Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Hotman Paris Kritik Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Firdaus Oiwobo: Kok Lu yang Sewot

    Hotman Paris Kritik Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Firdaus Oiwobo: Kok Lu yang Sewot

    “Nah ini baru lawan selevel bang Hotman Paris Hutapea, pemilik gunung dan ribuan profesi,” kata Denny di Instagram pribadinya @dennysiregar (3/3/2025).

    Seperti diketahui, belakangan ini nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendadak ramai jadi perbincangan. Menyusul hebohnya Mega korupsi di Pertamina Patra Niaga.

    Teranyar, pengacara kondang Hotman Paris bahkan meminta Ahok meminta maaf kepada publik atas kasus tersebut.

    Terlepas dari bersalah atau tidak, menurut Hotman, Ahok harus meminta maaf. Pasalnya, saat Mega korupsi itu terjadi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjabat Komisaris Utama (Komut).

    Sutradara film Sayap-Sayap Patah, Denny Siregar, ikut bersuara terkait pernyataan Hotman Paris Hutapea soal Ahok.

    Denny secara terbuka menyatakan bahwa dirinya lebih percaya pada Ahok dibanding Hotman Paris.

    “Sorry bang Hotman Paris, gua lebih percaya Basuki Tjahaja Purnama,” kata Denny di Instagram pribadinya @denysiregar (2/3/2025).

    Pernyataan ini langsung memicu diskusi panas di kalangan netizen.

    Tidak sedikit yang membela Ahok dengan alasan rekam jejaknya yang dikenal tegas dalam memberantas korupsi.

    Sementara ada juga yang mendukung Hotman Paris sebagai pengacara yang berpengalaman dalam dunia hukum.

    “Kalian (Netizen) lebih percaya siapa?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hotman blak-blakan meminta Ahok untuk mengembalikkan gajinya saat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    “Ini contoh. Apalagi ini megaproyek. Kalau pun kamu tidak tahu atau tidak bersalah,, setidaknya kamu menyatakan turut bersalah atau minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” Hotman menuturkan.

  • Golkar Dukung Kejagung Panggil Ahok Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Golkar Dukung Kejagung Panggil Ahok Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. 

    Pasalnya, kasus dugaan korupsi tersebut terjadi selama beberapa tahun ketika Ahok masih menjabat di Pertamina.

    “Saya kira memang Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan karena yang bersangkutan pada waktu itu aktif sebagai komisaris dan mengetahui katanya. Apalagi ada pernyataannya seperti itu,” ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (3/3/2025).

    Idrus mengatakan penjelasan dan pernyataan Ahok bisa dijadikan bukti tambahan. Pasalnya, Ahok mengaku memiliki informasi-informasi yang lebih faktual sehingga Ahok bukan lagi dipanggil oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, tetapi langsung oleh Kejagung yang sedang menangani kasus dugaan korupsi tersebut.

    “Nah saya kira itu yang harus kita lakukan, bukan Menteri ESDM yang harus manggil tetapi dipanggil dalam kerangka penegakan hukum dan ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung,” tandas Idrus.

    Sebelumnya, Kejagung membuka peluang untuk memanggil Ahok dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Menurut Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, Kejagung akan memanggil semua pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.

    “Jadi siapa pun yang terlibat dalam perkara ini baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan,” ujar Abdul dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025). 

  • Sosok & Harta Simon Aloysius, Dirut Pertamina Minta Maaf atas Kasus Korupsi, Anggota DPP Gerindra

    Sosok & Harta Simon Aloysius, Dirut Pertamina Minta Maaf atas Kasus Korupsi, Anggota DPP Gerindra

    TRIBUNJATIM.COM – Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simo Aloysius Mantiri, meminta maaf atas kasus korupsi yang menimpa perusahaannya.

    Akibat korupsi itu, negara ditaksir merugi Rp1 kuadraliun.

    Sosoknya kini menjadi sorotan publik.

    Begitu pula harta kekayaan Simon Aloysius Mantiri.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri akhirnya buka suara terkait kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina.

