Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Tak Mau Lagi Dipecah Belah dengan Ahokers, Anak Abah: Sulit Membangun Jakarta Ketika Dipecah Belah Megapolitan 4 Desember 2024

    Tak Mau Lagi Dipecah Belah dengan Ahokers, Anak Abah: Sulit Membangun Jakarta Ketika Dipecah Belah Megapolitan 4 Desember 2024

    Tak Mau Lagi Dipecah Belah dengan Ahokers, Anak Abah: Sulit Membangun Jakarta Ketika Dipecah Belah
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Relawan ”
    Anak Abah
    Plus” bernama Nova menyampaikan, pihaknya telah bersepakat dengan
    Ahokers
    untuk tidak lagi terpecah belah setelah sama-sama mendukung pasangan
    Pramono Anung-Rano Karno
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    Kesepakatan tersebut dilakukan agar proses pembangunan Jakarta ke depannya bisa berjalan lebih baik.
    “Kami (Anak Abah dan Ahokers) sudah sepakat untuk tidak mau lagi dipecah belah. Kami sudah merasakan bagaimana sulitnya membangun Jakarta ketika kami dipecah belah,” ujar Nova dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Nova berpendapat, Ahokers dan Anak Abah merupakan relawan yang berisi oleh orang-orang progresif serta memperjuangkan nasib kaum marjinal.
    Karena itu, ia merasa sangat bersyukur karena Anak Abah dan Ahokers saat ini sudah bersatu.
    “Dan itu yang mau ditutupi oleh oligarki. Sehingga dengan adanya kejadian ini, bagi kami, ini adalah sebuah karunia Tuhan untuk Indonesia bahwa ternyata kami disatukan kembali dengan niat untuk membangun Jakarta,” kata Nova.
    Di sisi lain, Nova memastikan, Anak Abah Plus bertekad mengawal proses rekapitulasi
    Pilkada Jakarta 2024
    yang kini sudah sampai di tingkat kota administrasi.
    Mereka memastikan bahwa Pilkada Jakarta 2024 telah dimenangkan oleh Pramono-Rano dalam satu putaran.
    “Tidak ada dua putaran. Karena kami sudah lihat rekapitulasi kecamatan. Hasilnya 50,07 persen dan kami akan kawal itu sampai pelantikan pada 7 Februari 2025,” tegas dia.
    Untuk diketahui, Ahokers merupakan relawan eks Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias
    Ahok
    . Sedangkan Anak Abah merupakan relawan eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022
    Anies Baswedan
    .
    Ahok dan Anies bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Akar rumput relawan mereka sempat bersitegang setelah Ahok tersandung kasus penistaan agama.
    Pada Pilkada Jakarta 2024 ini, Ahokers dan Anak Abah bersatu setelah Anies Baswedan menyatakan dukungan kepada Pramono Anung dan Rano Karno selaku calon yang diusung oleh PDI-P, partai politik yang kini menaungi Ahok.
    (Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Mau Lagi Dipecah Belah dengan Ahokers, Anak Abah: Sulit Membangun Jakarta Ketika Dipecah Belah Megapolitan 4 Desember 2024

    “Anak Abah dan Ahokers Sepakat Tidak Mau Lagi Dipecah Belah” Megapolitan 4 Desember 2024

