Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Perlintasan JPL 104 Bangil–Pasuruan Diperbaiki, KAI Imbau Pengendara Hindari Kepadatan

    Perlintasan JPL 104 Bangil–Pasuruan Diperbaiki, KAI Imbau Pengendara Hindari Kepadatan

    Pasuruan (beritajatim.com) – PT KAI Daop 9 Jember kembali melakukan peningkatan prasarana demi menjamin keselamatan perjalanan di wilayah Pasuruan. Upaya ini dilakukan dengan melakukan perbaikan geometri jalur di perlintasan sebidang JPL 104.

    Pekerjaan perbaikan berlangsung selama empat hari dimulai 18 hingga 21 November 2025. Aktivitas ini diprediksi akan memengaruhi kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi perlintasan.

    Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menegaskan bahwa peningkatan prasarana ini sangat penting dilakukan. “Perbaikan ini untuk menjaga keandalan jalur agar tetap aman bagi seluruh pengguna,” ujarnya.

    Menurutnya, KAI memahami bahwa kegiatan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang mungkin terdampak.

    Cahyo menjelaskan bahwa pekerjaan ini merupakan bagian dari pemeliharaan berkala terhadap jalur kereta. Perawatan rutin diperlukan agar perjalanan kereta api tetap lancar tanpa hambatan teknis.

    Untuk meminimalkan dampak, pekerjaan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. “Kami bekerja sama dengan kepolisian, Dishub, BTP Surabaya, serta BPJN Jawa Timur,” jelas Cahyo.

    Metode pengerjaan dirancang agar jalan tidak ditutup sepenuhnya. Pengaturan dilakukan secara bertahap agar kendaraan tetap dapat melintas, meskipun antrean mungkin terjadi.

    Jadwal pengerjaan telah disusun mulai malam hingga hampir tengah malam setiap harinya. Waktu tersebut dipilih untuk mengurangi potensi gangguan bagi pengguna jalan.

    KAI mengimbau masyarakat agar menyesuaikan rute dan waktu perjalanan selama pekerjaan berlangsung. “Jika memungkinkan, ambil rute alternatif atau manfaatkan jalan tol untuk menghindari kemacetan,” pesannya.

    Akses tol Gempol dan tol Rembang disebut sebagai pilihan yang dapat digunakan sesuai arah kedatangan pengendara. Cahyo berharap dukungan masyarakat agar proses perbaikan dapat berjalan lancar demi keselamatan bersama. (ada/ted)

