Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Pramono: Saya Gembira Mas Anies dan Pak Ahok Sudah Rukun

    Pramono: Saya Gembira Mas Anies dan Pak Ahok Sudah Rukun

    Jakarta –

    Pramono Anung telah resmi menjadi Gubernur Jakarta 2025-2030. Dalam pidato pertamanya, Pramono menyinggung hubungan antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    Hal itu disampaikan Pramono dalam sambutannya usai menandatangani dokumen sertijab di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025). Sejumlah mantan Gubernur Jakarta turut hadir dalam sertijab Pramono-Rano antara lain Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnana, Anies Baswedan, Soni Sumarsono hingga Riza Patria.

    Pramono semula mengatakan tak memiliki beban mengemban tugas sebagai orang nomor 1 di Jakarta.

    “Seperti yang saya sampaikan berulang kali, saya nggak punya beban, saya pasti akan meneruskan apa yang baik yang sudah dibuat Bang Yos, apa yang dibuat Bang Foke, oleh Mas Anies, oleh Pak Ahok,” kata Pramono.

    Pramono kemudian mengutarakan perasaan gembiranya terkait hubungan Anies dan Ahok. Dia merasa gembira Anies dan Ahok sekarang sudah rukun.

    “Dan saya bergembira sekali apalagi kalau Mas Anies dan Pak Ahok sudah rukun, saya juga bersyukur yang dulu yang namanya Forkabi dan FBR yang dulu nggak pernah bersatu sekarang rukun banget. Ini menunjukkan sudah waktunya Jakarta menatap ke depan untuk bekerja secara serius dan sungguh-sunggguh,” tuturnya.

    Pramono kemudian meminta bantuan pada jajaran Pemprov Jakarta untuk menjadi kota yang membanggakan. Dia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jakarta sebelumnya yang telah meninggalkan legacy.

    “Begitu hari ini saya dilantik oleh Bapak Presiden, tadi secara khusus beliau memberi arahan pada saya dan Bang Doel, memang betul-betul saya ingin memperbaiki Jakarta ini,” ucapnya.

    “Terutama bagi ASN di Jakarta saya akan menjadi konduktor yang baik, saya tak akan membawa orang, saya percaya di dalam ASN Jakarta banyak sekali orang baik yang siap bekerja bersama dengan saya dan Bang Doel dan Pak Sekda,” ucapnya.

    (idn/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pramono-Rano Sertijab di Balai Kota, Dihadiri Anies hingga Sutiyoso Megapolitan 20 Februari 2025

    Pramono-Rano Sertijab di Balai Kota, Dihadiri Anies hingga Sutiyoso Megapolitan 20 Februari 2025

    Pramono-Rano Sertijab di Balai Kota, Dihadiri Anies hingga Sutiyoso
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dan
    Rano Karno
    akan melakukan serah terima jabatan (sertijab) di Pendopo Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, berbagai hiasan khas Betawi tampak mewarnai area Balai Kota.
    Ornamen kembang kelape warna-warni dipasang di berbagai sudut, menambah kesan meriah dalam agenda krusial pada tahun ini untuk rakyat Jakarta.
    Dari gerbang menuju pintu pendopo telah membentang karpet merah sebagai penyambut bagi para pejabat yang hadir.
    Samar-samar, terdengar irama musik tanjidor yang diperkirakan berasal dari depan gerbang balai kota.
    Sejumlah gubernur terdahulu mulai berdatangan satu persatu dan lekas masuk ke dalam pendopo.
    Diketahui, Sutiyoso dan Fauzi Bowo menjadi yang tiba pertama dan sudah berada di dalam ruangan.
    Lalu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di lokasi sekitar pukul 11.37 WIB. Ia tampak rapi mengenakan setelan jas dengan kemeja putih dan dasi merah di dalamnya.
    Ahok pun menuruti kemauan awak media untuk sedikit melambaikan tangan ke kamera.
    “Sudah?” tanya Ahok sambil tersenyum lebar.
    Tak lama setelah Ahok masuk ke dalam ruangan, Anies Baswedan ikut menyusul tujuh menit setelahnya atau sekitar pukul 11.44 WIB.
    Anies menyempatkan diri untuk menyapa beberapa tamu yang hadir. Dirinya juga sempat menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono dan Rano atas jabatan yang kini resmi dipangkunya.
    “Selamat buat Mas Pram (Pramono), Bang Doel (Rano). Semoga hari baik ini jadi awalnya yang baik buat Jakarta,” ucap Anies.
    Selain itu, mantan wakil gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria juga terlihat hadir ke Balai Kota Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono-Rano Sertijab di Balai Kota, Dihadiri Anies hingga Sutiyoso Megapolitan 20 Februari 2025

