Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Membantah Argumen Anies soal Transparansi Anggaran dari Ahok-Djarot

    Membantah Argumen Anies soal Transparansi Anggaran dari Ahok-Djarot

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting (lelang digital) APBD Jakarta karena bikin bocornya draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) ke publik. 

    Kamis 31 Oktober, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, sistem e-budgeting punya tujuan baik. Sebab dibuat untuk transparansi dan ditujukan biar publik tahu sehingga meminimalisir terjadinya korupsi.

    “Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu hal, yaitu transparansi sistem yang ada,”

    Dia menambahkan, berkat sistem e-budgeting, semua orang bisa mendapatkan data satuan anggaran pada setiap pengadaan dan besaran bujet yang dibutuhkan. Jika masyarakat bisa mengetahui itu, maka semakin kecil kemungkinan anggaran tersebut bisa dipermainkan. 

    Sistem e-budgeting direncanakan sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta lewat Peraturan Gubernur (Pergub) No 145 tahun 2013. Kemudian, sistem mulai beroperasi dalam situs web apbd.jakarta.go.id ketika Ahok memimpin Jakarta pada 2015.

    Lewat e-budgeting ini, terungkap ada anggaran ganjil untuk KUA-PPAS 2020, yakni pengadaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta berupa lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dan bolpoin sebesar Rp124 miliar. Anies bilang ada kesalahan ketik dari anak buahnya soal besaran anggaran tersebut. 

    Mantan wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menerangkan, soal input data dalam sistem e-budgeting memang bergantung pada manusia sebagai user-nya. Oleh karenanya, Pemprov Jakarta mesti bisa meningkatkan pengawasan kepada setiap orang yang punya akses untuk menginput dan otak-atik anggaran dalam e-budgeting. 

    “Kan enggak bisa semua orang bisa masuk untuk input. karena ada pasword-nya, jadi ketahuan siapa yang menginput. Kalau misalnya sistemnya bocor, katakanlah, berarti perlu ditingkatkan keamanan sistemnya.”

    “Kalau sistemnya dianggap kurang canggih, ya tugasnya (Anies) dong, sempurnakan. Tapi, esensi e-Budgeting itu sebenarnya kita ingin bikin transparan biar bisa langsung diakses teman-teman dewan dan publik.”

    Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai ada kesalahan sistem dalam e-budgeting dalam situs web apbd.jakarta.go.id. Hal tersebut karena Pemprov Jakarta sampai saat ini belum pernah mengunggah rancangan anggaran di situs APBD, walaupun sudah dilakukan input data. 

    “Enggak mungkin beli lem aibon Rp82 miliar. Itu akan kita koreksi. Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia (dalam proses verifikasi). Apakah sistem ini baru berjalan tahun ini? Tidak. Selama bertahun-tahun, sistem. Ini mengandalkan manusia,” ujar Anies. 

    Alih-alih mengakui kelalaian anak buahnya dalam mencermati input data tiap satuan anggaran yang diajukan, Anies justru menyalahkan pembentukan sistem peninggalan e-budgeting gubernur DKI sebelumnya. 

    “Hari ini sistemnya digital, tapi its not a smart sistem. Mengandalkan orang untuk mengkoreksi. Koreksi manual itu dengan jumlah sebesar ini, di mana pun juga, potensi ada (anggaran ganjil) yang lolos tinggi,” tutur dia.

  • Pengamat Sebut Aturan Batas Usia Kendaraan Sulit Diterapkan di Jakarta

    Pengamat Sebut Aturan Batas Usia Kendaraan Sulit Diterapkan di Jakarta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Regulasi batas usia kendaraan di Jakarta dinilai sulit diterapkan di Jakarta menurut pengamat transportasi Darmaningtyas. Salah satu alasannya dikatakan karena terkait aspek sosial yakni merugikan kalangan menengah ke bawah.

    “Karena pembatasan kendaraan, bagi golongan menengah ke bawah, itu dianggap tidak adil,” ujar dia, diberitakan Antara, Rabu (11/12).

    Kalangan menengah ke bawah dia sebut lebih mampu membeli kendaraan seken atau bekas. Andai batas usia maksimal kendaraan jadi diterapkan maka kalangan ini menjadi tak punya kesempatan memiliki kendaraan.