  • 3 Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas Megapolitan

    3 Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas Megapolitan

    Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mewanti-wanti potensi banjir hingga pusat kota, jika tanggul laut di Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, jebol.
    “Jika (
    tanggul Pantai Mutiara
    ) jebol air laut pasang dan hujan turun, bisa banjir sampai Monas,” ujar
    Ahok
    kepada Kompas.com, Kamis (13/11/2025).
    Maka dari itu, Ahok memutuskan menormalisasi Waduk Pluit saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
    “Itu yang saya kerjakan di Waduk Pluit agar warga di bantaran Waduk Pluit tidak mati jika jebol (tanggul laut di Pantai Mutiara),” kata Ahok.
    Pasalnya, Waduk Pluit merupakan pusat pengendalian banjir dari Sungai Ciliwung. Normalisasi Waduk Pluit sendiri dilakukaan kurang lebih dua tahun lamanya.
    Pertama Ahok melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu karena kawasan Waduk Pluit dipenuhi dengan ratusan bangunan semipermanen.
    Keberadaan ratusan bangunan semipermanen tersebut membuat waduk tak dapat menampung air hujan secara optimal, sehingga banjir terus menghantui Jakarta.
    Kemudian, setelah pembebasan lahan dilakukan, pengerukan lumpur di dasar waduk pun dilaksanakan secara rutin dari kedalamannya yang hanya dua meter menjadi lima meter, sehingga bisa menampung lebih banyak air.
    Dengan normalisasi itu, Ahok berharap agar kawasan Pluit bisa terhindar dari banjir. Kemudian, juga sebagai antisipasi ketika tanggul laut di Pantai Mutiara jebol.
    Kini, Waduk Pluit sudah menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang asri dan terus berfungsi untuk mengendalikan banjir.
    Kondisi tanggul Pantai Mutiara menjadi sorotan publik usai videonya diunggah oleh akun Instagram @hypeinjkt.
    Dalam video yang beredar, salah satu warga menunjukan, kondisi air laut lebih tinggi dari tanggul Pantai Mutiara.
    “Air laut ama jalan udah tinggi air laut, ini air laut udah di atas jalan, sampai takut kita guys,” ucap warga dalam video tersebut.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, tanggul laut Pantai Mutiara membentang kurang lebih 1,2 kilometer (Km).
    Ketinggian tanggul hanya sekitar satu meter dengan lebar sekitar 10 hingga 15 sentimeter (Cm).
    Tanggul laut Pantai Mutiara terlihat hampir sejajar dengan air laut. Bahkan, ketika sedang gelombang tinggi, air laut juga kerap meluber ke jalan.
    Namun, sebenarnya tanggul itu masih terlihat sangat kokoh. Belum ada bagian yang retak atau rapuh.
    Bahkan, salah satu titik, ada tanggul sepanjang 500 meter yang sudah ditinggikan menjadi 1,5 meter.
    Di area yang sudah ditinggikan tersebut, air laut terlihat lebih rendah dari tanggul dan tidak pernah meluber ke jalan.
    Ketika air laut tumpah ke darat, maka jalan di depan perumahan Pantai Mutiara akan licin.
    “Dia cuma air dari ombak aja sih, cuma becek aja jalanan sini semuanya, cuma kan tanggul di sana tetap bahaya lama-lama,” ujar Komanda Regu (Danru) PJLP Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kepulauan Seribu, Agus Suyanto (39), saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Kamis.
    Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, jebolnya tanggul Pantai Mutiara berpotensi menyebabkan banjir hingga ke pusat kota.
    “Bisa juga bukan hanya utara yang merasakan dampaknya kalau tanggul jebol, tapi radiusnya mungkin bisa berpuluh-puluh kilo meter nantinya kan bisa disertai hujan deras,” kata Trubus.
    Bahkan, banjir akibat tanggul laut jebol berpotensi membuat Jakarta tenggelam, jika disertai hujan besar dan adanya air kiriman dari Bogor atau wilayah lainnya.
    Jika banjir besar terjadi, maka akses jalan di Jakarta akan lumpuh total dan membuat roda perekonomian berhenti, terutama di Jakarta Utara.
    Mengingat hampir setiap detiknya perputaran ekonomi terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta Utara.
    Jika roda perputaran ekonomi berhenti, maka negara dan masyarakat berpotensi mengalami kerugian yang luar biasa, meski hanya satu hari.
    Trubus menilai, sampai detik ini kebijakan pemerintah untuk penanganan rob sering kali tidak serius.
    “Penanganan rob, penanganan banjir sering dijadikan sebagai pendekatan politik di kita, jadi kalau ganti gubernur ya terabaikan,” ujar Trubus.
    Padahal dahulu Ahok sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi banjir di Jakarta.
    Namun, sayangnya program-program yang digagas Ahok untuk antisipasi banjir tidak dilanjutkan lagi.
    “Jadi, ambisi pribadi itu yang seringkali merusak. Hampir semua gubernur bukan orang Jakarta dan enggak mengetahui Jakarta harusnya yang benar-benar tahu tentang Jakarta,” sambung dia.
    Trubus juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus melakukan pembangunan di pusat kota.
    Melainkan juga harus melakukan pembangunan yang masif di Jakarta Utara, terutama tanggul-tanggul untuk mencegah rob.
    Trubus mengatakan, solusi paling ampuh untuk mengatasi rob adalah dengan membangun Giant Sea Wall atau tanggul raksasa.
    Dengan tanggul besar tersebut, air laut tak akan lagi tumpah ke daratan karena sudah tertahan.
    Namun, pembangunan tanggul tersebut baru hanya sekedar wacana dan belum dikerjakan hingga saat ini.
    “Kalau efektif ya Giant Sea Wall. Sampai sekarang cuma wacana, enggak ada yang mau nanggung toh dari mana duitnya,” ujar dia.
    Oleh karena itu, Trubus belum melihat keseriusan pemerintah untuk membangun tanggul tersebut.
    Pemprov Jakarta berencana untuk membangun
    National Capital Integrated Coastal Development
    (NCICD) untuk mencegah
    banjir rob
    .
    NCICD adalah tanggul laut raksasa untuk mencegah banjir rob dengan menggunakan struktur spoon pile atau silinder beton yang ditanam dalam dan dihubungkan dengan capping beam.
    Rencana pembangunan tanggul NCICD itu akan dilakukan Pemprov Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
    Sejauh ini, rencana pembangunan tanggul tersebut masih dalam tahap perencanaan dan pengkajian.
    “Terkait panjang dan tinggi tanggul NCICD yang dimaksud pada lokasi Pantai Mutiara, saat ini sudah dilakukan survey lapangan dan masih tahap perencanaan. Untuk detail dimensi tanggul sedang dikaji oleh Konsultan Perencana,” ujar Sekertaris Dinas (Sekdis) SDA DKI Jakarta Nugraharyadi kepada Kompas.com, Kamis.
    Sebab, tanggul eksisting yang ada di Pantai Mutiara saat ini sudah mengalami
    overtopping, 
    terutama pada saat gelombang tinggi seperti yang terjadi di awal bulan November ini.
    Kondisi
    overtopping
    ini menyebabkan lompatan air laut lebih tinggi dan ketika membentur tanggul air akan tumpah ke daratan.
    Oleh karena itu, Pemprov Jakarta dalam membangun NCICD akan memperhitungkan tingkat keamanan tanggul, serta tingkat efektivitasnya dalam mengurangi dampak banjir rob.
    Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan NCICD itu dilaksanakan dalam waktu cepat.
    Namun, pengerjaannya harus berdasarkan persetujuan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahok Sindir Menteri Keuangan Kayak Kasir, Padahal Sekolahnya di Luar Negeri

