Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada September 2014, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara resmi keluar dari Partai Gerindra.

    Langkah tersebut diambil Ahok sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap sikap partai terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

    Saat itu, Gerindra mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal itu diungkapkan pemerhati sosial politik, Jhon Sitorus, saat merespons wacana pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Bukan lagi pemilihan langsung oleh masyarakat.

    Menurut Jhon Sitorus, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi merugikan demokrasi karena menghilangkan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkompetisi secara adil.

    Ia menilai, pemilihan langsung membuka peluang bagi figur-figur non-elit politik seperti Ahok, Tri Rismaharini, Hendrar Prihadi, Joko Widodo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil untuk bertarung dan menjadi kepala daerah.

    “Pemilihan melalui DPRD hanya akan menguntungkan mereka yang berasal dari ‘darah biru’ politik. Sedangkan pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keluarga atau koneksi politik,” ujar Jhon Sitorus.

    Namun kini, usulan serupa kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan wacana tersebut.

    Hal ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan pengamat politik, yang mempertanyakan arah reformasi demokrasi di Indonesia.

  • Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    PILKADA
    Jakarta 2024 tuntas satu putaran. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tinggal menunggu waktu penetapan KPU sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih. Tak ada gugatan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Pasangan
    Pramono-Rano
    memperoleh suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih sebanyak 459.230 suara.
    Kepastian kemenangan pasangan jagoan PDI-P itu terjadi setelah pasangan Ridwan Kamil-Suswono memastikan tidak menggugat hasil pemilihan tersebut ke MK. Pun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Publik tentu saja bertanya-tanya, mengapa pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan gugatan, padahal tim hukumnya telah mempersiapkannya?
    Menurut tim hukumnya, mereka mengantongi fakta-fakta untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MK.
    Dengan gugatan itu tentu saja diharapkan MK membuka peluang
    Pilkada Jakarta
    2024 tidak selesai satu putaran. Bila dilakukan dua putaran, bisa saja pasangan Ridwan Kamil-Suswono memenangi pertarungan, meski kalah di putaran pertama.
    Sejarah membuktikan. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017 kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran pertama.
    Namun, pasangan tersebut, yang waktu itu didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra
    Prabowo Subianto
    , menang di putaran kedua. Sejarah bisa saja terulang.
    Namun, Ridwan Kamil-Suswono mengurungkan niatnya mengulang sejarah Pilkada 2017. Mengapa?
    Menurut Ridwan Kamil, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama dan mempertimbangkan masukan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (
    Kompas.com
    , 13/12/2024).
    Menurut hemat saya, masukan Presiden Prabowo sangat masuk akal dari sudut kepentingannya. Tentu saja kepentingan politik nasional, kepentingan Prabowo sebagai presiden.
    Kemenangan Pramono-Rano adalah fakta politik, meski lawannya juga punya fakta untuk menggugatnya. Namun, apakah ada jaminan gugatan itu dikabulkan MK? Tentu saja, tidak.
    Bila gugatan Ridwan Kamil-Suswono diteruskan, sudah pasti mengundang kegaduhan politik. Sementara itu, kemenangannya tak bisa dipastikan.
    Karena itu, bagi Prabowo, menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 tak menguntungkan secara politik. Baginya, mengendalikan KIM Plus sebagai pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono, termasuk Ridwan Kamil dan Suswono sendiri, jauh lebih mudah daripada mengambil risiko kegaduhan politik akibat gugatan tersebut.
    Kegaduhan politik inilah yang dihindari Prabowo sebagai presiden. Kegaduhan politik itu sangat tidak menguntungkan Prabowo, karena tentu saja akan berbenturan dengan PDI-P sebagai pengusung pasangan Pranomo-Rano.
    Masuk akal bila Prabowo menghindarinya. Meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI-P masih menjadi partai terbesar di Senayan.
    PDI-P memiliki kursi sebanyak 110. Disusul Golkar dengan 102 kursi, lalu berturut-turut Gerindra (86 kursi), Nasdem (69 kursi), PKB (68 kursi), PKS (53 kursi), PAN (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi).
    Dengan kekuatan 110 kursi DPR, goyangan politik PDI-P masih menggetarkan.
    Sehari-hari, Prabowo sebagai presiden masih berkantor di Jakarta. Menurut hemat saya, ia merasa nyaman dan aman bila Jakarta dipimpin oleh Pramono-Rano yang merepresentasikan PDI-P.
    Bagaimanapun Jakarta adalah bagian penting dan strategis dalam percaturan politik nasional. Jakarta adalah episentrum politik nasional.
    Perpolitikan nasional pasca-Pemilu 2024 menyisakan “bara api” yang potensial mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Tentu saja “bara api” itu menjadi beban Prabowo selaku presiden.
    Ia pasti akan berupaya memadamkan, setidaknya meredupkan. Dengan harapan tak mengganggu pemerintahannya.
