Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Perkuat Strategi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan setiap Warga Negara

    Perkuat Strategi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan setiap Warga Negara

    Jakarta: Perkuat strategi dan implementasi berbagai kebijakan yang ada untuk mewujudkan sistem perlindungan bagi setiap warga negara sesuai amanah konstitusi UUD 1945.

    “Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini adalah pengkhianatan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang beradab,  kita harus memberi perhatian serius terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema TPPO 2025: Wajah Baru Perbudakan Modern terhadap Perempuan & Anak yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 3 Desember 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Rinardi, S.E., M.Sc. (Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H (Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri), dan Romo Paschal (Ketua Harian Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang /Jarnas Anti TPPO) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Nurhadi, S.Pd., M.H. (Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, sejumlah peraturan perlindungan yang ada harus bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 

    Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, meski negara sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah munculnya kasus perdagangan orang, ternyata kerja paksa dan perbudakan modern masih terjadi di depan mata. 

    Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, modus TPPO saat ini semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait dapat bergandeng tangan untuk melakukan tindakan nyata dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa Indonesia. 

    Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi mengungkapkan, kasus perdagangan orang semakin marak karena saat ini masih terjadi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural. 

    Menurut Rinardi, sejumlah modus operandi dilakukan oleh pelaku TPPO antara lain dengan rekrutmen melalui media sosial dan peran ganda dari lembaga pelatihan kerja yang melatih pekerja sekaligus menempatkan pekerja ke negara tujuan. “Ini melanggar aturan,” ujar Rinaldi. 

    Pada penempatan PMI di Jepang dan Kamboja misalnya, ujar Rinardi, perekrutan PMI seringkali dibungkus dengan program magang di perusahaan. 
     

    Menurut Rinardi, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa PMI dipicu kerentanan ekonomi dan literasi digital yang rendah. 

    Mirisnya, tambah dia, para PMI yang diberangkatkan secara ilegal itu berpendidikan D3 ke atas. 

    Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Paschal mengungkapkan, pelaku TPPO terus berinovasi dengan mengubah modus dan memanfaatkan celah sistem yang ada. 

    Sebagai misal, tambah Paschal, pola rekrutmen melalui digital, agensi ilegal, dan melibatkan keluarga atau komunitas. 

    Diakui Pascal, pelaku TPPO ini lintas negara dengan jangkauan sebaran korban dari berbagai negara. 

    Sangat disayangkan, ujar dia, negara belum memiliki mekanisme real time monitoring terkait kasus-kasus TPPO melalui digital. 

    Selain itu, tambah dia, pengawasan agensi tenaga kerja juga lemah dengan verifikasi dokumen yang hanya formalitas. 

    Paschal menilai, program pencegahan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh struktur sosial akar rumput. 

    Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Tunggul Sinatrio mengungkapkan, TPPO berevolusi  menjadi perbudakan modern dengan memanfaatkan piranti digital. 

    Menurut Tunggul, korban TPPO didominasi perempuan dan anak dengan melibatkan sindikat lintas negara. 

    Dampak dari evolusi TPPO itu, ungkap Tunggul, eksploitasi korban semakin kompleks. Selain menyasar fisik, korban juga dieksploitasi secara digital. 

    Menurut dia, kasus-kasus TPPO memanfaatkan semua jalur perjalanan ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara. 

    Dalam upaya penanganan kasus-kasus TPPO itu, menurut Tunggul, pihaknya mengintegrasikan kerja sejumlah bagian terkait di kepolisian, termasuk membuat SOP terpadu. 

    Tunggul mengusulkan pembentukan lembaga vokasi migran sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kasus TPPO semakin meluas. 

    Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan PMI, Nurhadi berpendapat, TPPO merupakan kejahatan modern yang bekerja dalam sebuah jaringan. 

    Menurut Nurhadi, saat ini kita sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan yang bergerak sangat cepat dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 

    Menyikapi kondisi tersebut, Nurhadi mengusulkan lahirnya aturan perundangan yang mampu menjawab ancaman TPPO yang semakin kompleks. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan, berbagai media memberitakan penangkapan sindikat pelaku TPPO, tetapi korban perdagangan orang di Kamboja terus meningkat. 

    “Kalau sindikasinya tidak dihabisi di satu pihak dan di lain pihak lapangan kerja langka, korban akan terus berjatuhan,” ujar Saur. 

