Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Profil Ahok, Teman Jokowi di DKI yang Tinggalkan Pertamina Demi Ganjar Ekonomi • 9 bulan yang lalu

    Profil Ahok, Teman Jokowi di DKI yang Tinggalkan Pertamina Demi Ganjar

    Ekonomi
    • 9 bulan yang lalu

  • RI Bakal Mejeng di COP 29 Azerbaijan, Bawa Pesan Ini ke Dunia

    RI Bakal Mejeng di COP 29 Azerbaijan, Bawa Pesan Ini ke Dunia

    Jakarta –

    Indonesia bakal kembali mejeng dalam agenda Konferensi para pihak konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (Conference of the Parties 29/COP29). Tahun ini COP digelar di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan mulai 11 November-22 November 2024.

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan membesut Paviliun Indonesia di COP 29. Ini bakal menjadi ‘rumah’ bagi Indonesia di rangkaian acara COP 29 di Baku, Azerbaijan.

    Paviliun Indonesia bakal diresmikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan juga Head of Delagation (Ketua Delegasi Indonesia) di COP29 Hashim Djojohadikusumo.

    Nantinya, di Paviliun Indonesia akan diadakan banyak forum diskusi hingga pertemuan dengan sejumlah tamu global. Ini menjadi ajang soft diplomacy bagi Indonesia dalam rangka memerangi dampak perubahan iklim dan mengupayakan keberlanjutan lingkungan.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya mengatakan dirinya mendapat amanah untuk melanjutkan kerja-kerja dalam pengendalian perubahan iklim yang telah terbangun baik di gelaran COP 29. Arahan ini dilakukan guna mendukung keberhasilan visi misi Presiden Prabowo melalui Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

    Visi misi tersebut antara lain untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, mencapai swasembada pangan, energi, dan air, pemberantasan kemiskinan, penguatan sains dan teknologi, hingga penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak.

    “Kami harap seluruh delegasi Indonesia dapat mewakili kepentingan nasional dengan sebaik-baiknya dan menegaskan posisi Indonesia dalam perundingan iklim global ini,” ujar Hanif dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (10/11/2024).

    Sebagai wujud dukungan terhadap pilar Enhance Ambition, Presidensi COP29 akan meluncurkan 14 inisiatif dalam berbagai bentuk, termasuk pledges, deklarasi, kemitraan, dan platform. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup komitmen global pada bidang mitigasi dan adaptasi, pembiayaan iklim, transparansi, serta pengembangan jaringan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak.

    Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ambisi negara-negara dalam mitigasi, adaptasi, serta pengurangan dampak perubahan iklim secara terukur dan transparan.

    Sementara itu, pilar Enable Action menitikberatkan pada New Collective Quantified Goal (NCQG) yang terkait dengan pembiayaan iklim, yang juga menjadi fokus utama di COP29. Pilar ini juga mencakup isu krusial dalam Pasal 6 Paris Agreement yang mengatur kerjasama internasional untuk mencapai target iklim, serta pendanaan Loss and Damage untuk membantu negara-negara terdampak.

    Indonesia juga siap untuk mendukung pencapaian visi Enhance Ambition dalam rangka mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mitigasi, Rencana Adaptasi Nasional (NAPs) untuk adaptasi, serta pelaporan transparansi melalui Biennial Transparency Reports.

    COP29 akan memperkenalkan 14 inisiatif utama sebagai langkah konkret yang terdiri atas sembilan deklarasi dan pledge serta lima kemitraan dan platform. Diantaranya COP29 Truce Appeal, COP29 Global Energy Storage and Grids Pledge, COP29 Declaration on Water for Climate Action.

    Selain itu, terdapat lima kemitraan dan platform yang mendukung aksi nyata di COP29, diantaranya: Climate Finance Action Fund (CFAF), The Baku Initiative for Climate Finance, Investment, and Trade (BICFIT), dan Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers dan Baku Global Climate Transparency Platform (BTP).

    (hal/rrd)

  • Pramono Mau Bangun Hunian di Atas Kantor Camat, RK: Realistis di Atas Pasar

    Pramono Mau Bangun Hunian di Atas Kantor Camat, RK: Realistis di Atas Pasar

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), merespons ide calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, yang ingin membangun hunian di atas fasilitas publik seperti puskesmas. RK menilai tiap pasangan calon memiliki ide untuk memperbaiki Jakarta.

