Xcloud.id

Tag: Basuki Tjahaja Purnama

  • Megawati Hadiri Rakernas PDI Perjuangan di Ancol

    Megawati Hadiri Rakernas PDI Perjuangan di Ancol

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional sekaligus HUT ke-53 PDIP di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, Megawati terlihat hadir pukul 14.07 WIB. Kedatangannya disambut para kader dan jajaran petinggi PDI Perjuangan yang sudah menunggu di depan lobi gedung.

    Mega yang terlihat memakai pakaian berwarna merah bercorak hitam ini menyempatkan diri menyalami beberapa petinggi PDI Perjuangan.

    Setelah itu, Megawati dan jajaran petinggi PDI Perjuangan langsung masuk ke dalam gedung untuk mengikuti jalannya rakernas. Dia tidak sempat memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu di lobi utama gedung.

    Hingga saat ini, proses rangkaian kegiatan rakernas masih berlangsung secara tertutup.

    Sebelumnya, beberapa tokoh partai dan non partai mulai dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hingga Rocky Gerung datang ke Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

    Dari pantauan ANTARA di lokasi, beberapa tokoh datang sekitar pukul 13.00 WIB bersama dengan rombongan kader.

    Ganjar terlihat datang lebih dahulu dan sempat dimintai keterangan oleh awak media yang sudah menunggu di depan gedung.

    Setelah itu, Rocky Gerung terlihat hadir. Namun tidak seperti Ganjar, Rocky tidak sempat memberikan keterangan kepada awak media.

    Beberapa menit kemudian, beberapa tokoh pun hadir dari mulai dari Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Hasto Kristianto dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

    Mereka masuk ke gedung sambil melambaikan tangan menyapa sapaan awak media.

  • Penjelasan Pandji Tak Bahas Anies, Ahok, Ganjar hingga Mahfud di ‘Mens Rea’

    Penjelasan Pandji Tak Bahas Anies, Ahok, Ganjar hingga Mahfud di ‘Mens Rea’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pandji Pragiwaksono menjelaskan alasannya tak membahas sejumlah figur politik di special show ‘Mens Rea’. Dia mengakui memang banyak sosok yang tak dia bahas.

    “Jadi kenapa Pandji tidak bahas Anies Baswedan? Oke, selain tidak ngebahas Anies, gua nggak ngebahas Ahok, Ganjar, Mahfud, Dahlan, Birawan, dan masih banyak lagi,” kata Pandji dikutip dari video yang dia unggah di media sosial, Sabtu (10/1/2026).

    Alasannya, kata dia, karena sosok tersebut bukan pejabat publik saat ini. Walaupun sebelumnya memang menjabat.

    “Kenapa? Karena mereka tidak menjabat apa-apa,” terangnya.

    Di sisi lain, dia membahas sejumlah sosok, karena figur itu pejaba publik. Seperti Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya.

    “Kenapa gua ngebahas Pak Prabowo, Gibran, Pak Bahlil, Fadli Zon, Kapolrestabes Semarang atau sekarang disebutnya Wakatbit, Kremas, Dianmas, STNK, Lemdiklat Polri, kenapa semua itu dibahas? Karena mereka sedang menjebat. Mereka adalah pejabat publik, mereka bekerja dengan duit pajak,” jelasnya.

    “Duit pajak yang dikumpulin dari rakyat,” tambahnya.

    Itulah kenapa, kata dia, jok pertama dia adalah untuk mengingatkan orang, bahwa pejabat itu mesti ditagih tanggung jawabnya. Karena tiap orang punya hak.

    “Kenapa? Karena kita bayar pajak, dari PPH 21, tapi kalaupun yang bekerja atau mungkin sektor non formal kerjanya, kita tetap kena pajak konsumsi, bayar bensin, pulsa, segala macam kena pajak. Kecuali pajak rumah makan, itu masuknya ke Pemda kayaknya,” paparnya.

