Tag: Bashar al-Assad

  • Pentagon Tarik 1000 Tentara dari Suriah: Ini Alasannya – Halaman all

    Pentagon Tarik 1000 Tentara dari Suriah: Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pentagon, yang merupakan badan pertahanan Amerika Serikat, baru-baru ini mengumumkan keputusan untuk menarik sekitar 1000 tentara dari Suriah.

    Keputusan ini tidak hanya mengubah jumlah total pasukan di lapangan tetapi juga mencerminkan perubahan strategi militer AS di wilayah yang telah menjadi fokus selama satu dekade terakhir.

    Mengapa Pentagon Mengurangi Pasukan di Suriah?

    Pada Jumat, 18 April 2025, Pentagon menginformasikan bahwa mereka akan memangkas hampir setengah dari total personel mereka yang sebelumnya berjumlah sekitar 2000.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menjelaskan bahwa proses penarikan akan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kondisi di lapangan.

    Walaupun tidak disebutkan lokasi spesifik, Parnell menyatakan bahwa pasukan akan dipusatkan di beberapa titik strategis.

    Apa Dampak dari Penarikan ini?

    Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi militer Washington, terutama dalam perang melawan kelompok teroris Negara Islam (ISIS) yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Meskipun kekuatan ISIS telah berkurang sejak 2019, sisa-sisa militannya masih aktif, terutama di daerah pedesaan, dan sering kali melancarkan serangan sporadis.

    Presiden AS sebelumnya, Donald Trump, juga mengungkapkan pandangannya tentang keterlibatan militer AS di Suriah.

    Dalam sebuah pernyataan di platform Truth Social pada Desember lalu, Trump menegaskan, “Suriah memang kacau, tetapi bukan teman kita dan Amerika Serikat tidak boleh bergabung dengannya; ini bukan perjuangan kita.” Pernyataan ini menggambarkan perubahan arah kebijakan luar negeri AS yang lebih fokus pada isu domestik dan pengurangan keterlibatan militer di luar negeri.

    Bagaimana Situasi Politik dan Keamanan di Kawasan?

    Penarikan tentara ini juga terjadi di tengah dinamika politik dan keamanan yang kompleks di kawasan tersebut.

    Setelah presiden Suriah, Bashar al-Assad, digulingkan oleh pemberontak Islamis pada akhir 2024, AS sempat meningkatkan operasi militer mereka.

    Namun, fokus Washington mulai berubah ketika kelompok Houthi di Yaman melancarkan serangan terhadap jalur pelayaran internasional pada akhir 2023.

    Di samping itu, pasukan AS di Suriah dan Irak menjadi target serangan dari milisi pro-Iran, terutama sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.

    Sebagai respons, AS melakukan serangan udara terhadap beberapa target yang terkait dengan Iran.

    Meskipun ketegangan ini telah mereda, risiko serangan terhadap pasukan AS tetap ada.

    Apakah AS Akan Sepenuhnya Menarik Diri dari Suriah?

    Sampai akhir 2024, Pentagon masih menempatkan sekitar 900 tentara di Suriah, meskipun jumlah ini sempat meningkat menjadi 2000 sebelum penarikan diumumkan.

    Langkah ini sejalan dengan rencana Irak untuk mengakhiri kehadiran militer internasional di wilayahnya.

    Saat ini, terdapat sekitar 2500 tentara AS di Irak, dengan misi militer koalisi dijadwalkan berakhir pada akhir 2025 di wilayah Irak federal dan 2026 di wilayah Kurdistan.

    Penarikan pasukan ini tentunya memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan kehadiran militer AS di Suriah dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

    Apakah ini menandakan akhir dari keterlibatan militer AS di Suriah, ataukah justru akan menjadi awal dari strategi baru?

    Dengan latar belakang yang semakin kompleks, keputusan ini tentunya akan memiliki implikasi yang luas, baik bagi AS maupun untuk stabilitas regional di Timur Tengah.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Akankah Amerika Serikat Benar-benar Angkat Kaki dari Suriah? – Halaman all

    Akankah Amerika Serikat Benar-benar Angkat Kaki dari Suriah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Amerika Serikat mulai menarik ratusan tentaranya dari Suriah.

    Langkah ini disebut Pentagon sebagai bentuk “konsolidasi pasukan” yang mencerminkan perubahan situasi keamanan di wilayah tersebut.

    “Dengan mengakui keberhasilan AS dalam melawan ISIS, termasuk kekalahan teritorialnya pada 2019 di bawah Presiden Donald Trump, hari ini Menteri Pertahanan mengarahkan konsolidasi pasukan AS di Suriah ke lokasi-lokasi tertentu,” kata Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, dalam pernyataan yang dikutip The New York Times, Jumat (12/4).

