Tag: Benyamin Davnie

PSEL Tangsel Dibatalkan, Benyamin Davnie Tunggu Surat Resmi

Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah membatalkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Keputusan tersebut disampaikan secara lisan oleh Menteri Lingkungan Hidup (Men LH) Hanif Faisol Nurofiq.

“Prinsipnya saya menerima arahan pemerintah pusat, tetapi saya masih menunggu surat resmi bahwa PSEL Tangsel dibatalkan,” kata Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Rabu (29/10/2025).

Benyamin menjelaskan, pihaknya belum mengambil sikap terhadap kerja sama dengan pihak ketiga. Namun, menurutnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 masih memberikan peluang untuk melanjutkan kerja sama tersebut. “Saya lihat masih bisa dilanjutkan karena ada pasal-pasal yang memberikan ruang untuk itu,” ujarnya.

Menurut Benyamin, saat ini status proyek masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat. “Mau bagaimana, kalau memang mau dibatalkan, oke. Tapi mana hitam putihnya?” tegas Benyamin.

Pemerintah pusat memutuskan bahwa proyek PSEL untuk wilayah Tangerang Raya akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang.

Dengan demikian, rencana pembangunan PSEL di TPA Cipeucang, Serpong, Kota Tangsel dinyatakan batal. “Memang aglomerasi Tangerang Raya akan difokuskan di Jatiwaringin, dan saya masih menunggu teknis lanjutannya,” terang Benyamin.

Sebelumnya, Men LH Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa pembatalan proyek PSEL Tangsel mengacu pada Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Apabila proyek tersebut resmi dibatalkan, Pemerintah Kota Tangsel menyatakan siap menerima kritik maupun keluhan warga yang tinggal di sekitar TPA Cipeucang, termasuk persoalan penumpukan sampah, bau, dan kesulitan air bersih. Seluruh hal tersebut akan dikaji ulang sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menangani dampak lingkungan dan menjaga kepuasan masyarakat.

29/10/2025 19:47
Pemkot Tangsel Rencanakan Pengadaan Obat Bius untuk Tangani Monyet Liar Megapolitan 14 Oktober 2025

Pemkot Tangsel Rencanakan Pengadaan Obat Bius untuk Tangani Monyet Liar
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) berencana menyiapkan anggaran khusus untuk pengadaan obat bius satwa.
Rencana anggaran tersebut muncul setelah adanya kawanan monyet liar berkeliaran hingga ke permukiman warga dalam beberapa pekan terakhir.
“Akan kami ajukan untuk obat bius itu, tapi ya tahun anggaran depan berarti, takut ada kejadian ini lagi. Kita kan juga enggak nyangka akan ada kejadian ini,” ujar Wali Kota Tangsel Benyamin davnie saat ditemui
Kompas.com
di Kantor Pemerintah Kota Tangsel, Ciputat, Selasa (14/10/2025).
Adapun pengadaan obat bius dinilai perlu untuk dilakukan lantaran petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Tangsel hanya menggunakan jaring kecil selama proses penangkapan monyet-monyet liar tersebut.
Hal itulah yang membuat mereka kewalahan mengejar kawanan primata itu. Terlebih, kawanan monyet liar itu sering berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
“Sangkar kita punya, ada yang kecil-kecil kurang lebih ada 15. Memang yang kurang itu damkar tidak mempunyai alat bius karena monyet kan cepat gerak,” kata dia.
Adapun selama proses penangkapan sekelompok monyet liar itu, petugas Damkar Tangsel dibantu oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dari Jakarta dan Banten.
Jika sudah berhasil ditangkap, Pemkot Tangsel akan berkoordinasi dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk mencari solusi jangka panjang, mengingat habitat satwa tersebut berada di sekitar kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek).
“Harus berkoordinasi dengan BRIN nanti, karena di sana banyak pohon buah yang jadi makanan mereka. Jadi kami akan bicarakan seperti apa penanganannya ke depan,” jelas Benyamin.
Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Tangsel, Dohiri, mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyisiran di sejumlah lokasi bersama BKSDA selama beberapa hari terakhir.
Namun, selama penyisiran dilakukan, monyet-monyet tersebut sulit ditangkap karena berpindah-pindah dan berada di tempat tinggi.
“Kita sudah kejar lebih dari lima hari, tapi kelemahannya kita enggak punya senapan bius. Monyetnya bergerak terus, ada yang naik ke pohon, ke tiang listrik, jadi susah dijangkau,” kata Dohiri saat dihubungi
Kompas.com
secara terpisah.
Ia menyebut populasi monyet liar yang berkeliaran itu diduga mencapai ratusan ekor dan sebagian sudah menyebar hingga wilayah Ciater dan BSD.
“Yang kita khawatirkan kalau mereka sudah masuk ke permukiman padat, bisa ganggu warga,” jelas dia.
Oleh sebab itu, ia melaporkan progres penangkapan monyet liar itu kepada Benyamin dan berencana akan menganggarkan obat bius tersebut.
“Pak Wali juga sudah instruksi supaya alat bius diusulkan untuk dibeli,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 22:45
Pemkot Tangsel Akui Kesulitan Tangkap Kawanan Monyet Liar yang Masuk Pemukiman Warga Megapolitan 14 Oktober 2025