    Saur mengaku khawatir daftar pelaku TPPO yang pernah diungkap Mahfud MD ketika menjadi Menkopolkam, hanya daftar saja. Tidak benar-benar dibongkar. 

    Yang harus dilakukan, tegas Saur, harus serius untuk mengungkap dan menghabisi sindikatnya

    Jakarta: Perkuat strategi dan implementasi berbagai kebijakan yang ada untuk mewujudkan sistem perlindungan bagi setiap warga negara sesuai amanah konstitusi UUD 1945.
     
    “Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini adalah pengkhianatan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang beradab,  kita harus memberi perhatian serius terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema TPPO 2025: Wajah Baru Perbudakan Modern terhadap Perempuan & Anak yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 3 Desember 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Rinardi, S.E., M.Sc. (Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H (Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri), dan Romo Paschal (Ketua Harian Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang /Jarnas Anti TPPO) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Nurhadi, S.Pd., M.H. (Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, sejumlah peraturan perlindungan yang ada harus bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 
     
    Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, meski negara sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah munculnya kasus perdagangan orang, ternyata kerja paksa dan perbudakan modern masih terjadi di depan mata. 
     
    Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, modus TPPO saat ini semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait dapat bergandeng tangan untuk melakukan tindakan nyata dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa Indonesia. 
     
    Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi mengungkapkan, kasus perdagangan orang semakin marak karena saat ini masih terjadi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural. 
     
    Menurut Rinardi, sejumlah modus operandi dilakukan oleh pelaku TPPO antara lain dengan rekrutmen melalui media sosial dan peran ganda dari lembaga pelatihan kerja yang melatih pekerja sekaligus menempatkan pekerja ke negara tujuan. “Ini melanggar aturan,” ujar Rinaldi. 
     
    Pada penempatan PMI di Jepang dan Kamboja misalnya, ujar Rinardi, perekrutan PMI seringkali dibungkus dengan program magang di perusahaan. 
     

     
    Menurut Rinardi, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa PMI dipicu kerentanan ekonomi dan literasi digital yang rendah. 
     
    Mirisnya, tambah dia, para PMI yang diberangkatkan secara ilegal itu berpendidikan D3 ke atas. 
     
    Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Paschal mengungkapkan, pelaku TPPO terus berinovasi dengan mengubah modus dan memanfaatkan celah sistem yang ada. 
     
    Sebagai misal, tambah Paschal, pola rekrutmen melalui digital, agensi ilegal, dan melibatkan keluarga atau komunitas. 
     
    Diakui Pascal, pelaku TPPO ini lintas negara dengan jangkauan sebaran korban dari berbagai negara. 
     
    Sangat disayangkan, ujar dia, negara belum memiliki mekanisme real time monitoring terkait kasus-kasus TPPO melalui digital. 
     
    Selain itu, tambah dia, pengawasan agensi tenaga kerja juga lemah dengan verifikasi dokumen yang hanya formalitas. 
     
    Paschal menilai, program pencegahan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh struktur sosial akar rumput. 
     
    Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Tunggul Sinatrio mengungkapkan, TPPO berevolusi  menjadi perbudakan modern dengan memanfaatkan piranti digital. 
     
    Menurut Tunggul, korban TPPO didominasi perempuan dan anak dengan melibatkan sindikat lintas negara. 
     
    Dampak dari evolusi TPPO itu, ungkap Tunggul, eksploitasi korban semakin kompleks. Selain menyasar fisik, korban juga dieksploitasi secara digital. 
     
    Menurut dia, kasus-kasus TPPO memanfaatkan semua jalur perjalanan ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara. 
     
    Dalam upaya penanganan kasus-kasus TPPO itu, menurut Tunggul, pihaknya mengintegrasikan kerja sejumlah bagian terkait di kepolisian, termasuk membuat SOP terpadu. 
     
    Tunggul mengusulkan pembentukan lembaga vokasi migran sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kasus TPPO semakin meluas. 
     
    Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan PMI, Nurhadi berpendapat, TPPO merupakan kejahatan modern yang bekerja dalam sebuah jaringan. 
     
    Menurut Nurhadi, saat ini kita sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan yang bergerak sangat cepat dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 
     
    Menyikapi kondisi tersebut, Nurhadi mengusulkan lahirnya aturan perundangan yang mampu menjawab ancaman TPPO yang semakin kompleks. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan, berbagai media memberitakan penangkapan sindikat pelaku TPPO, tetapi korban perdagangan orang di Kamboja terus meningkat. 
     