    Tiba di Balai Kota Usai Dilantik, Pramono-Rano Disambut Ondel-ondel dan Tanjidor Megapolitan 20 Februari 2025

    Tiba di Balai Kota Usai Dilantik, Pramono-Rano Disambut Ondel-ondel dan Tanjidor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta
    Pramono Anung
    dan
    Rano Karno
    tiba di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) siang usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di Balai Kota sekitar pukul 12.15 WIB, Pramono dan Rano tampak mengenakan seragam dinas berwarna putih dengan topi hitam.
    Ketika tiba di depan Balai Kota, ondel-ondel dan tanjidor langsung menyambut dua pemimpin baru Jakarta itu. Ondel-ondel itu berdiri di sisi kanan dan kiri pintu masuk Balai Kota. Tarian ondel-ondel itu seakan mengikuti alunan musik dari tanjidor.
    Sesampainya Pramono dan Rano di depan Balai Kota, alunan musik segera menyambut mereka. Sementara itu, barisan orang-orang penyambut telah bersiap dengan kedatangan keduanya.
    Pandangan Pramono dan Rano kemudian dipenuhi dengan serbuan kamera HP yang meminta mereka untuk berswafoto.
    Setiap langkah kaki mereka diiringi musik khas Betawi. Saat sedikit masuk ke dalam Balai Kota, musik berganti menjadi musik marawis. Sementara orang-orang dengan baju batik juga menyambut mereka.
    Pramono dan Rano tetap tampak menikmati alunan musik sembari menyapa orang-orang yang berada di sepanjang jalan masuk Balai Kota.
    Suasana Balai Kota cukup meriah. Di sepanjang jalan tempat masuk, kembang kelapa menjadi penghiasnya.
    Sebelumnya, beberapa mantan gubernur Jakarta juga tampak mendatangi Balai Kota, di antaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 961 kepala daerah bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) ini.
    Acara pelantikan rencananya dimulai pada pukul 10.00 WIB.
    Sebelum pelantikan, para kepala daerah sudah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari geladi kotor pada Selasa (18/2/2025) dan geladi bersih pada Rabu (19/2/2025).
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, 961 kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
    Yusuf juga mengungkapkan, para kepala daerah itu akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.
    Mereka akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab berjalan kaki dari Monumen Nasional (Monas).
    “Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025) malam.
    Berdasarkan jadwal, kepala daerah sudah bersiap di Monas pada pukul 09.00 WIB.
    Kemudian setengah jam setelahnya, mereka akan membentuk barisan untuk bersiap-siap memasuki Istana.
    Barisan ini bakal dimeriahkan oleh drum band Gita Praja IPDN saat memulai prosesi kirab berjalan kaki menuju Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Kemudian, tepat pukul 09.45 WIB, kepala daerah akan secara berurutan masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
    Mereka akan terus melaju ke halaman tengah, yang berada di antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Sebab, pelantikan akan berlangsung di sana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Gubernur Jakarta Diundang ke Pidato Perdana Pramono Anung, Termasuk Ahok dan Anies – Page 3

    Eks Gubernur Jakarta Diundang ke Pidato Perdana Pramono Anung, Termasuk Ahok dan Anies – Page 3

    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, mengatakan pihaknya mempersiapkan acara penyambutan untuk Pramono Anung dan Rano Karno usai dilantik menjadi gubernur-wakil gubernur Jakarta oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis, 20 Februari 2025. Menurut Teguh, acara penyambutan akan kental dengan kesederhanaan nuansa Betawi.

