Tag: Benyamin Davnie

Pramono resmikan IPA Pesanggrahan, bisa pasok air untuk 10 kelurahan

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan yang berlokasi di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa.

“Untuk urusan air di Jakarta, satu, saya sungguh gembira bahwa IPA pesanggrahan ini outlet, yaitu 750, dan bisa untuk 10 kelurahan, tiga kecamatan,” kata Pramono di IPA Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa.

Selain diproyeksikan dapat memasok air bersih untuk 10 kelurahan di tiga kecamatan di Jakarta, fasilitas tersebut juga dapat mendukung kebutuhan daerah sekitar, seperti Tangerang Selatan.

Sebanyak 10 kelurahan yang dilayani IPA Pesanggrahan antara lain Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Ulujami, Petukangan Utara, Cipulir, Srengseng, Joglo, Meruya Utara, dan Meruya Selatan.

Dalam sambutannya, Pramono menegaskan ketersediaan air bersih merupakan prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan ditargetkan kebutuhan air bersih seluruh warga Jakarta dapat terpenuhi pada 2029.

Dia pun mendorong agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan percepatan proyek Karian di Banten dan Jatiluhur di Jawa Barat sehingga kebutuhan air untuk Jakarta dan wilayah sekitarnya lebih terjamin.

“Kami sudah ingin lah (proyek Karian dan Jatilihur selesai). Kalau Pesanggrahan saja selesai, masa Karian nggak selesai?” ujar Pramono.

Selain jajaran Pemprov DKI, peresmian IPA Pesanggrahan itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

Pembangunan IPA Pesanggrahan dimulai pada 2023, yang ditandai dengan peletakan batu pertama atau ground breaking oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Saat itu, Heru menargetkan pembangunan infrastruktur senilai Rp200 miliar itu rampung dalam kurun waktu 1,5 tahun ke depan.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 13:38
Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

Jakarta –

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pertemuan dengan Wali Kota Solo, Respati Ardi dan juga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari upaya Eddy Soeparno memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadapi masalah sampah.

Sebelumnya, Eddy Soeparno bertemu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Bogor, Dedie Rahim dan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie serta kunjungan ke PLTSa Benowo Surabaya.

Di titik pertama kunjungan kerjanya, Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Kehadiran Eddy disambut langsung oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, jajaran Direksi PLTSa dan juga PLN UID Jateng-DIY. Setelah dari Solo, pertemuan dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota.

Eddy menjelaskan bahwa pertemuan dengan Walikota Solo dan juga Walikota Yogyakarta merupakan upayanya untuk mendalami permasalahan sampah yang dihadapi pemerintah daerah.

“Saat ini kita menghadapi potensi krisis sampah yang terjadi di kota-kota besar dan harus segera diatasi. Apalagi Solo dan Yogyakarta adalah destinasi wisata internasional dan kota yang kaya dengan peninggalan warisan budaya. Tentu permasalahan sampah ini harus dicarikan solusinya segera,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Ia menambahkan pertemuan dengan Walikota Yogyakarta dan Solo ini merupakan arahan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menekankan pentingnya penanganan sampah secara cepat dan tanpa proses yang rumit karena kondisinya yang sudah akut.

Kepada Walikota Solo dan Yogyakarta, Eddy juga sampaikan bahwa saat ini dirinya ikut membantu Menko Pangan dalam merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang penanganan sampah, termasuk dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Alhamdulillah dalam rangkaian pertemuan ini kami mendapatkan masukan dari Walikota Solo maupun dari Walikota Yogyakarta mengenai masalah sampah yang dihadapi pemda serta aspirasi agar kebijakan penanganan sampah ini tepat sasaran. Aspirasi dan masukan ini menjadi bahan penting dalam penyempurnaan revisi Perpres sampah yang saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.

Eddy menjelaskan bahwa MPR sebagai rumah kolaborasi berkomitmen untuk mempercepat dan mempermudah pemda mengatasi masalah sampah diantaranya dengan teknologi Waste to Energi (WTE).

“Kenapa teknologi waste to energy? Karena pendekatan ini bisa memberikan dua manfaat sekaligus, yang pertama adalah mengurangi secara signifikan tumpukan sampah yang tidak bisa ditampung di TPA dan menghasilkan sumber energi terbarukan. Saat ini yang sudah berjalan antara lain di PLTSa Benowo Surabaya dan PLTSa Putri Cempo Solo,” jelasnya.

