Pramono Anung Tegaskan Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jakarta
Pramono Anung
memastikan proyek
normalisasi Sungai Ciliwung
akan dilanjutkan pada masa kepemimpinannya.
Pramono menegaskan akan tetap melanjutkan proyek strategis tersebut demi mengurangi potensi banjir di Jakarta. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci apakah pendekatan yang diambil nantinya akan sama seperti gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya.
“Apakah sama dengan gubernur yang dulu atau tidak. Intinya bahwa normalisasi akan kami lakukan. itu saja,” ucap Pramono saat ditemui di
Kompas.com,
Selasa (15/4/2025).
Pramono menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses normalisasi yang sempat mandek.
“
Normalisasi Ciliwung
akan segera dilanjutkan. Untuk itu kami memerlukan penlok (penetapan lokasi), pembebasan lahan, dan sebagainya. Secara khusus, Kepala Dinas Sumber Daya Air sudah mempersiapkan untuk itu. Mudah-mudahan pembebasan lahan segera dilakukan,” kata Pramono.
Proyek normalisasi yang telah dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo ini kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.
Normalisasi Sungai Ciliwung
merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pemprov bertugas menertibkan bangunan liar dan melakukan pembebasan lahan, sementara pengerjaan fisik berupa pelebaran sungai dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PU.
Data terbaru menunjukkan dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang berhasil diselesaikan.
Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.
“Yang belum ditanggul atau belum dibebaskan yaitu 16,52 km. Pada tahap persiapan, tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang menolak tanahnya dibebaskan untuk normalisasi,” ujar Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Roedito Setiawan saat dikonfirmasi, Senin (14/4/2025).
Pada era Gubernur Joko Widodo, normalisasi dilakukan dengan pendekatan humanis.
Jokowi sempat beberapa kali turun langsung ke permukiman padat seperti Kampung Pulo, menawarkan relokasi ke rumah susun dengan proses dialog tanpa kekerasan.
“Proyek normalisasi itu sebuah keharusan, tapi prosesnya yang enak, jangan sampai kekerasan itu terjadi,” ujar Jokowi, Pada Jumat (7/12/2012).
Meski begitu, hingga akhir masa jabatannya, baru sekitar 45 persen aliran sungai yang dinormalisasi.
Sementara pendekatan berbeda ditempuh oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan cara yang lebih massif, dibantu oleh aparat keamanan.
Ahok bahkan melibatkan TNI dalam membersihkan kawasan sungai dari bangunan liar dan sampah dengan mengundang Kepala Staf Kodam Jaya Brigadir Jenderal TNI Teddy Lhaksmana ke Balai Kota.
“Tentara kan sudah biasa perang, kalau keroyokan, kerjanya rapi dan bagus banget. Kita pengen ‘keroyok’ (bersihkan sampah) Sungai Ciliwung,” kata Ahok seusai bertemu Teddy, Jumat (28/11/2014).
Ahok menilai proyek normalisasi harus didorong cepat demi kepentingan yang lebih luas. Saat itu, ia menargetkan normalisasi sungai bisa rampung pada 2016.
“Ciliwung mau tidak mau targetnya 2016 baru bisa selesai karena masalah tindakan penghuni-penghuni di dalam sungai maupun di jalur inspeksi. Kita siapkan rumah susun. Total
normalisasi Ciliwung
2016 selesai semua,” kata Ahok, di Balai Kota Jakarta, Senin (1/12/2014).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Basuki Tjahaja Purnama
-
/data/photo/2025/03/10/67ce2a227d42e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pramono Anung Tegaskan Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan
Megapolitan
15 April 2025")
Pramono Anung Tegaskan Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan Megapolitan 15 April 2025
-
Pramono Bakal Tata Ulang Lima Taman di Jakarta yang Buka 24 Jam Pakai Dana KLB
Laporan Wartawan TribubJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal melakukan penataan terhadap sejumlah taman yang akan dibuka selama 24 jam.
Pramono bakal meniru cara eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dengan menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
“Dananya akan kami ambil dari dana KLB, dananya sudah ada, sehingga dengan demikian saya mengharapkan pembangunan ini bisa dimulai pada pertengahan tahun ini,” ucapnya di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jumat (11/4/2025) sore.
