Tag: Bey Machmudin

  • Kepsek SMAN 6 Depok Tak Sangka Dicopot dari Jabatan, Nekat Study Tour karena Wali Murid Sudah Bayar

    Kepsek SMAN 6 Depok Tak Sangka Dicopot dari Jabatan, Nekat Study Tour karena Wali Murid Sudah Bayar

    TRIBUNJATIM.COM – Kepsek atau Kepala SMAN 6 Depok tak pernah menyangka jabatannya akan dicopot Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Rupanya, pihak sekolah salah menafsirkan ucapan pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.

    Diketahui, Dedi Mulyadi melarang SMAN 6 Depok mengadakan study tour ke Bali.

    Namun pihak sekolah tetap memberangkatkan para murid.

    Diketahui, acara study tour yang dilakukan oleh pihak SMAN 6 Depok tersebut menjadi sorotan setelah Kepsek SMAN 6 Depok, Siti Faizah dicopot dari jabatannya oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi lantaran tidak mengindahkan imbauan Gubernur.

    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan membeberkan bahwa pihak SMAN 6 Depok mendapatkan imbauan dari Dedi Mulyadi pada H-1 sebelum jadwal keberangkatan study tour ke Jawa Timur dan Bali.

    Syahri menilai, ucapan Gubernur Jawa Barat saat itu hanya bersifat himbauan bukan larangan.

    “Karena pada saat itu beliau menyampaikan melalui sosial media itu jaraknya hanya H-1 dari keberangkatan akhirnya kami melakukan mekanisme rembukan,” kata Syahri saat ditemui di SMAN 6 Depok, Jumat (21/2/2025), melansir dari TribunDepok.

    Usai mendapatkan himbauan tersebut, pihak sekolah mengadakan musyawarah dengan wali kelas dan orang tua para siswa.

    Hasil musyawarah tersebut, study tour SMAN 6 Depok tetap dilaksanakan sebagaimana kesepakatan awal.

    Menurut Syahri, jika study tour tersebut dibatalkan, maka biaya-biaya yang telah dibayarkan kepada pihak travel tidak dapat kembali 100 persen.

    “Ketika kita membatalkan kegiatan tersebut di rentang waktu kurang dari satu hari misalnya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25 persen,” ungkapnya.

    “Itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orang tua murid yang sudah bayar kok kita enggak jadi tapi dikembalikan uangnya segini,” sambungnya.

    Mewakili SMAN 6 Depok, Syahri memohon maaf kepada Kang Dedi atas kesalahan dan yang telah dilakukan dan meminta bimbingan.

    “Bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” ungkapnya.

    Syahri menilai, Kang Dedi tidak akan langsung mencopot jabatan seseorang tanpa klarifikasi dan pemeriksaan terlebih dahulu.

    “Kalau sudah ada sebuah laporan hasil pemeriksaan barulah ditetapkan apa sanksinya,” ujarnya. 

    SMAN 6 Depok sendiri mengadakan study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali dimulai pada 17-24 Februari 2025.

    Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi terkait wacana larangan study tour.

    Dedi Mulyadi melarang kegiatan yang di dalamnya ada pungutan uang kepada siswa, salah satunya adalah mengadakan study tour.

    Pelaksana harian (Plh) Kepala Disdik Jabar, Deden Saipul Hidayat, mengatakan bahwa pada prinsipnya Disdik Jabar akan mengikuti setiap aturan atau kebijakan kepala daerah.

    Menurut dia, kebijakan tersebut dicanangkan tentunya dengan berbagai pertimbangan matang, seperti asas kebermanfaatan kepada siswa maupun sekolah.

    “Pada prinsipnya selaras. Lebih pada kemanfaatan dan kehati-hatian,” ujar Deden saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

    Deden menambahkan, sebelumnya Disdik Jabar pernah mengeluarkan kebijakan larangan kegiatan study tour keluar kota pada Mei 2024 dengan pertimbangan keselamatan peserta atau siswa.

    Mengingat, pada saat itu terjadi kecelakaan bus di Kabupaten Subang yang membawa rombongan sekolah SMK Lingga Kencana, Kota Depok, dengan menewaskan belasan korban jiwa yang didominasi oleh siswa.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) NOMOR: 64/PK.01/KESRA tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, tertanggal 8 Mei 2024.