“Setelah dari Bandung, Tangsel, Solo dan Yogyakarta ini kami berkomitmen terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya untuk membantu, mempercepat dan mempermudah dalam upaya mengatasi masalah sampah,” tutupnya.

(akn/akn)

13/08/2025 13:30
Akhir Karier Kepala SD di Pamulang karena Jual Seragam Siswa Rp 1,1 Juta Megapolitan 12 Agustus 2025

Akhir Karier Kepala SD di Pamulang karena Jual Seragam Siswa Rp 1,1 Juta
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tangerang Selatan (Tangsel) Deden Deni memastikan Kepala SD Negeri (SDN) Ciledug Barat, Pamulang, resmi dinonaktifkan mulai Senin (11/8/2025).
Langkah ini diambil setelah Inspektorat menemukan indikasi kuat pelanggaran berat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) penjualan seragam sekolah seharga Rp 1,1 juta per siswa.
“Sudah saya nonaktifkan dari jabatannya terhitung hari ini sampai sanksi diputuskan,” kata Deden, Senin.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat menunjukkan adanya bukti-bukti seperti slip transfer, keterangan saksi, dan kronologi pengadaan seragam yang tidak melalui mekanisme resmi.
Adapun temuan pelanggaran tersebut sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tangsel untuk nantinya penentuan sanksi.
Ada empat jenis sanksi dalam kategori pelanggaran berat terhadap aparatur sipil negara (ASN), yaitu penurunan pangkat, pencopotan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.
Nantinya, penerapan sanksi harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan.
“Pelanggaran resmi tingkat berat itu kan ada empat dan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya,” ujarnya.
Pengadaan seragam tidak boleh menjadi kewajiban yang dibebankan langsung kepada orangtua dengan harga tertentu, apalagi melalui rekening pribadi pejabat sekolah.
Meski indikasi pelanggaran berat sudah jelas, Pemkot Tangsel belum menetapkan sanksi final karena masih menunggu proses dari BKPSDM.
“Masih dalam proses, karena BKPSDM juga membentuk tim untuk menentukan sanksi yang tepat,” kata Deden.
Sebelumnya, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan pihaknya tidak akan ragu memberikan hukuman tegas jika pelanggaran terbukti.
“Sudah jelas aturannya, tidak boleh ada pungutan. Tapi ini masih dilanggar. Ini jadi contoh buruk kalau tidak ditindak tegas dan InsyaAllah saya akan ambil keputusan hukuman yang terberat,” kata Benyamin.
Kasus ini bermula dari laporan wali murid, Nur Febri Susanti (38). Ia mengungkap anaknya yang merupakan siswa pindahan diminta membayar Rp 1,1 juta untuk paket seragam dan buku paket.
Nur mengaku masih memiliki seragam lama yang layak pakai, namun pihak sekolah tetap mewajibkan pembelian baru.
Ia bahkan diminta mentransfer total Rp 2,2 juta untuk dua anaknya ke rekening pribadi kepala sekolah.
“Jawaban dari kepala sekolah waktu itu, kalau bisa jangan dicicil. Nanti kasihan anaknya bajunya beda sendiri,” kata Nur.
“Katanya tidak boleh pakai seragam lama, bahkan kalau seragamnya bekas kakaknya yang dulu sekolah di situ pun tetap tidak boleh,” sambungnya.
Laporan Nur diterima Disdikbud Tangsel dan dilanjutkan ke Inspektorat untuk pemeriksaan hingga berujung pada penonaktifan kepala sekolah tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/08/2025 11:53
Walkot Tangsel Ancam Pecat Kepsek SDN Pamulang yang Jual Seragam Rp 1,1 Juta Megapolitan 7 Agustus 2025