    “Anak Abah dan Ahokers Sepakat Tidak Mau Lagi Dipecah Belah”
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Relawan ”
    Anak Abah
    Plus” bernama Nova, membantah adanya perpecahan antara pendukung Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama ketika sama-sama mendukung Pramono Anung-Rano Karno pada
    Pilkada Jakarta
    .
    “Kami (Anak Abah dan
    Ahokers
    ) sudah sepakat untuk tidak mau lagi dipecah belah. Kami sudah merasakan bagaimana sulitnya membangun Jakarta ketika kami dipecah belah,” ujar Nova dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Nova berpendapat, Ahokers dan Anak Abah merupakan relawan yang berisi oleh orang-orang progresif serta memperjuangkan nasib kaum marjinal.
    “Dan itu yang mau ditutupi oleh oligarki. Sehingga dengan adanya kejadian ini, bagi kami, ini adalah sebuah karunia Tuhan untuk Indonesia bahwa ternyata kami disatukan kembali dengan niat untuk membangun Jakarta,” kata dia.
    Di sisi lain, Nova memastikan, Anak Abah Plus bertekad mengawal proses rekapitulasi yang kini sudah sampi di tingkat kota administrasi.
    “Tidak ada dua putaran. Karena kami sudah lihat rekapitulasi kecamatan. Hasilnya 50,07 persen dan kami akan kawal itu sampai pelantikan pada 7 Februari 2025,” tegas dia.
    Untuk diketahui, Ahokers merupakan relawan eks Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sedangkan Anak Abah merupakan relawan eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan.
    Ahok dan Anies bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Akar rumput relawan mereka sempat bersitegang setelah Ahok tersandung kasus penistaan agama.
    Pada Pilkada Jakarta 2024 ini, Ahokers dan Anak Abah bersatu setelah Anies Baswedan menyatakan dukungan kepada Pramono Anung dan Rano Karno.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hati-hati! Ada Upaya Adu Domba Anies dengan Bang Doel

    Hati-hati! Ada Upaya Adu Domba Anies dengan Bang Doel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader PDIP Guntur Romli menyebut adanya upaya adu domba. Antara Anies Baswwdan dan Rano Karno atau Bang Doel.

    Adu domba tersebut, kata dia berupa sebuah video wawancara Bang Doel. Namun video itu telah dipotong.

    Narasi yang ingin ditampilkan, aeolag Bang Doel tidak mengakui bahwa Anies merupakan faktor kemenangannya di Pilgub Jakarta.

    “Ada upaya adudomba Bang Doel dengan Mas Anies dengan memotong wawancara ini dengan tuduhan Bang Doel tidak mengakui faktor Anies, padahal ada konteks pertanyaan yang dipotong,” kata Gun Romli dikutip dari unggahannya di X, Senin (2/12/2024).

    Di video asli, Gun Romli menyebut yang ingin disampaikan Bang Doel tidak demikian.

    “Padahal Bang Doel mau bantah kalau ada operasi pemaksaan 2 putaran itu karena faktor Aniesnya,” terangnya.

    Ia menyebut video yang beredar memang seolah dibingkai sedemikian rupa. Lalu kemudian diviralkan.

    “Versi wawancara Bang Doel yang dipotong yang kemudian diviralkan. Dibuat bahan untuk mengadudomba Bang Doel dengan pendukung Anies & Ahok,” jelasnya.

    Ia tahu siapa dalang di balik itu. Meski begitu, ia enggan secara gamblang mengungkapkannya.

    “Ada pertanyaan yang sengaja dipotong untuk mengaburkan konteks. Siapa yang potong-potong? Siapa lagi kalau bukan gerombolan yang ono,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Lontarkan Pernyataan SARA, PDIP Laporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu dan Polisi

    Lontarkan Pernyataan SARA, PDIP Laporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu dan Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) akan melaporkan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait ke Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pernyataannya sewaktu kampanye Pilkada Jakarta yang mengandung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan atau SARA.

    Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menilai bahwa pernyataan Maruarar Sirait terkait elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno bisa terkikis dari unsur nonmuslim karena didukung oleh Anies Baswedan bisa masuk ranah pidana.

    Dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) saat Pilkada Jakarta 2017 lalu, di mana pernyataan tersebut bisa masuk pidana umum.

    “Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara [Maruarar] yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika Pak Ahok waktu itu, saat berkampanye,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/12).

    Menurut Ronny, pihaknya masih menunggu hasil laporan PDI-Perjuangan ke Bawaslu terkait pernyataan Maruarar Sirait tersebut. 

    “Kita masih menunggu hasil laporan kami ke Bawaslu,” katanya.

    Ronny menegaskan setelah melaporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu, pihaknya juga akan melaporkan Marurar Sirait ke Kepolisian atas pernyataannya yang dinilai mengandung SARA.

    “Kami tidak menutup kemungkinan juga akan melaporkan ke Polisi segera,” ujarnya.

  • Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan politik bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 masih jadi perhatian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemenangan pasangan yang diusung tidak menjadi halangan untuk memperkarakannya.

    DPP PDIP bahkan berencana melaporkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Kepolisian, terkait pernyataannya yang dinilai bermuatan SARA saat kampanye Pilkada Jakarta 2024. Sebab, pernyataan Maruarar Sirait alias Ara dalam sebuah kampanye di Jakarta diduga bermuatan SARA.

    Dalam sebuah kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ara menyatakan bahwa suara atau elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno akan terkikis dari unsur kalangan non muslim, karena didukung oleh Anies Baswedan.

    Ronny menyebut, pernyataan itu sama seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga dilaporkan ke polisi pada Pilkada Jakarta 2017. Ia meyakini, ucapan Ara kental muatan SARA, politisasi identitas, dan membawa-bawa keyakinan agama dalam kampanye politik.

    “Ya, pada 2017 saudara Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) ketika melakukan kampanye juga dilaporkan kepada kepolisian, pidana umum,” kata Ronny di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12).

    Ronny menjelaskan, tim hukum PDIP tengah mengkaji kemungkinan apakah Ara dapat dilaporkan dalam kasus pidana umum sebagaimana dulu terjadi pada Ahok.

    “Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika pak Ahok waktu itu, saat berkampanye,” ucap Ronny.

  • Meski Sudah Minta Maaf, Netizen Tetap Kecam Shella Saukia yang Fasilitasi Umrah Transgender Isa Zega

    Meski Sudah Minta Maaf, Netizen Tetap Kecam Shella Saukia yang Fasilitasi Umrah Transgender Isa Zega

    Jakarta, Beritasatu.com – Meski Shella Saukia sudah meminta maaf, netizen tetap mengecam selebgram sekaligus pengusaha itu yang memberangkatkan transgender Isa Zega beribadah umrah dengan menggunakan jasa travel miliknya.

    Netizen membandingkannya dengan kasus selebgram Lina Mukherjee yang harus mendekam di balik jeruji besi akibat kasus penistaan agama. Netizen meminta agar transgender Isa Zega juga merasakan hal yang sama.

    Bahkan netizen menduga Isa Zega menjadi brand ambassador produk kecantikan Shella Saukia. Selain menyerukan agar transgender Isa Zega untuk ditahan, netizen juga menyerukan boikot terhadap produk-produk dari Shella Saukia.

    “Cuma sekedar minta maaf, lalu sih Sahrul Isa (Isa Zega) melenggang bebas begitu saja?” tulis netizen dikutip dari akun Instagram @lambe_danu2 yang menggunggah ulang video permintaan maaf Shella Saukia, Minggu (1/12/2024).

    “Lagian endorse waria, apa mereka enggak paham apa pura-pura saja?” tulis netizen lainnya.

    “Masukin lah Isa Zega ke sel kalau enggak kita boikot produk SS,” tulis netizen.

    “Kalau om Sahrul enggak masuk bui, itu berarti Indonesia enggak adil. Masa Lina Mukherjee masuk penjara, Ahok masuk penjara. Lah ini sudah sampai Tanah Suci dan menyalahkan kodrat enggak masuk penjara kan aneh banget,” tulis netizen lagi.

    “Proses hukum harus tetap berjalan,” tulis netizen.

    Sebelumnya, anggota DPR Mufti Manam mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap selebgram Isa Zega, seorang transgender yang melakukan ibadah umrah. Alasannya pada saat melakukan umrah, Isa Zega menggunakan busana muslim perempuan dan memakai cadar. Hal ini menyalahi kodratnya sebagai laki-laki.

    Menurut Mufti, tindakan yang dilakukan Isa Zega, yang dikenal juga dengan nama Mami Online dinilai sebagai bentuk penistaan agama Islam.

    “Kami meminta kepada penegak hukum, kepolisian, dan pihak terkait untuk segera menangkap Isa Zega, agar tidak ada lagi individu seperti Mami Online yang melecehkan agama Islam,” ujar Mufti Manam melalui unggahan di Instagram miliknya, Selasa (19/11/2024).

