Xcloud.id

Tag: Benni Irwan

  • Kemendagri tegaskan surat kerja sama yang beredar adalah palsu

    Kemendagri tegaskan surat kerja sama yang beredar adalah palsu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa surat daftar kerja sama dengan kop Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang beredar secara daring adalah palsu dan menyesatkan.

    Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menegaskan surat tersebut bukan dokumen resmi yang diterbitkan Kemendagri.

    “Kami pastikan surat itu palsu dan tidak berasal dari Kemendagri,” kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Benni menegaskan secara tata naskah dan format, surat yang beredar jelas berbeda dari ketentuan resmi yang berlaku di lingkungan Kemendagri.

    “Dari sisi tata naskah, surat tersebut tidak sesuai dengan standar administrasi surat-menyurat Kemendagri. Jadi, sekali lagi kami tegaskan surat itu palsu,” ujar Benni.

    Ia menjelaskan bahwa setiap mekanisme kerja sama dengan Kemendagri dikoordinasikan melalui unit kerja khusus di bawah Sekretariat Jenderal, yakni Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker).

    Untuk itu, ia meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap dokumen, surat, atau informasi apa pun yang mengatasnamakan Kemendagri tanpa verifikasi dari kanal resmi Kemendagri.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang mengatasnamakan Kemendagri. Bila ragu, silakan konfirmasi langsung melalui situs atau kanal resmi Kemendagri,” ujarnya.

    Benni menambahkan Kemendagri berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan program pemerintahan.

    Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang Nasional 22 September 2025

    Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang Nasional 22 September 2025

    Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan mengatakan Inspektorat Jenderal Kemendagri telah berkomunikasi dengan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra yang dilaporkan hilang oleh warganya sendiri.
    Benni mengatakan, saat ini Kemendagri akan menunggu kesempatan untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut.
    “Apakah nanti akan dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri atau bagaimana tindak lanjutnya, kita tunggu langkah-langkah yang diambil oleh Inspektur Jenderal,” ucap Benni saat ditemui di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (22/9/2025).
    Benni mengatakan, informasi yang didapat oleh Kemendagri, sejauh ini Bupati Buton masih berada di tempat untuk berkegiatan yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Buton.
    “Salah satunya di Jakarta, jadi beliau masih ada,” ucapnya.
    Namun demikian, Kemendagri tidak menutup kemungkinan memanggil Bupati Buton yang berkaitan dengan laporan orang hilang tersebut.
    Terpisah, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, menyatakan kesiapannya untuk menghadap Kemendagri menyusul laporan dirinya hilang yang dilayangkan oleh warganya sendiri.
    Saat ditemui di Buton, Sulawesi Tenggara, Senin (22/9/2025), Alvin mengaku akan bertanggung jawab dan menjelaskan seluruh kegiatannya selama berada di Jakarta.
    “Saya siap (bila dipanggil Kemendagri) saya sangat siap, tak apa-apa memang seperti itu harus ada pertanggungjawaban,” kata Alvin.
    Ia mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat undangan untuk diperiksa dari Kemendagri.
    Alvin menegaskan, semua kegiatannya selama di Jakarta ia posting di media sosialnya sehingga sangat mudah untuk dipantau.
    “Sebenarnya sangat mudah memonitor gerakan saya, kan sosmed saya aktif (selama) di Jakarta, apa yang kita lakukan nanti kita akan tunjukannya nanti di teman-teman di Kemendagri, “ucap Alvin.
    Sebelumnya diberitakan, puluhan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melaporkan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang ke Polres Buton, Kamis (18/9/2025).
    Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton, Muhammad Muzli, mengatakan laporan tersebut disebabkan karena beberapa pekan terakhir Bupati Buton tidak pernah berkantor maupun menempati rumah jabatan.
    Selain membuat laporan orang hilang, warga dan pelajar juga membuat pamflet orang hilang dengan gambar bupati dan ditempelkan di tempat umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Izinkan Kepala Daerah ke Luar Negeri, Kemendagri: Tetapi Daerahnya Harus Kondusif Nasional 21 September 2025

    Izinkan Kepala Daerah ke Luar Negeri, Kemendagri: Tetapi Daerahnya Harus Kondusif Nasional 21 September 2025