    “Kalau sindikasinya tidak dihabisi di satu pihak dan di lain pihak lapangan kerja langka, korban akan terus berjatuhan,” ujar Saur. 
     
    Saur mengaku khawatir daftar pelaku TPPO yang pernah diungkap Mahfud MD ketika menjadi Menkopolkam, hanya daftar saja. Tidak benar-benar dibongkar. 
     
    Yang harus dilakukan, tegas Saur, harus serius untuk mengungkap dan menghabisi sindikatnya

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Jelang HUT ke-48, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Tata Kelola lewat Forum Risk Governance Resilience

    Jelang HUT ke-48, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Tata Kelola lewat Forum Risk Governance Resilience

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 pada 2025, BPJS Ketenagakerjaan menggelar forum diskusi internal bertajuk Risk & Leadership Governance Resilience. Acara yang berlangsung pada Senin, 1 Desember 2025 ini menjadi wadah penguatan governance resilience di tengah dinamika dan tantangan yang terus berkembang.

    Forum tersebut dihadiri jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta menghadirkan Prof. Wimboh Santoso, SE, M.Sc, Ph.D — Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017–2022 — sebagai narasumber utama.

    Risiko Harus Dipahami oleh Seluruh Pimpinan 

    Dalam sambutannya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, menekankan pentingnya peran seluruh pimpinan dalam memahami dan mengelola risiko.

    “Risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja tetapi harus dipahami oleh seluruh pimpinan. Pengambilan keputusan berbasis risiko (Risk-Based Decision Making) penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program dan kepercayaan publik. Pemimpin harus mampu melihat risiko bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari strategi organisasi dengan tetap mengedepankan pola kepemimpinan berbasis etika,” tegas Asep.

    Forum ini juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat tiga nilai utama yang menjadi fondasi penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu integritas, kepatuhan, dan akuntabilitas.

    Dana Kelolaan Meningkat, Risiko Harus Diantisipasi 

    Perbesar

    (Foto:Dok.BPJS Ketenagakerjaan)… Selengkapnya

    Hingga 31 Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah mengelola sebanyak 43,54 juta tenaga kerja aktif, dengan nilai dana investasi peserta mencapai Rp893,30 triliun. Dalam periode yang sama, lembaga ini telah melakukan pembayaran manfaat klaim sebesar Rp56,63 triliun dari 4.043.441 kasus.

    Dengan skala pengelolaan yang terus meningkat, BPJS Ketenagakerjaan menghadapi tantangan kompleks di tengah perubahan ekonomi global, dinamika regulasi, transformasi digital, hingga tuntutan layanan yang makin tinggi. Penguatan tata kelola dan sistem manajemen risiko menjadi kebutuhan mutlak agar lembaga ini tetap tangguh dan adaptif.

    Pengalaman Prof. Wimboh Jadi Bekal Kepemimpinan Proaktif 

    Materi yang disampaikan Prof. Wimboh dalam forum ini mengangkat tema “External Environment Transmission to Financial Institution Risks, Risk Governance dan Risk Management in Financial Institution”. Diharapkan, wawasan dari pengalaman beliau mampu membentuk mindset risiko yang proaktif di seluruh lini kepemimpinan BPJS Ketenagakerjaan.

    Tak hanya menyamakan persepsi, forum ini juga menjadi momentum memperkuat kapasitas para pimpinan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

    Sinergi jadi Kunci Jaminan Sosial yang Berkelanjutan 

    Perbesar

    (Foto:Dok.BPJS Ketenagakerjaan)… Selengkapnya

    Menutup rangkaian kegiatan, Asep menyampaikan apresiasinya atas kerja sama semua pihak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kami menyadari bahwa keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana peserta bukanlah hasil kerja individu semata, melainkan buah nyata kolaborasi dan dukungan seluruh pihak. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial yang menyeluruh dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

    Dengan semangat penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang terus digelorakan, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan posisinya sebagai lembaga jaminan sosial yang adaptif, akuntabel, dan siap menghadapi tantangan zaman.

  • IKN Bangun PLTS 50 MW Senilai Rp 900 Miliar, Energi Hijau Berkelanjutan

    IKN Bangun PLTS 50 MW Senilai Rp 900 Miliar, Energi Hijau Berkelanjutan

    Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menelan investasi sekitar Rp 900 miliar. Fasilitas ini dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari komitmen menjadikan IKN sebagai kota hutan berkelanjutan.