Sebagai informasi tambahan, ada lima taman yang akan dibuka selama 24 jam, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, Taman Leuser, Taman Literasi Blok M, dan Taman Lapangan Banteng.
Nantinya, taman-taman tersebut akan dibangun lebih modern lengkap dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang lainnya, seperti jogging track, area parkir memadai, toilet, hingga sudut UMKM.
“Saya menginginkan taman menjadi ramai memang karena masyarakat membutuhkan budaya untuk pergi ke taman. Mereka bisa berekspresi, bersilaturahmi, ketemu kerabat, menyanyi, membaca puisi, baca buka,” ujarnya.
“Maka kenapa kemudian taman-taman seperti ini nantinya akan dibuka 24 jam,” tambahnya menjelaskan.
Pramono pun berharap, penataan seluruh taman yang akan dibuka 24 jam ini bisa rampung di akhir tahun 2025 mendatang.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta di era Gubernur Ahok memang kerap menggunakan dana KLB untuk menata sejumlah lokasi.
Salah satunya ialah menata kawasan Kalijodo yang awalnya merupakan lokasi prostitusi menjadi sebuah taman yang luas dan indah.
Tak hanya itu, dana KLB juga digunakan untuk menata kembali Simpang Susun Semanggi guna mengurangi kemacetan di sekitar wilayah tersebut.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
Tiru Cara Ahok, Pramono Anung Bakal Tata Ulang Taman 24 Jam Pakai Dana KLB
Laporan Wartawan TribubJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal melakukan penataan terhadap sejumlah taman yang akan dibuka selama 24 jam.
Pramono bakal meniru cara eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dengan menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
“Dananya akan kami ambil dari dana KLB, dananya sudah ada, sehingga dengan demikian saya mengharapkan pembangunan ini bisa dimulai pada pertengahan tahun ini,” ucapnya di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jumat (11/4/2025) sore.
Sebagai informasi tambahan, ada lima taman yang akan dibuka selama 24 jam, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, Taman Leuser, Taman Literasi Blok M, dan Taman Lapangan Banteng.
Nantinya, taman-taman tersebut akan dibangun lebih modern lengkap dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang lainnya, seperti jogging track, area parkir memadai, toilet, hingga sudut UMKM.
“Saya menginginkan taman menjadi ramai memang karena masyarakat membutuhkan budaya untuk pergi ke taman. Mereka bisa berekspresi, bersilaturahmi, ketemu kerabat, menyanyi, membaca puisi, baca buka,” ujarnya.
“Maka kenapa kemudian taman-taman seperti ini nantinya akan dibuka 24 jam,” tambahnya menjelaskan.
Pramono pun berharap, penataan seluruh taman yang akan dibuka 24 jam ini bisa rampung di akhir tahun 2025 mendatang.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta di era Gubernur Ahok memang kerap menggunakan dana KLB untuk menata sejumlah lokasi.
Salah satunya ialah menata kawasan Kalijodo yang awalnya merupakan lokasi prostitusi menjadi sebuah taman yang luas dan indah.
Tak hanya itu, dana KLB juga digunakan untuk menata kembali Simpang Susun Semanggi guna mengurangi kemacetan di sekitar wilayah tersebut.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
/data/photo/2025/03/31/67ea693db4836.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pramono Pakai Dana KLB untuk Menata Taman yang Beroperasi 24 Jam
Megapolitan
11 April 2025")
Pramono Pakai Dana KLB untuk Menata Taman yang Beroperasi 24 Jam Megapolitan 11 April 2025
Pramono Pakai Dana KLB untuk Menata Taman yang Beroperasi 24 Jam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jakarta
Pramono Anung
akan melakukan penataan sejumlah
taman di Jakarta
yang akan beroperasi selama 24 jam.
Penataan ini akan menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang sudah tersedia.
