Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Mengambil Hak Rakyat! Dibuat untuk Curang!

    Mengambil Hak Rakyat! Dibuat untuk Curang!

    GELORA.CO –  Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan pernyataan keras menyangkut wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Dalam podcast Curhat Bang dari Denny Sumargo tersebut, Ahok menegaskan bahwa wacana itu tidak hanya mundur ke belakang, tetapi juga merupakan bentuk perampasan hak rakyat.

    Ahok menegaskan secara lantang “Makanya ketika orang memaksakan harus kembali ke DPRD, ini kan pertama mengambil hak rakyat.”

    Pernyataan itu menanggapi kembali munculnya gagasan agar kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.

    Ahok menyebut model pemilihan seperti itu identik dengan praktik dagang politik, lobi tertutup, bahkan transaksi suara.

    Ahok Ungkap Praktik Lama: “Di DPRD Itu Semua Bisa Diatur!”

    Dalam penjelasannya, Ahok membeberkan bagaimana di masa lalu pemilihan via DPRD membuka peluang transaksi politik yang masif.

    Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai bukti bahwa pemilihan tidak mencerminkan kehendak rakyat, melainkan kehendak para elite yang mampu membayar.

    Kombinasi Dua Kritik Tajam: “Ini Sistem Dibangun Supaya Orang Bisa Curang!”

    Kritik Ahok tidak berhenti pada mekanisme pemilihan kepala daerah.

    Ia menjelaskan bahwa sebagian orang melihat Pilkada bukan sebagai kompetisi program atau gagasan, melainkan kompetisi kecurangan.

    Kutipan yang langsung viral itu berbunyi

    “Pilkada ini adalah keunggulan curang, bukan keunggulan menjual program untuk rakyat.”

    Menurut Ahok, banyak elite politik yang menolak sistem yang lebih transparan karena sistem tersebut akan menyulitkan mereka berbuat curang.

    Ia menilai bahwa ketika mekanisme pemilihan semakin melibatkan rakyat secara langsung, ruang bermain untuk transaksi politik menjadi semakin sempit.

    Ahok: Mengapa Kita Malah Balik ke Sistem Lama?

    Ahok menyatakan bahwa jika ada masalah biaya politik mahal, politik uang, atau ketidakmerataan akses.

    Maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem, bukan kembali ke mekanisme lama yang lebih rentan manipulasi.

    Ia berkata “Kalau kita kasih kepada rakyat ada masalah, kita perbaiki dong. Masa balik yang lama? Lucu juga kan.”

    Menurutnya, justru pengembalian Pilkada ke DPRD seperti “mematikan demokrasi perlahan-lahan” dan mengorbankan hak publik.

    Pada bagian lain, Ahok menyebut bahwa beberapa pihak menolak inovasi sistem pemilu karena merasa terancam bila harus bersaing secara fair.

    Ia menyinggung bahwa pemilu langsung sering dilihat sebagai ancaman oleh mereka yang selama ini bergantung pada transaksi politik.

    Dari seluruh pernyataan Ahok, muncul kesimpulan bahwa ada bagian dari elite politik yang nyaman dengan sistem non-transparan karena memberi celah manipulasi.

    Dari cerita pengalamannya di Bangka Belitung hingga pengalamannya sebagai bupati dan gubernur.

    Ahok menegaskan satu prinsip kekuasaan publik adalah hak rakyat, bukan milik elite.

    “Kalau sistemnya diperbaiki, enggak ada alasan kembali ke model lama yang menguntungkan segelintir orang.”

    Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar bangsa bukan sekadar biaya pemilu yang tinggi, tetapi kemauan politik untuk menjalankan sistem secara bersih.***

  • Potret Permukiman Padat di Klender, Hidup 3 Meter di Bawah Jalan dengan Infrastruktur Minim Megapolitan 6 Januari 2026

    Potret Permukiman Padat di Klender, Hidup 3 Meter di Bawah Jalan dengan Infrastruktur Minim Megapolitan 6 Januari 2026

