Adu Kuat “Endorsement” Prabowo-Jokowi dan Anies-Ahok pada Pilkada Jakarta…
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pertarungan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1 dan 3,
Ridwan Kamil-Suswono
dan
Pramono Anung-Rano Karno
tampak masih sengit menjelang hari pencoblosan pada Rabu (27/11/2024) mendatang.
Pasalnya, kedua cagub-cawagub tersebut sama-sama mendapatkan
endorsement
dari tokoh-tokoh kunci pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Seperti diketahui, Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan
endorsement
dari Presiden
Prabowo Subianto
dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (
Jokowi
). Bahkan, Jokowi sudah memberi dukungan secara terbuka kepada Ridwan Kamil di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024) malam.
Sementara itu, Pramono-Rano mendapatkan
endorsement
dari dua mantan gubernur Jakarta, yakni
Anies Baswedan
dan Basuki Tjahaja Purnama atau
Ahok
.
Berdasarkan hasil survei Litbang
Kompas
yang dirilis Selasa (5/11/2024), Prabowo berada di urutan pertama sebagai sosok yang paling memengaruhi pemilih dalam
Pilkada Jakarta 2024
.
Sebanyak 49,7 persen responden mengatakan akan memilih cagub-cawagub Pilkada Jakarta yang didukung oleh Prabowo.
Sementara itu, Jokowi berada di urutan kedua sebagai sosok yang paling memengaruhi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024, dengan 46,6 persen responden memilih pasangan cagub-cawagub yang didukungnya.
Adapun Anies dan Ahok menempati urutan ketiga dan keempat sebagai sosok yang memengaruhi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024.
Sebanyak 44,2 persen responden mengatakan akan memilih cagub-cawagub Pilkada Jakarta yang didukung oleh Anies, sedangkan 39,9 persen akan memilih cagub-cawagub Pilkada Jakarta yang didukung oleh Ahok.
“Artinya, tokoh Jokowi dan Presiden Prabowo serta Anies Baswedan masih berpengaruh dalam menentukan pilihan warga Jakarta,” ujar peneliti Litbang
Kompas
, Bestian Nainggolan, Selasa.
Analisis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai endorsement Prabowo, Jokowi, Anies, dan Ahok secara politik mampu membangun sentimen kedekatan pemilihnya masing-masing kepada cagub-cawagub yang di-
endorse
.
“Jadi harus diakui dalam banyak hal memang
endorsement
atau apa pun dukungan politik dari elite-elite itu pastinya akan mengonsolidasi dan menggerakkan pemilih loyalnya kepada figur yang didukung,” ungkap Adi kepada
Kompas.com
, Selasa (19/11/2024).
Adi berujar,
endorsement
dari Prabowo dan Jokowi ke Ridwan Kamil-Suswono maupun Anies dan Ahok ke Pramono-Rano sejatinya diharapkan untuk mengonsolidasi pemilih royal mereka agar ikut mendukung calon yang di-
endorse
.
Soal seberapa kuat
endorsement
dari keempat tokoh tersebut pada Pilkada Jakarta, ini harus disertai dengan dukungan terbuka.
“Jadi, dukungan terbuka Jokowi misalnya kepada Ridwan Kamil di Jakarta, itu tentu diharapkan basis-basis pemilih Jokowi, orang-orang yang suka dengan Jokowi, atau yang puas dengan kinerja Jokowi waktu jadi presiden itu arah dukungan politiknya mengarah ke Ridwan Kamil dan Suswono,” kata Adi.
“Termasuk mesin politik, partai politik yang cukup dekat dengan Jokowi ya, seperti PSI salah satunya. Itu akan semakin masif memberikan dukungan politiknya ke Ridwan Kamil,” sambungnya.
Menurut Adi, dukungan terbuka salah satu tokoh ke cagub-cawagub tertentu punya pengaruh yang lebih besar ketimbang hanya sekadar memberikan endorsement.
Karena itu, ia menilai tokoh-tokoh yang sudah meng-
endorse
salah satu cagub-cawagub seharusnya juga ‘turun gunung’ seperti yang dilakukan Jokowi kepada Ridwan Kamil.
