Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • BPH Migas mewaspadai cuaca ekstrem guna jaga pasokan energi di Jabar

    BPH Migas mewaspadai cuaca ekstrem guna jaga pasokan energi di Jabar

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mewaspadai cuaca ekstrem dalam distribusi BBM di Jawa Barat untuk memastikan kelancaran pasokan energi menjelang Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan bahwa secara umum pasokan BBM, LPG, dan listrik di Jawa bagian Barat dalam kondisi aman.

    Meski demikian, kata Erika, perlu diwaspadai cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi BBM ke SPBU-SPBU, serta terjadinya tanah longsor yang dapat membahayakan masyarakat.

    “Kita perlu mewaspadai cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi BBM, juga bencana tanah longsor seperti yang terjadi di Sukabumi,” kata Erika dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Tempat-tempat wisata yang berada dekat dengan gunung berapi, menurut Erika, juga perlu mendapat perhatian karena sewaktu-waktu statusnya dapat meningkat.

    “Yang terpenting kita tetap waspada,” imbuh Erika.

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, pemerintah terus meningkatkan pelayanan energi agar masyarakat dapat menikmati Hari Raya dengan tenang dan nyaman.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot didampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati melakukan pemantauan langsung kesiapan pasokan, kualitas, dan volume Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta kelistrikan di Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Jumat (28/3).

    Yuliot memastikan pasokan energi di Jawa Barat lebih dari cukup, serta telah dilakukan langkah antisipasi dengan menambah stok di setiap Terminal BBM. Untuk distribusi BBM dan LPG, dilakukan mitigasi untuk mengatasi kemacetan saat pendistribusiannya.

    “Kita siapkan mobile point to point, dari terminal ke salah satu titik SPBU untuk melayani kondisi darurat di SPBU lain supaya menjadi lebih dekat,” terangnya di Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cirebon.

    Secara nasional, stok ketahanan BBM yang biasanya berkisar 20 hari, saat ini meningkat menjadi 22 hari sampai dengan 40 hari tergantung jenis BBM. Kesiapan stok BBM ini diharapkan dapat dinikmati masyarakat yang mudik Lebaran.

    “Mudah-mudahan masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran dan juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dilancarkan perjalanannya dan juga di kampung halaman bisa menikmati liburan dengan adanya ketersediaan dan suplai BBM yang tidak mengalami gangguan,” ucapnya.

    Tidak hanya ketersediaan stok, Kementerian ESDM juga memastikan kualitas dan volume BBM yang dijual di SPBU sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

    Yuliot memantau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rest Area KM 270A Palikanci, Kabupaten Cirebon, dan memeriksa takaran BBM, serta akurasi volume pengisian dari mesin SPBU.

    “Kita melakukan pengecekan standar warna. Jadi, standar warna yang untuk Dex, Dexlite, Pertalite. Yang pertama itu justru ini kita sesuaikan dengan standar warna,” kata Yuliot.

    “Kemudian, yang kedua, ini ada standar berat jenis untuk setiap jenis BBM. Jadi, dengan adanya standar berat jenis, tentu kita melihat apakah sesuai dengan standar atau tidak,” katanya pula.

    Pengecekan standar warna dan berat jenis BBM dilakukan secara berlapis. Dimulai saat pengiriman dari Terminal BBM, selanjutnya dilakukan pengecekan ulang saat BBM akan dimasukkan ke tangki timbun SPBU.

    “Setiap pagi itu juga akan dilakukan pengecekan, baik warna, berat jenis dan juga yang terkait dengan dispenser, apakah tepat atau tidak. Untuk volume, ada dua pengecekan, yakni kapasitas 20 liter dan 1 liter,” katanya.

    “Toleransi dari Kementerian ESDM adalah 100 mililiter (ml), tetapi standar Pertamina 60 ml. Dari hasil pengecekan tadi, hanya 30 ml, jauh lebih rendah dari standar yang ada,” tambah Yuliot.

    Dari hasil pengecekan, didapati kualitasnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, menurut Yuliot, masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan BBM yang diproduksi Pertamina.

    “Dari proses pengiriman maupun distribusi ini seharusnya masyarakat tidak perlu ragu lagi terhadap kualitas yang ada di SPBU Pertamina. Kemudian, kita juga minta laporan terus dari Pertamina, itu dilakukan pengecekan oleh BPH Migas dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas,” jelasnya.

    Sementara untuk pasokan LPG, lanjut Yuliot, telah dilakukan penambahan stok sekitar 10 persen dari kebutuhan harian yang diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat.

