Xcloud.id

Tag: Bey Machmudin

  • Ijazah Ditahan Sekolah, Pj Gubernur Jabar Beri Tenggat Waktu hingga Februari 2025 agar Segera Diserahkan

    Ijazah Ditahan Sekolah, Pj Gubernur Jabar Beri Tenggat Waktu hingga Februari 2025 agar Segera Diserahkan

    Liputan6.com, Bandung – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin memberikan tenggat waktu hingga 3 Februari 2025 untuk sekolah SMA/SMK/SLB baik swasta dan negeri mengembalikan ijazah para siswa yang masih ditahan akibat adanya tunggakan biaya.

    Menurut Bey tenggat waktu yang telah diberikan tersebut agar dipatuhi oleh seluruh berbagai tingkatan sekolah negeri maupun swasta.

    “Ya untuk yang sekolah negeri agar jangan menunda pemberian ijazah. Untuk yang sekolah swasta nanti kami akan bahas bagaimana cara solusinya, kami paham masih ada penahanan tapi kan apakah tidak ada cara lain. Karena kan ijazah itu anak sekolah, mereka memerlukan ijazah itu. Jadi kami mohon agar diberikan untuk kepentingan anak-anak itu,” ujar Bey (30/1/2025).

    Bey mengatakan solusi lainnya agar ijazah siswa yang ditahan oleh sekolah, khususnya swasta, yakni mencari solusi bersama. Intinya siswa jangan sampai dirugikan.

    Bey mendukung penuh seluruh ijazah siswa yang telah lulus segera diberikan sekolah. Namun yang terpenting solusi bersama harus mufakat.

    “Jadi saya sangat mendukung agar ijazah-ijazah itu diberikan kepada anak-anak lulusannya, dan ke depan kita cari langkah yang lebih baik, agar tidak terjadi tunggakan-tunggakan itu,” kata Bey.

    Bey menyebutkan pula akan menyisir sekolah swasta yang terdaftar menjadi penerima dana bantuan uang dari Provinsi Jawa Barat melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS).

    Bahkan ada pula yang menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya diterima langsung oleh para siswa.

    “Ini lagi disisir nanti rapat sore untuk membahas juga hal tersebut, tapi kan tunggakan itu yang sekolah swasta itu utama, bagaimana kaitannya, apakah cukup nanti dibahas seperti apa. Pada prinsipnya kami ingin juga anak-anak itu segera mendapatkan ijazahnya karena sangat diperlukan,” tukas Bey.

     

     

    Heboh Video Gubernur Ganjar Pranowo Minta Sekda Blora Mundur

  • Nama Nelayan Dicatut, Pj Gubernur Jabar Telusuri Pemilik Sertifikat Laut di Subang

    Nama Nelayan Dicatut, Pj Gubernur Jabar Telusuri Pemilik Sertifikat Laut di Subang

    Liputan6.com, Bandung – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin akan menelusuri kasus pencatutan nama sejumlah nelayan sebagai pemilik sertifikat laut di Subang.

    Bey mengaku telah memerintahkan Pj Bupati Subang untuk menelusuri kasus tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tidak kembali terulang di Provinsi Jabar.

    “Nah itu sedang kami cek, ini kan (tugas) BPN ya sebetulnya dan kenapa bisa sampai seperti itu. Dan hal ini tentunya harus kita perhatikan betul, jangan-jangan ada lagi di tempat lain dan sejarahnya seperti apa. Kami memperhatikan betul seperti apa dan sekali lagi perubahan ini kan sudah menjadi laut tempatnya, bagaimana? Apakah masih bisa dikuasai oleh pemilik? Apalagi nelayannya tidak pernah merasa membeli,” ujar Bey dalam siaran medianya ditulis Bandung, Jumat (31/1/2025).

    Bey mengatakan nantinya PJ Bupati Subang akan melakukan pemeriksaan kembali riwayat kepemilikan sertifikat laut ke BPN.

    Selain itu, Bey juga ingin mengetahui kondisi pertama laut yang memiliki sertifikat yang kini marak kasusnya terungkap berawal dari daratan.

    “Pj Bupati Subang agar segera crosscheck ke BPN dan melihat langsung sejarahnya. Karena kenapa sih ini kok tiba-tiba bermunculan sertifikat di laut ini. Apakah betul tadinya itu daratan dan kini jadi laut. Dan kalau benar seperti ini bagaimana hukumnya?,” kata Bey.

