Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Dua Kali Momen Keakraban Ahok dan Anies

    Dua Kali Momen Keakraban Ahok dan Anies

    Jakarta –

    Dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan, kembali pamer keakraban. Dua kali sudah keduanya menunjukkan keakraban ke publik.

    Ahok dan Anies sempat menunjukkan kedekatan pada 31 Desember 2024 lalu. Kala itu, keduanya sama-sama mengikuti acara jelang tahun baru di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

    Tak sekadar bertemu, keduanya bahkan menjanjikan adanya kejutan di 2025. Mereka berdua juga sempat tertawa dan tersenyum bersama.

    Usai acara, keduanya ditanya soal apa yang dibahas saat bisik-bisik. “Pak Ahok ditanyain bisikin apa? Saya bilang bisikannya…,” kata Anies sambil memegang Ahok di Balai Kota Jakarta.

    Ahok lalu merespons Anies. Ahok mengaku tak mau membocorkan apa yang dibisikkannya kepada saingannya di Pilkada Jakarta 2017 itu.

    “Bulan depan, tunggu aja,” ucap Ahok sambil mendekat ke arah Anies.

    “Tunggu, tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita,” timpal Anies.

    Anies juga menjawab soal hubungannya dengan Ahok. Dia mengatakan hubungannya dengan Ahok baik-baik saja meski pernah berbeda kubu di Pilkada 2017 dan Pemilu 2024.

    “Kan kalian yang bikin nggak mesra,” ujar Anies sambil tersenyum.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga sempat menimpali. Dia mengatakan ada kejutan yang akan dibuat.

    “Ada kejutan di tahun depan. Pasti ada kejutan,” ujar Djarot.

    Ahok dan Anies Kembali Bertemu

    Foto: Taufiq Syarifudin/detikcom

    Kedekatan keduanya ternyata tak berhenti sampai di situ. Kemarin, Sabtu (18/1/2025), Ahok dan Anies kembali bertemu. Kali ini mereka bertemu di acara peluncuran buku yang digelar di kawasan fX Sudirman, Jakarta Pusat.

    Pantauan detikcom di lokasi, Anies tiba lebih dulu di lokasi. Dia terlihat mengenakan kemeja lengan pendek berwarna navy atau biru tua.

    Keduanya diketahui memang diagendakan memberi testimoni mengenai buku yang diluncurkan. Buku yang diluncurkan adalah ‘Makanya, Mikir!’, karya Abigail Limuria dan Cania Citta.

    Anies memulai testimoninya lebih dulu sekitar pukul 15.35 WIB. Sedangkan Ahok tiba sesaat setelah Anies memulai testimoninya. Ahok datang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda.

    Dari atas panggung, Anies sempat menyapa Ahok yang baru datang. Dia berkelakar agar Ahok betul-betul mendengar apa yang disampaikannya.

    “Didengerin ya, Pak Ahok,” kata Anies kepada Ahok disambut riuh tepuk tangan penonton

    “Loh nggak, biar nanti nggak sama apa yang disampaikan,” ucap Anies sambil meluruskan.

    Setelah Anies selesai menyampaikan testimoninya, keduanya kembali bersalaman. Mereka terlihat santai mengobrol sambil berbisik. Keduanya juga sempat mengabadikan foto bersama para penulis buku.

    Tak lama, Anies meninggalkan lokasi itu. Dia mengaku hanya bertanya seputar kabar kepada Ahok.

    “Ngobrol apa ya, tanya kabar, gimana awal tahun,” kata Anies saat ditanya perihal obrolannya dengan Ahok.

    Diungkit mengenai kejutan yang pernah disampaikannya saat bersama Ahok, Anies enggan menjawab. Dia meminta hak itu ditanyakan kepada Ahok.

    “Nanti tanya Pak Ahok saja,” ucap Anies.

    Seusai acara, wartawan menanyai Ahok. Kata politikus PDIP tersebut, ini sekaligus menjawab perihal ‘kejutan’ yang dia janjikan saat dia dan Anies bertemu di Balai Kota.

    “Ya kan kejutan ini Januari ketemu berdua di acara pertemuan buku,” kata Ahok. “Ya saya kira, ya kejutannya ya kita sering ketemulah ini.”

    Halaman 2 dari 2

    (maa/imk)

  • Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita tentang dua orang mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpelukan dan tertawa lepas menjadi isu politik terpopuler di Beritasatu.com pada Sabtu (18/1/2024).