    “Masing-masing punya ide. Ya masing-masing punya ide, silakan saja,” ujar RK di Hotel Luwansa, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/11/2024).

    Ide milik Pramono itu sekilas mirip dengan rencana program RK-Suswono yang ingin membuat apartemen di atas pasar. RK menilai idenya lebih realistis.

    “Tapi menurut kami yang paling realistis di seluruh dunia itu, membangun yang namanya hunian itu, di atas pasar. Ya itu saja,” imbuhnya.

    RK juga merespons usulan dari calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, yang akan membangun rusunawa di atas 151 Pasar Jaya. Dia menilai tidak ada perbedaan yang mencolok dengan ide yang dilontarkan pesaingnya tersebut.

    “Apartemen dan rusun itu sama, hanya perbedaan istilah aja. Jadi hunian vertikal itu bahasa KBBI-nya rumah susun. Makanya nomenklatur di perizinan juga rumah susun,” terangnya.

    Ide Hunian dari Pramono

    Pramono Anung sebelumnya melontarkan ide ingin membangun hunian di atas aset milik pemerintah seperti di atas kantor kecamatan. Pilihan itu dia pikir lebih masuk akal karena mencari lahan baru di Jakarta cukup sulit.

    Pramono mencontohkan hambatan dalam program pembangunan hunian di era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Anies Baswedan yakni pembebasan lahan. Dia pun akan mengombinasikan dua konsep pembangunan hunian itu dan menerapkannya di atas Kantor Kecamatan.

    “Sehingga saya mengkombinasikan apa yang menjadi gagasan Mas Anies dan Pak Ahok untuk bisa dijalankan. Kalau dibangun di kantor, sekolahan, kecamatan, puskesmas, dan kelurahan. Itu tidak ada pembebasan lahan. Sehingga dengan demikian akan menjadi lebih mudah,” jelasnya.

    Menurut Pramono, dengan konsep tersebut maka pengembang juga akan tertarik membangun hunian, karena tidak perlu memikirkan pembebasan lahan. Dia juga meyakini, pengusaha yang tergabung di dalam Kadin Jakarta akan berminat untuk membangun hunian tersebut.

    (ygs/ygs)

  • Wamen PPPA tinjau RPTRA Garuda Cilangkap untuk menjadi role model

    Wamen PPPA tinjau RPTRA Garuda Cilangkap untuk menjadi role model

    Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan (kedua kiri) saat meninjau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Garuda, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024). Peninjauan itu untuk menjadikan RPTRA sebagai \”role model\” nasional. ANTARA/Syaiful Hakim

    Wamen PPPA tinjau RPTRA Garuda Cilangkap untuk menjadi role model
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meninjau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Garuda di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur yang selama ini dijadikan percontohan (role model) nasional, Selasa.

    Kedatangan Veronica yang didampingi  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum  disambut Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M Anwar, Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta Ika Octaviana, dan Ketua PKK Jakarta Timur Diah Anwar.

    Wamen PPPA diajak berkeliling di RPTRA Garuda yang memiliki fasilitas lengkap seperti taman, tempat bermain, taman lalu lintas, urban farming, hingga saung edukasi. Vero pun sempat mencicipi buah jamblang hasil panen di RPTRA Garuda.

    Usai diajak berkeliling, rombongan Wamen PPPA itu melakukan diskusi dengan sejumlah pengurus PKK tingkat provinsi, tingkat kota, dan Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.

    “Hari ini kita sangat senang karena RPTRA Garuda dikunjungi oleh Ibu Wakil Menteri PPA Veronica Tan. Tentu Bu Wamen ini ingin bernostalgia,” kata Anwar.

    Menurut dia, kedatangan Wamen PPPA Veronica Tan ke RPTRA untuk menjadikan proyek percontohan atau role model nasional ruang interaksi warga tersebut.

    “Beliau datang ke sini untuk melihat, insyaallah ini akan jadi role model untuk nasional,” kata dia.

    Namun, RPTRA peninggalan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu masih ada yang harus dilengkapi, terutama terkait kebijakan di tingkat Kementerian hingga tingkat Pemerintah Kota.

    “Nanti kita sempurnakan kebijakannya, mulai dari tingkat kementerian hingga tingkat daerah dan kota. Semoga ini menjadi inspirasi yang baik untuk ke depan,” paparnya.

