Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Ahok Sebut Pilkada Jakarta 2024 Lebih Baik Karena Tidak Ada yang Jualan Ayat dan Mayat, Sindir Anies?

    Ahok Sebut Pilkada Jakarta 2024 Lebih Baik Karena Tidak Ada yang Jualan Ayat dan Mayat, Sindir Anies?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rivalitas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan menjadi luka lama yang seolah tak ada titik temu.

    Sepertinya sampai hari ini, mantan gubernur DKI Jakarta itu belum bisa menerima pernyataan Anies dalam pidato kemenangannya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

    Menurut Ahok, Anies sangat tidak negarawan. Pidato Anies di Balai Kota Jakarta kala itu dinilai provokatif dan memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini.

    Pernyataan terbaru Ahok usai menyalurkan hak pilihnya di TPS 60, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (27/11/2024) untuk Pilgub Jakarta 2024 kembali menyinggung kekalahannya atas Anies.

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu berpandangan, Pilkada Jakarta tahun ini lebih baik dibandingkan saat dirinya maju di Pilkada 2017.

    “Saya lihat lebih oke ya situasinya karena kan nggak ada yang bisa jualan ayat mayat gitu,” celetuk Ahok tertawa.

    Diketahui, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta usungan PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh 2.183.577 suara (50,07%) berdasarkan hasil Real Count KPUD DKI Jakarta dan penghitungan formulir C hasil KWK per pagi ini, Kamis, 28 November 2024 yang telah mencapai 100% TPS.

    Perolehan 50% plus 2.943 suara ini menandakan kemenangan satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.

    “1 suara Anda sangat berharga bagi kami. Sehingga, ini bukan kemenangan kami sendiri, tapi ini kemenangan untuk warga Jakarta. Dengan berlangsungnya kontestasi Pilkada 1 putaran, masalah masyarakat akan lebih cepat terselesaikan, apalagi kita sedang menghadapi cuaca ekstrem dan persiapan harga bahan pokok menyambut bulan suci Ramadhan,” kata Pramono. (Pram/fajar)

  • Pramono Menang Quick Count Pilkada, Netizen: Efek Anies Nyata!

    Pramono Menang Quick Count Pilkada, Netizen: Efek Anies Nyata!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hasil penghitungan cepat (Quick Count) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 sudah 100% pada Rabu (27/11) kemarin pukul 23.22 WIB.

    Untuk sementara, pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan perolehan suara 50%. Selanjutnya, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono berada di posisi kedua dengan perolehan suara 39%.

    Terakhir, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berada di posisi terakhir dengan perolehan suara 10%.

    Dalam pernyataannya di posko pemenangan, Pramono mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dirinya dan Rano untuk memimpin Jakarta dalam periode 5 tahun ke depan.

    Secara khusus, Pramono mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Fauzi Bowo, dan Sutiyoso.

    Sebelumnya, diketahui Pramono sudah sempat menemui Anies dan mendapat dukungan dari mantan Gubernur Jakarta tersebut. Saat mencoblos di TPS 029 Lebak Bulus, Anies juga sempat berpose tiga jari yang mempertegas dukungan tersebut.

    Pantauan CNBC Indonesia, Kamis (28/11/2024), netizen pun ramai menyebut-nyebut nama Anies setelah hasil Quick Count menunjukkan kemenangan sementara bagi Pramono-Rano.

    Kata kunci ‘Anies’ masuk dalam jejeran trending topic media sosial X dan sudah menghimpun lebih dari 30.000 tweet hingga berita ini dirilis.

    Banyak netizen yang mengatakan efek Anies nyata dalam hasil Pilkada Jakarta. Selain itu, tak jarang pula yang menitip doa dan pesan kepada Pramono dalam kemenangan sementara tersebut, serta mengingatkan agar bekerja seperti Anies.

    Ada pula yang mengatakan Pilkada kali ini menyatukan pendukung Ahok dan Anies yang sebelumnya disebut-sebut berseberangan. Berikut beberapa komentar netizen yang dihimpun CNBC Indonesia:

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    [Gambas:Twitter]

    (fab/fab)

  • Mengapa Jokowi Effect Tak Berlaku di Pilkada Jakarta 2024?