“Dananya akan kami ambil dari dana KLB Dananya sudah ada, sehingga dengan demikian saya mengharapkan pembangunan ini bisa dimulai pada pertengahan tahun ini,” ucap Pramono saat ditemui di Taman Langsat, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
Adapun taman-taman yang akan dibuka selama 24 jam antara lain Taman Langsat, Taman Leuseur, Lapangan Banteng, Taman Ayodhya, dan Taman Literasi Blok M.
Pramono meminta desain taman harus modern dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia ingin taman ramai dikunjungi bukan karena pertunjukan hiburan semata, melainkan karena masyarakat memang membutuhkan ruang untuk berekspresi, bersosialisasi, dan beraktivitas secara mandiri.
“Taman menjadi rame memang karena masyarakat membutuhkan budaya untuk pergi ke taman, mereka berekspresi, bersilaturahmi, ketemu kerabat, menyanyi, baca puisi, baca buku,” ungkap dia.
Nantinya, taman-taman ini akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti area UMKM, toilet, parkir, serta
jogging track
. Ia juga telah meminta kepala dinas terkait untuk memastikan kelengkapan fasilitas publik tersebut.
“Tempat-tempat ini pasti akan kita renovasi supaya bisa menjadi
jogging track
, tempatnya naik turun yang bagus,” kata dia.
Selain taman, Pramono juga merencanakan pembangunan kawasan
Transit Oriented Development
(TOD) di Blok M dan Bundaran HI menggunakan dana KLB.
Semua ini akan dibiayai dari dana KLB, seperti halnya pembangunan Jembatan Semanggi dan Kalijodo di era Ahok.
“Karena KLB sudah saya minta oleh ditandatangani kemarin sudah ada. Jadi apa yang dulu dilakukan oleh Pak Ahok ketika membangun Jembatan Semanggi dan Kalijodo, Sekarang akan kita lakukan yang sama. Kita akan bangun TODnya di Blok M dan di Bundaran HI dan beberapa taman juga yang akan dibiayai dari KLB,” ungkap Pramono.
Pramono memastikan semua proses penggunaan dana KLB akan dilakukan secara transparan dan terbuka.
Pramono akan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ini semuanya serba transparan, terbuka. Tidak ada orang yang bisa menyalahgunakan itu Karena saya minta semuanya transparan dan yang namanya ASN tidak terlibat di dalamnya. Saya akan kontrol sendiri secara langsung,” ungkap Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Selain Kompetensi Bersaing di Jakarta, Pramono Ungkap Syarat Mutlak Bagi Para Pendatang
TRIBUNJAKARTA.COM – Arus balik musim lebaran 2025 sudah mulai terjadi. Jakarta akan dibanjiri para pendatang yang hendak mengadu nasib.
Pemprov Jakarta menyatakan Jakarta terbuka untuk semua.
Namun, selain harus siap bersaing, para pendatang dituntut memenuhi satu syarat mutlak.
Tak Ada Operasi Justisi
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, memastikan tidak akan ada operasi yustisi untuk menghadapi para pendatang.
“Masyarakat yang mau datang ke Jakarta silakan, kami enggak akan ada operasi justisia, karena Jakarta ini milik bersama,” ucapnya, Jumat (4/4/2025).
Sebagai informasi, operasi justisia ini marak diterapkan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Meski demikian, operasi justisia sudah dihapus Pemprov DKI Jakarta sejak era Gubernur Anies Baswedan.
“Sebetulnya memang diamati dari tahun 2018 yang namanya operasi justisia itu sudah tidak diadakan di Jakarta,” ujarnya.
Doel menambahkan, saat ini tren urbanisasi justru marak terjadi di daerah lain di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Karena rata-rata mereka tinggalnya di, bahasanya agak di pinggir. Kenapa? Tentu kalau Jakarta kan semuanya lebih mahal daripada di pinggir. Nah itu yang terjadi sekarang,” tuturnya.
15.000 Pendatang Diprediksi Serbu Jakarta
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memprediksi, jumlah pendatang baru yang tiba di Jakarta setelah libur lebaran mencapai 15.000 jiwa.
“Untuk tahun 2025, pendatang baru diprediksi sekitar 10.000 sampai 15.000 jiwa,” ucap Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Rabu (2/4/2025).
Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bilang, angka tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah pendatang pada 2024 silam.