    Menurut Anwar, keterlibatan masyarakat mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lansia sangat membantu dalam merawat RPTRA itu.

    Hingga saat ini, tambah Anwar, jumlah RPTRA di Jakarta Timur mencapai 68 RPTRA, di mana 30 persen dari program  tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)  perusahaan.

    “Kami masih mengalami kendala keterbatasan anggaran, mungkin Kementerian bisa intervensi untuk anggaran di DKI Jakarta,” ujar Anwar saat berdiskusi dengan Wamen PPPA.

    Sumber : Antara

  • Mengintip Gaji Komut Pertamina yang Kini Dijabat Iwan Bule

    Mengintip Gaji Komut Pertamina yang Kini Dijabat Iwan Bule

    Jakarta –

    Mochamad Iriawan resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Sebagai Komut Pertamina, pria yang biasa disapa Iwan Bule bakal menerima gaji besar. Berapa?

    Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), disebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, dan insentif jangka panjang.

    Adapun honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Selain gaji, Komisaris Utama menerima tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan.

    Kemudian, Komisaris Utama juga memperoleh fasilitas yakni kendaraan, kesehatan dan bantuan hukum. Untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan dengan besaran untuk Komisaris Utama yakni 45% dari Direktur Utama.

    Sementara, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

    Adapun jumlah komisaris dalam laporan tersebut sebanyak 6 komisaris. Kemudian, laporan itu juga memuat soal kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Adapun kompensasi yang dibayar dan terutang pada manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing US$ 21,79 juta dan US$ 51,28 juta.

    Jika total yang diberikan kepada komisaris sebesar US$ 51,28 juta atau sekitar Rp 805,09 miliar (kurs Rp 15.700), maka masing-masing komisaris setidaknya menerima sekitar Rp 134,18 miliar di tahun 2023.

    Angka itu merupakan perhitungan kasar mengacu laporan tahunan Pertamina. Patut dicatat, komposisi pendapatan Komisaris Utama dan komisaris yang lain berbeda.

    Sebagai tambahan informasi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah mengaku mendapat gaji sebesar Rp 170 juta per bulan saat menjadi Komisaris Utama Pertamina. Ia mengaku juga mendapat bonus di mana bonus itu 1% dari keuntungan perusahaan yang dibagi ke seluruh direksi, komisaris hingga level VP.

    (acd/hns)

  • Dijadikan role model, Wamen PPPA tinjau RPTRA Garuda Cilangkap 

    Dijadikan role model, Wamen PPPA tinjau RPTRA Garuda Cilangkap 

    insyaallah ini akan jadi role model untuk nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meninjau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Garuda di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur yang selama ini dijadikan percontohan (role model) nasional, Selasa.

    Kedatangan Veronica yang didampingi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum disambut Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M Anwar, Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta Ika Octaviana, dan Ketua PKK Jakarta Timur Diah Anwar.

    Vero pun sempat mencicipi buah jamblang hasil panen di RPTRA Garuda.

    Usai diajak berkeliling, rombongan Wamen PPPA itu melakukan diskusi dengan sejumlah pengurus PKK tingkat provinsi, tingkat kota, dan Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.

    “Hari ini kita sangat senang karena RPTRA Garuda dikunjungi oleh Ibu Wakil Menteri PPA Veronica Tan. Tentu Bu Wamen ini ingin bernostalgia,” kata Anwar.

    “Beliau datang ke sini untuk melihat, insyaallah ini akan jadi role model untuk nasional,” kata dia.

    Namun, RPTRA peninggalan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu masih ada yang harus dilengkapi, terutama terkait kebijakan di tingkat Kementerian hingga tingkat Pemerintah Kota.Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M Anwar saat memaparkan soal RPTRA di hadapan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Garuda,, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

    “Nanti kita sempurnakan kebijakannya, mulai dari tingkat kementerian hingga tingkat daerah dan kota. Semoga ini menjadi inspirasi yang baik untuk ke depan,” paparnya.