    Potret Permukiman Padat di Klender, Hidup 3 Meter di Bawah Jalan dengan Infrastruktur Minim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Di tengah hiruk-pikuk Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, terdapat sebuah permukiman padat penduduk yang tersembunyi di bawah permukaan jalan.
    Kompas.com
    menelusuri permukiman yang nyaris tak terlihat dari jalan raya tersebut pada Senin (5/1/2026).
    Akses menuju permukiman hanya tersedia melalui empat gang sempit dengan lebar tak sampai satu meter, serta satu gapura utama yang berada di sisi Kali Sunter.
    Dari mulut gang, tangga beton yang licin menurun tajam, menandakan bahwa permukiman ini berada sekitar tiga meter di bawah permukaan jalan.
    Permukiman ini berada di lokasi strategis, bersebelahan dengan SMP Negeri 198 Jakarta Timur dan berdampingan langsung dengan aliran Kali Sunter.
    Di bagian terdepan permukiman, yang mencakup RT 06, RT 07, dan RT 12, dinding gang berdempetan rapat. Material bangunan didominasi tembok bata tanpa plester, seng tua, dan papan kayu yang telah lapuk.
    Lumut hijau menempel di sejumlah sudut, menandakan tingkat kelembapan yang tinggi serta minimnya paparan sinar matahari.
    Aktivitas domestik berlangsung di ruang sempit tersebut. Panci, wajan, ember, dan baskom tergantung di dinding atau ditata di atas meja kayu kecil di depan rumah.
    Aroma minyak goreng bercampur dengan bau lembap dari saluran air terbuka menjadi wangi khas lingkungan ini.
    Pakaian digantung menjuntai rendah hingga nyaris menyentuh kepala pejalan kaki. Anak-anak bermain di gang sempit, berbagi ruang dengan orang dewasa yang duduk di depan rumah.
    Di bagian lebih dalam permukiman, pencahayaan kian minim. Beberapa rumah dibangun tepat di atas saluran air besar yang sebagian tertutup papan dan seng, menciptakan ruang gelap di bawahnya.
    Rahmat Satriono (60), Ketua RW 01, menceritakan bahwa permukiman ini telah ada sejak tahun 1980-an.
    “Jalannya memang tinggi dari awal, bukan karena ditinggikan belakangan. Warga mulai menempati area ini sekitar 1980 sampai 1985. Warga lama semua, warga asli sini,” ujar Rahmat saat ditemui di sekretariat RW, Senin.
    RW 01 membentang sekitar enam hektare, namun sekitar 40 persen wilayahnya ditempati sekolah dan perkantoran. Area yang paling rendah dan rawan genangan berada di RT 06, RT 07, dan RT 12.
    “RT 06 masih agak tinggi, jadi air jarang masuk. Tapi yang lain gotnya sudah mati,” kata dia.
    Kondisi sanitasi menjadi tantangan utama. Rumah-rumah tidak memiliki sistem pengolahan air limbah.
    “SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) tidak ada. Limbah langsung ke saluran, terus ke kali. Rumah-rumah kecil, petak-petak, ukurannya cuma 4×4 atau 4×5 meter, jadi enggak memungkinkan bikin
    septic tank
    ,” ungkap Rahmat.
    Sebagian fasilitas komunal pernah dibangun, tetapi tidak berjalan efektif karena warga harus mengeluarkan biaya tambahan.
    Sanitasi menjadi masalah krusial. Sekitar 50 persen rumah di pinggir permukiman tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak. Limbah langsung dibuang ke saluran.
    Menurut Rahmat, meski Puskesmas sering melakukan kontrol, kondisi sanitasi tetap menjadi tantangan.
    “Dulu pernah dikasih fasilitas komunal, tapi tidak dipakai. Warga harus keluar biaya lagi, jadi enggak ada yang berminat. Saya sendiri pernah pasang dua unit, tapi tetap enggak dipakai,” ujar dia.
    Permukiman ini pernah menjadi target revitalisasi pemerintah. Pada masa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terdapat rencana pembenahan kawasan dari Banjir Kanal Timur (BKT) hingga SMA Negeri 50.
    Saat itu, warga menyatakan setuju. Namun, rencana tersebut terhenti setelah Ahok tidak lagi menjabat sebagai gubernur.
    Wacana revitalisasi terbaru juga sempat muncul dari PJKA atau KAI karena lokasi permukiman yang berdekatan dengan stasiun, tetapi hingga kini belum ada kejelasan realisasi.
    Rahmat menekankan bahwa warga pada dasarnya terbuka terhadap pembangunan hunian vertikal.
    “Kalau mau dibangun, silakan. Yang penting disediakan dulu tempatnya. Warga pindah dulu, baru lingkungan ini dibenahi,” ujar dia.
    Menurut Rahmat, mayoritas warga bekerja di sektor informal, di antaranya pengemudi ojek
    online
    , pedagang, sopir, atau pekerja lepas. Jumlah pegawai formal atau aparatur sipil negara (ASN) kurang dari 10 persen.