Pemkot Tangsel Akui Kesulitan Tangkap Kawanan Monyet Liar yang Masuk Pemukiman Warga
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mengakui mengalami kesulitan dalam menangkap sekelompok monyet liar yang berkeliaran di pemukiman warga.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, tim dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Tangsel sudah melakukan penangkapan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Banten.
Namun, upaya itu belum membuahkan hasil lantaran petugas tidak memiliki alat pembius hewan.
“Memang yang kurang itu damkar, tidak mempunyai alat bius karena monyet kan cepat gerak,” ujar Benyamin saat ditemui
Kompas.com
di Kantor Pemerintah Kota Tangsel, Ciputat, Selasa (14/10/2025).
Oleh sebab itu, pihaknya berencana menganggarkan pengadaan alat pembius hewan pada tahun depan agar kejadian serupa dapat lebih cepat ditangani.
“Mungkin nanti akan kita lengkapi, tapi ya tahun anggaran depan. Kami juga enggak nyangka akan ada kejadian ini,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa selama proses penangkapan monyet-monyet liar, petugas Damkar Tangsel hanya menggunakan jaring-jaring kecil.
Karena itu, para petugas merasa kewalahan selama proses penangkapan yang sudah berlangsung lebih dari satu minggu itu.
“Sangkar kita punya, ada yang kecil-kecil kurang lebih ada 15. Nanti kalau sudah ditangkap, akan kita kembalikan ke BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) karena diduga monyetnya dari sana,” kata dia.
Benyamin menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BRIN untuk mencari solusi jangka panjang, mengingat habitat satwa tersebut berada di sekitar kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek).
“Harus berkoordinasi dengan BRIN nanti, karena di sana banyak pohon buah yang jadi makanan mereka. Jadi kami akan bicarakan seperti apa penanganannya ke depan,” jelas Benyamin.
Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Tangsel, Dohiri, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penyisiran di sejumlah lokasi bersama BKSDA selama beberapa hari terakhir.
Namun, selama penyisiran dilakukan, monyet-monyet tersebut sulit ditangkap karena berpindah-pindah dan berada di tempat tinggi.
“Kita sudah kejar lebih dari lima hari, tapi kelemahannya kita enggak punya senapan bius. Monyetnya bergerak terus, ada yang naik ke pohon, ke tiang listrik, jadi susah dijangkau,” kata Dohiri saat dihubungi
Kompas.com
secara terpisah.
Ia menyebut populasi monyet liar yang berkeliaran itu diduga mencapai ratusan ekor dan sebagian sudah menyebar hingga ke wilayah Ciater dan BSD.
“Yang kita khawatirkan kalau mereka sudah masuk ke permukiman padat, bisa ganggu warga,” jelas dia.
Oleh sebab itu, ia melaporkan progres penangkapan monyet liar itu kepada Benyamin dan berencana akan menganggarkan obat bius tersebut.
“Pak Wali juga sudah instruksi supaya alat bius diusulkan untuk dibeli,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 21:33
Tolak Penutupan Akses Jalan Serpong Parung, Walkot Tangsel Temui Warga

Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menemui warga yang menolak penutupan akses Jalan Serpong-Parung yang melintasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pagi ini dengan membawa poster puluhan masyarakat di Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan mengadakan unjuk rasa damai. Mereka menolak adanya rencana penutupan akses jalan.