    Darmaningtyas juga menilai regulasi batas usia kendaraan sejauh ini masih belum jelas. Dia menyoroti apa yang akan terjadi pada kendaraan yang usianya sudah melebihi ketentuan.

    “Misalnya, kendaraan yang sudah dibatasi usianya, sudah tidak boleh dioperasikan, mau diapain? Mau di-scrap? Kalau di-scrap, siapa yang memiliki hak untuk di-scrap?,” ucap dia.

    “Apakah pemerintah membeli kendaraan itu terus di-scrap? Kalau warga yang suruh di-scrap, suruh nyerahin, pasti warga juga tidak mau,” katanya lagi.

    Alternatif

    Darmaningtyas mengatakan bila tujuannya mengurangi jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta caranya bisa dengan menaikkan tarif parkir. Cara lainnya disebut meninggikan harga pakai kendaraan jadi masyarakat berpikir dua kali membeli kendaraan.

    “Dan pendapatan pemerintah jelas. Pemerintah bisa memperoleh pendapatan dengan menaikkan pajak, menaikkan biaya parkir dan menaikkan BBM,” tutur dia.

    Dia juga mengingatkan andai tujuannya menekan emisi, batas usia kendaraan tidak berpengaruh. Emisi buruk kendaraan dinilai bukan karena faktor usia melainkan cara pemeliharaan kendaraan.

    “Emisi itu tergantung pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya kurang bagus, kendaraan baru ya emisinya tetap tinggi. Tapi kalau kendaraan lama, kalau dipelihara dengan baik, bagus,” kata Tyas.

    Upaya pembatasan kendaraan di Jakarta sempat naik pamor di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2015. Kemudian saat masa jabatan Gubernur Anies Baswedan hal itu juga sempat ingin diterapkan menggunakan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

    Di instruksi tersebut melarang kendaraan berusia lebih dari 10 tahun beredar di Jakarta mulai 2025. Namun sejauh ini aturan tersebut mendapat protes dan belum direalisasikan.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Membedah Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024 vs 2017, Kini Cetak Sejarah?

    Membedah Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024 vs 2017, Kini Cetak Sejarah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pesta demokrasi Pilkada Jakarta 2024 sudah selesai digelar. Komisi Pemilihan umum (KPU) Jakarta mengumumkan pasangan calon nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno sebagai juara dengan perolehan suara 2.183.239 atau setara dengan 50,07%. Namun, ternyata angka golongan putih (golput) meroket pada Pilkada kali ini. 

    Masyarakat memilih untuk menjadi golongan putih (golput) atau tidak memilih sudah menjadi hal yang seringkali terjadi di kontestasi politik Tanah Air. Hal yang mengangetkan, angka Golput di Jakarta mencapai 3,4 juta orang atau lebih tinggi dari perolehan suara Pramono Anung-Rano Karno sebesar 2,1 juta suara.

    Kendati demikian, terdapat perbedaan mencolok antara angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan 2017. 

    Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago melihat bahwa kejenuhan masyarakat mendasari tumpangnya partisipasi pemilih dari Pilkada Jakarta pada 2017 dibandingkan dengan Pilkada Jakarta 2024. 

    “Tentu terkait kejenuhan publik dengan waktu tahun yang sama diselenggarakan pilpres dan pilkada dilakukan sehingga kejenuhan tidak menguntungkan bagi paslon,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).

    Apabila ada kondisi pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil—Suswono (RIDO) berhasil meraih kesempatan untuk melakukan putaran kedua, Chaniago mengatakan suara yang dihasilkan kedua paslon juga tak akan jauh berbeda dari putaran pertama. 

    “Dengan kondisi ini [kejenuhan masyarakat], RIDO pun juga kesulitan untuk masuk ke putaran kedua. Selain mereka harus mempertimbangkan peluang bisa lolos ke putaran kedua, tetapi yang jelas masyarakat sudah jenuh dengan pesta politik yang berhimpitan,” tandasnya.

    Petugas KPPS melakukan penghitungan perolehan suara di TPS 16 Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

    Senada, Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio melihat bahwa kejenuhan menjadi momok utama yang tak menguntungkan berbagai paslon. 

    Apalagi, dia melanjutkan bahwa pada Pilkada Jakarta 2017, masyarakat disuguhkan dengan calon-calon yang dinilai lebih menarik seperti Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

    “Ada dua penyebab perbedaan partisipasi pemilih waktu 2017 warga tak capek untuk memilih karena itu hanya Pilkada dan pilpres jauh. Kemudian calonnya waktu 2017 lebih memberi antusias masyarakat dengan calonnya,” katanya kepada Bisnis. 