    Keterikatan warga dengan lokasi yang strategis membuat mereka enggan pindah jauh. Kedekatan dengan sekolah, transportasi umum, dan pasar menjadi faktor utama warga bertahan.
    Kehidupan di gang sempit membentuk pola sosial tersendiri. Anak-anak bermain di lorong yang sama dengan orang dewasa. Warga saling mengenal satu sama lain dan interaksi sosial terjalin kuat.
    Meski demikian, ruang yang terbatas dan kondisi bangunan semi permanen tetap menimbulkan risiko bagi keselamatan dan kesehatan. Longsor kecil, kebakaran, atau genangan air menjadi ancaman nyata.
    Tuti (45), ibu rumah tangga warga RT 07, telah tinggal di permukiman ini lebih dari 25 tahun. Setiap hari ia harus menaiki dan menuruni tangga sempit untuk keluar rumah menuju jalan raya.
    “Kalau mau ke jalan besar, ya harus naik tangga ini. Sudah biasa, dari dulu juga begini,” kata Tuti saat ditemui langsung di depan rumahnya.
    Selama musim hujan, air kerap masuk ke rumahnya. Genangan biasanya setinggi mata kaki hingga betis, terutama saat hujan deras.
    “Kalau hujan gede, air suka masuk ke rumah. Tapi biasanya cepat surut. Paling sejam dua jam sudah kering,” ujar Tuti.
    Soal sanitasi, Tuti mengatakan rumahnya tidak memiliki
    septic tank
    . Limbah langsung mengalir ke saluran depan rumah dan bermuara ke Kali Sunter.
    Sementara itu, Rono (38), warga RT 06 yang bekerja sebagai ojol, tinggal bersama istri dan dua anaknya di rumah petak berukuran 4×5 meter.
    “Rumah kecil, tapi cukup buat kami. Dari dulu tinggal di sini. Lokasinya strategis, dekat sekolah dan akses transportasi,” kata Rono.
    Ia menambahkan bahwa banjir besar sudah jarang terjadi sejak adanya pembangunan dan pengendalian aliran air di Kali Sunter. Meski begitu, genangan kecil tetap muncul saat hujan deras.
    Wacana revitalisasi kawasan pernah disampaikan pemerintah, tetapi belum ada tindak lanjut yang nyata.
    “Kalau tempatnya jelas dan masih di sekitar sini, saya mau pindah. Yang penting kehidupan kami enggak makin susah,” ujar dia.
    Meskipun sanitasi buruk, warga mengaku jarang terkena penyakit serius. Warga telah terbiasa dengan lingkungan lembap dan got terbuka. Namun, pengamat perkotaan menekankan bahwa risiko jangka panjang tetap ada.
    Pengamat perkotaan Universitas Indonesia, Muh Aziz Muslim, menilai keberadaan permukiman di bawah permukaan jalan menimbulkan berbagai risiko.
    “Risiko terkait kualitas hidup warga menjadi pertaruhan utama. Kondisi ini merupakan bentuk perencanaan tata ruang yang tidak memadai,” ujar Aziz saat dihubungi.
    Menurut dia, kawasan padat penduduk seperti ini menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari keterbatasan ruang, buruknya infrastruktur, serta persoalan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
    Risiko kebakaran, banjir, dan terbatasnya akses ke layanan dasar menjadi konsekuensi nyata bagi penghuni.
    Ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui program penataan permukiman.
    “Langkah awal bisa melalui pendataan warga dan status kepemilikan tanah. Setelah itu, hadirkan program bedah kampung untuk memperbaiki infrastruktur, drainase, sanitasi, dan kualitas lingkungan permukiman,” ujar dia.
    Program-program masa lalu berupa Kampung Improvement Program atau bedah kampung diharapkan bisa menjadi model.
    “Intervensi harus melibatkan partisipasi masyarakat. Integrasi antara pemerintah, warga, dan sektor swasta melalui CSR juga penting,” tutur Aziz.
    Kondisi permukiman di
    Klender
    mencerminkan persoalan yang lebih luas di Jakarta.
    Urbanisasi cepat dan keterbatasan ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah mendorong munculnya pemukiman padat di lokasi yang tidak ideal.
    Risiko kesehatan, banjir, dan keterbatasan akses ke fasilitas dasar menjadi konsekuensi nyata. Muh Aziz menekankan perlunya pendekatan terpadu.
    “Program pemerintah harus terintegrasi, bukan sektoral. Perlu adanya kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lain. Tujuannya memperbaiki kondisi fisik dan sosial, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga,” jelas Aziz.
    Tanpa intervensi yang serius, kisah permukiman ini akan terus berulang, menguji ketahanan warga yang memilih bertahan di tengah ketidakpastian urban Jakarta.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiang Monorel Jakarta Dibongkar pada Pekan Ketiga Januari Megapolitan 6 Januari 2026