“Memang warga meminta saya untuk bertemu, beraudiensi dan bersilaturahmi dan hari ini kita laksanakan,” kata Benyamin.

Apalagi, kata dia, akses jalan penghubung antar kota dan kabupaten ini sudah memiliki historikal panjang.

“Secara historis kecil saya di Tangerang, waktu mau mancing saya ke Gunung Sindur jalan ini sudah ada. Bahkan waktu saya masih kecil jalan ini sudah digunakan masyarakat,” tegasnya.

Benyamin memastikan secara hukum akses jalan masyarakat ini juga telah memiliki alas hak yang legal.

“Dan jelas secara hukum juga sertifikat hak pakai milik Provinsi Banten dan yang kesananya milik Provinsi Jabar. Jadi bukan milik siapa siapa ini milik Provinsi Banten,” ujarnya.

Pemkot Tangsel juga dengan tegas menolak adanya wacana penutupan jalan tersebut.

“Dengan demikian jalan ini milik masyarakat sehingga kami juga menolak penutupan jalan raya ini. Secara administrasi saya juga sudah berkirim surat ke BRIN, Saya juga sudah bersurat ke Provinsi Banten bapak Gubernur dan saya juga sudah secara langsung ke bapak Gubernur dan beliau juga menolak dan tidak menghendaki penutupan,” kata dia.

Meski demikian Benyamin menambahkan jika terdapat salah satu pihak yang mengeklaim lahan tersebut hal itu bukan masalah.

“Kalau pihak BRIN merasa memiliki aset ini kemudian Provinsi Banten berdasarkan sertifikat punya alas hukumnya bertarung aja ke pengadilan kami akan mendampingi dibelakang Provinsi Banten di belakang masyarakat,” ujarnya.

Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menemui warga yang menolak penutupan akses Jalan Serpong-Parung yang melintasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pagi ini dengan membawa poster puluhan masyarakat di Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan mengadakan unjuk rasa damai. Mereka menolak adanya rencana penutupan akses jalan.

“Memang warga meminta saya untuk bertemu, beraudiensi dan bersilaturahmi dan hari ini kita laksanakan,” kata Benyamin.

Apalagi, kata dia, akses jalan penghubung antar kota dan kabupaten ini sudah memiliki historikal panjang.

“Secara historis kecil saya di Tangerang, waktu mau mancing saya ke Gunung Sindur jalan ini sudah ada. Bahkan waktu saya masih kecil jalan ini sudah digunakan masyarakat,” tegasnya.

Benyamin memastikan secara hukum akses jalan masyarakat ini juga telah memiliki alas hak yang legal.

“Dan jelas secara hukum juga sertifikat hak pakai milik Provinsi Banten dan yang kesananya milik Provinsi Jabar. Jadi bukan milik siapa siapa ini milik Provinsi Banten,” ujarnya.

Pemkot Tangsel juga dengan tegas menolak adanya wacana penutupan jalan tersebut.

“Dengan demikian jalan ini milik masyarakat sehingga kami juga menolak penutupan jalan raya ini. Secara administrasi saya juga sudah berkirim surat ke BRIN, Saya juga sudah bersurat ke Provinsi Banten bapak Gubernur dan saya juga sudah secara langsung ke bapak Gubernur dan beliau juga menolak dan tidak menghendaki penutupan,” kata dia.

Meski demikian Benyamin menambahkan jika terdapat salah satu pihak yang mengeklaim lahan tersebut hal itu bukan masalah.