    Alhasil, dia mengaku tak kaget apabila angka golput cukup tinggi. Misalnya, dalam Pilkada Jakarta 2017, jumlah pemilih yang tak menggunakan hak suaranya berada di angka 1.654.854 orang atau 22,9 persen dari total pemilih sebanyak 7.218.272.

    Terbukti, dia mengatakan bahwa ketika kedua poin yang dimaksud terjadi, maka angka golput di Pilkada Jakarta 2024 justru makin naik hingga mencapai persentase tertinggi, yakni 3.489.614 orang atau 42,48 persen dari DPT.

    Perkembangan Pemilih Golongan Putih (Golput) di Pilkada Jakarta

    Tahun

    Total DPT

    Perolehan Suara

    Golput

    2007

    5.725.767

    3.759.038

    1.966.729

    2012

    6.996.951

    4.667.991

    2.328.960

    2017

    7.218.272

    5.563.418

    1.654.854

    2024

    8.214.007

    4.724.393

    3.489.614

    Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diolah

    Angka golput yang mencapai 3,4 juta orang itu bahkan melebihi perolehan suara yang diraih paslon dengan suara tertinggi, Pramono Anung-Rano Karno. Menurut data resmi KPU, Pramono-Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen suara sah. 

    Pram-Doel tercatat unggul di semua wilayah Jakarta, namun angka golput yang begitu tinggi masih melebihi seluruh perolehan suara tiap pasangan calon.

    Kemudian, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40 persen suara sah. Sementara pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, meraup 459.230 suara atau 10,53 persen suara sah.

    Data Pemilih di Pilkada Jakarta 2024

    Wilayah Jakarta

    Total DPT

    Perolehan Suara

    Golput

    Jakarta Timur

    2.374.828

    1.425.834

    948.994

    Jakarta Barat

    1.909.774

    1.069.002

    840.772

    Jakarta Selatan

    1.748.961

    1.046.480

    702.481

    Jakarta Utara

    1.345.815

    712.367

    633.448

    Jakarta Pusat

    813.721

    455.549

    358.172

    Kepulauan Seribu

    20.908

    15.161

    5.747

    Total

    8.214.007

    4.724.393

    3.489.614

    Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diolah

     

    Selain itu, keterlibatan pemilih muda yang lebih terhubung dengan teknologi dan isu-isu seperti perubahan iklim, kemacetan, dan kesenjangan sosial bisa menjadi faktor penting dalam Pilkada 2024 kurang tersentuh. padahal meningkatnya keterlibatan pemilih muda dapat menurunkan angka golput. 

    Berdasarkan data KPU terdapat 203 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih di Pilkada serentak 2024. Dari 203 juta pemilih itu, 25,69% di antaranya masuk kategori umur generasi Z atau Gen Z dan 33% merupakan generasi milenial.

    Adapun, komposisi daftar pemilih tetap nasional sebanyak 203.657.354 pemilih yang akan menggunakan hak suaranya, terdapat 52.318.841 atau 25,69 gen Z atau dan juga 67.731.281 atau 33% pemilih milenial.

    Kemudian ada 55.069.832 atau sebanyak 27,04% generasi X dan juga 25.799.756 atau 12,67 persen baby boomer dan juga 2.737.644 atau sebanyak 1,34 persen pre-boomer.

    Kemudian, terdapat juga 61 juta pemilih pemula yang berusia di bawah 30 tahun, yakni untuk pemilih pemula yang usia di bawah 30 tahun sebanyak 61.108.169 atau 30,01 persen, sedangkan untuk pemilih disabilitas, totalnya 951.812 atau 0,47%. 

  • Zhongtong, Bus TransJakarta yang Tak Belajar dari Kesalahan Masa Lalu

    Zhongtong, Bus TransJakarta yang Tak Belajar dari Kesalahan Masa Lalu

    JAKARTA – Kasus penayangan video vulgar pada papan iklan elektronik bus TransJakarta merek Zhongtong beberapa hari lalu membuktikan bus asal Cina ini masih bermasalah.

    Bus Zhongtong kembali dioperasikan untuk ke sekian kalinya oleh TransJakarta pada Oktober lalu. Saat itu, sempat timbul kekhawatiran atas kualitas Zhongtong yang melaju di Jakarta karena banyak masalah yang terjadi. 