    Adapun isi SE tersebut adalah:

    1. Kegiatan study tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal, yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat, kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama study tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat dibatalkan;

    2. Kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait kelayakan teknis kendaraan; dan

    3. Pihak satuan pendidikan dan yayasan yang akan menyelenggarakan study tour agar melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Dedi Mulyadi Bakal Nonaktifkan Kepala Sekolah di Jabar yang Berangkatkan Study Tour – Halaman all

    Dedi Mulyadi Bakal Nonaktifkan Kepala Sekolah di Jabar yang Berangkatkan Study Tour – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan penonaktifan kepala sekolah di seluruh Jawa Barat yang melanggar larangan study tour ke luar provinsi.

    Keputusan ini diambil setelah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala SMAN 6 Depok.

    Dedi Mulyadi menegaskan, penonaktifan ini berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala SMAN 6 Depok, yang dianggap melanggar Surat Edaran (SE) Nomor: 64/PK.01/Kesra yang dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin pada 8 Mei 2024. 

    “Kalau pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran yang dibuat Pak Bey, Pj Gubernur lama. Itu (dibuat) ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater (Subang),” ujar Dedi, Sabtu (22/2/2025).

    Dedi juga menginstruksikan Inspektorat Jabar untuk melakukan audit terhadap sekolah-sekolah yang terlibat dalam kegiatan study tour ini.

    “Kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu adalah kewenangan kepala dinas pendidikan. Kepala dinas pendidikan sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit.”

    “Nanti dari audit yang dilakukan Inspektorat kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan,” jelasnya.

    Dedi Mulyadi pun sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar untuk mencari sekolah mana saja yang mengadakan study tour ke luar Provinsi.

    “Pokoknya berlaku seluruh, bukan hanya SMAN 6 (Depok) saja, seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan ke luar provinsi Jabar untuk study tour hari ini kita nonaktifkan dulu, semua,” ucapnya.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menegaskan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Yang jadi dasar hukum PP 94 2021 dan Peraturan BKN 6 2022 menegaskan bahwa PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang,” jelas Herman.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        21 Februari 2025

    Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour Bandung 21 Februari 2025

    Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com

    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , mengungkap alasan dirinya memecat
    Kepala Sekolah
    SMA Negeri 6 Kota Depok perihal kegiatan
    study tour
    .
    Kang Dedi, sapaan akrabnya, menerangkan bahwa Kepsek SMAN 6 Kota Depok telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, terkait larangan kegiatan tersebut.
    Larangan tersebut, kata dia, dikeluarkan sebagai respons atas kecelakaan yang menewaskan belasan siswa SMK asal Kota Depok pada insiden kecelakaan di Kabupaten Subang pada Mei 2024.
    “Sanksi pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran dari Pak Bey, Pj Gubernur yang lama, ketika itu terjadi kecelakaan anak SMK Depok di Ciater Subang,” ujarnya sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
    Selain itu, wacana larangan ini dikeluarkannya dengan alasan bahwa kegiatan tersebut membebani siswa maupun orangtua karena memungut sejumlah uang yang nominalnya tidak kecil.
    Kang Dedi mengatakan, kewenangan penonaktifan Kepsek
    SMAN 6 Depok
    sudah ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar.
    Bahkan, dia sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, dan Inspektorat untuk mengaudit keuangan sekolah tersebut karena diduga tidak wajar.
    Perihal sanksi, dia akan memutuskannya setelah adanya hasil audit tersebut agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
    “SMA 6 kan gini, SMA 6 kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kan kewenangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Kemarin berdasarkan keterangan dari Sekda, kemarin sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit,” katanya.
    Selain itu, Kang Dedi juga mengancam bahwa seluruh Kepsek SMA di Jabar yang masih tetap melaksanakan kegiatan
    study tour
    ke luar provinsi akan mendapatkan sanksi serupa.
    “(Larangan
    study tour
    ) berlaku untuk seluruh sekolah, tidak hanya SMAN 6 Depok. Seluruh SMA-SMA yang kemarin memberangkatkan siswanya keluar Provinsi Jabar untuk
    study tour
    hari ini kami akan non-aktifkan dulu,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, pada hari pertama setelah dilantik sebagai Gubernur
    Jawa Barat
    , Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok.
    Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah tetap memberangkatkan siswa untuk
    study tour
    ke Jawa Timur, meskipun pemerintah provinsi sudah melarang kegiatan tersebut.
    Dedi menegaskan pencopotan ini merupakan bagian dari upayanya untuk memperbaiki manajemen pendidikan di Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Mudah Cek Kesehatan Gratis di Jawa Barat Jika Tak Punya HP – Halaman all

    Cara Mudah Cek Kesehatan Gratis di Jawa Barat Jika Tak Punya HP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) dari pemerintah Jawa Barat telah resmi dimulai pada 10 Februari 2025.