”Jumlah pendatang ke Jakarta dalam kurun waktu terakhir memang mengalami penurunan,” ujarnya.
Pada 2023 silam, jumlah pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran mencapai 25.931 orang.
Angka ini kemudian turun drastis di tahun 2024 lalu dengan jumlah pendatang tercatat sebanyak 16.207 orang.
Budi pun mengingatkan kepada para pendatang untuk tetap melapor dan mengurus dokumen kependudukan agar tidak ada masalah di kemudian hari.
“Pastikan identitas kependudukan (KTP) sudah sesuai domisili, jika belum segera lakukan pembaharuan agar ke depan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tuturnya.
“Kemudian, laporkan diri sebagai penduduk pendatang jika memang tinggal di Jakarta kurang dari satu tahun,” sambungnya.
Syarat Mutlak Pendatang
Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, ada satu syarat bagi para pendatang di Jakanrta.
Satu syarat itu adalah kartu identitas. Pendatang harus memiliki KTP
Kata Pramono, KTP merupakan syarat awal seseorang untuk bekerja atau melakukan banyak hal di Jakarta.
“Kami tidak akan menerapkan operasi yustisia, tetapi yang diterapkan adalah siapapun yang akan masuk Jakarta harus mempunyai identitas.”
“Harus punya identitas, kalau tidak punya identitas kan tidak bisa untuk bekerja dan sebagainya,” kata Pramono di program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, tayang Selasa (1/4/2025).
Pramono mengatakan, telah memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengecek identitas para pendatang.
“Maka Dukcapil kami minta untuk melakukan menyelenggarakan siapun yang akan itu dicek untuk identitasnya. Bukan yustisia kemudian orang suruh balik. Enggak, Jakarta terbuka bagi siapa saja,” jelasnya.
Pramono mengakui dirinya pun pendatang di Jakarta, namun berhasil mencapai level tertinggi di sisi pemerintahan.
“Saya pribadi dulu juga pernah mengadu nasib ke Jakarta, sekarang jadi gubernur. Jadi orang juga harus diberikan kesempatan yang adil bagi siapa saja.”
“Siapapun yang datang ke Jakarta harus dengan kapasitas kapabilitas untuk bisa bekerja dalam standar dan level Jakarta, supaya itu dipersiapkan jangan sampai kemudian begitu masuk ke Jakarta enggak tahu apa-apa,” pungkasnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
Libur Lebaran Segera Berakhir, Jakarta Siap Sambut Para Pendatang Baru
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Masa libur lebaran 2025 bakal segera berakhir, Jakarta disebut Wakil Gubernur Rano Karno sudah siap menyambut para pendatang baru.
Pemeran Doel dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini pun menegaskan Jakarta terbuka siapapun yang ingin merantau dan mengadu nasib.
“Masyarakat yang mau datang ke Jakarta silakan, kami enggak akan ada operasi justisia, karena Jakarta ini milik bersama,” ucapnya, Jumat (4/4/2025).
Sebagai informasi, operasi justisia ini marak diterapkan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Meski demikian, operasi justisia sudah dihapus Pemprov DKI Jakarta sejak era Gubernur Anies Baswedan.
“Sebetulnya memang diamati dari tahun 2018 yang namanya operasi justisia itu sudah tidak diadakan di Jakarta,” ujarnya.
Doel menambahkan, saat ini tren urbanisasi justru marak terjadi di daerah lain di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Karena rata-rata mereka tinggalnya di, bahasanya agak di pinggir. Kenapa? Tentu kalau Jakarta kan semuanya lebih mahal daripada di pinggir. Nah itu yang terjadi sekarang,” tuturnya.
15.000 Pendatang Diprediksi Serbu Jakarta
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memprediksi, jumlah pendatang baru yang tiba di Jakarta setelah libur lebaran mencapai 15.000 jiwa.
“Untuk tahun 2025, pendatang baru diprediksi sekitar 10.000 sampai 15.000 jiwa,” ucap Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Rabu (2/4/2025).
Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bilang, angka tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah pendatang pada 2024 silam.
”Jumlah pendatang ke Jakarta dalam kurun waktu terakhir memang mengalami penurunan,” ujarnya.