    Awalnya, salah satu penyedia bus TransJakarta, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) melakukan pengadaan 66 bus yang dibeli dari perusahaan Zhong Tong Bus Holding pada 2012.

    Tahun 2015, rekam jejak Zhongtong mulai tercatat sebagai merek bus yang buruk. Zhongtong pernah terbakar saat sedang beroperasi di Jalan Gatot Subroto pada Maret 2015.

    Sebelumnya, bus ini pernah terendam banjir selama lebih dari 30 jam di Sunter, Jakarta Utara sehingga harus dibongkar dan diperbaiki kembali oleh APM Zhong Tong.

    Selama pengoperasian, Zhongtong dikabarkan sering mengalami mogok. Sampai akhirnya, Transjakarta menarik 30 unit Zhongtong untuk dikandangkan. 

    Bus ini juga menuai kontroversi karena sempat menjadi objek korupsi. Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono saat itu dihukum 13 tahun penjara dalam kasus pengadaan bus TransJakarta pada 2012 dan 2013.

    Banyaknya masalah pada bus asal Cina ini membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibuat naik pitam. Sebanyak 30 bus Zhongtong dihentikan pengoperasionalnya. Ia kapok membeli bus Zhongtong untuk pengadaan di masa mendatang. 

    Tak disangka, bus Zhongtong kembali mengaspal pada Oktober lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bilang pengguna transportasi umum di Jakarta terus melonjak tiap tahunnya. Dengan munculnya TransJakarta Zhongtong membantu mengangkut warga DKI dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

    “Tahun 2017 jumlah penumpang sistem transportasi darat kita itu 300 ribu penumpang per hari, didapat setelah berjalan 13 tahun,” kata Anies, Rabu, 16 Oktober. 

    Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Nadia Diposanjoyo menjelaskan, alasan dioperasikannya kembali bus ini karena merupakan bentuk pelaksanaan dari perjanjian kontrak tahun 2013 yang kemudian tiba di Jakarta pada 2016.

    Operator dari Bus Zhongtong yakni Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) belum menyelesaikan kontraknya. 

    Terlebih, pada Juli 2018, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengeluarkan keputusan agar pihak Transjakarta dapat mengoperasikan bus Zhong Thong berdasarkan kontrak yang belum selesai tersebut. Berdasarkan kontrak yang ada seharusnya bus Zhong Thong yang dioperasikan sebanyak 59 buah.

    “Ini ceritanya adalah pelaksanaan kontrak yang tidak dapat dipenuhi PPD pada waktu itu. Sehingga terbit penalti dan baru bisa dipenuhi sesuai kontraknya pun ini baru sebagian,” kata Nadia. 

    Baru mengaspal kembali selama satu bulan di tahun ini, Zhongtong kembali menoreh rekam jejak buruknya karena menayangkan video tak senonoh dan akhirnya dikandangkan. 

    “Bus ini sedang kami stop operasinya untuk kita lakukan pengecekan semuanya, kami investigasi kenapa itu bisa terjadi,” kata Dirut PT TransJakarta Agung Wicaksono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November. 

    Menurut penjelasan Agung, penayangan video vulgar pada bus Zhongtong dikelola oleh PPD sebagai salah satu operator TransJakarta. 

    Agung bilang, TransJakarta tidak hanya mengoperasikan bus sendiri. Ada bus yang dijalankan operator-operator yang dibayar dan harus memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar, tentu ada sanksi. 

    “Satu, kalau memang katanya (video itu) iklan, enggak boleh iklan. Iklan harus satu pintu lewat TJ, di kontrak sudah jelas, tidak ada operator (menayangkan) iklan sendiri. Yang kedua, konten harus diperiksa. Harus disetujui,” jelas Agung. 

    “Yang ketiga, katanya bukan iklan. Ini video klip yang dipakai untuk mengecek layar monitor itu. Nah, ini juga jelas salah karena prosedurnya enggak boleh (layar monitor) itu dibiarkan dan diputar pengemudi,” tambah dia. 

  • Perencanaan Jalan Berbayar di Perbatasan Jakarta

    Perencanaan Jalan Berbayar di Perbatasan Jakarta

    JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di daerah perbatasan Jakarta. Di antaranya, jalan Daan Mogot yang menghubungkan Jakarta-Tangerang, jalan Kalimalang yang menghubungkan Jakarta-Bekasi, dan jalan Margonda yang menghubungkan Jakarta-Depok.