    “Tapi intinya kita tuh bayar pajak, semua yang tadi kita sebut itu tuh selama masih ada jabatannya kita tuh berhak ngeritik,” sambungnya.

  • Terungkap! Ternyata Ini Alasan Pandji Tak Bahas Anies Baswedan di Mens Rea

    Terungkap! Ternyata Ini Alasan Pandji Tak Bahas Anies Baswedan di Mens Rea

    GELORA.CO – Spesial show stand up comedy Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono tidak hanya memancing tawa, namun juga menimbulkan tanda tanya besar di ruang publik.

    Di tengah materi kritik politik yang tajam, satu nama justru absen total, yakni Anies Baswedan.

    Padahal, Anies selama ini kerap menjadi topik bahasan Pandji di berbagai kanal, terutama di YouTube pribadinya.

    Ketidakhadiran nama Anies, bersama tokoh lain seperti Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memicu spekulasi dan perdebatan di kalangan penonton.

    Menanggapi hal tersebut, Pandji akhirnya angkat bicara. Melalui kanal YouTube pribadinya, ia menjelaskan bahwa pemilihan materi dalam Mens Rea bukan didasarkan pada keberanian atau ketakutan, melainkan pada posisi kekuasaan yang sedang dijalankan.

    “Kenapa? Karena mereka tidak menjabat apa-apa,” tegas Pandji, seperti dikutip pada Sabtu, 10 Januari 2026.

    Fokus Kritik Rezim Penguasa

    Menurut Pandji, fokus utama Mens Rea adalah mengkritik kekuasaan yang aktif dan berdampak langsung pada kehidupan publik.

    Ia menekankan bahwa pejabat yang sedang menjabat memiliki tanggung jawab besar karena bekerja menggunakan uang rakyat.

    “Kenapa gua ngebahas Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Bahlil, Fadli Zon,Kenapa semua itu dibahas? Karena mereka sedang menjabat. Mereka adalah pejabat publik. Mereka bekerja dengan duit pajak,” terangnya.

    “Duit pajak yang dikumpulin dari rakyat. Itulah kenapa joke pertama atau salah satu joke pertama adalah untuk mengingatkan orang kita punya hak dalam menentukan kita suka atau enggak suka. Hak kita,” timpal Pandji.

    Beda Cerita Soal Jokowi

    Namun, publik juga mempertanyakan mengapa Joko Widodo (Jokowi) tetap dibahas, meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

    Menjawab hal itu, Pandji menyatakan bahwa jabatan presiden memiliki konsekuensi historis yang tidak pernah benar-benar berakhir.

    “Pak Jokowi dibahas karena Pak Jokowi adalah presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Beliau adalah presiden.

    Jabatan spesial membutuhkan kebijakan-kebijakan spesial. Orang yang udah di jabatan seperti itu udah pasti dibahas terus. Orang suka nanya,” bebernya.

    Pandji bahkan menyinggung kegelisahan Jokowi sendiri yang mempertanyakan mengapa dirinya masih kerap dibicarakan.

    “Bahkan Pak Jokowi sendiri bertanya-tanya, ‘Saya ini udah enggak menjabat. Kenapa sih saya dibawa terus?’ Jawabannya adalah karena Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Benar enggak sih? Kalau enggak salah ya? Karena kan tidak ada istilah mantan presiden sebenarnya,’ tegas Pandji lagi.

    Teddy Minahasa hingga Dharma Pongrekun

    Lebih lanjut, Pandji juga menjelaskan mengapa beberapa tokoh non-pejabat tetap muncul dalam Mens Rea.

    Salah satunya Teddy Minahasa, yang menurutnya layak dibahas karena adanya isu serius terkait keterlibatan seorang jenderal polisi dalam kasus narkoba.

    Sementara nama Dharma Pongrekun diangkat dengan pertimbangan berbeda. Pandji menyebutnya sebagai materi yang secara sederhana “lucu” untuk dibawakan di atas panggung.

    Ia menegaskan bahwa Mens Rea tetap merupakan pertunjukan stand up comedy, sehingga unsur kelucuan menjadi elemen penting selain pesan sosial.