    Tiang Monorel Jakarta Dibongkar pada Pekan Ketiga Januari Megapolitan 6 Januari 2026

    Tiang Monorel Jakarta Dibongkar pada Pekan Ketiga Januari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono memastikan tiang-tiang monorel mangkrak di kawasan HR Rasuna Said dan Senayan mulai dibongkar pada pekan ketiga Januari.
    Secara spesifik, pembongkaran kemungkinan dikerjakan pada hari Selasa atau Rabu.
    “Untuk pembongkaran monorel seperti yang kemarin kami sampaikan, akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2025).
    Pramono menambahkan, pembongkaran akan dikerjakan langsung oleh Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga.
    Hal ini dilakukan setelah PT Adhi Karya, sebagai pihak terkait, tidak merealisasikan pembongkaran sesuai batas waktu yang diberikan.
    “Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, kami akan melakukan sendiri,” kata dia.
    Meski berada di kawasan padat lalu lintas, Pramono memastikan tidak akan ada penutupan jalan.
    Nantinya, Bina Marga akan mengatur teknis pembongkaran agar kendaraan tetap bisa melintas.
    “Tidak dilakukan penutupan jalan. Jadi yang dibongkar tetap dilakukan, dengan pengalaman yang ada, Bina Marga berkoordinasi untuk melakukan pembongkaran, tidak dilakukan penutupan,” ucap Pramono.
    Material tiang yang dibongkar nantinya akan menjadi kewenangan penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menentukan penempatannya.
    Polemik soal pembongkaran
    tiang monorel
    ini sebenarnya bukan hal baru.
    Pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), wacana pembongkaran juga sempat muncul.
    Semula, Pemprov DKI Jakarta akan membayar tiang-tiang tersebut.
    Namun, lantaran perbedaan harga yang sangat jauh, akhirnya pembayaran pun batal dilakukan.
    Kala itu, Pemprov DKI Jakarta bahkan mengirim surat pemutusan kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (JM), dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan bahwa tiang-tiang itu harus dibongkar karena tidak menggunakan dana APBD maupun APBN.
    “Karena ini bukan uang APBD atau APBN, ini kan PT JM bekerja sama dengan PT Adhi Karya. DKI minta juga untuk bongkar,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta pada 26 Januari 2015.
    Namun, hingga kini, janji pembongkaran itu belum juga terealisasi.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 TNI di 2025: Beli Alutsista hingga Tambah Batalyon Nasional

