetap aman, nyaman dan kondusif dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa saat ini wilayah Jabar masuk kedalam wilayah paling rawan terkena bencana hidrometeorologi basah saat puncak musim hujan berlangsung.

    Bahkan berdasarkan laporannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut wilayah Jabar telah masik kedalam peringkat ke dua untuk kategori daerah paling rawan terkena bencana saat puncak musim hujan berlangsung.

  • Ikut Musnahkan Surat Suara Rusak di Kabupaten Bogor, Ini Kata PJ Gubernur Jabar

    Ikut Musnahkan Surat Suara Rusak di Kabupaten Bogor, Ini Kata PJ Gubernur Jabar

     

    JABAR EKSPRES – PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin bersama Forkopimda dan KPU Kabupaten Bogor melakukan pemusnahan ribuan kertas surat suara calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat dan Calon Bupati-Wakil Bupati Bogor.

    Pemusnahan kelebihan surat suara serta surat suara rusak itu digelar di Kantor KPU Kabupaten Bogor, Selasa (26/11) malam.

    Adapun jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 2.545 lembar surat suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati sebanyak 424 lembar.

    PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, ada beberapa agenda dilakukan di Kota dan Kabupaten Bogor untuk memastikan pelaksanaan Pilkada serentak.

    “Saya bersama Kapolda Jabar, ketua KPU Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat, KPU Kabupaten Bogor, PJ Bupati Bogor, meninjau kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak besok, dan tadi di Kota dan Kabupaten Bogor sudah baik,” kata dia.

    Bey mengaku, dirinya bersama forkopimda Jawa Barat dan Kota Kabupaten Bogor melakukan pemantauan ke TPS khusus di kedua daerah itu.

    “Ke TPS, di dua TPS di kota Bogor, satu loksus di pondok Rajeg. Di kabupaten Bogor ke TPS Pondok Rajeg dan ke kegiatan pemusnahan ini,” jelas dia.

    Ia mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemilu agar mempersiapkan dengan matang antisipasi potensi cuaca hujan yang saat ini terjadi di Jawa Barat.

    “Kami selalu mengingatkan tentang cuaca, karena dikhawatirkan hujan, jadi mohon disiapkan sebisa mungkin warga lebih awal datang ke TPS untuk menghindari hujan,” jelas dia.

    Selain itu, Bey mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat agar menyalurkan hak suaranya berdasarkan keinginan dan perhitungan pribadi.

    “Pertama supaya warga menggunakan hak pilihnya dengan baik dengan teratur dan semua petugas harus netral, dan juga gunakan hak pilih dengan sesuai aturan, nyoblos nya jangan sampai tidak ini ya,” tutupnya.

  • Bey Machmudin Sebut Potensi Energi Terbarukan di Jabar Capai 192 GW
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        21 November 2024

    Bey Machmudin Sebut Potensi Energi Terbarukan di Jabar Capai 192 GW Bandung 21 November 2024

    Bey Machmudin Sebut Potensi Energi Terbarukan di Jabar Capai 192 GW
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Penjabat Gubernur Jawa Barat
    Bey Machmudin
    mengatakan, potensi
    energi baru terbarukan
    (EBT) yang ramah lingkungan dan keberlanjutan di
    Jabar
    mencapai 192 GW.
    Terdiri dari energi angin, air, panas bumi, matahari, biomassa atau biogas. Dengan potensi tersebut, Bey menyebut, Jabar berpeluang besar menjadi pelopor transisi energi di Indonesia.
    “Kita berharap Jawa Barat menjadi pionir dalam kondisi energi ini karena kita potensinya ada dan seharusnya bisa jadi potensi yang terbesar itu mungkin berapa tahun ke depan,” tutur Bey dalam West Java Energy Forum (WJEF) 2024 di Bandung, Kamis (21/22/2024).
    Sebagai langkah nyata mengembangkan EBT, WJES 2024 memberikan bantuan kepada tujuh SMA/SMK untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.
    Bey mengutarakan, tujuan dari PLTS atap bertujuan untuk mengurangi beban biaya operasional sekolah.
    “Baru tujuh sekolah, potensinya sangat baik, tadi disampaikan mereka sendiri bahwa mengurangi biaya operasional, termasuk membayar listrik dan sebagainya juga menambah dan juga pasti menambah pengetahuan siswanya bahwa betul-betul bisa digunakan dan mengurangi biaya operasional,” jelas Bey.
    PLTS atap di sekolah juga diharapkan menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Jabar dengan tujuannya yaitu membangun lingkungan yang ramah dan berkelanjutan di masa depan.
    “Tentunya dengan adanya PLTS atap ini kita berharap ada perusahaan-perusahaan yang mau menyumbangkan CSR. Ini sangat baik, bisa mengurangi polusi,” tandas Bey.
    Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa mengatakan, besaran biaya yang dikeluarkan dalam membangun PLTS atap di SMK/SMA tersebut dimulai dari Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar.
    Sementara itu, Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar, Muslimin Anwar mengatakan, pertumbuhan ekonomi secara global dihadapkan pada tantangan perubahan iklim.
    Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko fisik dan transisi yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas moneter dan sistem keuangan.
    “Diperlukan peran bank sentral untuk dapat melakukan mitigasi risiko, antara lain memastikan ketahanan sektor keuangan. Kemudian mendukung transisi yang teratur, adil, dan berkemampuan serta memperkuat sinergi lintas otoritas,” tutur dia.
    Merespon hal tersebut, BI mengimplementasikan kerangka kebijakan hijau melalui 3 pilar. Yaitu pilar penguatan kebijakan makroprudensial hijau, melalui perbankan sebagai kontributor emisi karbon terbesar melalui debiturnya dengan program greening the financing dan greening the debtors.
    Pilar kedua, pendalaman pasar uang hijau, memperbanyak cadangan devisa dalam bentuk obligasi hijau serta memanfaatkannya sebagai instrumen moneter.
    Lalu pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif hijau dengan membina dan mengembangkan UMKM hijau.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.