    Pandji menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa setiap komika memiliki sudut pandang dan kebebasan artistik dalam memilih materi.

    Ia juga mempersilakan publik untuk mendukung komika lain jika memiliki preferensi kritik yang berbeda.

    Mens Rea Bukan Sekadar Hiburan

    Menurutnya, Mens Rea bukan sekadar hiburan, melainkan ruang ekspresi personal yang secara alami memicu perdebatan tentang humor, kekuasaan, dan tanggung jawab figur publik.

    “Moga-moga stand up comedy di Indonesia masih bisa terus maju, bisa terus melucu, dan bisa terus membantu kita ketawain aja semua permasalahan kita,” ujarnya memungkasi.***

  • PDIP Luncurkan Maskot Baru “Barata” di Rakernas ke-1 2026

    PDIP Luncurkan Maskot Baru “Barata” di Rakernas ke-1 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI-Perjuangan (PDIP) telah meluncurkan maskot terbaru partai berbentuk banteng dengan nama Barata.

    Maskot baru itu diperkenalkan saat rapat kerja nasional sekaligus puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1/2026).

    Adapun, Barata sempat diperkenalkan ke publik tanpa nama. Kemudian, PDIP membuka sayembara nasional untuk pemberian nama terhadap maskot teranyar ini. Singkatnya, Barata terpilih menjadi nama maskot PDIP.

    Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Prananda Prabowo, menyatakan Barata bukan sekadar identitas visual, melainkan sebuah komitmen ideologis yang telah melalui proses kurasi panjang.

    “Banteng Barata melambangkan kekuatan rakyat yang berakar pada persatuan, bergerak dengan kesadaran, dan bertindak demi keadilan serta kedaulatan bangsa,” kata Prananda.

    Adapun, Barata terlihat dengan mengenakan jaket hoodie berwarna merah dan diberi logo PDIP. Berita juga nampak celana hitam dan sepatu putih bergaris merah.

    Sekadar informasi, rakernas hari ini telah dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Megawati nampak ditemani anaknya, Prananda Prabowo.

    Kemudian, nama beken dari partai berlogo banteng itu terlihat dalam acara ini seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Hasto Kristiyanto hingga Andika Perkasa.

    Selain itu, terlihat juga Pengamat Politik sekaligus akademisi Rocky Gerung dan influencer DJ Donny dalam rakernas kali ini.

  • PDIP Gelar Rakernas di Ancol 10-12 Januari, Ini Sederet Isu yang Dibahas

    PDIP Gelar Rakernas di Ancol 10-12 Januari, Ini Sederet Isu yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) selama tiga hari mulai dari hari ini 10 Januari hingga 12 Januari 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara.

    Agenda utama rakernas ini akan membahas langkah strategis partai sebagai penyeimbang pemerintahan serta penguatan konsolidasi organisasi menyongsong agenda politik ke depan. Di samping itu, agenda ini juga tertutup.

    Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah isu yang disorot dalam rakernas ini yaitu berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi di Tanah Air.

    “Kalau hari ini banyak orang mengeluhkan, kita dengarkan suara masyarakat, mereka mengeluhkan kok saya tidak merasa bebas lagi berbicara, media tidak bisa lagi bebas berbicara, rasanya itu perlu kita perjuangkan,” ujar Ganjar di sela Rakernas, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Dia menambahkan, rakernas ini bakal membahas geopolitik RI saat menyikapi isu internasional yang sedang ramai diperbincangkan hingga isu lingkungan seperti bencana yang terjadi di Sumatra.

    Kemudian, isu politis terkini seperti pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga bakal dibahas dalam rakernas kali ini.

    “Lalu tentu saja isu yang menarik di kawan-kawan media kemarin soal apakah pilkadanya dipilih di di DPRD maksud saya atau kemudian dipilih langsung oleh masyarakat dan ini nanti akan ada pembicaraan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, rakernas hari ini telah dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Megawati nampak ditemani anaknya, Prananda Prabowo.