    “Bara api” yang saya maksudkan adalah relasi politik Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Hingga kini hubungan keduanya masih belum mencair. Isu pertemuan kedua tak kunjung nyata.
    Prabowo tentu saja sangat berkepentingan terhadap Megawati dan PDI-P. Berkali-kali ia sampaikan bahwa pemerintahannya akan merangkul semua pihak, kawan maupun lawan.
    Namun, hingga Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah-Putih, tak satu pun jabatan pembantu presiden itu diduduki kader PDI-P.
    Di luar beredar tafsir bahwa Budi Gunawan, yang dipercaya presiden sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, merepresentasikan PDI-P.
    Budi Gunawan selama ini memang dipandang sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Megawati. Namun, tentu saja pandangan seperti itu dibantah PDI-P, mengingat Budi Gunawan bukan kader partai asuhan Megawati.
    Melihat latar belakang permasalahannya, sangat bisa dipahami bila tak mudah mencari titik temu kedua tokoh, Prabowo dan Megawati.
    Modal dasarnya ada. Kedua tokoh sangat mencintai bangsanya, rakyatnya. Prabowo dan Megawati sangat mengedepankan persatuan-kesatuan.
    Megawati pernah kecewa berat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi tak menarik menteri-menterinya dari kabinet. Megawati tak ingin ada goncangan pada pemerintahan Jokowi yang ujungnya hanya akan merugikan rakyat.
    Maka, Megawati meminta menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja sebagaimana mestinya.
    Kedua tokoh juga pernah merajut “perkawinan” politik saat Pilpres 2009. Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden.
    Meski kalah, tapi “perkawinan” politik itu berarti ada kecocokan pandangan politik untuk Indonesia ke depan.
    Modal itu, saya kira, mendasari semangat Prabowo untuk terus mencari jalan pertemuan dengan Megawati. Demikian pula Megawati. Bukan sekadar pertemuan sekonyong-konyong yang terkesan pragmatis, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, siapa cepat akan dapat.
    Prabowo tentu saja paham Megawati. Ia memang berkepentingan mengajak PDI-P berperan dalam pemerintahannya, tapi tentu saja tak sembarangan mengajak berperan.
    Megawati bukan tokoh yang mendasarkan tindakannya pada kalkulasi pragmatis, melainkan tokoh yang mempertimbangkan secara serius nilai-nilai substantif.
    Kedua tokoh memang belum bertemu secara fisik dan formal, tapi langkah-langkah politiknya terjaga, tak saling menegasi, dan memberi jalan bagi keduanya untuk lebih memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bukan menguras energi hanya untuk kegaduhan politik.
    Buktinya, di antaranya, saat pemilihan ketua DPR, tak ada kegaduhan politik, tak ada manuver yang menghalangi Puan Maharani, kader PDI-P yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Ia terpilih kembali sebagai ketua DPR periode 2024-2029 secara aklamasi.
    Hal itu berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR 2014-2019. Ruang sidang DPR saat itu tegang, karena manuver menghalangi hak konstitusi partai pemenang pemilu.
    Saat itu, meski memenangi Pemilu 2014, PDI-P kehilangan kursi pimpinan DPR. Tragis sekali, bukan hanya kursi ketua DPR yang melayang, tapi juga wakil ketua.
    Sidang memilih paket pimpinan yang diusung Koalisi Merah Putih: Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
    Karena itu, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR 2024-2029 dengan mulus, menurut hemat saya, berkontribusi signifikan bagi relasi positif antara Prabowo dan Megawati.
    Selanjutnya, Megawati membalasnya saat pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Ia memang tidak menghadiri secara langsung dengan alasan kesehatan.
    Namun, Megawati memerintahkan seluruh anggota DPR dari PDI-P untuk hadir dan memberikan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.
    Meski proses politik yang dilewati presiden-wakil presiden terpilih menyisakan kontroversi dan secara khusus melukai Megawati Soekarnoputri.
    Megawati juga mengutus secara khusus Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
    “Ibu Mega telah menugaskan saya secara khusus pada 17 Oktober kemarin untuk menyampaikan pesan dan amanat beliau kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani,” ujar Basarah di kompleks parlemen pada hari pelantikan (
    Kompas.com
    , 20/10/2024).
    Melihat latar belakang, kepentingan dan semangat Prabowo dan Megawati, menurut hemat saya, kemenangan Pramono-Rano yang diusung PDI-P tanpa diikuti kegaduhan politik merupakan momentum strategis secara politis.
    Terpilihnya Pramono-Rano dapat menjadi jembatan komunikasi yang produktif antara Megawati yang merepresentasikan PDI-P dan Presiden Prabowo. Saya yakin manfaatnya jauh lebih banyak bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali warga Jakarta.
    Harapan itu juga tumbuh dari profil Pramono Anung yang merangkul, bersahabat. Ia bukan politikus kemarin sore.
    Pramono dikenal sebagai politikus yang mampu bekerja secara profesional, sangat memahami fatsun politik dan psikologi politik.
    Pramono juga dekat dengan tokoh-tokoh politik, termasuk Prabowo. Boleh dikatakan tak ada kendala bagi Prabowo bila gubernur Jakarta sebagai episentrum politik dipegang Pramono yang kader PDI-P dan orang kepercayaan Megawati.
    Pilkada Jakarta 2024 sungguh “happy ending”. Pramono-Rano menang, Prabowo pun senang. Kemenangan untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Segera Bentuk Tim Transisi Sebelum Pelantikan, Anies-Ahok Masuk Daftarnya? – Halaman all