Pada 2023 silam, jumlah pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran mencapai 25.931 orang.
Angka ini kemudian turun drastis di tahun 2024 lalu dengan jumlah pendatang tercatat sebanyak 16.207 orang.
Budi pun mengingatkan kepada para pendatang untuk tetap melapor dan mengurus dokumen kependudukan agar tidak ada masalah di kemudian hari.
“Pastikan identitas kependudukan (KTP) sudah sesuai domisili, jika belum segera lakukan pembaharuan agar ke depan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tuturnya.
“Kemudian, laporkan diri sebagai penduduk pendatang jika memang tinggal di Jakarta kurang dari satu tahun,” sambungnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
Bisa Fokus Kerja, Nggak Deg-degan
Jakarta –
Pemprov Jakarta mengubah sistem evaluasi kontrak kerja anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menjadi tiga tahun sekali. Edril (50) petugas PPSU Kelurahan Gelora mengaku lega mendengar kabar itu.
“Kabar baik, kalau menurut saya itu bikin lega lah hati jadinya kan. Yang tadinya setahun jadi tiga tahun,” kata Edril saat ditemui di kawasan Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2025).
Diketahui sebelumnya evaluasi kontrak kerja petugas PPSU dilakukan setiap tahun oleh kelurahan terkait. Menurutnya, kebijakan baru ini membuat pasukan oranye dapat lebih fokus bekerja.
“Karena kenapa, karena tiga tahun itukan makan waktu lama, ya menolong ya buat PPSU. Ini jadi hadiah lebaran bagi saya,” ucap dia.
Edril bercerita telah bergabung sebagai anggota PPSU sejak tahun 2016. Kala itu PPSU baru terbentuk di masa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Saya sebenarnya tadinya dari Sudin Kebersihan, direkrut sama PPSU tahun 2016. PPSU terbentuk kan 2015 zamannya Pak Jokowi, Pak Ahok. 2016 Pak Ahok baru kita gabung, kita dari kebersihan jalur,” jelas dia.
Edril (50) petugas PPSU Kelurahan Gelora (Rumondang/detikcom)
“Sembilan tahun jalan (di PPSU), setiap tahun itu pasti kalau kita benar-benar mau kerja ya benar (bakal perpanjang kontrak) itu tergantung masing-masing aja,” lanjut Edril.
Kendati begitu perubahan evaluasi kontrak menjadi setiap tiga tahun tetap dinilainya sebagai hadiah baik bagi PPSU. Sebab, dirinya tak perlu terlalu khawatir soal kontrak kerja setiap tahun dan bisa fokus bekerja.
Evaluasi Kontrak PPSU Jadi Tiap 3 Tahun
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mengubah sistem evaluasi kontrak kerja bagi anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye. Pemprov Jakarta akan mengevaluasi kontrak anggota PPSU tiga tahun sekali.
“Mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap tahun, tetapi saya pengennya tiga tahun sekali. Kalau memang dia masih rajin, kemudian bekerja keras, pasti akan kita perpanjang,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Taman Suropati, Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip pada Rabu (2/4).
Pramono mengatakan kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian kerja bagi para petugas PPSU yang selama ini harus menjalani evaluasi tahunan. Perpanjangan evaluasi ini diharapkan membuat kerja anggota PPSU lebih fokus tanpa perlu khawatir terkait kontrak tiap tahun.
“Intinya kita memberikan secara prinsip apa yang menjadi haknya karena setelah pensiun, mereka rata-rata gamang dan belum ada jaminan apapun,” ujarnya.
Di sisi lain, Pramono juga telah menandatangani surat perubahan syarat rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Saat ini syarat menjadi PPSU cukup berijazah SD.
“Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU pasukan oranye itu, SD saja cukup. Dan saya sudah tanda tangani pergub-nya,” imbuhnya.
(ond/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Tak Bisa Datang Cuma-cuma, Pendatang Wajib Penuhi 3 Syarat saat Ingin Merantau ke Jakarta
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memberi tiga syarat bagi pendatang yang ingin mengadu nasib di ibu kota setelah libur lebaran 2025.
