Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Sertifikat Laik Fungsi Gedung Terra Drone Terbit di Era Gubernur Jokowi-Ahok

    Sertifikat Laik Fungsi Gedung Terra Drone Terbit di Era Gubernur Jokowi-Ahok

    GELORA.CO – Polisi masih terus mengusut kasus kebakaran gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang yang terjadi, Selasa (9/12/2025).

    Hingga saat ini pemeriksaan telah dilakukan terhadap pemilik gedung pada Sabtu (13/12/2025), namun hasilnya masih belum ditemukan adanuya unsur kelalaian.

    “Masih dicari, masih perlu pendalaman,” ujar Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra, Rabu (17/12/2025).

    Pemilik gedung yang berinisial N itu juga mengakui tidak memiliki tangga darurat, namun dirinya mengeklaim telam memiliki izin dan sertifikat kelaikan penggunaan atas gedung tersebut yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta era gubernur Joko Widodo (2014) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (2015).

    “Ya, memang benar, memang begitu keadaannya (tidak ada tangga darurat), tapi izin mendirikan bangunan sama sertifikat laik fungsi itu keluar antara sekitar tahun 2014 dan 2015,” tutur Roby.

    Lebih lanjut, terkait rencana pemanggilan kembali pihak pemilik gedung, Roby mengatakan pemilik gedung akan dipanggil kembali, namun setelah mendengar pendapat dari para ahli.

    “Nanti kita dengar dulu pendapat saksi-saksi ahli, baru kalau memang perlu pendalaman lagi, kita panggil lagi,” tutur Roby.

    Sebelumnya, kepolisian mengungkapkan tidak ada standar operasional prosedur (SOP) terkait penyimpanan barang mudah terbakar di Ruko Terra Drone yang terbakar dan menewaskan 22 orang.

    “Hasil penyelidikan kami menemukan fakta bahwa tidak ada SOP terkait dengan penyimpanan baterai mudah terbakar,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, Jumat (12/12/2025).

    Dia menyebutkan perusahaan tidak memisahkan antara baterai rusak, baterai bekas maupun baterai yang bagus. Semua dijadikan satu.

    Selain itu, ruang penyimpanan hanya berukuran sekitar 2×2 meter persegi, tanpa ventilasi dan ketahanan terhadap api. Bahkan, generator (genset) dengan potensi panas berada di area yang sama. 

  • KPK Tetapkan Eks Pejabat Komitmen Kerja BTP Tersangka Kasus DJKA di Medan

    KPK Tetapkan Eks Pejabat Komitmen Kerja BTP Tersangka Kasus DJKA di Medan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan.

    Dia adalah Muhammad Chusnul (MC) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 Wilayah Sumatera Bagian Utara / BTP Kelas 1 Medan tahun 2021-2024. Saat ini dia menjabat sebagai Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

    “Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan 3 Januari 2026 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Senin (15/12/2025).

    Asep menjelaskan bahwa pada tahun 2021, Chusnul melakukan pengkondisian dengan sudah menetapkan vendor untuk mengerjakan proyek pembangunan rel kereta api di jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan Jalur Kisaran-Mambang Muda (PKM).

    Perusahaan yang dimenangkan milik Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung. Chusnul juga menunjuk Dion sebagai “tangan kanan” untuk mengumpulkan dan mengkoordinasi permintaannya kepada para rekanan.

    Chusnul sempat menggelar pertemuan di Semarang karena sebagian besar rekanan yang diproyeksikan akan memenangkan pelelangan adalah perusahaan yang berdomisili di Kota Semarang.

    “Dalam pertemuan tersebut, MC menyampaikan bahwa paket-paket pekerjaan telah dipecah atau dibagi-bagi menjadi beberapa paket serta pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan dengan mekanisme multi years (lintas tahun), agar masing-masing rekanan bekerja sama serta dan

    tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan lelang,” ujar Asep.