    7 TNI di 2025: Beli Alutsista hingga Tambah Batalyon Nasional

    TNI di 2025: Beli Alutsista hingga Tambah Batalyon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sepanjang tahun ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menambah alat utama sistem persenjataan atau alutsista hingga menambah batalion.
    Pemerintah bersama
    TNI
    mendorong pembaruan menyeluruh, tidak hanya melalui rencana pengadaan
    alutsista
    baru dan kedatangan sejumlah platform strategis, tetapi juga lewat penataan organisasi dan penguatan struktur teritorial.
    Langkah modernisasi itu tercermin dari penambahan batalion teritorial di berbagai wilayah, penguatan satuan-satuan khusus yang kini dipimpin perwira tinggi bintang tiga, hingga penyesuaian dan pembentukan organisasi baru di tiga matra TNI.
    Di saat yang sama, wacana penambahan komando daerah militer (kodam) kembali mengemuka.
    Berbagai kebijakan dan rencana tersebut mewarnai perjalanan TNI sepanjang 2025 ini.
    Penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dilakukan di setiap matra, mulai dari darat, laut, hingga udara.
    Di matra darat, Indonesia membeli rudal balistik jarak pendek atau short-range ballistic missile (SRBM) KHAN buatan Roketsan, Turki.
    Kehadiran sistem rudal ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna asing pertama KHAN sekaligus negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik.
    Rudal KHAN ditempatkan di markas Batalyon Artileri Medan ke-18 di Kalimantan Timur.
    Namun, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat saat itu, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa pengiriman masih terbatas pada angkatan atau
    batch
    pertama dan belum diserahterimakan secara resmi kepada TNI AD.
    “Artinya, rudal KHAN ini pengirimannya baru
    batch
    pertama. Jadi, belum diserahterimakan kepada TNI AD,” ujarnya.
    Penyerahan resmi sistem rudal KHAN dijadwalkan berlangsung pada awal 2026 bersamaan dengan kedatangan
    batch
    kedua.
    Indonesia sendiri memesan rudal balistik tersebut sejak 2022. Sistem KHAN disebut mampu menghancurkan berbagai target permukaan hingga jarak 280 kilometer.
    Di matra laut, modernisasi armada TNI AL ditandai dengan kehadiran kapal fregat hasil kerja sama Indonesia dan Italia.
    KRI Prabu Siliwangi dijadwalkan memperkuat jajaran armada pada awal 2026, menyusul kapal kembarannya, KRI Brawijaya-320, yang lebih dahulu tiba di Indonesia pada 8 September 2025.
    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan, pengiriman kru KRI Prabu Siliwangi ke Italia dimulai pada Oktober 2025. Proses delivery kapal direncanakan pada 17 Desember 2025, sehingga kapal dapat segera bergabung dengan armada pada awal tahun berikutnya.
    KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya-320 merupakan kapal jenis Offshore Patrol Vessel atau Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) buatan galangan Fincantieri, Italia. Kedua kapal ini memiliki panjang 143 meter, kecepatan maksimum 32 knot, serta daya jelajah 5.000 mil laut.
    Sebagai Multi Purpose Combat Ship, kapal ini dilengkapi kemampuan peperangan empat dimensi: anti-udara, anti-kapal permukaan, anti-kapal selam, dan peperangan elektronika.
    Persenjataannya mencakup sistem peluncur vertikal (VLS) SYLVER A50 dengan rudal ASTER 15/30, meriam 127 mm dan 76 mm, rudal anti-kapal Teseo Mk-2, serta sistem torpedo. Kehadiran kedua kapal ini menjadi bagian penting dalam penguatan pertahanan maritim dan implementasi kebijakan Perisai Trisula Nusantara.
    Di matra udara, penguatan TNI AU berlangsung melalui pengadaan pesawat angkut berat dan pesawat tempur generasi terbaru.
    Airbus Defence and Space telah menyerahkan pesawat angkut berat A400M pertama kepada Kementerian Pertahanan RI di Lanud Halim Perdanakusuma pada 3 November 2025.
    Pesawat A400M merupakan satu dari dua unit yang dipesan Indonesia pada 2021, dengan unit kedua dijadwalkan tiba pada 2026.
    Dirancang sebagai pesawat multiperan, A400M mampu menjalankan misi angkutan kargo, transportasi pasukan, evakuasi medis, hingga operasi kemanusiaan dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
    Dengan daya angkut hingga 37 ton dan kemampuan beroperasi di landasan pendek atau tidak beraspal, A400M memperluas jangkauan operasi TNI AU di seluruh wilayah Nusantara.
    Selain pesawat angkut, kekuatan udara tempur Indonesia juga akan diperkuat dengan kehadiran pesawat tempur Rafale buatan Prancis.
    Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale yang akan datang secara bertahap mulai awal 2026.
    Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono memastikan, tiga unit pertama Rafale akan tiba di Indonesia sekitar Februari–Maret 2026, seiring dengan berlangsungnya pelatihan pilot dan teknisi TNI AU di Prancis.
    Rafale dikenal sebagai pesawat tempur multirole berkecepatan hingga 1,8 Mach, dengan radius tempur 1.850 kilometer dan daya jelajah 3.700 kilometer. Pesawat ini dilengkapi berbagai persenjataan canggih, termasuk rudal udara-ke-udara, udara-ke-darat, hingga rudal jelajah SCALP berjangkauan lebih dari 300 kilometer.
    Presiden
    Prabowo Subianto
    meresmikan pembentukan sejumlah satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengumumkan pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) serta 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) saat itu, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa prajurit yang tergabung dalam batalyon tersebut tidak disiapkan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.
    “Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana membentuk
    Batalyon Teritorial Pembangunan
    yang tersebar di seluruh Indonesia guna mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota,” ujar Wahyu kepada
    Kompas.com
    , 3 Juni 2025.
    Ia menambahkan, setiap batalyon akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 30 hektar dan dilengkapi dengan kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
    Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan bahwa terdapat empat kompi utama yang akan diterjunkan.
    Pertama, Kompi Pertanian yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan swasembada nasional.
    Kedua, Kompi Peternakan untuk mendukung penyediaan protein hewani.
    Ketiga, Kompi Medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta penanganan bencana.
    Keempat, Kompi Zeni yang akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, khususnya di wilayah tertinggal dan daerah rawan bencana.
    Tiga pasukan elite Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, mengalami perubahan dalam struktur kepemimpinan.
    Untuk pertama kalinya, satuan tempur elite dari tiga matra TNI tersebut dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat jenderal bintang tiga, yakni letnan jenderal, letnan jenderal (marinir), dan marsekal madya.
    Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025.
    Melalui aturan tersebut, jabatan pimpinan yang sebelumnya menggunakan sebutan “Komandan” resmi diubah menjadi “Panglima”.
    Dengan demikian, pucuk pimpinan ketiga satuan elite tersebut kini masing-masing menyandang jabatan Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus), Panglima Korps Marinir (Pangkormar), dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Pangkorpasgat).