    Pramono Segera Bentuk Tim Transisi Sebelum Pelantikan, Anies-Ahok Masuk Daftarnya? – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai Gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik selama kampanye.

     

    “Saya juga pasti membentuk tim transisi untuk mempersiapkan karena 100 hari pemerintahan saya apa yang menjadi janji-Janji politik ketika saya berkeliling saya akan coba untuk penuhi,” kata Pramono Anung saat syukuran di Rumah Bersama Relawan (RBR) Pram-Doel di jalan Diponegoro nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/12/2024) 

     

    Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang yang telah membantunya selama masa kampanye. Termasuk, figur yang membantunya dalam merangkai visi misi dan janji kampanye.

    “Jadi orang-orang yang tahu cara berpikir saya, apa yang saya inginkan dan sebagainya. Nanti akan diumumkan secara resmi,” katanya.

     

    Politikus PDIP itu tidak merinci apakah sejumlah nama mantan gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut. Tak kecuali Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang membantu pemenangannya.

     

    “Yang jelas adalah orang-orang yang kemarin membantu saya mempersiapkan program,  juga mempersiapkan hal-hal yang disosialisasikan termasuk belanja masalah yang ada di lapangan. Itulah yang akan membantu,” katanya.

     

    Pramono mengatakan, tim transisi ini sudah disiapkan belakangan ini. Dia pun mengungkap alasan harus adanya tim transisi tersebut.

     

    “Karena saya enggak mau begitu bekerja itu enggak tahu apa-apa, saya harus tahu semuanya, karena dengan pengalaman panjang saya di pemerintahan kan saya tahu gitu,” tegasnya.

  • Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden, Prabowo Subianto, untuk mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik tajam di media sosial.

    Salah satu kritik keras datang dari akun Twitter @Anak Ogi, yang menyebut wacana tersebut berpotensi merusak demokrasi Indonesia.

    Menurut cuitan akun tersebut, usulan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi, di mana rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung.

    Sebaliknya, pemimpin-pemimpin daerah dikhawatirkan hanya menjadi boneka yang tunduk kepada ketua DPD partai politik di daerah.

    “Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin merusak demokrasi Indonesia. Setelah gagal menciptakan kotak kosong di semua daerah, kini kepala daerah ingin dipilih DPRD. Itu artinya rakyat nggak akan dapat pemimpin seperti Ahok, Risma, Ganjar, Anies, dan Pram lagi,” tulis akun tersebut.

    Selain itu, wacana ini disebut hanya akan mendorong calon kepala daerah untuk mencari dukungan dari partai politik alih-alih mendekati rakyat.

    Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa politik uang, termasuk dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan amplop, justru akan semakin merajalela.

    Kritik ini menggambarkan keresahan publik bahwa wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pemilihan kepala daerah, melainkan menambah masalah baru.

    Calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus melobi partai politik ketimbang mendengar suara rakyat, sehingga tujuan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat terancam tergeser.

  • Dewan Pengawas KPK Dianggap Berbahaya, Pemerintah Tetap Cari Nama

    Dewan Pengawas KPK Dianggap Berbahaya, Pemerintah Tetap Cari Nama

    JAKARTA – Gelombang penolakan terkait pembentukan Dewan Pengawas KPK terus bermunculan. Salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang secara tegas menyatakan, kehadiran Dewan Pengawas KPK justru membahayakan kerja lembaga antirasuah dalam menjalankan tindak pemberantasan korupsi.

    “Dewan pengawas itu berbahaya jika dicangkokkan dalam tubuh KPK. Meskipun nantinya mereka akan selalu memberikan izin penyadapan tapi potensi bocornya sangat tinggi,” kata Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo saat dihubungi Voi.id lewat pesan singkat, Kamis (7/11).

