Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Diperiksa Bareskrim, Prasetyo Edi Jelaskan Kronologi Kasus Lahan Cengkareng

    Diperiksa Bareskrim, Prasetyo Edi Jelaskan Kronologi Kasus Lahan Cengkareng

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan persoalan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat yang menyeret dirinya.

    Sebelumnya, politisi PDI-Perjuangan ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Bareskrim memeriksa Prasetyo Edi lantaran namanya sempat disinggung oleh saksi dalam kasus ini.

    Prasetyo menekankan bahwa kasus itu berkaitan dengan peraturan gubernur atau pergub. Oleh karenanya, dia mengklaim tidak mengetahui persoalan lahan itu.

    “Tadi ditanya bagaimana apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng, ya saya enggak ngerti. Orang itu pergub [peraturan gubernur] kok bukan perda [peraturan daerah], kalau perda saya tahu,” ujar Prasetyo di Bareskrim, Senin (17/2/2025).

    Dia kemudian menjelaskan perkara ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta melalui dinas perumahan dan gedung membeli lahan di Cengkareng senilai Rp668 miliar.

    Pembelian itu dilakukan antara Pemprov  DKI Jakarta dengan sosok bernama Toeti Noezlar Soekarno pada 2015. Kala itu, Pemprov DKI Jakarta dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan Rp14,1 juta per meter pada 2015. 

    Namun, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI tahun 2025 menyatakan lahan itu bermasalah. 

    “BPK mencatat kalau lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI. Berdasarkan keterangan DKPKP, tanah tersebut tercatat sebagai bagian aset per 31 Desember 2015,” tambahnya.

    Di tahun yang sama, kemudian terjadi perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Jakarta terkait dengan APBD 2015.

    Dalam hal ini, Kemendagri sempat menggagas mediasi 7 hari untuk Pemprov DKI dan DPRD membahas RAPBD 2015.

    “Ahok saat itu tak mau kompromi dengan DPRD, hingga akhirnya memutuskan APBD sepenuhnya dibahas dan disahkan eksekutif menggunakan Pergub Nomor 160 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015,” tutur Prasetyo.

    Singkatnya, sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan masalah pembelian lahan, Prasetyo kemudian membentuk pansus untuk mendalami temuan BPK terkait persoalan lahan tersebut.

    “Maka setelahnya DPRD DKI Jakarta segera membentuk Panitia Khusus Aset yang saya setujui. Saat itu Alm Gembong Warsono diputuskan untuk menjadi Ketua Pansus Aset,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, korps teranyar Polri tersebut telah meningkatkan status perkara tersebut ke penyidikan setelah mengantongi minimal dua alat bukti pada (27/1/2025).

    Kasus yang naik sidik itu berkaitan dengan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi Jakarta pada tahun anggaran 2015. Kasus rasuah itu berpotensi merugikan negara Rp649 miliar.

  • Prasetyo Edi Mengaku Tak Tahu Menahu Soal Kasus Pembelian Lahan Rusun Cengkareng – Halaman all

    Prasetyo Edi Mengaku Tak Tahu Menahu Soal Kasus Pembelian Lahan Rusun Cengkareng – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus PDIP sekaligus mantan Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

    Prasetyo keluar dari gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11.35 WIB.

    Kepada wartawan, ia mengaku mendapat tujuh pertanyaan dari penyidik dan menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui detail perkara tersebut.

    “Tanah Cengkareng Barat itu saya baru pertama kali jadi Ketua DPRD Jakarta, kalau tidak salah. Nah, di situ tahun 2015 terjadi Pergub, tidak ada Perda, dan tidak ada kaitannya dengan saya,” ujarnya, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, saat permasalahan lahan ini mencuat, mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Gembong Warsono (almarhum), telah meminta agar dilakukan audit. Permintaan itu disampaikan pada 30 Juni 2016.

    “Sudah saya jelaskan bahwa saya minta audit BPK, ini kepada KPK dan Bareskrim untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.

    Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI tahun 2025, lahan tersebut dinyatakan bermasalah. BPK mencatat bahwa tanah tersebut masih berstatus sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

    Berdasarkan keterangan DKPKP, tanah itu tercatat sebagai aset per 31 Desember 2015.

    Pada tahun 2015, APBD DKI Jakarta disahkan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) karena terjadi deadlock antara Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan DPRD DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Prasetyo Edi pada Senin (17/2/2025).

    Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Waka Kortas Tipidkor) Polri, Brigjen Pol Arief Adiharsa, membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut tetap sesuai jadwal.

    “Belum ada perubahan jadwal menurut hasil komunikasi dengan penyidik,” kata Arief.

    Ia juga menyebut bahwa Prasetyo Edi memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik. Namun, pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan.

    “Beliau janji akan hadir sekitar pukul 10.00 WIB,” tutup Arief.

  • Atraksi Barongsai Tonggak dan Liong Dance Meriahkan Perayaan Cap Go Meh 2025 di Jakarta – Halaman all

    Atraksi Barongsai Tonggak dan Liong Dance Meriahkan Perayaan Cap Go Meh 2025 di Jakarta – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perayaan Cap Go Meh 2025 dilangsungkan secara meriah di sejumlah lokasi di Jakarta pada tengah pekan ini.

    Satu di antara kemeriahan itu berlangsung dengan pertunjukan atraksi Barongsai tonggak dan Liong Dance di Hotel Borobudur, Jakarta, dengan tema “Night of Harmony”.

    Dua pertunjukan itu masih ditambah pertunjukkan tarian tradisional Tiongkok dari Bina Bangsa School.

    “Semua rangkaian kegiatan ini menyatu dalam “Cap Go Meh Festive 2025” sebagai wujud perpaduan harmonis antara tradisi, inovasi, dan hiburan yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung,” kata Karina Eva Poetry Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, dikutip Jumat (14/2/2025).

    Dia menjelaskan, perayaan itu dimulai pukul 15.00 hingga 21.00, yang menghadirkan beragam rangkaian pertunjukan dan aktivitas meriah kegiatan budaya, kuliner, dan hiburan di Flores Ballroom, Singosari Terrace, Borobudur Backyard, area lobi utama dan kolam renang hotel. 

    Acara utama dengan konsep Gala Dinner di Flores Ballroom dengan hiburan yang mengesankan, menampilkan bintang tamu istimewa, Icha Yang, yang membawakan beragam musik Mandarin.

    Para tamu juga disambut oleh Fu Lu Shao & Caisen yang menjadi salah satu ikon tradisi perayaan Imlek serta penampilan Chinese Music Orchestra oleh Bina Bangsa School, prosesi Yi Sang yang sarat makna harapan dan keberuntungan.

    Karina menambahkan tidak hanya itu, selain menu hidangan yang mewah, para tamu juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah menarik berupa tiket penerbangan dari Xiamen Airlines, produk dari Electronic City dan  EmGlow Skincare.

    Semarak perayaan Cap Go Meh juga dapat dinikmati di area outdoor yakni Singosari Terrace, Kolam Renang dan Borobudur Backyard dengan mengusung tema “Cap Go Meh Festive 2025” dan terbuka untuk umum.

    Menghadirkan atraksi spesial Tatung Kirab Budaya diikuti oleh pawai Cap Go Meh oleh beberapa karyawan hotel akan mengelilingi seluruh area hotel. 

    Disebutkan acara dimeriahkan dengan kegiatan cooking demo dan kompetisi menyanyi Mandarin oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ), demonstrasi kaligrafi oleh Bina Bangsa School, tarian dan musik dari Confucius Institute, Tamarin Batik Painting oleh Yayasan Peduli Anak Spesial, atraksi Barongsai, Liong Dance, Tai Chi oleh Hakka, tradisional music Gambang Kromong oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ditambah live music dan kuis interaktif yang menghibur. 