    Chusnul juga bekerja sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) untuk memberikan pelayanan khusus bagi para rekanan kerja yang telah ditunjuk.

    Sepanjang tahun 2021-2024, dia menerima Rp12 miliar. Dengan rincian Rp7,2 miliar dari Dion dan Rp4,8 miliar dari rekanan kerja.

    Chusnul disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Sebelumnya KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni:

    1. Muhlis Hanggani Capah selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021 s.d. Mei 2024)

    2. Eddy Kurniawan Winarto selaku wiraswasta

    3. Dion Renato Sugiarto selaku wiraswasta

  • Diduga Terima Suap Rp 12 M, Pejabat DJKA Medan Atur Pemenang Lelang Proyek Rel

    Diduga Terima Suap Rp 12 M, Pejabat DJKA Medan Atur Pemenang Lelang Proyek Rel

    Jakarta –

    KPK menahan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda Direktorat Prasarana Perkeretaapian Muhammad Chusnul (MC) terkait proyek pembangunan jalur kereta api (KA) di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Medan. Chusnul diduga mengkondisikan pemenang lelang pada 2021 untuk paket proyek pembangunan jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan Jalur Kisaran-Mambang Muda.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan Chusnul secara sepihak menentukan calon pelaksana pengerjaan proyek. Dia memutuskan berdasarkan rekam jejak rekanan perusahaan yang sudah lama bermitra. Salah satu yang dipilih perusahaan milik Dion Renato Sugiarto (DRS) yang sudah ditahan lebih dulu.

    “Dari sejumlah rekanan pemenang lelang proyek, perusahaan milik Dion, menjadi salah satu yang terpilih. Dalam prosesnya, Chusnul juga menunjuk Dion sebagai ‘lurah’ yang bertugas mengumpulkan dan mengkoordinir permintaannya kepada para rekanan,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

    Asep mengatakan Chusnul kemudian bertemu masing-masing calon rekanan pemenang lelang di Semarang sebelum lelang berlangsung. Rekanan dijanjikan menang lelang.

    “Hal ini, dilakukan karena sebagian besar rekanan yang diproyeksikan akan memenangkan pelelangan adalah perusahaan yang berdomisili di Kota Semarang,” ujarnya.

    “Selain itu, MC juga menyerahkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan spesifikasi teknis, salah satunya perusahaan milik DRS dan rekanan lainnya, sehingga para rekanan dapat memenuhi kualifikasi lelang proyek yang dimaksud,” ujar Asep.

    Dalam pelaksanaan lelang, MC berkoordinasi dengan Pihak Kelompok Kerja (Pokja) untuk memberikan pesan agar rekanan tertentu yang akan dimenangkan dalam lelang diberikan perhatian.

    Asep mengungkap Chusnul selama bertugas sebagai PPK di BTP Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara/BTP Kelas 1 Medan tahun 2021-2024 diduga telah menerima total Rp12,12 miliar. Rinciannya selama periode 20 September 2021-10 April 2023 dari Dion senilai Rp7,2 miliar dan dari rekanan pelaksana pekerjaan lainnya sebanyak Rp 4,8 miliar.

    “Atas perbuatannya, Chusnul diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucapnya.

    Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka yaitu ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI atau PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan 2021-2024, Muhlis Hanggani Capah (MHC); Wiraswasta, Eddy Kurniawan Winarto (EKW) dan Dion Renato Sugiarto (DRS).