    Apalagi, Adnan menilai dewan pengawas ini lahir dari manuver politik penyusunan UU KPK baru. Selain itu, proses penerbitan undang-undang tersebut tidak berjalan secara akuntabel dan bukan kebijakan publik yang menggunakan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang terbuka.

    “Jadi kami tentu menolak semua produk yang yang dihasilkan oleh UU KPK baru,” tegasnya.

    Meski banyak penolakan, nyatanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap jalan terus untuk menentukkan Dewan Pengawas KPK. Tapi, ICW mengatakan pihaknya tetap konsisten dengan tidak menyetujui dewan yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 dan mempersilakan masyarakat untuk melakukan penilaian sendiri.

    “Masyarakat yang akan menilai sendiri nanti konsekuensi semua UU KPK baru ini terhadap program dan agenda pemberantasan korupsi,” ujar dia.

    Di sisi lain, Presiden Jokowi telah bergerak cepat dalam mencari nama-nama yang bakal duduk sebagai Dewan Pengawas KPK. Jokowi pun menunjukkan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno untuk memimpin tugas menyeleksi orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut.

    “Sementara ini di bawah Pak Pratikno. Semua prosesnya di bawah Pak Pratikno,” kata Juru Bicara Istana Kepresidenan Fadjroel Rachman di Jakarta.

    Tahapan mencari calon dewan pengawas ini, bakal dilakukan dengan mengundang sejumlah tokoh masyarakat yang kompeten di bidangnya untuk dimintai pendapat. “Ada orang yang dimintai nasihat, ada orang yang menyampaikan melalui Setneg atau secara langsung ke Presiden,” jelasnya.

    Adapun kriteria yang dibutuhkan untuk posisi dewan pengawas adalah berusia 55 tahun dan berpendidikan minimal S1 sesuai dengan UU KPK baru. Tak hanya itu, hampir mirip dengan pemilihan pimpinan KPK, dewan pengawas juga diharuskan punya kualifikasi di bidang pendidikan, hukum, dan perbankan.

    Fadjroel juga menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir karena nantinya dewan pengawas lembaga antirasuah itu akan dipilih secara selektif, kredibel, dan kompeten.

    Dalam kesempatan itu, Komisaris Utama PT Adhi Karya Persero tersebut menegaskan tak ada nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon Dewan Pengawas KPK. “Tidak ada secara khusus yang disebutkan,” ucap Fadjroel.

    Kemungkinan Ahok dan Antasari Azhar masuk menduduki jabatan itu juga secara halus dimentahkan oleh Fadjroel. Sebab keduanya pernah tersangkut kasus pidana, Ahok pernah divonis 2 tahun pidana akibat ujaran kebencian dan Antasari pernah divonis 12 tahun akibat kasus pembunuhan.

    “Yang ada bahwa kriteria itu saja, kalau mereka lulus S1, mereka berusia 55 tahun, mereka tidak pernah jalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus diperhatikan,” tutupnya.

  • Membantah Argumen Anies soal Transparansi Anggaran dari Ahok-Djarot

    Membantah Argumen Anies soal Transparansi Anggaran dari Ahok-Djarot

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting (lelang digital) APBD Jakarta karena bikin bocornya draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) ke publik. 

    Kamis 31 Oktober, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, sistem e-budgeting punya tujuan baik. Sebab dibuat untuk transparansi dan ditujukan biar publik tahu sehingga meminimalisir terjadinya korupsi.

    “Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu hal, yaitu transparansi sistem yang ada,”

    Dia menambahkan, berkat sistem e-budgeting, semua orang bisa mendapatkan data satuan anggaran pada setiap pengadaan dan besaran bujet yang dibutuhkan. Jika masyarakat bisa mengetahui itu, maka semakin kecil kemungkinan anggaran tersebut bisa dipermainkan. 

    Sistem e-budgeting direncanakan sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta lewat Peraturan Gubernur (Pergub) No 145 tahun 2013. Kemudian, sistem mulai beroperasi dalam situs web apbd.jakarta.go.id ketika Ahok memimpin Jakarta pada 2015.

    Lewat e-budgeting ini, terungkap ada anggaran ganjil untuk KUA-PPAS 2020, yakni pengadaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta berupa lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dan bolpoin sebesar Rp124 miliar. Anies bilang ada kesalahan ketik dari anak buahnya soal besaran anggaran tersebut. 

    Mantan wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menerangkan, soal input data dalam sistem e-budgeting memang bergantung pada manusia sebagai user-nya. Oleh karenanya, Pemprov Jakarta mesti bisa meningkatkan pengawasan kepada setiap orang yang punya akses untuk menginput dan otak-atik anggaran dalam e-budgeting. 

