Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Pemkot Bogor Masih Petakan Solusi Permanen Longsor Batutulis

    Pemkot Bogor Masih Petakan Solusi Permanen Longsor Batutulis

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa Direktur Prasarana Perkeretaapian dan BTP Bandung telah melakukan penelitian singkat terkait longsoran di Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kota Bogor.

    Berdasarkan penelitian tersebut, longsor yang terjadi pada Selasa (4/3) disinyalir disebabkan oleh adanya saluran atau mata air yang bahkan jumlahnya lebih dari satu.

    “Kami pertemuan dengan Direktur Prasarana dari Kementerian Perhubungan dan juga Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat, ya. Memang mereka sudah melakukan semacam penelitian singkat atau awal terkait bencana longsor yang terjadi di Jalan Saleh Danasasmita. Disinyalir ada saluran air atau mata air yang jumlahnya bukan hanya satu, tetapi ada tiga,” ungkap Dedie A. Rachim dikutip Jumat (7/3).

    BACA JUGA: PT Jaswita Jabar Bakal Evaluasi Anak Usahanya Buntut Pembongkaran Wisata Puncak Bogor

    Oleh karena itu, Dedie menambahkan, bahwa secara teknis hal tersebut perlu dikaji lebih dalam terkait kemungkinan langkah-langkah penanganan untuk normalisasi atau pengembalian fungsi Jalan Saleh Danasasmita di wilayah Batutulis.

    “Dengan adanya dugaan saluran air di bawah lokasi jalan, maka ada juga kemungkinan kita mencari jalur alternatif lain,” terang dia.

    Menurutnya, jika harus mencari jalur alternatif lain, hal itu didasarkan pada dugaan keberadaan mata air atau aliran air di area tersebut.

    BACA JUGA: Jaga Kondusifitas, Pemkot dan Kejari Kota Bogor Tingkatkan Sinergitas

    Jika aliran mata air ini ditambah dengan beban kendaraan, maka kondisi tanah yang labil berpotensi kembali menimbulkan bencana di kemudian hari.

    “Itu yang tidak kita inginkan. Jangan sampai setiap tahun kita harus melakukan rehabilitasi atau langkah-langkah penanganan sementara. Jika memungkinkan, penyelesaiannya harus permanen untuk jangka menengah dan panjang,” tegas Dedie.

    Sebab, dirinya menimbang, langkah itu akan menjadi pilihan yang paling ideal untuk Kota Bogor.

    BACA JUGA: Pemerintah Segel 4 Bangunan Penyebab Banjir Jakarta dan Bogor

    “Ini yang harus kita pikirkan secara teknis, mana yang paling efisien. Dan karena ini dalam kondisi darurat, maka langkah-langkah yang harus diambil harus segera dan juga komprehensif,” tukas Dedie. (YUD)

  • Jokowi Respon Korupsi PT Pertamina, Said Didu: Sangat Lucu Komentarnya

    Jokowi Respon Korupsi PT Pertamina, Said Didu: Sangat Lucu Komentarnya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekertaris BUMN, Said Didu memberi sindiran ke mantan Presiden Jokowi Widodo usai memberikan respon terkait korupsi PT Pertamina.

    Jokowi menyinggung pentingnya manajemen kontrol direksi dan komisaris, dimana Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    “Pertamina, ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada,”katanya

    “Manajemen ada yang namanya direksi, dirut, dan direksi dan ada juga pengawasan, juga komisaris,” ujarnya.

    Lanjut, Jokowi menyebut jajaran manajemen tersebut baik dari Dirut hingga Komisaris dipilih melalui proses yakni proses Tim Penilai Akhir (TPA).

    Respon dari Jokowi Widodo ini yang kemudian di sorot oleh Said Didu.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, ia menyebut komentar ini sebagai sesuatu yang lucu.

    “Izinkan #sayaketawa.
    Sangat lucu komentar Jokowi ttg test BUMN,” tulisnya dikutip Jumat (7/3/2025).

    Terkait tes TPA, Said Didu menyebut ada test lain yang harus dilakukan sebelum masuk ke tim penilaian akhir.