    Program ini memberikan kesempatan bagi warga Jabar untuk memeriksa kondisi kesehatan mereka tanpa biaya.

    Penjelasan Program oleh Gubernur

    Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan.

    “Kami menyambut baik kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan minimal satu tahun sekali, yaitu di hari ulang tahun,” ujarnya pada Jumat, 14 Februari 2025.

    Cara Mendaftar Program Cek Kesehatan

    Masyarakat dapat memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini melalui beberapa cara pendaftaran, sebagai berikut:

    1. Melalui Aplikasi SATUSEHAT Mobile

    Masyarakat dapat mendaftar dan mengetahui jadwal serta lokasi Puskesmas untuk cek kesehatan gratis melalui aplikasi resmi Kementerian Kesehatan.

    2. Melalui Chatbot WhatsApp

    Masyarakat juga dapat menggunakan chatbot di nomor 081110500567, yang akan memandu mereka dalam proses pendaftaran secara mudah dan praktis.

    3. Datang Langsung ke Puskesmas

    Bey Machmudin menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses ke aplikasi. “Bagi masyarakat yang tidak memiliki HP, mereka bisa datang langsung ke Puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau KK,” jelasnya.

    Pelaksanaan dan Keterbatasan

    Pelaksanaan PKG di Kota Bandung dijadwalkan setiap hari Selasa dan Jumat, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas. “Nanti setelah ada solusi, bisa setiap hari. Di kota kabupaten lain sudah setiap hari,” ungkap Bey.

    Dalam upaya menjangkau masyarakat yang tidak dapat datang ke Puskesmas, pemerintah juga akan melakukan “jemput bola”, di mana petugas kesehatan akan datang ke rumah warga untuk melakukan pemeriksaan.

    Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Jawa Barat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Wamenaker Mau Minta Bantuan Kapolri Sikat Preman di Kawasan Industri

    Wamenaker Mau Minta Bantuan Kapolri Sikat Preman di Kawasan Industri

    Jakarta

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan berencana menemui Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan itu menindaklanjuti adanya laporan soal Ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri.

    “Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (14/2/2025).

    Noel juga menegaskan, negara harus hadir di tengah-tengah kawasan industri, yaitu berupa keamanan berinvestasi. Aksi premanisme di kawasan industri telah menggagalkan investasi ratusan triliun.

    “Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” ujarnya.

    Kemnaker juga berencana melaporkan hal ini kepada Polisi Republik Indonesia (Polri). Noel menegaskan premanisme di kawasan industri tidak bisa dibiarkan dan perlu menjadi perhatian semua pihak.

    Kalau pabrik terganggu, apalagi kalau sampai ada rencana investasi yang gagal hanya karena pertimbangan ulah preman, tentu menghambat penyerapan tenaga kerja. “Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” tegas Noel.

    Perilaku Ormas bergaya preman, bermula dari pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Ormas sudah sering kali mengganggu operasional pabrik, melakukan demo dan lain-lain. Laporan kepada aparat keamanan juga sudah tak mempan.

    Sudah banyak kawasan industri yang menjadi sasaran Ormas bergaya preman, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur. Kerugian bukan hanya dialami pabrik yang sudah ada, tapi ratusan triliun rencana investasi batal karena ulah preman.

    Pernyataan Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, langsung ditanggapi oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif. Ternyata Kemenperin juga sering menerima keluhan yang sama, betapa preman sangat mengganggu.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin juga mengakui, Pemda Jawa Barat (Jabar) sering menerima keluhan dari para pelaku industri dengan nada yang sama. Bey meminta supaya jangan ada lagi Ormas/preman yang mengganggu operasional pabrik.

    Terkait gagalnya investasi karena faktor perilaku preman, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, meminta agar para calon investor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi.