    Acara ini didukung oleh Bank Artha Graha International, Electronic City, Xiamen Airline, dan Emglow, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Museum Hakka Indonesia, Bina Bangsa School, Universitas Negeri Jakarta, Confucius Institute dan Yayasan Peduli Anak Spesial mengukuhkan komitmen Hotel Borobudur Jakarta dalam menyajikan perayaan yang memadukan tradisi, inovasi, dan kemewahan untuk seluruh tamu dan pengunjung.

    Sejumlah Tokoh Tampak di Chinatown

    Perayaan Cap Go Meh 2025 juga digelar di Pancoran Chinatown Point, Jakarta Barat, Rabu kemarin.

    Kompas.com melansir, perayaan itu tampak dihadiri sejumlah tokoh politik dan mantan pejabat.

    “Acara ini digelar oleh Pemerintah Provinisi Jakarta dan mengundang beberapa mantan Gubernur Jakarta. Dalam perayaan bernuansa khas Imlek ini, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan hadir dengan mengenakan pakaian changshan, busana tradisional Tionghoa.,” kata laporan itu. 

    Mantan Gubernur lainnya, Fauzi Bowo (Foke), juga hadir dengan balutan kaus dan kemeja merah yang identik dengan perayaan Imlek.

    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, turut serta dalam perayaan ini.

    Tak mau kalah, Pramono juga mengenakan changshan berwarna silver, sementara Rano Karno tampil dengan changshan merah bercorak emas.

    Kehadiran Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan juga menarik perhatian publik.

    Mantan istri eks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu tampak anggun mengenakan blazer ungu muda, warna yang cukup mencolok di tengah dominasi merah khas perayaan Imlek.

    Selain itu, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga hadir dengan mengenakan changshan kuning keemasan.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, pun terlihat mengenakan pakaian tradisional Tionghoa serupa. 

    Namun, Ahok tidak terlihat hadir dalam perayaan Cap Go Meh tahun ini. Para tokoh yang hadir berjalan bersama dari depan gapura China Town, dikawal oleh petugas keamanan dengan iringan musik keroncong yang kian menambah suasana meriah.

    Begitu memasuki area panggung utama, masyarakat yang hadir langsung berkerumun untuk mengabadikan momen dan berusaha berfoto dengan para pejabat yang hadir.

    “Bang Doel (Rano Karno) foto bang,” teriak salah satu warga. Ada pula warga yang mencoba menyodorkan anaknya untuk berfoto bersama Anies namun tidak berhasil.

    “Maju dik, foto-foto. Sini mama fotoin,” ucap salah seorang ibu kepada putrinya. Mereka pun menikmati jalannya acara dengan berbagai pertunjukan khas Imlek.

    (oln/kmps/*)

  • PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih tahun 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Pelaksanaan pembekalan berlangsung secara hybrid, yang dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih ini. Di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Para kepala dari PDIP yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati mengikuti secara hybrid.

    Adapun para Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring di antaranya Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Bambang Wuryanto, Ribka Tjiptaning, Rano Karno dan Wasekjen Sadarestuwati, serta Wabendum Yuke Yurike. Mereka muncul di layar utama dengan mengenakan pakaian berwarna merah khas PDIP.

    Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza, serta Hymne PDIP. Wakil Bupati Kabupaten Melawai Malin dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Seriabudi membacakan Pancasila.

    Sementara, Wakil Wali kota Tangerang Hamaryono berkesempatan membacakan doa pembuka acara pengarahan tersebut.

    Dalam sambutan pembukaan acara, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya turut melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan ini.

    “Saya melapor ke beliau yang sedang umrah di Arab Saudi. Hari ini Ibu Mega akan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kami laporkan kegiatan pembekalan kepala daerah terpilih gelombang I ini. Mereka adalah yang baru memimpin di periode pertama,” kata Hasto.