    Parnell menjelaskan, proses ini akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kondisi.

    Dalam beberapa bulan ke depan, jumlah pasukan AS di Suriah akan dikurangi menjadi kurang dari 1.000 orang.

    Keputusan ini mengingatkan pada upaya penarikan total pasukan oleh Trump pada 2018.

    Saat itu mendapat upaya tentangan dari petinggi militer dan menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan Jim Mattis.

    Seperti diketahui, Trump kembali menegaskan sikapnya setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember lalu.

    “Suriah memang kacau, tetapi bukan teman kita. AMERIKA SERIKAT TIDAK BOLEH BERGABUNG DENGANNYA. INI BUKAN PERJUANGAN KITA,” tulis Trump di platform Truth Social saat kembali menjabat sebagai presiden terpilih.

    Tiga Pangkalan AS di Suriah Ditutup

    The New York Times melaporkan bahwa AS akan menutup tiga dari delapan pos militernya di timur laut Suriah.

    Sekitar 600 personel akan ditarik dari Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates, dan satu fasilitas kecil lainnya.

    Menariknya, pada Desember 2024, pemerintahan Biden justru menambah jumlah pasukan di Suriah menjadi sekitar 2.000 orang.

    Peningkatan itu ditujukan untuk menghadapi ancaman dari ISIS dan milisi pro-Iran yang semakin aktif.

    Kembali ke Format Lama: 900 Tentara

    Kini, pengurangan pasukan akan membawa jumlahnya kembali ke kisaran 900—angka yang dipertahankan sejak ISIS dinyatakan kalah pada 2019.

    Pasukan ini tetap ditugaskan untuk memburu sisa-sisa ISIS, menahan kelompok pro-Iran, dan mencegah Turki menyerang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi.

    Meski Pentagon meyakinkan bahwa konsolidasi ini tetap memungkinkan AS menekan ISIS dan merespons ancaman teroris lainnya, situasi di lapangan menunjukkan peningkatan aktivitas militan.

    Aktivitas ISIS Naik Dua Kali Lipat

    ISIS mengklaim 294 serangan di Suriah sepanjang 2024, naik drastis dari 121 serangan pada tahun sebelumnya, menurut data yang dikutip dari NYT.

    Sejak awal 2025, setidaknya 44 serangan telah terjadi, menurut laporan Institut Timur Tengah di Washington.

    Tekanan juga datang dari milisi pro-Iran.

    Pada Januari 2024, tiga tentara AS tewas dalam serangan drone di Yordania.

    Sejak 2014, AS memimpin koalisi internasional untuk melawan ISIS, mendukung pasukan lokal di Irak dan Suriah, termasuk SDF yang mayoritas Kurdi.

    Kemenangan atas ISIS diumumkan pada akhir 2017 di Irak dan pada Maret 2019 di Suriah, saat benteng terakhir kelompok itu direbut.

    Meski kekhalifahan ISIS runtuh, para jihadis masih aktif di pedesaan terpencil.

    AS secara berkala melancarkan operasi militer untuk menggagalkan kebangkitan kelompok tersebut.

    Setelah jatuhnya Assad, perhatian militer AS juga mulai beralih ke Yaman, di mana kelompok Houthi menyerang jalur pelayaran internasional sejak akhir 2023.

    AS membalas dengan serangan udara terhadap target yang dianggap terkait Iran.

    Irak juga Bersiap Akhiri Kehadiran AS

    Di sisi lain, Irak juga berupaya mengakhiri kehadiran koalisi pimpinan AS di wilayahnya.

    Washington dan Baghdad telah menyepakati bahwa misi militer AS di Irak akan berakhir pada akhir 2025, dan di wilayah Kurdistan pada September 2026.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Profil Ahmed al-Sharaa, Presiden Suriah yang Masuk 100 Tokoh Paling Berpengaruh Versi TIME – Halaman all

    Profil Ahmed al-Sharaa, Presiden Suriah yang Masuk 100 Tokoh Paling Berpengaruh Versi TIME – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa atau yang juga dikenal sebagai Abu Muhammad Al Julani masuk dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia tahun 2025 versi Majalah TIME.

    Al-Sharaa banyak disorot media dunia setelah dia dan kelompoknya, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), berhasil menumbangkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    “Bulan Desember lalu, setelah bertahun-tahun membangun faksi bersenjata yang kuat, yakni Hayat Tahrir al-Sham yang dikategorikan secara internasional sebagai kelompok teroris, Ahmed al-Sharaa dan aliansi pemberontaknya menggulingkan pemerintahan brutal Bashar Assad di Suriah,” demikian keterangan Robert Ford, Duta Besar AS untuk Suriah tahun 2011-2024, pada laman Majalah TIME.