    Selain itu, nama beken dari partai berlogo banteng itu juga dihadiri oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Hasto Kristiyanto, Andika Perkasa, dan lain sebagainya.

    Adapun, terlihat juga Pengamat Politik sekaligus akademisi Rocky Gerung dan influencer DJ Donny dalam rakernas kali ini.

  • Megawati Hadiri Rakernas 2026 & HUT ke-53 PDIP di Ancol Hari Ini

    Megawati Hadiri Rakernas 2026 & HUT ke-53 PDIP di Ancol Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus HUT ke-53 PDIP di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

    Megawati terlihat hadir pukul 14.07 WIB. Kedatangannya disambut para kader dan jajaran petinggi PDI Perjuangan yang sudah menunggu di depan lobi gedung.

    Mega yang terlihat memakai pakaian berwarna merah bercorak hitam ini menyempatkan diri menyalami beberapa petinggi PDI Perjuangan.

    Setelah itu, Megawati dan jajaran petinggi PDI Perjuangan langsung masuk ke dalam gedung untuk mengikuti jalannya rakernas. Dia tidak sempat memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu di lobi utama gedung.

    Hingga saat ini, proses rangkaian kegiatan rakernas masih berlangsung secara tertutup.

    Sebelumnya, beberapa tokoh partai dan non partai mulai dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hingga Rocky Gerung datang ke Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Beberapa tokoh datang sekitar pukul 13.00 WIB bersama dengan rombongan kader.

    Ganjar terlihat datang lebih dahulu dan sempat dimintai keterangan oleh awak media yang sudah menunggu di depan gedung.

    Setelah itu, Rocky Gerung terlihat hadir. Namun tidak seperti Ganjar, Rocky tidak sempat memberikan keterangan kepada awak media.

    Beberapa menit kemudian, beberapa tokoh pun hadir dari mulai dari Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Hasto Kristianto dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

    Mereka masuk ke gedung sambil melambaikan tangan menyapa sapaan awak media.

  • Bahas Pilkada Dipilih DPRD hingga Pandji, Podcast Ahok di YouTube Denny Sumargo Sempat Hilang

    Bahas Pilkada Dipilih DPRD hingga Pandji, Podcast Ahok di YouTube Denny Sumargo Sempat Hilang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ocehan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi buah bibir. Makin tersorot setelah videonya menghilang dari YouTube.

    Video itu sebelumnya muncul selama sekitar 19 menit di kanal CURHAT BANG milik Denny Sumargo pada Rabu, 7 Januari 2026. Namun diduga terkena takedown.

    Pada Kamis, 8 Januari 2026, video tersebut kembali ditayangkan di kanal yang sama. Kini video itu sudah bisa kembali ditonton.

    Di video itu, Ahok banyak mengulas dinamika politik dan hukum, terutama terkait pencalonan kepala daerah. Dia menyinggung pengalamannya saat memilih mundur dari jabatan demi maju ke posisi yang lebih tinggi.

    “Mereka (pejabat yang lebih tinggi) bikin peraturan waktu itu, bupati yang mau jadi gubernur harus berhenti, supaya saya takut,” ujar Ahok.
    
“Maksudnya gitu loh, dia akhirnya kaget saat saya berhenti beneran,” tambahnya.

    Ahok juga mengkritik aturan Pilkada yang menurutnya kerap berubah dan seolah diarahkan pada individu tertentu.

    “Jangan main-main suka-suka gitu. Lagi mau sikat Ahok, bikin A. Begitu enggak yang lain, bikin B,” ungkapnya.

    “Masa gara-gara saya mau maju jadi 10 tahun, saya mesti berhenti setengah tahun. Dari mana dasar hukumnya?” lanjut Ahok.

    Dia menilai kebijakan tersebut muncul karena adanya ketakutan jika petahana kembali terpilih.
    
“Ini sudah kayak ketakutan saya itu bisa terpilih lagi tahu enggak? Suruh saya berhenti dengan cara diputusin dong,” katanya.