    “Dia menyebutkan bhw ada test TPA pada seleksi Direksi BUMN, yaitu Test Potensi Akademik (ini test msk sekolah)- pdhl TPA di seleksi tersebut adalah Tim Penilai Akhir yg ketuanya Presiden,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tak Diperiksa, Kejagung Bantah Keterlibatan Erick Thohir di Kasus Pertamina, Loyalis Ahok Geram: Layak Dilempar Telur Busuk

    Tak Diperiksa, Kejagung Bantah Keterlibatan Erick Thohir di Kasus Pertamina, Loyalis Ahok Geram: Layak Dilempar Telur Busuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali melontarkan kritik tajam terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan mega korupsi di Pertamina Patra Niaga yang disebut mencapai Rp1.000 triliun.

    Ia menilai Kejagung tidak serius dalam menangani kasus ini dan justru terkesan menutupi pihak-pihak yang seharusnya diperiksa.

    “Korupsi Pertamina, Aroma telur busuk di Kejagung. Wajar jika publik menilai Kejagung tidak serius menuntaskan korupsi Pertamina Rp 1.000 Triliun ini,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (6/3/2025).

    Jhon menyoroti sikap Kejagung yang awalnya menyatakan kemungkinan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, namun belakangan justru bertemu secara diam-diam hingga larut malam.

    “Awalnya Kejagung menyatakan berpeluang akan memanggil Erick Thohir, ternyata malah bertemu diam-diam hingga larut malam,” cetusnya.

    Selain itu, Kejagung juga menggelar rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI, padahal perhatian publik sedang tertuju pada perkembangan kasus ini.

    “Lalu kemarin rapat tertutup dengan komisi III DPR RI, padahal atensi publik sedang ramai-ramainya,” Jhon menuturkan.

    “Saya menduga banyak yang ditutupi, setidaknya soal bohir besar yang disebut-sebut belakangan ini,” tambahnya.

    Yang lebih mengejutkan, kata Jhon, Kejagung justru seolah menjadi juru bicara Erick Thohir dengan menyatakan bahwa mantan Presiden Inter Milan itu tidak terlibat.

    “Yang mengejutkan, Kejagung seolah menjadi juru bicara Erick Thohir sendiri dengan menyatakan Erick tidak terlibat,” imbuh loyalis Ahok ini.

  • Ahok Siap Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah, Ini Kata Kejagung – Page 3

    Ahok Siap Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah, Ini Kata Kejagung – Page 3

    Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang memeriksa mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam upaya menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Terkait hal itu, Ahok menyatakan siap dipanggil Kejagung. Menurut Politikus PDIP ini, senang memantu lembaga tersebut.

    “Saya siap, saya senang membantu,” kata dia dalam wawancara khusus dengan Liputan6 SCTV dikutip Jumat (28/2/2025).

    Ahok kemudian singgung lemahnya pengawasan di Pertamina, sehingga melenggangkan permainan kotor di dalam pengelolaan minyak.

    “Kalau soal itu kita enggak bisa tahu teknis. Itu adalah soal teknis, kalau pemasoknya mencampur ini permainan bajingan lah kenapa lo terima,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Ahok menjelaskan, ahli-ahli minyak seharusnya bisa langsung melakukan pengujian, bukan baru mengetes setelah minyak tiba di Tanjung Priok.

    “Kita punya insinyur-insinyur bisa ngetes dong. masak minyak masuk kapal mesin ngetes di Tanjung Priok ngetesnya. kalau gitu semua pecat aja,” tambah dia.

    Dia lalu mengungkit kembali soal pengadaan bus Transjakarta yang dulu sempat bikin heboh, di mana dia memilih menolak bus yang tak sesuai spesifikasi ketimbang tetap menerima yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

    “Jadi waktu anda masukan bus itu ke Jakarta, gua lihat speknya gak sesuai ya gue tolak. Lalu gimana dong bus gue udah banyak udah dateng. ’emang gue pikirin kenapa lu mau curang-in gue’,” kata Ahok.

  • Usai Bertemu Erick Thohir, Kejagung Rapat Tertutup dengan DPR, Loyalis Ahok: Publik Makin Tidak Percaya

    Usai Bertemu Erick Thohir, Kejagung Rapat Tertutup dengan DPR, Loyalis Ahok: Publik Makin Tidak Percaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI. Hal ini menuai sirotan.