    Khusus untuk mengecek ketersediaan LPG, Yuliot mengunjungi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Ciayumajakuning Gas. Ia meninjau proses pengisian gas LPG tabung 3 kg dan berinteraksi dengan operator.

    Untuk lebih memastikan kesiapan pasokan, Yuliot juga mendatangi Pangkalan LPG Sukini di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dan melakukan penimbangan secara acak LPG tabung 3 kg.

    Sementara itu mengenai kesiapan pasokan listrik, Yuliot meminta agar PLN melakukan pemeliharaan lebih awal, agar tidak terjadi gangguan selama Hari Raya Idul Fitri.

    “Tadi disampaikan, PT PLN telah menyiapkan personil dan juga peralatan yang stand by di gudang-gudang PLN,” tambahnya.

    Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP.

    Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Migas Laode Sulaeman, dan Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono-Rano Shalat Id di Balaikota Jakarta

    Pramono-Rano Shalat Id di Balaikota Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dijadwalkan melaksanakan Shalat Idul Fitri 1446 Hijriah di Balaikota Jakarta sebagai Shalat Idul Fitri perdana sejak menjabat sebagai pimpinan DKI Jakarta.

    “Saya shalat di Masjid Fatahillah di Balaikota bersama Pak Gubernur. Kemudian setelah itu saya pulang,” ujar Rano Karno saat ditemui di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Jumat.

    Lalu, kepada khususnya warga Jakarta, Rano mewakili Pramono menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. “Kami atas nama Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengucapkan selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Jakarta semakin menyala,” katanya.

    Sementara terkait kegiatan “open house” di Balaikota Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung sempat menyatakan akan mengikuti jadwal dari Presiden Prabowo Subianto.

    Masjid Fatahillah diresmikan pada tahun 2016 dan saat itu jabatan Gubernur Jakarta disandang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    Masjid dengan dua lantai yang dapat menampung lebih dari 1.000 orang itu sebelumnya sebuah mushala dengan kapasitas 300 orang.

    Pengelola masjid biasanya menyelenggarakan Shalat Id dan tahun ini mereka kembali mengadakannya.

    Dengan keputusan Pramono-Rano melaksanakan Shalat Idul Fitri di Masjid Fatahillah, Balaikota Jakarta, maka ini juga bakal diikuti para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin telah merencanakan melaksanakan Shalat Id Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.

    Sementara itu, Kementerian Agama dijadwalkan mengadakan sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal pada 29 Maret 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lebaran di Jakarta, Rano Karno Bakal Salat Id Bareng Pramono di Balai Kota 

    Lebaran di Jakarta, Rano Karno Bakal Salat Id Bareng Pramono di Balai Kota 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan bakal menjalankan salat Idulfitri 1446 Hijriah di Masjid Fatahillah, kompleks Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

    Rano bilang, dirinya bakal turut mendampingi Gubernur Pramono Anung yang juga akan salat di masjid yang dibangun oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok itu.

    “Sata salah id di Masjid Fatahillah di Balai Kota bersama pak gubernur,” ucapnya saat ditemui di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (28/3/2025).

    Setelah salat id bersama Pramono dan jajaran Pemprov DKI Jakarta lainnya, Rano menyebut, dirinya bakal menghabiskan waktu bersama keluarga.

    “Kemudian ya setelah (salat) saya pulang,” kata pemeran Doel dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini.

    Untuk diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) bakal menggelar Sidang Isbat untuk menentukan 1 Syawal pada 29 Maret 2025 mendatang.

    Pemantauan hilal nantinya bakal dilaksanakan di sejumlah titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    “Tanggal 29 sidang isbatnya, karena ijtimaknya itu tanggal 29 juga itu sekitar sore ya. Kemudian juga diharapkan para peruyah, baik dari ormas Islam maupun Kementerian Agama sudah menyebar di seluruh Indonesia pada tanggal 29,” ucap Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sabtu (22/3/2025).

    Nasaruddin menjelaskan, saat ini posisi hilal masih jauh dari standar, yaitu berada di bawah 0 derajat, tepatnya masih minus 3 derajat.

    Sedangkan standar terlihatnya hilal berada di 3 derajat dengan elongasi 6 derajat.

    Melihat kondisi ini, Nasaruddin memprediksi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah berpotensi sama dengan Muhammadiyah pada 31 Maret mendatang.