    Berita politik lainnya yang mendapat perhatian pembaca, yakni Presiden Subianto akan resmi berkantor di ibu kota Nusantara (IKN) mulai 17 Agustus 2028, komentar Bahlil Lahadalia kabar tentang masuknya Gibran Rakabuming Raka ke Golkar dari MKGR, penambahan reses DPD dikritik, serta Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia swasembada pangan kurang dari empat tahun.

    Berikut isu politik terpopuler di Beritasatu.com sepanjang Sabtu (18/1/2025): 

    1. Momen Anies dan Ahok Bertemu di Sudirman, Berpelukan lalu Tertawa Lepas
    Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dalam acara peluncuran buku “Makanya, Mikir!” di Mal FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025). Pertemuan kedua mantan gubernur DKI Jakarta menghebohkan hadirin.

    Anies dan Ahok memang diundang untuk memberikan testimoni tentang buku karya Abigail Limuria dan Cania Citta tersebut.

    Anies membagikan momen pertemuannya dengan Ahok melalui Stories Instagram @aniesbaswedan. Dalam video direkam akun follower-nya itu, terlihat Anies dan Ahok bertemu di atas panggung.

    2. Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028
    Presiden Prabowo Subianto akan resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal ini diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    “Sarana dan prasarana di IKN sudah kami siapkan. Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada Agustus 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ucap Basuki dikutip dari keterangannya, Sabtu (18/1/2025).

    Terbaru, Otorita IKN mempercepat proses investasi sektor perbankan untuk mendukung pembangunan dan mengadakan pertemuan dengan industri perbankan Indonesia, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).

    3. Kabar Gibran Masuk Golkar Lewat MKGR, Bahlil: Kita Lihat Nanti
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal menguatnya isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut. 

    Bahlil meminta awak media dan masyarakat bersabar dan menanti kemungkinan Gibran bergabung di organisasi sayap Partai Golkar lewat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sabtu (18/1/2025).

    “Saya sampai dengan sekarang, masih itu kan mungkin di MKGR. Nanti kita lihat,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (17/1/2025) malam.

     4. Penambahan Reses DPD Dikritik, Dinilai Langgar UU dan Bebani APBN
    Kebijakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menambah jumlah masa reses pada Oktober hingga Desember 2025 dari satu kali menjadi dua kali menuai kritik tajam. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai langkah tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tetapi juga mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap krisis keuangan negara.

    “Masa reses DPD seharusnya sinkron dengan DPR, yang pada periode Oktober-Desember 2025 hanya satu kali. Kebijakan ini tidak hanya melanggar UU MD3, tetapi juga memberikan tekanan berat pada APBN,” kata Hardjuno, Jumat (17/1/2025).

     5. Presiden Prabowo Subianto Optimistis Swasembada Pangan Tercapai Kurang dari 4 Tahun
    Presiden Prabowo Subianto meyakini target swasembada pangan yang direncanakan dalam empat tahun dapat tercapai lebih cepat dari yang diharapkan. Keyakinan tersebut disampaikan Prabowo dalam Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia (Munas Kadin), yang diadakan di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).

    “Target kita semakin jelas. Swasembada pangan kita rencanakan dalam waktu 4 tahun, namun ternyata kita akan terkejut karena jauh sebelum 4 tahun, kita sudah mencapai swasembada pangan,” ujar Prabowo.

    Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah sudah bergerak cepat untuk melaksanakan program-program yang telah dicanangkan, khususnya yang tertuang dalam Asta Cita. Terkait swasembada pangan, pemerintah terus mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk melalui pengembangan food estate dan pertanian modern untuk memastikan tercapainya target tersebut. 

  • Megawati dan Prabowo Bertemu Dalam Waktu Dekat? Ini Kata Ahok

    Megawati dan Prabowo Bertemu Dalam Waktu Dekat? Ini Kata Ahok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto masih terus berembus. Namun memang, belum diketahui pasti kapan pertemuan itu akan berlangsung.

    Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga masih enggan menyampaikan kepastian mengenai wacana pertemuan itu. Dia hanya menyebut hubungan baik antara Megawati dan Prabowo memang terjalin sejak lama.

    “Ya saya kira dasarnya Ibu sama Pak Prabowo memang baik ya dari dulu ya. Dulu yang kasih buat beliau pulang juga Bu Mega kan,” kata Ahok menjawab pertanyaan wartawan, mengutip Detikcom, Sabtu (18/1/2025).