    Kepala Bagian Humas BPTJ Budi Rahardjo menjelaskan, lebih dari separuh kendaraan pribadi yang berlalu-lalang di Jakarta, milik warga yang berdomisili di daerah penyangga. Hal itu diketahui dari tingkat pergerakan lalu lintas di Jabodetabek. Pada 2015, tingkat pergerakan masih 48 juta pergerakan kendaraan per hari. Tetapi, di tahun 2018 meningkat dua kali lipat menjadi 88 juta per hari. 

    “Indikasinya macet di mana-mana, sehingga perlu adanya pengendalian di wilayah perbatasan. Kalau kondisi (kemacetan) ini tidak dilakukan pengendalian, maka akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia di Jabodetabek,” kata Budi saat dihubungi, Senin, 18 November. 

    Dengan skema jalan berbayar seperti ini, Budi berharap para pengguna jalan dari daerah penyangga Jakarta akan berpikir dua kali untuk membawa kendaraan pribadi masuk ke Ibu Kota dan memilih kendaraan umum massal. 

    Sejauh ini, realisasi perencanaan sistem ERP dan baru akan dimulai tahun 2020. Meski demikian, Budi bilang perencanaan ERP tak bisa dilakukan secara terburu-buru. Karena, perlu ada pembahasan secara komprehensif mengenai teknis dan dampak penerapan ERP bagi Jakarta dan daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

    “Masih ada pembahasan yang harus dituntaskan. Ada yang menyangkut skema hukum, skema teknis, skema kelembagaan, dan skema pembiayaannya. Nanti, kalau skema-skema yang dibahas sudah kongkrit, baru bisa diimplementasikan,” jelas Budi. 

    ERP bukanlah ide baru. Rencana mulai muncul pada 2006, saat Jakarta dipimpin Sutiyoso. Lalu, Rencana ERP dimatangkan saat masa kepemimpinan Joko Widodo dan diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di masa itu, penyiapan regulasi hingga proses tender.

    Uji coba sistem ERP dilaksanakan oleh dua vendor dan telah dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Sudirman. Namun, rencana penyempurnaan ERP kembali mangkrak karena vendor peserta lelang mengundurkan diri pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan. 

    Saat ini, Anies akan kembali menerapkan sistem jalan berbayar, seperti yang tercantum dalam salah satu poin Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara di Jakarta.

    Anies menambahkan fitur ERP dengan konsep congestion pricing yang disebutnya lebih mutakhir, karena menurutnya ERP adalah teknologi yang sudah lewat masanya alias teknologi lama. 

    Pengaturan biaya congestion pricing rencananya akan berbeda-beda pada tiap rute jalan dan waktu kepadatan. Kebijakan ini akan diterapkan pada tahun 2021. Sementara, Anies menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah mulai tahun depan. 

  • Roy Marten Sebut Anies dan Ahok Faktor Kemenangan Pramono-Rano pada Pilkada Jakarta 2024

    Roy Marten Sebut Anies dan Ahok Faktor Kemenangan Pramono-Rano pada Pilkada Jakarta 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Aktor senior Roy Marten mengatakan dukungan dari Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi faktor penyebab pasangan Pramono Anung-Rano Karno menang di Pilkada Jakarta 2024.

    Roy Marten mengatakan dukungan dari mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Ahok sangat memengaruhi masyarakat memilih Pramono-Rano Karno sehingga menang di Pilkada 2024.

    “Saya melihat ada faktor Pak Ahok dan Pak Anies juga Mas Pram dan Rano bisa menang di Pilgub Jakarta. Itu sangat berpengaruh karena mereka sama-sama punya basis pendukung yang kuat di Jakarta dan itu yang membuat kami yakin mereka akan menang satu putaran,” kata ayah kandung Gading Marten itu di Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (8/12/2024).

    Roy Marten mengaku sejak awal sudah yakin kalau Pramono-Rano akan meraih banyak simpati dari masyarakat, setelah dideklarasikan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta oleh PDI Perjuangan.