    “Setelah pelantikan, rencananya memang Pak Gub dan Pak Wagub akan langsung ke Balai Kota. Ya kami siapkan penyambutan sederhana ya, karena memang beliau juga tidak ingin ada penyambutan yang berlebihan di depan Graha Ali Sadikin,” kata Teguh kepada awak media di Jakarta Selatan, Rabu, (19/2/2025).

     Teguh menjelaskan, saat Pramono Anung dan Rano tiba maka prosesi pertama adalah serah terima jabatan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta. Momen itu sekaligus menjadi saat terakhir Teguh berpamitan untuk kembali menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

    “Usai serah terima jabatan, rencananya juga akan ada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta setelah itu. Pasti waktunya juga nanti kita akan menyesuaikan ya. Saya belum bisa bicara jamnya, karena itu nanti kan akan tergantung pada kegiatan yang sebelumnya,” jelas Teguh.

    Teguh menambahkan, pada siang menuju sore, Balai Kota akan ada acara syukuran atau pesta rakyat. Pada kegiatan tersebut, Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan turut berpartisipasi sejenak sebelum meninggalkan Balai Kota untuk persiapan retret di Magelang.

    “Saya yakin teman-teman dari Pemerintah Provinsi, Pak Sekda, khususnya dari Biro Kepala Daerah sudah mempersiapkan itu semuanya,” Teguh menandasi.

    Pantauan di Kompleks Balai Kota Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025 pukul 17.00 WIB, tampak sejumlah ornamen onde-ondel sudah terpanjang di pintu-pintu utama. Selain itu, ada pula bendera-bendera yang bernuansa warna corwk betawi yang sudah dibentangkan.

    Kemudian, dari sisi lapangan Balai Kota, tampak adanya persiapan pendirian panggung dan tenda-tenda. Berdasarkan informasi diterima, acara akan dimulai menjelang pukul 10.00 WIB atau setelah pelantikan kepala daerah di Kompleks Istana Kepresidenan selesai.

  • Besok Pramono Sampaikan Pidato Perdana di DPRD, Gubernur Jakarta Terdahulu Diundang

    Besok Pramono Sampaikan Pidato Perdana di DPRD, Gubernur Jakarta Terdahulu Diundang

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik pada Kamis besok, 20 Februari 2025. Seusai mengikuti pelantikan, Pramono Anung yang terpilih bersama Rano Karno sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta rencananya akan menghadiri acara seremonial di Balai Kota untuk selanjutnya menyampaikan pidato perdana di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    “Kami di Sekretariat DPRD untuk persiapan Paripurna Pidato Gubernur 2025-2030 ini kami sudah berkoordinasi dengan eksekutif, SKPD terkait. Jadi setelah pelantikan gubernur di Istana, memang ada acara seremonial dulu di Balai Kota. Namun, tepat pukul 13.30 WIB diadakannya paripurna pidato gubernur, estimasinya sampai dengan pukul 14.30 WIB,” tutur Plt. Sekwan (DPRD) DKI Jakarta Augustinus, Rabu, 19 Februari 2025.

    Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengundang para gubernur DKI terdahulu pada acara yang akan digelar besok. Augustinus menyebutkan bahwa undangan telah dikirim kepada gubernur terdahulu yaitu Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan. Kemudian juga kepada mantan Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

    Dari nama nama tersebut, Augustinus menyebut Anies bakalan hadir. Sementara, Jubir Anies Sahrin mengonfirmasi bahwa gubernur periode 2017-2022 itu kemungkinan bakalan menghadiri agenda di DPRD tersebut.