    Ford menyebut al-Sharaa pernah terkait dengan kelompok al-Qaeda dan ISIS, tetapi dia kemudian melawan kedua kelompok itu dengan agresif.

    “Dia membentuk aliansi dengan pemberontak Suriah lainnya, sering kali dengan todongan senjata, dan mengamankan dukungan Turki.”

    “Sekarang al-Sharaa menjadi presiden sementara di seluruh Suriah. Dia menyeimbangkan militan yang pernah dipimpinnya dengan warga Suriah liberal yang lega setelah Assad pergi.”

    Ford mengatakan para pengamat kini penasaran apakah al-Sharaa seorang ekstremis yang sikap moderatnya hanya taktik demi keuntungan politik sementara, atau dia seorang politikus yang memanfaatkan kelompok ekstremis demi meraih kekuasaan.

    Profil al-Sharaa

    Dikutip dari Encyclopedia Britannica, Al-Sharaa lahir tahun 1982 di Riyadh, Arab Saudi. Keluarganya berasal dari Dataran Tinggi Golan di Suriah yang kini diduduki Israel.

    Dia besar di Arab Saudi yang menjadi negara tempat ayahnya bekerja sebagai insinyur minyak. Pada tahun 1989 keluarganya kembali ke Suriah dan tinggal di Kota Damaskus.

    Menurut Al-Sharaa, peristiwa Intifada Kedua di Palestina pada tahun 2000 adalah momen yang memicu dia untuk memutuskan berjuang melawan para penindas.

    Dia pergi ke Irak untuk melawan pasukan Amerika Serikat (AS). Al-Sharaa bergabung dengan Al-Qaeda di Irak (AQI).

    AHMED AL-SHARAA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera pada Senin (10/3/2025) menunjukkan Pidato Presiden Sementara Suriah, Ahmed Al-Sharaa tentang bentrokan di Latakia dan Tartous pada Minggu (9/3/2025). al-Sharaa, telah mengumumkan pembentukan sebuah komite untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa berdarah yang terjadi di pesisir Suriah (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera)

    Pada tahun 2005 dia ditangkap oleh pasukan AS dan dipenjada di Camp Bucca bersama para militan Irak.

    Ketika dibebaskan tahun 2009, dia kembali ke AQI yang namanya digant menjadi Negara Islam Irak. Dia diangkat sebagai panglima.

    Saat fase awal Perang Saudara Suriah yang dimulai tahun 2011, dia dikirim ke Suriah untuk membentuk kontingen Al-Qaeda yang bisa ikut campur dalam perang itu.

    Al-Sharaa lalu membentuk Front Nusrah setahun kemudian dan merekrut para pejuang muda Suriah yang tidak tahu hubungan al-Sharaa dengan Al-Qaeda.

    Berbeda dengan ISI, Front Nusrah lebih menargetkan pasukan pemerintah dan faksi-faksi saingannya.

    Pada tahun 2016 Al-Sharaa mengumumkan Front Nusrah telah memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda. Front Nusrah diganti namanya menjadi Jabhat Fatah al-Sham.

    Setahun berselang dia mengimbau para faksi pemberontak yang berada di bawah komandonya untuk bergabung dengan kelompok yang disebut Hayat Tahrir al-Sham atau HTS.

    HTS membentuk Pemerintahan Penyelamatan Suriah di wilayah Idlib. Al-Sharaa menjadi pemimpinnya. Kelompok itu menjadi faksi dominan dalam kalangan oposisi suriah.

    Pada bulan November 2024 HTS melancarkan serangan cepat terhadap rezim Assad. Dalam beberapa hari HTS berhasil menguasai Kota Aleppo.

    HTS lalu menyerbu Damaskus dan menggulingkan pemerintahan Assad. Al-Sharaa mulai mengontrol Suriah.

    Koalisi para pemberontak memilih al-Sharaa sebagai presiden yang memimpin pemerintahan sementara Suriah.

    Al-Sharaa kemudian berusaha menyatukan faksi-faksi di Suriah dan berusaha agar sanksi-sanksi terhadap Suriah dicabut.

  • Trump Akan Pangkas Jumlah Pasukan AS di Suriah

    Trump Akan Pangkas Jumlah Pasukan AS di Suriah

    Jakarta

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memutuskan untuk mengurangi jumlah pasukan AS di Suriah. Demikian diungkapkan para pejabat Amerika Serikat dan sumber yang mengetahui rencana tersebut.