    
“Saya datang MK diketawain. Eh, MK putusin enggak perlu berhenti lagi tuh bisa segala macam. Jadi mereka saya bilang, hukum kok cuma buat target orang tertentu gitu,” sambung Ahok.

  • Ketika Tiang Monorel Akhirnya Dibongkar dan Jakarta Bakal Diuji oleh Macet Megapolitan 9 Januari 2026

    Ketika Tiang Monorel Akhirnya Dibongkar dan Jakarta Bakal Diuji oleh Macet Megapolitan 9 Januari 2026

    Ketika Tiang Monorel Akhirnya Dibongkar dan Jakarta Bakal Diuji oleh Macet
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah puluhan tahun berdiri tanpa fungsi, deretan tiang monorel mangkrak di Jakarta mendekati akhir riwayatnya.
    Pembongkaran yang dipercepat
    Pemprov DKI Jakarta
    menjadi momentum penting penataan kota, sekaligus ujian kesiapan pemerintah mengelola dampak kemacetan di salah satu koridor tersibuk ibu kota.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono memastikan pembongkaran tiang monorel di kawasan HR Rasuna Said dan Senayan akan dimulai pada pekan ketiga Januari, bahkan berpeluang dimajukan.
    “Untuk
    pembongkaran monorel
    seperti yang kemarin kami sampaikan, akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan,” ucap Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2025).
    Pramono menegaskan, pekerjaan akan dilakukan langsung oleh Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga setelah PT Adhi Karya tak merealisasikan pembongkaran sesuai batas waktu yang diberikan.
    “Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, kami akan melakukan sendiri,” kata dia.
    Meski berada di kawasan padat lalu lintas, Pramono memastikan pembongkaran tidak akan disertai penutupan jalan.
    “Tidak dilakukan penutupan jalan. Jadi yang dibongkar tetap dilakukan, dengan pengalaman yang ada, Bina Marga berkoordinasi untuk melakukan pembongkaran, tidak dilakukan penutupan,” ucapnya.
    Kepala
    Dinas Bina Marga DKI
    Jakarta Heru Suwondo menjelaskan, jadwal pembongkaran dimajukan atas arahan langsung gubernur. Seluruh proses administrasi dengan pemilik aset disebut telah rampung.
    “Minggu ketiga mau dibongkar. Tapi Pak Gubernur kemarin, pada saat rapat pimpinan (rapim), menyampaikan minta minggu depan dibongkar. Jadi rencana minggu depan kita akan mulai. Insyaallah hari Rabu, kalau tidak berubah,” ujar Heru, Rabu (7/1/2026).
    Sebanyak 98 tiang monorel di sepanjang
    Jalan HR Rasuna Said
    akan dibongkar terlebih dahulu.
    Setelah itu, Pemprov DKI akan menata ulang badan jalan dan trotoar agar sisi timur Rasuna Said seragam dengan sisi barat yang lebih dulu ditata.
    “Rasuna Said sisi barat sudah selesai, jalan dan trotoarnya sudah rapi. Tapi sisi timurnya masih terkendala adanya tiang monorel. Makanya akan kita rapikan jalannya,” kata Heru.
    Penataan jalan dan pembongkaran dilakukan menggunakan APBD DKI Jakarta dengan nilai sekitar Rp 100 miliar.
    Untuk meminimalkan dampak lalu lintas,
    Dinas Perhubungan DKI
    Jakarta menyiapkan skema rekayasa lalu lintas tanpa penutupan jalan.