    Dia menyampaikan bahwa pembekalan yang diberikan oleh DPP Partai ini agar nantinya para kepada daerah PDIP juga bisa mendapatkan tambahan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sehingga, para kepala daerah dari PDIP memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.

    “Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, maka seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal,” jelasnya.

    “Sehingga seluruh pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” sambung dia.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan walau presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, tapi dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dipilih rakyat untuk menjabat 5 tahun ke depan.

    “Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” ujar Hasto.

    Selain itu, Hasto menyebut pembekalan ini ada upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip wujudkan Indonesia Trisakti.

    Dalam kesempatan itu, Djarot menyampaikan bahwa pembekalan gelombang pertama ini diikuti sebanyak 142 kepala daerah dari PDIP. Di mana, mereka merupakan para kepala daerah yang baru pertama terpilih di Pilkada 2024.

    142 kepala daerah dari PDIP itu terdiri dari kader internal 71 orang, unsur ASN dan birokrasi 45 orang, pengusaha 23 orang, TNI/Polri 1 orang dan akademisi 2 orang.

    “Dari sinilah kemudian partai menyiapkan visi dan misi. Sehingga semua kepala daerah terpilih dari PDIP, berkomitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka,” tambah Djarot.

    “Di PDIP, calon kepala daerah tidak menyiapkan visi misi sendiri. Kalau siapkan sendiri, cenderung hanya disiapkan oleh konsultan yang tekankan populisme dan elektoral,” tegasnya.

    Djarot menambahkan pembekalan para kepala daerah ini akan diisi oleh pemateri dari kepala daerah berprestasi dari PDIP diantaranya mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok hingga mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

    Ia pun menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024. Apalagi, dirinya menyadari bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara berat dan berdarah-darah karena berbagai tekanan.

    “Dalam Pilkada 2024, kita menang di tingkat provinsi 22 persen tahun 2024 kemarin, kita menang sebesar 32 persen luar biasa sedangkan untuk kepala daerah yang kedua kabupaten/kota kita tahun 2017 sampai 2020 kita menang 37 persen. tahun 2024 kita menang 47 persen jadi peningkatan 10 persen,” ucap Djarot.

    Mantan Gubernur Jakarta ini pun memohon kepada seluruh kepala daerah yang terpilih untuk benar- benar menyatu dengan rakyat.

    Dia juga mengingatkan jabatan kepala daerah hanya alat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita merdeka, untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, dan mengatasi jurang kaya dan miskin serta mengeluarkan kebijakan pro rakyat miskin.

    “Yakinkan kalau memang betul-betul bersatu dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi dan keamanan untuk rakyat, Insyaallah rakyat akan bersama kita,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isu Politik Sepekan: Efisiensi Anggaran hingga Kelanjutan Pembangunan IKN

    Isu Politik Sepekan: Efisiensi Anggaran hingga Kelanjutan Pembangunan IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik selama sepekan terakhir menarik perhatian pembaca. Berita efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pramono Anung yang akan mengembalikan program Kartu Jakarta Pintar seperti era gubernur sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang meminta kader Gerindra untuk tidak mengkhianati rakyat, hingga pembentukan dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun, Menteri Maruarar Sirait Sebut Program 3 Juta Rumah Tetap Berjalan
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto meski anggaran dipangkas Rp 3,66 triliun pada tahun anggaran 2025.

    Maruarar Sirait menyampaikan, program tiga juta rumah tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih guna mewujudkan program tersebut.

    Maruarar menyebut selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 20 Oktober-5 Februari 2025, pihaknya telah merealisasikan KPR Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 93.484 unit rumah.  

    2. Kementerian PU Tegaskan Pemblokiran Anggaran IKN 2025 Bukan karena Efisiensi
    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini menanggapi adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Kementerian PU menjadi salah satu kementerian yang terkena kebijakan efisiensi, dengan total pengurangan anggaran mencapai Rp 81,38 triliun sehingga menyisakan Rp 29,57 triliun untuk tahun ini.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah menjelaskan, pemblokiran anggaran IKN merupakan mekanisme rutin pada awal tahun dan bukan bagian dari efisiensi anggaran. Ia juga memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari anggaran operasional Kementerian PU.