    “Tapi kepastiannya itu nanti menunggu sidang isbat pada tanggal 29 itu. Insyaallah, saya kira itu potensinya bersama seperti di awal,” kata dia.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Lowongan Petugas PPSU dan Damkar Diutamakan untuk Warga Jakarta, Pramono Jelaskan Nasib Pendatang

    Lowongan Petugas PPSU dan Damkar Diutamakan untuk Warga Jakarta, Pramono Jelaskan Nasib Pendatang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jakarta masih menjadi magnet bagi para pengadu nasib dari berbagai daerah. Daya tarik magnet itu semakin kuat pada momen lebaran yang sebentar lagi datang.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, tengah menyiapkan ribuan lowongan kerja.

    Namun, kesempatan kerja itu diprioritaskan untuk warga Jakarta, karena merupakan janji kampanyenya.

    Lantas bagaimana nasib pendatang? 

    Petugas Damkar

    Pramono mengaku akan segera membuka lowongan untuk Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Jakarta.

    Ia menekankan, lowongan menjadi petugas damkar akan diprioritaskan untuk warga ber-KTP Jakarta.

    “Kami akan membuka secara bertahap untuk anggota ataupun petugas pemadam kebakaran. Tentunya diutamakan yang ber-KTP Jakarta, seperti yang saya sampaikan,” ucap Pramono saat ditemui di Kantor Damkar Jakarta Pusat, Senin (24/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Pram, sapaan karib sang gubernur, tidak menyebut tanggal tepatnya, namun ia memastikan lowongan petugas damkar akan dibuka tahun 2025 ini.

    “Yang jelas akan dibuka tahun ini. Yang jelas segera akan dibuka,” kata dia.

    Politikus senior PDIP itu menjelaskan, saat ini Jakarta memiliki 4.000 petugas damkar.

    Sedangkan, idealnya mencapai 10.000-11.000 petugas.

    “Memang dari segi personel masih sangat kekurangan. Dengan demikian secara perlahan kita akan mempersiapkan supaya kebutuhan personel itu bisa tercukupi,” ucap Pramono.

    Pramono juga mengungkapkan, dari 267 kelurahan di Jakarta, baru sekitar 170 yang memiliki pos damkar.

    Sementara itu, di tingkat kecamatan, seluruhnya atau 44 kecamatan sudah memiliki sektor damkar.

    “Maka untuk itu di daerah-daerah yang padat penduduk seperti Tambora dan sebagainya perlu ada langkah-langkah untuk mempersiapkan sejak dini. Termasuk preventif untuk pencegahan kebakaran,” kata dia.

    Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi menegaskan, calon petugas pemadam kebakaran harus memenuhi dua kriteria kunci.

    Pertama adalah petugas damkar harus sehat. Tentu bertarung melawan api membutuhkan fisik prima.

    Syarat kedua adalah, petugas damkar tidak boleh memiliki trauma tertentu, seperti takut ketinggian ataupun takut gelap.

    “Kriterianya, salah satunya itu pribadi yang sehat, sudah pasti. Terus juga nanti pengetesan lagi, dites lagi apakah trauma dengan ketinggian, trauma dengan gelap. Jadi itu kan tidak boleh jadi petugas pemadam pembakaran. Nanti kita tes lagi,” ucap Satriadi.

    Petugas PPSU

    Selain akan merekrut petugas damkar, Pram juga melonggarkan syarat bekerja menjadi petugas PPSU.

    Siapapun yang ingin menjadi pasukan oranye, hanya membutuhkan ijazah SD.

    Syarat pendidikan itu lebih rendah dari sebelumnya yang mengharuskan pelamar memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkatatas (SLTA) atau sekolah menengah atas (SMA).

    Hal itu diumumkan Pram di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    “Saya juga sudah mengubah syarat untuk PPSU dan untuk pasukan oranye. Termasuk sistem penerimaannya. Sistem penerimaannya transparan, syaratnya tidak lagi seperti dulu SLTA, sekarang SD pun cukup,” ucap Pram saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Syarat lain dari Pramono adalah, pelamar PPSU harus memiliki etos kerja yang tinggi.

    “Yang penting bisa baca, tulis, dan rajin bekerja dan kami akan menambah itu,” kata dia.

    Dengan syarat pendidikan diperlonggar, Pramono berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta.

    “Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan ini juga akan membuka lapangan kerja baru di Jakarta,” ungkap Pramono.

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga pernah mengatakan hal serupa.

    Meskipun tanpa syarat ijazah tinggi, gaji petugas PPSU tetap menggiurkan, mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta.

    Ia menegaskan petugas PPSU bukanlah pekerja rendahan, melainkan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kerapian kota.

     “PPSU bukan pekerja rendah tapi mereka gajinya UMR, jadi bukan dilihat sebelah mata. Artinya, memang tugasnya merapikan kota, segala macam, nah itu juga bagian dari lapangan kerja yang kita ciptakan,” kata Rano.

    Jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025, gaji PPSU mencapai Rp 5.396.791, atau jika dibulatkan menjadi Rp 5,4 juta.

    Menurut Rano, kebijakan ini merupakan bagian dari target Pemprov Jakarta untuk menciptakan 500.000 lapangan kerja demi menekan angka pengangguran.

    Selain itu, salah satu alasan memperlonggar syarat pendidikan untuk PPSU adalah tingginya angka pengangguran di Jakarta, terutama di kawasan rawan tawuran seperti Cipinang, Jakarta Timur.

    Ia menilai bahwa persoalan ekonomi, pengangguran, dan banyaknya anak putus sekolah menjadi akar masalah yang memicu terjadinya konflik sosial di kawasan tersebut.

    Dengan membuka lebih banyak peluang kerja tanpa mempersoalkan tingkat pendidikan, Rano berharap angka pengangguran bisa ditekan dan potensi tawuran dapat diminimalisir.

    “Inti permasalahan misalnya ekonomi, banyak yang tidak kerja, putus sekolah banyak, ah yuk kita ciptakan, memang tugas kita menciptakan itu (lapangan kerja). Maka dari itu kemarin saya sampaikan Jakarta akan menciptakan 500.000 lapangan kerja,” ungkap Rano.

    Nasib Pendatang

    Di sisi lain, meminta para pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta untuk melengkapi diri dengan keahlian.

    Sehingga mereka dapat bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang layak selama merantau di Jakarta.

    “Bagi siapapun mau datang ke Jakarta monggo saja, tapi tentunya kami sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa capable untuk bekerja dengan baik,”  ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Pramono pun menjanjikan bakal membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk para pendatang dan warga Jakarta yang belum bekerja.

    “Kami akan membuka job fair, kami akan membuka balai latihan kerja, kami akan mempersiapkan memperbaiki kualitas kerja kita,” ujarnya.

    Tak cuma membuka lapangan kerja, Pram juga berjanji bakal memberi pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan keahlian masyarakat.

    Sehingga mereka bisa bersaing di bursa kerja dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga.

    “Di dalam balai latihan kerja saya juga sudah meminta untuk diajari belajar bahasa asing, bahasa Korea, Jepang, China. Karena salah satu yang dihadapi kita paling utama adalah di bahasa kalau kota berangkat ke luar negeri,” tuturnya.

    Di sisi lain, Pram juga memastikan, Jakarta terbuka bagi siapapun masyarakat yang ingin mengaku nasib.

    Ia pun memastikan tak akan ada operasi yustisi terhadap para pendatang seperti yang dulu dijalankan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

    “Kita tidak boleh tidak memanusiakan orang, sehingga enggak ada operasi justisia yang dulu pernah ada, saya melarang,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Irit Bicara Usai Diperiksa 12 Jam Lebih di Kejagung

    Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Irit Bicara Usai Diperiksa 12 Jam Lebih di Kejagung

    Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Irit Bicara Usai Diperiksa 12 Jam Lebih di Kejagung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga,
    Alfian Nasution
    irit bicara setelah lebih dari 12 jam diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan
    korupsi tata kelola minyak mentah
    dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, di Kejaksaan Agung pada Jumat (21/3/2025).
    Berdasarkan pantauan di lokasi, Alfian terlihat keluar dari Gedung Kartika Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ) sekitar pukul 21.35 WIB.
    Sementara itu, Alfian diketahui tiba di Kejagung sekitar pukul 09.19 WIB.
    “(Ditanya) mengenai tugas-tugas pokok, mengenai.. (tanya) ke penyidik saja deh,” ujar Alfian saat keluar dari Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.
    Kepada awak media yang menunggu, Alfian mengaku, tidak ditanya soal pengadaan minyak mentah. Terlebih, terkait pemesanan minyak beda RON seperti yang dilakukan oleh para tersangka.
    Namun, dengan langkah cepat, Alfian segera masuk ke mobil dan enggan bicara lebih banyak lagi mengenai pemeriksaannya.
    Nama Alfian sempat disebut oleh mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diperiksa Kejaksaan Agung pada 13 Maret 2025.
    Ahok mengatakan, seharusnya mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, ikut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
    Pasalnya, Alfian merupakan orang lama di Pertamina dan pada tahun 2023, dia ditarik dari PT Pertamina Patra Niaga untuk menjadi Direktur Logistik dan Infrastruktur di PT Pertamina Persero.
    “Saya kira nanti beliau bisa sudah dipanggil atau belum, saya enggak tahu. Harusnya sudah dipanggil ya. Kan masih dirut yang lama. Kalau Pak Riva kena (jadi tersangka), harusnya dirutnya (sebelum Riva) juga dipanggil, mungkin ya,” ujar Ahok saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.
    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.
    Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin.
    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
    Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.
    Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Lebaran, Pangan Bermasalah Paling Banyak Ditemukan di Wilayah Ini