    Sebelumnya pada bulan Desember lalu, Departemen Pertahanan AS atau Pentagon mengungkapkan bahwa ada sekitar 2.000 tentara AS di Suriah, sekitar 1.100 lebih banyak dari yang diungkapkan sebelumnya. Saat itu, pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan fluktuasi jumlah pasukan tersebut sebagian disebabkan oleh jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Dilansir Al Arabiya English, Rabu (16/4/2025), rencana baru tersebut diharapkan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang, dan akan mengurangi jumlah total pasukan menjadi sekitar 1.000 personel.

    Al Arabiya English memahami bahwa jumlah pangkalan militer AS di Suriah juga akan dikurangi.

    Seorang pejabat pertahanan AS ketika ditanya tentang rencana penarikan pasukan itu, mengatakan kepada Al Arabiya English, bahwa Pentagon secara rutin mengalokasikan kembali pasukan berdasarkan kebutuhan operasional dan kontingensi.

    “Gerakan-gerakan ini menunjukkan sifat fleksibel dari postur pertahanan global AS dan kemampuan AS untuk mengerahkan pasukan di seluruh dunia dalam waktu singkat guna menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang,” kata pejabat AS tersebut.

    Media CBS News adalah yang pertama melaporkan bahwa AS akan mengurangi jumlah pasukannya di Suriah.

    Di luar Suriah, AS memiliki sekitar 2.500 tentara di Irak, 3.500 di Yordania, dan hampir 2.000 di Turki.

    Sebelumnya, dalam kesepakatan yang dicapai antara pemerintah Irak dan pemerintahan Biden, AS akan mengonsolidasikan pangkalan-pangkalannya di Irak dan mengurangi jumlah pasukan yang ditempatkan di sana. Namun, setelah jatuhnya rezim Assad, Irak telah memohon kepada AS untuk menunda transisinya. Belum ada keputusan yang diambil soal ini, kata para pejabat.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 31 Ribu Dosen Dapat Tukin – Raja Salman Mau Lunasi Utang Suriah

    31 Ribu Dosen Dapat Tukin – Raja Salman Mau Lunasi Utang Suriah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,66 Triliun untuk membayar tunjangan kinerja bagi 31.66 dosen ASN, di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.

    Sementara itu, Arab Saudi berencana melunasi utang suriah kepada bank dunia sebesar USD 15 Juta atau setara Rp 251 Miliar. Langkah ini dilakukan setelah suriah mengalami transisi politik pasca tumbangnya rezim bashar Al-Assad.

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (15/04/2025).

  • Israel Batalkan Tur Wisata Provokatif di Wilayah Suriah, Ini Alasannya – Halaman all

    Israel Batalkan Tur Wisata Provokatif di Wilayah Suriah, Ini Alasannya – Halaman all

    Israel Batalkan Tur Wisata Provokatif di Wilayah Suriah, Ini Alasannya

    TRIBUNNEWS.COM- Israel telah membatalkan semua ‘tur wisata’ di wilayah Suriah yang diduduki secara ilegal beberapa hari setelah tur tersebut awalnya diumumkan.

    Militer Israel pada hari Jumat mengumumkan pembatalan semua rencana “tur wisata” ke daerah perbatasan di dalam wilayah Suriah yang diduduki secara ilegal, yang telah diatur untuk wisatawan Israel yang didampingi oleh pemandu yang memegang izin resmi.

    Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah “penilaian situasi operasional,” dan menambahkan bahwa masuk ke rute penyeberangan pagar tidak akan diizinkan pada tahap ini. 

    Mengacu pada wilayah yang direbut oleh tentara Israel mulai Desember 2024, berdekatan dengan Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki .

    Menurut surat kabar Israel Yedioth Ahronoth , pembatalan tersebut memengaruhi tiga rute utama: Sungai Ruqad, Jembatan Hamma di tepi Sungai Yarmouk, dan terowongan Kereta Api Hejaz di wilayah Yarmouk.

    Di sisi lain, rute keempat, yang terletak di Gunung Hermon yang menghadap perbatasan Lebanon, tidak termasuk dalam keputusan pembatalan, dan militer mengonfirmasi bahwa jalur ini akan tetap terbuka sementara untuk saat ini.

    Beberapa hari sebelumnya, militer Israel telah memberitahukan calon wisatawan Israel  mengenai niatnya untuk menyelenggarakan wisata khusus di wilayah Suriah di luar jalur perbatasan, dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya “wisata keamanan,” di bawah perlindungan langsung tentara. 

    Menurut surat kabar Haaretz , undangan kejutan untuk tur tersebut datang dari Komando Utara tentara Israel dan Divisi 210, yang dikoordinasikan dengan Dewan Regional Golan.

    Tur tersebut mencakup area yang biasanya terlarang – lokasi yang baru-baru ini diduduki oleh Israel dan diklasifikasikan sebagai berada di luar pagar perbatasan zona penyangga.