    “Untuk pemenuhan energi bersih salah satu prioritas utama mendukung pembangunan IKN, dibangun PLTS kerja sama dengan PT NSSE (PT Nusantara Sembcorp Solar Energi),” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, dikutip dari Antara, Minggu (30/11/2025).

    Basuki menegaskan, pembangunan infrastruktur energi hijau merupakan elemen kunci bagi masa depan IKN. Energi rendah emisi menjadi fondasi penting agar kota baru ini selaras dengan alam, efisien, dan ramah lingkungan.

    PLTS tersebut dibangun melalui kerja sama Otorita IKN dengan PT NSSE, perusahaan Joint Venture milik PLN Nusantara Renewables dan SembCorp Utilities Pte. Ltd.

    Proyek ini memiliki kapasitas 50 megawatt dan dirancang untuk memanfaatkan tingkat iradiasi terbaik di kawasan IKN guna menghasilkan listrik secara optimal.

     

  • Mengenal Prof. Premana Premadi, Kosmolog Indonesia Peraih Asteroid 12937

    Mengenal Prof. Premana Premadi, Kosmolog Indonesia Peraih Asteroid 12937

    Jakarta –

    Seperti langit yang tak berbatas, perjalanan dan kiprah Prof. Premana Wardayanti Premadi, Ph.D. dalam menggeluti astronomi dan kosmologi seakan tidak pernah berhenti. Baginya, astronomi bukan sekadar studi tentang benda-benda langit, melainkan ilmu yang menghubungkan manusia dengan semesta, serta menegaskan bahwa sains harus memberi manfaat bagi masyarakat.

    “Semesta ini terlalu besar, terlalu indah, terlalu megah untuk dinikmati sendiri. Ada dorongan bagi kami para astronom untuk berbagi,” ujar Premana saat menyampaikan Nurtanio Pringgoadisuryo Memorial Lecture 2025 di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Kamis (27/11).

    Kuliah umum tersebut menjadi ruang refleksi perjalanan panjang Indonesia dalam memahami alam semesta sekaligus merawat masa depan pendidikan sains antariksa. Ia menekankan bahwa warisan pemikiran para pelopor seperti Nurtanio Pringgoadisuryo merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa di bidang penerbangan dan keantariksaan.

    Mendorong Pendidikan Astronomi untuk Anak dan Wilayah 3T

    Sebagai perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar doktor astrofisika dari University of Texas, Premana melihat pendidikan sains-terutama astronomi-harus dapat diakses semua kalangan. Karena itu, ia mendirikan Universe Awareness for Children (UNAWE), program global yang memperkenalkan astronomi kepada anak-anak, terutama yang tinggal di wilayah tertinggal.

    “Astronomi itu sains yang mudah mendapat engage dibanding ilmu lain. Anak-anak mudah terpikat,” ucapnya.

    Tak berhenti di sana, Premana menggagas program pemberdayaan pendidikan sains di kawasan Observatorium Nasional Timau, Nusa Tenggara Timur, yang kini mendekati tahap akhir pembangunan. Ia bersama BRIN, ITB, dan pemerintah daerah merancang inisiatif yang mencakup pengadaan listrik berkelanjutan, akses air bersih, hingga pendirian Science Center untuk pendidikan STEM.

    “Semakin besar kesenjangan antara kemajuan sains dan pendidikan, semakin genting situasinya. Kita perlu jembatan yang kokoh agar masyarakat-terutama anak-anak-bisa mengikuti perkembangan sains secara timely.”

    Prof. Premana Wardayanti Premadi, Ph.D Foto: YouTube BRIN

    Diabadikan Menjadi Nama Asteroid

    Lahir di Surabaya pada 13 Juli 1964, Premana meniti karier di bidang yang saat itu jarang dipilih perempuan. Setelah meraih Sarjana Sains Astronomi dari ITB pada 1988, ia melanjutkan studi doktoral di University of Texas at Austin, meneliti evolusi struktur skala besar alam semesta melalui teknik lensa gravitasi-metode berbasis relativitas umum Einstein yang menghitung pembengkokan cahaya oleh massa raksasa.

    Risetnya pada 1990-an menjadi pionir dalam simulasi komputasional untuk menguji model-model kosmologi teoretik. Pada 1996, ia resmi menjadi perempuan Indonesia pertama yang menyandang gelar Ph.D. dalam astrofisika.

