Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Lemhannas sebut kehadiran BTP dapat wujudkan Asta Cita presiden

    Lemhannas sebut kehadiran BTP dapat wujudkan Asta Cita presiden

    “Sehingga dengan demikian upaya kita untuk mendorong agar swasembada pangan itu bisa diwujudkan dengan cepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang dilakukan TNI dapat membantu pemerintah mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Fungsi Batalion Teritorial Pembangunan ini juga bisa mempercepat suksesnya program-program pemerintah, terutama Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Gibran,” kata Ace saat ditemui di kantor Lemhannas, Kamis.

    Menurut Ace, keberadaan BTP sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

    Setiap BTP, kata Ace, diharapkan dapat membuka lahan pertanian untuk dikelola oleh TNI dan masyarakat sekitar.

    Masyarakat, kata Ace, nantinya juga akan dilatih oleh personel di setiap BTP untuk mengelola lahan dan hasil tani. Dengan demikian, diharapkan lahan tersebut dapat menjadi roda perekonomian baru di seluruh daerah.

    “Sehingga dengan demikian upaya kita untuk mendorong agar swasembada pangan itu bisa diwujudkan dengan cepat,” kata Ace.

    Karenanya, Ace memastikan pihaknya mendukung dibangunnya 100 BTP dalam satu tahun seperti yang ditargetkan pemerintah.

    Walau mendukung penuh, Ace berharap masyarakat ataupun instansi sipil tetap dilibatkan dalam program tersebut.

    “Tentu tanpa mengurangi aturan-aturan dari prinsip supremasi sipil yang sudah menjadi bagian dari undang-undang TNI yang kita sepakati bersama,” kata Ace.

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan Kementerian Keuangan mendukung penuh pembangunan BTP di seluruh Indonesia dari segi anggaran.

    Hal tersebut dapat dipastikan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat prototipe BTP di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8).

    “Dari sisi pendanaan, Kementerian Keuangan berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sektor pertahanan, khususnya pembentukan 500 batalyon,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Frega menjelaskan, program ini mendapat dukungan penuh karena setiap BTP dapat berguna untuk membangun pertahanan daerah serta kekuatan pangan di wilayah.

    Dengan adanya BTP, diharapkan setiap daerah memiliki kemandirian pangan yang kuat sehingga perputaran ekonomi di bidang pertanian semakin menguat.

    Tidak hanya soal pertanian, Frega memastikan BTP akan menjalankan fungsi kesehatan guna memastikan masyarakat mendapat penanganan medis dengan cepat dan layak.

    Namun demikian, Frega tidak menjelaskan secara rinci berapa anggaran yang akan dikucurkan Kementerian Keuangan untuk membangun 500 BTP dalam lima tahun.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahok Usul Tiket Transportasi dan Penyaluran Bansos di Jakarta Pakai Voucher Digital – Page 3

    Ahok Usul Tiket Transportasi dan Penyaluran Bansos di Jakarta Pakai Voucher Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggunakan sistem voucher digital dalam hal transportasi. Menurut Ahok, sistem tiket konvensional bisa diganti dengan voucher digital.

    “Zaman berubah kan, zaman berubah belum tentu yang saya (terapkan) contoh dulu parkir pakai sistem mesin, zaman saya nih, sekarang mungkin sudah tidak efisien karena semua orang tukang parkir punya HP. Kenapa enggak digital aja gitu loh. Nah mungkin harus dicocokkan kayak gitu,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8/2025). Selain itu, Ahok juga menyarankan penggunaan sistem voucher digital dalam penyaluran bantuan milik pemerintah daerah. Dia menilai, penerapan sistem ini mampu menciptakan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan dana.

    Ahok menyebut, konsep voucher digital berbeda dengan pembagian bantuan tunai atau diskon biasa. Dengan sistem ini, bantuan yang diberikan pemerintah berupa poin atau kredit digital dapat digunakan masyarakat untuk keperluan tertentu, misalnya transportasi atau belanja kebutuhan pokok.

    “Kenapa pakai voucher itu penting? Kalau kamu bagiin-bagiin orang, kasih diskon, begitu dia enggak pakai atau dia jual duit Pemda keluar,” ujar Ahok.