    Menurut media Israel, salah satu tur yang direncanakan diharapkan mencakup kunjungan ke titik pengamatan di Gunung Dov, yang menghadap ke Lebanon selatan dan Lembah Beqaa.

    Beberapa wilayah yang termasuk dalam tur tersebut sebelumnya dikuasai oleh pasukan bekas rezim Assad sebelum jatuh, sementara wilayah lainnya diambil alih oleh Israel kemudian.

    Meskipun militer Israel memberikan jaminan bahwa inisiatif ini “sepenuhnya aman,” hal ini banyak dipertanyakan di Israel karena sifat sensitif wilayah perbatasan yang terlibat—terutama mengingat insiden keamanan berulang yang terjadi di sana dalam beberapa tahun terakhir.

    Yedioth Ahronoth menggambarkan tindakan tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berdirinya Israel, dengan mencatat bahwa banyak lokasi yang terlibat dalam tur tersebut dianggap sebagai zona militer tertutup. 

    Hal ini membuat aktivitas tersebut bersifat provokatif dan telah menimbulkan kekhawatiran tentang tujuan ekspansionis terselubung yang disamarkan sebagai pariwisata.

    Hampir segera setelah koalisi pemberontak Suriah menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada bulan Desember, Israel  mengeksploitasi situasi tersebut  dengan merebut wilayah Suriah yang berdekatan dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki di Suriah barat daya.

    Sejak saat itu, mereka telah melancarkan  serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya  terhadap sasaran-sasaran di Suriah, menewaskan puluhan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur utama di negara itu. 

    Mereka juga telah mengeluarkan banyak ancaman terhadap pemerintah Suriah,  memperingatkan  pasukan keamanannya untuk menjauh dari Suriah selatan.

     

    Batalkan Rencana Tur Wisata di Suriah

    Militer Israel telah membatalkan rencana tur ke wilayah yang diduduki pasukan Israel di dalam wilayah Suriah.

    Alasannya adanya pembaruan terbaru yang tidak dijelaskan mengenai situasi keamanan.

    Minggu ini, militer Israel telah mengizinkan peluncuran tur di wilayah barat daya Suriah yang saat ini diduduki secara ilegal oleh Israel.

    Tempat di mana calon wisatawan tersebut kabarnya akan ditemani oleh pemandu yang memegang izin resmi.

    Tur tersebut rencananya akan mencakup area yang biasanya terlarang bagi warga sipil dan wisatawan, seperti lokasi yang baru-baru ini diduduki oleh Israel selama beberapa bulan terakhir sejak mantan pemberontak Suriah mengambil alih negara tersebut dan pemerintahannya di tengah jatuhnya rezim Assad.

    Pasukan pendudukan kini telah membatalkan rencana tersebut, namun militer mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan “penilaian situasi operasional”, dan menambahkan bahwa “masuk ke rute penyeberangan pagar tidak akan diizinkan pada tahap ini”.

    Pembatasan tersebut, menurut surat kabar Israel Yedioth Ahronoth , berlaku untuk sebagian besar rute masuk wilayah Suriah yang diduduki dari Israel.

    Tetapi tidak termasuk rute yang terletak di Gunung Hermon yang menghadap perbatasan Lebanon, yang ditetapkan untuk tetap dibuka sementara.

     

    SUMBER: THE ARAB NEWS, MIDDLE EAST MONITOR 

  • Jerman Bukan Lagi Tujuan Utama Pencari Suaka

    Jerman Bukan Lagi Tujuan Utama Pencari Suaka

    Jakarta

    Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir di Uni Eropa, Jerman tidak lagi memimpin dalam jumlah pengajuan suaka. Hal tersebut dilaporkan surat kabar Jerman “Welt am Sonntag” dengan merujuk pada laporan rahasia Komisi Uni Eropa tanggal 2 April 2025 yang berisikan data kuartal pertama tahun ini.

    Menurut “Laporan No. 460” dari (Badan Suaka Uni Eropa EUAA, Prancis berada di posisi pertama pengajuan suaka. Antara 1 Januari dan 31 Maret 2025, sebanyak 40.871 aplikasi pengajuan suaka dibuat di sana. Spanyol berada di posisi kedua, dengan jumlah 39.318 orang asing yang mencari suaka. Berdasar data tersebut, Jerman kini berada di posisi ketiga.

    Penurunan 41 persen di Jerman

    Lebih lanjut dari data tersebut, 7.387 orang tercatat mengajukan permohonan suaka di Jerman pada kuartal pertama tahun ini. Jumlah ini turun 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Negara dengan pengajuan suaka terendah adalah Hungaria yang mencatatkan 22 permohonan suaka dan kedua terbawah ada Slovakia dengan 37 permohonan.