    Jelang Lebaran, Pangan Bermasalah Paling Banyak Ditemukan di Wilayah Ini

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Hasilnya, BPOM masih saja menemukan banyak pangan bermasalah yang siap dipasarkan ke masyarakat.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan pengawasan ini dibagi ke dalam lima tahap, dimulai pada 24 Februari hingga 26 Maret nanti. Menurutnya, langkah ini diambil BPOM untuk memastikan keamanan pangan di masyarakat.

    “Target intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025 meliputi sarana peredaran, produk pangan olahan terkemas, dan makanan untuk buka puasa (takjil),” kata Taruna Ikrar di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    “Target sarana yang diawasi meliputi importir, distributor, retail modern maupun tradisional,” sambungnya.

    Berikut adalah wilayah-wilayah dengan temuan produk pangan paling banyak selama pengawasan yang dilakukan BPOM.

    5 Wilayah dengan Pangan Tanpa Izin Edar Terbesar

    Jakarta 9.195 pieces (46,45 persen)Batam 2.982 pieces (15,06 persen)Tarakan 2.044 pieces (10,33 persen)Balikpapan 1.185 (5,99 persen)Pontianak 487 pieces (2,46 persen)

    Jenis pangan yang ditemukan tanpa izin edar merupakan makanan impor dari Malaysia, China, hingga Arab Saudi berupa minuman serbuk, permen, biskuit, buah kering, bumbu, dan BTP (bahan tambahan pangan).

    5 Wilayah dengan Pangan Kedaluwarsa Terbesar

    Manokwari 2.307 pieces (16,13 persen)Kab. Bungo 2.038 pieces (14,25 persen)Kupang 1.835 pieces (12,83 persen)Bandung 949 pieces (6,64 persen)Palangkaraya 856 pieces (5,99 persen)

    5 Wilayah dengan Pangan Rusak Terbesar

    Mataram 199 pieces (13,83 persen)Kab. Bungo 189 pieces (13,13 persen)Mamuju 131 pieces (9,10 persen)Surabaya 107 pieces (7,44 persen)Merauke 104 pieces (7,23 persen)

    BPOM juga melakukan pengawasan patroli siber untuk memantau peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan di berbagai platform digital, termasuk e-commerce.

    Dalam pengawasan ini, BPOM menemukan 4.374 tautan yang menjual produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), dengan mayoritas produk berasal dari Malaysia, Jepang, Nigeria, Singapura, Australia, dan Belgia.

    “Total nilai ekonomi temuan yaitu Rp 16,5 miliar dengan nilai ekonomi Rp 15,9 miliar merupakan hasil pengawasan dari patroli siber online,” tutupnya.

    (dpy/up)

  • Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Telah Periksa 147 Saksi

    Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Telah Periksa 147 Saksi

    JABAR EKSPRES – Terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, Penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 147 orang saksi.

    “Hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 147 orang saksi dari berbagai pihak,” kata Kepala Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, dikutip dari ANTARA, Jumat (21/3).

    Dalam kasus ini, penyidik juga telah memeriksa dua orang ahli dan sembilan orang tersangka.

    Harli mengatakan bahwa beberapa saksi yang sudah diperiksa, di antaranya direksi dari Pertamina, salah satunya adalah mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    BACA JUGA: Ahok Siap Bantu Penyidikan Kasus Korupsi Pertamina, Beri Kesaksian di Kejagung

    Terkait apakah penyidik juga akan periksa direksi Pertamina lainnya, ia mengatakan bahwa keputusan tersebut tergantung kebutuhan penyidik.

    “Tentu saat ini penyidik sedang mendalami bagaimana urgensinya dan kalau penyidik merasa bahwa itu menjadi kebutuhan penyidikan, tentu penyidik akan melakukan pemeriksaan,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa penyidik akan terus periksa pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dalam kasus korupsi tata kelola minyal mentah ini.

    “Karena kalau kita lihat dari 147 orang ini, saya kira sudah sangat banyak sekali, tetapi penyidik tidak akan berhenti dalam rangka mengungkapkan bagaimana tindak pidana ini semakin terang,” katanya.

    BACA JUGA: Dirut Pertamina, Simon Siap Jalankan Instruksi Presiden Prabowo!

    Kejagung saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Penyidik telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah ini diantaranya Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra NIaga, Sani Dinar Saifudding (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.