    “Dari awal kami memang sudah yakin. Indikasinya gini, mereka ini kan dari nol persen, tiba-tiba terus menanjak. Trennya memang naik, dan ini terbukti saat pemilihan dia bisa mengalahkan pasangan lain. Apalagi saya menilai mereka pasangan yang saling melengkapi. Mas Pram birokrat yang andal, punya pengalaman luar biasa. Sedangkan Rano dalam kesenian saya kira mumpuni,” ujar Roy Marten.

    “Birokrat dan seniman adalah pasangan yang sangat menarik. Jakarta akan dipimpin oleh pasangan yang idealis ini,” sambung aktor termahal Indonesia pada era jayanya ini.

  • Mengevaluasi TGUPP Lewat DPRD Jakarta

    Mengevaluasi TGUPP Lewat DPRD Jakarta

    JAKARTA – DPRD Jakarta akan mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sebab, ada anggaran untuk TGUPP yang diajukan dalam draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

    Anggaran TGUPP yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu mencapai Rp19,8 miliar. Angka ini merupakan hasil revisi dari pengajuan awal sebesar Rp26 miliar.  

    “Rekomendasi Komisi A adalah evaluasi menyeluruh terkait kewenangan dan tupoksi TGUPP. Karena di Komisi A enggak bisa me-nol-kan segala macam, dibawa ke Banggar (Badan Anggaran) besar,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Senin, 11 November. 

    Di Banggar nanti, kata Mujiyono, Komisi A akan mengevaluasi TGUPP secara menyeluruh, mulai dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi), kewenangan, dan anggarannya. 

    Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono menambahkan, pengelolaan anggaran di era Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak lebih baik dari Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

    Pada masa Jokowi, anggota TGUPP berasal dari ASN yang non-job, sehingga gaji mereka tidak dikucurkan dari APBD Jakarta. Sementara, zaman Ahok, terdapat penambahan anggota TGUPP yang bukan dari kalangan ASN. Meski begitu, Ahok menggunakan dana operasional gubernur untuk menggaji TGUPP. 

    Gembong menyarankan, anggaran TGUPP saat ini dialokasikan dari dana operasional Anies jika kinerja TGUPP tetap tak bisa dibongkar untuk evaluasi. Apalagi, DPRD Jakarta tak bisa mengawasi kerja TGUPP. 

    “Kalau dana operasional kan seratus persen jadi kewenangan gubernur, dan itu tidak membebani APBD. Dana operasional kan bukan urusan APBD, DPRD enggak ada urusan,” ungkap Gembong. 

  • Pramono Anung-Rano Karno Menang di Pilgub DKI Jakarta, Singgung Dukungan Mantan Gubernur Anies, Ahok, hingga Fauzi Bowo

    Pramono Anung-Rano Karno Menang di Pilgub DKI Jakarta, Singgung Dukungan Mantan Gubernur Anies, Ahok, hingga Fauzi Bowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim megucap syukur atas kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024. Ia menyebut, penetapan hasil KPU Jakarta sudah sesuau dengan data yang diperoleh dari C hasil yang diunggah pada Sirekap.

    “Kami mengucap syukur Alhamdulillah, puji syukur untuk Tuhan yang maha esa untuk hasil yang telah ditetapkan oleh KPU tersebut, dan angka 50,7 persen memang sejak awal kita ingat adalah hitungan yang tidak bergeser dari upload C hasil di Sirekap, perhitungan di kecamatan, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi,” kata Chico dilansir dari JawaPos.com.

    Diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono-Rano diputuskan memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Hal itu sebagaimana rapat pleno penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Hotel Sari Pacific Jakarta, Minggu (8/12).

    Pramono-Rano mengalahkan dua paslon lainnya yakni, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Menurutnya, kemenangan ini merupakan buah kerja keras dari tim pemenangan paslon Pramono-Rano. Terlebih, Pramono-Rano mendapat dukungan dari mantan gubernur Jakarta, di antaranya Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Fauzi Bowo.

    “Kami juga mengucap utamanya banyak terima kasih untuk warga Jakarta, khusus bagi yang memilih kami atau mas Pram dan Bang Doel. Namun kami juga berterima kasih kepada warga Jakarta yang telah berpartisipasi secara umum dalam kontestasi Pilkada Jakarta ini,” ujar Chico.