    Simon mewakili PT Pertamina menyampaikan permohonan maaf buntut perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

    “Pada kesempatan ini, saya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” ucap Simon, dikutip dari KompasTV, Senin (3/3/2025).

    Dalam keterangannya, Simon juga menyampaikan apresiasi penuh kepada Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.

    Berikut profil Simon Aloysius Mantiri, Dirut Pertamina yang meminta maaf terkait kasus korupsi minyak Pertamina.

    Sosok Simon Aloysius Mantiri

    Simon ditunjuk menjadi Dirut Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-259/MBU/11/2024 tanggal 04 November 2024.

    Dikutip dari Kompas.com (4/11/2024), Simon Aloysius Mantiri lahir di Kamasi, Tomohon, Sulawesi Utara, yang menjabat sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

    Sebelum ditunjuk menjadi Dirut Pertamina, Simon merupakan Komisaris Utama dan Independen Pertamina sejak 10 Juni 2024.

    Simon menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang mengundurkan diri karena ingin fokus memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Di luar jabatan di BUMN dan partai, ia pernah ditunjuk menjadi Personal Assistant to the Chief Executive Officer di PT Nusantara Energy.

    Jabatan lain yang pernah diemban Simon adalah Direktur PT Nusantara Energy dan Direktur Keuangan PT Agro Industri.

    Dalam riwayat pendidikannya, setelah lulus SMA, Simon melanjutkan studinya ke Jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Setelah lulus dari ITB pada 2003, Simon bekerja sebagai engineer di dunia upstream oil and gas pada blok South East Sumatera China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

    Ia juga menyelesaikan pendidikan profesi keinsinyuran dan postgraduate dengan gelar Master of Business Administration (MBA).

    Selain itu, Simon pernah mengikuti pendidikan short course executive education, salah satunya di Tsinghua University, China.

    Gaji Simon Aloysius Mantiri

    Dikutip dari Tribun Timur, jika mengacu pada laporan keuangan Pertamina pada tahun 2022, Simon Aloysius Mantiri diprakirakan menerima pendapatan yang terdiri dari gaji hingga bonus sekitar Rp36,9 miliar per tahun.

    Itu artinya, Simon Aloysius Mantiri diperkirakan akan mendapatkan pendapatan berupa gaji, tunjangan hingga tantiem sekitar Rp3 miliar.

    Angka itu mengalahkan total gaji dan tunjangan jabatan yang didapat Prabowo sebagai presiden sebesar Rp 62.740.000 per bulan.

    Sebagai gambaran saja, beberapa tahun lalu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat buka-bukaan soal gaji yang diterimanya saat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. 

    Dia mengaku sebagai komisaris utama di Pertamina, gajinya menyentuh angka Rp 170 juta per bulan.

    “Rp170 juta lah kira-kira,” ujar Ahok, kala itu sekira tahun 2020.

    Ahok mengatakan, selain mendapat gaji juga mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. 

    Berdasarkan informasi yang didengarnya, untuk level direktur utama bonus tantiemnya bisa tembus sampai Rp25 miliar.

    “Katanya ya tantiem itu, dulu, dirut bisa dapat Rp25 miliar,” ujar Ahok.

    Harta Kekayaan Simon Aloysius

    Saaat ini, harta kekayaan Simon Aloysius belum diketahui secarai detail.

    Meski pejabat di BUMN diwajibkan membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), namun Simon Aloysius saat ini baru menjabat.

    Namun demikian, Simon Aloysius diyakini memiliki harta kekayaan yang mumpuni.

    Sebelum terjun ke politik, Simon tercatat pernah berkecimpung di sejumlah bisnis tambang.

    Sebagian besar kekayaannya didapat dari penghasilannya saat menjabat sebagai Personal Assistant CEO hingga Direktur di PT Nusantara Energi yang merupakan salah satu anak usaha Nusantara Group milik Prabowo Subianto.

    Selain itu, ia juga pernah menempati jabatan sebagai Direktur Keuangan PT Agro Industri Nasional (Agrinas).

    Perusahaan ini menjalankan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah.  