    3. Pramono Anung Bakal Kembalikan KJP Layaknya Era Gubernur Terdahulu
    Selain berita terkait efisiensi anggaran, isu politik lainnya yakni terkait gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, berencana mengembalikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus seperti yang diterapkan pada era gubernur sebelumnya. Ia menilai kebijakan tersebut penting bagi masyarakat Jakarta, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

    Diketahui, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) pertama kali diluncurkan pada 2013 oleh Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan. Program ini merupakan bantuan sosial pendidikan yang diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA di Jakarta untuk meringankan biaya sekolah dan mendukung keberlanjutan pendidikan mereka.

    KJP Plus pada era Anies Baswedan memiliki perbedaan dengan versi sebelumnya, terutama dalam dana operasional yang bisa dicairkan dan manfaat tambahan yang diberikan kepada penerima.

    4. Presiden Prabowo Subianto Minta Kader Gerindra Tidak Mengkhianati Rakyat
    Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad  Muzani menyampaikan pesan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk para kader tidak mengkhianati rakyat. Pasalnya kemenangan Prabowo sebagai presiden merupakan pilihan rakyat.

    Atas hal tersebut, Muzani menyinggung kalau beberapa kali dalam pidatonya Presiden Prabowo selalu mengutarakan keinginan untuk bisa memberantas kemiskinan. Presiden Prabowo memiliki keinginan agar Indonesia bisa menjadi negara yang makmur rakyatnya, dengan memanfaatkan kekayaan alam.

    5. Dewan Pengawas BPI Danantara Ditetapkan Presiden Prabowo
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi kabar yang menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan menjadi ketua dewan pengawas BPI Danantara. Dasco menyampaikan, hingga kini DPR masih menunggu peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai aset BUMN ke depan. BPI Danantara sendiri memiliki tanggung jawab utama dalam mengoptimalkan investasi BUMN.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Susi Pudjiastuti Kritik Jakarta Tak Punya Pantai Bersih dan Gratis dalam Sejarah Hari Ini, 8 Februari 2018

    Susi Pudjiastuti Kritik Jakarta Tak Punya Pantai Bersih dan Gratis dalam Sejarah Hari Ini, 8 Februari 2018

    JAKARTA – Hari ini, tujuh tahun yang lalu, 8 Februari 2018, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti kritik Kota Jakarta yang notabene Ibu Kota tak memiliki pantai bersih yang gratis. Ia menantang Gubernur Anies untuk hadirkan pantai bersih yang gratis bagi warga Jakarta.

    Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta kerap kesulitan menghadirkan hiburan murah meriah di Jakarta. Dulu kala proyek Ancol dikerjakan supaya warga Jakarta bisa berlibur ke pantai gratis. Namun, warga Jakarta harus membayar jika masuk ke pantai.

    Hiburan murah meriah dan gratis kerap jadi pertanyaan di DKI Jakarta. Kondisi itu seraya hanya dihadirkan lewat taman kota belaka. Tidak banyak akses hiburan yang bisa diakses oleh semua kalangan. Hiburan yang berbayar banyak.

    Narasi itu kemudian membuat pemerintah era Ali Sadikin menggelorakan proyek Ancol. Gubernur era 1966-1977 itu mencoba menghadirkan pantai yang bisa diakses semua kalangan dan gratis. Namun, urusan membangun tak mudah. Kesulitan dana sempat menjadi kendala serius.

    Pendanaan dari sana sini terpaksa diterima. Akibatnya, akses masuk Ancol terpaksa berbayar. Artinya, warga Jakarta baru bisa menikmati pantai jika mengeluarkan uang. Pantai yang ada di Jakarta jadi tak gratis.