    Apalagi setelah pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir hingga larut malam. Salah satunya dari Pegiat media sosial, John Sitorus.

    Rapat dengar pendapat secara tertutup dengan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

    Komisi III mendalami kasus Pertamina hingga impor gula dalam rapat tersebut.

    Hal inilah yang kemudian disorot oleh John Sitorus. Melalui cuitan di akun X pribadinya ia kembali menyindir terkait rapat hingga larut malam bersama Erick Thohir.

    “Habis larut malam, sekarang rapat tertutup,” tulisnya dikutip Kamis (6/3/2025).

    “Saat kita sibuk dengan isu banjir hari ini, diam-diam Kejaksaan Agung rapat tertutup dengan Komisi III hari ini soal kasus korupsi Pertamina,” tuturnya.

    Ia pun kemudian mempertanyakan terkait alasan rapat ini yang digelar tertutup. Dengan menyebut ada sesuatu yang ditutup-tutupi.

    “Kenapa tertutup? Jelas karena ada yang ditutupi. Kalo benar, kenapa tidak terbuka?,” ujarnya.

    “Wajar jika publik makin tidak percaya dengan penanganan korupsi Pertamina apalagi baru bertemu Erick Thohir sampai larut malam,” sebutnya.

    John berharap kasus ini bisa terus dikembangkan agar para tersangka dalam kasus megah korupsi ini bisa kembali terungkap.

    “Seharusnya, para tersangka baru bisa muncul jika kasus ini dikembangkan lebih luas, jika rapat begini terbuka tanpa ditutupi,” pungkas loyalis Ahok ini.

    Sebelumnya, Anggota DPR Benny K Harman, mengungkap tiga masalah dalam penanganan kasus korupsi di Pertamina.

  • Kejagung Sebut Pertamax “Dioplos” Sampai 2023, Sekarang Sudah Enggak

    Kejagung Sebut Pertamax “Dioplos” Sampai 2023, Sekarang Sudah Enggak

    GELORA.CO –  Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa sejumlah oknum di Pertamina memang pernah mengoplos Pertalite dan menjualnya menjadi Pertamax.

    Febrie menegaskan bahwa tindakan ilegal tersebut berlangsung pada 2018-2023 dan kini sudah tidak ada lagi bahan bakar minyak (BBM) ‘oplosan’ yang beredar di masyarakat.

    “Kemarin yang jelas naik penyidikan itu kan pasti ada (dioplos). Ya pasti ada lah kesalahan, enggak mungkin naik penyidikan. Sampai 2023, ingat ya sampai 2023,” kata Febrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Dia juga meminta agar masyarakat tidak lagi khawatir untuk membeli produk Pertamina.

    Sebab, Pertamina sudah memastikan produk yang beredar saat ini sudah sesuai standar.

    “Jangan khawatir untuk pembelian produk di Pertamina. Karena kita juga koordinasi ke Pertamina dan ini sudah dilakukan oleh Pertamina untuk memastikan, menguji produk Pertamina dan produk-produk lain yang menjadi konsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar,” kata Febrie.

    Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga sudah meminta Pertamina menguji produknya usai adanya kasus Pertamax oplosan.

    “Oleh karena itu, kami pastikan, kami sudah meminta Pertamina secara terbuka untuk menguji produknya. Dan saya dengar ini sudah dilakukan. Kepada masyarakat, kami imbau jangan tinggalkan Pertamina. Karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri,” ujar Febrie.

    Baca juga: Ahok Siap Diperiksa Kasus Korupsi di Pertamina, Kejagung: Penyidikan Masih Berjalan

    Diketahui, kasus korupsi dengan modus mengoplos BBM ini terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp 197,3 triliun.

    Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

    Para tersangka terdiri dari pejabat perusahaan Pertamina dan anak perusahaannya serta sejumlah pengusaha yang berstatus broker.

  • Golkar Dorong Ahok Diperiksa di Kasus Pertamina, Benny Harman: Membiarkan Korupsi Terjadi Juga Korupsi

    Golkar Dorong Ahok Diperiksa di Kasus Pertamina, Benny Harman: Membiarkan Korupsi Terjadi Juga Korupsi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok didorong untuk diperiksa. Terkait dengan kasus korupsi di Pertamina.