    Kasus pencatutan sejumlah nelayan di Subang itu mencuat beberapa hari terakhir, seiring dengan ramainya kasus pagar laut di Tangerang dan Kabupaten Bekasi.

    Sertifikat itu keluar melalui Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada 2021. Di Kabupaten Subang, Program TORA itu terbit sekitar 500 bidang dengan luas 900 hektar.

    Dari jumlah itu setidaknya ada 307 bidang kini berupa objek laut dengan luas 462 hektar. Lokasinya mulai dari Teluk Cirewang, Desa Pangarengan, Kecamatan Legonkuln hingga perairan Desa Patimban Subang. Sejumlah nelayan lokal mengaku bahwa namanya tercatut sebagai pemilik.

     

    Pemudik Tularkan Covid-19 ke Tetangga-Tetangganya, 1 RT di Banyumas Diisolasi

  • Tidak Sesuai Perda RT/RW, Permohonan Izin Pagar Laut Bekasi sudah Ditolak Berkali-kali

    Tidak Sesuai Perda RT/RW, Permohonan Izin Pagar Laut Bekasi sudah Ditolak Berkali-kali

    Liputan6.com, Bandung – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menegaskan permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diajukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) untuk membangun Pagar Laut di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi ditolak meski beberapa kali diajukan.

    Menurut Bey penolakan ajuan PT TRPN itu telah dilakukan Pemerintah Jabar sebelum Undang-undang Cipta Kerja Terbit karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana wilayah (RT/RW).

    “Jadi pertama sebelum Undang-undang Cipta Kerja itu izin PKKPRL itu adanya di pemprov. Setelah Undang-undang Cipta Kerja (terbit) itu tetap perlu rekomendasi dari pemprov dan kami telah menolak tiga kali. Kenapa ditolak? Karena antara lain tidak seusai dengan RT/RW, kami sudah tegas-tegas menolak dan sudah dilaporkan kepada Kementerian Kelautan. Dan yang bisa menindak adalah Kementerian Kelautan dalam hal ini,” ujar Bey dalam siaran medianya, Jumat (31/1/2025).

    Bey memperkiran meski izin ataupun rekomendasi dari Pemerintah Jabar tidak terbit, PT TRPN tetap melaksanakan pembangunan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.

    Bahkan Bey dalam rapat pimpinan yang digelar awal pekan ini, mempertanyakan kepada pimpinan dinas soal adanya informasi adanya pemberian uang kompensasi kepada nelayan Bekasi melalui Pemerintah Jabar.

    “Itu saya peroleh di di media. Saya sampaikan ada yang terima uang enggak? Tidak ada. Saya bilang kalau ada yang terima uang, komit, saya pecat. Mereka dari DKP komit seperti itu. Mereka jamin uang yang diterima itu uang sewa menyewa didalam PKS (perjanjian kerja sama),” ucap Bey.

    Bey menerangkan jumlah uang sewa menyewa di dalam PKS (perjanjian kerja sama) itu senilai Rp2,65 miliar untuk terkait pengelolaan lahan darat.

    Namun Bey menekankan, apabila ada kelompok masyarakat yang mengetahui adanya aparatur sipil negara (ASN) yang menerima uang untuk Pagar Laut Bekasi, segera melaporkan kepada dirinya.

     

    2 Warga Kebumen Jadi Korban Keganasan Ombak Pantai Selatan di Muara Sungai Lukulo

  • Kargo pertama di Bandara Kertajati. Bawa 900 ekor domba dari Australia

    Kargo pertama di Bandara Kertajati. Bawa 900 ekor domba dari Australia

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Kargo pertama di Bandara Kertajati. Bawa 900 ekor domba dari Australia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati untuk pertama kalinya kedatangan pesawat kargo yang membawa 900 ekor domba dari Australia. 

    Kargo tiba di Bandara Kertajati, Selasa (28/1/2025), pukul 07.00 WIB, dengan menggunakan pesawat Maskargo milik maskapai Malaysia Airlines. 

    Momen tersebut disaksikan langsung oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin, di dampingi Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, Dirut BIJB.

    “Ini kargo pertama ke Kertajati, yaitu pengiriman domba dari Australia sebanyak 900 ekor,” ucap Bey seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Jumat (31/1). 