    Laporan EUAA merangkum data dari negara-negara anggota Uni Eropa serta Swiss dan Norwegia, yang bukan bagian dari Uni Eropa. Berdasarkan angka-angka tersebut, permohonan suaka dari para pengungsi menurun secara keseluruhan di Eropa. Di kuartal pertama tahun ini, tercatat 210.641 orang mengajukan permohonan suaka, 19 persen lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Lebih lanjut, laporan tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar pencari suaka berasal dari Venezuela yang jumlahnya mencapai 44 persen dari keseluruhan pemohon. Selain Venezuela, pemohon lainnya kebanyakan berasal dari Afganistan dan Suriah. Tak ketinggalan, angka pemohon suaka dari Ukraina, Cina dan India turut meningkat tajam di Eropa. Sebaliknya, lebih sedikit orang-orang yang berasal dari Kolombia, Suriah, dan Turki mengajukan permohonan suaka.

    Para pencari suaka yang berasal dari dua negara terakhir di atas masih terus mencari perlindungan di Jerman, meski jumlahnya dikabarkan menurun. Menurut laporan EUAA yang dikutip surat kabar “Welt am Sonntag”, seperempat dari seluruh permohonan suaka yang diajukan kepada pihak berwenang Jerman diajukan oleh warga Suriah (24 persen), diikuti oleh warga Afghanistan (16 persen) dan Turki (11 persen). Dalam laporan tersebut, Prancis menjadi negara tujuan nomor satu bagi warga Ukraina.

    Kekhawatiran akan eskalasi politik di Turki dan Suriah

    Uni Eropa berasumsi bahwa angka-angka tersebut dapat kembali meningkat secara signifikan dikarenakan gelombang penangkapan masal yang saat ini terjadi di Turki dan situasi politik yang tidak menentu di Timur Tengah. Terutama di Suriah, di mana telah terjadi bentrokan-bentrokan antara para pendukung diktator Bashar al-Assad dan milisi-milisi Islam yang dekat dengan pemerintahan baru di Damaskus.

    slc/yf (afp, rtr, welt.de)

    Lihat juga Video ‘Bandara-bandara di Jerman Dilanda Gangguan IT’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penangkapan Rodrigo Duterte Guncang Dunia, ICC Kirim Sinyal Keras untuk Putin dan Netanyahu – Halaman all

    Penangkapan Rodrigo Duterte Guncang Dunia, ICC Kirim Sinyal Keras untuk Putin dan Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan dramatis mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Maret 2025 lalu, mengejutkan dunia internasional.

    Selama ini, Rodrigo Duterte telah lama dikritik atas kebijakan perang terhadap narkoba yang brutal.

    Duterte ditangkap dan langsung dibawa ke Belanda untuk mempertanggungjawabkan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Dikutip dari CNN, penangkapannya menjadi peristiwa langka.

    Surat perintah penahanan terhadap Duterte dikeluarkan secara rahasia dan langsung dieksekusi dalam hitungan jam.

    Hal ini berbeda dari penangkapan pemimpin lain yang umumnya melalui proses panjang dan terbuka.

    “Ini pertama kalinya kami melihat hal ini di ICC,” kata Leila Sadat, profesor hukum pidana internasional dari Universitas Washington dan mantan penasihat ICC.

    Duterte, yang kini berusia 80 tahun, dituding bertanggung jawab atas kematian lebih dari 6.000 orang selama operasi antinarkoba di Filipina.

    Pemantau independen memperkirakan jumlah korban jauh lebih tinggi.

    Penangkapan ini dianggap sebagai preseden penting bagi kemungkinan penuntutan pemimpin dunia lainnya yang diburu ICC, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Faktor politik masih menjadi penghalang besar.

    Netanyahu baru-baru ini mengunjungi Hungaria tanpa ditangkap, meskipun negara itu adalah anggota ICC dan secara hukum wajib menahan siapapun yang dicari pengadilan.

    Bahkan, Budapest justru menyatakan akan keluar dari ICC.

    Selanjutnya, Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump untuk membahas “pertarungan di Mahkamah Pidana Internasional”, menurut kantornya.

    Putin sendiri juga berada dalam daftar buron ICC sejak Maret 2023 atas dugaan mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal ke Rusia.

    Rusia bukan anggota ICC, sehingga kemungkinan Putin ditangkap sangat kecil — kecuali ia bepergian ke negara yang bersedia menjalankan surat perintah ICC.

    “Putin telah dicap sebagai penjahat perang,” kata Sadat, meskipun kecil kemungkinan ia akan ditahan selama masih menjabat.