Walkot Tangsel Ancam Pecat Kepsek SDN Pamulang yang Jual Seragam Rp 1,1 Juta
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, mengancam akan mencopot dan memecat kepala sekolah (kepsek) SDN Ciledug Barat, Pamulang, berinisial IH yang diduga melakukan pungutan liar kepada orangtua murid.
“Saya mungkin nanti akan memberikan pertimbangan atau memberikan keputusan pada hukuman paling berat, karena hukum ini jadi contoh bagi yang lainnya,” ujar Benyamin dilansir dari
Antara
, Kamis (7/8/2025).
Benyamin mengaku sudah melarang pihak sekolah memungut biaya kepada orangtua murid. Maka dari itu, dia geram ketika mendengar ada pungutan liar yang dilakukan kepala sekolah.
“Karena sudah ada edarannya dilarang mungut, dan sebagainya tidak boleh ada kepentingan pribadi, tapi kok masih dilakukan. InsyaAllah saya akan ambil keputusan hukuman yang terberat,” kata dia.
Pemkot Tangsel sudah menyiapkan sanksi berat untuk kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan liar itu.
“Saya lihat dari tingkat kesalahannya dan yang bersangkutan adalah ASN serta pendidik, namun melakukan hal yang tidak patut. Maka saya akan mempertimbangkan atau memberi keputusan hukuman paling berat,” ungkap dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni, menyampaikan bahwa sanksi kepada kepala sekolah tersebut belum dijatuhkan karena masih menunggu keputusan resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Belum ada putusan, tapi masih dalam proses. Kami enggak boleh mendahului keputusan. Kita tunggu aja. Kita harus ikutin, sesuai aturan,” ujar Deden saat ditemui di kantornya di Serpong, Tangsel, Selasa (5/8/2025).
Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat telah diserahkan kepada BKPSDM untuk ditindaklanjuti. Pemeriksaan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran kategori berat.
“Ini sudah dipastikan ada konsekuensi atas apa yang terjadi di SDN Ciledug Barat dan tinggal nunggu proses dari BKPSDM,” ujarnya.
Kasus ini pertama kali mencuat setelah seorang wali murid, Nur Febri Susanti (38), mengaku diminta membayar seragam sebesar Rp 1,1 juta per anak oleh pihak sekolah.
Nur mengungkapkan, kedua anaknya merupakan siswa pindahan dari sekolah di Jakarta dan tak diperbolehkan menggunakan seragam lama. la juga diminta mentransfer uang ke rekening pribadi kepala sekolah.
Dengan latar belakang ekonomi suami sebagai tukang parkir, Nur mengaku keberatan dengan total biaya seragam sebesar Rp 2,2 juta untuk dua anaknya.
Pengakuan Nur memantik reaksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 20:40
Perangi TBC, Dinkes Tangsel Skrining Kondisi Warga

Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie meminta Dinas Kesehatan gerak cepat mengatasi kasus penyakit Tuberkulosis (TBC). Tim kesehatan diminta mendatangi rumah-rumah untuk melihat kondisi kesehatan warga.

“TBC adalah persoalan serius yang harus ditangani bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan layanan di faskes (fasilitas kesehatan) saja, menunggu mereka datang. Kalau mau cepat ya kita juga harus jemput bola tim kesehatan yang ngider ke warga-warga,” kata Benyamin.

Davnie memastikan terus memerangi TBC lewat gerakan masif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Lewat pendekatan jemput bola dan edukasi berbasis komunitas, Tangsel kini tak lagi menunggu pasien datang ke puskesmas, tapi aktif mendatangi warganya.

Langkah ini sejalan dengan upaya Dinkes Tangsel melalui program andalan Ngider Sehat dan RW Bebas TBC. Keduanya menjadi program strategi dalam menemukan kasus secara aktif dan menekan penularan di lingkungan padat penduduk.

Kepala Dinkes Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar menyebut, tim kesehatan kini secara rutin melakukan skrining dan investigasi kontak di lingkungan pasien TBC, terutama di kalangan kontak serumah dan kontak erat.

“Salah satu strategi kami adalah melalui kegiatan Ngider Sehat dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), baik yang digelar di fasilitas kesehatan maupun langsung mengunjungi warga,” ujar Allin.

Melalui kegiatan Ngider Sehat, tim medis melakukan skrining dan investigasi kontak terhadap pasien TBC yang telah terdata, terutama kepada kontak serumah dan kontak erat.

Bagi mereka yang tidak bergejala, akan diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), sementara yang menunjukkan gejala langsung diarahkan menjalani pemeriksaan seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) atau rontgen.

TCM biasanya digunakan untuk mengetahui apakah kontak tersebut sudah mendapatkan penularan dari indeks kasus.