    Mengapa Jokowi Effect Tak Berlaku di Pilkada Jakarta 2024?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut tiga Pramono Anung-Rano Karno mendeklarasikan kemenangannya dalam Pilkada Serentak 2024. Benarkah Jokowi Effect tak berlaku di Jakarta? 

    Deklarasi kemenangan tersebut disampaikan Pramono dalam konferensi pers yang digelar di Kediamannya di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024). Pramono awalnya menjelaskan bahwa hasil penghitungan suara atau real count yang dilakukan oleh tim pemenangan Pramono-Rano telah mencapai 100%.

    “Alhamdulillah hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C1 hasil KWK saat ini, pagi ini, Kamis 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03, yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%,” tutur Pramono, Kamis (28/11/2024). 

    Pram, sapaan akrabnya, kemudian mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Dia juga menuturkan bahwa satu suara sangat berati dalam Pilkada Jakarta 2024. 

    “Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ nomor 2 tahun 2024 di mana Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dipilih secara langsung memelalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara,” tuturnya.

    Meski hanya diusung satu partai, yaitu PDIP, Pramono-Rano Karno berhasil mengalahkan paslon yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) serta calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. 

    Menanggapi Kemenangan Pramono-Rano Karno, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa kemenangan atas sejumlah paslon Kepala Daerah terjadi atas cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dia melihat bahwa cawe-cawe yang dilakukan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat jelas melalui kemenangan telak di sejumlah daerah dengan calon yang didukung Jokowi, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatra Utara. 

    “Endorse Jokowi masih cukup kuat. Kasus [Pilkada] Jawa Tengah, misalnya, Jokowi effect masih sangat signifikan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).

    Kendati demikian, dia mengamini bahwa untuk paslon RIDO atau Ridwan Kamil-Suswono justru keok dari PDIP. Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di mana calon gubernur dan wakil gubernur yang di-endorse langsung Prabowo Subianto dan Joko Widodo tidak berhasil menang versi hitung cepat atau quick count beberapa lembaga survei. 

    Pangi melihat bahwa intervensi dari Jokowi justru ‘setengah-setengah’ untuk mendukung RIDO di Jakarta. Berbeda untuk wilayah lainnya yang langsung menemui masyarakat untuk memberikan interaksi yang lebih persuasif.

    Sementara itu di Jakarta, Jokowi hanya bertemu dengan pasangan calon RIDO dan relawan sehingga dampak signifikan itu tak terasa hasilnya. 

    “Kalau di DKI Jokowi hanya endorse biasa hanya bertemu dengan tim sukses dan relawan. Sementara di Jawa Tengah Jokowi langsung turun ke gras root dengan menyapa menyalami dan bertatap muka kontak mata langsung sama akar rumput ini,” tandas Pangi. 

    Perbesar

    Dukungan Anies-Ahok Lebih Tokcer 

    Lembaga survei Poltracking menilai dukungan Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) turut mendongkrak perolehan suara Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. 

    Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan dukungan dari dua eks Gubernur Jakarta para relawan menjadi faktor utama naiknya suara Mas Pram dan Bang Doel. 

    “Cuma kalau saya membaca, memang kejutan-kejutan di belakang itu yang cukup signifikan pengaruhnya tentu dukungan Anies Baswedan,” kata Masduri saat ditemui di The Westin, Rabu (27/11/2024) malam.

    Selain itu, faktor yang menjadi pembeda adalah dukungan yang diberikan oleh eks Gubernur Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahja Purnama atau Ahok kepada Pramono-Rano.

    Masduri menuturkan bahwa dukungan Ahok yang ditambah dengan Anies Baswedan kepada Pram-Rano menjadi faktor naiknya perolehan suara paslon nomor urut 3 tersebut.