“Anies sebetulnya akan jauh lebih ngefek
endorsement
politiknya kalau ikut terjun langsung, berkampanye, dan memberikan dukungan politik secara terbuka kepada Pramono Anung dan Rano Karno. Kalau memang Anies betul mendukung paslon nomor 3 itu,” jelas Adi.
“Menarik kalau kemudian Anies juga turun gunung, berkampanye, meminta pemilihnya untuk mendukung Pramono-Rano. Kalau itu dilakukan, pasti akan berdampak signifikan, tapi kalau dukungan Anies masih samar-samar, hanya melalui foto-foto, atau hanya melalui para jubir, ya tentu penebalan dukungan Anies melalui
endorsement
-nya tidak terlalu penting,” lanjut Adi.
Lebih lanjut, Adi mengungkapkan bahwa ada banyak pemilih yang belum tentu akan memilih calon yang ia sukai sehingga dukungan terbuka tokoh tertentu menjadi sangat penting.
“Pemilih kita sekalipun terkonfirmasi misalnya suka dengan calon tertentu, tapi kalau dia tidak diajak, tidak dikomunikasikan secara langsung, dia bisa pindah ke lain tempat. Intinya, pemilih itu perlu diajak langsung, perlu disentuh hati dan pemikirannya secara langsung,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Basuki Tjahaja Purnama
-
/data/photo/2024/11/03/67277b0aa2605.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Adu Kuat "Endorsement" Prabowo-Jokowi dan Anies-Ahok pada Pilkada Jakarta… Megapolitan
-

Pengamat Nilai Jokowi Pertaruhkan Reputasi Dukung Ridwan Kamil: Sangat Malu Jika KIM Plus Kalah
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden ke-7 RI, Jokowi bertemu dengan Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil di sebuah kafe di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).
Ini adalah pertemuan kedua bagi Jokowi dan RK di masa kampanye berlangsung. Dua pekan lalu, RK telah sowan menyambangi Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Menurut Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, pertemuan itu tampaknya berkaitan dengan stagnannya elektabilitas RK-Suswono di Jakarta. Hal itu kiranya membuat Jokowi khawatir RK-Suswono kalah dalam Pilkada Jakarta.
“Jadi, pertemuan Jokowi dengan RK tampaknya membahas cara mendongkrak elektabilitas RK-Suswomo agar kembali unggul atas Pramono Anung-Rano Karno. Indikasi itu terlihat jelas dengan ikutnya relawan Jokowi dalam pertemuan tersebut,” kata Jamil saat dimintai tanggapannya, Senin,
Jamil, sapaan karibnya, menilai Jokowi tampaknya tidak ingin RK-Suswono kalah. Hal itu bagi Jokowi bisa saja sebagai petaka politik baginya.
“Hal itu memperkuat dugaan adanya rivalitas Jokowi dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri,” ujar mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu.
Jamil melihat rivalitas antara Jokowi dan Megawati itu tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga meluas ke Jakarta.
“Jadi, kesannya Jokowi tidak ingin paslon yang diusung PDIP menang,” tuturnya.
Pasalnya, saat ini peluang paslon PDIP menang memang terlihat di Jakarta dan Jawa Tengah.
Berbeda halnya dengan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana paslon yang diusung KIM Plus relatif aman. Elektabilitas paslon yang diusung KIM Plus jauh meninggalkan elektabilitas paslon yang diusung PDIP.
“Jadi, bagi Jokowi Jatim dan Sumut sudah relatif aman. Karena itu, Jokowi akan konsentrasi mengamankan paslon KIM Plus di Jakarta dan Jateng agar tetap unggul melawan paslon PDIP.”
“Kiranya itulah pertimbangan Jokowi menemui RK. Jokowi ingin memastikan RK menang di Jakarta,” paparnya.
Namun, Jamil menyebut ambisi Jokowi itu tampaknya tak mudah.
Sebab, Pramono-Rano sudah mendapat dukungan dari relawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Dukungan anak abah dan Ahoker berpeluang besar akan semakin mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano,” kata dia.
Karenanya, Jamil menyebut kehadiran Jokowi di Jakarta tidak serta merta dapat mendongkrak elektabilitas RK-Suswono.