    Ahok juga bilang, bahwa Megawati selalu menekankan pentingnya mendukung pemerintahan secara konstruktif. Termasuk dalam memberikan kritik serta solusi dalam berbagai kebijakan yang ada.

    “Selama rapat, Ibu selalu bilang kok harus dukung pemerintahan ini. Kita kritik harus ada kasih solusi,” ujar Ahok.

    “Kita kritik harus ada kasih solusi. Kalo kalian perhatikan omongan kami di media pun, kasih solusi sebetulnya. Kita juga nggak bisa maksa Pak Prabowo untuk ikutin solusi kita, tapi minimal kita memberikan solusi,” lanjut dia.

    Ahok menuturkan bahwa PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja dengan pendekatan yang kritis dan solutif.

    “Itu yang dimaksud Ibu. Kita mendukung pemerintahan ini tapi dengan solusi yang benar. Jadi jangan cuma kritik-kritik tapi ngga ada solusi gitu loh,” terang Ahok.

    (pgr/pgr)

  • Ahok dan Anies Bertemu Lagi di Jakarta, Ada Apa? Nasional 18 Januari 2025

    Ahok dan Anies Bertemu Lagi di Jakarta, Ada Apa? Nasional 18 Januari 2025

    Ahok dan Anies Bertemu Lagi di Jakarta, Ada Apa?
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ) dan
    Anies Baswedan
    , bertemu dalam satu acara yang sama pada Sabtu (18/1/2025).
    Pertemuan ini berlangsung dalam sebuah acara
    peluncuran buku
    di Kawasan Jakarta.
    “Kami ketemu karena jadi narasumber acara peluncuran bukunya Abigail dan Cania,” ujar Ahok saat dikonfirmasi oleh
    Kompas.com, 
    Sabtu (18/1/2025).
    Meski keduanya bertemu, Ahok enggan mengungkapkan isi percakapan mereka. Menurut Ahok, ia hanya menjadi undangan di acara itu.
    “Enggak (bahas isu kebangsaan),” ujar Ahok.
    Sebelumnya, kedua tokoh tersebut juga pernah bertemu di Balai Kota pada Selasa (31/12/2024) dalam acara bertajuk Bentang Harapan JakAsa.
    Acara ini menjadi momen bersejarah karena menghadirkan para mantan gubernur Jakarta dari berbagai periode.
    Di antara yang hadir adalah Gubernur Jakarta 1997-2007 Sutiyoso, Gubernur Jakarta 2007-2012 Fauzi Bowo (Foke), serta Gubernur Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan.
    Dalam acara tersebut, Ahok dan Anies, yang sebelumnya bersaing ketat dalam Pilkada Jakarta 2017, terlihat bertemu dalam suasana yang hangat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Momen Anies dan Ahok Bertemu di Sudirman, Berpelukan lalu Tertawa Lepas

    Jakarta, Beritasatu.com – Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dalam acara peluncuran buku “Makanya, Mikir!” di Mal FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025). Pertemuan kedua mantan gubernur DKI Jakarta menghebohkan hadirin.

    Anies dan Ahok memang diundang untuk memberikan testimoni tentang buku karya Abigail Limuria dan Cania Citta tersebut.

    Anies membagikan momen pertemuannya dengan Ahok melalui Stories Instagram @aniesbaswedan. Dalam video direkam akun follower-nya itu, terlihat Anies dan Ahok bertemu di atas panggung.

    Anies mengenakan kemeja lengan pendek biru tua atau navy, sedangkan Ahok berkemeja biru muda lengan panjang.

    Begitu bertemu, Anies dan Ahok langsung berpelukan akrab. Keduanya terlihat berbincang akrab. Ahok mendekatkan mulutnya ke arah telinga lalu berbicara sesuatu, kemudian keduanya tertawa lepas. 

    Anies menepuk pundak Ahok dan memegang bahu politikus PDI Perjuangan itu. Keduanya masih saling bicara akrab sambil berjalan turun dari panggung. Namun, belum tahu apa yang dibicarakan.

    Undangan yang hadir dalam peluncuran buku itu turut merekam momen pertemuan Anies dan Ahok dengan kamera ponselnya.

    Dalam tetimoninya, Anies menyampaikan selamat kepada Abigail Limuria dan Cania Citta atas peluncuran buku “Makanya, Mikir!”. Anies mengaku sudah membaca buku itu. 