    “Galaksi itu seperti manusia. Tidak ada dua galaksi yang sama. Lingkungannya berbeda, evolusinya berbeda, tetapi mereka mengikuti hukum alam yang sama. Itulah keindahannya,” kata Premana.

    Atas kontribusi ilmiahnya, International Astronomical Union (IAU) pada 2017 mengabadikan namanya sebagai asteroid (12937) Premadi. Pada 2023, ia menerima kehormatan sebagai Honorary Fellow dari Royal Astronomical Society, Kerajaan Inggris.

    Pemimpin Perempuan Pertama Observatorium Bosscha 12937

    Foto: BRIN

    Pada 2018-2023, Premana menjadi perempuan pertama yang memimpin Observatorium Bosscha, pusat riset astronomi bersejarah yang berdiri sejak 1923. Ia menegaskan bahwa Bosscha sejak awal adalah simbol bahwa Indonesia pernah menjadi negara yang berada di garis depan sains dengan teknologi terbaik pada zamannya.

    “Kita ingin menjaga reputasi sebagai negara yang berada di garis depan. Potensinya luar biasa besar,” tegasnya.

    Pada 2024, ia menyampaikan orasi guru besar di bidang astrofisika dan kosmologi, memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan ilmu semesta di Indonesia.

    Kontribusi Riset Berkelas Dunia

    Riset Premana tentang simulasi distribusi supernova melalui lensa gravitasi menjadi rujukan penting dalam:

    Legacy Survey of Space and Time (LSST) yang mulai beroperasi 2025Nancy Grace Roman Space Telescope yang dijadwalkan meluncur 2027Kontribusinya menjembatani teori kosmologi dengan sistem observasi modern.

    Dalam kuliah ilmiahnya, ia juga mengulas konsep gravity assist-manuver “slingshot” yang memungkinkan wahana antariksa melesat lebih cepat tanpa bahan bakar berlebih-untuk menunjukkan bagaimana mekanika langit diterjemahkan menjadi teknologi nyata.

    Selain itu, ia menyinggung space weather, aktivitas matahari, hingga pengamatan bumi dari orbit yang penting dalam memantau perubahan iklim. Ia bahkan menampilkan citra satelit yang menunjukkan dampak aktivitas manusia terhadap lahan dan berkurangnya salju di puncak gunung-gunung tropis.

    Terakhir, Premana menjelaskan bagaimana relativitas Einstein berperan dalam sistem GPS modern:

    “Jika koreksi waktu tidak dilakukan, kesalahan posisi dapat mencapai 10 kilometer per hari.”

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Alasan Supermoon 5 November Jadi yang Terbesar di 2025”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Konsisten Dukung UMKM Obat Bahan Alam, Sido Muncul Raih Anugerah PROAKTIF 2025 dari BPOM

    Konsisten Dukung UMKM Obat Bahan Alam, Sido Muncul Raih Anugerah PROAKTIF 2025 dari BPOM

    Sebagai bentuk kontribusi nyata, Irwan mengungkapkan bahwa Sido Muncul telah menyusun riset literatur mengenai manfaat tanaman obat yang dapat diakses masyarakat dan UMKM. Harapannya, informasi ini membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas pasar.

    “Kami membuat riset literatur yang bisa disebarkan dan diakses masyarakat. Kalau masyarakat tahu obat perut kembung minum apa? daun dewa untuk apa? pasti orang akan pakai itu. Belinya bisa dari UMKM,” kata Irwan.

    Ia menegaskan kalau Sido Muncul siap memperkuat perannya sebagai Orang Tua Angkat UMKM dan berkomitmen melanjutkan pendampingan secara berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, Irwan juga mengapresiasi peluncuran layanan AI dalam Sistem Izin Edar Obat dan Makanan yang sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat proses registrasi produk berbasis bahan alam. Menurutnya, inovasi layanan AI menjadi langkah penting untuk mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM.

    “Peluncuran Layanan AI ini bagus. Ini surprise buat kami semua. Untuk pengusaha pasti senang karena teknologi membuat proses lebih lancar. Pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin dalam pendataan, terutama lewat AI ini saya rasa semakin baik,” jelasnya.