    Sebaliknya, nasib Netanyahu bisa lebih rentan. Israel adalah negara demokrasi dengan sistem peralihan kekuasaan, seperti Filipina.

    Netanyahu saat ini juga menghadapi kasus korupsi di dalam negeri dan tekanan politik yang kian besar.

    Pada November 2024, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan selama perang Israel-Hamas di Gaza.

    Sebaliknya, ICC juga mengejar pemimpin Hamas atas kejahatan selama serangan 7 Oktober 2023.

    Surat perintah tersebut dikecam luas oleh politisi Israel, yang menyebut tindakan ICC “anti-Yahudi”.

    AS dan negara-negara sekutu Israel turut mengecam langkah tersebut.

    Ironisnya, Prancis yang sebelumnya mendukung surat perintah untuk Putin, menolak mendukung surat perintah terhadap Netanyahu — dengan alasan Israel bukan anggota ICC.

    Langkah ini memunculkan tudingan standar ganda dalam penegakan hukum internasional.

    “Negara tidak dapat mengklaim keberhasilan keadilan internasional jika mereka tidak berkomitmen menegakkan hukum secara setara,” kata James Joseph dari Jurist News.

    Pengadilan Internasional memang memiliki tantangan besar.

    Dari 60 surat perintah penangkapan sejak didirikan, hanya 11 orang yang pernah dihukum — semuanya dari Afrika.

    Sebanyak 31 tersangka masih bebas.

    ICC dituduh terlalu fokus pada Afrika.

    Sadat mengatakan hal itu karena pada awal berdirinya, banyak negara Afrika justru meminta ICC turun tangan menyelidiki konflik brutal yang sedang terjadi di wilayah mereka.

    Kini, fokus ICC mulai bergeser.

    Suriah adalah contoh lain di mana ICC baru mendapat akses setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024.

    Pemerintahan sementara yang baru membuka pintu bagi penyelidikan.

    Di Filipina, perubahan politik juga menjadi kunci.

    Awalnya Presiden Ferdinand Marcos Jr menolak bekerja sama dengan ICC.

    Setelah hubungan politik dengan keluarga Duterte memburuk, sikap Manila berubah drastis.

    “Ada yang beranggapan bahwa semua ini hanya soal politik,” kata Gregory Gordon, profesor hukum di Universitas Peking, Shenzhen.

    Namun, ia tetap optimis kalau penangkapan Duterte menunjukkan hukum internasional bisa bekerja — meski lambat dan penuh tantangan.

    “Ini bisa jadi awal runtuhnya budaya impunitas,” tutup Gordon.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Israel Lakukan Serangan Tewaskan 13 Orang di Wilayahnya, Suriah Berang

    Israel Lakukan Serangan Tewaskan 13 Orang di Wilayahnya, Suriah Berang

    Damaskus

    Suriah menuduh Israel sedang melancarkan serangan destabilisasi yang mematikan setelah gelombang serangan menghantam target militer dan menewaskan 13 orang. Israel pun mengklaim pihaknya melakukan serangan untuk menanggapi tembakan dari orang-orang bersenjata selama operasi di Suriah selatan.

    Dilansir AFP, Kamis (3/4/2025), Israel memperingatkan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa bahwa Suriah akan menghadapi konsekuensi berat jika keamanan Israel terancam. Israel telah melakukan pengeboman yang luas terhadap aset militer Suriah sejak pemberontak yang dipimpin Islamis menggulingkan Bashar al-Assad pada November 2024.

    Israel juga telah melakukan serangan darat ke Suriah selatan dalam upaya untuk menjauhkan pasukan pemerintah baru dari perbatasan. Pihak berwenang di provinsi selatan, Daraa, mengatakan sembilan warga sipil tewas dan beberapa lainnya terluka dalam penembakan Israel di dekat kota Nawa.

    Pemerintah provinsi mengatakan pemboman itu terjadi di tengah serangan darat terdalam Israel ke Suriah selatan sejauh ini. Syrian Observatory for Human Rights mengatakan korban tewas adalah orang-orang bersenjata setempat yang terbunuh saat mencoba menghadapi pasukan Israel menyusul seruan dari masjid di daerah itu untuk berjihad melawan Israel.

    Menurut militer Israel, pasukannya tengah melakukan operasi di daerah Tasil yang terletak di dekat Nawa. Israel juga mengklaim menyita senjata dan menghancurkan infrastruktur teroris ketika penembakan terjadi.

    “Mereka merespons dengan menembaki dan melenyapkan beberapa teroris bersenjata dari darat dan udara,” kata seorang juru bicara Israel.