    “Bukunya bagus, saya sudah baca, tetapi belum tuntas,” kata Anies.

  • Rezim Jokowi Manfaatkan Kekuasaan Buat Kepentingan Pribadi & Politik

    Rezim Jokowi Manfaatkan Kekuasaan Buat Kepentingan Pribadi & Politik

    GELORA.CO – Seorang pejabat di Kementerian Perhubungan mengungkapkan kesaksian yang mengejutkan berbagai pihak terkait dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Perhubungan era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Budi Karya Sumadi.

    Dalam persidangan kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (DJKA), pejabat tersebut mengaku diperintahkan untuk mengumpulkan dana guna mendukung kampanye pemilihan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019.

    Pengamat politik, Rocky Gerung dan Jurnalis Senior Hersubeno Arief dalam podcast Rocky Gerung Official menilai, keterlibatan Budi Karya Sumadi, yang dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Jokowi, menambah bobot dugaan tersebut.

    “Sekarang, ada seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang membawahi soal perkeretaapian, yang menjadi saksi dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia mengaku ditugaskan oleh Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan uang bagi kampanye Pilpres 2019. Ini menunjukkan bagaimana sistem kekuasaan saat itu digunakan untuk mendesain penggalangan dana melalui berbagai hierarki birokrasi, dari kementerian hingga kontraktor proyek,” ujar Rocky dalam podcastnya Rocky Gerung Official seperti dikutip Optika.id, Jumat (17/1/2025).

    Rocky menjelaskan, dugaan ini menguatkan tuduhan sebelumnya bahwa rezim Jokowi memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan politik. Dia menyoroti hierarki sistemik dalam kasus ini, di mana menteri memerintahkan direktur jenderal, yang kemudian memberi tekanan kepada kepala dinas dan seterusnya hingga tingkat kontraktor.

    “Ini bukan hanya korupsi biasa, tetapi korupsi yang terorganisasi dengan baik dalam satu orkestrasi kekuasaan. Fakta-fakta yang baru dibuka ini menunjukkan bahwa ada orkestrasi yang terjadi dalam pengumpulan dana untuk pemilu, di mana Presiden Jokowi memerintahkan menterinya, menteri memerintahkan dirjen, dirjen memerintahkan kepala dinas, dan seterusnya,” jelasnya gamblang.

    Dia juga menyebut bahwa modus seperti ini memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis untuk memaksimalkan pengumpulan dana demi melanggengkan posisi kekuasaan.

    “Jika kita telusuri lebih lanjut, akan terlihat ke mana arah dari kasus korupsi ini. Tidak mungkin kasus ini terus disembunyikan,” sambungnya.

    Menurutnya, pengungkapan ini menunjukkan bahwa ada tim yang dibentuk untuk kepentingan Pemilu 2019, dengan pengumpulan uang yang terjadi di wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh pemerintah.

    “Jika pejabat-pejabat di kementerian atau BUMN dipaksa mengumpulkan uang untuk kepentingan pemilu, artinya ada pola korupsi yang sama di seluruh sistem,” ujarnya.

    Sesuai Penilaian OCCRP

    Rocky juga menegaskan bahwa rezim Jokowi ini sesuai dengan penilaian lembaga OCCRP yang menyebutkan pemerintahan ini terlibat dalam praktik korupsi.

    Rocky juga semakin yakin bahwa pengakuan ini memperkuat label yang diberikan OCCRP terhadap Jokowi sebagai pemimpin korup. Dia menyebutkan bahwa sertifikasi tersebut bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan sebuah kenyataan yang mulai terbongkar.

    Kasus ini diperkirakan akan membuka lebih banyak fakta lain di berbagai kementerian dan lembaga. Rocky mendesak para pejabat yang mengetahui atau pernah dipaksa terlibat dalam praktik korupsi di era Jokowi untuk bersuara dan melapor ke KPK. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengembalikan moralitas politik dan demokrasi di Indonesia.

    “Kejujuran adalah kunci. Mereka yang pernah ditekan untuk korupsi demi mendukung rezim harus berani mengungkapkan kebenaran. Ini bukan soal balas dendam, melainkan pemulihan integritas bangsa,” tegasnya.

    Dengan pendekatan deduktif, Rocky menduga bahwa hampir seluruh kementerian, BUMN, dan instansi pemerintah berada dalam tekanan untuk menyumbang dana demi kepentingan politik Jokowi.