    Kepala BPOM Apresiasi Kontribusi Sido Muncul dalam Pembinaan UMKM

    Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D menyampaikan bahwa peran perusahaan sangat penting dalam mempercepat peningkatan kapasitas UMKM di sektor obat dan makanan. Menurutnya, BPOM tidak dapat bekerja sendiri karena luasnya cakupan pembinaan dan pengawasan di lapangan.

    “Kami sangat mengapresiasi semua orang tua angkat, termasuk Sido Muncul, yang telah membimbing, mendampingi, dan mengawal UMKM. Badan POM memiliki keterbatasan, akan tetapi keterbatasan ini dapat diantisipasi melalui dukungan dari dunia usaha,” kata Taruna.

    Taruna menyebut Sido Muncul sebagai salah satu perusahaan yang paling konsisten terlibat dalam program pembinaan UMKM. Melalui pendampingan teknis, standardisasi produksi, dan bantuan fasilitas, Sido Muncul berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas produk pelaku usaha kecil.

    “Sido Muncul selama ini adalah salah satu industri yang memberikan dukungan besar kepada Badan POM melalui perannya sebagai orang tua angkat. Saya mendapat laporan bahwa sudah ada beberapa ratus UMKM binaan yang saat ini mampu berkembang dan berkiprah dalam usahanya. Jadi kami mengapresiasi hal itu,” ujarnya.

    BPOM berharap semakin banyak perusahaan besar bergabung dalam program tersebut, sehingga lebih banyak UMKM yang mendapatkan akses pendampingan teknis, edukasi keamanan produk, dan fasilitasi sertifikasi izin edar. Upaya ini diharapkan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen.

     

    (*)

  • Pembangunan Embung dan Kolam Retensi Digarap, Otorita IKN Pastikan Ketersediaan Air Berkelanjutan Nasional 29 November 2025

    Pembangunan Embung dan Kolam Retensi Digarap, Otorita IKN Pastikan Ketersediaan Air Berkelanjutan Nasional 29 November 2025

    Pembangunan Embung dan Kolam Retensi Digarap, Otorita IKN Pastikan Ketersediaan Air Berkelanjutan
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan di Nusantara melalui penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C serta kolam retensi bersama PT Bumi Karsa, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Nindya Karya pada Kamis (27/11/2025).
    Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen XXII-2025 Otorita
    IKN
    Iryans Muhyono dan Pejabat Pembuat Komitmen XXIII-2025
    Otorita IKN
    Sigit Marwanto, bersama para perwakilan masing-masing penyedia jasa. Seluruh prosesi disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN
    Basuki Hadimuljono
    .
    Kerja sama itu menegaskan komitmen Otorita IKN dalam mempercepat pembangunan
    infrastruktur
    air sebagai bagian dari fondasi dasar sebuah ibu kota yang aman, tangguh, dan berketahanan iklim.
    Basuki menyampaikan apresiasi atas langkah strategis tersebut sebagai bagian dari percepatan pembangunan
    Nusantara
    .
    “Ini menandakan bahwa (pembangunan) IKN memang terus berjalan dan akan kita selesaikan dalam waktu yang tidak banyak, sebelum tahun 2028. Embung-embung ini, tadi sudah disampaikan oleh Direktur Sarana dan Prasarana Sosial Agus Ahyar,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (29/11/2025). 
    “Kami akan membangun 24 badan air dengan total kapasitas 2 juta meter kubik, menambahi 2 juta meter kubik yang sudah kita punyai dari 30 embung yang sudah ada,” tambahnya.
    Pembangunan embung dan
    kolam retensi
    itu memiliki fungsi strategis dalam menopang konsep Zero Delta Q atau Sponge City yang diusung Nusantara.
    Infrastruktur tersebut dirancang untuk menahan, menyerap, dan mengendalikan aliran air permukaan sehingga mengurangi risiko limpasan air yang berlebihan dan menjaga keseimbangan hidrologis kawasan.
    Dengan mekanisme tersebut, pembangunan IKN turut mendukung sistem konservasi air yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.
    Selain fungsi konservasi, keberadaan badan-badan air itu juga memberikan nilai tambah terhadap estetika dan kualitas ruang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
    Embung dan kolam retensi berperan memperindah lanskap kota, menciptakan ruang terbuka hijau yang memperkaya karakter Nusantara sebagai ibu kota yang hijau, teduh, dan berorientasi pada harmoni antara pembangunan modern dan keberlanjutan alam. 
    Ruang-ruang tersebut nantinya juga menjadi lokasi interaksi sosial, rekreasi publik, dan ruang komunal yang mendukung kualitas hidup masyarakat.
    Manfaat lainnya adalah tersedianya cadangan air baku sekunder yang dapat digunakan untuk penyiraman taman, kebutuhan insidental seperti pemadaman kebakaran, hingga menurunkan suhu udara di sekitar kawasan.
    Dengan fungsi pengendalian banjir skala mikro dan makro, keberadaan embung dan kolam retensi itu menjadi bagian penting dalam membangun infrastruktur dasar Nusantara yang aman, resilien, adaptif, serta berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Tulang Punggung Listrik Hijau di IKN, ‘Kebun Matahari’ 50 MW Siap Dibangun