    Kadang kala kalau mau mencari pantai yang bersih dan cantik warga Jakarta harus ke Kepulauan Seribu. Ajaibnya kondisi itu berlangsung hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kondisi itu diteropong oleh Susi Pudjiastuti.

    Menteri KPP era 2014-2019 itu mengungkap ia kesulitan mencari pantai bersih dan cantik di Jakarta. ia mencoba mengekplorasi ke mana-mana. Jawaban tak kunjung didapat. Kondisi itu membuatnya kerap pulang kampung ke Pangandaran, Jawa Barat kala libur akhir pekan hanya untuk menikmati pantai indah.

    Rekaman tentang tiada pantai bersih yang gratis di Jakarta jadi amunisi Susi kritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung pada pelatakan batu pertama Pasar Ikan Modern Muara Baru pada 8 Februari 2018. Susi menyebut Jakarta adalah Ibu Kota negara dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia.

    Namun, urusan pantai bersih yang gratis tak punya. Susi pun menantang Anies supaya mampu menghadirkan pantai bersih yang gratis bari warga Jakarta.

    “Masa pantai bersih yang gratis saja tidak punya. Nah, ini Pak Gubernur (Anies Baswedan). Pekerjaan rumah Bapak untuk menyelesaikan. Pak Anies, gratis. Free access to the beach itu harus dimiliki orang Jakarta.”

    “Tahun lalu sudah pernah marah-marah sama Ahok. Ya omelannya saya terusin ke Bapak. Dan saya cerewet. Jadi tidak akan berhenti ngomong sampai dapat, akan saya tanyakan lagi,” ungkap Susi langsung di depan Anies Baswedan sebagaimana dikutip laman tempo.co, 8 Februari 2018.

    Anies pun menerima kritik dan masukan dari Susi. Ia tak mengelak dari omongan Susi yang menyebut bahwa DKI Jakarta tak punya pantai bersih yang gratis. Anies pun mengungkap ia ingin Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta nantinya dapat bermanfaat bagi publik – jadi pantai misalnya.

    Anies pun berjanji pula akan mempercantik pantai-pantai lainnya di Jakarta. Kondisi itu karena Anies menyakini bentangan pantai di Jakarta luas. Nantinya, Anies akan mencoba bangun satu-satu. Masalahnya perkara mempercantik pantai bukan hal mudah. Hal itu sulit bukan main.

    “Menjadi areal yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pantai di Jakarta itu bentangannya luas. Justru itu yang nanti akan kami bangun satu-satu,” ujar Anies Baswedan sebagaimana dikutip laman tempo.co, 8 Februari 2018.

  • Pilkada Jakarta 2024 Sukses, Ketua Bawaslu Ingatkan Kerawanan Pemilu 2029 – Page 3

    Pilkada Jakarta 2024 Sukses, Ketua Bawaslu Ingatkan Kerawanan Pemilu 2029 – Page 3

    Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12/2024). Pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang memenangkan kontestasi dengan raihan suara 50,07 persen.

    Kemenangan Pramono dapat dipastikan setelah kubu lawan batal mengajukan gugatan sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Pramono Anung akan menggandeng semua pihak, termasuk lawannya, untuk sama-sama membangun Jakarta lima tahun mendatang.

    “Jangankan Kang Emil (Ridwan Kamil alias RK), semuanya pasti saya rangkul dong. Saya enggak pernah punya persoalan berarti sama siapa pun, sama sekali,” kata Pramono Anung kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Pramono mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak setelah dua pesaingnya memutuskan tak mendaftarkan permohonan sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke MK. Namun, Pramono tak mengungkap secara gamblang sosok yang berkomunikasi dengannya.

    “Dan saya juga sudah telepon-teleponan, tapi saya kan enggak perlu cerita telepon dengan siapanya,” ujar Pramono Anung.

    Pramono hanya menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan, dan sejumlah habib yang mendukungnya di Pilkada Jakarta. “Karena saya memang selalu komunikasi. Bahkan tadi pagi pun komunikasi,” ujar Pramono.