    “Dari mantan gubernur kita undang dari eranya Pak Sutiyoso, Pak Foke, Basuki ya Ahok, Pak anies jg kami undang dan kemudian pak djarot, terus pak pj juga kami undang juga, pak heru, pak setyabudi pak teguh. Kita undang juga semuanya,” ujar Augustinus.

    Menurut Augustinus sebelumnya akan ada digelar acara seremonial terlebih dahulu di Balaikota. Setelah serangkaian kegiatan di Balai Kota dan DPRD, kata dia, dilanjutkan dengan rapat pimpinan bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Jakarta bersama gubernur.

    “Karena mungkin Pak Gubernur kemarin arahannya inginnya sederhana saja. Jadi kami juga tidak ada pesta rakyat di DPRD. Jadi setelah Paripurna memang Pak Gubernur akan menuju lagi ke Balai Kota, karena akan diadakan rapim untuk seluruh Kepala SKPD di Graha Ali Sadikin,” ucapnya.

    Sementara itu, agenda setelah pelantikan, para kepala daerah direncanakan akan mengikuti retreat yang berlangsung selama 7 hari di akademi militer (Akmil), Magelang.

    Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, dijadwalkan mengikuti retreat yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Serah Terima Jabatan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Anies Baswedan Ikut Menghadiri

    Serah Terima Jabatan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Anies Baswedan Ikut Menghadiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno dijadwalkan langsung menghadiri serah terima jabatan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis besok.

    Karena itu, begitu usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara besok, Pramono Anung-Rano Karno akan langsung ke Balai Kota DKI Jakarta.

    Plt Sekwan DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan, sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta telah diundang untuk menghadiri paripurna perdana Gubernur dan Wakil Gubernur 2025–2030. Mulai dari Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan.

    “Ini (undangan) baru kami share. Cuman kemungkinan Pak Anies yang akan hadir,” ujar Augustinus, Rabu (19/2).

    Pria yang akrab disapa Aga itu mengatakan, usai paripurna, Pramono-Rano akan kembali ke Balai Kota DKI Jakarta untuk Pesta Rakyat dan rapat pimpinan (rapim).

    “Jadi setelah paripurna memang pak Gubernur akan menuju lagi ke Balai Kota. Karena akan diadakan Rapim untuk seluruh kepala SKPD di Graha Ali Sadikin,” terangnya.

    Perayaan pasca pelantikan memang sengaja dibikin tidak begitu lama. Pasalnya, Pramono harus mempersiapkan diri untuk mengikuti retreat selama seminggu di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    “Cukup padat, karena memang pak Gubernur kan persiapan untuk menuju Magelang ya, retreat ya tanggal 21–28 Februari,” lanjutnya.

    Diketahui, Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik di Istana Negara Jakarta pada Kamis (20/2) pagi. Total terdapat 481 kepala daerah yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. (fajar)

  • Pembatasan Usia Kendaraan di Jakarta, Jadi Berlaku?

    Pembatasan Usia Kendaraan di Jakarta, Jadi Berlaku?

    Jakarta –

    Belum lama ini muncul rencana untuk membatasi usia kendaraan di Jakarta. Jakarta yang akan meninggalkan status ibu kota dan berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memiliki kewenangan untuk membatasi usia kendaraan bermotor.

    Rencana pembatasan usia kendaraan di Jakarta itu tertulis di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang mengatur pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

    Tertulis dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, ada beberapa kewenangan khusus dalam subbidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 24 ayat (2) huruf g disebutkan, ada kewenangan untuk melakukan pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan.

    Rencana pembatasan usia kendaraan ini sudah lama bergulir, bahkan sejak Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur. Saat itu, rencananya kendaraan di atas 10 tahun bakal dilarang beroperasi di Jakarta. Rencana tersebut juga muncul di era Anies Baswedan.

    Lantas, dengan adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 itu, apakah pembatasan usia kendaraan bakal segera diterapkan?

    Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, pihaknya masih mengkaji kebijakan pembatasan usia kendaraan bermotor di Jakarta.