    Ahok bilang, hal tersebut berbeda dengan skema bantuan konvensional. Sebab, voucher digital memiliki mekanisme cashback atau kembalinya dana ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BPBD) jika tidak digunakan dalam periode yang ditentukan.

    “Kalau kamu kasih cashback dengan voucher, dengan poin voucher, digital begitu orang itu enggak kepakai karena terpaksa waktunya itu uang akan ditarik masuk ke APBD,” ucap Ahok.

    Ahok menyampaikan, sistem voucher digital juga bakal lebih aman karena mengurangi potensi kebocoran anggaran yang sering terjadi saat distribusi bantuan dalam bentuk uang tunai. Mengingat, kata dia voucher digital akan tersimpan di platform elektronik, sehingga transaksi tercatat dan lebih mudah diawasi.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini berujar, bahwa konsep ini juga mengadopsi praktik yang sudah berjalan di beberapa negara maju. “Beliau (Pramono Anung) juga lihat kayak Singapura semua kan,” pungkas Ahok.

  • DKI kemarin, gempa di Bekasi hingga Wagub Jakarta di Turki

    DKI kemarin, gempa di Bekasi hingga Wagub Jakarta di Turki

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Rabu (20/8), mulai dari warga Jakarta yang juga merasakan gempa magnitudo 4,9 di Bekasi, hingga Wagub DKI Jakarta Rano Karno yang membuka peluang kerja sama transportasi dengan Ankara, Turki.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali:

    1. Warga Jakarta juga rasakan gempa magnitudo 4,9 di Bekasi

    Gempa bumi yang terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam sekira pukul 19.54 WIB terasa hingga wilayah Jakarta.

    Pantauan di kawasan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, sejumlah petugas pembersih yang tengah beristirahat sontak berdiri dan mencari area lapang akibat guncangan gempa.

    2. Tujuh pohon tumbang saat hujan deras dan angin kencang di Jaktim

    Sebanyak tujuh pohon di sejumlah lokasi di Jakarta Timur tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut pada Rabu sore.

    “Total ada tujuh pohon yang tumbang karena hujan dengan intensitas lebat dan disertai angin kencang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan saat dihubungi di Jakarta.

    3. Ahok angkat bicara soal isu kenaikan gaji anggota DPR

    Mantan anggota DPR RI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara terkait isu kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Ahok meminta agar pemerintah dapat terbuka terkait anggaran negara sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran yang tersedia dan peruntukannya.

    4. Rano Karno buka peluang kerja sama transportasi dengan Ankara

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka peluang kerja sama bidang pengelolaan dan layanan air minum, transportasi publik terintegrasi, diplomasi kebudayaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga, serta transformasi layanan publik berbasis digital dengan Ankara, Turki.

    “Kami datang ke Ankara untuk membuka pintu kolaborasi yang nyata dan bermanfaat bagi warga. Jakarta ingin bertukar pengalaman mengenai berbagai hal,” kata Rano dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    5. DKI bangun dan perbaiki 27 fasilitas olahraga dalam tiga tahun terakhir

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun dan memperbaiki sebanyak 27 fasilitas olahraga seperti Gelanggang Olahraga (GOR) atau Gelanggang Remaja dalam kurun tiga tahun terakhir sejak 2023 hingga 2025.

    Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan upaya ini bukan hanya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, melainkan juga untuk memastikan masyarakat memiliki ruang olahraga yang representatif sesuai standar nasional bahkan internasional.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhan: BTP dapat berfungsi lindungi masyarakat dari wabah penyakit

    Kemenhan: BTP dapat berfungsi lindungi masyarakat dari wabah penyakit

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) memiliki kompi kesehatan yang dapat melindungi masyarakat dari serangan wabah penyakit.

    Menurut Frega, kekinian ragam ancaman non militer dapat menimbulkan banyak korban jiwa, salah satunya seperti COVID-19 yang sebelumnya sempat mewabah di Indonesia beberapa tahun lalu.

    Dengan hadirnya kompi kesehatan dalam struktur BTP, diharapkan penanganan wabah penyakit di seluruh wilayah dapat dilakukan dengan cepat.