    Jadi Tulang Punggung Listrik Hijau di IKN, ‘Kebun Matahari’ 50 MW Siap Dibangun

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE). Kerja sama ini dalam rangka penyediaan layanan dasar ketenagalistrikan green energy dengan nilai investasi Rp 900 miliar.

    PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE) sendiri merupakan sebuah Joint Venture Company milik PLN Nusantara Renewables dan raksasa Singapura, SembCorp Utilities Pte. Ltd. Perusahaan ini menjadi pengembang pertama yang menyediakan layanan dasar ketenagalistrikan green energy di wilayah Nusantara.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan investasi ini sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pengurangan emisi dan efisiensi energi sejak tahap awal pembangunan kota.

    IKN–NSSE Teken Kerja Sama Bangun PLTS 50 MW, Nilai Investasi Capai Rp 900 M Foto: Dok. OIKN

    Melalui perjanjian tersebut, PT NSSE akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt (MW) pada titik dengan tingkat iradiasi terbaik di kawasan Nusantara.

    “Kerja sama ini menunjukkan bahwa visi kita membangun Nusantara sebagai sustainable forest city bukan hanya konsep, tetapi diwujudkan melalui program nyata dan investasi yang terukur. Energi hijau menjadi fondasi bagi kota masa depan yang rendah emisi, efisien, serta selaras dengan alam,” kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

    Basuki mengatakan, infrastruktur energi hijau ini diproyeksikan menghasilkan 92,8 GWh listrik per tahun. Hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu sumber daya strategis dalam penyediaan energi bersih kota.

    Kehadiran PLTS tersebut akan menjadi tulang punggung kelistrikan hijau Nusantara, memastikan pasokan energi yang andal sekaligus mendukung percepatan transformasi menuju sistem ketenagalistrikan rendah karbon.

    Di samping itu, Basuki mengatakan, kerja sama ini juga menjadi tonggak penting dalam mendukung komitmen Indonesia mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Otorita IKN berkomitmen memastikan seluruh infrastruktur kota dikembangkan dengan prinsip rendah karbon. Dengan demikian, Nusantara juga melakukan transformasi energi bersih nasional.

    (shc/eds)

  • ​Lestari Moerdijat Dorong Kesiapsiagaan Masyarakat Menyikapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim

    ​Lestari Moerdijat Dorong Kesiapsiagaan Masyarakat Menyikapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim

    Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.

    “Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11). 

    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

    Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing. 

    Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi. 

    Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim. 

    Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata. 
     

    Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm. 

    Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan. 

    Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi  sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut. 

    Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi. 

    Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi. 

    Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.

    Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan. 

    Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang. 

    “Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.

    Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis. 

    Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor. 

    Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.

    Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.
     
    “Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
     
    Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing. 
     
    Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi. 
     
    Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim. 
     
    Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata. 
     

     
    Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm. 
     
    Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan. 
     
    Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi  sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut. 
     
    Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi. 
     
    Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi. 
     
    Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.
     
    Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan. 
     
    Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang. 
     
    “Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.
     
    Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis. 
     
    Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor. 
     
    Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Otorita Jamin Tak Ada Investor IKN Kabur Usai HGU 190 Tahun Dibatalkan

    Otorita Jamin Tak Ada Investor IKN Kabur Usai HGU 190 Tahun Dibatalkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mekanisme Hak Atas Tanah (HAT) yang membatalkan skema (Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun di IKN sama sekali tidak menggoyahkan minat investor.

    Basuki menjelaskan, kekhawatiran investor disebut telah terakomodir lewat terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur lebih lanjut tentang keberlanjutan pengembangan IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi [dengan kepastian tersebut] Insya Allah dan Alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplain dari investor pada kami,” kata Basuki di Kompleks Parlemen RI, Selasa (25/11/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Basuki juga menegaskan perubahan skema pemberian hak menjadi bertahap ini dinilai sebagai penyesuaian regulasi yang tidak berdampak fundamental pada rencana bisnis investor.