    “Pembatasan kendaraan (bermotor) perseorangan ini sangat sensitif. Oleh sebab itu yang kami lakukan setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terbit adalah melakukan kajian komprehensif,” kata Syafrin dikutip Antara.

    Syafrin mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan berdiskusi terkait kebijakan pembatasan usia kendaraan ini.

    “Begitu regulasinya terbit, maka kemudian semuanya sudah menerima. Karena ini sudah melakukan melalui pembahasan yang komprehensif, semuanya kami undang,” ujar dia.

    (rgr/dry)

  • Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng

    Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku tidak tahu mengenai pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

    Hal tersebut diungkapkan Prasetyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rusun di Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Tadi ditanyakan terkait Pak Sukmana (tersangka kasus korupsi pengadaan lahan rusun Cengkareng), apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng. Saya enggak mengerti. Itu pakai peraturan gubernur (pergub), bukan peraturan daerah (perda). Kalo perda, saya pasti tahu,” ucapnya.

    Ia menjelaskan perkara ini bermula ketika Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Gedung yang saat ini berganti nama menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membeli lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, kepada seseorang bernama Toeti Noezlar Soekarno pada tahun 2015. Lahan tersebut akan dibangun rusun.

    Pemprov DKI dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan dengan harga Rp14,1 juta per meter persegi pada 7 Oktober 2015.

    Namun, laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa lahan itu bermasalah. BPK mencatat bahwa lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

    Lalu, pada tahun 2015, APBD DKI Jakarta disahkan menggunakan peraturan gubernur karena terjadi ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian, pengadaan lahan tersebut pun berasal dari APBD yang didasarkan pada pergub.

    Lantaran didasari pergub, Prasetyo pun mengaku tidak tahu-menahu mengenai pengadaan lahan tersebut.

    “Terkait Cengkareng Barat, saya enggak ngerti. Tanahnya di mana aja saya enggak tahu,” ujarnya.

    Kendati demikian, ia selaku Ketua DPRD DKI Jakarta pada saat itu tidak tinggal diam dengan membentuk Panitia Khusus Aset.

    “Di sini juga saya, karena temuan BPK, langsung membuat panitia khusus (pansus). Kebetulan pansus itu diketuai almarhum Gembong Warsono,” ucapnya.

    Berdasarkan pantauan pewarta ANTARA, Prasetyo tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada sekitar pukul 09.00 WIB. Politikus PDIP itu keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.37 WIB.

    Sebelumnya, Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Polisi Cahyono Wibowo mengatakan bahwa Prasetyo dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin ini.

    “Kami akan minta keterangannya karena yang bersangkutan disebut oleh salah satu yang statusnya masih saksi saat ini, terkait dengan masalah proses pengadaan tanah tersebut,” ucapnya.

    Kasus dugaan korupsi pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim tanggal 27 Juni 2016.

    Kasus ini melibatkan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 ini diduga melibatkan suap kepada penyelenggara negara dengan potensi kerugian negara mencapai Rp649,89 miliar.

    Dalam kasus tersebut, Polri telah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Sukmana dan Rudy Hartono Iskandar selaku pihak swasta.

    Tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 saat Gubernur DKI dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Sumber : Antara

  • Diperiksa Bareskrim, Prasetyo Edi Jelaskan Kronologi Kasus Lahan Cengkareng

    Diperiksa Bareskrim, Prasetyo Edi Jelaskan Kronologi Kasus Lahan Cengkareng

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan persoalan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat yang menyeret dirinya.

    Sebelumnya, politisi PDI-Perjuangan ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Bareskrim memeriksa Prasetyo Edi lantaran namanya sempat disinggung oleh saksi dalam kasus ini.

    Prasetyo menekankan bahwa kasus itu berkaitan dengan peraturan gubernur atau pergub. Oleh karenanya, dia mengklaim tidak mengetahui persoalan lahan itu.

    “Tadi ditanya bagaimana apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng, ya saya enggak ngerti. Orang itu pergub [peraturan gubernur] kok bukan perda [peraturan daerah], kalau perda saya tahu,” ujar Prasetyo di Bareskrim, Senin (17/2/2025).