Sebab, pemilih yang belum menentukan pilihannya berasal pemilih rasional.
“Bagi kelompok pemilih ini Jokowi bukanlah siapa-siapa. Mereka tak akan berubah pilihan hanya kedatangan Jokowi ke Jakarta.
Karena itu, sulit bagi Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas RK disisa waktu yang sudah singkat. Kehadiran Jokowi ke Jakarta justru dapat mempermalukan dirinya bila nantinya RK kalah dalam Pilkada Jakarta,” ujar Jamil.
Oleh karena itu, ia menganggap Jokowi tengah mempertaruhkan reputasinya dengan cawe-cawe di Jakarta.
“Reputasinya akan turun ke titik nadir bila nantinya RK kalah. Pertaruhan yang sangat luas biasa bukan,” ujarnya.
3 Paslon
Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.
Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.
Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.
Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

Perkuat Akurasi & Validasi, Poltracking Pakai Verifikasi Data 5 Lapis
Jakarta: Guna memperkuat akurasi dan validasi hasil, lembaga survei Poltracking Indonesia memperkuat verifikasi menggunakan data lima lapis. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengatakan setiap langkah verifikasi dirancang untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan keandalan hasil survei.
Kelima proses verifikasi lima lapis tersebut meliputi geolocation, analisis foto, threshold durasi, konsistensi jawaban, dan konfirmasi telepon.
Dia menjelaskan setiap survei diharuskan melewati setiap tahapan verifikasi lima lapis untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Proses ini dirancang untuk meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil survei.
1. Verifikasi geolocation
“Nama responden yang dicantumkan oleh surveyor di Gondangdia-Menteng bukan nama lengkap. Secara geolocation, surveyor benar melakukan survei di Gondangdia-Menteng dengan sembilan responden terverifikasi,” ujar Masduri dikutip dari Metrotvnews.com, Senin, 18 November 2024.Verifikasi geolocation memastikan survei dilakukan di lokasi yang benar dengan menggunakan koordinat latitude dan longitude. Tahapan ini ingin membuktikan bahwa proses pengambilan data di lapangan berlangsung sesuai rencana dan di tempat yang seharusnya.
“Hal ini menghindarkan potensi manipulasi lokasi survei,” kata Masduri.
2. Verifikasi analisis foto
Selanjutnya, verifikasi analisis foto dilakukan untuk mencocokkan profil demografi responden dengan data lapangan. Metode ini membantu memastikan responden yang diwawancarai adalah orang yang sesuai dengan kriteria survei. Dengan langkah ini, data yang dihasilkan Poltracking Indonesia selalu menunjukkan kredibilitas tinggi.
3. Verifikasi threshold durasi
Tahapan verifikasi ketiga adalah threshold durasi. Pada tahap ini durasi wawancara dipantau untuk memastikan wawancara berlangsung cukup lama guna mendapatkan data yang mendalam.Masduri menjeleaskan durasi yang terlalu singkat bisa menjadi indikasi bahwa survei dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya batasan durasi minimal survei, Poltracking Indonesia menjamin survei dilakukan secara menyeluruh.
4. Verifikasi konsistensi jawaban
“Konsistensi jawaban juga diperiksa untuk memastikan responden tidak memberikan jawaban yang berlawanan atau membingungkan. Responden yang lolos verifikasi ini dinilai valid,” kata dia.
5. Verifikasi konfirmasi telepon
Tahap terakhir adalah konfirmasi telepon. Pada tahap ini Poltracking Indonesia menghubungi responden untuk memvalidasi keikutsertaan mereka dalam survei.Meski terdapat tantangan dalam memperoleh nomor telepon, Masduri memastikan aspek ini tidak mengurangi validitas data. Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman survei, sulit responden bisa memberikan nomor telepon.
“Sehingga, ada potensi surveyor mengisi nomor telepon sendiri. Tapi dalam verifikasi kami tidak hanya fokus pada telepon. Ada empat instrumen verifikasi lain,” ujar dia.