    Dia menggambarkan ini sebagai bentuk pemerasan terstruktur, yakni pejabat dipaksa mengumpulkan dana untuk kampanye Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 dengan cara yang melanggar hukum dan etika.

    “Ini adalah pemerasan, yang merupakan bentuk korupsi,” tukasnya.

    Menurutnya, pengungkapan ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah insiden terisolasi, melainkan praktik yang merasuki banyak lini pemerintahan. Dia menekankan bahwa dugaan korupsi di era Jokowi tampaknya dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

    Dia mengkritik rezim Jokowi yang cenderung menyembunyikan praktik-praktik korupsi dan menyebut pengakuan pejabat Kemenhub ini sebagai pintu gerbang untuk mengungkap lebih banyak fakta besar lainnya.

    Tanggung Jawab Pemerintahan Prabowo

    Rocky menekankan bahwa era pemerintahan Presiden Prabowo, yang baru berjalan beberapa bulan ini, memiliki tanggung jawab besar untuk menuntaskan kasus-kasus seperti ini.

    “Prabowo telah berjanji memberantas korupsi, dan ini adalah momen untuk membuktikan komitmen tersebut,” ungkapnya.

    Dia menambahkan bahwa keberanian KPK dan penegak hukum lainnya akan diuji, mengingat laporan-laporan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan lingkarannya selama ini sering kali terhenti tanpa kejelasan.

    “Sekarang saatnya untuk membuka semuanya, agar tidak ada lagi kebohongan,” ujarnya.

    Rocky juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak gentar menghadapi tekanan politik dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan!

    Sidang Kasus Korupsi DJKA

    Diketahui, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan diduga ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

    Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (13/1/2025), dengan agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restyawan sebagai saksi.

    Danto mengatakan pada tahun 2019, Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides yang mendapat tugas dari Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan uang sekitar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan pada pilpres.

    Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Dia menuturkan uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian.

    “Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” katanya pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu.

    Kemudian, Danto diperintahkan oleh Menhub untuk menjadi pengganti Zamrides sebagai pengumpul dana dari para PPK.

    Ia menjelaskan ada sembilan PPK yang menyetor masing-masing sekitar Rp600 juta, termasuk terdakwa Yofi Akatriza.

    Setoran lain yang berasal dari fee kontraktor, kata Danto, ditujukan untuk membeli 25 ekor hewan kurban.

    Selain itu, Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta patungan sebesar Rp1 miliar untuk keperluan bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi.

    Sementara secara pribadi, Danto menerima uang dari terdakwa Yofi Okatriza sebesar Rp595 juta yang seluruhnya telah dikembalikan melalui penyidik KPK.

    Sebelumnya, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza menerima suap Rp55,6 miliar dari belasan kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada kurun waktu 2017 hingga 2020.

    Selain uang, terdakwa juga menerima hadiah berupa barang dengan nilai mencapai Rp1,9 miliar.

    Operasi Tangkap Tangan KPK

    Dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan ini bermula dari operasi tangkap tangan pada April 2023. KPK awalnya menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap proyek pembangunan dan pemeliharaan rel di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Enam dari 10 tersangka itu berperan sebagai pemberi suap. Sedangkan empat lainnya adalah penerima suap.

    Belakangan, jumlah trsangka bertambah menjadi 17 orang dan satu perusahaan. Salah satunya adalah Yofi Oktarisza yang pernah menjadi PPK BTP Semarang pada 2017 hingga 2021.

    Seperti dilansir Majalah Tempo dalam laporannya berjudul Siapa Saja Penikmat Duit Korupsi Proyek Rel Kereta Api, sejumlah nama diduga menerima aliran dana dari duit haram tersebut. Salah satunya adalah seseorang yang diklaim sebagai kerabat dekat Presiden Jokowi, yaitu Wahyu Purwanto. Dia diduga turut menikmati uang suap itu.

    Hal ini berdasarkan sejumlah fakta penting yang terungkap dalam persidangan dan salinan putusan Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian. Dia adalah salah satu tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

    Harno terbukti menerima suap sebesar Rp 3,2 miliar dari pengusaha pelaksana proyek rel kereta api Jawa Tengah, Dion Renato Sugiarto. Akibat perbuatannya, dia pun divonis lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta pada 11 Desember 2023.