“Kalau pihak BRIN merasa memiliki aset ini kemudian Provinsi Banten berdasarkan sertifikat punya alas hukumnya bertarung aja ke pengadilan kami akan mendampingi dibelakang Provinsi Banten di belakang masyarakat,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(FZN)

14/10/2025 00:41
Pemkot Tangsel Tolak Penutupan Jalan Puspitek oleh BRIN Megapolitan 13 Oktober 2025

Pemkot Tangsel Tolak Penutupan Jalan Puspitek oleh BRIN
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menolak rencana penutupan Jalan Puspitek, Muncul, Setu, yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, jalan tersebut adalah akses publik yang selama ini telah digunakan warga sejak lama, bahkan memiliki dasar hukum kepemilikan yang tertulis dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-HUK/2023 dan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Banten.
“Kami juga menolak penutupan jalan ini. Ini yang akan kita perjuangkan secara distraksi,” ujar Benyamin Davnie dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
Benyamin mengaku telah bersurat ke BRIN dan melaporkan masalah rencana penutupan akses jalan Tangsel-Bogor ke Gubernur Banten, Andra Soni.
“Saya sudah berkirim surat ke BRIN dan sudah lapor ke Gubernur Banten, dan gubernur tidak menolak, tidak menghendaki penutupan jalan ini,” kata dia.
Lebih lanjut, Benyamin menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen resmi, lahan di sisi Tangsel merupakan aset Pemerintah Provinsi Banten, sementara sisi seberangnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Karena itu, ia menilai BRIN tidak memiliki dasar hukum untuk menutup akses jalan tersebut.
“Jelas secara hukum, sertifikat hak pakai milik Provinsi Banten, yang kesananya milik Provinsi Jawa Barat. Sehingga dengan demikian jalan ini milik masyarakat,” jelas dia.
Adapun dalam pernyataannya itu, Benyamin diminta warga untuk menandatangani sebuah surat pernyataan sebagai komitmen dan bentuk dukungan Pemkot Tangsel terhadap aspirasi warga.
“Masyarakat minta komitmen kami, itu jelas saya tandatangani karena kami berkomitmen,” imbuh dia.
Benyamin menegaskan, persoalan akan diselesaikan melalui jalur hukum apabila BRIN tetap mengklaim memiliki aset di kawasan tersebut.
“Kalau pihak BRIN merasa punya atau memiliki aset ini, kemudian provinsi Banten juga berdasarkan sertifikat punya alas hukumnya bertarung saja dipengadilan,” ucap dia.
Sebelumnya, sejumlah spanduk berisi penolakan warga terkait penutupan Jalan Puspitek, Muncul, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel) oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) terpampang di sepanjang jalan tersebut.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
di lokasi, spanduk penolakan sudah terpasang dekat gerbang masuk BRIN Tangsel.
Dalam spanduk itu, warga menyampaikan keberatan atas rencana penutupan akses jalan yang selama ini menjadi jalur penghubung utama antara wilayah Tangsel dan Bogor.
Beberapa spanduk bertuliskan nada protes berupa “Tolak dan Lawan Penutupan Jalan Provinsi Banten-Jawa Barat Oleh BRIN” dan “Ayo Kita Lawan Kesombongan dan Kesewenang-wenangan BRIN, Tolak Penutupan Jalan Serpong-Muncul-Parung oleh BRIN”, dipasang oleh warga.
Selain menolak penutupan jalan, warga juga memasang spanduk yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“KKN Tolong Usut!! Apakah penutupan jalan oleh BRIN sepihak ada unsur KKN?” tulis dalam salah satu spanduk.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 20:51
Kementerian LHK Dorong Percepatan PSEL, Tangsel Siap Jadi Kota Percontohan

Jakarta: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, menegaskan kesiapan daerahnya untuk menjadi kota percontohan dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Kesiapan itu dipaparkan langsung kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, di Wisma Danantara Indonesia.

Pemaparan ini dilakukan Benyamin dalam rangka memenuhi undangan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Undangan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2 Oktober 2025, yang bertujuan menyampaikan potensi lokasi pembangunan PSEL kepada Danantara.

“Kami menyampaikan apabila akan dilaksanakan uji coba percepatan kegiatan teknisnya, Tangsel siap menjadi percontohan untuk pertama kalinya,” kata Benyamin di Wisma Danantara Indonesia.

Benyamin menambahkan bahwa Tangsel memiliki modal yang memadai untuk merealisasikan proyek ambisius ini. “Kapasitas kita sudah memenuhi, ada 1.000 ton lebih sampah, kemudian kita sudah punya lahannya dan lainnya,” jelasnya.

Kota Tangsel tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan PSEL berdasarkan hasil kajian KLH. Posisi Tangsel sebagai bagian dari wilayah aglomerasi Tangerang Raya dinilai sangat potensial untuk pelaksanaan program waste to energy ini.