Demi akurasi data
Masduri menjelaskan keberhasilan proses verifikasi data lima lapis ini untuk memastikan Poltracking Indonesia terus menjadi pelopor dalam penyediaan data yang akurat dan tepercaya. Publik dan pengguna survei dapat merasa aman dengan data Poltracking Indonesia karena telah diverifikasi melalui proses yang sangat ketat.Poltracking menjadi lembaga survei dengan jejak dan reputasi paling akurat di berbagai pemilu. Selama 12 tahun berdiri, Poltracking Indonesia selalu menjadi referensi utama publik dalam melihat hasil Pemilu secara cepat.
Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyebutkan Poltracking Indonesia menjadi lembaga survei paling akurat di antara anggota asosiasi. Lembaga Survei Poltracking Indonesia akurat dan paling presisi mendekati hasil rekapitulasi hitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2024. Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,12% dibanding lembaga survei lainnya.
“Datanya bisa dilihat perbedaan hasil quick count tidak sampai 1 persen, 0,1, sampai 0,5 persen dari data masuk yang sudah 100 persen. Nah, itu memang sangat akurat,” kata Ketua Bidang Internal Persepi Arya Fernandes.
Pada berbagai pemilu sebelumnya, Poltracking Indonesia berhasil menjadi lembaga survei paling presisi dan akurat memprediksi pemenang dan hasil real count Pilpres 2019. Paling presisi memprediksi pemenang dan hasil real count Pileg 2019, paling akurat memprediksi Anies-Sandi mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 melawan Ahok-Djarot, dan paling akurat memprediksi Jokowi calon Presiden 2014 paling potensial dari kepala daerah.
Jakarta: Guna memperkuat akurasi dan validasi hasil, lembaga survei Poltracking Indonesia memperkuat verifikasi menggunakan data lima lapis. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengatakan setiap langkah verifikasi dirancang untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan keandalan hasil survei.
Kelima proses verifikasi lima lapis tersebut meliputi geolocation, analisis foto, threshold durasi, konsistensi jawaban, dan konfirmasi telepon.
Dia menjelaskan setiap survei diharuskan melewati setiap tahapan verifikasi lima lapis untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Proses ini dirancang untuk meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil survei.
1. Verifikasi geolocation
“Nama responden yang dicantumkan oleh surveyor di Gondangdia-Menteng bukan nama lengkap. Secara geolocation, surveyor benar melakukan survei di Gondangdia-Menteng dengan sembilan responden terverifikasi,” ujar Masduri dikutip dari Metrotvnews.com, Senin, 18 November 2024.
Verifikasi geolocation memastikan survei dilakukan di lokasi yang benar dengan menggunakan koordinat latitude dan longitude. Tahapan ini ingin membuktikan bahwa proses pengambilan data di lapangan berlangsung sesuai rencana dan di tempat yang seharusnya.
“Hal ini menghindarkan potensi manipulasi lokasi survei,” kata Masduri.
2. Verifikasi analisis foto
Selanjutnya, verifikasi analisis foto dilakukan untuk mencocokkan profil demografi responden dengan data lapangan. Metode ini membantu memastikan responden yang diwawancarai adalah orang yang sesuai dengan kriteria survei. Dengan langkah ini, data yang dihasilkan Poltracking Indonesia selalu menunjukkan kredibilitas tinggi.
3. Verifikasi threshold durasi
Tahapan verifikasi ketiga adalah threshold durasi. Pada tahap ini durasi wawancara dipantau untuk memastikan wawancara berlangsung cukup lama guna mendapatkan data yang mendalam.
Masduri menjeleaskan durasi yang terlalu singkat bisa menjadi indikasi bahwa survei dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya batasan durasi minimal survei, Poltracking Indonesia menjamin survei dilakukan secara menyeluruh.
4. Verifikasi konsistensi jawaban
“Konsistensi jawaban juga diperiksa untuk memastikan responden tidak memberikan jawaban yang berlawanan atau membingungkan. Responden yang lolos verifikasi ini dinilai valid,” kata dia.
5. Verifikasi konfirmasi telepon
Tahap terakhir adalah konfirmasi telepon. Pada tahap ini Poltracking Indonesia menghubungi responden untuk memvalidasi keikutsertaan mereka dalam survei.