    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, alat berat akan ditempatkan di jalur lambat.
    “Di sanakan ada dua lajur, ada jalur lambat, ada jalur cepat. Jadi pada saat alat berat masuk, itu akan berada di sisi jalur lambat. Sementara jalur cepat itu tetap berfungsi,” ujar Syafrin.
    Pembongkaran juga direncanakan berlangsung pada malam hari saat volume kendaraan lebih rendah.
    “Otomatis pembongkarannya malam hari. Window times-nya itu,” katanya.
    Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar pembongkaran tak menimbulkan masalah baru.
    Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai penataan jalan protokol harus berujung pada kenyamanan masyarakat.
    “Kami pastinya berharap pembenahan jalan-jalan protokol pada tahun 2026 ini menjadikan Jakarta lebih rapih, indah dan tidak terjadi macet,” ujar Yuke, Kamis (8/1/2026).
    Ia menyoroti masih timpangnya penataan sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan yang berpotensi memicu kemacetan saat proyek berlangsung.
    “Saat ini sejumlah ruas jalan masih dalam proses pengerjaan. Di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, kondisi sisi kanan dan kiri belum sama. Ada yang sudah dirapikan, ada yang belum. Ini yang terus kami pantau, mulai dari kemacetan, kerusakan jalan, hingga dampaknya bagi pengguna jalan, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Yuke.
    Yuke juga mengingatkan potensi genangan air jika pembongkaran tidak diantisipasi dengan baik.
    “Hal ini sangat diperlukan, karena meyangkut kemacetan di Jakarta akibat pembongkaran tiang monorel. Belum lagi karena adanya faktor cuaca yang tidak menentu, jangan sampai menimbulkan kemacetan dan juga genagan air yang menggangu aktivitas masyarakat,” ujarnya.
    Di balik pembongkaran, masih ada catatan hukum yang menyertainya.
    Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rozi Sparta menyatakan, tiang monorel merupakan aset sah perusahaan berdasarkan putusan pengadilan.
    “ADHI terus menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan (GCG) serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Rozi.
    Polemik pembongkaran monorel sendiri bukan cerita baru. Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, rencana pembongkaran sempat mengemuka, namun tak pernah terealisasi.
    “Karena ini bukan uang APBD atau APBN, ini kan PT JM bekerja sama dengan PT Adhi Karya. DKI minta juga untuk bongkar,” ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pada 26 Januari 2015.
    Kini, dengan jadwal yang kian dekat, pembongkaran tiang monorel tak lagi sekadar soal beton dan besi, melainkan ujian lama Jakarta untuk menepati janji penataan kota yang selama bertahun-tahun tertunda.
    (Reporter: Ruby Rachmadina l Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Hilda B Alexander)
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketika Tiang Monorel Akhirnya Dibongkar dan Jakarta Bakal Diuji oleh Macet Megapolitan 9 Januari 2026