  • KPK Dalami Keuntungan Perusahaan terkait Dugaan Korupsi Proyek DJKA

    KPK Dalami Keuntungan Perusahaan terkait Dugaan Korupsi Proyek DJKA

    KPK Dalami Keuntungan Perusahaan terkait Dugaan Korupsi Proyek DJKA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menggali adanya keuntungan perusahaan dari Proyek Direktorat Jenderal Kereta Api (
    DJKA
    ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi pada Jumat (6/12/2024).
    Kedua saksi diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket pekerjaan 6 Perbaikan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2022.
    “Saksi hadir semua didalami terkait keuntungan yang dinikmati perusahaan dari Proyek di DJKA yang telah diatur proses lelangnya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Sabtu (7/12/2024).
    Adapun kedua saksi yang diperiksa penyidik adalah Manager Perencanaan dan Evaluasi pada Bagian Konstruksi Jalan Rel, dan Jembatan PT. Kereta Api Properti Manajemen, Suharjo dan Vice Presiden (VP) Keuangan PT KA Properti Manajemen, Lia Indrianti.
    Tessa bilang, kedua saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta itu juga didalami terkait adanya pemberian uang ke beberapa pihak dari proyek DJKA tersebut.
    “Didalami pemberian fee ke beberapa pihak,” ucapnya.
    Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.
    Kasus itu terus berkembang lantaran korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.
    Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.
    Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.
    Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bersatunya Ahokers dan Anak Abah Dinilai Dongkrak Daya Tarik Pilkada Jakarta Megapolitan 7 Desember 2024

    Bersatunya Ahokers dan Anak Abah Dinilai Dongkrak Daya Tarik Pilkada Jakarta Megapolitan 7 Desember 2024

    Bersatunya Ahokers dan Anak Abah Dinilai Dongkrak Daya Tarik Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bersatunya kelompok pendukung mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ) dan
    Anies Baswedan
    , yang dikenal dengan istilah ”
    Ahokers
    ” dan ”
    Anak Abah
    “, dinilai telah mendongkrak daya tarik
    Pilkada Jakarta
    .
    Dua kelompok yang pernah berseteru panas saat Pilkada Jakarta 2017 lalu itu, kini justru satu kubu mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
    “Itu yang menarik ya, bahwa sebelumnya polarisasi terjadi di Jakarta, justru ada calon yang berhasil menyatukan itu dan itu adalah Pram-Rano,” kata Peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad dalam acara ‘Jaga Demokrasi di Indonesia’ yang digelar di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (7/12/2024).
    Saidiman menjelaskan, sejak awal Pilkada Jakarta sudah tak menarik bagi warga ibu kota, karena ada kesan calon yang bertarung sudah diatur oleh elite politik. 
    Sebab, Ridwan Kamil-Suswono telah memborong dukungan hampir semua partai politik, sehingga menutup peluang calon lain untuk maju.
    Awalnya, RK-Suswono diprediksi akan menang mudah karena hanya akan melawan calon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.
    Namun, putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, membuat PDI-P akhirnya bisa mengusung calon sendiri. 
    Partai banteng pun mengusung duet dua kadernya, Pramono Anung-Rano Karno.
    Pasangan itu pun mendapat dukungan dari Anies dan Ahok, yang masih memiliki elektabilitas relatif tinggi di Jakarta. 
    Menurut analisis Saidin, Ahokers dan Anak Abah berpengaruh signifikan pada keunggulan
    Pramono-Rano
    . 
    “Justru ketika para pendukung Ahok tahu Anies juga ikut mendukung Pramono, Pram-Rano itu tambah besar dukungannya, tambah kuat. Demikian pula sebaliknya,” lanjut Saidin.
    Sebaliknya, Saidin menilai, dukungan yang diberikan Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden Prabowo pada detik-detik akhir jelang pencoblosan, tak berpengaruh signifikan.
    “Pengetahuan publik tentang endorsement itu tidak punya pengaruh, bahkan lebih negatif,” jelas Saidin.
    Berdasarkan penghitungan KPU di tingkat kabupaten/kota, Pramono Anung-Rano Karno menang di seluruh wilayah Jakarta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
    Total suara yang diperoleh Pramono-Rano di Pilkada Jakarta adalah 2.183.239, Ridwan Kamil-Suswono meraih 1.718.160 suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.
    Saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi.
    Masyarakat dapat memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga paslon cagub-cawagub Jakarta melalui laman pilkada2024.kpu.go.id, kemudian pilih provinsi DKI Jakarta.
    Laman tersebut juga menampilkan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.