Meski terdapat tantangan dalam memperoleh nomor telepon, Masduri memastikan aspek ini tidak mengurangi validitas data. Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman survei, sulit responden bisa memberikan nomor telepon.
“Sehingga, ada potensi surveyor mengisi nomor telepon sendiri. Tapi dalam verifikasi kami tidak hanya fokus pada telepon. Ada empat instrumen verifikasi lain,” ujar dia.
Demi akurasi data
Masduri menjelaskan keberhasilan proses verifikasi data lima lapis ini untuk memastikan Poltracking Indonesia terus menjadi pelopor dalam penyediaan data yang akurat dan tepercaya. Publik dan pengguna survei dapat merasa aman dengan data Poltracking Indonesia karena telah diverifikasi melalui proses yang sangat ketat.
Poltracking menjadi lembaga survei dengan jejak dan reputasi paling akurat di berbagai pemilu. Selama 12 tahun berdiri, Poltracking Indonesia selalu menjadi referensi utama publik dalam melihat hasil Pemilu secara cepat.Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyebutkan Poltracking Indonesia menjadi lembaga survei paling akurat di antara anggota asosiasi. Lembaga Survei Poltracking Indonesia akurat dan paling presisi mendekati hasil rekapitulasi hitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2024. Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,12% dibanding lembaga survei lainnya.
“Datanya bisa dilihat perbedaan hasil quick count tidak sampai 1 persen, 0,1, sampai 0,5 persen dari data masuk yang sudah 100 persen. Nah, itu memang sangat akurat,” kata Ketua Bidang Internal Persepi Arya Fernandes.
Pada berbagai pemilu sebelumnya, Poltracking Indonesia berhasil menjadi lembaga survei paling presisi dan akurat memprediksi pemenang dan hasil real count Pilpres 2019. Paling presisi memprediksi pemenang dan hasil real count Pileg 2019, paling akurat memprediksi Anies-Sandi mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 melawan Ahok-Djarot, dan paling akurat memprediksi Jokowi calon Presiden 2014 paling potensial dari kepala daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(UWA)
-

Debat terakhir, RK sempat sindir Ahok dan Anies
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Debat terakhir, RK sempat sindir Ahok dan Anies
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 18 November 2024 – 15:46 WIBElshinta.com – Calon Gubernur (Cagub) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK), dalam Debat Ketiga Pilkada Jakarta tadi malam, Minggu (17/11/2024), menyindir dua mantan Gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta yang diserang RK adalah Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
RK menyebut penggusuran di Jakarta paling banyak dilakukan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sedangkan sindiran RK terhadap Anies Baswedan terkait kondisi Pasar Tanah Abang yang sepi di era kepemimpinan Anies.
Selain itu, RK juga menyindir bahwa partainya Pramono Anung yakni PDIP dulu kerap bertentangan dengan ide dan rencana Anies Baswedan. Termasuk soal konsep hunian ke atas.
Awalnya Ridwan Kamil membantah pernyataan Cagub Nomor Urut 3 Pramono Anung yang ingin memanfaatkan lahan milik Pemprov Jakarta atau BUMD untuk dijadikan hunian warga.
Menurut RK, program itu tidak memungkinkan.
RK menyanggah Pramono. Dia mengaku sudah melakukan hitung-hitungan soal lahan Pemprov Jakarta yang tak memungkinkan dijadikan hunian warga.
“Menurut saya, saya membantah argumentasinya Mas Pram, sudah dihitung nggak akan cukup Mas, semua lahan pemerintah, BUMD sudah dihitung nggak akan cukup, harus dikombinasi dengan antara seperti yang tadi disampaikan dengan lahan di atas pasar, TOD dan lain-lain, dengan densifikasi rumah existing dibolehkan. Di Tebet yang hanya 2 lantai, Tanah Abang yang dua lantai bisa 4-5 (lantai),” kata RK.
Dengan demikian, kata RK, orang yang tinggal bisa lebih banyak, karyawan yang kerja di Sudirman Thamrin bisa ngekos di rumah lantai 3-4 nya, sedangkan pemilik tinggal di lantai 1-2.
“Itulah densifikasi supaya tak lagi terjadi penggusuran,” pungkas RK.