    (tsy/eva)

  • Momen Pramono Minta Bola Sepak ke Wali Kota Jaksel untuk Anak-anak di RPTRA Rasamala Megapolitan 9 Desember 2025

    Momen Pramono Minta Bola Sepak ke Wali Kota Jaksel untuk Anak-anak di RPTRA Rasamala Megapolitan 9 Desember 2025

    Momen Pramono Minta Bola Sepak ke Wali Kota Jaksel untuk Anak-anak di RPTRA Rasamala
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyempatkan diri berinteraksi dengan siswa-siswa sekolah dasar (SD) saat meresmikan kembali ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Rasamala di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
    Momen tersebut menjadi ajang bermain sekaligus motivasi bagi para siswa untuk menekuni olahraga futsal.
    Saat peresmian, para siswa tengah bermain futsal di lapangan yang terletak di bagian tengah RPTRA. Pramono pun menyapa mereka dan menanyakan seberapa sering mereka bermain bola.
    “Sering ya main bola di sini? Ada yang cita-citanya jadi pemain bola?” tanya Pramono.
    Anak-anak menjawab kompak, “Sering Pak.”
    Beberapa di antaranya juga menyatakan ingin menjadi pemain bola profesional.
    “Kayak siapa? Messi? Ronaldo? Idolanya siapa pemain bola? Marselino?” tanya Pramono lagi.
    “(Idola saya) Messi,” jawab seorang siswa.
    Pramono lantas bertanya lebih detail pada siswa tersebut.
    “Kamu sudah masukin bola belum hari ini? Mana bolanya? Pakai bola beneran atau bola biasa?” tanya Pramono.
    Siswa tersebut menyebutnya memakai bola plastik. Pramono kemudian bertanya kepada siswa lain.
    “Kalian pakai bola dibawa sendiri atau dikasih Pak Wali Kota?” ujar Pramono.
    Para siswa menunjukkan bola plastik yang mereka gunakan. Menanggapi itu, Pramono langsung meminta Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar, untuk memberikan bola sepak sungguhan.
    “Pak Wali, minta tolong diberikan bola untuk anak-anak ini. Supaya sungguhan latihannya,” tutur Pramono. Wali Kota Anwar pun langsung menyanggupi.
    Pramono lantas berpesan agar para siswa rajin belajar dan berlatih.
    “Harus belajar yang baik dan latihan yang baik ya. Kalau nanti sudah diberi bola sungguhan pakai dipakai latihan yang baik,” ujarnya yang disambut senyum para siswa.
    Pada hari yang sama, Pramono meresmikan kembali
    RPTRA Rasamala
    di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. RPTRA ini sebelumnya pernah diresmikan oleh Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada 2016.
    Menurut Pramono, sebelum peresmian kembali dilakukan renovasi untuk meningkatkan fasilitas RPTRA Rasamala. Renovasi ini merupakan kerja sama antara pengelola RPTRA Rasamala dengan dukungan Yayasan Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.
    “Tentunya kami membuka diri—seperti yang saya katakan berulang kali—untuk RPTRA-RPTRA dan juga ruang-ruang terbuka hijau,” kata Pramono.
    “Kalau ada yayasan, masyarakat, siapapun yang ingin bekerjasama melakukan perbaikan, kami dengan senang hati melakukan itu,” lanjut dia.
    Pramono berharap RPTRA Rasamala dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sekitar. Selain lapangan futsal, fasilitas RPTRA kini dilengkapi dengan bank sampah, penyemaian jamur, pojok baca,
    green house
    , hingga posyandu balita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember Megapolitan 8 Desember 2025

    Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember Megapolitan 8 Desember 2025

    Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan penyebab banjir rob yang terjadi di pesisir utara Jakarta pada awal Desember 2025.
    Dalam tinjauan pembangunan tanggul pengaman lantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025),
    Pramono
    menjelaskan bahwa tingginya air laut di Muara Angke menjadi faktor utama terjadinya banjir.
    Pramono menegaskan bahwa fenomena pasang air laut kali ini merupakan kondisi khusus yang disebabkan oleh
    supermoon
    .
    “Kemarin memang rob yang terjadi karena apa, bulan
    supermoon
    . Jadi
    supermoon
    itu bulan penuh, dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan di Pemerintah Jakarta, termasuk di beberapa titik terutama di tempat ini,” kata Pramono.
    Ia menambahkan beberapa lokasi lain juga dalam pemantauan.
    “Kemudian di Muara Baru, di Muara Angke, di Martadinata, dan sebagainya,” kata Pramono.
    Menurut dia, persoalan kewenangan antarinstansi turut menjadi kendala dalam penanganan
    banjir rob
    .
    “Karena ada titik yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pelindo, Kenenterian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemprov Jakarta,” kata Pramono.
    Dalam kunjungannya ke pembangunan tanggul pengaman lantai di Muara Baru, Pramono menyebut rob masih berpotensi muncul dalam beberapa bulan ke depan.
    Ia menegaskan bahwa periode paling tinggi telah terjadi pada akhir pekan lalu.
    “Rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada, tetapi puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono usai peninjauan di Penjaringan, Senin (8/12/2025).
    Ia meminta koordinasi penanganan diperkuat di berbagai titik pesisir.
    “Untung di Jakarta kemarin kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, penyiapan pompa dan sebagainya. Sehingga ketika air rob-nya naik, yang oleh Pak Ahok diperkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, waktu itu saya jawab dengan, ya serius juga, bahwa mudah-mudahan enggak terjadi,” kata Pramono.
    “Dan alhamdulillah tidak terjadi,” imbuhnya.
    Pemprov DKI Jakarta, Dinas SDA, Kementerian PU, KKP, dan PT Pelindo dijadwalkan menggelar pertemuan pada Selasa (9/12/2025) untuk membahas koordinasi lanjutan.
    Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara menyampaikan kerusakan tanggul di Muara Baru sebagai salah satu faktor masuknya air laut ke permukiman.
    Heria Suwandi menjelaskan bahwa struktur tanggul telah melemah akibat usia.
    “Ada celah pada sheet pile yang menyebabkan air laut masuk ke belakang tanggul,” kata Kepala Sudin SDA Jakarta Utara, Heria Suwandi.
    Ia menjelaskan penanganan darurat sudah dilakukan.
    “Selain itu, struktur beton yang mengalami korosi juga ditambal untuk mengurangi laju rembesan,” kata dia.
    Menurut Heria, kemampuan tanggul menahan tekanan hanya bersifat sementara. Ia menambahkan bahwa perencanaan struktur permanen sedang disusun.
    “Perencanaan teknisnya sedang disusun dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan selesai pada 2027,” kata Heria.
    Ia juga memaparkan faktor kombinasi penyebab kebocoran, termasuk korosi, tekanan air laut tinggi, kenaikan muka air laut, serta penurunan tanah.
    “Sudin SDA juga menangani limpasan air laut di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman yang terjadi karena elevasi dermaga lebih rendah dari tinggi rob,” kata dia.
    Ketua RT 15 Penjaringan menjelaskan bahwa kondisi tanggul telah lama dikeluhkan warga dan sering menimbulkan rembesan air ke rumah saat pasang tinggi.
    Dewi berharap perbaikan segera dilakukan.
    “Kami berharap tanggul yang bocor bisa segera diperbaiki dan penanganan akan dilakukan,” kata Ketua RT 15 Penjaringan, Dewi.
    Rembesan air laut ini berdampak pada sedikitnya tujuh RT, yakni 04, 05, 06, 11, 12, 14, dan 15.
    (Reporter: Dian Erika Nugraheny | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara bertahap menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan logistik antara lain sembako, obat-obatan, perlengkapan kebersihan pribadi, perlengkapan bayi, peralatan komunikasi modem berbasis satelit, tenaga dokter dan perawat,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa di Jakarta, Kamis.

    Ia menyatakan tanggap darurat dilakukan berkoordinasi intensif dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan (KOBU II) dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang (KOBU VI).

    Hal tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan termonitor dengan baik karena lokasi terdampak bencana merupakan wilayah kerja KOBU II dan KOBU VI.

    Ia menuturkan Kantor Otoritas Bandara melakukan koordinasi dengan Bandar Udara (Wilayah Kerja) terdampak, setelah itu pendistribusian bantuan dilakukan melalui pesawat udara dari Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

    “Keberadaan BBKFP sekaligus melakukan melakukan evakuasi pegawai dan personel Bandar Udara,” ucap Lukman.