    Adapun, dalam hitung cepat atau quick count yang dilakukan Poltracking Indonesia yang saat ini 100% data sudah masuk, tercatat Pramono Anung-Rano Karno berada di posisi teratas dengan perolehan 50,08% suara. Pram-Rano disusul oleh paslon nomor urut dua Ridwan Kamil-Suswono dengan perolehan 39,55% suara. Dan di posisi ketiga Dharma-Kun Wardana 10,37% suara. 

    Meski mencapai angka 50,08%, Poltracking, kata Masduri belum bisa memberikan kesimpulan apakah Pilkada Jakarta akan dilaksanakan 1 putaran atau 2 putaran.

    “Kesimpulannya, belum bisa disimpulkan, bisa 1 atau 2 putaran. Karena masih dalam konsekuensi margin of error di dalam quick count yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia,” ucapnya.

    Perbesar

    Cawe-cawe Jokowi di Pilkada Serentak 2024 

    Hasil hitung cepat memperlihatkan bahwa Ridwan Kamil—Suswono hanya mendapat 39,25% suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardhana 10,60 persen dan Pramono Anung—Rano Karno menjadi pemenang dengan torehan 50,15 persen 

    Hitung cepat lembaga survei tersebut bukan hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai lembaga penyelenggara pemilu akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/2024) hingga Senin (16/12/2024) mendatang. 

    Sekadar informasi, di sejumlah wilayah yang didukung oleh Jokowi memang berbuah manis. Misalnya, hasil hitung cepat atau quick count Pilkada Sumatra Utara 2024 menunjukkan keunggulan pasangan Bobby Nasution-Surya dengan perolehan suara 62,79%, sedangkan Pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri di posisi kedua dengan 37,21%. 

    Lalu, di Jawa Tengah (Jateng) Andika Perkasa-Hendrar Prihadi harus mengaku kalah karena hanya mengantungi 41,56% suara yang kalah dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang menerima 58,44%.

    Kasus Banten juga serupa, Airin Rachmi Diany—Ade Sumardi harus berbesar hati karena hanya meraih 42,48%. Sedangkan, Andra Soni—Dimyati Natakusumah di angka 57,52%.

    Untuk Jawa Timur juga, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim justru hanya mendapat torehan 8,16 persen. Berbeda jauh dari Khofifah Indar Parawansa—Emil Elestianto Dardak dengan perolehan 57,23% dan rival lainnya Tri Rismaharini—Zahrul Azhar Asumta di 34,61%.

  • Poltracking Nilai Dukungan Anies dan Ahok Dongkrak Perolehan Suara Pramono-Rano

    Poltracking Nilai Dukungan Anies dan Ahok Dongkrak Perolehan Suara Pramono-Rano

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga survei Poltracking menilai dukungan Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) turut mendongkrak perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno.

    Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan, dukungan dari eks Gubernur Jakarta dengan anak Abahnya menjadi faktor utama naiknya suara Pram-Rani di Pilkada Jakarta 2024.

    “Cuma kalau saya membaca, memang kejutan-kejutan di belakang itu yang cukup signifikan pengaruhnya tentu dukungan Anies Baswedan,” kata Masduri saat ditemui di The Westin, Rabu (27/11/2024) malam.

    Selain itu, faktor yang menjadi pembeda adalah dukungan yang diberikan oleh eks Gubernur Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahja Purnama atau Ahok kepada Pram-Rano.

    Masduri menuturkan bahwa dukungan Ahok yang ditambah dengan Anies Baswedan kepada Pram-Rano menjadi faktor naiknya perolehan suara paslon nomor urut 3 tersebut.

    Adapun, dalam hitung cepat atau quick count yang dilakukan Poltracking Indonesia yang saat ini 100% data sudah masuk, tercatat Pramono Anung-Rano Karno berada di posisi teratas dengan perolehan 50,08% suara.

    Pram-Rano disusul oleh paslon nomor urut dua Ridwan Kamil-Suswono dengan perolehan 39,55% suara. Dan di posisi ketiga Dharma-Kun Wardana 10,37% suara. 