    Izinkan Kepala Daerah ke Luar Negeri, Kemendagri: Tetapi Daerahnya Harus Kondusif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengungkapkan syarat bagi para kepala daerah yang ingin bepergian ke luar negeri.
    Benni mengatakan, jika ada kepala daerah yang ingin pergi ke luar negeri, harus memastikan daerahnya dalam kondisi aman dan kondusif terlebih dahulu.
    “Yang paling digarisbawahi (oleh Mendagri), daerahnya harus aman dan dalam keadaan kondusif,” ujar Benni kepada Kompas.com, Minggu (21/9/2025).
    Benni menjelaskan, kepala daerah dan para pejabat daerah memang sempat dilarang bepergian ke luar negeri saat demo rusuh terjadi beberapa waktu lalu.
    Sebab, kata dia, tidak mungkin seorang kepala daerah meninggalkan wilayahnya yang sedang tidak kondusif.
    “Jika ada kepala daerah, ada bupati daerah, ada ASN di daerah yang ingin melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, akan dipertimbangkan untuk diberikan izinnya, sepanjang kondisi daerahnya aman. Tidak ada riak-riak. Tidak ada demo-demo, yang penting daerahnya aman,” jelasnya.
    Lalu, Benni berbicara mengenai tujuan dari perjalanan ke luar negeri yang dilakukan kepala daerah.
    Dia memaparkan, kepala daerah yang boleh pergi ke luar negeri adalah mereka yang ingin berobat.
    Selain itu, kata Benni, juga kepala daerah yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan.
    “Nah itu yang utama. Kalau tujuan utamanya untuk yang dua hal itu, akan dipertimbangkan untuk diberikan izin,” imbuh Benni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Bebas Bersyarat, Lapas Sukamiskin: Berkelakuan Baik

    Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Bebas Bersyarat, Lapas Sukamiskin: Berkelakuan Baik

    Buntut keterlibatan dalam kasus korupsi Bandung Smart City, Kemendagri akhirnya memberhentikan Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana secara tidak hormat.

    Putusan dari Kemendagri itu dibacakan sebelum Penjabat (Pj). Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik enam pj. wali kota dan pj. bupati di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu 20 September 2023.

    “Memberhentikan dengan tidak hormat saudara H Yana Mulyana dari jabatannya sebagai Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018—2023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 4, 6, 11, dan 20 September 2023. Ditandangani Tito Karnavian (Mendagri),” kata pelantik saat membacakan putusan Kemendagri.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan ikut menanggapi putusan Mendagri terkait dengan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.

    “Itu ada proses hukum, ya, yang dilewati, jadi Kementerian Dalam Negeri hanya mengikuti proses hukum,” kata Benni.

    Benni Irwan yang saat ini menjabat sebagai Pj. Bupati Purwakarta mengatakan bahwa keterlibatan Yana Mulyana pada kasus hukum itulah yang menjadikan dasar putusan dari Kemendagri untuk memberhentikan jabatan tersebut secara tidak hormat.

    “Berdasarkan keputusan dari pengadilan, itulah yang menjadi rujukan, menjadi pegangan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjutinya sehingga keluarlah SK pemberhentiannya,” kata dia.

  • Kemenko Polkam perkuat peran PPID Daerah

    Kemenko Polkam perkuat peran PPID Daerah

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Kemenko Polkam perkuat peran PPID Daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:17 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya memperkuat peran dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengajak pemerintah daerah untuk berkolaborasi bersama menuju layanan informasi publik prima.

    Melalui Kedeputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi yang mengelar Rapat Koordinasi tentang Penguatan Kapasitas dan Peran PPID ini ditujukan bagi pemerintah daerah di seluruh wilayah Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan.

    Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

    Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran PPID sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan. 

    “PPID bukan hanya sekadar pelaksana administrasi informasi, tetapi juga menjadi ujung tombak transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Peningkatan kapasitas SDM PPID sangat penting agar pelayanan informasi publik dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komisi Informasi,” kata Eko Dono Indarto, Kamis (14/8).

    Disampaikan pula bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PPID, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran, infrastruktur teknologi, serta kurangnya koordinasi dan dukungan politik di beberapa badan publik. 

    “Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan kapasitas PPID melalui strategi diantaranya Peningkatan kompetensi SDM PPID melalui pelatihan dan bimbingan teknis, Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan informasi publik,” tegasnya 

    “Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar-PPID di berbagai level pemerintahan, dan Penyusunan dan pembaruan daftar informasi publik yang wajib tersedia secara berkala,” sambungnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Kamis (14/8). 

    Rakor ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya antara lain Rospita Vici Paulyn, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Infomasi Pusat Benni Irwan.