    Ahok Sindir Menteri Keuangan Kayak Kasir, Padahal Sekolahnya di Luar Negeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali melontarkan kritik menohok terkait keuangan negara.

    Kali ini, sasarannya adalah Kementerian Keuangan yang dia nilai terlalu bergantung pada penarikan pajak dan utang.

    Dalam videonya yang beredar, Ahok mengatakan kebijakan fiskal pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada cara kasir yang sekadar mencari uang ketika keuangan negara menipis.

    “Jangan kemudian keuangan kayak kasir doang nih. Kurang duit nyari lagi,” ujar Ahok dikutip pada Sabtu (8/11/2025).

    Ia menyinggung bahwa banyak pejabat keuangan yang justru berpendidikan tinggi.

    Bahkan lulusan luar negeri, tetapi cara berpikirnya dianggap tidak berbeda jauh dari pengelolaan rumah tangga biasa.

    “Lu orang sekolah kok. Sekolah luar negeri semua kok kayak kasir. Kayak nenek gua aja. Gak ada duit sama kakek gua. Gak bisa kayak gitu,” sebutnya.

    “Gawat nih. Tahun depan mau tarik 700-an triliun buat bayar hutang-hutang. Aduh ampun,” sindirnya.

    Ahok juga menyoroti sistem perpajakan nasional yang dinilai tidak adil bagi rakyat kecil.

    Kata dia, pajak semestinya lebih banyak ditujukan kepada pihak asing, bukan terus membebani masyarakat dalam negeri.

    “Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau pajakin orang bukan pajak kita dong. Pajak orang asing harusnya,” imbuhnya.

    Ia mencontohkan, masyarakat kini hampir selalu dikenai pajak dalam setiap aspek kehidupan.