  • Profil Heru Budi, Eks Pj Gubernur DKI yang jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Profil Heru Budi, Eks Pj Gubernur DKI yang jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Heru Budi Hartono, mantan Pj. Gubernur DKI Jakarta didapuk sebagai komisaris utama PT MRT Jakarta (Perseroda). 

    Berdasarkan laman resmi MRT Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai komisaris utama MRT Jakarta sejak November 2024. 

    Selain menjabat sebagai komut MRT, Heru Budi saat ini juga mengemban tugas sebagai staf khusus menteri sekretaris negara (mensesneg).

    Pria yang lahir 59 tahun lalu ini memulai karirnya sebagai sebagai komisaris utama PT Delta Jakarta Tbk. (DLTA) pada 2014 hingga 2016. 

    Pada 2015, dia dipercaya menjadi kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, posisi yang diembannya hingga tahun 2017. 

    Pada periode yang sama, ia juga menjabat sebagai komisaris PT Bank DKI dari 2015 hingga 2018. 

    Kariernya semakin meroket ketika ia diangkat menjadi kepala sekretariat presiden (kasetpres) pada Juli 2017, posisi strategis yang dipegangnya hingga November 2024 untuk mendukung tugas Presiden Joko Widodo. 

    Selain itu, Heru juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Tabungan Negara (BTN) dari tahun 2019 hingga 2022. 

    Pada 2022, Heru ditunjuk sebagai penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta, memimpin ibu kota selama masa transisi hingga 2024 dan kini menjabat sebagai komut MRT Jakarta. 

    Berikut susunan terbaru komisaris dan direksi MRT Jakarta:

    Komisaris

    Komisaris Utama    : Heru Budi Hartono

    Komisaris              : Dodik Wijanarko 

    Komisaris              : Deni Surjantoro

    Komisaris              : Jujun Endah Wahjuningrum 

    Komisaris              : Bambang Kristiyono

    Direksi

    Direktur Utama                                            : Tuhiyat

    Direktur Operasi dan Pemeliharaan                : Mega Tarigan

    Direktur Konstruksi                                      : Weni Maulina

    Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi : Roy Rahendra 

    Direktur Pengembangan Bisnis                       : Farchad H. Mahfud

  • Hati-hati! Ada Upaya Adu Domba Anies dengan Bang Doel

    Anies Baswedan Ungkap Faktor Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan tanggapan mengenai kemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilgub DKI Jakarta.

    Ia menilai kemenangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan hasil kerja bersama berbagai elemen masyarakat.

    “Ada banyak faktor, saya rasa, saya hanya sebagian kecil dari kemenangannya Mas Pram (Pramono Anung-Rano Karno),” ujar Anies, Sabtu (30/11/2024).

    Anies menyoroti peran besar dari berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung pasangan tersebut, seperti aktivis demokrasi, ulama, rohaniawan, hingga relawan.

    Menurutnya, sinergi antar elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam memenangkan pasangan ini.

    “Di sana luar biasa banyak, aktivis demokrasi, kyai, ulama, rohaniawan, relawan. Itu semua bekerja bersama-sama,” lanjutnya.

    Meski dukungan dari berbagai pihak sangat penting, Anies menegaskan bahwa pada akhirnya kualitas calon itu sendiri menjadi faktor penentu. Ia mengibaratkan pencalonan kepala daerah dengan proses pemasaran suatu produk.

    “Kita mengiklankan sebuah barang pada akhirnya, sehabat-hebatnya orang mengiklankan kalau produknya tidak baik itu tidak laku. Jadi kualitas dari Mas Pram sendiri itu menentukan,” tegas Anies.

    Kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno dianggap sebagai hasil dari kombinasi kekuatan figur yang kuat dan dukungan masif dari berbagai kalangan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kerja sama dan kualitas calon adalah fondasi penting dalam kompetisi politik.