    Namun Pramono tak menyebut nama lain yang telah dihubungi. “Pokoknya semuanya saya enggak punya beban apapun, termasuk yang tidak dukung saya beberapa ketua umum juga sudah komunikasi,” kata Pramono Anung.

  • Dua Jalur Rel di Grobogan Sudah Dapat Dilalui, Perjalanan Kereta Api Kembali Normal

    Dua Jalur Rel di Grobogan Sudah Dapat Dilalui, Perjalanan Kereta Api Kembali Normal

    TRIBUNJATENG.COM, GROBOGAN – PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah berhasil melakukan perbaikan pada pada dua jalur rel di Km 32+5/7 antara Stasiun Gubug – Stasiun Karangjati Kabupaten Grobogan, Selasa, (4/2/2025)

    Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo menyampaikan bahwa jalur hulu sudah selesai dilakukan perbaikan pada pukul 17.32 WIB dan pada jalur hilir selesai dilakukan perbaikan pukul 20.32 WIB. 

    “Sehingga pada Selasa, 4 Februari 2025 mulai malam hari semua jalur sudah normal dan dapat dilalui kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas,” terangnya.

    Normalisasi jalur rel pada lokasi ini lebih cepat 1 hari dari target yang telah ditetapkan yakni pada 5 Februari 2025. KAI telah menerjunkan ratusan petugas tanggap darurat setiap harinya, alat berat, serta material pendukung untuk rampungnya penanganan ini.

    “KAI Mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk jajaran BBWS Pemali Juana Kementerian Pekerjaan Umum, BTP Kelas I Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Aparat Kepolisian dan TNI, Tokoh Masyarakat dan lainnya yang telah membantu penyelesaian penanganan pada Jalur KA di antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati Kabupaten Grobogan ini,” papar Franoto.

    Adapun perjalanan KA yang telah melewati jalur yang telah selesai dilakukan penanganan dengan kecepatan 10 km/jam sampai dengan Rabu, 5 Februari 2025 pukul 06.00 WIB sebagai berikut:

    1. KA Airlangga (272) relasi Jakarta-Surabaya

    2. KA Blambangan Ekspres (146) relasi Jakarta-Ketapang

    3. KA Ambarawa Ekspres (265) relasi Surabaya-Semarang

    4. KA Harina (95) relasi Surabaya-Bandung

    5. KA Kertajaya (254) relasi Jakarta-Surabaya

    6. KA Pandalungan (31) relasi Jember-Jakarta

    7. KA Argo Bromo Anggrek (3) relasi Surabaya-Jakarta

    8. KA Parcel Utara (303) relasi Surabaya-Jakarta

    9. KA Blambangan Ekspres (145) relasi Ketapang-Jakarta

    10. KA Argo Bromo Anggrek (4) relasi Jakarta-Surabaya

    11. KA Kertajaya (253) relasi Surabaya-Jakarta

    12. KA Pandalungan (32) relasi Jakarta-Jember

    13. KA Dharmawangsa Ekspres (165) relasi Surabaya-Jakarta

    14. KA Gumarang (164) relasi Jakarta-Surabaya

    15. KA Jayabaya (92) relasi Jakarta-Malang

    16. KA Harina (96) relasi Bandung-Surabaya

    Meski jalur sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas, KAI juga masih memberlakukan pembatalan beberapa perjalanan KA untuk normalisasi kepadatan pada lintas operasional paska selesainya perbaikan jalur. 

    Adapun KA Batal pada Rabu, 5 Februari 2025 sebagai berikut:

    1. KA Blora Jaya (261) relasi Cepu-Semarang

    2. KA Kedung Sepur (495) relasi Ngrombo-Semarang 

    3. KA Kedung Sepur (496) relasi Semarang-Ngrombo

    4. KA Kedung Sepur (497) relasi Ngrombo-Semarang

    5. KA Kedung Sepur (498) relasi Semarang-Ngrombo

    KAI berkomitmen untuk memastikan setiap jalur yang dipulihkan memenuhi standar keselamatan tertinggi. Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna menjamin jalur tetap dalam kondisi aman bagi perjalanan kereta api.