    Dalam persidangan, Harno mengungkapkan mengenal Wahyu Purwanto setelah dikenalkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Harno menuturkan, Menteri Budi kerap menitipkan kenalannya untuk menggarap proyek kereta api. “Wahyu berpartisipasi memberikan Rp 100 juta,” kata Harno seperti tertulis dalam putusannya.

    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memeriksa Wahyu sebagai saksi pada Kamis, 30 November 2023 lalu. Nama Wahyu juga disebut Dion Renato, terdakwa kasus korupsi rel kereta api, dalam persidangannya pada 16 November 2023.

  • Rudi Sutanto Disebut-sebut sebagai Rudi Valinka Dilantik Staf Khusus Menteri, KSP Respons Begini…

    Rudi Sutanto Disebut-sebut sebagai Rudi Valinka Dilantik Staf Khusus Menteri, KSP Respons Begini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai setiap menteri atau kepala lembaga wajib melaporkan terlebih dahulu staf khusus yang akan dilantik kepada pihak Istana.

    Pernyataan Putranto tersebut merupakan tanggapan setelah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melantik Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang Strategis Komunikasi pada Senin (13/1).

    “Iya (wajib lapor) dong. Enggak bisa lantik sembarangan,” kata Putranto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Putranto mengatakan bahwa pihaknya mendapat kewenangan untuk melakukan rekrutmen personel di Kantor Staf Kepresidenan.

    Namun demikian, rekrutmen staf itu juga harus dilaporkan melalui Sekretariat Negara (Setneg).

    “Kami di KSP saya rekrutmen personel tersendiri, khusus saya dikasih kewenangan di Setneg seperti itu. Di Setneg ya ada sendiri sama seperti untuk Pak Rudi Sutanto dan sebagainya keputusan di mereka,” kata Putranto.

    Adapun Rudi Sutanto dilantik sebagai staf khusus bersama dua lainnya, yakni Aida Rezalina sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar-lembaga dan Program Strategis, serta Raline Rahmat Shah sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital.

    Pegiat sosial Rudi Valinka disebut-sebut merupakan Rudi Sutanto yang baru dilantik oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagai Staf Khusus Menteri bidang Strategis Komunikasi di Kementerian Komdigi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rudi Valinka merupakan pegiat sosial di platform Twitter, yang kini berganti X, dengan akun @kurawa. Pelantikan Rudi Sutanto pun ramai dibincangkan warganet mengingat cuitan-cuitan penulis buku “A Man Called #Ahok” itu menuai pro dan kontra jika dilihat dari jejak digitalnya.

  • Istana sebut menteri wajib laporkan staf khusus yang akan dilantik

    Istana sebut menteri wajib laporkan staf khusus yang akan dilantik

    Iya (wajib lapor) dong. Enggak bisa lantik sembarangan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai setiap menteri atau kepala lembaga wajib melaporkan terlebih dahulu staf khusus yang akan dilantik kepada pihak Istana.

    Pernyataan Putranto tersebut merupakan tanggapan setelah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melantik Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang Strategis Komunikasi pada Senin (13/1).

    “Iya (wajib lapor) dong. Enggak bisa lantik sembarangan,” kata Putranto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Putranto mengatakan bahwa pihaknya mendapat kewenangan untuk melakukan rekrutmen personel di Kantor Staf Kepresidenan.

    Namun demikian, rekrutmen staf itu juga harus dilaporkan melalui Sekretariat Negara (Setneg).

    “Kami di KSP saya rekrutmen personel tersendiri, khusus saya dikasih kewenangan di Setneg seperti itu. Di Setneg ya ada sendiri sama seperti untuk Pak Rudi Sutanto dan sebagainya keputusan di mereka,” kata Putranto.

    Adapun Rudi Sutanto dilantik sebagai staf khusus bersama dua lainnya, yakni Aida Rezalina sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar-lembaga dan Program Strategis, serta Raline Rahmat Shah sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital.

    Pegiat sosial Rudi Valinka disebut-sebut merupakan Rudi Sutanto yang baru dilantik oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagai Staf Khusus Menteri bidang Strategis Komunikasi di Kementerian Komdigi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rudi Valinka merupakan pegiat sosial di platform Twitter, yang kini berganti X, dengan akun @kurawa. Pelantikan Rudi Sutanto pun ramai dibincangkan warganet mengingat cuitan-cuitan penulis buku “A Man Called #Ahok” itu menuai pro dan kontra jika dilihat dari jejak digitalnya.