“Pemda DKI tidak melarang pendatang dari luar untuk ke Jakarta, namun secara adil dan terukur tiap penduduk tetap terlayani sesuai aturan yang berlaku,” ucap Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin, Rabu (2/4/2025).
Selain harus memiliki keterampilan, para pendatang juga diharapkan mempunyai jaminan tempat tinggal dan jaminan pekerjaan.
“Bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan, serta memiliki keahlian tetap,” ujarnya.
Budi pun berharap, para pendatang itu bisa turut berkontribusi dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.
“Tentunya jika para pendatang memiliki keterampilan dan skill baik kontribusinya akan bermanfaat dalam mencapai Jakarta menuju kota global dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya memastikan tak akan mengadakan operasi yustisi usai libur lebaran.
Adapun operasi yustisi sebelumnya marak dilakukan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
“Kami memohon dengan hormat, dengan sangat, siapapun yang akan ikut kembali mudik ke Jakarta, pendatang terutama, maka pemerintah Jakarta tidak akan menyelenggarakan operasi yustisi.
Tetapi kami akan melakukan pengecekan hal yang berkaitan dengan kependudukan,” kata Pramono, Kamis (27/3/2025).
Pram berdalih, operasi yustisi dihapus lantaran ingin memberi kesempatan kepada semua orang untuk mengadu nasib dan memperbaiki hidup di Jakarta.
“Jakarta sebagai kota terbuka, Jakarta tidak akan pernah menutup diri bagi siapapun yang ingin memperbaiki nasibnya,” kata dia.
(TribunJakarta)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
Ahmad Muzani: Saya Tidak Bahas Politik dengan Megawati Soekarnoputri
Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, tidak ada pembicaraan politik.
Muzani mengungkapkan, tujuan kedatangannya adalah untuk melakukan halalbihalal dan menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 2025 kepada Megawati dan jajaran pengurus PDIP.
“Tidak ada pembicaraan politik sama sekali. Pembicaraannya tentang suasana Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ya seperti itulah. Suasananya juga sama di dalam,” ujar Ahmad Muzani, Senin (31/3/2025).
Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, menambahkan bahwa sebelum mengunjungi rumah Megawati, dirinya terlebih dahulu bersilaturahmi ke kediaman Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ia memastikan, tidak ada pembahasan soal politik dalam pertemuannya dengan Jusuf Kalla. Setelah dari rumah Megawati, Muzani mengungkapkan bahwa ia akan melanjutkan silaturahmi ke kediaman Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Hari ini kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Tadi pagi dengan Presiden RI, lalu ke rumah Pak Jusuf Kalla, sekarang kami ke Bu Mega, dan selanjutnya ke kediaman Pak Try Sutrisno. Nanti malam, insya Allah, kami ke Pak SBY,” katanya.
Diketahui, sejumlah tokoh dan pejabat menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri untuk halalbihalal pada Hari Raya Idulfitri 2025. Megawati sendiri merayakan Lebaran secara privat tanpa menggelar open house.
Meski begitu, beberapa tokoh politik dan menteri Kabinet Prabowo-Gibran turut hadir, seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono.
Sejumlah kader PDIP juga hadir dalam kesempatan tersebut, termasuk Bambang Pacul, Ahmad Basarah, Utut Adianto, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Samuel Wattimena, Ronny Talapessy, Trimedya Panjaitan, dan lainnya. Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, juga turut hadir di kediaman Megawati Soekarnoputri.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5178882/original/059886900_1743417349-IMG-20250331-WA0051.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Halalbihalal di Rumah Megawati, Ahok Ngobrol Bareng Didit Prabowo – Page 3")
Halalbihalal di Rumah Megawati, Ahok Ngobrol Bareng Didit Prabowo – Page 3
Kemudian, dengan Megawati sendiri dirinya hanya mengaku lebaran saja. Selain itu, Megawati mengaku akan mengunjungi rumah kakaknya yakni Mohammad Guntur Soekarnoputra.
“Ya lebaran aja tadi. Lebaran doang, aku mau ke Mas Tok (Guntur) katanya,” pungkasnya.
Sumber: Merdeka.com/Nur Habibie