    Sebanyak 900 domba Australia tersebut terdiri dari bibit domba Dorper Black Head (60 jantan + 475 betina), bibit domba Suffolk (80 jantan + 140 betina), bibit domba Texel (45 jantan + 100 betina). Selanjutnya domba tersebut akan dikarantina di Cilacap, Jawa Tengah. 

    Bey menuturkan, pengiriman kargo tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan Bandara Kertajati. 

    Selain melayani penumpang, bandara di Kabupaten Majalengka tersebut juga akan diramaikan oleh aktivitas kargo baik dalam maupun luar negeri. 

    “Ini bagian dari upaya kami untuk menghidupkan Kertajati,” tuturnya.

    Bey menyebut, biaya non transportasi layanan kargo ke Bandara Kertajati relatif lebih murah dibanding bandara lainnya. 

    Untuk itu Bey mengajak, khususnya importir agar menggunakan layanan kargo di Bandara Kertajati. 

    “Tadi saya tanya ke importir, biaya bukan transpor lebih murah di sini daripada di Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya juga mereka akan memilih Kertajati,” sebutnya. 

    Keunggulan lainnya, yaitu sistem navigasi Bandara Kertajati lebih canggih walaupun cuaca sedang berkabut. Hal itu yang dirasakan pilot Maskargo saat mendaratkan pesawat di Kertajati. 

    “Tadi saya tanya pilotnya, runway bagus dan aman, apalagi sistem navigasinya canggih. Jadi lebih aman karena tadi cuacanya berkabut, tapi tidak masalah,” ungkap Bey. 

    Sementara Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengapresiasi peran Pemrov Jabar dalam meramaikan kegiatan di Bandara Kertajati.

    “Pemkab Majalengka akan terus support dalam optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, guna mendukung konektivitas dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat ,” ujar Dedi Supandi.

    Pj Bupati Majalengka yakin kawasan Bandara Kertajati akan terus berkembang mengingat potensi yang dimiliki bandara tersebut sangat bagus.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bey: Warga yang Ultah Januari Tetap Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Februari Bandung 25 Januari 2025

    Bey: Warga yang Ultah Januari Tetap Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Februari Bandung 25 Januari 2025

    Bey: Warga yang Ultah Januari Tetap Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Februari
    Tim Redaksi
     
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat,
    Bey Machmudin
    memastikan warga yang berulang tahun pada Januari tetap bisa mengikuti
    pemeriksaan kesehatan gratis
    yang akan dimulai pada Februari 2025.
    Menurut dia, semua warga Jabar memiliki hak yang sama bisa merasakan program pemeriksaan kesehatan gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
    “1 Februari akan dimulai dan yang ulang tahun Januari bisa juga ikut. Jadi yang ulang tahun (Januari) enggak kehilangan haknya,” ujar Bey usai meninjau lokasi banjir di Kecamatan Arjuna, Kota
    Bandung
    , Sabtu (25/1/2025).
    Bey sudah meminta Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jabar untuk berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten dan Kota untuk mengingat warganya agar mengikuti program tersebut.
    Menurut dia, apabila kesehatan warga terjaga maka akan berdampak pada peningkatan produktivitas mereka dalam pekerjaan.
    “Mengingatkan masyarakat untuk hadir, ini kan penting kesehatan masyarakat yang nantinya meningkatkan produktivitas masyarakat juga,” katanya.
    Dia menerangkan, pemeriksaan kesehatan gratis ini menyasar semua kalangan dengan berbagai macam jenis pemeriksaan yang terbagi kedalam tiga kelompok.
    Kelompok pertama, diberikan kepada bayi, balita, dan anak usia prasekolah. Kelompok kedua, untuk anak sekolah dan remaja, dan terakhir kelompok tiga menyasar dewasa dan lansia.
    Bey menjelaskan, warga yang hendak memeriksakan kesehatannya, tinggal datang ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat dan cukup menunjukkan KTP kepada petugas.
    Dipastikan, program pemeriksaan kesehatan tidak dipungut biaya sepeserpun, karena ini merupakan program pemerintah pusat.
    “Kita ingatkan tidak ada dipinta biaya. Ini gratis dari pemerintah,” pungkas Bey.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Dedi Mulyadi Akan Gandeng Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti Bangun Transportasi Publik Jabar Bandung