    Setelah menjabat sebagai Dirut Pertamina, Simon diyakini mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

    Kompensasi manajemen kunci dan Dewan Komisaris Pertamina per 31 Desember 2022 tercatat USD23,90 juta atau sekitar Rp358,5 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Koar-koar Soal Korupsi Tata Kelola Minyak di Sosmed, Waketum Golkar Dorong Kejagung Periksa Ahok

    Koar-koar Soal Korupsi Tata Kelola Minyak di Sosmed, Waketum Golkar Dorong Kejagung Periksa Ahok

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk memeriksa mantan Komisaris Utama Pertamina, Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus di PT Pertamina (Persero).

    Dia menyebutkan, ada dua poin yang menjadi sorotan Idrus. Pertama, informasi dugaan oplosan ini sebenarnya sudah berlangsung hingga beberapa tahun. Kedua, pada tahun-tahun sebelumnya Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    “Nah dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama dan menyatakan bahwa mengetahui itu, maka dua alasan ini saya kira memang Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan, pada waktu itu aktif sebagai Komisaris dan mengetahui katanya apalagi ada pernyataannya seperti itu,” kata Idrus di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 3 Mare 2025.

    Menurut Idrus, pemeriksaan itu diperlukan agar Kejagung bisa lebih jauh mendapatkan informasi-informasi yang lebih faktual. Dia meyakini Ahok akan lebih paham, sehingga bisa menjadi alat-alat bukti, alat bukti hukum. 

    “Nah saya kira itu yang harus kita lakukan, bukan Menteri ESDM yang harus manggil. Tetapi dipanggil dalam kerangka penegakan hukum dan ini sudah ditangani oleh, Kejaksaan Agung,” ujarnya.

    Siap Buka Skandal Pertamina

    Diungkap Ahok dalam tayangan di kanal YouTube Narasi Newsroom, Ahok mengaku siap membongkar skandal Pertamina yang lebih besar ke Kejaksaan Agung.

    Ahok bahkan dengan senang hati jika dirinya dipanggil oleh Kejangung guna dimintai keterangan. Sebab dirinya sudah memperingatkan para direksi alias petinggi di Pertamina saat dulu masih menjabat jadi Komut.

    “Saya sering ngancam mereka secara kasar kok, ‘Kalian jangan menganggap saya enggak berjaya hari ini. Mungkin ada yang anggap saya macan ompong di Pertamina karena enggak jadi Dirut,” ungkap Ahok.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Golkar Dorong Kejagung Panggil Ahok untuk Jelaskan Kasus Korupsi Pertamina

    Golkar Dorong Kejagung Panggil Ahok untuk Jelaskan Kasus Korupsi Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mendukung soal rencana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus korupsi di PT Pertamina (Persero).

    Ada dua poin yang menjadi sorotan Idrus. Pertama, informasi dugaan oplosan ini sebenarnya sudah berlangsung hingga beberapa tahun. Kedua, pada tahun-tahun sebelumnya Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    “Dua alasan ini saya kira memang Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan, pada waktu itu aktif sebagai Komisaris dan mengetahui katanya, apalagi ada pernyataannya seperti itu,” katanya di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (3/3/2025).

    Idrus melanjutkan, penjelasan dari Ahok sebagai Komisaris Utama ini dimaksudkan agar Kejaksaan Agung mendapatkan informasi-informasi yang lebih faktual. Dengan demikian juga bisa menjadi alat bukti hukum.

    “Nah saya kira itu yang harus kita lakukan, bukan Menteri ESDM yang harus manggil. Tetapi dipanggil dalam kerangka penegakan hukum dan ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan bakal memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.  

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengemukakan penyidik bakal memanggil siapapun untuk menjadi saksi di perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023. 

    Harli menjelaskan bahwa saksi yang bakal diperiksa harus sesuai dengan kebutuhan penyidik untuk membongkar perkara itu agar terang-benderang. 

    “Kalau penyidik berencana memanggil yang bersangkutan (Ahok), kita sampaikan ke publik,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (2/3/2025).