    Kemudian, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

  • Kejagung Masih Upayakan Dapatkan Data-data Rapat Pertamina yang Disebut Ahok

    Kejagung Masih Upayakan Dapatkan Data-data Rapat Pertamina yang Disebut Ahok

    Kejagung Masih Upayakan Dapatkan Data-data Rapat Pertamina yang Disebut Ahok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kejaksaan Agung
    masih mengupayakan untuk mendapatkan data-data yang disinggung mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias
    Ahok
    saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    “Ini sudah dilakukan upaya oleh penyidik kepada pihak Pertamina terkait dengan data-data yang disampaikan oleh Pak Ahok kemarin,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Kamis (20/3/2025).
    Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 147 orang saksi dalam kasus ini, termasuk juga beberapa orang ahli.
    “Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 147 orang saksi dari berbagai pihak, kemudian ada 2 ahli dan tentu juga dilakukan pemeriksaan terhadap 9 yang sudah ditetapkan menjadi tersangka,” lanjut Harli.
    Dia menegaskan, penyidik masih akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada sejumlah pihak yang sekiranya diperlukan keterangannya.
    Penyidik juga membuka peluang untuk memeriksa eks Direktur Utama Pertamina Persero, Nicke Widyawati jika memang diperlukan keterangannya.
    “Jadi, sesuai dengan pertanyaan dari media, apakah kemungkinan direksi terkait dengan Pertamina Persero juga akan dilakukan pemeriksaan dan juga pemeriksaan sebagai saksi khususnya yang dalam kurun waktu 2018-2023,” jelas Harli.
    “Tentu, saat ini penyidik sedang mendalami bagaimana urgensinya dan kalau penyidik merasa bahwa itu menjadi kebutuhan penyidikan tentu penyidik akan melakukan pemeriksaan,” lanjut dia.
    Diberitakan, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.
    Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin.
    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
    Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.
    Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono Megapolitan 19 Maret 2025

    Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono Megapolitan 19 Maret 2025

    Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Rumah dinas Gubernur
    Jakarta yang berlokasi di Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, menjadi sorotan saat Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    memutuskan untuk menempatinya.
    Pantauan Kompas.com di lokasi Selasa (18/3/2025) rumah dinas bercat putih tersebut masih mempertahankan arsitektur kolonialnya yang megah.
    Di halaman depan rumah berdiri plang yang bertuliskan “Tanah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Peruntukan
    Rumah Dinas Gubernur
    Prov. DKI Jakarta, Nomor Barang 11.09.00.02.01.01.01 01.01.11.01.01”.
    Dari tampak luar, tampilan eksterior rumah ini simetris dengan pilar-pilar tinggi yang memberikan kesan megah dan elegan.
    Atap rumah berbentuk curam dengan genteng berwarna merah menjadi ciri khas bangunan kolonial yang telah dibangun sejak lama.
    Dikelilingi halaman luas dan taman yang rimbun, suasana di sekitar rumah dinas terasa asri meski berada di tengah hiruk-pikuk Jakarta.
    Jendela-jendela besar dengan daun jendela kayu memungkinkan cahaya alami leluasa masuk ke dalam ruangan.
    Rumah yang akan ditempati kader PDI-P ini hanya berjarak sekitar 650 meter dari kediaman Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
    Rumah dengan gaya khas kolonial ini memiliki sejarah panjang sebagai kediaman resmi para gubernur.
    Namun, dalam beberapa periode terakhir, rumah ini tidak ditempati oleh gubernur yang menjabat.
    Jika dirunut ke belakang, Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ) dan
    Anies Baswedan
    memilih untuk tidak tinggal di rumah dinas tersebut selama masa jabatan mereka.
    Salah satu petugas keamanan mengungkapkan selama bertahun-tahun, rumah dinas ini sempat kosong setelah terakhir kali dihuni oleh Djarot Syaiful Hidayat saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2017.
    “Terakhir yang menempati itu Pak Djarot, tetapi dulu Mas Anies sempat tinggal di sini untuk isolasi saat beliau terkena Covid-19,” ujarnya.
    Ahok, yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta dari 2014 hingga 2017, memilih untuk tetap tinggal di rumah pribadinya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara.
    Ahok memiliki ragam alasan yang mendasari keputusannya antara lain kebisingan dan keramaian.
    Ahok merasa lingkungan di sekitar rumah dinas terlalu ramai, berbeda dengan kediamannya di Pantai Mutiara yang lebih sepi, terutama setelah maghrib.
    “Saya itu enggak suka keramaian, kalau di sini (rumah dinas Taman Suropati) rame banget, dari pagi sampai pagi selalu rame. Kalau di rumah saya (di Pantai Mutiara) setelah maghrib saja, sudah seperti tidak ada kehidupan, sepi banget. Apalagi kalau weekend, tetangga saya kebanyakan pasti di luar negeri, tidak ada yang di rumah,” kata Ahok.
    Selain itu, selama kunjungannya ke rumah dinas, Ahok mengeluhkan banyaknya nyamuk yang mengganggu.
    Ia bahkan merasa heran bagaimana gubernur sebelumnya bisa betah tinggal di sana. “Nyamuknya ganas-ganas lho di sini, enggak enak ada tamu terus nyamuknya terbang-terbang. Aneh, kok Pak Jokowi bisa betah tinggal di sini,” ungkapnya.
    Bahkan, Ahok mengaku merasakan suasana yang kurang nyaman dan sedikit menyeramkan saat berada di rumah dinas tersebut, terutama ketika berada di kamar gubernur.
    “Kalian (wartawan) mau enggak tinggal di sini? Boleh, tidur di sini saja, paling yang nemenin (menemani) ada noni Belanda-nya,” kata Ahok.
    “Tadi ganti baju di kamar mandi sendirian saja seram banget,” lanjutnya.
    Alasan lain yang menyebabkan mantan Gubernur Jakarta itu enggan menempati rumah dinas karena lokasi rumah pribadinya lebih dekat dengan sekolah anak-anaknya, sehingga memudahkan aktivitas keluarga sehari-hari.
    “Anak-anak sekolahnya lebih dekat kalau di Pluit. Kalau jadi anak Menteng, susah, sekolahnya jauh,” kata dia.
    Anies Baswedan, yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta setelah Ahok, juga memilih untuk tidak menempati rumah dinas tersebut.
    Anies lebih memilih tinggal di kediaman pribadinya bersama keluarganya.
    Namun, alasan spesifiknya tidak banyak dipublikasikan.
    “Belum tahu seberapa siap itu langsung dipakai. Nanti kita lihat. Tapi yang jelas tidak buru-buru. Enggak langsung (ditempati) hari itu juga,” kata Anies di Jalan Tirtayasa II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).
    Meski begitu, Anies pernah menggunakan rumah dinas untuk isolasi mandiri usai ia dinyatakan positif Covid-19 pada Selasa (1/12/2020) pagi.
    Berbeda dengan pendahulunya, Gubernur Jakarta saat ini, Pramono Anung, berencana untuk menempati
    rumah dinas gubernur
    setelah Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025.
    Keputusan ini didorong oleh dukungan sang istri, Endang Nugraheni, yang menyarankan agar mereka menempati rumah dinas tersebut.
    Pramono juga sempat terkejut dengan usulan tersebut, mengingat sebelumnya istrinya tidak pernah ingin menempati rumah dinas.
    “Saya juga kaget, istri saya yang selama ini tidak mau (menempati rumah dinas) tiba-tiba bilang mau, alangkah lebih baiknya rumah jabatan gubernur ditempati,” ungkap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/03/2025).
    Selama 25 tahun berkarier sebagai pejabat negara, Pramono telah lima kali mendapatkan fasilitas rumah dinas, namun tidak pernah satupun yang ia tempati.
    Kali ini, setelah meninjau langsung kondisi rumah dinas gubernur, Pramono memutuskan untuk menempatinya.
    “Maka ketika saya menengok rumah itu, akhirnya saya memutuskan untuk ditempati. Mudah-mudahan setelah Lebaran akan saya tempati,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaksa Agung, Ahok, dan Korupsi Pertamina

    Jaksa Agung, Ahok, dan Korupsi Pertamina

    Jaksa Agung, Ahok, dan Korupsi Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Jaksa Agung