Keterlibatan Danantara sebagai pengelola investasi diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek PSEL di Tangsel.”Insyaallah sejauh ini Kota Tangsel sudah siap untuk PSEL,” tutur Benyamin.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemkot Tangsel sudah melakukan tender dan penetapan pemenang lelang hingga membuat Badan Usaha Pelaksana (BUP).

“Nanti akan kita sesuaikan dengan rencana-rencana baru, karena Danantara akan jadi pemilik seluruh kegiatan-kegiatan pengolahan sampah menjadi energi listrik,” ujar Benyamin.

Jakarta: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, menegaskan kesiapan daerahnya untuk menjadi kota percontohan dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Kesiapan itu dipaparkan langsung kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, di Wisma Danantara Indonesia.

Pemaparan ini dilakukan Benyamin dalam rangka memenuhi undangan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Undangan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2 Oktober 2025, yang bertujuan menyampaikan potensi lokasi pembangunan PSEL kepada Danantara.

“Kami menyampaikan apabila akan dilaksanakan uji coba percepatan kegiatan teknisnya, Tangsel siap menjadi percontohan untuk pertama kalinya,” kata Benyamin di Wisma Danantara Indonesia.

Benyamin menambahkan bahwa Tangsel memiliki modal yang memadai untuk merealisasikan proyek ambisius ini. “Kapasitas kita sudah memenuhi, ada 1.000 ton lebih sampah, kemudian kita sudah punya lahannya dan lainnya,” jelasnya.

Kota Tangsel tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan PSEL berdasarkan hasil kajian KLH. Posisi Tangsel sebagai bagian dari wilayah aglomerasi Tangerang Raya dinilai sangat potensial untuk pelaksanaan program waste to energy ini.

Keterlibatan Danantara sebagai pengelola investasi diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek PSEL di Tangsel.”Insyaallah sejauh ini Kota Tangsel sudah siap untuk PSEL,” tutur Benyamin.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemkot Tangsel sudah melakukan tender dan penetapan pemenang lelang hingga membuat Badan Usaha Pelaksana (BUP).

“Nanti akan kita sesuaikan dengan rencana-rencana baru, karena Danantara akan jadi pemilik seluruh kegiatan-kegiatan pengolahan sampah menjadi energi listrik,” ujar Benyamin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(FZN)

10/10/2025 22:31
Tinjau Dapur MBG, Pilar Pastikan Pemkot Tangsel Akan Bantu Kelayakan SPPG

Jakarta –

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan, meninjau dua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ciater 1 dan 3, Serpong. Ia memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel siap membantu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kelayakan SPPG.

Selain itu peninjauan dilakukan, untuk melihat standar operasional prosedur (SOP) SPPG dan kelayanan bangunannya. Pengecekan juga merupakan tindak lanjut rapat koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Pilar menegaskan, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie sudah menginstruksikan jajarannya untuk terus mendukung program MBG.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan seluruh SPPG di Kota Tangsel. Langkah ini sebagai bentuk dukungan Pemkot Tangsel agar program makan bergizi gratis lancar, aman dan layak untuk dibagikan pada penerima, termasuk ibu hamil dan balita,” ucapnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

Saat melakukan peninjauan, Pilar mengaku dapur MBG Ciater 1 dan 3 bisa menjadi percontohan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, dirinya menilai bahwa prosedur sudah dijalan dengan baik.

“Semua saya lihat dilakukan sebaik mungkin. Jadi nanti kalo semua dinilai baik SPPG Ciater 1 dan 3 oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Bangunan. Nah, kita arahkan SPPG lainnya bisa mencontoh,” ujarnya.

“Karena SLHS ini persyaratan utama, kami insya Allah melakukan pendampingan dan masukan kepada SPPG mana yang masih kurang. Atau misalnya dapurnya kurang steril, belum memiliki IPAL. Nah itu harus dipenuhi semua, jadi kita pantau dan SLHS itu benar-benar menyeleksi. Jadi MBG itu layak dan aman dikonsumsi,” tambahnya.

Pilar juga menegaskan bahwa Pemkot Tangsel mendukung penuh program MBG.