    DPRD DKI Wanti-wanti Macet dan Genangan Saat Pembongkaran Tiang Monorel Megapolitan 9 Januari 2026

    DPRD DKI Wanti-wanti Macet dan Genangan Saat Pembongkaran Tiang Monorel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPRD DKI Jakarta mengingatkan potensi kemacetan dan genangan air saat rencana pembongkaran tiang-tiang monorel mangkrak yang dijadwalkan pada pekan kedua bulan Januari 2026.
    Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu di Jakarta beberapa waktu terakhir ini juga dinilai bisa memperparah dampak proyek tersebut terhadap aktivitas warga.
    “Ini sangat diperlukan, karena meyangkut kemacetan di Jakarta akibat
    pembongkaran tiang monorel
    . Belum lagi karena adanya faktor cuaca yang tidak menentu, jangan sampai menimbulkan kemacetan dan juga genagan air yang menggangu aktivitas masyarakat,” ujar Ketua Komisi D
    DPRD DKI
    Jakarta, Yuke Yurike kepada
    Kompas.com
    , Kamis (8/1/2026).
    Pembongkaran tiang monorel yang sudah mangkrak puluhan tahun memang diharapkan dapat memperbaiki wajah Jakarta.
    Namun, proses pengerjaannya harus benar-benar diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.
    Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI yang meliputi bidang pembangunan berharap pembenahan jalan-jalan protokol pada 2026 dapat membuat Jakarta lebih rapi, indah, dan tidak menambah kemacetan.
    “Kami pastinya berharap pembenahan jalan-jalan protokol pada tahun 2026 ini menjadikan Jakarta lebih rapih, indah dan tidak terjadi macet,” kata Yuke.
    Yuke menilai kerapihan dan keindahan kota kini menjadi tuntutan seiring perubahan status Jakarta menuju kota global.
    Karena itu, penataan kota pada 2026 perlu dilakukan secara masif agar memberi kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan.
    Ia mencontohkan kondisi sejumlah ruas jalan yang masih dalam proses pengerjaan dan belum tertata merata.
    “Saat ini sejumlah ruas jalan masih dalam proses pengerjaan. Di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, kondisi sisi kanan dan kiri belum sama. Ada yang sudah dirapikan, ada yang belum. Ini yang terus kami pantau, mulai dari kemacetan, kerusakan jalan, hingga dampaknya bagi pengguna jalan, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Yuke.
    Karena itu, proses penataan Jalan Rasuna Said, termasuk pembongkaran tiang monorel, diharapkan dapat berjalan lancar.
    Dinas terkait didorong menyiapkan langkah penanggulangan, mulai dari rekayasa lalu lintas hingga koordinasi yang baik agar pekerjaan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan.
    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pengguna jalan dapat mengantisipasi dampak kemacetan selama proses pengerjaan berlangsung.
    Meski demikian, hingga kini Komisi D DPRD DKI masih menunggu rapat kerja dan penjelasan teknis dari Dinas Bina Marga terkait antisipasi kemacetan serta dampak lain akibat pembongkaran tiang monorel.
    “Transportasi publik di Jakarta sudah terintegrasi, seperti LRT dan Transjakarta. Tantangannya tinggal bagaimana membuat pejalan kaki nyaman menikmati kota, siang maupun malam, lewat perbaikan pedestrian di jalan protokol seperti Jalan Rasuna Said, agar aman bagi pejalan kaki, pengendara, dan pesepeda,” kata Yuke.
    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono memastikan pembongkaran
    tiang monorel mangkrak
    akan dimulai pada pekan ketiga Januari 2026. Ia menyebut pembongkaran kemungkinan dilakukan pada Selasa atau Rabu.
    “Untuk pembongkaran monorel seperti yang kemarin kami sampaikan, akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan,” ucap Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2025).
    Pramono menjelaskan, pembongkaran akan dilakukan langsung oleh Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga, setelah PT Adhi Karya tidak merealisasikan pembongkaran sesuai batas waktu yang diberikan.
    “Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, kami akan melakukan sendiri,” katanya.
    Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menyebut jadwal pembongkaran bahkan dimajukan atas arahan gubernur.
    “Minggu ketiga mau dibongkar. Tapi Pak Gubernur kemarin, pada saat rapat pimpinan (rapim), menyampaikan minta minggu depan dibongkar. Jadi rencana minggu depan kita akan mulai. Insyaallah hari Rabu, kalau tidak berubah,” ujar Heru, Rabu (7/1/2026).
    Sebanyak 98 tiang monorel di sepanjang koridor HR Rasuna Said akan dibongkar. Setelah itu, Pemprov DKI akan menata ulang badan jalan dan trotoar agar sisi timur Rasuna Said seragam dengan sisi barat yang sudah lebih dulu ditata.
    “Rasuna Said sisi barat sudah selesai, jalan dan trotoarnya sudah rapi. Tapi sisi timurnya masih terkendala adanya tiang monorel. Makanya akan kita rapikan jalannya,” kata Heru.
    Pembongkaran dan penataan jalan tersebut menggunakan APBD DKI Jakarta dengan total anggaran sekitar Rp 100 miliar.
    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan pembongkaran tidak disertai penutupan jalan. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan dengan menempatkan alat berat di jalur lambat, sementara kendaraan dialihkan ke jalur cepat.
    “Tidak dilakukan penutupan jalan,” kata Syafrin.
    Pembongkaran juga akan dilakukan pada malam hari untuk meminimalkan gangguan lalu lintas.
    “Otomatis pembongkarannya malam hari. Window times-nya itu,” ujarnya.
    Polemik pembongkaran tiang monorel sendiri sudah bergulir sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Namun hingga lebih dari satu dekade berlalu, tiang-tiang tersebut belum juga dibongkar dan terus menjadi simbol proyek transportasi yang mangkrak di Jakarta.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengambil Hak Rakyat! Dibuat untuk Curang!