    (ily/rrd)

  • Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        12 Februari 2025

    Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya Bandung 12 Februari 2025

    Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , merespons adanya keluhan soal aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang merugikan proses investasi hingga ratusan triliun rupiah.
    Dedi Mulyadi kemudian menyatakan bahwa ia punya solusi atas permasalahan itu ketika nanti resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
    “Oo iya, bahwa negara itu harus hadir melindungi masyarakat yang di dalamnya adalah juga para pengusaha,” kata Dedi kepada Kompas.com di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).
    “Jadi, ketika nanti saya jadi gubernur, saya akan melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan penataan, pendataan, dan tindakan yang nyata, terukur, agar investasi tidak diganggu oleh siapa pun, termasuk diganggu oleh oknum ormas,” katanya. 
    Dedi menegaskan bahwa dirinya akan langsung turun tangan atau hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan dari ormas-
    ormas nakal
    .
    Ia bahkan mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
    Selama kepemimpinannya itu, tidak ada ormas yang berani mengganggu investasi di wilayah Purwakarta.
    “Pengusaha ini kan investasinya melibatkan banyak orang untuk bekerja. Maka, ketika saya dulu memimpin jadi Bupati Purwakarta itu
    clear
    , jarang sekali, bahkan selama saya memimpin, hampir enggak ada ormas yang mengganggu investasi,” ucapnya.
    “Iya, saya tahu, alurnya sudah tahu. Wilayahnya sudah tahu, dan saya dari dulu selalu hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan,” tuturnya.
    Dedi tak menjawab secara lugas soal sanksi konkret apabila ada ormas yang masih mengganggu investasi.
    Dedi hanya menyebut bahwa sanksi pembubaran ormas berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
    Meski demikian, ia akan terus menjamin para pengusaha agar nyaman berinvestasi di Jawa Barat dengan cara menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi kepada para pengusaha.
    “Kewenangannya bukan di provinsi, ya kan itu kewenangan pemerintah pusat. Namun, yang jelas bahwa kami akan hadir untuk menyelesaikan berbagai problem para pengusaha supaya nyaman berinvestasi di Jawa Barat dan gubernur menjamin,” tuturnya.
    “Kami juga menjamin akan menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi agar berjalan dengan lancar,” tuturnya.
    Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, meminta organisasi masyarakat (ormas) tidak mengganggu iklim investasi, khususnya di kawasan industri.
    Dia mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari pelaku industri yang terganggu dengan aksi oknum sekelompok ormas yang meresahkan, bahkan sampai mengganggu operasional pabrik.
    Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan forum diskusi pengelola kawasan industri dan pelaku usaha di aula SMK Mitra Industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025).
    “Nanti kita bisa berdiskusi, berdialog seperti apa yang diperlukan, yang pasti iklim investasi ini harus tetap kondusif,” ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Bey Minta Ormas Jangan Ganggu Pabrik di Kawasan Industri Jabar
                        Bandung

    6 Bey Minta Ormas Jangan Ganggu Pabrik di Kawasan Industri Jabar Bandung

    Bey Minta Ormas Jangan Ganggu Pabrik di Kawasan Industri Jabar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Bey Machmudin
    , meminta
    organisasi masyarakat
    (ormas) tidak mengganggu iklim investasi, khususnya di kawasan industri.
    Dia mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari pelaku industri yang terganggu dengan aksi oknum sekelompok ormas yang meresahkan, bahkan sampai mengganggu operasional pabrik.
    Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan forum diskusi pengelola kawasan industri dan pelaku usaha di aula SMK Mitra Industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025).
    Bey meminta agar tidak ada lagi ormas yang mengganggu keamanan dan menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri.
    Bahkan, pihaknya membuka pintu dialog apabila ada ormas yang ingin menyampaikan aspirasi.
    “Nanti kita bisa berdiskusi, berdialog seperti apa yang diperlukan, yang pasti
    iklim investasi
    ini harus tetap kondusif,” ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).
    Lebih lanjut, dia pun mengajak semua pihak untuk menjaga iklim investasi di Jabar agar tetap kondusif.
    Mengingat, sejauh ini investasi di Jabar masih yang tertinggi se-Indonesia dengan nilai Rp251 triliun pada 2024.
    Meski demikian, diharapkan nilai investasi di Jabar bisa terus meningkat di 2025 sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja.
    Menurut Bey, salah satu kunci agar tujuan tersebut bisa tercapai adalah kondusifitas.
    Dengan demikian, investor pun merasa aman saat akan menanamkan modalnya di Jabar. “Kita jaga bersama agar investor tetap berinvestasi di sini, kalau bisa bertambah terus. Jadi kita jaga agar iklim investasi tetap kondusif,” katanya.
    Dia menambahkan, sangat terbuka dengan masukan dari sejumlah pelaku industri agar makin banyak investor yang masuk ke Jabar. “Tadi banyak masukan dari mereka dan kita akan akselerasi,” pungkas Bey.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Akhir Jabatan, Bey Akan Undang Keluarga Mantan Gubernur Jabar ke Gedung Pakuan Bandung
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        10 Februari 2025