    Mulai dari membeli rumah, balik nama aset, hingga saat menempati tempat tinggalnya sendiri.

  • Basreng asal RI yang Ditarik di Taiwan Dipastikan Tak Terdaftar di BPOM

    Basreng asal RI yang Ditarik di Taiwan Dipastikan Tak Terdaftar di BPOM

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) memastikan produk yang bakso goreng yang ditarik di Taiwan tidak terdaftar di BPOM. Produk tersebut ditarik lantaran mengandung bahan tambahan pangan (BTP) pengawet asam benzoat, yang tak diizinkan penggunaannya sesuai regulasi di Taiwan.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar memastikan produk basreng tersebut berasal dari industri rumah tangga pangan (RTP) yang belum terdaftar di dinas kesehatan setempat.

    “Produk dikemas dalam bentuk ruahan (bulk) tanpa label dan tidak mencantumkan nomor Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan IRT (SPP-IRT),” demikian keterangan yang diterima detikcom, Rabu (5/11/2025).

    Saat ini BPOM juga masih menelusuri bahan baku produk bakso goreng yang bermasalah, termasuk penggunaan BTP asam benzoat dan garamnya dalam produk tersebut. “Sesuai Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, penggunaan BTP asam benzoat dan garamnya untuk kategori pangan makanan ringan (seperti basreng) tidak diatur sehingga belum ditetapkan kadar maksimal penggunaan asam benzoat dan garamnya pada kategori pangan tersebut,” tuturnya.

    Basreng Foto: Taiwan Food and Drug Administration (TFDA)

    Meskipun begitu, penggunaan benzoat dalam bentuk garam natrium benzoat diperbolehkan pada produk bakso ikan dengan batas maksimal 500 mg/Kg (500 ppm) dihitung sebagai asam benzoat.

    Temuan kandungan benzoat pada produk basreng dimungkinkan apabila bahan baku basreng berasal dari bakso ikan, yang pada proses produksinya menggunakan pengawet benzoat.

    Dampak Asam Benzoat

    Terpisah, spesialis penyakit dalam dr Aru Ariadno, SpPD-KGEH, mengatakan asam benzoat biasanya digunakan sebagai pengawet makanan, dan sebenarnya aman bila digunakan dalam batas yang sudah diatur.

    Namun, penggunaan asam benzoat di luar batas yang sudah diatur atau berlebihan dapat memicu efek samping pada kesehatan tubuh. dr Aru mengatakan, penggunaan asam benzoat dalam makanan, terutama dicampur dengan vitamin C atau terpapar panas dan cahaya, dapat membentuk zat kimia berbahaya bernama benzena yang bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker.

    “Setiap negara memiliki aturan masing-masing dalam membatasi konsumsi benzoat. Secara umum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan batas aman konsumsi natrium benzoat adalah (0-5) mg per kilogram berat badan per hari,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Jumat (31/10/2025).

    Bahkan, bagi sebagian orang yang sensitif, konsumsi benzoat bisa memicu diare, kram perut, mual, muntah, atau kembung.

    “Selain itu beberapa individu mungkin mengalami reaksi alergi seperti gatal atau bengkak setelah mengonsumsi makanan yang mengandung benzoat,” ucapnya lagi.

    “Masalahnya adalah batasan yg ada di makanan bila dikonsumsi berlebih akan menimbulkan efek yg tidak diinginkan,” lanjutnya lagi.

    Sebelumnya Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) pada Selasa (28/10/2025) mengumumkan produk bakso goreng atau basreng asal Indonesia ditahan di perbatasan karena mengandung pengawet asam benzoat melebihi batas aman.

    Dalam laporan resminya, TFDA menyebut produk tersebut berasal dari Isya Food, produsen asal Indonesia, dan diimpor oleh Taiwan Sheba Enterprise Co. Produk yang dimaksud adalah bakso goreng dengan total berat 1.072 kilogram (KGM) yang mengandung asam benzoat sebesar 0,05 gram per kilogram.