    Dia kemudian menjelaskan perkara ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta melalui dinas perumahan dan gedung membeli lahan di Cengkareng senilai Rp668 miliar.

    Pembelian itu dilakukan antara Pemprov  DKI Jakarta dengan sosok bernama Toeti Noezlar Soekarno pada 2015. Kala itu, Pemprov DKI Jakarta dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan Rp14,1 juta per meter pada 2015. 

    Namun, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI tahun 2025 menyatakan lahan itu bermasalah. 

    “BPK mencatat kalau lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI. Berdasarkan keterangan DKPKP, tanah tersebut tercatat sebagai bagian aset per 31 Desember 2015,” tambahnya.

    Di tahun yang sama, kemudian terjadi perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Jakarta terkait dengan APBD 2015.

    Dalam hal ini, Kemendagri sempat menggagas mediasi 7 hari untuk Pemprov DKI dan DPRD membahas RAPBD 2015.

    “Ahok saat itu tak mau kompromi dengan DPRD, hingga akhirnya memutuskan APBD sepenuhnya dibahas dan disahkan eksekutif menggunakan Pergub Nomor 160 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015,” tutur Prasetyo.

    Singkatnya, sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan masalah pembelian lahan, Prasetyo kemudian membentuk pansus untuk mendalami temuan BPK terkait persoalan lahan tersebut.

    “Maka setelahnya DPRD DKI Jakarta segera membentuk Panitia Khusus Aset yang saya setujui. Saat itu Alm Gembong Warsono diputuskan untuk menjadi Ketua Pansus Aset,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, korps teranyar Polri tersebut telah meningkatkan status perkara tersebut ke penyidikan setelah mengantongi minimal dua alat bukti pada (27/1/2025).

    Kasus yang naik sidik itu berkaitan dengan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi Jakarta pada tahun anggaran 2015. Kasus rasuah itu berpotensi merugikan negara Rp649 miliar.

  • Prasetyo Edi Mengaku Tak Tahu Menahu Soal Kasus Pembelian Lahan Rusun Cengkareng – Halaman all

    Prasetyo Edi Mengaku Tak Tahu Menahu Soal Kasus Pembelian Lahan Rusun Cengkareng – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus PDIP sekaligus mantan Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

    Prasetyo keluar dari gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11.35 WIB.

    Kepada wartawan, ia mengaku mendapat tujuh pertanyaan dari penyidik dan menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui detail perkara tersebut.

    “Tanah Cengkareng Barat itu saya baru pertama kali jadi Ketua DPRD Jakarta, kalau tidak salah. Nah, di situ tahun 2015 terjadi Pergub, tidak ada Perda, dan tidak ada kaitannya dengan saya,” ujarnya, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, saat permasalahan lahan ini mencuat, mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Gembong Warsono (almarhum), telah meminta agar dilakukan audit. Permintaan itu disampaikan pada 30 Juni 2016.

    “Sudah saya jelaskan bahwa saya minta audit BPK, ini kepada KPK dan Bareskrim untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.

    Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI tahun 2025, lahan tersebut dinyatakan bermasalah. BPK mencatat bahwa tanah tersebut masih berstatus sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

    Berdasarkan keterangan DKPKP, tanah itu tercatat sebagai aset per 31 Desember 2015.

    Pada tahun 2015, APBD DKI Jakarta disahkan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) karena terjadi deadlock antara Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan DPRD DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Prasetyo Edi pada Senin (17/2/2025).

    Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Waka Kortas Tipidkor) Polri, Brigjen Pol Arief Adiharsa, membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut tetap sesuai jadwal.

    “Belum ada perubahan jadwal menurut hasil komunikasi dengan penyidik,” kata Arief.

    Ia juga menyebut bahwa Prasetyo Edi memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik. Namun, pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan.

    “Beliau janji akan hadir sekitar pukul 10.00 WIB,” tutup Arief.