Tidak hanya itu, Dinkes Tangsel juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program RW Bebas TBC.

Warga diajak untuk tidak hanya memahami gejala dan penularan TBC, tetapi juga terlibat langsung dalam mendukung pasien agar tidak menyerah di tengah jalan.

“Masyarakat juga bagian dari kunci eliminasi TBC ini. Makanya, kita perluas edukasi dari petugas fasyankes, dan warga juga perlu peduli jika ada pasien TBC yang berpindah tempat tinggal agar dapat dilacak dan dipantau kembali,” jelasnya.

Menurut Allin, kesadaran kolektif inilah yang akan memperkuat langkah-langkah pemerintah dalam memutus mata rantai penularan TBC.

Dengan percepatan skrining yang telah dilakukan, hingga pertengahan Juni 2025, total kasus TBC di Tangsel mencapai 8.720 kasus, terdiri dari 6.205 kasus pada 2024 dan 2.515 kasus terdeteksi sejak Januari hingga 13 Juni 2025.

Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie meminta Dinas Kesehatan gerak cepat mengatasi kasus penyakit Tuberkulosis (TBC). Tim kesehatan diminta mendatangi rumah-rumah untuk melihat kondisi kesehatan warga.

“TBC adalah persoalan serius yang harus ditangani bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan layanan di faskes (fasilitas kesehatan) saja, menunggu mereka datang. Kalau mau cepat ya kita juga harus jemput bola tim kesehatan yang ngider ke warga-warga,” kata Benyamin.

Davnie memastikan terus memerangi TBC lewat gerakan masif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Lewat pendekatan jemput bola dan edukasi berbasis komunitas, Tangsel kini tak lagi menunggu pasien datang ke puskesmas, tapi aktif mendatangi warganya.

Langkah ini sejalan dengan upaya Dinkes Tangsel melalui program andalan Ngider Sehat dan RW Bebas TBC. Keduanya menjadi program strategi dalam menemukan kasus secara aktif dan menekan penularan di lingkungan padat penduduk.

Kepala Dinkes Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar menyebut, tim kesehatan kini secara rutin melakukan skrining dan investigasi kontak di lingkungan pasien TBC, terutama di kalangan kontak serumah dan kontak erat.

“Salah satu strategi kami adalah melalui kegiatan Ngider Sehat dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), baik yang digelar di fasilitas kesehatan maupun langsung mengunjungi warga,” ujar Allin.

Melalui kegiatan Ngider Sehat, tim medis melakukan skrining dan investigasi kontak terhadap pasien TBC yang telah terdata, terutama kepada kontak serumah dan kontak erat.

Bagi mereka yang tidak bergejala, akan diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), sementara yang menunjukkan gejala langsung diarahkan menjalani pemeriksaan seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) atau rontgen.

TCM biasanya digunakan untuk mengetahui apakah kontak tersebut sudah mendapatkan penularan dari indeks kasus.

Tidak hanya itu, Dinkes Tangsel juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program RW Bebas TBC.

Warga diajak untuk tidak hanya memahami gejala dan penularan TBC, tetapi juga terlibat langsung dalam mendukung pasien agar tidak menyerah di tengah jalan.

“Masyarakat juga bagian dari kunci eliminasi TBC ini. Makanya, kita perluas edukasi dari petugas fasyankes, dan warga juga perlu peduli jika ada pasien TBC yang berpindah tempat tinggal agar dapat dilacak dan dipantau kembali,” jelasnya.

Menurut Allin, kesadaran kolektif inilah yang akan memperkuat langkah-langkah pemerintah dalam memutus mata rantai penularan TBC.