    Meski mencapai angka 50,08%, Poltracking kata Masduri belum bisa memberikan kesimpulan apakah Pilkada Jakarta akan dilukan secara 1 putaran atau 2 putaran. Sebab, hasil tersebut adalah hasil quick count dan buman real count.

    “Kesimpulannya, belum bisa disimpulkan, bisa 1 atau 2 putaran. Karena masih dalam konsekuensi margin of error di dalam quick count yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia,” ucapnya.

  • Pilkada Jakarta 2024 Kondusif karena Tak Ada Isu Agama

    Pilkada Jakarta 2024 Kondusif karena Tak Ada Isu Agama

    Jakarta –

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai Pilkada Jakarta 2024 lebih oke dibandingkan saat dirinya maju pada Pilkada 2017. Waketum PAN Viva Yoga Maulana setuju Pilkada Jakarta kali ini lebih kondusif karena tak ada yang menggunakan isu agama.

    “Pilkada di Jakarta 2024 memang lebih kondusif dibanding dengan pilkada sebelumnya, karena tidak menggunakan isu-isu agama untuk tujuan meningkatkan nilai elektoral paslon,” kata Viva saat dihubungi, Rabu (27/11/2024).

    Viva menilai Pilkada Jakarta kali ini lebih banyak adu gagasan dan ide. Sehingga kata Viva, masyarakat Jakarta lebih bebas merenungkan pilihan.

    “Ini menjadi sesuatu yang baik kalau menurut saya, lebih banyak pada adu gagasan, adu ide, adu pemikiran dan membuat masyarakat Jakarta sebagai masyarakat yang terdidik, lebih bebas untuk merenungkan pilihan-pilihan yang kondusif bagi masa depan Jakarta melalui suaranya,” ujarnya.

    Viva menyampaikan isu SARA dan agama serta suku merupakan faktor yang membuat masyarakat jadi tidak bersatu. Dia mengatakan hal seperti itu tidak perlu diikutsertakan dalam kegiatan politik.

    “Kedua, isu sara, suku, agama, RAS antar golongan dalam setiap pemilu maupun pilkada bisa menjadi faktor disintegrasi bangsa karena sejatinya soal suku agama RAS sudah menjadi bawaaan bagi setiap manusia yang lahir tanpa bisa untuk dinegosiasi dengan Tuhan. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat hasali atau yang bersifat premodial tidak usah masuk ke ranah politik dan dijadikan sebagai faktor yang menjadi pemicu untuk peningkatan nilai elektoral. Di samping itu juga bisa menjadi sumber konflik,” ucapnya.

    Sebelumnya, Usai menggunakan hak pilihnya, Ahok di TPS 60, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (27/11/2024), Ahok berkelakar Pilkada Jakarta 2024 lebih oke. Dia menyinggung di Pilkada 2024 tidak ada pihak yang menjual ayat-mayat.

    “Saya lihat lebih oke ya situasinya karena kan nggak ada yang bisa jualan ayat mayat gitu hahahaha,” kata Ahok sambil tertawa usai menggunakan hak pilihnya di TPS 60, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (27/11/2024).

    Ahok mengatakan Pilkada Jakarta saat itu lebih sibuk. Dia mengatakan hal itu karena dirinya ikut sebagai peserta Pilkada.

    “Ya, waktu saya maju kan pasti lebih sibuk kan. Karena saya ikut,” ujarnya.

    (dek/eva)

  • Pilkada Jakarta Lebih Kondusif karena Tak Ada Kontestan Seperti Ahok

    Pilkada Jakarta Lebih Kondusif karena Tak Ada Kontestan Seperti Ahok

    Jakarta –

    Partai Demokrat menilai Pilkada Jakarta kali ini lebih kondusif karena tidak ada kontestan yang seperti Ahok. Hal ini menanggapi pernyataan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menilai Pilkada Jakarta 2024 lebih oke dibandingkan saat dirinya maju pada Pilkada 2017 sebab tak ada yang menjual ayat-ayat.

    Mulanya Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan masyarakat sudah tak ingin mengulang proses politik yang penuh kegaduhan. Selain itu menurutnya, para kontestan Pilkada Jakarta saat ini memiliki tingkat kedewasaan politik yang tinggi.

    “Pilgub Jakarta 2024 ini memang jauh lebih kondusif dibandingkan Pilgub Jakarta sebelumnya. Selain masyarakat tak ingin lagi mengulang proses politik yang penuh kegaduhan dengan tensi politik yang panas dan terjadi pembelahan di satu sisi, para kontestan yang berlaga juga memiliki tingkat kedewasaan politik yang tinggi di sisi lainnya,” kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

    Kamhar mengatakan tiga paslon di Pilkada Jakarta tak ada yang mengeksploitasi politik identitas. Dia menuturkan tak ada pernyataan yang sarat akan nuansa organisasi seperti yang pernah dilakukan Ahok pada Pilkada Jakarta sebelumnya.

    “Dari tiga Paslon yang menjadi kontestan, tak ada satu pun yang mencoba mengeksploitasi politik identitas secara over dosis. Semuanya tahu batas. Tak ada satu pun yang membuat pernyataan-pernyataan yang sarat nuansa arogansi, sebagaimana yang selalu dipresentasikan Pak Ahok pada Pilgub 2017 yang lalu,” ujarnya.

    Lebih lanjut Kamhar menilai Pilkada Jakarta saat ini jauh lebih kondusif karena tidak ada kontestan yang seperti Ahok. Dia menilai Ahok berpolitik dengan arogan dan tidak bisa menjaga perilaku dan perkataan.

    Sebelumnya, usai menggunakan hak pilihnya, Ahok di TPS 60, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (27/11/2024), Ahok berkelakar Pilkada Jakarta 2024 lebih oke. Dia menyinggung di Pilkada 2024 tidak ada pihak yang menjual ayat-mayat.

    “Saya lihat lebih oke ya situasinya karena kan nggak ada yang bisa jualan ayat mayat gitu hahahaha,” kata Ahok sambil tertawa usai menggunakan hak pilihnya di TPS 60, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (27/11/2024).

    Ahok mengatakan Pilkada Jakarta saat itu lebih sibuk. Dia mengatakan hal itu karena dirinya ikut sebagai peserta Pilkada.

    “Ya, waktu saya maju kan pasti lebih sibuk kan. Karena saya ikut,” ujarnya.

    (dek/eva)

  • Mempercepat regenerasi kepemimpinan nasional melalui Pilkada Serentak

    Mempercepat regenerasi kepemimpinan nasional melalui Pilkada Serentak

    Jakarta (ANTARA) – Regenerasi kepemimpinan nasional merupakan tema yang krusial dalam perjalanan demokrasi suatu negara.

    Di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diadakan secara berkala diyakini memainkan peran penting dalam menciptakan calon-calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

    Pilkada Serentak merupakan panggung politik bagi para calon pemimpin daerah untuk menunjukkan kapabilitas kepemimpinan mereka. Banyak tokoh yang terpilih dalam Pilkada Serentak memiliki potensi untuk melangkah ke tingkat nasional di masa depan. Misalnya, para gubernur, bupati, dan wali kota yang sukses dalam memimpin daerah mereka seringkali dianggap sebagai calon pemimpin nasional pada pemilihan presiden mendatang.

    Untuk itu berbagai pihak harus bekerja sama untuk memastikan Pilkada mampu menghasilkan pemimpin yang kompeten di tingkat daerah, serta dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin nasional yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan bangsa

    Perhelatan Pilkada Serentak tak terlepas dari adanya proses regenerasi kepemimpinan.

    Dalam teori demokrasi partisipatif Paul McGarry (2018), demokrasi partisipatif dapat mendorong calon pemimpin untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena mereka dipilih secara langsung oleh rakyat.

    Para pakar baik nasional maupun global secara umum mengemukakan pendapat bahwa Pilkada serentak di Indonesia menjadi alat efektif untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional.

    Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Pilkada serentak dapat mempercepat proses demokratisasi dan regenerasi pemimpin daerah.

    Sedangkan pakar ekonomi dan politik Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam bukunya “Why Nations Fail” (2012) menjelaskan bahwa sistem politik yang inklusif memungkinkan timbulnya pemimpin yang berkualitas. Pilkada yang demokratis, termasuk Pilkada serentak, menjadi salah satu penentu dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan berfungsi.

    Tingkat partisipasi

    Data Kementerian Dalam Negeri Indonesia pada 2022 menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2020 mencapai 76,9 persen, yang merupakan angka tertinggi sejak penyelenggaraan Pilkada secara serentak di Indonesia.

    Tingginya partisipasi ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, yang berkontribusi pada pemilihan pemimpin yang lebih berkualitas.

    Riset oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 60 persen responden merasa Pilkada serentak memfasilitasi munculnya calon pemimpin baru yang lebih berkualitas dan inovatif. Dengan adanya Pilkada serentak, para pemuda yang memiliki potensi kepemimpinan dapat lebih mudah terlibat dalam politik, yang menciptakan peluang untuk regenerasi kepemimpinan.

    Di luar Indonesia, studi yang dilakukan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) pada tahun 2020, menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pemilihan lokal secara berkala mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik dan kepuasan warga terhadap pemerintah. Sebagai contoh, di Brasil, pemilihan walikota serentak terbukti meningkatkan partisipasi politik dan kualitas kepemimpinan lokal.

    Isu Negatif yang harus diantisipasi

    Meskipun Pilkada serentak memiliki banyak keuntungan, masih ada tantangan yang harus dihadapi, diantaranya adalah isu politik uang dan praktik korupsi serta dominasi calon petahana (incumbent) yang memiliki jaringan kekuasaan, dana, dan pengaruh.

    Sebuah studi oleh Transparency International pada 2022 mengungkapkan bahwa sekitar 35 persen pemilih di Indonesia merasa tidak nyaman dengan praktik politik uang dalam Pemilu, sehingga hal itu juga berdampak kepada tingkat kepercayaan calon pemilih yang berpartispasi dalam Pilkada Serentak 2020.

    Tingkat partisipasi pemilih saat itu hanya mencapai sekitar 69 persen secara nasional, meskipun ada peningkatan dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya mencatatkan partisipasi sekitar 60 persen.

    Sedangkan berdasarkan survei oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Pilkada 2020, sekitar 15-20 persen pemilih mengaku terlibat dalam praktik politik uang, baik sebagai penerima maupun pemberi.

    Dengan semakin banyaknya pemimpin muda yang muncul di berbagai daerah, Pilkada menjadi ajang pembuktian bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan daerah.

    Dalam Pilkada 2020 misalnya, beberapa daerah memilih pemimpin muda yang berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti pengusaha, akademisi, dan aktivis. Hal ini menunjukkan tren regenerasi kepemimpinan yang lebih inklusif dan beragam.

    Sementara itu, terdapat juga isu yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta polemik yang sensitif yaitu politik identitas, terutama di daerah-daerah dengan keragaman etnis dan agama yang tinggi. Politik identitas digunakan sebagai alat untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, meskipun ini bisa memicu polarisasi sosial.

    Hal ini seperti yang terjadi dalam Pilkada Jakarta tahun 2017, di mana salah satu calon gubernur pada saat itu, Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) menghadapi kontestasi yang kental dengan isu identitas dan agama.

    Rekomendasi untuk proses regenerasi

    Untuk menjadikan Pilkada Serentak sebagai ajang yang dapat mempercepat regenerasi kepemimpinan nasional, perlu dilakukan berbagai langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada tingkat daerah, tetapi juga melihat dampaknya dalam konteks nasional.

    Beberapa rekomendasi untuk mewujudkan Pilkada Serentak yang menghentak regenerasi kepemimpinan nasional antara lain dengan mendorong partai politik untuk lebih selektif dalam memilih calon pemimpin, dengan mengutamakan kualitas dan kapasitas dibandingkan popularitas atau basis dukungan yang sempit.

    Hal itu dapat dilakukan salah satunya dengan melibatkan masyarakat lebih aktif dalam proses Pilkada dengan menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses tentang calon-calon kepala daerah, visi, misi, serta track record mereka dan melalui penguatan IT untuk membangun basis data calon Kepala Daerah.

    Penyelenggara Pilkada juga harus menyediakan ruang lebih besar bagi calon-calon muda dan perempuan untuk berpartisipasi dalam Pilkada, dan membuka peluang bagi kepala daerah yang memiliki rekam jejak positif untuk maju ke tingkat nasional, serta memfasilitasi transfer pengetahuan antara pemerintahan daerah dan pusat.

    Selanjutnya secara fundamental menyusun kode etik kampanye dan memberikan pendidikan demokrasi yang lebih mendalam kepada masyarakat, serta ke depan proses Pilkada dapat diperkuat melalui sistem e-voting dan penghitungan suara berbasis digital untuk mengurangi potensi kecurangan dan mempercepat proses pengumuman hasil Pilkada.

    *) Lucky Akbar adalah ASN pada Kementerian Keuangan RI

    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono-Rano Ungguli RK-Suswono dan Dharma-Kun di TPS Ahok Nyoblos

    Pramono-Rano Ungguli RK-Suswono dan Dharma-Kun di TPS Ahok Nyoblos

    Jakarta –

    Petugas KPPS TPS 60 Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, tempat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencoblos, telah selesai melakukan proses penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno ungguli Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

    Dari hasil perolehan suara di sana, Pramono-Rano memimpin dengan total 135 suara. Disusul paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono menduduki posisi kedua dengan total 41 suara.

    Di urutan ketiga ada pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan perolehan total 24 suara. Selain itu, ada sebanyak 4 surat suara yang tidak sah.

    Diketahui di TPS 60 Pluit sendiri ada total sebanyak 582 daftar pemilih tetap (DPT). Namun berdasarkan penghitungan surat suara, hanya 204 orang yang menggunakan hak pilihnya.

    Ahok sendiri sebelumnya sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 60 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Ahok didampingi istrinya, Puput Nastiti dan anak-anaknya, yakni Yosafat Abimanyu Purnama dan Sarah Eliana Purnama. Putra pertama Ahok, Nicholas Sean Purnama, juga ikut ke TPS.

    Mereka selanjutnya masuk ke dalam TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024. Sekitar kurang lebih 1 menit lamanya Ahok habiskan dalam bilik suara.

    1. Ridwan Kamil-Suswono (RIDO)
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun)
    3. Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    (wnv/maa)

  • Bandingkan Kasus Ahok dan Suswono, Denis Malhotra: Agama di Tangan Fasik Hanya Jadi Alat Politik

    Bandingkan Kasus Ahok dan Suswono, Denis Malhotra: Agama di Tangan Fasik Hanya Jadi Alat Politik

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiaw Media Sosial Denis Malhotra membandingkan kasus Ahok dan Suswono. Ahok diketahui dipenjarakan karena dianggap menistakan agama.

    “Ahok keselip lidah didemo ramai-ramai sampai masuk penjara dengan tudingan menista agama,” kata Denis dikutip dari unggahannya di X, Selasa (26/11/2024).

    Sementara itu, Suswono yang dianggap menistakan agama oleh sejumlah kalangan nasibnya tak sama dengan Ahok.

    “Suswono terang-terangan merendahkan rasulullah malah didukung menang pilkada,” ucapnya.

    Menurut Denis, hal tersebut karena agama di tangan orang fasik. Sehingga hanya jadi alat politik.

    “Benar kata para arif, agama di tangan orang fasik hanya menjadi alat politik,” ujarnya.

    Diketahui, dugaan penistaan agama Suswono bermula saat menghadiri kegiatan ormas Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu, 26 Oktober 2024.

    Ia awalnya menceritakan program Kartu Anak yatim sebagai kampanyenya di Pilgub Jakarta, menyampaikan program kesejahteraan sosial yang digodok pihaknya akan menyentuh semua kalangan, termasuk para janda yang miskin. Sementara untuk janda kaya, Suswono menyebut agar mereka menikahi pemuda pengangguran.

    Suswono pun mencontohkan kisah Nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Khadijah.

    “Setuju ya? Coba ingat Khadijah. Tahu Khadijah? Dia kan konglomerat. Nikahi siapa? Ya Nabi (Muhammad) waktu itu belum jadi Nabi, masih 25 tahun. Pemuda kan? Nah, itu contoh (janda) kaya begitu,” ujar Suswono.

    Suswono pun dilaporkan ke Bawaslu oleh masyarakat Betawi Bangkit. Ia dianggap menistakan agama.
    (Arya/Fajar)

  • Komitmen keselamatan dan Kenyamanan saat Nataru, KAI Divre II Sumbar gelar rampcheck

    Komitmen keselamatan dan Kenyamanan saat Nataru, KAI Divre II Sumbar gelar rampcheck

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Komitmen keselamatan dan Kenyamanan saat Nataru, KAI Divre II Sumbar gelar rampcheck
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat bersama dengan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang Kemenhub telah melakukan Rampcheck atau inspeksi perkeretaapian di wilayah Divre II Sumbar. Upaya itu dilakukan untuk memastikan layanan kereta api di Divre II Sumbar berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dalam rangka menyambut angkutan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. 

    Kahumas KAI Divre II Sumatera Barat, M. As’ad Habibuddin mengatakan, rampcheck tersebut dilakukan dalam rangka menyambut angkutan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Rampcheck tersebut telah dimulai sejak Senin (18/11/2024) s.d Jumat (22/11/2024).

    Adapun aspek-aspek yang dilakukan pengecekan yaitu standar pelayanan minimum (SPM) di perjalanan KA dan stasiun, serta kelaikan dan kesiapoperasian sarana perkeretaapian.

    ”Rampcheck diselenggarakan untuk memastikan layanan kereta api di Divre II Sumbar berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sehingga pada periode libur Natal dan Tahun Baru yang merupakan salah satu periode dengan intensitas penumpang tinggi, KAI Divre II Sumbar tetap dapat memberikan layanan perkeretaapian yang selamat dan nyaman,” kata As’ad, Senin (25/11). 

    As’ad melanjutkan, sejumlah fasilitas yang dilakukan rampcheck yaitu Stasiun Padang, Stasiun Pariaman, Stasiun Bandara Internasional Minangkabau, Stasiun Air Tawar, Stasiun Naras, Stasiun Lubuk Alung, dan Stasiun Pauh Kambar, serta pemeriksaan pada KA Lembah Anai, 3 lokomotif, 2 rangkaian KRD, dan 14 kereta ditarik lokomotif.

    “Objek pemeriksaan di stasiun meliputi informasi dan fasilitas keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR), petunjuk jalur evakuasi, titik kumpul, dan nomor telepon darurat. Selain itu, informasi dan fasilitas kesehatan seperti pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), kursi roda, tandu, dan lampu penerangan,” imbuh As’ad.

    Pemeriksaan di stasiun juga dilakukan terhadap kamera pengintai (CCTV), petugas keamanan, loket penjualan tiket, ruang tunggu, toilet, musala, serta informasi pelayanan seperti denah stasiun, jadwal KA, dan peta jaringan KA.

    Sementara itu, untuk pemeriksaan di atas kereta api meliputi APAR, rem darurat, petunjuk jalur evakuasi, alat pemecah kaca, kamera pengintai, P3K, lampu penerangan, info stasiun yang akan disinggahi/dilewati, kebersihan toilet, pengatur sirkulasi udara, fasilitas bagi difabel, dan sebagainya.

    “Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Kemenhub secara umum sudah memenuhi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 63 Tahun 2019. Ini menjadi motivasi bagi KAI Divre II Sumbar untuk terus menjaga bahkan meningkatkan kinerja di seluruh aspek pelayanan,” tutup As’ad seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (25/11).

    Sumber : Radio Elshinta