    Hingga saat ini, tambah Anwar, jumlah RPTRA di Jakarta Timur mencapai 68 RPTRA, di mana 30 persen dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

    “Kami masih mengalami kendala keterbatasan anggaran, mungkin Kementerian bisa intervensi untuk anggaran di DKI Jakarta,” ujar Anwar saat berdiskusi dengan Wamen PPPA.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 4 Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi Megapolitan

    4 Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi Megapolitan

    Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Litbang Kompas menggelar survei terkait elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada
    Pilkada DKI Jakarta
    2024.
    Hasilnya, elektabilitas cagub cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono bersaing ketat dengan cagub cawagub nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.  
    Sementara cagub cawagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana masih terpaut jauh di bawah keduanya.
    “Elektabilitas paslon Pramono Anung-Rano Karno bersaing ketat terhadap Ridwan Kamil-Suswono,” ujar peneliti
    Litbang Kompas
    , Bestian Nainggolan, Selasa (5/11/2024). 
    Berikut ini angka elektabilitas ketiga paslon cagub cawagub di Pilkada Jakarta:
    Meski angka
    elektabilitas Pramono-Rano
    berada di atas Ridwan Kamil-Suswono, tetapi belum bisa disebut unggul signifikan. Sebab, masih berada dalam rentang
    margin of error
    survei, yakni sebesar 3,46 persen.
    Berdasarkan angka elektabilitas itu, sebanyak 56 persen responden mengaku pasti akan pilihannya dan tidak akan mengubahnya lagi. Selain itu, ada 39 persen responden yang mengaku bahwa pilihannya masih bisa berubah.
    Bagi responden yang belum menentukan pilihan, sebanyak 36,5 persen di antaranya mengaku menunggu debat selesai. Diketahui, debat Pilkada Jakarta tersisa satu kali lagi, yakni tanggal 17 November 2024.
    Selain itu, sebanyak 19,3 persen responden mengaku, tidak ada cagub yang sesuai dengan keinginan. Sebanyak 11 persen mengaku, menunggu rekomendasi dari orang yang dipercaya.
    Ada pula faktor tidak percaya dengan cagub cawagub saat ini, yakni 7,2 persen dan belum mengetahui visi dan misinya, yakni 4,7 persen.
    Survei yang digelar dari tanggal 20-25 Oktober 2024 ini diketahui menggunakan metode wawancara tatap muka.
    Adapun, jumlah responden yakni 800 orang yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.
    Dengan metode itu, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Survei ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.
     
    Pemilih ketiga paslon cagub cawagung itu dapat dibedah berdasarkan beberapa kategori. Pertama, dari asal partai politik.
    Pemilih Pramono-Rano paling banyak berasal dari PDI-P, yakni 66,4 persen.
    Pemilih yang berasal dari partai politik selain PDI-P juga cukup banyak yang mendukung Pramono-Rano, antara lain PKB 60,5 persen, Nasdem 45,5 persen, Demokrat 40,5 persen, Gerindra 37,2 persen, dan PKS 30,6 persen.
    Pemilih RK-Suswono paling banyak berasal dari Golkar, yakni 45,8 persen disusul Gerindra dengan 44,8 persen dan PKS sebesar 36,9 persen.
    “Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, dan Demokrat cenderung ke Pramono-Rano. Pemilih Gerindra, Golkar, dan PKS cenderung ke RK-Suswono,” lanjut Bestian.
    Adapun, pemilih Dharma-Kun relatif tersebar nyaris merata di pemilih yang terafiliasi dengan PDI-P, PKB, PKS, Demokrat, dan Gerindra.
    Kedua, berdasarkan kategori level pendidikan, pemilih dengan latar belakang pendidikan dasar mayoritas memilih Pramono-Rano dengan 43,6 persen. Sebanyak 36,2 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 19 persen memilih Dharma-Kun.
    Pemilih dengan latar belakang level pendidikan menengah mayoritas juga memilih Pramono Rano dengan 38,1 persen. Sebanyak 34 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 23,6 persen memilih Dharma-Kun.
    Sementara itu, pemilih dengan latar belakang level pendidikan tinggi terbelah relatif sama kuat ke tiga paslon. Rinciannya, RK-Suswono dipilih oleh 33,5 persen, Pramono-Rano dipilih oleh 30,6 persen, dan Dharma-Kun dipilih oleh 31,8 persen.
     