Sumber : Radio Elshinta
-

RK, Pramono, Dharma Saling Serang di Debat Pamungkas Pilkada Jakarta 2024
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah selesai menggelar debat terakhir pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Minggu malam (17/11/2024).
Gelaran debat pamungkas antara calon Gubernur Jakarta, yaitu Ridwan Kamil, Pramono Anung, dan Dharma Pongrekun berlangsung panas.
Sebagaimana diketahui, terdapat tiga pasanga. calon dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024.
Sesuai nomor urut, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari Ridwan Kamil (RK) – Suswono (RIDO), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
Tema debat ketiga ini mengangkat tema mengenai lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Selain mereka memaparkan visi-misi, tampak beberapa momen para pasangan calon menyerang kandidat lainnya.
Salah satu contohnya saat Pramono menyerang soal pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara yang diungkapkan oleh RK. Mantan Sekretaris Kabinet tersebut mengungkit soal imajinasi lagi.
“Pasangan nomor urut satu menyampaikan bahwa akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu apakah perlu dipindahkan. Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan pasangan nomor [urut] satu?” Ujar Pramono, Minggu (17/11/2024).
Menanggapi serangan tersebut, RK kemudian menuturkan bahwa proyek IKN sendiri datangnya dari imajinasi.
“Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah, IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik ,pindah ke sana, menjadi IKN hari ini, kebetulan saya kurator di sana,” ujar RK, yang menjelaskan mengapa Jakarta Utara menjadi lokasi yang dipilih.
Kemudian, RK memberikan serangan pada Pramono soal mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur paling banyak lakukan penggusuran.
Hal ini diungkapkan olehnya kala menjelaskan soal densifikasi, yakni sebuah upaya yang menurutnya dapat dilakukan agar penggusuran tak lagi terjadi.
RK kemudian menyinggung data dari CNN pada April 2016, yang mencatat bahwa Ahok melakukan 113 kasus penggusuran selama masa jabatannya. Ia juga memaparkan pendapat JJ Rizal.
“Menurut JJ Rizal, Pak Ahok adalah gubernur paling brutal soal penggusuran. Partainya itu partai Mas Pram dan Bang Doel,” tutur RK.
Menanggapi hal tersebut, Pramono menuturkan bahwa ia tidak ingin menjawab. Namun, ia mengaku akan melakukan pendekatan yang berbeda.
“Bagi saya, saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya berkomitmen, di dalam membangun Jakarta, Saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan,” terangnya, yang kemudian berjanji bahwa ia tidak akan melakukan penggusuran melainkan pemberdayaan.
Banjir Rezeki dari Tuhan
Kemudian, Dharma juga sempat menanggapi pertanyaan dari RK soal efektivitas Bendungan Sukamahi dan Ciawi dalam mengurangi banjir di Jakarta.
Menanggapi hal ini, pasangan Dharma-Kun tersebut menjawab bahwa efektivitas kedua bendungan belum dirasakan sepenuhnya karena pengelolaan belum optimal.
“Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi baru kemarin diresmikan. Sehingga dampaknya belum bisa kita rasakan karena pengelolaannya belum prudent, belum sesuai dengan peruntukannya. Kalau manajemennya baik, seharusnya warga Jakarta bisa menerima air minum tanpa harus membeli galon lagi,” terangnya.
Adapun, Dharma juga mendorong masyarakat agar melihat banjir sebagai rezeki dari Tuhan.
“Banjir tidak perlu dianggap sebagai musibah, tetapi sebagai rezeki dari Tuhan. Dengan mengubah sudut pandang ini, kita bisa memanfaatkan banjir untuk kebaikan warga Jakarta,” ucapnya dalam forum itu.
Di sisi lain, menurutnya, selama ini Jakarta juga tak pernah mengalami permasalahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), tetapi kendala utama adalah korupsi yang berada di dalam sistem tersebut.
Dia menilai, jika korupsi dihilangkan, maka warga Jakarta tidak perlu membeli galon. Penyebabnya, PDAM sebenarnya mampu menyediakan air bersih dengan teknologi yang sudah ada.
“Persoalannya adalah apakah ada goodwill dan kemauan politik untuk merealisasikannya,” pungkas Dharma.