    “Kan enggak bisa semua orang bisa masuk untuk input. karena ada pasword-nya, jadi ketahuan siapa yang menginput. Kalau misalnya sistemnya bocor, katakanlah, berarti perlu ditingkatkan keamanan sistemnya.”

    “Kalau sistemnya dianggap kurang canggih, ya tugasnya (Anies) dong, sempurnakan. Tapi, esensi e-Budgeting itu sebenarnya kita ingin bikin transparan biar bisa langsung diakses teman-teman dewan dan publik.”

    Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai ada kesalahan sistem dalam e-budgeting dalam situs web apbd.jakarta.go.id. Hal tersebut karena Pemprov Jakarta sampai saat ini belum pernah mengunggah rancangan anggaran di situs APBD, walaupun sudah dilakukan input data. 

    “Enggak mungkin beli lem aibon Rp82 miliar. Itu akan kita koreksi. Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia (dalam proses verifikasi). Apakah sistem ini baru berjalan tahun ini? Tidak. Selama bertahun-tahun, sistem. Ini mengandalkan manusia,” ujar Anies. 

    Alih-alih mengakui kelalaian anak buahnya dalam mencermati input data tiap satuan anggaran yang diajukan, Anies justru menyalahkan pembentukan sistem peninggalan e-budgeting gubernur DKI sebelumnya. 

    “Hari ini sistemnya digital, tapi its not a smart sistem. Mengandalkan orang untuk mengkoreksi. Koreksi manual itu dengan jumlah sebesar ini, di mana pun juga, potensi ada (anggaran ganjil) yang lolos tinggi,” tutur dia.

  • Pengamat Sebut Aturan Batas Usia Kendaraan Sulit Diterapkan di Jakarta

    Pengamat Sebut Aturan Batas Usia Kendaraan Sulit Diterapkan di Jakarta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Regulasi batas usia kendaraan di Jakarta dinilai sulit diterapkan di Jakarta menurut pengamat transportasi Darmaningtyas. Salah satu alasannya dikatakan karena terkait aspek sosial yakni merugikan kalangan menengah ke bawah.

    “Karena pembatasan kendaraan, bagi golongan menengah ke bawah, itu dianggap tidak adil,” ujar dia, diberitakan Antara, Rabu (11/12).

    Kalangan menengah ke bawah dia sebut lebih mampu membeli kendaraan seken atau bekas. Andai batas usia maksimal kendaraan jadi diterapkan maka kalangan ini menjadi tak punya kesempatan memiliki kendaraan.

    Darmaningtyas juga menilai regulasi batas usia kendaraan sejauh ini masih belum jelas. Dia menyoroti apa yang akan terjadi pada kendaraan yang usianya sudah melebihi ketentuan.

    “Misalnya, kendaraan yang sudah dibatasi usianya, sudah tidak boleh dioperasikan, mau diapain? Mau di-scrap? Kalau di-scrap, siapa yang memiliki hak untuk di-scrap?,” ucap dia.

    “Apakah pemerintah membeli kendaraan itu terus di-scrap? Kalau warga yang suruh di-scrap, suruh nyerahin, pasti warga juga tidak mau,” katanya lagi.

    Alternatif

    Darmaningtyas mengatakan bila tujuannya mengurangi jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta caranya bisa dengan menaikkan tarif parkir. Cara lainnya disebut meninggikan harga pakai kendaraan jadi masyarakat berpikir dua kali membeli kendaraan.

    “Dan pendapatan pemerintah jelas. Pemerintah bisa memperoleh pendapatan dengan menaikkan pajak, menaikkan biaya parkir dan menaikkan BBM,” tutur dia.

    Dia juga mengingatkan andai tujuannya menekan emisi, batas usia kendaraan tidak berpengaruh. Emisi buruk kendaraan dinilai bukan karena faktor usia melainkan cara pemeliharaan kendaraan.

    “Emisi itu tergantung pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya kurang bagus, kendaraan baru ya emisinya tetap tinggi. Tapi kalau kendaraan lama, kalau dipelihara dengan baik, bagus,” kata Tyas.

    Upaya pembatasan kendaraan di Jakarta sempat naik pamor di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2015. Kemudian saat masa jabatan Gubernur Anies Baswedan hal itu juga sempat ingin diterapkan menggunakan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

    Di instruksi tersebut melarang kendaraan berusia lebih dari 10 tahun beredar di Jakarta mulai 2025. Namun sejauh ini aturan tersebut mendapat protes dan belum direalisasikan.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Membedah Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024 vs 2017, Kini Cetak Sejarah?