    Perubahan nomenklatur ini menjadi simbol penguatan organisasi sekaligus peningkatan status ketiga pasukan elite tersebut dalam struktur komando TNI.
    Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo secara resmi melantik tiga panglima pasukan elite TNI tersebut.
    Adapun perwira yang dilantik adalah Mayjen TNI Djon Afriadi sebagai Pangkopassus, Marsda TNI Deny Muis sebagai Pangkorpasgat, dan Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai Pangkormar.
    Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Prabowo juga memasangkan tanda pangkat jenderal bintang tiga, pistol, serta tongkat komando kepada ketiganya.
    Dengan pelantikan ini, tiga pasukan elite TNI resmi dipimpin oleh seorang panglima, bukan lagi komandan.
    Presiden Prabowo juga meresmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), 3 Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), 1 Komando Operasi Udara, serta 6 Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
    Prabowo turut meresmikan satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), lima Batalyon Infanteri Marinir, serta lima Batalyon Komando Kopasgat.
    Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan bahwa para panglima pasukan elite TNI hingga komandan brigade harus senantiasa memimpin dari garis terdepan, khususnya di wilayah yang paling berbahaya dan kritis. Sebab, seorang pemimpin tidak boleh memimpin dari belakang.
    “Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang,” kata Prabowo.
    Sebaran Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan meliputi Pulau Sumatera sebanyak enam satuan, Pulau Jawa tiga satuan, Pulau Kalimantan tiga satuan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara satu satuan, Pulau Sulawesi dua satuan, Pulau Maluku satu satuan, serta Pulau Papua empat satuan.
    Jumlah Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan mencakup Pulau Sumatera sebanyak 31 satuan, Pulau Jawa 14 satuan, Pulau Kalimantan 15 satuan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara lima satuan, Pulau Sulawesi 10 satuan, Pulau Maluku lima satuan, serta Pulau Papua 25 satuan.
    TNI menargetkan kekuatan pembangunan mulai dari ratusan batalion Angkatan Darat (AD), armada Angkatan Laut (AL), hingga puluhan satuan radar (Satrad) Angkatan Udara (AU).
    Pembangunan kekuatan TNI itu merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.
    Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), pada Rabu (29/10/2025).
    “Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).
    TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.
    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi hingga 2029.
    Sedangkan TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satrad hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
    Mabes TNI menilai rencana penambahan kekuatan di tiga matra akan berdampak positif bagi militer Indonesia.
    “Pembentukan satuan-satuan baru tersebut tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas tugas-tugas Mabes TNI, khususnya di bidang operasi dan kesiapsiagaan,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi, Senin (3/11/2025).
    Selain itu, peningkatan jumlah dan kemampuan satuan akan memperkuat daya tangkal sekaligus memperluas kemampuan proyeksi kekuatan TNI di seluruh wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Meski begitu, perwira tinggi (Pati) TNI berpangkat bintang dua itu menekankan bahwa penambahan ini masih dalam tahap perencanaan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kebijakan pertahanan nasional.
    “Seluruh kekuatan TNI tersebut akan tetap berada dalam sistem komando dan kendali Mabes TNI sebagai organisasi induk yang mengkoordinasikan ketiga matra secara terpadu,” tegas dia.
    Rrencana pembangunan kekuatan TNI hingga 2029 disebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan postur ideal TNI sesuai arah kebijakan pertahanan negara.
    “Pembangunan tersebut disusun secara bertahap, terukur, dan realistis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kemampuan anggaran, serta perkembangan teknologi pertahanan,” jelasnya.
    Sementara itu, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menegaskan bahwa target pembangunan 250 batalion hingga 2029 bukan didorong oleh adanya ancaman asing.
    “Mengenai alasan kebutuhan hingga 750 batalion, kebijakan ini bukan karena adanya ancaman asing tertentu yang bersifat langsung,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Inf Donny Pramono, kepada
    Kompas.com
    , Rabu (19/11/2025).
    Perwira tinggi (Pati) TNI itu menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembangunan kekuatan jangka panjang melalui konsep Optimum Essential Force (OEF).
    Program ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan teritorial di seluruh kabupaten serta meningkatkan kesiapsiagaan negara.
    “Jadi, orientasinya adalah penguatan struktur pertahanan negara secara menyeluruh, bukan respons atas situasi tertentu,” ujar dia.
    Dengan demikian, TNI Angkatan Darat mendukung penuh kebijakan tersebut, dan proses pembentukan satuan baru saat ini berjalan secara bertahap sesuai perencanaan serta arahan pemerintah.
    Sebanyak dua Komando Armada (Koarmada) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) akan dibangun di Kalimantan Timur dan Ambon.
    “Untuk lokasi, Koarmada IV direncanakan di Kalimantan Timur dan Koarmada V di Ambon,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI AL Laksamana Pertama (Laksma) TNI Tunggul, saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (4/11/2025).
    Sejauh ini, TNI AL sudah memiliki tiga Koarmada yang meliputi Koarmada I Tanjungpinang, Koarmada II Surabaya, dan Koarmada III Sorong.
    “Pembentukan (dua Koarmada tambahan) sesuai dengan konsep pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis,” tegas dia.
    Aster KSAU Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan, rencana penambahan 33 satuan radar (Satrad) TNI Angkatan Udara hingga tahun 2029 tidak dilakukan secara sembarangan dalam penempatannya.
    “Jadi, untuk menetapkan posisi radar itu juga tidak sembarangan,” kata Palito, saat ditemui di Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
    Menurut dia, penempatan Satrad harus melalui perhitungan khusus, termasuk analisis ancaman serta kajian terhadap lokasi yang akan dipilih.
    Namun, perwira tinggi (Pati) bintang dua itu menuturkan, penempatan Satrad sudah dipersiapkan oleh matranya.
    “Sementara sudah mulai dipersiapkan satuan radar atau mungkin ditempatkan yang untuk mengganti radar baru ataupun ada juga yang lokasi yang baru yang baru dibuat,” kata dia.
    Saat ditanya apakah penempatan Satrad tersebut termasuk center of gravity, ia membenarkannya.
    Rencana penambahan prajurit TNI memang akan difokuskan pada tiga provinsi yang disebut sebagai titik berat nasional atau
    center of gravity
    , yakni Aceh, Papua, dan Jakarta.
    “Betul. Jadi, semua yang menjadi arahan-arahan dari pada pimpinan, presiden dan sebagainya itu kita akomodasi dan kita sesuaikan dengan lokasi-lokasi yang memang betul-betul tempat strategis yang harus kita
    back up
    ,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat: Sawit Jangan Cuma Cari Devisa, Rakyat Juga Harus Selamat