    Selain itu, jenis bakso goreng gurih dengan jumlah 1.008 kilogram (KGM) juga ditemukan mengandung asam benzoat sebesar 0,02 gram per kilogram.

    Penahanan ini terjadi sepekan setelah produk serupa juga sempat dihentikan masuk pada pada Selasa (21/10/2025). TFDA juga mengumumkan penahanan produk serupa dari perusahaan yang sama, Isya Food. Sebanyak 1.008 kilogram produk Basreng Cracker kala itu ditemukan mengandung pengawet asam benzoat sebesar 0,93 gram per kilogram.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/up)

  • Ahok Ungkap Pernah Ditawari Jabatan Menteri Jika Dukung Prabowo: Saya Bilang, Justru Kalau Ganjar Kalah, Saya Harus Fight!

    Ahok Ungkap Pernah Ditawari Jabatan Menteri Jika Dukung Prabowo: Saya Bilang, Justru Kalau Ganjar Kalah, Saya Harus Fight!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kembali membuat pernyataan mengejutkan.

    Dalam videonya yang beredar, Ahok mengaku pernah ditawari posisi strategis apabila bersedia mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden.

    “Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin,” ujar Ahok, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Dikatakan Ahok, tawaran tersebut tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan dijanjikan akan diangkat menjadi menteri setelah reshuffle kabinet.

    “Terus dia bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle. Saya diangkat jadi menteri,” ungkapnya.

    Namun, Ahok menegaskan dirinya menolak tawaran tersebut.

    Ia justru memilih untuk tetap mendukung Ganjar Pranowo, meski peluangnya untuk menang disebut kecil.

    “Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar,” tegasnya.

    Ahok menyebut, dalam politik tidak seharusnya seseorang menggunakan persepsi yang keliru.

    “Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah. Saya bilang gitu loh,” lanjutnya.

    Ia menegaskan, ketika seseorang merasa calon yang didukung akan kalah, justru seharusnya semakin berjuang, bukan malah mundur.

    “Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia,” imbuhnya.

    Ahok juga mengaku sempat ditakut-takuti oleh sejumlah pihak yang mempertanyakan bagaimana ia akan bertahan jika kehilangan jabatan.

    “Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Saya takut-takutin,” katanya.

  • Kemenko Polkam bahas rencana peningkatan kekuatan TNI AD, AL dan AU

    Kemenko Polkam bahas rencana peningkatan kekuatan TNI AD, AL dan AU

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat membahas peningkatan kekuatan TNI dari mulai matra Angkatan Darat (AD), matra Angkatan Laut (AL) dan matra Angkatan Udara (AU) dalam rapat yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

    Berdasarkan siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diikuti pada Jumat, dijelaskan bahwa peningkatan kekuatan TNI itu dibalut dalam konsep optimum essential force (OEF) yang menjadi amanat RPJMN 2025–2029.

    “Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” kata Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dalam siaran pers tersebut.

    Kresno dalam siaran pers tersebut menjelaskan rapat membahas penguatan TNI di beberapa lini diantaranya TNI AD yang memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga tahun 2029.

    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.

    Adapun TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

    Selain penguatan di tiga matra TNI, rapat tersebut juga membahas beberapa isu strategis lain seperti penguatan satuan siber dan nuklir-biologi-kimia (nubika) untuk meningkatnya ancaman nonkonvensional.

    Rapat juga turut penambahan beberapa alat utama sistem senjata (alutsista) strategis termasuk kapal selam, radar pertahanan udara, integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare dan peningkatan interoperabilitas antar-matra.

    “Kesimpulan dan Rekomendasi rakor menyimpulkan bahwa arah pembangunan kekuatan TNI periode 2025–2029 akan mengacu pada strategi pertahanan pulau besar dan pulau strategis, dengan menunggu penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kemhan/TNI secara final,” kutip siaran pers tersebut.