    Jelang Akhir Jabatan, Bey Akan Undang Keluarga Mantan Gubernur Jabar ke Gedung Pakuan Bandung Bandung 10 Februari 2025

    Jelang Akhir Jabatan, Bey Akan Undang Keluarga Mantan Gubernur Jabar ke Gedung Pakuan Bandung
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat,
    Bey Machmudin
    , berencana mengundang
    keluarga Gubernur Jabar
    dari berbagai periode untuk datang ke
    Gedung Negara Pakuan
    , Kota Bandung.
    Adapun tujuan Bey mengundang keluarga mantan Gubernur Jabar dari berbagai periode ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulunya yang telah berkontribusi membangun Tatar Pasundan.
    Ia menerangkan, ide ini muncul setelah pertemuannya dengan keluarga besar Almarhum Aang Kunaefi, mantan Gubernur Jabar periode 1975-1985, ke Gedung Negara Pakuan beberapa waktu lalu.
    Bahkan, dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengundang keluarga besar Dani Setiawan hingga Ridwan Kamil serta yang lainnya.
    “Sebelumnya, kami sudah mengundang keluarga almarhum Pak Aang Kunaefi, dan besok kami akan mengundang keluarga Pak Yogi,” ujar Bey dalam keterangan resminya, Minggu (9/2/2025). “Selanjutnya, kami juga akan mengundang keluarga Pak Dani Setiawan, Pak Ahmad Heryawan, Pak Ridwan Kamil, serta keluarga gubernur-gubernur lainnya. Ini adalah bentuk penghormatan kepada para pemimpin yang telah berkontribusi bagi Jawa Barat dari generasi ke generasi,” tambahnya.
    Pada Sabtu (8/2/2025), Bey bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Letjen TNI (Purn.) Dr.
    (H.C.) H.
    Mashudi, Gubernur Jabar periode 1960–1970.
    Dalam pertemuan, ia menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada keluarga Mashudi atas kehadirannya.
    Bey menilai Gubernur Mashudi adalah salah satu gubernur yang memiliki peran besar dalam sejarah Jabar.
    “Beliau adalah sosok gubernur yang melegenda dalam
    sejarah Jawa Barat
    . Saya merasa terhormat bisa menyambut keluarga beliau di sini,” katanya.
    Sementara itu, Nanay Jubaedah Mashudi (73), putri almarhum Mashudi, mengaku terharu saat kembali mengunjungi tempat yang penuh kenangan tersebut.
    “Terakhir kali saya berada di Gedung Negara Pakuan adalah saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar pada tahun 1960-an. Begitu banyak kenangan yang kembali terlintas ketika melihat bangunan ini,” tuturnya.
    Nanay berharap agar pemimpin Jawa Barat di masa depan tetap menjaga nilai-nilai sejarah dan menghormati jasa para pendahulu.
    “Harapan kami, pemimpin Jawa Barat ke depan tidak melupakan sejarah. Seperti kata orang tua, tong poho ka purwadaksi (jangan pernah melupakan asal-usul),” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur Jabar Salurkan Santunan untuk Korban Tabrakan Beruntun di Gate Tol Ciawi 2

    Pj Gubernur Jabar Salurkan Santunan untuk Korban Tabrakan Beruntun di Gate Tol Ciawi 2

    JABAR EKSPRES – Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengunjungi korban tabrakan beruntun Tol Ciawi di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu (5/2).

    Bey menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat insiden yang terjadi Selasa (4/2) pukul 23.30 WIB.

    “Santunan akan kita salurkan melalui jasa raharja biaya pengiriman jenazah akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Bey, Rabu (5/2).

    Bey melanjutkan, sejauh ini dari delapan korban yang meninggal dunia baru bisa diidentifikasi sebanyak dua orang saja.