  • Ungkit Gaji di Pertamina, Segini Perbandingan Gaji Ahok dengan Hotman Paris

    Ungkit Gaji di Pertamina, Segini Perbandingan Gaji Ahok dengan Hotman Paris

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Buntut mega korupsi di lingkup Pertamina, Hotman Paris terang-terangan menyindir Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Hotman menyoroti sikapnya yang alih-alih meminta maaf, Ahok malah naik pitam soal skandal korupsi yang dilakukan bawahannya.

    Hotman juga menyindir soal gaji miliaran yang diterima Ahok dari jabatannya sebagai petinggi di Pertamina.

    “Hai Ahok. Saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lo ngotot-ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina,” katanya dikutip Senin (3/3/2025).

    Lalu, berapa kisaran gaji Ahok jika dibandingkan dengan Hotman?

    Ahok

    Gaji seorang Komisaris Utama Pertamina tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

    Gaji Direktur Utama ditentukan oleh internal Kementerian BUMN melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun.

    Sementara untuk Komisaris Utama adalah 85 persen dari gaji Direktur Utama. Ahok pada 2020 lalu pernah mengungkap besaran gajinya.

    Dia mengatakan sebagai komut Pertamina gajinya bisa tembus hingga Rp 170 juta per bulan. Ada pula bonus tantiem atau insentif kerja.

    Hotman Paris

    Hotman dikenal sebagai pengacara kondang yang dikenal dengan gaya hidup glamour dan serba mewah.

    Bayarannya sebagai pengacara terkemuka ditaksir puluhan juta hingga milyaran rupiah tergantung kasus dan siapa kliennya.

  • Menanti Ahok Buka-bukaan Kasus Korupsi BBM Pertamina

    Menanti Ahok Buka-bukaan Kasus Korupsi BBM Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, siap buka-bukaan dalam kasus tata kelola minyak mentah Pertamina. Ahok mengklaim memiliki banyak bukti. 

    Adapun Ahok menganggap bahwa kasus yang menjerat sejumlah petinggi subholding Pertamina itu adalah kasus lama. Namun dirinya tidak bisa berbuat banyak karena jabatannya hanya komisaris bukan direktur utama.

    Adapun PDI Peejuangan (PDIP) mendorong tim penyidik Kejaksaan Agung untuk memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai saksi di perkara korupsi tata kelola minyak mentah.

    Juru Bicara DPP PDIP Chico Hakim memprediksi Ahok bisa jadi saksi yang tepat untuk dimintai keterangan terkait perkara korupsi yang ada di tubuh Pertamina. Bahkan, menurutnya, Ahok juga tidak segan membongkar perkara korupsi lainnya di Pertamina.

    “Pak Ahok menyambut baik jika dipanggil untuk menjadi saksi di kasus itu. Bahkan, pak Ahok akan membongkar kasus lainnya di Pertamina,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (2/3).

    Chico mengatakan bahwa selama menjadi Komisaris Utama Pertamina, nasihat dari Ahok tidak pernah digubris oleh direksi dan para elite Pertamina, sehingga terjadilah kasus korupsi di pelat merah tersebut.

    “Fungsi pak Ahok ini kan jadi pengawas ya. Beliau ini selalu menyampaikan ke direksi, namun tidak digubris,” katanya.

    Maka dari itu, Chico mengemukakan bahwa Ahok sudah siap untuk memberikan semua keterangan terkait perkara korupsi tersebut dan membantu negara mengembalikan semua kerugian akibat korupsi di Pertamina.

    “Beliau siap dipanggil dan siap hadir untuk membantu negara atau pemerintah dalam membongkar kasus korupsi sekaligus penyelewengan di tubuh Pertamina,” ujarnya.

    Kejagung Periksa Ahok 

    Penyidik Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan bakal memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengemukakan penyidik bakal memanggil siapapun untuk menjadi saksi di perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023.

    Harli menjelaskan bahwa saksi yang bakal diperiksa harus sesuai dengan kebutuhan penyidik untuk membongkar perkara itu agar terang-benderang.

    “Kalau penyidik berencana memanggil yang bersangkutan (Ahok), kita sampaikan ke publik,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (2/3/2025).