    Kresno berharap renstra ini dapat membawa TNI kepada arah peningkatan pertahanan yang lebih baik demi menjaga kedaulatan NKRI.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Basreng asal RI yang Ditarik di Taiwan Dipastikan Tak Terdaftar di BPOM

    Basreng Asal RI Kesandung Asam Benzoat di Taiwan

    Jakarta –

    Produk basreng atau bakso goreng asal Indonesia tengah menjadi sorotan. Hal ini terjadi setelah pihak Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) menahan sejumlah kiriman basreng karena ditemukan kandungan asam benzoat yang dinilai tidak sesuai dengan aturan keamanan pangan di sana. Temuan tersebut membuat produk dilarang beredar di pasar Taiwan dan menimbulkan perhatian dan kekhawatiran dari konsumen di Indonesia.

    Asam Benzoat dan Fungsinya pada Makanan

    Asam benzoat adalah senyawa yang berfungsi sebagai pengawet dalam makanan. Bahan ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri, sehingga makanan tidak mudah rusak dan dapat bertahan lebih lama.

    Asam Benzoat sebenarnya diizinkan untuk digunakan di Indonesia sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) sesuai dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.11 tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan. Penetapan batas konsumsi harian aman asam benzoat dari makanan oleh BPOM juga sesuai dengan yang ditetapkan World Health Organization (WHO).

    WHO melalui Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) menetapkan batas konsumsi harian aman sebesar 0-5 mg/kg berat badan. Jadi jika berat seseorang 65 kg, maka batas aman konsumsi asam benzoat sebanyak 3,5 gram atau 350 mg. Selama berada dibawah batas tersebut, tubuh umumnya mampu memproses asam benzoat dan membuangnya melalui metabolisme tubuh.

    Kandungan Asam Benzoat yang Ditemukan

    Laporan dari TFDA menyebutkan bahwa sejumlah produk basreng asal Indonesia mengandung asam benzoat dengan kadar yang bervariasi. Basreng yang ditemukan pekan sebelumnya (21/10/2025) tercatat memiliki kadar sekitar 0,93 gram per kilogram. Sementara dua sampel lain diumumkan pada selasa (28/10/2025) menunjukkan kadar yang lebih rendah, yaitu sekitar 0,05 gram per kilogram dan 0,02 gram per kilogram.

    Kadar tersebut mungkin tampak tidak terlalu besar, namun produk basreng di Taiwan termasuk kategori pangan yang tidak diperbolehkan menggunakan asam benzoat sebagai pengawet. Jadi persoalannya bukan hanya pada tinggi atau rendah kadar yang ditemukan, melainkan pada ketidaksesuaian penggunaan bahan pengawet tersebut dalam makanan. Atas dasar itu, TFDA mengambil tindakan untuk menahan dan tidak memberikan izin edar bagi produk basreng asal Indonesia.

    Bahaya Asam Benzoat

    Asam benzoat sebenarnya masih aman dikonsumsi selama berada dalam batas yang dianjurkan. Tubuh mampu memecahnya di hati lalu membuangnya melalui urine. Namun ketika konsumsi terjadi berulang setiap hari dan melampaui dosis aman, tubuh dapat mengalami peningkatan beban metabolik.

    Beberapa penelitian menunjukkan risiko kesehatan yang bisa muncul pada paparan berlebih. Penelitian yang diterbitkan pada jurnal Nutrients tahun 2022 menjelaskan bahwa asam benzoat dan sodium benzoate dalam jumlah yang berlebihan dapat memicu peningkatan stres oksidatif di dalam tubuh. Kondisi ini terkait dengan gangguan keseimbangan sel dan dapat berdampak pada kesehatan jaringan hati, ginjal, serta sistem imun. Studi yang sama juga menyebut kemungkinan munculnya reaksi alergi pada individu tertentu, terutama yang memiliki riwayat asma atau urtikaria.

    Bukti lain ditunjukkan dalam Asian Food and Science Journal tahun 2021, bahwa dalam minuman yang mengandung asam benzoat dan vitamin C dapat terbentuk senyawa benzena (senyawa karsinogen) dan berdampak pada gangguan hati dan ginjal.