(akn/ega)

08/10/2025 18:25
500 Kasus DBD Tangsel, Wali Kota Genjot Program Pemantauan Jentik Megapolitan 29 September 2025

500 Kasus DBD Tangsel, Wali Kota Genjot Program Pemantauan Jentik
Penulis
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di Tangerang Selatan sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai sekitar 500 orang.
Untuk menekan angka tersebut, Wali Kota Benyamin Davnie menggenjot program Jumantik (Juru Pemantau Jentik) sebagai langkah pencegahan utama.
“Dengan satu rumah satu orang memantau, kita bisa menekan angka DBD serendah mungkin,” ujar Benyamin saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Senin (29/9/2025).
Menurut Benyamin, pentingnya peran warga dalam memeriksa jentik nyamuk Aedes aegypti di rumah masing-masing.
Dengan demikian, ia meminta seluruh kecamatan sudah melakukan silent surveillance.
“Seluruh kecamatan sudah melakukan silent surveillance, diam-diam diperiksa. Biasanya jentik nyamuk ada di air bersih, di bawah kulkas, di bawah dispenser, di tempat makanan binatang, bahkan di bak mandi,” jelas Benyamin.
Ia menekankan, masyarakat sering mengandalkan fogging saat ada kasus DBD, padahal fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, sementara jentiknya tetap ada.
Pemantauan jentik secara rutin di tiap rumah diharapkan memutus rantai penyebaran nyamuk sejak tahap awal.
Selain itu, Benyamin menegaskan bahwa angka kasus DBD di Tangsel menunjukkan tren penurunan, meski pihaknya ingin menekannya lebih rendah agar kesehatan masyarakat tetap terjaga.
“Sampai dengan hari ini jumlah penderita DBD kita 500-an. 500-an angkanya. Memang terus menurun ya. Terus angkanya sementara itu trennya menurun,” ujar Benyamin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/09/2025 20:11
Klarifikasi Wali Kota Tangsel Usai Anggaran Pemkot Dikritik Leony Megapolitan 24 September 2025