    Membedah Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024 vs 2017, Kini Cetak Sejarah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pesta demokrasi Pilkada Jakarta 2024 sudah selesai digelar. Komisi Pemilihan umum (KPU) Jakarta mengumumkan pasangan calon nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno sebagai juara dengan perolehan suara 2.183.239 atau setara dengan 50,07%. Namun, ternyata angka golongan putih (golput) meroket pada Pilkada kali ini. 

    Masyarakat memilih untuk menjadi golongan putih (golput) atau tidak memilih sudah menjadi hal yang seringkali terjadi di kontestasi politik Tanah Air. Hal yang mengangetkan, angka Golput di Jakarta mencapai 3,4 juta orang atau lebih tinggi dari perolehan suara Pramono Anung-Rano Karno sebesar 2,1 juta suara.

    Kendati demikian, terdapat perbedaan mencolok antara angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan 2017. 

    Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago melihat bahwa kejenuhan masyarakat mendasari tumpangnya partisipasi pemilih dari Pilkada Jakarta pada 2017 dibandingkan dengan Pilkada Jakarta 2024. 

    “Tentu terkait kejenuhan publik dengan waktu tahun yang sama diselenggarakan pilpres dan pilkada dilakukan sehingga kejenuhan tidak menguntungkan bagi paslon,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).

    Apabila ada kondisi pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil—Suswono (RIDO) berhasil meraih kesempatan untuk melakukan putaran kedua, Chaniago mengatakan suara yang dihasilkan kedua paslon juga tak akan jauh berbeda dari putaran pertama. 

    “Dengan kondisi ini [kejenuhan masyarakat], RIDO pun juga kesulitan untuk masuk ke putaran kedua. Selain mereka harus mempertimbangkan peluang bisa lolos ke putaran kedua, tetapi yang jelas masyarakat sudah jenuh dengan pesta politik yang berhimpitan,” tandasnya.

    Petugas KPPS melakukan penghitungan perolehan suara di TPS 16 Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

    Senada, Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio melihat bahwa kejenuhan menjadi momok utama yang tak menguntungkan berbagai paslon. 

    Apalagi, dia melanjutkan bahwa pada Pilkada Jakarta 2017, masyarakat disuguhkan dengan calon-calon yang dinilai lebih menarik seperti Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

    “Ada dua penyebab perbedaan partisipasi pemilih waktu 2017 warga tak capek untuk memilih karena itu hanya Pilkada dan pilpres jauh. Kemudian calonnya waktu 2017 lebih memberi antusias masyarakat dengan calonnya,” katanya kepada Bisnis. 

    Alhasil, dia mengaku tak kaget apabila angka golput cukup tinggi. Misalnya, dalam Pilkada Jakarta 2017, jumlah pemilih yang tak menggunakan hak suaranya berada di angka 1.654.854 orang atau 22,9 persen dari total pemilih sebanyak 7.218.272.

    Terbukti, dia mengatakan bahwa ketika kedua poin yang dimaksud terjadi, maka angka golput di Pilkada Jakarta 2024 justru makin naik hingga mencapai persentase tertinggi, yakni 3.489.614 orang atau 42,48 persen dari DPT.

    Perkembangan Pemilih Golongan Putih (Golput) di Pilkada Jakarta

    Tahun

    Total DPT

    Perolehan Suara

    Golput

    2007

    5.725.767

    3.759.038

    1.966.729

    2012

    6.996.951

    4.667.991

    2.328.960

    2017

    7.218.272

    5.563.418

    1.654.854

    2024

    8.214.007

    4.724.393

    3.489.614

    Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diolah

    Angka golput yang mencapai 3,4 juta orang itu bahkan melebihi perolehan suara yang diraih paslon dengan suara tertinggi, Pramono Anung-Rano Karno. Menurut data resmi KPU, Pramono-Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen suara sah. 

    Pram-Doel tercatat unggul di semua wilayah Jakarta, namun angka golput yang begitu tinggi masih melebihi seluruh perolehan suara tiap pasangan calon.

    Kemudian, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40 persen suara sah. Sementara pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, meraup 459.230 suara atau 10,53 persen suara sah.

    Data Pemilih di Pilkada Jakarta 2024

    Wilayah Jakarta

    Total DPT

    Perolehan Suara

    Golput

    Jakarta Timur

    2.374.828

    1.425.834

    948.994

    Jakarta Barat

    1.909.774

    1.069.002

    840.772

    Jakarta Selatan

    1.748.961

    1.046.480

    702.481

    Jakarta Utara

    1.345.815

    712.367

    633.448

    Jakarta Pusat

    813.721

    455.549

    358.172

    Kepulauan Seribu

    20.908

    15.161

    5.747

    Total

    8.214.007

    4.724.393

    3.489.614

    Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diolah

     

    Selain itu, keterlibatan pemilih muda yang lebih terhubung dengan teknologi dan isu-isu seperti perubahan iklim, kemacetan, dan kesenjangan sosial bisa menjadi faktor penting dalam Pilkada 2024 kurang tersentuh. padahal meningkatnya keterlibatan pemilih muda dapat menurunkan angka golput. 