    Kesimpulan

    Perbedaan regulasi menjadi faktor utama dalam kasus basreng yang tidak diperbolehkan beredar di Taiwan. Asam benzoat tidak diperbolehkan digunakan pada produk jenis ini di Taiwan, sehingga melanggar Undang-Undang tentang Keamanan dan Sanitasi Pangan. Sementara di Indonesia, asam benzoat diizinkan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) selama penggunaannya mengikuti batas yang ditetapkan dan sesuai dengan kategori produk.

    Asam benzoat sendiri bisa bantu menjaga mutu dan daya simpan makanan. Namun, konsumsi yang berlebihan dan terjadi setiap hari dapat menambah beban metabolik tubuh, memicu iritasi pada individu sensitif, hingga memunculkan kondisi stres oksidatif dalam jangka panjang. Risiko meningkat bila seseorang mengonsumsi banyak produk kemasan yang sama-sama mengandung pengawet ini.

    Meski begitu, konsumsi asam benzoat dalam batas yang dianjurkan terbukti aman. Tubuh mampu memetabolisme dan membuangnya melalui mekanisme alami.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Basreng Indonesia Ditahan Taiwan gegara Pengawet Melebihi Batas Aman”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • 9 Ahok Heran, Proyek Jalan Beda Tinggi di Penjaringan Seharusnya Bisa Dilanjutkan Sejak Lama Megapolitan

    9 Ahok Heran, Proyek Jalan Beda Tinggi di Penjaringan Seharusnya Bisa Dilanjutkan Sejak Lama Megapolitan

    Ahok Heran, Proyek Jalan Beda Tinggi di Penjaringan Seharusnya Bisa Dilanjutkan Sejak Lama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai proyek pembangunan jalan beda tinggi di Jalan Inspeksi Kali Duri, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, seharusnya dapat diselesaikan sejak lama.
    Menurut Ahok, pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pengembang dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Namun, karena proyek reklamasi dibatalkan sepihak, pembangunan jalan itu ikut terhenti.
    “Sayangnya, pulau reklamasi dibatalkan sepihak. Bisa jadi belum selesai total pembangunan,” ujar Ahok saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (27/10/2025).
    Ahok menjelaskan, meski proyek reklamasi batal, Pemprov DKI sebenarnya tetap bisa melanjutkan pembangunan jalan beda tinggi itu menggunakan dana kompensasi reklamasi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
    “Ya, harusnya bisa diselesaikan oleh dana kompensasi pulau reklamasi yang akhirnya hilang kontribusi tambahan dari izin pulau reklamasi. Dan harusnya begitu tidak selesai juga bisa dianggarkan di APBD untuk selesaikan, toh itu semua milik Pemda DKI,” kata Ahok.
    Ia menegaskan, proyek tersebut seharusnya tidak menghadapi kendala hukum apa pun dan dapat segera dilanjutkan oleh pemerintah saat ini.
    “Bisa tanyakan ke beliau (Pramono). Harusnya bukan masalah hukum, bisa dikerjakan,” jelasnya.
    Proyek peninggian jalan di kawasan Inspeksi Kali Duri itu diketahui mangkrak selama lebih dari satu dekade. Pekerjaan awal dilakukan sekitar 2014, ketika Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Ketua RW 16 Penjaringan, Eko Harianto (58), menyebutkan pembangunan sempat berjalan sebagian sebelum akhirnya terhenti.
    “Duh, ini dibangun udah dari zaman Bapak Ahok. Dulu ini kan dibangunnya sebelah-sebelah, jadi sebelah sana dulu karena enggak ada halangannya apa-apa,” ujar Eko saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Kamis (23/10/2025).
    Namun, rencana untuk melanjutkan pembangunan di sisi lainnya batal setelah Ahok tidak lagi menjabat sebagai gubernur.
    Akibatnya, sejumlah mobil terperosok di jalan dengan beda tinggi tersebut. Sejumlah warga pun tampak bahu-membahu membantu mobil yang terperosok kembali ke jalurnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Ahok Heran, Proyek Jalan Beda Tinggi di Penjaringan Seharusnya Bisa Dilanjutkan Sejak Lama Megapolitan