    Hal tersebut menuai sorotan. Kader Partai Demokrat, Benny Harman menanyakan indikasi keterlibatan eks Komisaris Utama Pertamina itu.

    “Golkar dorong Kejagung periksa Ahok di kasus korupsi Pertamina. Emang ada kah indikasi Pak Ahok terlibat?” kata Benny dikutip dari unggahannya di X, Rabu (5/3/2025).

    Menurut Benny, korupsi bukan hanya terlibat langsung. Tapi juga membiarkan korupsi itu sendiri.

    “Membiarkan dan sengaja menutup mata agar koruptor merajalela merampas uang rakyat adalah juga korupsi,” ujarnya.

    Ia pun menyerukan, agar pemberantasan pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.

    “Sekali lagi, membiarkan korupsi terjadi adalah juga korupsi. Jangan tebang pilih dalam berantas korupsi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mendukung jika Kejaksaan Agung memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mantan Komisaris Utama Pertamina itu berpeluang untuk diperiksa terkait kasus korupsi di BUMN minyak bumi dan gas tersebut.

    Menurut Idrus, soal oplosan ini diduga sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Baik saat Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina maupun sebelumnya.

    “Sehingga Pak Ahok harus menjelaskan kondisi sewaktu masih aktif sebagai komisaris dan mengetahui kasus ini,” ujarnya, Senin (3/3/2025).

    Ini supaya Kejaksaan Agung mendapatkan informasi-informasi yang lebih faktual sehingga bisa menjadi alat bukti hukum.

  • Kasus Korupsi Pertamina Tanggung Jawab Direksi hingga Menteri BUMN

    Kasus Korupsi Pertamina Tanggung Jawab Direksi hingga Menteri BUMN

    loading…

    Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menjadi narasumber dalam Rakyat Bersuara bertajuk Korupsi Pertamina Seret Ahok, Janggal atau Wajar?, Selasa (4/3/2025). Foto: iNews

    JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menuturkan kasus dugaan korupsi Pertamina Patra Niaga terkait tata kelola minyak mentah yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun merupakan tanggung jawab direksi hingga Menteri BUMN.

    “Nah siapa yang bertanggung jawab di dalam kepengurusan? Para direksi. Nah apakah di Patra Niaga pengurus yang bermasalah ini sudah menjalankan tanggung jawabnya atau menyimpangkan tanggung jawabnya. Siapa yang berperan dalam pengawasan sekali lagi berdasarkan undang-undang ini komisaris perusahaan Patra Niaga,” ujar Feri dalam Rakyat Bersuara bertajuk Korupsi Pertamina Seret Ahok, Janggal atau Wajar?, Selasa (4/3/2025).

    Terkait keterlibatan mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus tersebut, Feri menyebut bisa saja.

    “Apakah bisa dikaitkan dengan Ahok? Bisa karena dia perusahaan induk. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya,” kata Feri.

    Pihak yang juga turut bertanggung jawab pada dugaan korupsi tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir. “Pasal 14 UU BUMN yang lama karena konteks kasus ini lama yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu orang yang sama,” ungkapnya.

    Feri menekankan Menteri BUMN harus mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum dan moral.

    “Dalam konteks pertanggung jawaban pemberantasan korupsi nih orang jangankan diminta pertanggung jawaban hukumnya, pertanggung jawaban moralnya harus ada harus mundur. Tapi dia sama sekali tidak menunjukkan konsep pertanggung jawaban pejabat negara dalam konteks ini,” ujarnya.