    Berdasarkan data KPU terdapat 203 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih di Pilkada serentak 2024. Dari 203 juta pemilih itu, 25,69% di antaranya masuk kategori umur generasi Z atau Gen Z dan 33% merupakan generasi milenial.

    Adapun, komposisi daftar pemilih tetap nasional sebanyak 203.657.354 pemilih yang akan menggunakan hak suaranya, terdapat 52.318.841 atau 25,69 gen Z atau dan juga 67.731.281 atau 33% pemilih milenial.

    Kemudian ada 55.069.832 atau sebanyak 27,04% generasi X dan juga 25.799.756 atau 12,67 persen baby boomer dan juga 2.737.644 atau sebanyak 1,34 persen pre-boomer.

    Kemudian, terdapat juga 61 juta pemilih pemula yang berusia di bawah 30 tahun, yakni untuk pemilih pemula yang usia di bawah 30 tahun sebanyak 61.108.169 atau 30,01 persen, sedangkan untuk pemilih disabilitas, totalnya 951.812 atau 0,47%. 

  • Zhongtong, Bus TransJakarta yang Tak Belajar dari Kesalahan Masa Lalu

    Zhongtong, Bus TransJakarta yang Tak Belajar dari Kesalahan Masa Lalu

    JAKARTA – Kasus penayangan video vulgar pada papan iklan elektronik bus TransJakarta merek Zhongtong beberapa hari lalu membuktikan bus asal Cina ini masih bermasalah.

    Bus Zhongtong kembali dioperasikan untuk ke sekian kalinya oleh TransJakarta pada Oktober lalu. Saat itu, sempat timbul kekhawatiran atas kualitas Zhongtong yang melaju di Jakarta karena banyak masalah yang terjadi. 

    Awalnya, salah satu penyedia bus TransJakarta, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) melakukan pengadaan 66 bus yang dibeli dari perusahaan Zhong Tong Bus Holding pada 2012.

    Tahun 2015, rekam jejak Zhongtong mulai tercatat sebagai merek bus yang buruk. Zhongtong pernah terbakar saat sedang beroperasi di Jalan Gatot Subroto pada Maret 2015.

    Sebelumnya, bus ini pernah terendam banjir selama lebih dari 30 jam di Sunter, Jakarta Utara sehingga harus dibongkar dan diperbaiki kembali oleh APM Zhong Tong.

    Selama pengoperasian, Zhongtong dikabarkan sering mengalami mogok. Sampai akhirnya, Transjakarta menarik 30 unit Zhongtong untuk dikandangkan. 

    Bus ini juga menuai kontroversi karena sempat menjadi objek korupsi. Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono saat itu dihukum 13 tahun penjara dalam kasus pengadaan bus TransJakarta pada 2012 dan 2013.

    Banyaknya masalah pada bus asal Cina ini membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibuat naik pitam. Sebanyak 30 bus Zhongtong dihentikan pengoperasionalnya. Ia kapok membeli bus Zhongtong untuk pengadaan di masa mendatang. 

    Tak disangka, bus Zhongtong kembali mengaspal pada Oktober lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bilang pengguna transportasi umum di Jakarta terus melonjak tiap tahunnya. Dengan munculnya TransJakarta Zhongtong membantu mengangkut warga DKI dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

    “Tahun 2017 jumlah penumpang sistem transportasi darat kita itu 300 ribu penumpang per hari, didapat setelah berjalan 13 tahun,” kata Anies, Rabu, 16 Oktober. 

    Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Nadia Diposanjoyo menjelaskan, alasan dioperasikannya kembali bus ini karena merupakan bentuk pelaksanaan dari perjanjian kontrak tahun 2013 yang kemudian tiba di Jakarta pada 2016.

    Operator dari Bus Zhongtong yakni Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) belum menyelesaikan kontraknya. 

    Terlebih, pada Juli 2018, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengeluarkan keputusan agar pihak Transjakarta dapat mengoperasikan bus Zhong Thong berdasarkan kontrak yang belum selesai tersebut. Berdasarkan kontrak yang ada seharusnya bus Zhong Thong yang dioperasikan sebanyak 59 buah.