Klarifikasi Wali Kota Tangsel Usai Anggaran Pemkot Dikritik Leony
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie akhirnya buka suara setelah anggaran belanja Pemkot Tangsel tahun 2024 ramai disorot publik.
Sorotan itu muncul setelah mantan penyanyi cilik Trio Kwek Kwek, Leony Vitria Hartanti, melontarkan kritik melalui media sosial.
Dalam unggahannya, Leony mempertanyakan sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal dan fantastis. Ia menyoroti biaya perjalanan dinas yang mencapai ratusan miliar rupiah, belanja konsumsi, hingga alokasi untuk cenderamata.
Kritik tersebut memicu diskusi luas di kalangan warganet dan menjadi perbincangan serius di masyarakat Tangsel.
Namun, Benyamin menegaskan tidak akan membawa polemik ini ke ranah hukum. Ia justru menganggap kritik publik sebagai momentum untuk memperbaiki komunikasi pemerintah.
“Enggak, enggak akan melaporkan. Saya hanya ingin menjelaskan saja. Mudah-mudahan semuanya
clear
,” ujar Benyamin dalam konferensi pers di Rumah Dinas Wali Kota Tangsel, Serpong, Selasa (23/9/2025).
Salah satu pos yang paling ramai dipersoalkan adalah belanja makan dan minum sebesar Rp 60 miliar. Publik menduga dana itu hanya digunakan untuk konsumsi rapat pejabat.
Benyamin membantah hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut tersebar di 37 perangkat daerah, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga puskesmas.
“Belanja makan minum itu ada di enam TK negeri, 157 SD negeri, 24 SMP negeri, tiga RSUD, dan 35 puskesmas. Jadi ini makan minum secara keseluruhan,” jelasnya.
Benyamin mencontohkan, di RSUD Tangsel, anggaran tersebut dipakai untuk kebutuhan tenaga kesehatan. Lalu di dinas kesehatan, dana itu digunakan dalam kegiatan sosialisasi penyakit menular.
Menurut Benyamin, dana konsumsi juga digunakan dalam kegiatan sosialisasi kesehatan, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta berbagai kegiatan resmi Pemkot. Ia menambahkan bahwa penyediaan konsumsi selalu melibatkan UMKM lokal.
“Yang harus dicatat, makan minum ini dilaksanakan dengan melibatkan UMKM di sekitar wilayah kegiatan. Jadi uangnya berputar di masyarakat,” ujarnya.
Selain konsumsi, pos anggaran cenderamata sebesar Rp 20,48 miliar juga menuai kritik publik. Banyak yang menilai anggaran ini terlalu besar hanya untuk suvenir.
Benyamin meluruskan bahwa istilah “cenderamata” dalam dokumen anggaran tidak berarti hadiah pribadi. Menurut dia, alokasi ini termasuk belanja penunjang kegiatan yang tersebar di 34 perangkat daerah.
“Kalau dinas kerja mengadakan latihan jahit-jahit misalnya, ya kalau memang dianggarkan untuk mesin jahitnya, ya kami kasih mesin jahitnya juga,” kata dia.
Dengan begitu, kata dia, penggunaan istilah cenderamata tidak boleh ditafsirkan sempit sebagai hadiah pribadi, melainkan sarana pendukung pelatihan dan program pemberdayaan.
Leony juga sempat menyoroti angka Rp 731 juta dalam laporan keuangan yang dikira sebagai total anggaran perbaikan jalan. Angka itu dianggap terlalul kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat.
Benyamin menegaskan, angka tersebut bukan untuk perbaikan jalan secara keseluruhan, melainkan hanya untuk jaringan listrik di lingkungan Pemkot.
“Rp 731 juta itu enggak mungkin ngebenarin jalan sebesar itu. Itu hanya khusus perbaikan jaringan listrik, dan itu hanya di Pemkot saja, bukan se-Tangsel,” ujarnya.
Ia memastikan total anggaran perbaikan jalan di Tangsel pada 2024 justru mencapai Rp 538 miliar.
“Yang keseluruhan untuk jaringan jalan sih ya 538 miliar. Jadi untuk Rp 731 juta itu untuk satu kegiatan saja untuk jaringan listrik dan itu jaringan Pemkot,” jelas dia.
Meski kritik Leony sempat memicu polemik, Benyamin menegaskan Pemkot Tangsel tidak merasa terganggu. Ia bahkan membuka peluang untuk bertemu langsung dengan Leony jika diperlukan.
“Tergantung kebutuhan, beliau butuh enggak penjelasan dari kami. Kalau beliau butuh akan kami jelaskan, tapi kalau enggak, ya gimana ya,” ucapnya.
Menurutnya, kritik publik merupakan masukan berharga yang perlu ditindaklanjuti. Ia juga mengatakan akan memperbaiki cara komunikasi agar lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
“Saya sih jadi bahan koreksi saja soal pelayanan publik kita. Jadi ke depan bahasanya jangan terlalu kaku, jangan bahasa birokrasi,” jelas Benyamin.
Benyamin menegaskan bahwa seluruh dokumen laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dapat diakses publik melalui situs resmi Pemkot Tangsel.
Sejak 2019, laporan keuangan rutin diunggah sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“LKPD itu memang diarahkan untuk di-upload di website pemerintah daerah setelah diperiksa oleh BPK.
Uploading
website itu sudah kami lakukan sejak 2019, berdasarkan aturan transparansi,” kata dia.
Menurut dia, LKPD memuat tujuh kelompok laporan, mulai dari realisasi anggaran hingga neraca keuangan. Namun, rincian teknis yang lebih detail ada di dokumen pendukung lainnya.
“Kalau LKPD itu dijabarkan rinci, bisa lebih tebal lagi dua sampai tiga kali lipat. Karena rinciannya ada di dokumen lain,” ucap Benyamin.
Ia berharap penjelasan ini dapat membantu masyarakat memahami konteks penggunaan anggaran sekaligus menjadi bahan introspeksi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 08:20
Mengurai Polemik Anggaran Tangsel, dari Sorotan Leony hingga Penjelasan Pemkot Megapolitan 24 September 2025