    “KAI mengapresiasi kesabaran dan pengertian pelanggan selama masa pemulihan ini. KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan keandalan layanan transportasi kereta api agar tetap aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan,” terang Franoto. (*)

  • Pramono Janji Akan Tuntaskan Masalah Banjir di Jakarta Megapolitan 1 Februari 2025

    Pramono Janji Akan Tuntaskan Masalah Banjir di Jakarta Megapolitan 1 Februari 2025

    Pramono Janji Akan Tuntaskan Masalah Banjir di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur terpilih Jakarta,
    Pramono Anung
    , berjanji akan menuntaskan persoalan
    banjir
    di Jakarta.
    “Saya akan memperbaiki hal yang kurang. Terus terang memang kewenangan PJ tidak seperti gubernur yang
    full
    , pasti ada hambatan ada batasannya (dalam menangani banjir),” ungkap Pramono saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025).
    Pramono juga menyoroti saat Jakarta dikepung banjir pada momen Imlek.
    Mantan Sekretaris Kabinet itu mengaku langsung memantau banjir di lapangan. Ia menilai, banjir yang terjadi pada Imlek kemarin karena curah hujan yang tinggi.
    Oleh karena itu, berbagai perbaikan serapan air harus dilakukan di Jakarta.
    “Sehingga, dengan demikian, perbaikan terhadap tali air, kemudian drainase, dan harus digali secara rutin seperti yang dilakukan Pak Ahok maupun Mas Anies, sumur resapan, semuanya dilakukan untuk Jakarta,” ucap Pramono.
    Pasalnya, kata Pramono, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial. Menurut dia, banjir Jakarta bisa diatasi jika adanya kolaborasi dari beberapa
    stakeholder
    .
    Oleh karena itu, Pramono akan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatasi persoalan
    banjir di Jakarta
    .
    “Tentunya saya akan melakukan kerja sama dengan badan-badan atau apa pun yang memang berpengalaman untuk mengatasi banjir,” tutur Pramono.
    Kemudian, dalam jangka panjangnya Pramono akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membangun Giant Mangrove Sea Wall.
    “Kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta harus dilanjutkan karena di situlah sumber air tawar nanti akan bisa diambil. Kemudian, juga supaya permukaan air ini enggak tiap waktu terus turun, sekarang kan terus turun,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minta Ahok Tak Marah-Marah, Pramono Janji Perbaiki Kalijodo Tak Pakai APBD

    Minta Ahok Tak Marah-Marah, Pramono Janji Perbaiki Kalijodo Tak Pakai APBD

    GELORA.CO  – Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung berjanji akan memperbaiki RPTRA Kalijodo. Seperti diketahui, Kalijodo merupakan peninggalan Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Untuk itu, ia meminta Ahok tak perlu marah-marah lagi, seperti yang menjadi ciri khasnya saat memimpin Jakarta.

    “(Saat kepemimpinan) Pak Ahok, ada yang namanya Kalijodo. Dulu haram jaddah, menjadi tempat yang kemudian sangat menarik. Maka Pak Ari (Harry Basuki Tjahaja Purnama) sampaikan ke Pak Ahok, nggak usah marah-marah, yang tenang main golf-nya sungguh-sungguh saja. 

    Kan belum sekarang hobinya main golf,” ucap Pramono di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025).

    Pramono mengatakan bahwa revitalisasi RPTRA Kalijodo tidak akan menggunakan APBD Jakarta, melainkan bekerja sama dengan swasta untuk menggunakan dana CSR.

    “Nanti Kalijodo akan kami perbaiki. Kalijodo akan kita perbaiki dan saya cara memperbaikinya juga tidak menggunakan dana APBD. Tetapi, CSR bekerja sama dengan banyak perusahaan yang mereka mau,” ucapnya