    6 Ahok Buka Suara Soal Jalan Beda Tinggi di Penjaringan sejak 2014 Megapolitan

    Ahok Buka Suara Soal Jalan Beda Tinggi di Penjaringan sejak 2014
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka suara mengenai jalan beda tinggi di Jalan Inpeksi Kali Duri, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang membuat banyak pengendara celaka.
    Sebelumnya, warga sekitar menyebut proyek perbaikan jalan tersebut dibangun pada 2014, ketika Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Ahok menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pengembang dalam proyek reklamasi pulau di Teluk Jakarta yang sempat ia rencanakan.
    “Mungkin benar zaman saya dari kewajiban pulau reklamasi dan bukan dana CSR,” ucap Ahok saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (27/10/2025).
    Namun, proyek reklamasi tersebut dibatalkan secara sepihak sehingga sejumlah pembangunan yang berkaitan menjadi terbengkalai.
    “Sayangnya pulau reklamasi dibatalkan sepihak. Bisa jadi belum selesai total pembangunan,” ungkap Ahok.
    Ahok menambahkan, proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) di Pluit, Jakarta Utara, yang kini juga mangkrak masih berkaitan dengan proyek reklamasi tersebut.
    Ahok bilang, JLNT itu juga dikerjakan sebagai kewajiban pembangunan pulau reklamasi.
    “Semacam itu dikerjakan oleh pengembang pulau reklamasi sebagai kewajiban,” ujar Ahok.
    Diberitakan sebelumnya, proyek peninggian jalan di Inpeksi Kali Duri, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, mangkrak sudah belasan tahun lamanya.
    Jalan tersebut ditinggikan sekitar 2014 ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
    “Duh ini dibangun udah dari zaman Bapak Ahok. Dulu ini kan dibangunnya sebelah-sebelah, jadi sebelah sana dulu karena enggak ada halangannya apa-apa,” ucap Ketua RW 16, Penjaringan, Eko Harianto (58) saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Kamis (23/10/2025)
    Namun, ketika setengah jalan lagi hendak ditinggikan, Ahok justru tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mangkrak! Ini Sejarah Tiang Monorel Jakarta yang Mau Dibongkar Pramono

    Mangkrak! Ini Sejarah Tiang Monorel Jakarta yang Mau Dibongkar Pramono

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Dalam laporan terbarunya, proyek tersebut direncanakan akan mulai dibongkar pada 2026.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan telah melakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak.

    Pramono berpandangan keberadaan tiang tersebut bukan hanya mengganggu secara estetika, melainkan turut menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan.

    “Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, penyelesaian tiang proyek monorail tersebut memang telah berlarut-larut melintasi berbagai rezim kepemimpinan. Di mana, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004.

    Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

    Dalam perjalanannya, proyek yang dimulai pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso itu resmi dinyatakan mangkrak dan ditetapkan untuk tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (2008). Alasannya, Pemprov DKI Jakarta menilai PT JM tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial yang ada.

    Dilanjutkan Era Gubernur Jokowi

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut.

    Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditanda tangani.

    “Tidak akan pilih investor yang baru. Saya upayakan penyelesaian monorel ini tetap akan dilanjutkan dengan investor yang sama,” tuturnya di Balai Kota, Rabu (5/3/2014).

    Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Menurut Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

    Akan tetapi, titik tegas kembali muncul pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM.

    Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar. Namun, polemik aset, yang salah satunya diklaim milik PT Adhi Karya, membuat rencana pembongkaran tak pernah terealisasi hingga pergantian beberapa Gubernur berikutnya.

    Pramono Perintahkan Pembongkaran

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut.

    Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

    “Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

    Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

    Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun. Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar.

    Dari angka tersebut, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

    Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

    “Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rozi dalam keterbukaan informasi.