    “Eskalasi yang tidak dapat dibenarkan ini merupakan upaya yang disengaja untuk mengacaukan Suriah dan memperburuk penderitaan rakyatnya,” ujar Kemlu Suriah dalam sebuah pernyataan di Telegram.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, membalas dengan memberi peringatan kepada Sharaa. Dia juga menggunakan nama samaran lama Sharaa saat masih aktif di kelompok pemberontak.

    “Saya memperingatkan pemimpin Suriah Jolani, jika Anda mengizinkan pasukan musuh memasuki Suriah dan mengancam kepentingan keamanan Israel, Anda akan membayar harga yang mahal. Aktivitas angkatan udara kemarin di dekat bandara di T4, Hama, dan wilayah Damaskus mengirimkan pesan yang jelas dan berfungsi sebagai peringatan untuk masa mendatang,” ujarnya.

    Militer Israel mengatakan pasukannya menyerang kemampuan militer yang masih berada di pangkalan Suriah di Hama dan T4, bersama dengan lokasi infrastruktur militer tambahan yang tersisa di wilayah Damaskus. Israel mengatakan ingin mencegah senjata canggih jatuh ke tangan otoritas baru yang dianggap sebagai teroris.

    Sharaa berjuang untuk Al-Qaeda di Irak setelah invasi pimpinan AS tahun 2003. Dia kemudian mendirikan cabang jaringan kelompok itu di Suriah sebelum memutuskan semua hubungan.

    Kementerian Suriah mengatakan serangan Israel terjadi saat negara itu mencoba membangun kembali setelah 14 tahun perang saudara. Suriah menyebut Israel melakukan strategi untuk menormalkan kekerasan di dalam negeri.

    Lihat Video ‘Israel Serang Beirut Lebanon, 3 Orang Tewas dan 7 Terluka’:

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Negara Arab Gelap Gulita, Banyak yang Curiga Ulah Israel

    Negara Arab Gelap Gulita, Banyak yang Curiga Ulah Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Suriah mengalami pemadaman listrik nasional akibat malfungsi di beberapa titik jaringan listrik nasional. Juru bicara Kementerian Energi negara tersebut mengatakan tim teknis sedang menangani masalah yang terjadi pada Selasa (1/4/2025) malam dan belum ada indikasi awal bahwa serangan menjadi penyebabnya.

    “Pemadaman listrik nasional di Suriah adalah akibat dari kesalahan teknis dalam sistem kelistrikan. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki masalah dan memulihkan listrik secepat mungkin,” kata Direktur Badan Umum untuk Transmisi dan Distribusi Listrik, insinyur Khaled Abu Dai, mengatakan kepada kantor berita negara SANA.

    Laporan SANA, mengutip direktur jenderal tersebut, kemudian melaporkan bahwa listrik kembali ke provinsi Homs, Hama, dan Tartous dan secara bertahap akan kembali ke provinsi-provinsi lainnya.

    Suriah menderita kekurangan listrik yang parah, dengan listrik yang dipasok negara hanya tersedia selama dua atau tiga jam sehari di sebagian besar wilayah.

    Kerusakan jaringan listrik berarti bahwa pasokan energi hanyalah sebagian dari permasalahan ketersediaan listrik di Suriah. Damaskus dulunya menerima sebagian besar minyaknya untuk pembangkit listrik dari Iran, tetapi pasokan telah terputus sejak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) memimpin penggulingan mantan Presiden Suriah yang bersekutu dengan Teheran, Bashar al-Assad, pada Desember 2024 dalam serangan kilat.

    Pemerintah sementara di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa telah berjanji untuk segera meningkatkan pasokan listrik, sebagian dengan mengimpor listrik dari Yordania dan menggunakan tongkang listrik terapung.

    Damaskus juga mengatakan akan menerima dua kapal pembangkit listrik dari Turki dan Qatar untuk meningkatkan pasokan energi.

    Jutaan warga Suriah masih tidak mampu memasang panel surya atau membayar biaya yang mahal untuk layanan generator swasta.

    Pemerintah baru Suriah telah berjuang untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak setelah konflik selama 14 tahun menghancurkan sebagian besar negara tersebut. Mereka telah berjuang untuk meyakinkan negara-negara Barat agar mencabut sanksi ekonomi agar ekonomi Suriah dapat kembali berjalan.

    Negara tersebut juga telah mengalami serangkaian serangan Israel yang menghancurkan yang menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dasar.

    Sejak al-Assad digulingkan, Israel telah melancarkan ratusan serangan udara dan mengerahkan pasukan ke zona penyangga yang dipatroli PBB di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

    Saat al-Assad berkuasa, Israel juga secara rutin menyerang Suriah, mengebom apa yang diklaimnya sebagai target Iran dan Hizbullah.

    (dem/dem)