    “Ini ceritanya adalah pelaksanaan kontrak yang tidak dapat dipenuhi PPD pada waktu itu. Sehingga terbit penalti dan baru bisa dipenuhi sesuai kontraknya pun ini baru sebagian,” kata Nadia. 

    Baru mengaspal kembali selama satu bulan di tahun ini, Zhongtong kembali menoreh rekam jejak buruknya karena menayangkan video tak senonoh dan akhirnya dikandangkan. 

    “Bus ini sedang kami stop operasinya untuk kita lakukan pengecekan semuanya, kami investigasi kenapa itu bisa terjadi,” kata Dirut PT TransJakarta Agung Wicaksono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November. 

    Menurut penjelasan Agung, penayangan video vulgar pada bus Zhongtong dikelola oleh PPD sebagai salah satu operator TransJakarta. 

    Agung bilang, TransJakarta tidak hanya mengoperasikan bus sendiri. Ada bus yang dijalankan operator-operator yang dibayar dan harus memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar, tentu ada sanksi. 

    “Satu, kalau memang katanya (video itu) iklan, enggak boleh iklan. Iklan harus satu pintu lewat TJ, di kontrak sudah jelas, tidak ada operator (menayangkan) iklan sendiri. Yang kedua, konten harus diperiksa. Harus disetujui,” jelas Agung. 

    “Yang ketiga, katanya bukan iklan. Ini video klip yang dipakai untuk mengecek layar monitor itu. Nah, ini juga jelas salah karena prosedurnya enggak boleh (layar monitor) itu dibiarkan dan diputar pengemudi,” tambah dia. 

  • Perencanaan Jalan Berbayar di Perbatasan Jakarta

    Perencanaan Jalan Berbayar di Perbatasan Jakarta

    JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di daerah perbatasan Jakarta. Di antaranya, jalan Daan Mogot yang menghubungkan Jakarta-Tangerang, jalan Kalimalang yang menghubungkan Jakarta-Bekasi, dan jalan Margonda yang menghubungkan Jakarta-Depok.

    Kepala Bagian Humas BPTJ Budi Rahardjo menjelaskan, lebih dari separuh kendaraan pribadi yang berlalu-lalang di Jakarta, milik warga yang berdomisili di daerah penyangga. Hal itu diketahui dari tingkat pergerakan lalu lintas di Jabodetabek. Pada 2015, tingkat pergerakan masih 48 juta pergerakan kendaraan per hari. Tetapi, di tahun 2018 meningkat dua kali lipat menjadi 88 juta per hari. 

    “Indikasinya macet di mana-mana, sehingga perlu adanya pengendalian di wilayah perbatasan. Kalau kondisi (kemacetan) ini tidak dilakukan pengendalian, maka akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia di Jabodetabek,” kata Budi saat dihubungi, Senin, 18 November. 

    Dengan skema jalan berbayar seperti ini, Budi berharap para pengguna jalan dari daerah penyangga Jakarta akan berpikir dua kali untuk membawa kendaraan pribadi masuk ke Ibu Kota dan memilih kendaraan umum massal. 

    Sejauh ini, realisasi perencanaan sistem ERP dan baru akan dimulai tahun 2020. Meski demikian, Budi bilang perencanaan ERP tak bisa dilakukan secara terburu-buru. Karena, perlu ada pembahasan secara komprehensif mengenai teknis dan dampak penerapan ERP bagi Jakarta dan daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

    “Masih ada pembahasan yang harus dituntaskan. Ada yang menyangkut skema hukum, skema teknis, skema kelembagaan, dan skema pembiayaannya. Nanti, kalau skema-skema yang dibahas sudah kongkrit, baru bisa diimplementasikan,” jelas Budi. 

    ERP bukanlah ide baru. Rencana mulai muncul pada 2006, saat Jakarta dipimpin Sutiyoso. Lalu, Rencana ERP dimatangkan saat masa kepemimpinan Joko Widodo dan diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di masa itu, penyiapan regulasi hingga proses tender.

    Uji coba sistem ERP dilaksanakan oleh dua vendor dan telah dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Sudirman. Namun, rencana penyempurnaan ERP kembali mangkrak karena vendor peserta lelang mengundurkan diri pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan. 

    Saat ini, Anies akan kembali menerapkan sistem jalan berbayar, seperti yang tercantum dalam salah satu poin Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara di Jakarta.

    Anies menambahkan fitur ERP dengan konsep congestion pricing yang disebutnya lebih mutakhir, karena menurutnya ERP adalah teknologi yang sudah lewat masanya alias teknologi lama. 

    Pengaturan biaya congestion pricing rencananya akan berbeda-beda pada tiap rute jalan dan waktu kepadatan. Kebijakan ini akan diterapkan pada tahun 2021. Sementara, Anies menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah mulai tahun depan.