    Untuk diketahui, daya tarik Ibu Kota Negara (IKN) menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Hak Atas Tanah (HAT) 190 tahun. MK memutuskan batas waktu penggunaan HAT dalam UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) bertentangan dengan UUD 1945. 

    Sebelumnya, UU IKN mengatur pemberian Hak Atas Tanah kepada investor sebanyak dua kali siklus dengan total mencapai 190 tahun. UU itu kemudian dibatalkan karena MK menilai ketentuan Pasal 16A UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai batas waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak.

    Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 menyampaikan ketentuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. 

    Pasalnya, dalam UU Nomor 3/2022 tentang IKN pemerintah akan memberikan HAT dalam bentuk hak guna usaha, diberikan hak, paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi dan dapat diperpanjang lagi selama dua kali siklus.

    Suhartoyo juga membacakan dua amar serupa untuk HGB (Hak Guna Bangunan) dan HP (Hak Pengelolaan), masing-masing dengan jangka waktu maksimal 30 tahun untuk pemberian, 20 tahun untuk perpanjangan, dan 30 tahun untuk pembaruan. Dia kemudian menegaskan aturan tersebut turut bertentangan dengan konstitusi.

  • Komisi II Usul Para Wakil Menteri Temani Wapres Gibran Berkantor di IKN Mulai 2026 Nasional 25 November 2025

    Komisi II Usul Para Wakil Menteri Temani Wapres Gibran Berkantor di IKN Mulai 2026 Nasional 25 November 2025

    Komisi II Usul Para Wakil Menteri Temani Wapres Gibran Berkantor di IKN Mulai 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi II DPR RI mengusulkan agar para wakil menteri ikut menemani Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2026.
    Ketua Komisi II
    Rifqinizamy Karsayuda
    mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh sebatas pemindahan pegawai, tetapi juga fungsi pemerintahan.
    “Saya dengar wakil presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu, sebagian wakil menterinya juga harusnya ikut. Karena kan wapres ya, wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN,” kata Rifqi, dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Kemenpan-RB, Otorita IKN, dan BKN di Gedung DPR RI, Selasa (25/11/2025).
    Dia menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan di IKN baru dapat berjalan maksimal apabila struktur bekerja secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong.
    “Sebagaimana teori dari ustaz Bey, lebah itu baru bisa ikut kalau bosnya lebah yang pindah. Kalau hanya memindahkan staf lebah, itu tidak akan pernah bisa maksimal kepindahan itu,” kata Rifqinizamy.
    Rifqi sempat menyampaikan gurauan kepada rekan-rekannya di Komisi II, agar mereka memberi contoh dengan pindah lebih dulu ke IKN.
    “Karena itu saya disuruh pindah duluan di Komisi II agar nanti mereka ikut pindah. Tapi, mereka sebelum pindah tolong ke ketua fraksi masing-masing untuk berganti komisi,” tutur dia.
    Setelahnya, Rifqinizamy juga berseloroh agar anggota Komisi II Fraksi Gerindra Azis Subekti untuk mengingatkan Presiden Prabowo Subianto terkait urgensi penetapan kebijakan
    pemindahan ASN
    .
    “Dan Mas Azis, jangan lupa setiap kali ngopi dengan presiden juga diingatkan bahwa IKN ini harus segera kita beri keputusan terkait dengan perpindahan ASN. Bukan hanya sekadar memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi,” pungkas dia.
    Sebelumnya diberitakan, progres pembangunan IKN, khususnya pada Kawasan Istana Wapres, menjadi perhatian utama menjelang 2026.
    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut, progres fisik Istana dan kantor Wapres telah mencapai 76 persen per Oktober 2025, dan ditargetkan tuntas pada Desember 2025.
    “Istana dan kantor Wapres Desember tahun ini insya Allah jadi. Tahun depan (2026) Bapak Wapres (berkantor) di sini,” ujar Basuki, Rabu (28/10/2025).
    Otorita IKN juga mengonfirmasi bahwa Staf Khusus Wapres dijadwalkan meninjau langsung perkembangan proyek dalam waktu dekat.
    Hal tersebut disebut sebagai bentuk komitmen memastikan pusat operasional Wapres dapat berfungsi tepat waktu sesuai visi pembangunan IKN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.