    Litbang Kompas
    juga menangkap siapa sosok yang paling memengaruhi pemilih di Pilkada Jakarta. Hasilnya, 49,7 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Prabowo Subianto paling memengaruhi pilihan di Pilkada Jakarta.
    Selain itu, sebanyak 46,6 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Joko Widodo juga paling memengaruhi pilihannya.
    Urutan ketiga dan keempat adalah cagub cawagub yang didukung Anies Baswedan dipilih 44,2 persen responden dan cagub cawagub yang didukung Basuki Tjahaja Purnama dipilih 39,9 persen responden.
    “Artinya, tokoh Jokowi dan Presiden Prabowo serta Anies Baswedan masih berpengaruh dalam menentukan pilihan warga Jakarta,” ujar Bestian.
    Meski, temuan lain dalam survei yang sama menunjukkan bahwa responden cukup independen dalam memilih.
    Ada pertanyaan, dalam menentukan cagub cawagub, siapakah pihak yang paling memengaruhi pilihan anda? Mayoritas responden atau 59,3 persen menjawab tidak ada.
    Hanya 20,5 persen responden yang menjawab keluargalah yang paling memengaruhi pilihan. Sisanya ada tokoh masyarakat dipilih 6 persen, dan teman kantor dan tetangga dipilih 5,8 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • [POPULER NASIONAL] Polemik Arloji Dirdik Jampidsus | Kronologi Korupsi Proyek Jalur KA Eks Dirjen Kemenhub Nasional 5 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Polemik Arloji Dirdik Jampidsus | Kronologi Korupsi Proyek Jalur KA Eks Dirjen Kemenhub Nasional 5 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Polemik Arloji Dirdik Jampidsus | Kronologi Korupsi Proyek Jalur KA Eks Dirjen Kemenhub
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polemik arloji milik Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar masih menjadi sorotan para pembaca.
    Qohar mengeklaim jam tangannya bukan barang mewah dan dibeli di pasar, sebelum dia menduduki jabatan itu.
    Sementara itu, kronologi kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, yang menjerat mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono (PB), juga banyak disimak oleh pembaca.
    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar angkat bicara mengenai harga jam tangannya yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.
    “Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak media) selalu meliput konferensi pers dengan saya, lihat juga ‘kan? Saya juga bertanya, kenapa baru sekarang ditanya? ‘Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (4/11/2024).
    Qohar mengungkapkan bahwa dirinya membeli jam tangan analog itu seharga Rp 4 juta di pasar sebelum dirinya menjabat sebagai Dirdik Jampidsus.
    Ia juga mengaku tidak tahu merek jam tangannya.
    “Saya tidak pernah punya jam tangan mahal, apalagi jam mewah. Ini saya enggak tahu mereknya apa,” ucapnya.
    Qohar pun menyayangkan bahwa jam tangannya menjadi polemik di tengah masyarakat lantaran disebut mirip dengan jam tangan mewah dengan harga mencapai miliaran rupiah.
    “Saya bisa luruskan, ya. Jadi, jam tangan saya ini lima tahun yang lalu harganya Rp 4 juta. Kalau kurang yakin, panggil ahli jam, periksa bersama-sama,” ujarnya.
    Adapun jam tangan yang dikenakan oleh Dirdik Abdul Qohar pada beberapa konferensi pers menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.
     
    Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono (PB) ditangkap atas kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, Minggu (3/11/2024).
    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.
    Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain.
    “Dalam perkara korupsi terkait rel kereta api ini, saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya hari ini sudah ditetapkan satu lagi tersangka,” ujar Qohar saat konferensi pers, Minggu (3/11/2024).
    Qohar memaparkan, kasus korupsi ini bermula ketika Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan memulai pembangunan jalur kereta api, dengan anggaran Rp 1,3 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
    Namun dalam pelaksanaannya, Prasetyo memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial NSS untuk memecah proyek konstruksi tersebut menjadi 11 paket.
    “Dan meminta kepada kuasa pengguna anggaran saudara berinisial NSS untuk memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang,” kata Qohar.
    Setelah itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa berinisial RMY melaksanakan tender proyek, tanpa dilengkapi dokumen teknis yang disetujui pejabat teknis.
    Proses kualifikasi pengadaan juga dilakukan dengan metode yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.
    “Dalam pelaksanaannya, diketahui pembangunan Jalan KA Besitang tidak didahului studi kelayakan, tidak terdapat dokumen trase jalur kereta api yang dibuat Kemenhub,” ungkap Qohar.
    Ia menambahkan bahwa konsultan pengawas, KPA, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sengaja memindahkan jalur yang dibangun.
    Kondisi ini membuat jalur kereta api tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan, dan berujung pada terjadinya penurunan tanah atau amblas.
    “Sehingga jalur kereta api Besitang-Langsa mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak berfungsi atau tidak dapat terpakai,” ucap Qohar.
    Tidak hanya terkait proses tender, Prasetyo juga disebut menerima fee sebesar Rp 2,6 miliar dari seorang kontraktor berinisial AAS melalui PT WTC.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Karena Keberaniannya, Seto Dapat Restu Prabowo di Makassar

    Karena Keberaniannya, Seto Dapat Restu Prabowo di Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Calon Walikota Makassar Andi Seto Asapa melakukan kunjungan khusus ke Pesantren Hidayatullah di BTP Tamalanrea, Senin pagi (4/11).