    Lukman menyampaikan sumber bantuan yang didistribukasikan berasal dari unit kerja di lingkungan Ditjen Hubud yaitu Kantor OBU Wilayah II Medan, Kantor OBU Wilayah VI Padang, BBKFP, Balai Kesehatan Penerbangan (BKP).

    Selanjutnya Balai Teknik Penerbangan (BTP), Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU), Poltekbang Medan, AirNav cabang terdampak, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Darma Wanita Persatuan (DWP) Perhubungan.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan bandar udara wilayah kerja terdampak terkait perkembangan kondisi pasca bencana, dan akan terus melakukan pendistribusian bantuan dari berbagai pihak.

    “Sampai saat ini terdapat 39 pesawat udara dan helikopter yang siap beroperasi melayani pendistribusian bantuan dan evakuasi (penyelamatan),” ujarnya.

    Dia menyebutkan 39 pesawat udara dan helikopter itu meliputi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mengoperasikan 2 pesawat King Air dan 1 Longitude dan 1 Helikopter Bell 429 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh serta 1 Helikopter EC 135 tujuan Sibolga.

    Lalu Susi Air mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, 1 Caravan dan 1 Pilatus Porter tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Smart Aviation mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, Padang, Kualanamu, serta 1 PAC 750 tujuan Sibolga dan 1 Helikopter S-76 tujuan Silangit;

    Berikutnya Wings Air mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Dabi Air Nusantara mengoperasikan 1 helikopter Bell 430 tujuan Aceh; Falcon Patriot, SGI dan Fly Bali mengoperasikan 2 helikopter (Bell 206 dan Bell 407) tujuan Lhokseumawe.

    Selanjutnya Aero Nusantara Cargo mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim – Lhokseumawe, Rembele, Banda Aceh; Genesa Dirgantara mengoperasikan 1 helikopter Airbus 365 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, 2 Helikopter Airbus 355 serta 1 Heli Airbus 365 tujuan Silangit

    Kemudian Trigana Air Service mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Elang Nusantara mengoperasikan 1 Caravan tujuan Silangit, serta 1 Helikopter Bell 505 tujuan Padang.

    Citilink mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Persada Perkasa Airnesia mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Pelita Air Services mengoperasikan 1 Helikopter bell 412 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh.

    Travira Air mengoperasikan 1 ATR-72 tujuan Halim-Kaualanamu-Lhokseumawe; Volta Pasifik mengoperasikan 1 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Banda Aceh, serta 1 Heli EC-155 tujuan Silangit; Pegasus Air mengoperasikan 1 Heli R66 tujuan Kualanamu-Banda Aceh.

    PPIC Curug bekerja sama dengan CEO Jet Set mengoperasikan 1 Piper Seneca tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; National Utility Helicopter (NUH) mengoperasikan 2 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Lanud Suwondo medan ke daerah Sumut dan Aceh; hingga Indonesia Air Transport (IAT) mengoperasikan 1 ATR 42 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, juga 1 EC 155 tujuan Padang ke daerah Sumbar.

    “Semoga bantuan yang kita distribusikan dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana, Ditjen Hubud berkomitmen akan terus mendukung dan menyiapkan transportasi udara sehingga penyaluran bantuan dan pergerakan orang dan barang kembali normal,” kata Lukman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI kerahkan 30.151 personel untuk tolong korban banjir di Sumatera

    TNI kerahkan 30.151 personel untuk tolong korban banjir di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, mengatakan, telah mengerahkan 30.151 personel untuk menolong korban banjir di Sumatera.

    Pengerahan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan agar warga bisa dievakuasi dan mendapat bantuan logistik dengan cepat.