    Namun, menurut Harli, jika penyidik masih belum membutuhkan keterangan dari Ahok, maka Ahok tidak akan dijadikan saksi pada perkara korupsi PT Pertamina tersebut. “Jadi karena ini sangat tergantung pada kebutuhan penyidikan,” katanya.

    Penggeledahan Terminal BBM

    Di sisi lain, penyidik Kejagung telah menggeledah Terminal BBM milik PT Pertamina Patra Niaga di Tanjung Gerem, Banten.

    Pihak PT Pertamina Patra Niaga memastikan Terminal BBM di Tanjung Gerem, Banten masih beroperasi normal meski ada penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan pihaknya akan menghormati dan kooperatif pada setiap proses hukum yang ada.

    “Pelayanan dan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan terminal BBM Tanjung Gerem masih beroperasi secara normal,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (28/2/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya juga bakal terus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG).

    “Perbaikan-perbaikan juga terus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang baik,” pungkasnya.

  • Denny Siregar: Sorry Bang Hotman Paris, Gue Lebih Percaya Ahok

    Denny Siregar: Sorry Bang Hotman Paris, Gue Lebih Percaya Ahok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belakangan ini nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendadak ramai jadi perbincangan. Menyusul hebohnya Mega korupsi di Pertamina Patra Niaga.

    Teranyar, pengacara kondang Hotman Paris bahkan meminta Ahok meminta maaf kepada publik atas kasus tersebut.

    Terlepas dari bersalah atau tidak, menurut Hotman, Ahok harus meminta maaf. Pasalnya, saat Mega korupsi itu terjadi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjabat Komisaris Utama (Komut).

    Sutradara film Sayap-Sayap Patah, Denny Siregar, ikut bersuara terkait pernyataan Hotman Paris Hutapea soal Ahok.

    Denny secara terbuka menyatakan bahwa dirinya lebih percaya pada Ahok dibanding Hotman Paris.

    “Sorry bang Hotman Paris, gua lebih percaya Basuki Tjahaja Purnama,” kata Denny di Instagram pribadinya @denysiregar (2/3/2025).

    Pernyataan ini langsung memicu diskusi panas di kalangan netizen.

    Tidak sedikit yang membela Ahok dengan alasan rekam jejaknya yang dikenal tegas dalam memberantas korupsi.

    Sementara ada juga yang mendukung Hotman Paris sebagai pengacara yang berpengalaman dalam dunia hukum.

    “Kalian (Netizen) lebih percaya siapa?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hotman blak-blakan meminta Ahok untuk mengembalikkan gajinya saat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    “Ini contoh. Apalagi ini megaproyek. Kalau pun kamu tidak tahu atau tidak bersalah,, setidaknya kamu menyatakan turut bersalah atau minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” Hotman menuturkan.

    “Jauh lebih jantan lagi jika kamu mengembalikan seluruh gaji kamu,” tambahnya.

  • Hotman Sindir Ahok Cuap-cuap soal Kasus Korupsi Pertamina: Jangan Sekarang seperti Pahlawan – Halaman all

    Hotman Sindir Ahok Cuap-cuap soal Kasus Korupsi Pertamina: Jangan Sekarang seperti Pahlawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengacara Hotman Paris Hutapea memberikan tanggapan tajam terhadap pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Komisaris Utama PT Pertamina, mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung.

    Hotman menilai bahwa Ahok memiliki tanggung jawab dalam melanggengkan praktik korupsi di Pertamina.

    Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagramnya pada Minggu, 2 Maret 2025, Hotman menegaskan bahwa Ahok seharusnya tidak berbicara seolah-olah tidak bersalah.

    “Komisaris utama itu tugasnya berhak memecat sementara direksi, berhak melakukan pemeriksaan apa pun, jadi kalau ada penyelewengan besar di Pertamina, komisaris tidak tahu, setidak-tidaknya sekarang ini jangan dong cuap-cuap di media, seolah-olah dia tidak salah,” ujarnya.