    ST Burhanuddin
    buka suara soal dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di anak perusahaan PT Pertamina, PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Burhanuddin mengatakan, dugaan korupsi tersebut merupakan kasus tersulit yang dihadapinya sampai saat ini.
    “Ya untuk sampai hari ini (kasus Pertamina paling sulit). Untuk sampai hari ini,” kata Burhanuddin dalam program
    Gaspol
    yang ditayangkan di YouTube
    Kompas.com
    , Jumat (14/3/2025).
    Burhanuddin berujar, kasus tata kelola minyak ini menjadi yang paling berat sekaligus paling menantang karena tempus atau waktu kejadiannya yang sudah lama dan terhitung panjang.
    “Karena ini kan sudah berjalan lama nih, 2018 sampai 2023. Kan sudah lama,” katanya.
    Menurut Burhanuddin, ada kemungkinan saksi yang dibutuhkan keterangannya sudah meninggal dunia lantaran tempus cukup lama.
    Bahkan, bisa saja barang bukti yang dibutuhkan terkait dugaan korupsi juga sudah tidak ada.
    “Kita mengungkap yang lama ini kan, mungkin data-datanya, saksinya mungkin sudah ada yang mati, atau mungkin alat-alat buktinya juga mungkin ada yang hilang, kan ini yang menjadi tantangan itu,” ujar Burhanuddin.
    Terlebih, kata Burhanuddin, jika ada oknum-oknum nakal yang sengaja membuang barang bukti ketika perbuatan jahat ini dilakukan.
    “Kan ter-
    constraint
    waktunya (dalam pengungkapan). Kan bisa saja yang namanya nakal, begitu selesai dibuang lah. Iya (barang bukti jadi hilang),” kata Jaksa Agung.
    Dalam perkara ini,
    Kejaksaan Agung
    sudah menetapkan sembilan orang tersangka. Enam dari sembilan tersangka merupakan petinggi dari anak usaha atau
    subholding
    Pertamina.
    Keenamnya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin.
    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
    Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Burhanuddin membantah anggapan yang menyebut terbongkarnya kasus korupsi di tubuh PT Pertamina (Persero) adalah modus untuk mengganti “pemain” di industri minyak.
    Dia menegaskan, Kejagung mengusut kasus korupsi tersebut murni sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.
    “Saya enggak tahu malah soal ganti pemainnya. Tapi, bagi saya ada korupsi di situ, kita tindak,” ujarnya.
    Burhanuddin menjamin Kejagung tak segan menindak kasus korupsi bila pihak-pihak yang disebut sebagai pemain baru kembali melakukan perbuatan haram tersebut.
    “Kalau bagi saya, ya sudah kalau memang ada ganti pemain, ayo kita sikat dulu yang ini. Ganti pemain, ya kita sikat lagi,” ujar dia.
    Menurut Burhanuddin, jika penindakan korupsi dianggap hanya untuk mengganti pemain yang ada di dalam, hal ini justru membuat aspek penindakan menjadi lemah.
    “(Misalnya) orang-orang beralasan, ‘Wah ini hanya ganti pemain’, terus kita (Kejaksaan) lemas untuk menindak. Kan enggak,” kata dia.
    Dia menegaskan, Kejaksaan Agung tidak bisa diam saja jika terdapat kasus korupsi di sebuah institusi.
    “Bagi saya itu, ayo kita lanjut terus. Kalau memang ada korupsi, ya kita lanjut, kita sikat lagi. Daripada kita diam kan, apa menunggu diganti dulu, baru kita sikat,” kata Burhanuddin.
    Dalam mengusut kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun, Kejaksaan Agung memeriksa eks Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
    Burhanuddin mengatakan, Ahok diperiksa sebagai saksi atas permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri.
    “Kalau Pak Ahok kan memang yang minta, ayo saya diperiksa, kan begitu,” ujar Burhanuddin.
    Sementara itu, Ahok mengaku kaget usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi anak perusahaan PT Pertamina tersebut.
    Menurut Ahok, banyak hal yang ternyata tidak dia tahu setelah mendengar pertanyaan dari penyidik.
    “Saya juga kaget-kaget, gitu lho. Kok gila juga ya, saya bilang gitu ya,” kata Ahok, kepada awak media di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
    Dalam pemeriksaan selama 10 jam ini, Ahok mengaku baru banyak mendengar soal operasional.
    Sebab, sebagai Komisaris Utama Pertamina di tahun 2019-2024, dia tidak mendengar hingga ke operasional di anak-anak perusahaan atau
    subholding
    .
    “Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan
    subholding
    -nya.
    Subholding
    kan saya enggak bisa sampai ke operasional,” lanjut dia.
    Bahkan, Ahok mengaku baru mendengar beberapa hal yang baru, di antaranya penelitian terhadap sebuah
    fraud
    atau penipuan, hingga transfer yang dipertanyakan.
    “Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada
    fraud
    apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin,” kata Ahok.
    Ahok menilai, Kejagung seharusnya juga memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, terkait kasus ini.
    “Seharusnya dipanggil, ya. Lapisannya, ‘kan, masih dirut-dirut (direktur utama) yang lama. Kalau Pak Riva Siahaan (Dirut PT Pertamina Patra Niaga) kena, seharusnya mantan dirut lainnya dipanggil. Mungkin,” kata Ahok.
    Saat ditanya apakah ia mengenal Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), anak pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid yang menjadi tersangka dalam kasus ini, Ahok membantah mengenalnya.
    “Enggak kenal,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.