    “Kehadiran kompi kesehatan di dalam Yonif TP diharapkan dapat menjadi stimulan perlindungan diri serta memperkuat peran Kementerian Kesehatan dalam menangani krisis kesehatan berskala besar,” kata Frega.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui awak media di Monas, Jakarta Pusat mengatakan pihaknya akan mendukung penuh keberadaan BTP di setiap daerah.

    Menurut dia, kompi kesehatan dalam BTP akan memiliki dua fungsi yakni ancaman bio security dan fungsi keamanan.

    “Ancaman Bio Security atau juga ancaman pandemi itu seperti yang kemarin kita alami bersama,” jelas Budi.

    Sedangkan fungsi keamanan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana alam.

    Dengan adanya kompi kesehatan di BTP, Budi berharap pelayanan kesehatan di seluruh daerah bisa berjalan maksimal.

    Untuk diketahui pemerintah menargetkan membangun 100 BTP dalam satu tahun. Selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan menargetkan membangun 500 BTP di seluruh wilayah Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhan: BTP dapat berfungsi lindungi masyarakat dari wabah penyakit

    Menhan ajak Menkeu, Mentan, dan Menkes lihat lokasi BTP di Cibitung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau prototipe Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8).

    Prototipe yang dikunjungi para menteri dikelola oleh Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa (PYV).

    Sri Mulyani kepada awak media mengatakan lokasi BTP ini layak untuk ditetapkan sebagai salah satu BTP percontohan karena memiliki fasilitas yang lengkap, seperti pelayanan kesehatan dan pertanian.

    “Memanfaatkan lahan sebesar 43 hektare kalau tidak salah dijelaskan tadi, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi yang lain,” kata dia usai meninjau lokasi Yonif saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Sri Mulyani, keberadaan BTP tidak hanya memperkuat pertahanan negara di wilayah, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui fasilitas pertanian dan peternakan yang dibangun TNI.

    Senada dengan Sri Mulyani, Amran Sulaiman juga menilai pembangunan BTP memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama para petani.

    Dengan adanya model pertanian yang dibangun TNI, para petani seluruh Indonesia dapat melakukan penyelarasan metode pertanian sehingga hilirisasi pangan dapat terjadi dengan maksimal.

    “Moga-moga beliau (Menteri Pertahanan) bersedia membantu kami dengan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Pertanian,” kata Amran.

    Di tempat yang sama, Sjafrie Sjamsoeddin terlihat merespons baik apresiasi yang diberikan Sri Mulyani dan Andi Amran Sulaiman.

    Sjafrie menjelaskan, nantinya pihaknya akan membangun 100 BTP di seluruh wilayah dalam satu tahun.

    Dia berharap pembangunan 100 BTP itu dapat didukung seluruh pihak agar pangan dan pertahanan di seluruh Indonesia bisa semakin menguat.

    “Intinya Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan bahwa Batalion Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada,” jelas Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gudang Hybrid Jadi Incaran Baru Investor, di Sini Lokasinya!

    Gudang Hybrid Jadi Incaran Baru Investor, di Sini Lokasinya!

    Jakarta

    Hybrid warehouse adalah sistem pergudangan yang menggabungkan teknologi otomasi (seperti IoT, AI, barcode scanner, hingga WMS) dengan metode penyimpanan rak manual atau tradisional. Ini memungkinkan efisiensi proses tanpa menghilangkan kontrol dan fleksibilitas manusia.

    Hybrid warehouse memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama Efisiensi Proses. Dengan sistem barcode atau RFID, pencatatan dan pelacakan stok menjadi lebih cepat dan akurat. Kedua, Fleksibilitas Operasional. Sistem tradisional masih digunakan untuk barang-barang tertentu yang membutuhkan penanganan manual.

    Ketiga,Penghematan Biaya.Tidak semua area perlu otomatisasi penuh, sehingga biaya investasi lebih efisien. Keempat, Skalabilitas Mudah.Mudah diperluas seiring pertumbuhan bisnis tanpa perlu mengganti seluruh sistem.

    “Saya menilai pembangunan hybrid warehouse yang menggabungkan kantor, hunian dan pergudangan di satu lokasi adalah ceruk pasar investasi baru dan memberikan dampak investasi bagus bagi daerah khususnya Kota Tangerang,” kata Basuki Tjahaja Purnama dalam acara peresmian phase tiga Pergudangan Duta Indah Starhub di Komplek Pergudangan Duta Indah Starhub Cisadane Timur, Kecamatan Benda Kota Tangerang.