    Hotman menyebutkan bahwa ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh Ahok:

    “Bisa karena gagal melaksanakan tugasnya atau lalai atau memang tahu, tapi tidak diproses. Saya tidak tahu mana yang benar,” ucapnya.

    Hotman menilai, Ahok seharusnya tak perlu berkoar-koar jika dirinya mengetahui ada skandal korupsi di Pertamina.

    Menurutnya, eks Gubernur Jakarta itu seolah-olah merasa tak “berdosa” dalam kasus itu.

    Padahal, kasus korupsi di Pertamina terjadi ketika Ahok menjabat sebagai komisaris utama.

    “Kalau pun dia merasa tidak bersalah atau memang dia tidak berani waktu itu membuka (skandal korupsi), setidak-tidaknya sekarang jangan cuap-cuap seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia hebat,” ujar Hotman.

    Hotman menduga bahwa alasan Ahok terkesan membiarkan praktik korupsi adalah karena lebih memilih menikmati gaji yang besar saat menjabat.

    “Kalau dia sekarang ngaku banyak pelanggaran zaman dulu kenapa dia tidak teriak? Karena apa? Dia lebih memilih gaji yang miliaran, jadi mengenai Ahok, siapa pun kau akan saya lawan, saya tidak menyalahkan dia.”

    “Kalau bukan karena dia cuap-cuap, harusnya diam aja, karena semua pelanggaran tersebut terjadi pada saat dia sebagai pengawas, yaitu komisaris utama, itu sama saja seperti kepala sekolah, tidak tahu apa yang terjadi di dalam kelas bertahun-tahun kalau pun dia tidak tahu, dia tidak salah, tapi gagal dalam tugas, jangan sekarang seperti seorang pahlawan, Ahok tetap aku tantang,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Hotman Paris Serang Ahok yang Cuap-cuap soal Korupsi Pertamina: Seolah-olah Dia Bersih, Saya Lawan!

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • PDI-P Sebut Ada Upaya Penggiringan Opini soal Keterlibatan Ahok dalam Korupsi Pertamina

    PDI-P Sebut Ada Upaya Penggiringan Opini soal Keterlibatan Ahok dalam Korupsi Pertamina

    PDI-P Sebut Ada Upaya Penggiringan Opini soal Keterlibatan Ahok dalam Korupsi Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, mengatakan ada upaya penggiringan opini yang menyudutkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina untuk periode 2018-2023.
    Ahok sendiri pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dari 22 November 2019 hingga mundur pada 2 Februari 2024.
    “Upaya penggiringan opini untuk menyudutkan PDI Perjuangan memang sedang marak terjadi. Salah satunya melalui kasus tata kelola minyak oleh anak perusahaan Pertamina, Patra Niaga,” ujar Chico saat dihubungi pada Minggu (2/3/2025).
    Kendati demikian, Chico menambahkan, masyarakat tidak akan terpengaruh oleh isu yang mengaitkan Ahok dengan praktik korupsi di perusahaan minyak dan gas milik negara tersebut.
    Ia menilai Ahok sangat antusias untuk memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung jika keterangannya dibutuhkan.
    “Justru Pak Ahok sangat bersemangat untuk hadir apabila memang ada panggilan dari Kejaksaan,” tuturnya.
    Chico juga mengkritik kredibilitas, integritas, dan moral pihak-pihak yang menggiring opini negatif terhadap Ahok terkait kasus korupsi di Pertamina.
    Ia menegaskan, PDI-P menjunjung tinggi supremasi hukum, dengan penegakan yang tidak tebang pilih, transparan, dan tidak mengada-ada.
    Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengumumkan akan memanggil siapa pun yang dianggap dapat memberikan keterangan terkait dugaan korupsi di Pertamina.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebutkan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana di Pertamina berlangsung antara 2018-2023.
    Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian yang tercatat pada 2023 saja mencapai Rp 193,7 triliun.
    Jika dihitung secara keseluruhan, kerugian sejak 2018 hingga 2023 diperkirakan mencapai Rp 968,5 triliun.
    “Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara,” kata Harli dalam program Sapa Indonesia Malam di YouTube
    Kompas TV
    pada Rabu (26/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.