    2 Dedi Mulyadi Akan Gandeng Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti Bangun Transportasi Publik Jabar Bandung

    Dedi Mulyadi Akan Gandeng Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti Bangun Transportasi Publik Jabar
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat terpilih
    Dedi Mulyadi
    mengaku bakal menjadikan orang-orang berpengalaman di bidang transportasi sebagai penasihat untuk mendukung pemerintahannya dalam lima tahun ke depan.
    Di antaranya, Dedi Mulyadi menyebut nama
    Ignasius Jonan
    dan
    Susi Pudjiastuti
    .
    Ignasius Jonan merupakan eks Dirut PT KAI, Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM, sedangkan Susi Pudjiastuti adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.
    “Kita harus menggandeng orang-orang yang ahli, Pak Ignasius akan kami gandeng untuk sebagai penasihat atau pakar di bidang transportasi,” ujar Dedi dikutip dari
    TribunJabar
    , saat keliling Gedung Sate, Bandung, bersama Penjabat Gubernur,
    Bey Machmudin
    , Rabu (22/1/2025). 
    “Saya juga akan menemui Bu Susi (Pudjiastuti) menjadi pakar atau penasihat di bidang kelautan karena Jawa Barat kan dikelilingi oleh lautan,” ucap Dedi Mulyadi.
    Adapun Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, mengatakan, ruang kerja gubernur tidak ada yang diubah hanya ditambah peta transportasi Bandung Raya yang menjadi impiannya.
    “Di situ saya bilang, ‘Pak (Dedi Mulyadi) ini harus jadi KRL, jadi commuter line’ dan beliau setuju, saya terima kasih. Itu yang harus dilakukan di Bandung Raya,” ujar Bey, di Gedung Pakuan, Rabu.
    Menurut dia, jika transportasi publik di Bandung Raya berjalan maksimal, itu akan memberi dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mengatasi kemacetan.
    “Saya yakin, KRL dengan interval waktu seperti di Jakarta,
    elevated
    , akan lebih banyak penumpang, bermanfaat bagi mahasiswa yang kos di Jatinangor, maupun pergerakan saudara (masyarakat) di Cicalengka,” katanya.
    Dedi Mulyadi pun menyambut baik keinginan Bey Machmudin dalam membangun transportasi publik.
    “Jadi, banyak nanti pakar yang akan kami undang, termasuk Pak Bey. Walaupun dia adalah eselon satu di Mensesneg, tetapi tetap dia di balik itu adalah pakar di bidang transportasi dan administrasi,” tuturnya.
    “Ini penataan birokrasinya keren dan cita-cita Pak Bey ini disampaikan, 2026 akan dieksekusi,” katanya.
     
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul KRL dan Commuter Line Siap-siap Dibangun di Bandung, Dedi Mulyadi Akan Gandeng Ignasius Jonan, Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Ravianto
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi ajak Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti jadi penasihat di Jabar

    Dedi Mulyadi ajak Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti jadi penasihat di Jabar

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi mengatakan akan mengajak mantan menteri seperti Ignasius Jonan sampai Susi Pudjiastuti agar bersedia menjadi penasihat untuk akselerasi pembangunan daerah itu sesuai bidang masing-masing.

    “Kita harus menggandeng orang-orang yang ahli. Pak Ignasius akan kita gandeng sebagai penasehat di bidang transportasi. Saya juga tanggal 1 Februari akan menemui Bu Susi untuk menjadi pakar di bidang kelautan, karena Jawa Barat kan dikeliling oleh lautan,” kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.

    Selain mereka berdua, Dedi mengatakan para pakar yang akan diundang ketika dia menjabat untuk membantu Jawa Barat termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin yang menurutnya sangat ahli dalam administrasi dan penataan birokrasi.

    “Jadi banyak nanti pakar yang akan kita undang termasuk Pak Bey. Walaupun dia adalah eselon satu di Mensesneg, tetapi tetap dia di balik itu adalah pakar utamanya di bidang administrasi dan penataan birokrasinya keren,” ujar Dedi.

    Terkait dengan Bey, Dedi menegaskan bahwa cita-cita Pj Gubernur Jabar itu akan dieksekusi pada 2026, utamanya mengenai transportasi Bandung Raya.

    Ditemui di lokasi yang sama, Bey Machmudin mengatakan bahwa dia menitipkan persoalan transportasi Bandung Raya utamanya Kereta Rel Listrik (KRL).

    “Saya sampaikan ke beliau, saya tidak mengubah ruangan sama sekali. Dari zamannya Pak Ridwan Kamil saya hanya menambah satu, yaitu peta transportasi Bandung Raya. Di situ saya bilang pak ini harus jadi KRL, jadi commuter line listrik dan elevatef dan beliau setuju,” ujar Bey.

    Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan oleh Bandung Raya agar kemacetan bisa dikurangi cukup banyak, terlebih jika KRL memiliki interval waktu yang ideal.

    “Dengan interval waktu yang seperti di Jakarta saya yakin akan banyak penumpang dari Padalarang menuju Cicalengka dan itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang di Jatinangor. Mungkin pergerakan saudara-saudara kita yang tinggal di Cicalengka dan sebagainya yang kerja di Bandung atau dari Padalarang,” ujar Bey.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Terbesar di Dunia

    Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Terbesar di Dunia

    Bisnis.com, SUMEDANG – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, jaringan transmisi sampai dengan gardu induk yang tersebar di 18 provinsi se-Indonesia. Seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan terbesar ini dilakukan Presiden Prabowo di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin (20/1). Dari 26 pembangkit listrik yang diresmikan, 89 persennya bersumber dari pemanfaatan potensi energi bersih.

    “Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jatigede ini dalam rangka meresmikan kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi. Mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 Gigawatt (GW) sekaligus,” ungkap Presiden Prabowo.

    Secara rinci, proyek yang diresmikan meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 Megawatt (MW) dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kilometer sirkit (kms) dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA). Hadirnya infrastuktur ini akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pemerataan pasokan listrik, serta mendukung pengembangan sektor industri dan perekonomian daerah.

    Pada peresmian ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi.

    Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” imbuh Prabowo.

    Prabowo juga menekankan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia terus melakukan transformasi ke energi yang ramah lingkungan, pengembangan energi terus dilakukan dengan berorientasi kepada energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Untuk itu energi sangat vital, kita punya sumber alam yang cukup besar dan kita sekarang punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan,” ujarnya.

    Sementara itu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi secara masif adalah kunci untuk mendukung swasembada energi.

    “(Peresmian ini) dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk melakukan transisi energi dari energi fosil kepada energi baru terbarukan. Dan ini adalah salah satu (proyek ketenagalistrikan) terbesar di dunia yang kita resmikan bersama-sama,” tegas Bahlil.

    Bahlil menambahkan, seiring dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, penyediaan energi listrik yang sustainable akan terus digenjot, untuk itu pemerintah terus mendukung pengembangan infrastruktur listrik yang berbasis EBT.

    “Ke depan kita akan menambah 71 GW atau 71.000 MW dengan jaringan kurang lebih sekitar 48 ribu kms, 48 ribu kms itu kalau dia berbanding lurus, kurang lebih sekitar 8.000 km,” imbuh Bahlil.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN berkomitmen penuh untuk menyukseskan visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan ini diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berfokus kepada EBT.

    “PLN siap menjalankan penugasan dari pemerintah untuk bisa memberikan akses listrik yang merata untuk seluruh masyarakat. Terlebih dari itu, upaya ini menjadi langkah PLN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah melalui swasembada energi,” kata Darmawan.

    Darmawan juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin baik antara PLN dengan Pemerintah, sehingga tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini dapat diatasi dengan baik.

    “Terima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung upaya PLN mewujudkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat, sehingga tantangan dan hambatan proyek mampu diselesaikan secara cepat bersama,” imbuh Darmawan.

    Darmawan merinci, 89 persen pembangkit berbasis energi bersih yang diresmikan terdiri dari: PLTA dengan kapasitas total 284 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) 29,98 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 41,52 MW, PLTS 50,25 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 27 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 2.380 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 60 MW.

    “Proyek strategis ketenagalistrikan ini tidak hanya akan memberikan suplai listrik yang andal untuk masyarakat, tetapi juga akan mendukung perekonomian dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru,” pungkas Darmawan.

  • Turut Hadir Pada Peresmian PLTA Jatigede, PLN Icon Plus Terus Berkomitmen Dukung Energy Terbarukan Milik PLN

    Turut Hadir Pada Peresmian PLTA Jatigede, PLN Icon Plus Terus Berkomitmen Dukung Energy Terbarukan Milik PLN

    JABAR EKSPRES – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, jaringan transmisi sampai dengan gardu induk yang tersebar di 18 provinsi se-Indonesia.

    Seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan terbesar ini dilakukan Presiden Prabowo di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin (20/1). Dari 26 pembangkit listrik yang diresmikan, 89 persennya bersumber dari pemanfaatan potensi energi bersih.

    “Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jatigede ini dalam rangka meresmikan kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi. Mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 Gigawatt (GW) sekaligus,” ungkap Presiden Prabowo.

    Secara rinci, proyek yang diresmikan meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 Megawatt (MW) dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kilometer sirkit (kms) dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA).

    Hadirnya infrastuktur ini akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pemerataan pasokan listrik, serta mendukung pengembangan sektor industri dan perekonomian daerah.

    Baca juga : Masyarakat Jawa Barat Manfaatkan Promo Tarif Listrik 50 Persen dari PLN

    Pada peresmian ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi, Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi, serta Direktur Jaringan dan Infrastruktur Doni Aris Setiawan.

    Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” imbuh Prabowo.

    Prabowo juga menekankan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia terus melakukan transformasi ke energi yang ramah lingkungan, pengembangan energi terus dilakukan dengan berorientasi kepada energi baru dan terbarukan (EBT).

  • 10 Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, 4 Kepala Daerah Terpilih di Jabar Sepakat Tak Pakai Mobil Dinas Bandung

    10 Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, 4 Kepala Daerah Terpilih di Jabar Sepakat Tak Pakai Mobil Dinas Bandung

    Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, 4 Kepala Daerah Terpilih di Jabar Sepakat Tak Pakai Mobil Dinas
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat terpilih
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menyatakan bahwa empat kepala daerah di Jawa Barat sepakat untuk tidak menggunakan fasilitas mobil dinas.
    Keputusan ini merupakan wujud komitmen mereka dalam mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
    “Empat pimpinan daerah, yakni Purwakarta, Subang, Bogor, dan Kota Bekasi, telah menyatakan tidak akan memakai
    mobil dinas baru
    . Mereka memilih menggunakan mobil pribadi,” ujar Dedi Mulyadi kepada
    Kompas.com
    , Kamis (16/1/2025).
    Dalam unggahan video di akun TikTok-nya, Kang Dedi Mulyadi, ia bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi. Ia menanyakan apakah mereka memerlukan mobil dinas baru atau tidak. Rudy menjawab dengan tegas bahwa ia dan wakilnya tidak akan menggunakan fasilitas tersebut.
    “Kami berkomitmen untuk tidak memakai mobil dinas baru. Pendopo Bupati Bogor juga akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat Bogor,” kata Rudy.
    Ade Ruhandi menambahkan bahwa anggaran untuk pembelian mobil dinas lebih baik digunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu. “Mobil sudah ada, lebih baik fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni,” timpalnya.
    Komitmen serupa juga datang dari Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto. Dalam video lain, saat ditanya Dedi apakah akan menggunakan mobil dinas baru, Tri dengan yakin menjawab bahwa mobil pribadinya sudah cukup.
    “Mobil pribadi ada, sudah cukup,” tegas Tri.
    Dedi sendiri mengapresiasi langkah tersebut dan menegaskan bahwa anggaran untuk mobil dinas bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting, seperti pembangunan jalan atau bantuan masyarakat miskin.
    Sebelumnya, Dedi juga menyatakan komitmen untuk tidak akan membeli mobil dinas baru bagi Gubernur setelah ia dilantik nanti. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Jumat (10/1/2025).
    “Saya minta ke Pak Pj, tolong jangan belikan saya mobil baru, itu saja. Tidak usah, saya juga punya mobil, sudah cukup. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru dengan mobil baru,” katanya.
     
    Dedi mengatakan, anggaran mobil dinas baru lebih baik digunakan untuk sektor yang lebih prioritas, seperti pembangunan jalan atau bantuan untuk masyarakat miskin.
    “Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan (dialihkan) untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin saja, nanti kita ubah di perubahan,” tambahnya.
    Keputusan Dedi dan empat kepala daerah ini menunjukkan komitmen mereka untuk mengedepankan kebutuhan masyarakat di atas fasilitas pribadi, sekaligus menjadi contoh nyata kepemimpinan yang berfokus pada efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.