    Anies sendiri merupakan salah satu tokoh yang berada di barisan pemenangan Pramono-Rano. Selain itu ada juga nama mantan Gubernur DKI Jakarta lainnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Ikbal/Fajar)

  • Bamsoet ingatkan pentingnya resolusi konflik secara damai

    Bamsoet ingatkan pentingnya resolusi konflik secara damai

    “Contoh konkret dari pendekatan ini adalah pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di Papua dan Aceh. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan s

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pendekatan damai dalam resolusi konflik sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi dan kerap menghadapi tantangan kompleks dalam dinamika politiknya.

    Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah potensi konflik antara berbagai kelompok etnis dan agama, radikalisme serta ekstremisme.

    Model resolusi konflik yang damai tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan hubungan sosial yang harmonis antara kelompok-kelompok yang berseteru.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah “Politik Indonesia dan Tantangannya, Dalam Perspektif Damai Resolusi Konflik” di Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (Unhan), secara daring, Jumat.

    “Contoh konkret dari pendekatan ini adalah pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di Papua dan Aceh. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan saling menghormati, sehingga dapat mengurangi ketegangan sosial,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pendekatan damai dalam resolusi konflik memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkena dampak.

    Semisal di Aceh, proses damai yang dimulai dengan MoU Helsinki pada tahun 2005 berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama hampir 30 tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia.

    Pendekatan inklusif ini mengedepankan dialog dan menjalankan pembangunan ekonomi serta pendidikan yang inklusif di daerah tersebut, yang berujung pada stabilitas di Aceh.

    “Contoh lain adalah program yang dilaksanakan oleh Komnas HAM untuk mediasi konflik di Aceh pasca damai. Program ini berhasil mengurangi potensi bentrokan antara mantan kombatan dan masyarakat sipil dengan menciptakan forum komunikasi yang inklusif. Data menunjukkan bahwa sejak dimulainya program ini, tingkat kekerasan di Aceh menurun hingga 80 persen, menjadikan Aceh sebagai contoh sukses dalam penyelesaian konflik dengan metode damai,” kata Bamsoet.

    Dia juga memaparkan, politik identitas juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi politik yang berfokus pada identitas etnis dan agama semakin menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat.

    Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, dengan label Anies dari muslim dan Ahok sebagai non-muslim, menunjukkan bagaimana isu identitas dapat memicu konflik dan memecah belah masyarakat.

    “Ke depan, peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang dialog dan rekonsiliasi harus diperkuat. Edukasi mengenai toleransi dan nilai-nilai perdamaian harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan sejak dini. Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan generasi muda yang mendapatkan pendidikan mengenai toleransi, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang bersifat inklusif dan damai,” pungkasnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengatakan bahwa penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Igor Dirgantara menyampaikan pernyataan tersebut ketika menanggapi adanya perbedaan sikap antara peserta Pilkada Jakarta, yakni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno yang meyakini menang satu putaran, dan pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang mengatakan ada putaran kedua.

    “Klaim seperti itu wajar. Akan tetapi, Pramono-Rano harus realistis menunggu hasil resmi dari hitung nyata KPU Provinsi DKI Jakarta sambil mempersiapkan diri untuk bertarung kembali dengan RK-Suswono di putaran kedua,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengingatkan kepada pemilih di Jakarta untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU Provinsi DKI Jakarta.

    “Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU,” ujarnya.

    Igor menepis pernyataan Pilkada Jakarta dua putaran akan meningkatkan polarisasi.

    Jika Pilkada DKJ terjadi dua putaran, menurut dia, potensi polarisasi tidak akan setinggi saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Akan tetapi, lebih kepada pertarungan elite politik nasional antara Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono melawan Megawati Soekarnoputri, Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Pada saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung adalah rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang.

    Rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) mulai 28 November hingga 3 Desember 2024. Selanjutnya tingkat kabupaten/kota mulai 29 November hingga 6 Desember 2024. Berikutnya tingkat provinsi mulai 30 November hingga 9 Desember 2024.

    Setelah itu, adalah tahapan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara. Untuk pilkada tingkat kabupaten/kota, diumumkan pada tanggal 29 November—12 Desember 2024, sedangkan pilkada tingkat provinsi pada tanggal 30 November—15 Desember 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024