    “Saya sudah mengerahkan 30.151 orang di semua wilayah yang terdampak dengan kelengkapannya,” kata dia, saat ditemui di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    IaIa mengatakan pasukan yang dikerahkan berasal dari ragam satuan di setiap Matra. Salah satu yang berperan yakni Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

    Mereka, lanjut dia, melakukan beragam upaya dari mulai membantu pencarian korban tertimbun longsor atau hanyut, mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir hingga mendistribusikan logistik.

    Selain itu, TNI juga mengerahkan helikopter dan pesawat angkut untuk mendistribusikan logistik ke titik bencana yang sulit dijangkau.

    Dari matra laut, TNI juga telah mengirimkan dua kapal rumah sakit beserta personel untuk memberikan layanan medis untuk para korban banjir.

    Ia juga mengerahkan prajuritnya yang ada di TNI AD untuk membangun jembatan di beberapa titik jalur darat yang rusak akibat longsor.

    Seluruh pasukan tersebut tidak bekerja sendiri, melainkan bekerjasama dengan Polri, BNPB dan pemerintah daerah setempat dalam memulihkan wilayah pasca bencana.

    Hingga saat ini, para pasukannya masih terus bekerja di beberapa titik bencana. Dia memastikan pasukannya itu akan terus ditugaskan di sana sampai kondisi di lokasi bencana kondusif.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) sangat berguna menangani proses pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatera.

    “Kita langsung merasakan gunanya batalyon- batalyon TP (Batalyon Teritorial Pembangunan). Jadi mereka sekarang yang banyak bergerak di daerah-daerah bencana untuk membantu masyarakat,” kata KSAD saat ditemui ketika jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut Maruli, sedari awal pihaknya sudah mengerahkan personel BTP yang berada di kawasan terdekat banjir untuk membantu proses evakuasi.

    Mereka telah melakukan ragam upaya dari mulai mencari korban yang tertimbun, mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir hingga membagikan logistik ke titik lokasi yang susah diakses.

    Tidak hanya itu, TNI AD juga telah mengerahkan anggota BTP untuk menenangkan masyarakat korban banjir yang sebelumnya menjarah minimarket di Sumatera Utara.

    “Tentang penjarahan, memang mereka (masyarakat) mungkin resah, takut tidak dapat makan, tapi sekarang kami sudah terjunkan anggota ke daerah-daerah yang belum terakses sehingga mereka bisa mengatur masyarakat di sana,” jelas Maruli.

    Hingga saat ini, para prajurit BTP masih berada di lokasi banjir wilayah Sumatera untuk membantu proses evakuasi dan distribusi logistik.

    Maruli memastikan para pasukan BTP tersebut akan terus bertugas di sana hingga situasi berjalan kondusif.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan Nasional 2 Desember 2025

    Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan Nasional 2 Desember 2025

    Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengaturan pemenangan dan pemeliharaan proyek kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Medan pada Senin (1/12/2025).
    Mereka adalah Muhlis Hanggani Capah, selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian
    Medan
    tahun 2021-Mei 2024, dan Eddy Kurniawan Winarto, selaku wiraswasta.
    “Berdasarkan kecukupan alat bukti,
    KPK
    menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap dua tersangka EKW (Eddy Kurniawan Winarto) selaku wiraswasta dan MHC (Muhlis Hanggani Capah) selaku ASN Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI sekaligus PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
    Asep mengatakan, kasus bermula saat Muhlis bersama stafnya melakukan pengkondisian paket pekerjaan Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB) dengan modus “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum maupun pada saat proses lelang.
    Kemudian, Muhlis selaku PPK dan perpanjangan tangan dari tersangka sekaligus Direktur Prasarana Harno Trimadi memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/plotting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang sebagai atensi.
    Lalu, sebelum pelaksanaan lelang JLKAMB, KPK menemukan kegiatan dengan modus “asistensi” yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket pekerjaan.
    “Termasuk dari pihak Kemenhub untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa,” ujarnya.
    Asep mengatakan, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto memerintahkan stafnya, yaitu Wisnu Argo Megantoro alias Wisnu, untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara satuan kerja pelaksana BTP Sumatera Bagian Utara yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Bandung.
    “Pertemuan tersebut membahas tentang dokumen kualifikasi perusahaan yang akan dimasukkan dalam dokumen penawaran. Wisnu dan tim mengingat posisi perusahaan adalah member dalam KSO yang bertugas untuk menyusun metode pekerjaan,” ungkap Asep.
    Asep mengatakan, dalam proses penyusunan metode pekerjaan, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi dengan perwakilan yang sudah ditunjuk, yakni Afong.
    Berdasarkan rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato Sugiarto untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK, terdapat pengeluaran untuk Muhlis sebesar Rp 1,1 miliar yang diberikan pada 2022 dan 2023.
    “Kemudian, untuk kepentingan Eddy sebesar Rp 11,23 miliar yang diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening yang telah ditentukan Eddy,” ujarnya.
    Selanjutnya, Dion Renato Sugiarto dan rekanan lainnya memberikan fee kepada Muhlis, karena khawatir tidak akan menang lelang paket proyek pekerjaan tersebut.
    “Sementara alasan DRS (Dion Renato) maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW (Eddy) karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kemenhub,” ucap dia.
    KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 1-20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.
    Akibat perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Dalam perkara ini, KPK menetapkan 16 tersangka pada 13 April 2023.
    Mereka yang menerima suap di antaranya, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.
    Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah, lalu, Budi Prasetyo selaku Ketua Pokja Pengadaan, Hardho selaku Sekretaris Pokja Pengadaan, Edi Purnomo selaku anggota Pokja Pengadaan, dan Risna Sutriyanto selaku Ketua Pokja proyek pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro.
    Mereka pemberi suap di antaranya, Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT IPA (Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat selaku Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sd Februari 2023, Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.
    Kemudian, Asta Danika selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama, dan Zulfikar Fahmi selaku Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).
    KPK menduga para pelaku dalam perkara ini merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender.
    KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA, Kemenhub, yang menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek.
    “Yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Medan.

    Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EDW) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024).

    “Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Timur,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Senin (1/12/2025).

    Asep menjelaskan, Muhlis melakukan pengkondisian paket-paket kerja yaitu Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB). Pengkondisian berkoordinasi bersama Pokja dengan modus kegiatan “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum atau pada saat proses lelang.

    Muhlis diketahui merupakan tangan kanan Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana. Harno memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/ploting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang.

    Terdapat kegiatan “asistensi” di salah satu hotel di Bandung pada akhir 2021 yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/ rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket JLKAMB, termasuk dari pihak Kemenhub. Kegiatan itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa.

    Sementara tersangka lain, Dion Renato Sugiarto (DRS) memerintahkan stafnya atas nama Wisnu Argo Megantoro (WAM) untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara Satuan Kerja (Satker) pelaksana BTP Sumatra Bagian Utara.

    Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh pihak rekanan yakni PT Waskita Karya diwakili oleh Fariz sebagai pihak marketing; PT IPA, diwakili Wisnu, Hendri Hareza, dan Kevin; dan PT. Antaraksa tidak mengirim perwakilan. Dalam hal ini, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi, di mana proses komunikasi melalui Afong.

    Asep menyampaikan, dari hasil rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK terdapat pengeluaran sebesar Rp1,1 miliar untuk Muhlis yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 secara transfer maupun tunai.

    Kemudian Rp11,23 miliar Eddy diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening, yang telah ditentukan oleh Eddy.

    Alasan Dion memberikan fee tersebut kepada Muhlis agar memenangkan proyek lelang. “Sementara alasan DRS maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW, karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kementerian Perhubungan [Kemenhub],” tuturnya.

    Asep menyampaikan, lembaga antirasuah masih mengembangkan kasus ini termasuk membuka peluang pemanggilan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan.

    Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.