Dengan percepatan skrining yang telah dilakukan, hingga pertengahan Juni 2025, total kasus TBC di Tangsel mencapai 8.720 kasus, terdiri dari 6.205 kasus pada 2024 dan 2.515 kasus terdeteksi sejak Januari hingga 13 Juni 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(FZN)

15/07/2025 17:23
Wali Kota Tangsel Tinjau Banjir di Maharta, Cek Pompa Air dan Kondisi Warga Megapolitan 8 Juli 2025

Wali Kota Tangsel Tinjau Banjir di Maharta, Cek Pompa Air dan Kondisi Warga
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel)
Benyamin Davnie
meninjau lokasi
banjir
di Perumahan Pondok Maharta, Pondok Kacang, Pondok Aren, Tangsel, Selasa (8/7/2025).
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
di lokasi, Benyamin tampak menggunakan pakaian kemeja putih dilapisi jaket dan celana hitam. Ia langsung berjalan menyusuri genangan banjir setinggi 140 sentimeter (cm).
Selain memantau kondisi banjir, Benyamin juga melihat secara langsung mesin pompa air yang digunakan sebagai langkah penanganan awal.
Ia tampak berbincang dengan petugas Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel terkait kondisi warga yang terdampak banjir.
Didampingi pihak Dinas Sumber Daya Air (SDA), Benyamin mencoba memastikan dua pompa air berfungsi untuk menyedot air ke Kali Maharta.
“Kok enggak keluar airnya?” tanya Benyamin Davnie kepada seorang petugas di lokasi.
“Ada, Pak. Ini di selang sebelahnya lagi,” jawab petugas tersebut sambil menunjuk selangnya.
Usai memeriksa pompa, Benyamin naik ke kursi panjang untuk melihat kondisi sungai dari dekat.
Ia juga mengamati lingkungan sekitar dan berdiskusi dengan sejumlah petugas terkait penanganan banjir di Perumahan Pondok Maharta.
Sebelumnya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tangsel Essa Nugraha mengatakan, terdapat 22 lokasi yang terdampak banjir di Tangsel. Namun, sebagian sudah berangsur surut.
“Sebagian besar lokasi sudah surut, tetapi ada beberapa titik yang masih terendam hingga pagi ini,” kata Essa dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).
Adapun penyebabnya karena curah hujan tinggi serta meluapnya aliran sungai di sekitar permukiman warga.
Berikut beberapa titik yang masih tergenang cukup parah antara lain:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/07/2025 11:42
Polres Tangsel Ungkap Angka Tawuran Menurun Berkat Program CETAR

Jakarta –

Polres Tangerang Selatan mengungkap angka tawuran di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Hal tersebut berkat program CETAR (Cegah Tawuran Antar Pelajar) yang dicanangkan Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang.

Hal tersebut disampaikan AKBP Victor saat menggelar dialog publik di CFD Jalan Boulevard, Bintaro, Minggu (22/6). Talkshow juga diisi Walikota Tangsel Benyamin Davnie.

Polres Tangsel juga membuka beberapa pelayanan publik dalam rangka menyambut HUT ke-79 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025 mendatang. Polres Tangsel membuka pelayan publik berupa pemeriksaan kesehatan gratis hingga pembuatan SKCK dan perpanjangan SIM (A dan C).

“Kegiatan hari ini dalam rangka kami akan merayakan HUT Bhayangkara 1 Juli, kegiatannya serempak dipimpin Kapolri di Bundaran HI,untuk Tangsel khusus diberikan tugas untuk mengadakan di Car Free Day Bintaro” kata AKBP Victor dalam keterangannya, Minggu (22/6/2025).

Victor mengatakan program CETAR sendiri sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya. Dia menyebut angka tawuran di wilayah Tangerang Selatan menurun berkat program tersebut.

“Bersama-sama Forkopimda, Progam CETAR sudah kita jalankan kurang lebih 7 bulan, dengan adanya program ini Alhamdulillah sangat signifikan menekan angka terjadinya tawuran di Kota Tangerang Selatan,” ujarnya.

Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengajak peran serta masyarakat khususnya para orang tua. Dia meminta mereka mengawasi pergaulan anak-anaknya untuk tidak terlibat hal negatif (tawuran).

“Diluncurkan program CETAR oleh Polres bersama Forkopimda untuk menyelamatkan generasi muda penerus. Harus kita pahami tawuran tidak ada manfaatnya, salah satu penyebabnya informasi yang tidak jelas dari handphone, maka tolong bantu kita, jaga hati dan pikirannya jangan sampai terprovokasi oleh hasutan yang tidak benar,” kata Benyamin.

(wnv/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

22/06/2025 19:31
Wali Kota Tangsel Dukung Polisi Berantas Preman Berkedok Ormas

Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengapresiasi langkah cepat dan responsif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam menangani kasus kericuhan yang sempat terjadi terkait lahan parkir di Rumah Sakit Umum (RSU) Pamulang.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Kapolda Metro Jaya dan jajaran, serta Pak Kapolres Tangsel dan jajaran yang telah menangani persoalan ini dengan cepat, tegas, dan tuntas,” kata Benyamin.

Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut fasilitas umum yang vital dan menyita kenyamanan pasien serta tenaga medis.

Namun, atas kerja profesional aparat kepolisian bersama tim gabungan dari instansi terkait lainnya, situasi kini telah kondusif dan aktivitas pelayanan kesehatan kembali berjalan normal.

Benyamin menegaskan bahwa Pemkot Tangsel mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan, dan mengingatkan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur yang tepat, tidak dengan cara-cara yang meresahkan masyarakat.

“RSU Pamulang adalah rumah sakit milik masyarakat. Tidak boleh ada gangguan terhadap pelayanan publik, apalagi jika berdampak pada pasien,” tegasnya.

Pemkot juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan pemangku kepentingan lain guna memastikan area RSU Pamulang tetap menjadi zona aman dan nyaman, baik untuk pasien, keluarga, maupun petugas medis.

Sebagai informasi, sebelumnya terjadi ketegangan di area parkir RSU Pamulang yang melibatkan anggota ormas dan PT BCI yang menyebabkan kericuhan.Sebelum resmi dilelang, pengelolaan parkir dilakukan secara informal oleh kelompok masyarakat dan ormas yang mengklaim turut menjaga keamanan, serta ketertiban di lingkungan rumah sakit.

Akan tetapi, pihak RSUD Pamulang telah melakukan pelelangan pengelola lahan parkir di area itu, dan berdasarkan data dari Sistem Pemilihan Calon Mitra Sewa (Sipencatra) RSUD Kota Tangsel, PT BCI memenangkan lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp250 juta untuk masa sewa selama tiga tahun.

Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengapresiasi langkah cepat dan responsif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam menangani kasus kericuhan yang sempat terjadi terkait lahan parkir di Rumah Sakit Umum (RSU) Pamulang.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Kapolda Metro Jaya dan jajaran, serta Pak Kapolres Tangsel dan jajaran yang telah menangani persoalan ini dengan cepat, tegas, dan tuntas,” kata Benyamin.

Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut fasilitas umum yang vital dan menyita kenyamanan pasien serta tenaga medis.

Namun, atas kerja profesional aparat kepolisian bersama tim gabungan dari instansi terkait lainnya, situasi kini telah kondusif dan aktivitas pelayanan kesehatan kembali berjalan normal.

Benyamin menegaskan bahwa Pemkot Tangsel mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan, dan mengingatkan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur yang tepat, tidak dengan cara-cara yang meresahkan masyarakat.

“RSU Pamulang adalah rumah sakit milik masyarakat. Tidak boleh ada gangguan terhadap pelayanan publik, apalagi jika berdampak pada pasien,” tegasnya.

Pemkot juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan pemangku kepentingan lain guna memastikan area RSU Pamulang tetap menjadi zona aman dan nyaman, baik untuk pasien, keluarga, maupun petugas medis.

Sebagai informasi, sebelumnya terjadi ketegangan di area parkir RSU Pamulang yang melibatkan anggota ormas dan PT BCI yang menyebabkan kericuhan.Sebelum resmi dilelang, pengelolaan parkir dilakukan secara informal oleh kelompok masyarakat dan ormas yang mengklaim turut menjaga keamanan, serta ketertiban di lingkungan rumah sakit.

Akan tetapi, pihak RSUD Pamulang telah melakukan pelelangan pengelola lahan parkir di area itu, dan berdasarkan data dari Sistem Pemilihan Calon Mitra Sewa (Sipencatra) RSUD Kota Tangsel, PT BCI memenangkan lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp250 juta untuk masa sewa selama tiga tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(FZN)

27/05/2025 10:59
20 Sekolah di Tangsel Akan Direvitalisasi, Dilengkapi Berbagai Fasilitas Pendukung Megapolitan 9 Mei 2025