    Mengambil Hak Rakyat! Dibuat untuk Curang!

    GELORA.CO –  Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan pernyataan keras menyangkut wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Dalam podcast Curhat Bang dari Denny Sumargo tersebut, Ahok menegaskan bahwa wacana itu tidak hanya mundur ke belakang, tetapi juga merupakan bentuk perampasan hak rakyat.

    Ahok menegaskan secara lantang “Makanya ketika orang memaksakan harus kembali ke DPRD, ini kan pertama mengambil hak rakyat.”

    Pernyataan itu menanggapi kembali munculnya gagasan agar kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.

    Ahok menyebut model pemilihan seperti itu identik dengan praktik dagang politik, lobi tertutup, bahkan transaksi suara.

    Ahok Ungkap Praktik Lama: “Di DPRD Itu Semua Bisa Diatur!”

    Dalam penjelasannya, Ahok membeberkan bagaimana di masa lalu pemilihan via DPRD membuka peluang transaksi politik yang masif.

    Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai bukti bahwa pemilihan tidak mencerminkan kehendak rakyat, melainkan kehendak para elite yang mampu membayar.

    Kombinasi Dua Kritik Tajam: “Ini Sistem Dibangun Supaya Orang Bisa Curang!”

    Kritik Ahok tidak berhenti pada mekanisme pemilihan kepala daerah.

    Ia menjelaskan bahwa sebagian orang melihat Pilkada bukan sebagai kompetisi program atau gagasan, melainkan kompetisi kecurangan.

    Kutipan yang langsung viral itu berbunyi

    “Pilkada ini adalah keunggulan curang, bukan keunggulan menjual program untuk rakyat.”

    Menurut Ahok, banyak elite politik yang menolak sistem yang lebih transparan karena sistem tersebut akan menyulitkan mereka berbuat curang.

    Ia menilai bahwa ketika mekanisme pemilihan semakin melibatkan rakyat secara langsung, ruang bermain untuk transaksi politik menjadi semakin sempit.

    Ahok: Mengapa Kita Malah Balik ke Sistem Lama?

    Ahok menyatakan bahwa jika ada masalah biaya politik mahal, politik uang, atau ketidakmerataan akses.

    Maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem, bukan kembali ke mekanisme lama yang lebih rentan manipulasi.

    Ia berkata “Kalau kita kasih kepada rakyat ada masalah, kita perbaiki dong. Masa balik yang lama? Lucu juga kan.”

    Menurutnya, justru pengembalian Pilkada ke DPRD seperti “mematikan demokrasi perlahan-lahan” dan mengorbankan hak publik.

    Pada bagian lain, Ahok menyebut bahwa beberapa pihak menolak inovasi sistem pemilu karena merasa terancam bila harus bersaing secara fair.

    Ia menyinggung bahwa pemilu langsung sering dilihat sebagai ancaman oleh mereka yang selama ini bergantung pada transaksi politik.

    Dari seluruh pernyataan Ahok, muncul kesimpulan bahwa ada bagian dari elite politik yang nyaman dengan sistem non-transparan karena memberi celah manipulasi.

    Dari cerita pengalamannya di Bangka Belitung hingga pengalamannya sebagai bupati dan gubernur.

    Ahok menegaskan satu prinsip kekuasaan publik adalah hak rakyat, bukan milik elite.

    “Kalau sistemnya diperbaiki, enggak ada alasan kembali ke model lama yang menguntungkan segelintir orang.”

    Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar bangsa bukan sekadar biaya pemilu yang tinggi, tetapi kemauan politik untuk menjalankan sistem secara bersih.***