    (jon)

  • Saksikan Malam Ini di Rakyat Bersuara Korupsi Pertamina Seret Ahok, Janggal atau Wajar? bersama Aiman Witjaksono, Ray Rangkuti, Feri Amsari, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    Saksikan Malam Ini di Rakyat Bersuara Korupsi Pertamina Seret Ahok, Janggal atau Wajar? bersama Aiman Witjaksono, Ray Rangkuti, Feri Amsari, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    loading…

    Saksikan Malam Ini di Rakyat Bersuara Korupsi Pertamina Seret Ahok, Janggal atau Wajar? bersama Aiman Witjaksono, Ray Rangkuti, Feri Amsari, dan narasumber lainnya, Live di iNews

    JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan untuk memeriksa Basuki Tjahja Purnama atau Ahok , Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024, terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

    Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara “Korupsi Pertamina Seret Ahok, Janggal atau Wajar?” malam ini bersama Aiman Witjaksono, Agus Pramono, Ray Rangkuti, Feri Amsari dan para narasumber kredibel lainnya akan kembali membahas persoalan mega korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp968,5 triliun bahkan bisa lebih hingga Rp1 kuadriliun.

    Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka. Jika Ahok benar-benar diperiksa dalam kasus ini, hal tersebut bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan bagian dari proses hukum yang wajar. Sebagai mantan komisaris utama, ia memiliki peran yang strategis dalam pengambilan keputusan di Pertamina selama masa jabatannya. Oleh karena itu, bisa jadi keterangan langsung dari Ahok menjadi informasi penting bagi penyidik dalam mengungkap fakta dari kasus megakorupsi ini. Lantas, bagaimana perkembangan dari kasus yang terus berlanjut ini?

    Saksikan selengkapnya malam ini bersama para narasumber, Agus Pramono-Anggota Dewan Energi Nasional, Ade Armando-Politisi PSI, Hendarsam Marantoko-Politisi Gerindra/Ketum Lisan, Ray Rangkuti-Pengamat Politik, Feri Amsari-Pakar Hukum Tata Negara, Guntur Romli-Politisi PDI Perjuangan, Sudirman Said-Menteri ESDM 2014-2016, malam ini Pukul 19.00 WIB, Live di iNews.

    (zik)

  • KAI Daop 6 gelar rampcheck standard pelayanan minimum dan sarana

    KAI Daop 6 gelar rampcheck standard pelayanan minimum dan sarana

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    KAI Daop 6 gelar rampcheck standard pelayanan minimum dan sarana
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka memastikan layanan berjalan dengan optimal pada periode Angkutan Lebaran 2025, KAI Daop 6 Yogyakarta bersama dengan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Kemenhub RI menyelenggarakan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (Rampcheck) kelengkapan Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan Sarana.

    Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bahwa kegiatan rampcheck kelengkapan SPM diselenggarakan untuk memastikan layanan kereta api di Daop 6 Yogyakarta berjalan sesuai dengan standard yang ditetapkan pemerintah pada PM No. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.

    “Libur Lebaran merupakan salah satu periode dengan intensitas perjalanan KA dan volume penumpang yang tinggi. KAI Daop 6 Yogyakarta melalui rampcheck bersama BTP I Semarang telah memastikan bahwa seluruh aspek SPM siap sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah,” kata Feni.

    Feni melanjutkan bahwa rampcheck SPM dilakukan melalui pemeriksaan secara detail pada fasilitas keselamatan dan keamanan misalnya kelengkapan pemadam api ringan (APAR), petunjuk jalur evakuasi, titik kumpul, nomor darurat, dan lainnya. Kemudian fasilitas kesehatan seperti P3K, kursi roda, tandu, serta fasilitas penunjang lainnya seperti ruang tunggu, toilet, dan musala juga diperiksa. Fasilitas informasi yang ada, seperti jadwal kereta api, denah stasiun, dan informasi perjalanan KA, juga tidak luput dari pemeriksaan. Pengecekan SPM dilakukan di 16 stasiun seperti Stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, Solobalapan, Klaten, Purwosari, dan lainnya serta di 25 kereta api seperti Taksaka, Sancaka, Lodaya, Manahan, dan lainnya.

    Kemudian untuk rampcheck sarana dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai komponen sarana baik lokomotif dan kereta, termasuk aspek teknis, mekanis, hingga elektrikal. Dengan demikian, diharapkan kereta api dapat beroperasi dengan maksimal dan memitigasi potensi gangguan. 

    Adapun jumlah sarana yang diperiksa kali ini meliputi 34 lokomotif, 336 kereta, 48 Kereta Rel Diesel, dan 40 kereta KRL.