    Sebelumnya, Menteri Meutya mengaku tidak tahu soal tentang Rudi Valinka yang disebut-sebut merupakan Rudi Sutanto.

    “Saya enggak tahu ya. Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto, jadi saya tidak tidak mau berspekulasi mengenai apa, siapa Rudi Sutanto,” kata Meutya saat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1).

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP Manfaatkan Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah Rakyat

    Menteri PKP Manfaatkan Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah Rakyat

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan memanfaatkan sebagian tanah koruptor yang sudah disita negara untuk program 3 juta rumah rakyat. 

    Hal tersebut disampaikan Menteri Maruarar Sirait saat kunjungan kerja untuk memantau pelayanan publik di pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

    “Setuju enggak kalau itu dilakukan? Setuju kan?” tanya Maruarar kepada sejumlah wartawan yang meliput di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

    Selain tanah koruptor, Kementerian PKP juga akan memanfaatkan aset tanah milik BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BTPN untuk program pembangunan 3 juta rumah.

    Maruarar mengaku sudah berbicara langsung terkait hal itu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. 

    “Dari BUMN saya sudah sampaikan Pak Erick, dari Perumnas, KAI, dan BTPN, BTP gitu ya,” ucapnya.

    “Kemudian juga dari Departemen Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara, eks BLBI, dari kejaksaan juga, bagaimana tanah-tanah dari koruptor itu bisa dibangun untuk rumah rakyat,” sambung Maruarar.

    Maruarar menyebut ini bagain dari terobosan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, Kementerian PKP akan membuat formulasi, termasuk soal pembiayaan program 3 juta rumah.

    “Kita sudah sampaikan kepada Departemen Keuangan, kepada presiden, kepada BPKP untuk 50%-50%. Dengan apa dasarnya dan tujuannya, supaya penerima manfaat itu lebih banyak. Dengan membuat pembiayaan yang baru. Ya tadi APBN-nya 50% kemudian perbankannya 50%,” tambahnya.

    Menurut Maruarar, kalau itu semua tercapai maka akan paling tinggi di era pemerintahan Prabowo dan Gibran yang memberikan rumah subsidi kepada rakyat.

    “Nah doakan mudah-mudahan tahun ini kalau semua setuju, adalah tahun pertama kita paling tinggi memberikan rumah subsidi itu kepada rakyat yang membutuhkan,” jelas Maruarar.

  • Live Joget DJ Pakai Celana Pendek Sambil Lantunkan Ayat Al-Qur’an, TikToker Aceh Menuai Hujatan

    Live Joget DJ Pakai Celana Pendek Sambil Lantunkan Ayat Al-Qur’an, TikToker Aceh Menuai Hujatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Seorang TikToker dan juga selebgram asal Aceh menuai hujatan di media sosial setelah live joget diiringi musik DJ sambil melantunkan ayat Al-Qur’an. Mirisnya, aksi tersebut dilakukan selebgram bernama Mira Ulfa yang mengenakan hijab tetapi memakai celana pendek. 

    Banyak warganet menghujat aksi Mira Ulfa yang dinilai sudah melakukan penistaan agama. “Ini parah sih, harus ditindaklanjuti deh,” tulis Deadee di akun @Nourmalathifh.

    “Kena cambuk g nih? Enak amat klarif trs selesai gitu aja Klo dibiarin bakal makin banyak Ahok aja dipenjara ampe didemo berjilid” sampek reuni jg pendemonya,” tulis Lokalate @Semprulpol.

    Seorang warganet Niashelux @Kbaniyah kemudian membongkar profil Mira Ulfa. 

    “Mira Ulfa adalah seorang selebgram dan DJ asal Aceh yang mulai dikenal luas di dunia maya. Sebelum kontroversi ini, namanya cukup dikenal di kalangan pengikut media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Mira sering membagikan konten seputar kehidupan sehari-harinya, musik, serta kegiatan profesionalnya sebagai seorang DJ,” tulis @Kbaniyah.

    Mira Ulfa diketahui sudah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait aksi live-nya. 

    “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira. Dengan video ini, saya meminta maaf terkait video yang beredar di Tiktok dan Instagram. Di sini, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat terutama kepada masyarakat Aceh atas persoalan live saya di Instagram. Saya menyesali apa yang saya lakukan dan ke depan saya berjanji akan lebih baik,” ujar Mira dikutip dari akun X @ArisNahazon.