    Ia juga menjelaskan kehadiran komplek pergudangan ini sangat tepat untuk anak muda yang baru ingin mulai usaha. Apalagi di saat era penjualan online saat ini. Ketika ada produk impor masuk, mereka tak lagi repot mengenai gudang penyimpanan karena dekat lokasi tinggalnya.

    Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan mengatakan pembangunan yang progresif dan berkelanjutan seperti Duta Indah Starhub sejalan dengan visi Pemerintah Kota untuk menciptakan iklim investasi kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Kehadiran pergudangan modern seperti Duta Indah Starhub ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota Tangerang. Dengan fasilitas yang mumpuni, kami berharap para pelaku usaha dapat lebih efisien dan kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Maryono.

    Manajer Marketing Duta Indah, Metta menyampaikan untuk Tahap 3 ini Duta Indah Starhub sengaja menyajikan pergudangan yang spesial blok yang memiliki tingginya sampai 14 meter.

    “Jadi khusus untuk hybrid warehouse ini, kami memadukan kantor, hunian juga gudang agar goals dari para pengusaha itu bisa tercapai. Karena di era digital ini, semua harus sentralisasi, perlu monitoring yang lebih ketat,” ujar Metta.

    Dikatakan, Duta Indah banyak mendapatkan masukan dari para pengusaha terkait kelayakan gudang agar bisa mendukung efisiensi. “Itulah sebabnya kami meluncurkan hybrid warehouse ini,” tutur Metta.

    Metta juga menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan pergudangan ini dijual mulai dari Rp 5 milyar dan sudah diminati oleh sejumlah investor asing dari China, Malaysia, Singapura bahkan Inggris.

    “Salah satu alasannya karena pergudangan ini sangat strategis dan dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta,” katanya.

    Sebelumnya CEO Duta Indah, Ka Tjin menyatakan proyek pergudangan yang pertama dibangun sejak awal
    tahun 2000 ini selalu mengusung konsep untuk kemajuan lingkungan.

    Ka Tjin berharap proyek ini bisa menjadi alat terbukanya investasi yang menjanjikan dan mensejahterakan masyarakat sekitar.

    (fdl/fdl)

  • Ahok: Pembangunan hybrid warehouse jadi peluang investasi baru

    Ahok: Pembangunan hybrid warehouse jadi peluang investasi baru

    Tangerang (ANTARA) – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.

    “Saya menilai pembangunan hybrid warehouse yang menggabungkan kantor, hunian dan pergudangan di satu lokasi adalah ceruk pasar investasi baru dan memberikan dampak investasi bagus bagi daerah khususnya Kota Tangerang,” kata Basuki dalam acara peresmian phase tiga Pergudangan Duta Indah Starhub di Komplek Pergudangan Duta Indah Starhub Cisadane Timur, Kecamatan Benda Kota Tangerang, Jumat.

    Ia juga menjelaskan kehadiran komplek pergudangan ini sangat tepat untuk anak muda yang baru ingin mulai usaha. Apalagi di saat era penjualan online saat ini. Ketika ada produk impor masuk, mereka tak lagi repot mengenai gudang penyimpanan karena dekat lokasi tinggalnya.

    Apalagi komplek pergudangan ini dekat dengan Bandara Soekarno – Hatta dan telah banyak diminati investor asing dari China, Malaysia dan beberapa negara lain.

    “Komplek pergudangan ini juga semakin baik karena pengelola mengatur manajemen semua perizinan dan fasilitas yang ada dan ini yang diharapkan investor asing,” ujarnya.

    Duta Indah Starhub merupakan pergudangan terbesar di sekitar kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berdiri di atas lahan seluas 30 hektare serta mempunyai 360 unit gudang modern.

    Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan mengatakan pembangunan yang progresif dan berkelanjutan seperti Duta Indah Starhub sejalan dengan visi Pemerintah Kota untuk menciptakan iklim investasi kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Kehadiran pergudangan modern seperti Duta Indah Starhub ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota Tangerang. Dengan fasilitas yang mumpuni, kami berharap para pelaku usaha dapat lebih efisien dan kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Maryono.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja menambahkan sektor properti pergudangan menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar yang telah berkontribusi mendongkrak peningkatan capaian realisasi investasi. Berdasarkan data hingga triwulan kedua, capaian realisasi investasi di Kota Tangerang menembus Rp12,58 triliun

    “Kami menilai pembangunan pergudangan modern yang sedang dijalankan Duta Indah Starhub ini akan berdampak besar untuk meningkatkan perekomian daerah. Sebelum itu, kami juga berkolaborasi mengundang banyak investor luar negeri, seperti dari Tiongkok, untuk melihat potensi investasi di Kota Tangerang,” tambah Sugihharto.

    Manajer Marketing Duta Indah Metta mengatakan pada pembangunan tahap ketiga, Duta Indah Starhub menyajikan pergudangan yang spesial blok dan memiliki tinggi sampai 14 meter.

    “Jadi khusus untuk hybrid warehouse ini, kami memadukan kantor, hunian juga gudang agar goals dari para pengusaha itu bisa tercapai. Karena di era digital ini, semua harus sentralisasi, perlu monitoring yang lebih ketat,” ujar Metta.

    Dikatakan, Duta Indah banyak mendapatkan masukan dari para pengusaha terkait kelayakan gudang agar bisa mendukung efisiensi. “Itulah sebabnya kami meluncurkan hybrid warehouse ini,” tutur Metta.

    Metta juga menjelaskan pengelolaan kawasan pergudangan ini dijual mulai dari Rp5 miliar dan sudah diminati oleh sejumlah investor asing dari China, Malaysia, Singapura bahkan Inggris. “Salah satu alasannya karena pergudangan ini sangat strategis dan dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta,” katanya.

    CEO Duta Indah Ka Tjin menyatakan proyek pergudangan yang pertama dibangun sejak awal tahun 2000 ini selalu mengusung konsep untuk kemajuan lingkungan. “Kita berharap proyek ini bisa menjadi alat terbukanya investasi yang menjanjikan dan mensejahterakan masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

    Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa pengembalian uang terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang melibatkan Bupati Pati Sadewo tidak menghapus unsur pidananya.

    “Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8), dikutip dari Antaranews.

    Meskipun uang terkait kasus dikembalikan, namun unsur pidana tetap akan berlanjut sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Dalam Pasal 4 dalam UU tersebut berbunyi, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

    Oleh sebab itu, Asep meminta semua pihak untuk menunggu, terutama terkait pemanggilan mantan anggota DPR RI tersebut oleh KPK.

    “Kemudian kapan dipanggil? Ya ditunggu saja ya,” katanya.

    Diketahui, Bupati Sadewo disebut oleh KPK sebagai salah satu terduga yang menerima aliran dana korupsi proyek kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8).

    Hal ini pun membuat KPK membuka peluang untuk memanggil Sadewo sebagai saksi kasus tersebut.

    Sebelumnya, nama Sadewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun Sadewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025-2025, pada hari ini, Kamis (14/8/2025) siang. Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal PDIP.

    Pelantikan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” ujar Adian.

    Diketahui, sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDI Perjuangan masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. 

    Namun, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” lanjut Adian.

    Acara pelantikan ini turut dihadiri langsung oleh hampir seluruh jajaran DPP PDIP lainnya. 

    Adian menceritakan ada kejadian menarik saat Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo selesai membaca nama-nama pengurus dan meminta mereka untuk maju.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan (M. Prananda Prabowo, Ketua DPP yang juga putra Megawati) bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat, ” Ya Mas Hasto,” papar Adian. 

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Dalam kesempatan itu, kata Adian, Megawati turut memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Megawati.

    Sebelumnya pada Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025 di Bali, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030. Saat itu, Megawati mengatakan posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri. (Arie Dwi Prasetyo)

    Usai pelantikan hari ini, berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasto Kristiyanto kembali menempati posisi Sekjen PDIP setelah dibebaskan terkait perkara tindak pidana korupsi.

    Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri langsung melantik Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen bersamaan dengan sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 di Kantor DPP PDIP.

    Hal tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” tutur Adian.

    Adian membeberkan beberapa nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDIP masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. Sayangnya, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” kata Adian.

    Adian mengatakan bahwa Megawati juga sempat memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Adian menirukan Megawati

    Berikut struktur lengkap DPP PDIP 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike