Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Meski Sudah Minta Maaf, Netizen Tetap Kecam Shella Saukia yang Fasilitasi Umrah Transgender Isa Zega

    Meski Sudah Minta Maaf, Netizen Tetap Kecam Shella Saukia yang Fasilitasi Umrah Transgender Isa Zega

    Jakarta, Beritasatu.com – Meski Shella Saukia sudah meminta maaf, netizen tetap mengecam selebgram sekaligus pengusaha itu yang memberangkatkan transgender Isa Zega beribadah umrah dengan menggunakan jasa travel miliknya.

    Netizen membandingkannya dengan kasus selebgram Lina Mukherjee yang harus mendekam di balik jeruji besi akibat kasus penistaan agama. Netizen meminta agar transgender Isa Zega juga merasakan hal yang sama.

    Bahkan netizen menduga Isa Zega menjadi brand ambassador produk kecantikan Shella Saukia. Selain menyerukan agar transgender Isa Zega untuk ditahan, netizen juga menyerukan boikot terhadap produk-produk dari Shella Saukia.

    “Cuma sekedar minta maaf, lalu sih Sahrul Isa (Isa Zega) melenggang bebas begitu saja?” tulis netizen dikutip dari akun Instagram @lambe_danu2 yang menggunggah ulang video permintaan maaf Shella Saukia, Minggu (1/12/2024).

    “Lagian endorse waria, apa mereka enggak paham apa pura-pura saja?” tulis netizen lainnya.

    “Masukin lah Isa Zega ke sel kalau enggak kita boikot produk SS,” tulis netizen.

    “Kalau om Sahrul enggak masuk bui, itu berarti Indonesia enggak adil. Masa Lina Mukherjee masuk penjara, Ahok masuk penjara. Lah ini sudah sampai Tanah Suci dan menyalahkan kodrat enggak masuk penjara kan aneh banget,” tulis netizen lagi.

    “Proses hukum harus tetap berjalan,” tulis netizen.

    Sebelumnya, anggota DPR Mufti Manam mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap selebgram Isa Zega, seorang transgender yang melakukan ibadah umrah. Alasannya pada saat melakukan umrah, Isa Zega menggunakan busana muslim perempuan dan memakai cadar. Hal ini menyalahi kodratnya sebagai laki-laki.

    Menurut Mufti, tindakan yang dilakukan Isa Zega, yang dikenal juga dengan nama Mami Online dinilai sebagai bentuk penistaan agama Islam.

    “Kami meminta kepada penegak hukum, kepolisian, dan pihak terkait untuk segera menangkap Isa Zega, agar tidak ada lagi individu seperti Mami Online yang melecehkan agama Islam,” ujar Mufti Manam melalui unggahan di Instagram miliknya, Selasa (19/11/2024).

  • Profil Heru Budi, Eks Pj Gubernur DKI yang jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Profil Heru Budi, Eks Pj Gubernur DKI yang jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Heru Budi Hartono, mantan Pj. Gubernur DKI Jakarta didapuk sebagai komisaris utama PT MRT Jakarta (Perseroda). 

    Berdasarkan laman resmi MRT Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai komisaris utama MRT Jakarta sejak November 2024. 

    Selain menjabat sebagai komut MRT, Heru Budi saat ini juga mengemban tugas sebagai staf khusus menteri sekretaris negara (mensesneg).

    Pria yang lahir 59 tahun lalu ini memulai karirnya sebagai sebagai komisaris utama PT Delta Jakarta Tbk. (DLTA) pada 2014 hingga 2016. 

    Pada 2015, dia dipercaya menjadi kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, posisi yang diembannya hingga tahun 2017. 

    Pada periode yang sama, ia juga menjabat sebagai komisaris PT Bank DKI dari 2015 hingga 2018. 

    Kariernya semakin meroket ketika ia diangkat menjadi kepala sekretariat presiden (kasetpres) pada Juli 2017, posisi strategis yang dipegangnya hingga November 2024 untuk mendukung tugas Presiden Joko Widodo. 

    Selain itu, Heru juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Tabungan Negara (BTN) dari tahun 2019 hingga 2022. 

    Pada 2022, Heru ditunjuk sebagai penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta, memimpin ibu kota selama masa transisi hingga 2024 dan kini menjabat sebagai komut MRT Jakarta. 

    Berikut susunan terbaru komisaris dan direksi MRT Jakarta:

    Komisaris

    Komisaris Utama    : Heru Budi Hartono

    Komisaris              : Dodik Wijanarko 

    Komisaris              : Deni Surjantoro

    Komisaris              : Jujun Endah Wahjuningrum 

    Komisaris              : Bambang Kristiyono

    Direksi

    Direktur Utama                                            : Tuhiyat

    Direktur Operasi dan Pemeliharaan                : Mega Tarigan

    Direktur Konstruksi                                      : Weni Maulina

    Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi : Roy Rahendra 

    Direktur Pengembangan Bisnis                       : Farchad H. Mahfud

  • Anies Baswedan Ungkap Faktor Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta

    Anies Baswedan Ungkap Faktor Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan tanggapan mengenai kemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilgub DKI Jakarta.

    Ia menilai kemenangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan hasil kerja bersama berbagai elemen masyarakat.

    “Ada banyak faktor, saya rasa, saya hanya sebagian kecil dari kemenangannya Mas Pram (Pramono Anung-Rano Karno),” ujar Anies, Sabtu (30/11/2024).

    Anies menyoroti peran besar dari berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung pasangan tersebut, seperti aktivis demokrasi, ulama, rohaniawan, hingga relawan.

    Menurutnya, sinergi antar elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam memenangkan pasangan ini.

    “Di sana luar biasa banyak, aktivis demokrasi, kyai, ulama, rohaniawan, relawan. Itu semua bekerja bersama-sama,” lanjutnya.

    Meski dukungan dari berbagai pihak sangat penting, Anies menegaskan bahwa pada akhirnya kualitas calon itu sendiri menjadi faktor penentu. Ia mengibaratkan pencalonan kepala daerah dengan proses pemasaran suatu produk.

    “Kita mengiklankan sebuah barang pada akhirnya, sehabat-hebatnya orang mengiklankan kalau produknya tidak baik itu tidak laku. Jadi kualitas dari Mas Pram sendiri itu menentukan,” tegas Anies.

    Kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno dianggap sebagai hasil dari kombinasi kekuatan figur yang kuat dan dukungan masif dari berbagai kalangan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kerja sama dan kualitas calon adalah fondasi penting dalam kompetisi politik.

    Anies sendiri merupakan salah satu tokoh yang berada di barisan pemenangan Pramono-Rano. Selain itu ada juga nama mantan Gubernur DKI Jakarta lainnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Ikbal/Fajar)

  • Bamsoet ingatkan pentingnya resolusi konflik secara damai

    Bamsoet ingatkan pentingnya resolusi konflik secara damai

    “Contoh konkret dari pendekatan ini adalah pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di Papua dan Aceh. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan s

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pendekatan damai dalam resolusi konflik sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi dan kerap menghadapi tantangan kompleks dalam dinamika politiknya.

    Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah potensi konflik antara berbagai kelompok etnis dan agama, radikalisme serta ekstremisme.

    Model resolusi konflik yang damai tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan hubungan sosial yang harmonis antara kelompok-kelompok yang berseteru.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah “Politik Indonesia dan Tantangannya, Dalam Perspektif Damai Resolusi Konflik” di Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (Unhan), secara daring, Jumat.

    “Contoh konkret dari pendekatan ini adalah pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di Papua dan Aceh. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan saling menghormati, sehingga dapat mengurangi ketegangan sosial,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pendekatan damai dalam resolusi konflik memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkena dampak.

    Semisal di Aceh, proses damai yang dimulai dengan MoU Helsinki pada tahun 2005 berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama hampir 30 tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia.

    Pendekatan inklusif ini mengedepankan dialog dan menjalankan pembangunan ekonomi serta pendidikan yang inklusif di daerah tersebut, yang berujung pada stabilitas di Aceh.

    “Contoh lain adalah program yang dilaksanakan oleh Komnas HAM untuk mediasi konflik di Aceh pasca damai. Program ini berhasil mengurangi potensi bentrokan antara mantan kombatan dan masyarakat sipil dengan menciptakan forum komunikasi yang inklusif. Data menunjukkan bahwa sejak dimulainya program ini, tingkat kekerasan di Aceh menurun hingga 80 persen, menjadikan Aceh sebagai contoh sukses dalam penyelesaian konflik dengan metode damai,” kata Bamsoet.

    Dia juga memaparkan, politik identitas juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi politik yang berfokus pada identitas etnis dan agama semakin menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat.

    Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, dengan label Anies dari muslim dan Ahok sebagai non-muslim, menunjukkan bagaimana isu identitas dapat memicu konflik dan memecah belah masyarakat.

    “Ke depan, peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang dialog dan rekonsiliasi harus diperkuat. Edukasi mengenai toleransi dan nilai-nilai perdamaian harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan sejak dini. Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan generasi muda yang mendapatkan pendidikan mengenai toleransi, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang bersifat inklusif dan damai,” pungkasnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengatakan bahwa penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Igor Dirgantara menyampaikan pernyataan tersebut ketika menanggapi adanya perbedaan sikap antara peserta Pilkada Jakarta, yakni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno yang meyakini menang satu putaran, dan pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang mengatakan ada putaran kedua.

    “Klaim seperti itu wajar. Akan tetapi, Pramono-Rano harus realistis menunggu hasil resmi dari hitung nyata KPU Provinsi DKI Jakarta sambil mempersiapkan diri untuk bertarung kembali dengan RK-Suswono di putaran kedua,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengingatkan kepada pemilih di Jakarta untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU Provinsi DKI Jakarta.

    “Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU,” ujarnya.

    Igor menepis pernyataan Pilkada Jakarta dua putaran akan meningkatkan polarisasi.

    Jika Pilkada DKJ terjadi dua putaran, menurut dia, potensi polarisasi tidak akan setinggi saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Akan tetapi, lebih kepada pertarungan elite politik nasional antara Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono melawan Megawati Soekarnoputri, Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Pada saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung adalah rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang.

    Rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) mulai 28 November hingga 3 Desember 2024. Selanjutnya tingkat kabupaten/kota mulai 29 November hingga 6 Desember 2024. Berikutnya tingkat provinsi mulai 30 November hingga 9 Desember 2024.

    Setelah itu, adalah tahapan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara. Untuk pilkada tingkat kabupaten/kota, diumumkan pada tanggal 29 November—12 Desember 2024, sedangkan pilkada tingkat provinsi pada tanggal 30 November—15 Desember 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok… Megapolitan 29 November 2024

    Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok… Megapolitan 29 November 2024

    Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai kekuatan dominan di sejumlah wilayah, menghadapi kenyataan pahit dalam Pilkada 2024.
    Di Depok dan Jakarta, dua kota penting yang menjadi barometer kekuatan politik PKS, partai ini gagal mempertahankan posisi mereka.
    Kekalahan pada hasil sementara berdasarkan hitung cepat atau
    quick count
    menandakan berakhirnya era kejayaan PKS di kedua wilayah tersebut, yang sebelumnya menjadi lumbung suara.
    “Hasil Pilkada kali ini memang menjadi awan kelabu bagi PKS. Kedigdayaan politik PKS tidak terlihat, bahkan sebaliknya, rontok di banyak tempat,” ujar pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (29/11/2024).
    Di Jakarta, PKS mendukung pasangan
    Ridwan Kamil
    dan
    Suswono
    dalam Pilkada 2024, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    Meskipun memiliki sosok Ridwan Kamil yang populer, mereka hanya mampu meraih 40,02 persen suara, jauh tertinggal dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang memperoleh 49,49 persen suara berdasarkan hasil
    quick count
    Litbang Kompas.
    “Di Jakarta juga demikian, kesaktian PKS tidak terlihat. Tampaknya banyak konstituen PKS yang kecewa dengan batalnya PKS mendukung Anies Baswedan. Bagi banyak pemilih Muslim Jakarta, Anies sudah dianggap sebagai maskot,” kata Zaki.
    Hasil ini berbeda dengan Pilkada 2017, ketika PKS bersama Partai Gerindra mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
    Anies-Sandi bersaing melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
    Ahok-Djarot diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Sementara Agus-Sylvi diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan.
    Pasangan Anies-Sandi, yang merupakan calon nomor urut tiga, memenangkan Pilkada dengan perolehan suara 57,96 persen. Sementara itu, pasangan Ahok-Djarot meraih 42,04 persen suara.
    Zaki menilai, ada beberapa faktor yang membuat hasil Pilkada Jakarta 2017 dan 2024 berbeda, salah satunya sosok yang menjadi calon orang nomor satu di Jakarta.
    “Sosok Ridwan Kamil, dengan PKS selama ini, juga tidak cukup dekat. Nama Suswono sendiri juga kurang populer di internal PKS dan sulit menjadi magnet politik yang mampu menggerakkan pemilih Muslim,” kata Zaki.
    Meskipun hasil Pilkada Jakarta 2024 belum final, karena masih menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka ini jelas menunjukkan dukungan PKS di Jakarta tidak sekuat yang diharapkan.
    Sementara itu, di Depok, PKS harus menerima kenyataan pahit lainnya. Calon wali kota dan wakil wali kota Depok yang diusung oleh PKS,
    Imam Budi Hartono
    dan Ririn Farabi A Rafiq, kalah telak dari pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmanysah yang diusung oleh Koalisi Depok Perubahan Maju.
    Berdasarkan hasil
    quick count
    VoxPol Center,
    Imam-Ririn
    hanya memperoleh 46,81 persen suara, sedangkan Supian-Chandra meraih 53,19 persen. Kekalahan ini mengakhiri 18 tahun dominasi PKS di Kota Depok, yang sebelumnya menjadi basis kuat partai tersebut.
    “PKS dikenal sebagai partai petahana yang kuat di Depok, namun ternyata tidak mampu mempertahankan kekuasaannya,” kata Zaki.
    Kekalahan ini, lanjut Zaki, menjadi bukti bahwa dominasi PKS tidak lagi sekuat dulu, bahkan di wilayah yang secara historis dikuasai oleh mereka.
    Zaki Mubarak juga menyebutkan bahwa kekalahan PKS ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi partai tersebut.
    “Kekalahan di banyak tempat dalam pilkada harus menjadi pelajaran penting bagi survival PKS ke depan,” ungkapnya.
    PKS perlu melakukan peremajaan kepemimpinan dan menghadirkan sosok pemimpin muda yang lebih moderat, modern, dan inklusif agar bisa menjangkau pemilih Muslim lintas golongan dan ceruk pemilih yang lebih luas.
    Bagi PKS, kekalahan ini jelas menjadi tantangan besar. Tidak hanya di Depok dan Jakarta, namun juga di beberapa daerah lainnya.
    Kekalahan ini mengisyaratkan bahwa PKS harus merespons perubahan zaman dengan lebih adaptif agar tetap menjadi pemain penting dalam kancah politik nasional.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anies Bicara Soal Mitos Petahana yang Selalu Gagal di Putaran Kedua Pilkada Jakarta Megapolitan 29 November 2024

    Anies Bicara Soal Mitos Petahana yang Selalu Gagal di Putaran Kedua Pilkada Jakarta Megapolitan 29 November 2024

    Anies Bicara Soal Mitos Petahana yang Selalu Gagal di Putaran Kedua Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan gubernur Jakarta
    Anies Baswedan
    berbicara mengenai mitos kekalahan seorang petahan ketika bertarung dalam dua putaran pada
    Pilkada Jakarta
    2024.
    “Mungkin lebih tepat mitos ya, kalau disebut kutukan itu seperti agak berat,” ujar Anies dalam program Rosi di Kompas TV, dikutip Jumat (29/11/2024).
    Mitos kekalahan petahan ketika Pilkada Jakarta berlanjut dua putaran seperti yang dialami Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
    Pada Pilkada 2017 Jakarta, Ahok yang menyandang status
    incumbent
    kalah telak dengan Anies pada putaran kedua. Kekalahan ini membuat Ahok gagal memimpin Jakarta dua periode.
    Kegagalan Ahok pun dialami Anies. Bedanya, Anies gagal sebelum bertarung lantaran PKB, PKS, dan Partai Nasdem yang sebelumnya telah mendeklarasikan dirinya tiba-tiba menarik dukungan.
    Anies menilai kegagalannya maju pada Pilkada sebagai fakta politik karena terdapat pihak yang tak ingin dirinya memimpin Jakarta untuk kedua kalinya.
    Oleh sebab itu, Anies menilai peristiwa itu sebagai upaya “penghentian” dirinya untuk kembali maju di Pilkada Jakarta.
    “Tentang satu periode, atau dua periode bagi seorang
    incumbent
    , saya melihat peristiwa penghentian kemarin mungkin justru karena ada ruang untuk dua periode, kalau tidak ada ruang untuk dua periode,
    let it be
    , dibiarkan saja Anies maju,” tegas Anies.
    Peristiwa politik yang dialaminya karena ada pihak yang tidak yakin bisa menang di Pilkada Jakarta.
    Asumsi ini diperkuat dengan bubar jalannya tiga partai politik yang sebelumnya mengusung Anies, tetapi kemudian meninggalkannya.
    “Jadi sebenarnya, bubar jalannya partai-partai seperti menjawab mitos itu,” ungkap Anies.
    Sebaliknya, Anies berkeyakinan bahwa seandainya dirinya dibiarkan kembali maju, mitos kekalahan seorang
    incumbent
    bisa terpatahkan.
    “Bila saja itu dibiarkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ada potensi, kita kan enggak bisa memprediksi
    counter
    -faktual, tapi itu ada potensi (mematahkan mitos),” kata Anies.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bersatunya "Anak Abah" dan "Ahokers" Nyata atau Isu Semata? Megapolitan 29 November 2024

    Bersatunya "Anak Abah" dan "Ahokers" Nyata atau Isu Semata? Megapolitan 29 November 2024

    Bersatunya “Anak Abah” dan “Ahokers” Nyata atau Isu Semata?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan gubernur Jakarta
    Anies Baswedan
    tak menampik pendukungnya, Anak Abah, bersatu dengan Ahokers, kelompok pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Anak Abah dan Ahokers dalam barisan yang sama untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
    “Banyak teman-teman seperjuangan kemarin, apakah itu relawan, apakah itu simpatisan yang kemudian juga di sebut dengan nama Anak Abah yang kemudian ikut bersama-sama dalam rombongan ini,” ujar Anies dalam program Rosi di Kompas TV, dikutip Jumat (29/11/2024).
    Namun demikian, keputusannya mendukung Pramono-Rano bukan semata-mata untuk mempersatukan Anak Abah dan Ahokers.
    Keputusannya mendukung Pramono-Rano murni karena berangkat dari keresahannya terhadap masa depan Jakarta.
    “Keterpanggilan saya untuk terlibat itu bukan semata-mata soal, ‘oh ini persatukan kelompok-kelompok A, kelompok B, kelompok C’, bukan. Tapi ini soal bagaimana masa depan rakyat Jakarta, khususnya yang hari ini masih lemah,” tegas Anies.
    Menurut Anies, Anak Abah dan Ahokers bersatu karena mereka menyadari permasalahan yang dihadapi masyarakat Jakarta, seperti persoalan kemanusiaan, keadilan, hingga kesetaraan.
    Berangkat dari hal itu, Anak Abah dan Ahokers bersatu dengan meninggalkan latar belakang mereka.
    “Saya rasa latar belakang apapun akan ketemu bersamaan, agama apapun, pilihan politik apapun ketika sampai pada persoalan-persoalan seperti itu,” kata Anies.
    Menurutnya, negara selama ini sengaja menelantarkan rakyat Jakarta agar tidak bisa mendapatkan hak-haknya.
    Karena hal inilah, Anies tak tinggal diam dan memilih mendukung Pramono-Rano dengan bekal membawa aspirasi masyarakat Jakarta.
    Terlebih, Anies berkeyakinan bahwa Pramono mempunyai komitmen serius untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta.
    “Saya melihat Mas Pram memiliki komitmen yang serius soal ini, bukan cuma disampaikan di dalam rapat-rapat akbar, tetapi di dalam pembicaraan timnya kami, ada orang-orang di dalam sana yang menceritakan itu, ‘ah ini sih benar, ini serius’” pungkas Anies.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Suap DJKA, KPK Tahan 3 Ketua Pokja Proyek

    Kasus Suap DJKA, KPK Tahan 3 Ketua Pokja Proyek

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tiga ketua kelompok kerja (pokja) proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kamis (28/11/2024). Mereka, yaitu Hardho (H), Edi Purnomo (EP), dan Budi Prasetiyo (BP). 

    Ketiganya ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam proyek di lingkungan DJKA Kemenhub. 

    Para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan negara (rutan) KPK hingga 17 Desember 2024. Penahanan mereka dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

    “Tersangka H, tersangka EP, Tersangka BP akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 28 November 2024 sampai 17 Desember 2024 di rumah tahanan negara cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Proses hukum terhadap ketiga tersangka dimaksud adalah pengembangan dari penyidikan kasus suap Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto (DRS) kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Semarang, Bernard Hasibuan (BH) serta Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya (PS).

    Diungkapkan Asep, Hardho selaku ketua pokja proyek paket peningkatan jalur kereta api Lampegan-Cianjur pada 2022-2023 diduga mendapatkan kertas catatan pengaturan pemenang proyek tersebut dari PPK atas nama Syntho Pirjani Hutabarat yang sudah divonis dalam kasus itu. 

    Disebutkan pada catatan itu sejumlah pihak yang diduga diatur memenangkan proyek tersebut, yaitu paket I oleh Dion berbendera PT Rinenggo Ria Raya, paket 2 Muchammad Hikmat berbendera PT Tirtamas Mandiri, paket 3 seorang anggota Komisi V DPR dari Dapil Jabar dengan perusahaan PT Nazma Tata Laksana, paket 4 Fahmi atau Wahyu Purwanto dengan perusahaan PT Putra Kharisma. 

    Atas pengaturan dimaksud, Hardho mendapatkan fee senilai Rp 321 juta dari Dion Renato. Tak hanya itu, Hardho turut diduga menerima fee Rp 670 juta terkait sejumlah proyek pada DJKA Kemenhub. 

    Sedangkan Edi Purnomo diduga menerima suap senilai Rp 140 juta demi memenangkan PT KA Properti Manajemen selaku anak usaha PT KAI untuk mengerjakan proyek perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2022. Edi turut diduga menerima fee sekitar Rp 285 juta terkait sejumlah proyek lainnya pada DJKA Kemenhub. 

    Hardho serta Edi bersama-sama dengan Budi Prasetyo dan sejumlah anggota pokja lainnya diduga mendapatkan total Rp 800 juta dari Dion. Suap dimaksud terkait proyek jalur ganda KA elevated Solo Balapan-Kadipiro. 

    Para tersangka disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Pramono sebut anak Abah dan Ahokers berperan dulang suara Pilkada DKI

    Pramono sebut anak Abah dan Ahokers berperan dulang suara Pilkada DKI

    Sehingga kalau kemudian pada hari ini kami memperoleh 50,07 persen, saya meyakini ini kerja keras semuanya

    Jakarta (ANTARA) – Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung sebut pendukung Anies Baswedan (Anak Abah) dan pendukung Ahok (Ahokers) berperan dalam mendulang suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

    Dia mengatakan tidak mungkin jika dirinya dan Bang Doel bisa unggul meraih 50,07 persen tanpa adanya kontribusi banyak pihak.

    Terlebih pada survei awal yang dilakukan oleh Charta Politika, pihaknya hanya mendapatkan angka 0,1 persen.

    Kendati demikian, dia menegaskan tidak ada dominasi dari apapun untuk memenangkan pertarungan pilkada, kecuali yang mendominasi adalah warga Jakarta sendiri.

    Berdasarkan hasil perhitungan suara (real count) KPU DKI Jakarta dan perhitungan formulir model C – KWK di seluruh daerah pemilihan Jakarta menunjukkan pasangan Pramono-Rano meraih 2.183.577 suara atau 50,07 persen.

    Menurut dia, dari jumlah sampel tersebut pasangan Pram-Doel mendapatkan suara sekitar 51,03 persen disusul oleh Ridwan Kamil-Suswono 38,80 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto 10,17 persen.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Sebanyak 8,2 juta pemilih yang telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 akan menggunakan hak pilihnya di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

    Adapun rangkaian kampanye Pilkada Jakarta telah dilaksanakan sejak 25 September hingga 23 November 2024.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024