    Demokrat: Sawit Jangan Cuma Cari Devisa, Rakyat Juga Harus Selamat

    “Menteri kehutanan dan lingkungan hidup sangat vital untuk itu dan harus diisi orang yang kompeten di bidangnya,” tandasnya.

    Ricky berharap, ke depan pemerintah dapat merumuskan kebijakan sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat, tanpa mengorbankan lingkungan demi keuntungan jangka pendek.

    Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menolak wacana menjadikan Papua sebagai kawasan perkebunan sawit.

    Ia menegaskan rencana tersebut berisiko besar merusak ekosistem hutan hujan tropis dan berpotensi memicu bencana lingkungan di masa depan.

    Dikatakan Ahok, pengembangan sawit seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan hutan alam yang masih utuh, terutama di Papua yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

    “Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Nah sekarang Pak Prabowo mau ganti Papua untuk jadi sawit,” kata Ahok dikutip pada Selasa (23/12/2025).

    Lanjut dia, praktik perkebunan sawit di negara lain tidak serta-merta bisa dijadikan pembenaran untuk membuka hutan Papua.

    Ahok mencontohkan Malaysia yang menanam sawit di lahan bekas tambang, bukan dengan membabat hutan hujan.

    “Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas teling timah. Tapi hutan-hutannya tidak dibongkar,” sebutnya.

    Ahok menjelaskan, sawit sejatinya dapat tumbuh di lahan tandus atau bekas tambang, seperti di Belitung, asalkan mendapat asupan pupuk dan air yang cukup.

    “Sawit ini kan didatangkan dari Afrika. Nah Belitung bekas teling timah, ditanam sawit bisa hidup kok. Dikasih pupuk, karena tanaman itu maunya makan pupuk, makan air gitu loh,” tukasnya.

  • Bencana seperti di Sumatra Mengintai

    Bencana seperti di Sumatra Mengintai

    GELORA.CO – Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara soal rencana lahan di Papua ditanami sawit.

    Menurut politisi PDIP itu, Papua berpotensi mengalami bencana seperti di Sumatra jika hal itu terealisasi.

    Hal itu disampaikan eks Komisaris Utama PT Pertamina itu di kanal YouTube Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjudul “Jaga Hutan Papua Jangan Jadikan Lahan Sawit!”, Selasa 23 Desember 2025.

    Awalnya, Ahok berkisah saat dirinya menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Belitung Timur. Saat itu, dia menegaskan sudah menolak penanaman sawit.

    “Waktu saya di bupati pun kita sempat menolak sawit,” ujar Ahok.

    Alasannya, kata dia, satu pihak Indonesia butuh ekonomi rakyat meningkat.

    “Karena plasma 20 persen pun apalagi 80 persen ditemukan di lapangan banyak nomini. Pinjam nama orang doang. Itu tidak jalan,” katanya.

    Lantaran itu, dia mengusulkan ke pengusaha agar hasil dari sawit sebesar 20-40 persen menjadi milik desa.

    “Dikelola oleh pengusaha. Orang desa yang mau kerja di sana digaji seperti biasa. Lalu keuntungannya kayak koperasi desa dibagikan,” imbuhnya.