Mengurai Polemik Anggaran Tangsel, dari Sorotan Leony hingga Penjelasan Pemkot
Editor
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Sorotan publik terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan tahun 2024 merebak setelah mantan penyanyi cilik Trio Kwek Kwek, Leony Vitria Hartanti, mengunggah kritik lewat media sosial.
Ia heran melihat ketimpangan alokasi anggaran, khususnya biaya perjalanan dinas pejabat Tangsel yang mencapai Rp 117 miliar, sementara pos pemeliharaan jalan dan jaringan irigasi tercatat hanya Rp 731 juta.
“Nah ini mungkin soalnya yang lebih penting buat dibiayain, biaya perjalanan dinas mereka sampai Rp 117 miliar,” tulis Leony di Instagram, Jumat (19/9/2025).
Sorotan itu memantik respons dari Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. Ia menegaskan, dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setebal lebih dari 500 halaman sudah diunggah di situs resmi sejak 2019, sesuai aturan transparansi.
“LKPD itu memang diarahkan untuk di-upload di website pemerintah daerah setelah diperiksa oleh BPK. Uploading website itu sudah kami lakukan sejak 2019, berdasarkan aturan transparansi,” kata Benyamin saat konferensi pers di Rumah Dinas Wali Kota Tangsel, Serpong, Selasa (23/9/2025).
Menurut Benyamin, angka Rp 731 juta yang menjadi sorotan publik bukanlah anggaran perbaikan jalan.
Dana tersebut, kata dia, dialokasikan khusus untuk perbaikan jaringan listrik di kompleks Pemkot Tangsel.
“Rp 731 juta itu enggak mungkin ngebenarin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus perbaikan jaringan listrik dan itu hanya di Pemkot saja, bukan se-Tangsel,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel Bambang menambahkan, kode rekening Rp 731 juta berbeda dengan anggaran perbaikan jalan.
Ia memastikan dana untuk memperbaiki jalan di seluruh Tangsel mencapai Rp 538 miliar.
“Saat 2024 kita menganggarkan dan terealisasi sebesar Rp 538 miliar. Jadi saya ingin mengajak semua memahami bahwa di Tangsel, jalan rusak pasti diperbaiki, nilai totalnya Rp 538 miliar bukan Rp 731 juta,” kata Bambang.
Benyamin juga meluruskan sorotan publik terkait anggaran makan dan minum senilai Rp 66 miliar.
Ia menegaskan dana itu tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk sekolah dan rumah sakit.
“Ini (anggaran makan dan minum) ada tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk di dalamnya enam TK Negeri, kemudian 157 SD Negeri, 24 SMP Negeri, tiga RSUD, dan 35 puskesmas kita di Tangerang Selatan. Jadi ini makan minum secara keseluruhan,” jelasnya.
Menurutnya, konsumsi tersebut juga mendukung kegiatan masyarakat, seperti sosialisasi kesehatan, musrenbang, hingga pelatihan pemberdayaan.
Bahkan, pelaksanaannya menggandeng UMKM lokal.
“Jadi kalau dikumpulin semuanya tercapailah Rp 66 miliar. Tapi yang harus dicatat juga bahwa pelaksanaannya atau makan minumnya ini dilaksanakan kepada UMKM yang terdekat, di kelurahan yang terdekat,” kata Benyamin.
Sementara itu, anggaran suvenir atau cendera mata senilai Rp 20,48 miliar disebut tidak selalu berarti hadiah.
Menurut Benyamin, pos ini mencakup belanja penunjang kegiatan di 34 perangkat daerah.
“Jadi kalau dinas kerja mengadakan latihan jahit-jahit misalnya, ya kalau memang dianggarkan untuk mesin jahitnya, ya kita kasih mesin jahitnya juga,” ujarnya.
Meski kritik Leony membuat riuh publik, Benyamin menegaskan pihaknya tidak akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“Enggak, enggak akan melaporkan. Saya hanya ingin menjelaskan saja. Mudah-mudahan semuanya clear,” kata dia.
Ia bahkan membuka pintu dialog dengan Leony jika dibutuhkan penjelasan lebih lanjut.
“Tergantung kebutuhan, beliau butuh enggak penjelasan dari kita. Kalau beliau butuh, akan kami jelaskan, tapi kalau enggak, ya gimana ya,” ucapnya.
Bagi Benyamin, kritik publik seperti yang disampaikan Leony justru menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki komunikasi dan transparansi Pemkot Tangsel ke depan.
(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Mohamad Bintang Pamungkas, Faieq Hidayat)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 06:26