20 Sekolah di Tangsel Akan Direvitalisasi, Dilengkapi Berbagai Fasilitas Pendukung
Penulis
TANGERANG, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot)
Tangerang Selatan
(
Tangsel
) akan membangun dan merevitalisasi 20 gedung sarana pendidikan sepanjang tahun 2025.
Proyek ini digelar melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) dengan total anggaran sebesar Rp 184 miliar.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menegaskan, bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata, layak, dan berkualitas bagi seluruh pelajar di kota tersebut.
“Pendidikan adalah pondasi utama pembangunan. Kami ingin memastikan seluruh anak di Tangsel belajar di tempat yang aman, nyaman, dan memadai,” ujar Benyamin, Senin (5/5/2025), dilansir dari situs resmi Pemkot Tangerang Selatan.
Kepala DCKTR Tangsel, Ade Suprizal, menyebutkan bahwa dari 20 sekolah yang masuk dalam program ini, terdiri atas 2 Taman Kanak-kanak (
TK
), 9 Sekolah Dasar (
SD
), serta 9 Sekolah Menengah Pertama (
SMP
).
Adapun indikator utama pemilihan lokasi pembangunan adalah kebutuhan ruang belajar (rombel) dan tingkat kerusakan gedung sekolah.
Ade mengatakan, bahwa sejumlah sekolah akan diberikan sejumlah fasilitas penunjang, termasuk untuk penyandang disabilitas.
“Bukan hanya gedung utama, kami juga akan melengkapi fasilitas penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, musala, lapangan olahraga, hingga toilet untuk disabilitas. Ini bagian dari upaya menciptakan ruang belajar yang inklusif,” jelas Ade.
Rencana pembangunan akan dimulai pada Juni 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2025. Proyek ini diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan ruang belajar dan sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan di Tangsel.
Daftar Sekolah yang Dibangun dan Direvitalisasi:
– Taman Kanak-kanak (TK):
– Sekolah Dasar (SD):
– Sekolah Menengah Pertama (SMP):
Dengan proyek ini, Pemkot Tangsel berharap tercipta ekosistem pendidikan yang lebih baik dan siap menjawab tantangan masa depan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/05/2025 14:03
Jangan Takut Lawan Preman, Pemkot Tangsel Siap Jadi Bekingan

Tangerang: Warga Tangerang Selatan diminta berani lawan preman dan bongkar aksi pungutan liar (pungli). Polisi dan Pemkot Tangerang Selatan siap jadi beking warga.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan bahwa segala bentuk pemerasan hingga pungli harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Ia juga mendorong masyarakat tidak takut melaporkan ke kepolisian apabila mengetahui bahkan menjadi korban hal tersebut.

“Hal tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar hukum, aturannya jelas. Pastinya Kami pemerintah daerah dan Polres Tangsel tidak tinggal diam akan hal tersebut,” ujarnya.

Dengan dukungan masyarakat melalui pelaporan aktif dan kerja sama yang kuat antar instansi, Benyamin meyakini Tangsel menjadi kota yang aman, nyaman, dan bebas dari Segala bentuk pungli.

“Tangsel harus menjadi kota yang damai dan tertib. Masyarakat juga jangan takut untuk melapor ke Polres atau Polsek terdekat terkait aksi pungli maupun gangguan kamtibmas. Aksi-aksi yang mengganggu ketentraman dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan tumbuh,” tegasnya.

Tangerang: Warga Tangerang Selatan diminta berani lawan preman dan bongkar aksi pungutan liar (pungli). Polisi dan Pemkot Tangerang Selatan siap jadi beking warga.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan bahwa segala bentuk pemerasan hingga pungli harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Ia juga mendorong masyarakat tidak takut melaporkan ke kepolisian apabila mengetahui bahkan menjadi korban hal tersebut.

“Hal tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar hukum, aturannya jelas. Pastinya Kami pemerintah daerah dan Polres Tangsel tidak tinggal diam akan hal tersebut,” ujarnya.

Dengan dukungan masyarakat melalui pelaporan aktif dan kerja sama yang kuat antar instansi, Benyamin meyakini Tangsel menjadi kota yang aman, nyaman, dan bebas dari Segala bentuk pungli.

“Tangsel harus menjadi kota yang damai dan tertib. Masyarakat juga jangan takut untuk melapor ke Polres atau Polsek terdekat terkait aksi pungli maupun gangguan kamtibmas. Aksi-aksi yang mengganggu ketentraman dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan tumbuh,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(FZN)

08/05/2025 03:09