    Di pesantren yang kelola oleh Yayasan Al Bayan ini, Andi Seto disambut Ketua DPW Hidayatullah Sulsel Drs Nasri Bukhari, M.Pd., Ketua DPD Hidayatullah Makassar, Dr. Nasrullah Sapa, Lc., MM.

    Selain itu, ikut juga menyambut antara lain Ketua Pemuda Hidayatullah, Abdurrahman Sibghatullah, Ketua Laznas BMH Sulsel, Kadir, S.Pd.I., serta juga Ustadz Hadi dan sejumlah pengurus Ormas Hidayatullah lainnya.

    Sebelumnya, Andi Seto telah berkunjung ke beberapa tokoh tarekat Jam’iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassary, Syaikh Sayyid A. Rahim Assegaf Puang Makka, dan juga ke jajaran pengurus Pusat Wahdah Islamiyah Kota Makassar.

    Dalam kunjungannya ke Hidayatullah, Andi Seto didampingi tokoh keummatan Makassar, Ustadz Iqbal Djalil, dua anggota DPRD Makassar, yakni Irwan Jafar dan Kasrudi beserta sejumlah rombongan.

    Sambutan silaturahmi ketua DPD Tidar Sulsel ini dipandu Ustadz Nasrullah Sapa. Pertemuan diawali sambutan dari Ustadz Nasri. Nasri mengaku sangat senang dan menyambut dengan baik kunjungan Seto dan rombongan.

    Nasri pun memperkenalkan Hidayatullah secara kelembagaan beserta dengan misi di bidang dakwah dan pendidikan.

    Dalam kesempatan itu pun, Ustadz Nasri bertanya kepada Seto kenapa sehingga memilih Kota Makassar untuk menjadi Wali Kota.

    “Ini sebuah keberanian dan tentu punya misi tertentu, karena dari kampung dulu baru masuk ke Kota Makassar,” ujarnya disambut tawa kecil peserta pertemuan.

  • Reuni 411 di Patung Kuda Jakarta, Habib Rizieq Shihab Singgung soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Pengangguran

    Reuni 411 di Patung Kuda Jakarta, Habib Rizieq Shihab Singgung soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Pengangguran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi bertajuk reuni 411 yang digelar di Patung Kuda Monas Jakarta, Senin (4/11). Dalam aksi reuni 411 ini, massa menuntut agar mantan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi untuk diadili serta pemilik akun Fufufafa ditangkap.

    Dalam aksi ini, Habib Rizieq Shihab mengingatkan agar aksi ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik untuk menyerang calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta Suswono.

    “Warning, waspada, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Cawagub Jakarta Suswono dan PKS,” ujar Habib Rizieq Shihab dalam suratnya, yang dibacakan menantunya, Habib Muhammad bin Husein Alatas di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

    Habib Rizieq menilai apa yang dilakukan Suswono tidak bisa disamakan dengan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat Pilkada Jakarta 2017 silam.

    Sebagaimana diketahui, Suswono sebelumnya melontarkan candaan mengenai janda kaya menikahi pemuda pengangguran dengan mencontohkan Siti Khadijah ke Nabi Muhammad. Habib Rizieq mengungkapkan beberapa perbedaan yang dilakukan Cawagub Suswono dengan Ahok.

    “Ahok tidak pernah mengaku salah, bahkan mengancam karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi, saat sudah terdesak habis di demo berjilid-jilid baru dia minta maaf. Itu pun dengan bahasa bias kalo dianggap salah. Kalau Suswono langsung mengaku salah dan minta maaf,” ucapnya.

    Selain itu, Habib Rizieq menyebut bahwa Ahok telah berulang kali melakukan penistaan sejak menjadi Bupati Belitung Timur. Sedangkan di kasus Suswono, ia menganggap politikus PKS itu hanya terpeleset lidah saja.