    Ahok pun kemudian merespons terkait rencana Presiden Prabowo menjadikan hutan di Papua ditanami sawit.

    “Di Malaysia itu ditanam di bekas tailing timah tapi hutan-hutannya tidak dibongkar,” ujarnya.

    Di Belitung, di bekas tailing timah ditanam sawit bisa tumbuh.

    “Tapi hutannya ya jangan (ditanami sawit). Hutan bisa dimanfaatkan untuk hasil,” katanya.

    Ahok menilai, perluasan tanaman sawit untuk swasembada energi tidak perlu dilakukan dengan membuka lahan baru di Papua.

    “Tapi kalau Anda ubah hutan hujan, rainforest jadi sawit, tanaman monokultur udah banyak ngomong. Di mana flora-fauna kita akan bisa hidup? Ini akan membawa bencana lagi seperti di Sumatra, karena (kebun sawit) di Sumatra sudah melampaui (batas),” ujarnya.

    Ahok mengatakan, negara-negara maju dulu menjadi kaya dengan menambang dan menebangi hutan.

    Namun, kata dia, ada perbedaan mendasar antara kondisi mereka dan Indonesia saat ini.

    Di negara maju, usai mengeksploitasi sumber daya alam kekinian punya sistem ekonomi dan pajak yang kuat.

    Pajak tersebut mereka kumpulkan cukup untuk menjamin kesejahteraan warganya saat tua, seperti pensiun, jaminan sosial, dan layanan kesehatan yang layak.

    Sementara itu, Indonesia sudah ikut mengeksploitasi sumber daya alam sejak lama, tetapi hasilnya tidak cukup kembali ke rakyat. Sistem pajak dan jaminan sosial belum mampu menjamin kehidupan warga ketika mereka tua.

    “Sekarang kita sudah tua, pajak kita bisa balikin nggak untuk pelihara kita, pensiun? Nggak bisa,” ujarnya.

    “China juga banyak potong hutan, tapi dia juga melakukan penanaman, reboisasi yang luar biasa,” sebutnya.

    “Nah kita cuma potong saja, hutan lindung pun disikat, dicuri, dan pura-pura nggak ada yang tahu,” sambung Ahok.

    Ahok pun menegaskan menentang Papua ditanami sawit seperti rencana Presiden Prabowo.

    “Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus Anda tanami sawit, is masih oke,” tandasnya.***

  • Ahok Tolak Hutan Papua Ditanami Sawit: Di Mana Flora-fauna Kita Bisa Hidup?

    Ahok Tolak Hutan Papua Ditanami Sawit: Di Mana Flora-fauna Kita Bisa Hidup?

    Ahok Tolak Hutan Papua Ditanami Sawit: Di Mana Flora-fauna Kita Bisa Hidup?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai, perluasan penanaman sawit demi mewujudkan swasembada energi, tak perlu dilakukan dengan cara membuka lahan baru di Papua.
    Ia pun menentang rencana pembukaan
    sawit
    skala besar di Bumi Cendrawasih tersebut.
    ”Jadi sekali lagi saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit,” kata
    Ahok
    dalam kanal YouTube Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan judul “Jaga Hutan Papua Jangan Jadikan Lahan Sawit!, Selasa (23/12/2025).
    Kompas.com telah mendapatkan izin dari Ahok untuk mengutip pernyataannya tersebut.
    Menurutnya, pemerintah dapat belajar dari Malaysia yang tetap bisa menanam sawit tanpa membongkar hutan mereka, dengan memanfaatkan bekas tailing timah. Menurutnya, bekas tailing timah di Belitung dapat dimanfaatkan untuk menanam sawit, alih-alih membuka lahan baru di Papua.
    “Dikasih pupuk, karena tanaman kan maunya makan pupuk, makan air gitu lho. Tapi hutannya (diganti sawit), ya jangan,” ucap dia.
    Ia mengatakan bahwa hutan hujan atau rainforest merupakan ekosistem alam yang kompleks. Hal ini berbeda dengan sawit yang merupakan tanaman monokultur.
    “Kalau Anda ubah hutan hujan,
    rainforest
    , jadi sawit, tanaman monokultur, udah banyak ngomong, di mana flora-fauna kita akan bisa hidup? Dan ini akan membawa bencana lagi seperti di Sumatera, karena di Sumatera sudah melampaui,” tambah dia.
    Meski begitu, ia berharap agar publik tidak salah kaprah dengan pernyataannya ini. Ahok menekankan, dia bukan menolak penanaman sawit, tetapi menolak mengganti hutan hujan atau
    rainforest
    dengan kebun sawit.
    “Kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus, Anda tanamin sawit,
    it’s
    masih oke untuk supaya ketahanan energi. Jadi jangan kata nenek saya, tuker beras dengan ubi,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)