    BACA JUGA: Korlantas Polri dan Polda Jabar Lakukan Penyelidikan Penyebab Kecelakaan Beruntun Gate Tol Ciawi 2

    Kata dia, identifikasi tersebut bisa berhasil karena ada data dari identitas KTP dan Sim card yang terdapat pada handphone. Hingga kini, hanya dua keluarga yang melakukan konfirmasi ke pihak RSUD Ciawi.

    Sebelumnya, terjadi kecelakaan beruntun di  GT 2 Ciawi pada Selasa (4/2) sekitar pukul 23.30 WIB, diduga akibat rem blong pada truk tronton yang membawa muatan galon air. Kecelakaan ini menyebabkan tiga kendaraan terbakar habis, tiga lainnya rusak, dengan delapan orang tewas di tempat dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Kepala Korlantas Polri, Brigjen Agus Suryo Nugroho mengatakan dari enam kendaraan tersebut sesaat setelah kejadian Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat telah menghadirkan Trafic Accident Analysis (TAA) ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan olah TKP.

    BACA JUGA: 7 Pria dan 1 Wanita Tewas Buntut Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2, Berikut Ciri-cirinya!

    “Yang pertama kami menyampaikan turut berdukacita atas insiden ini. Pada pukul 23.30 WIB, Selasa (4/2), betul terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan enam kendaraan,” katanya saat menyambangi lokasi kejadian pada Rabu (5/2).

    Selanjutnya, pihaknya menginformasikan lebih lanjut terkait akar dari permasalahan terjadinya kecelakaan maut yang menimbulkan 19 korban tersebut.

    “Hasil daripada olah TKP nanti, tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita gelar awal,” ucap dia.

    “Namun demikian kami sampaikan pada rekan-rekan media, dari peristiwa kecelakaan tersebut 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka,” imbuh Agus.(Reg/SFR)

  • Tindak Tegas Penimbun Gas Elpiji 3 Kg, Langgar Hukum, Laporkan!
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        5 Februari 2025

    Tindak Tegas Penimbun Gas Elpiji 3 Kg, Langgar Hukum, Laporkan! Bandung 5 Februari 2025

    Tindak Tegas Penimbun Gas Elpiji 3 Kg, Langgar Hukum, Laporkan!
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat,
    Bey Machmudin
    , menegaskan akan menindak pelaku penimbunan
    gas elpiji 3 kilogram
    atau
    gas elpiji bersubsidi
     ke pihak yang berwajib.
    Menurut dia, penimbunan
    gas elpiji 3 kg
    merupakan tindakan yang melanggar hukum dan akan berdampak terjadinya kelangkaan di pasaran.
    “Jika ditemukan indikasi penimbunan, kami akan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Saya yakin Pertamina juga sudah melakukan pemantauan jika ada dugaan praktik tersebut,” ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (4/2/2025).
    Ia menjamin saat ini pasokan dan distribusi gas melon di pasaran sudah kembali normal setelah pemerintah pusat mengizinkan pengecer kembali menjual.
    Namun, apabila ditemukan kendala dalam distribusi, pihaknya akan meminta langsung Pertamina untuk mencari solusi, jika perlu memastikan pengiriman langsung ke kelurahan.
    “Kami siap berdiskusi dengan Pertamina jika diperlukan, misalnya dengan mengarahkan pengiriman langsung ke kelurahan,” tutur Bey.
    “Namun, dengan kebijakan terbaru ini, seharusnya distribusi sudah lancar,” ucap Bey.
    Selain itu, Bey juga telah menginstruksikan
    Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    (Disperindag) Jabar untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan agar tidak terjadi kembali kelangkaan.
    Menurut dia, pengawasan ini ialah untuk memastikan kelancaran distribusi dan juga kestabilan harga elpiji bersubsidi di pasaran.
    “Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung, bimbingan dari dinas terkait, serta petugas yang turun ke lapangan,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, masyarakat sempat mengalami kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi di pasaran.
    Bahkan, mereka rela antre hingga mencari jauh dari lingkungannya.
    Salah seorang warga Kota Bandung, Lasyiem, mengaku bahwa dalam tiga hari ini pihaknya kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram.
    Ia bahkan sempat berkeliling mencari sejumlah pangkalan, tetapi semuanya kosong.
    “Tiga hari, susah (cari gas melon) buat masak, kalau yang gede mahal,” ucapnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.