    Kemudian juga dihadiri Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Sri Handiman, Perencana Ahli Muda Kementerian Komunikasi dan Digital Viky Edya Martina Supaat, dan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat.

    “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh PPID dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Silaturahmi Wali Nanggroe Aceh dan Mendagri: Bahas Peran Wali Nanggroe dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Aceh – Page 3

    Silaturahmi Wali Nanggroe Aceh dan Mendagri: Bahas Peran Wali Nanggroe dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Aceh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di kediaman dinasnya pada Sabtu siang (12/7/2025). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut diisi dengan makan siang bersama serta diskusi mengenai berbagai isu strategis terkait percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyambut baik kedatangan Wali Nanggroe dan rombongan. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi tersebut yang sekaligus menjadi ruang diskusi bagi kedua belah pihak.

    Sejumlah isu strategis yang menjadi poin pembahasan di antaranya mengenai penguatan kelembagaan Wali Nanggroe dari aspek struktur, perencanaan, anggaran, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, dibahas pula optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh.

    Mendagri mengatakan, upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan membangun iklim kemudahan berinvestasi dan memperluas akses pasar global. Tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di setiap level pemerintahan di Provinsi Aceh juga turut dibahas.

    Lebih lanjut, Mendagri menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penguatan kelembagaan Wali Nanggroe. Selain itu, Mendagri menyarankan agar Wali Nanggroe bersama Gubernur Aceh melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh secara lebih komprehensif.

    “Pola pengalokasian Dana Otsus yang diterapkan di Papua, yaitu dengan skema block grant dan sebagian lagi untuk hal-hal tertentu dengan menggunakan skema earmarking, dapat menjadi alternatif model yang juga diterapkan di Aceh,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.

    Sementara rombongan yang mendampingi Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di antaranya anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe sekaligus Guru Besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas, Staf Khusus Wali Nanggroe Urusan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasbullah, serta Kepala Subbagian Program dan Perencanaan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe T. Ambral Ponda.

  • Bjorka Singgung Sambo Sambil Bocorkan Data Mendagri Tito Karnavian

    Bjorka Singgung Sambo Sambil Bocorkan Data Mendagri Tito Karnavian

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diduga jadi korban doxing peretas Bjorka yang mengaitkannya dengan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

    “Kalian dapat menanyakan soal sambo kepadanya. Karena sambo adalah orangnya,” tulis Bjorka di grup Telegram pada Senin (12/9).

    Sama seperti sebelumnya, bersama narasi tersebut Bjorka juga mengunggah gambar yang memuat data-data seperti nama, nomor telepon, NIK, nomor KK, alamat, golongan darah, hingga data vaksin.

    Doxing sendiri merupakan tindakan mengungkapkan informasi identitas tentang seseorang secara online, mulai dari nama asli, alamat rumah, tempat kerja, telepon, keuangan, hingga informasi pribadi lainnya. Informasi tersebut lantas diedarkan oleh pelaku ke publik tanpa seizin korban.

    Hingga saat ini total tujuh orang telah menjadi sasaran doxing peretas yang mulai populer karena kasus kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM Card ini.

    Korban doxing Bjorka di antaranya adalah Menkominfo Johnny G. Plate, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick, pegiat media sosial Denny Siregar, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Belum diketahui dari mana Bjorka mendapatkan data-data pribadi tersebut.

    Namun salah satu alasan doxing diduga karena banyaknya permintaan dari anggota grup Bjorkanism, seperti doxing yang dilakukan pada Tito kali ini.

    CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan untuk mengonfirmasi kasus doxing ini, tetapi Benni masih belum memberikan respons.

    Bjorka lakukan doxing terhadap data pribadi Mendagri Tito Karnavian di grup Telegram. (Foto: Arsip Istimewa)

    Selain aktif di Telegram, Bjorka juga diketahui aktif di Twitter lewat akun barunya @bjorxanism. Sebelumnya, peretas ini menggunakan akun @bjorkanism, tetapi ditangguhkan oleh pihak Twitter.

    Dalam akun barunya, Bjorka menyebut misinya saat ini adalah menolong siapa saja yang membutuhkan, termasuk menghubungkan masyarakat Indonesia dengan pejabat.

    “Misi saya hanya untuk membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. termasuk membantu warga negara indonesia yang ingin menghubungi dan bertanya kepada pimpinannya. setidaknya mereka merasakan bagaimana rasanya menerima spam,” tulisnya.

    (lom/asa)

    [Gambas:Video CNN]