    “Hasil pemeriksaan secara keseluruhan menunjukkan bahwa layanan Daop 6 Yogyakarta yang ada sudah memenuhi standar yang ditetapkan. KAI Daop 6 Yogyakarta terus berkomitmen untuk mengedepankan keselamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh aspek,” kata Feni seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (3/3).   

    Dengan dilakukannya rampcheck ini, KAI Daop 6 Yogyakarta berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jasa kereta api selama periode Angkutan Lebaran 2025. Daop 6 Yogyakarta berkomitmen untuk selalu mengedepankan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu dalam setiap layanan yang diberikan.

    Update Okupansi KA Keberangkatan Awal KAI Daop 6

    Sementara itu, KAI Daop 6 Yogyakarta per Jumat (28/2) mencatat selama 22 hari masa Angkutan Lebaran mulai 21 Maret hingga 11 April 2025, sebanyak 162.397 tiket telah terjual. Data tersebut diambil untuk kereta api keberangkatan awal dari wilayah KAI Daop 6.

    Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bahwa penjualan tertinggi pada periode Angkutan Lebaran 2025 untuk KA keberangkatan awal KAI Daop 6 berada di masa arus balik Lebaran yaitu di hari Jumat (4/4) dengan 12.826 tiket terjual dan Minggu (6/4) dengan 12.561 tiket terjual.

    Feni mengatakan bahwa per hari ini, tiket pada masa arus mudik Lebaran 2025 masih cukup tersedia.

    Berikut okupansi per hari KA jarak jauh keberangkatan awal dari stasiun Daop 6 Yogyakarta pada masa Angkutan Lebaran 2025 mulai 21 Maret – 11 April 2025 per Jumat (28/2) pukul 14.00 WIB:

    21 Maret 2025: 13% atau terjual    2.226 tempat duduk
    22 Maret 2025: 20% atau terjual    3.409 tempat duduk
    23 Maret 2025: 21% atau terjual    3.668 tempat duduk
    24 Maret 2025: 16% atau terjual    2.814 tempat duduk
    25 Maret 2025: 17% atau terjual    2.878 tempat duduk
    26 Maret 2025: 22% atau terjual    3.813 tempat duduk
    27 Maret 2025: 30% atau terjual    5.146 tempat duduk
    28 Maret 2025: 39% atau terjual    6.669 tempat duduk
    29 Maret 2025: 35% atau terjual    6.031 tempat duduk
    30 Maret 2025: 27% atau terjual    4.655 tempat duduk
    31 Maret 2025: 22% atau terjual    3.709 tempat duduk
    1 April 2025: 39% atau terjual 6.710 tempat duduk
    2 April 2025: 53% atau terjual 9.193 tempat duduk
    3 April 2025: 76% atau terjual 13.069 tempat duduk
    4 April 2025: 93% atau terjual 15.959 tempat duduk
    5 April 2025: 89% atau terjual 15.372 tempat duduk
    6 April 2025: 92% atau terjual 15.811 tempat duduk
    7 April 2025: 87% atau terjual 14.883 tempat duduk
    8 April 2025: 75% atau terjual 12.809 tempat duduk
    9 April 2025: 46% atau terjual 7.934 tempat duduk
    10 April 2025: 19% atau terjual 3.242 tempat duduk
    11 April 2025: 14% atau terjual    2.397 tempat duduk

    “KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat yang ingin bepergian pada masa Lebaran menggunakan kereta api untuk segera merencanakan perjalanan dan memesan tiket agar tidak kehabisan,” ujarnya.

    Selain itu, KAI Daop 6 Yogyakarta juga mengimbau masyarakat untuk membeli tiket KA melalui aplikasi Access by KAI dan website kai.id agar terhindar dari potensi penipuan dan memastikan perjalanan yang aman dan nyaman.

    Penjualan tiket KA Lebaran 2025 dimulai setiap pukul 00.00 WIB untuk keberangkatan H-45 melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, dan Online Travel Agent (OTA) yang bermitra resmi dengan KAI.

    Feni juga menambahkan agar calon pelanggan dapat memanfaatkan fitur Connecting Train yang akan memberikan rekomendasi alternatif perjalanan KA jika tiket pada KA yang diinginkan telah habis.

    Sumber : Radio Elshinta