Tag: Bashar al-Assad

Israel Kuasai Perbatasan Golan usai Rezim Suriah Runtuh

Jakarta, CNN Indonesia —

Pasukan militer Israel beroperasi di zona penyangga antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada Kamis (12/12).

Operasi ini dilakukan usai pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad runtuh, menciptakan kekosongan kekuasaan di wilayah perbatasan.

PM Israel Benjamin Netanyahu berdalih operasi untuk mencegah ancaman kelompok jihadis ke komunitas Israel di Golan.

Netanyahu menambahkan bahwa pengerahan ini bersifat sementara untuk menjaga keamanan perbatasan.

13/12/2024 17:55
Assad Tumbang, China Sangat Prihatin Akan Situasi di Suriah

Jakarta –

Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi mengatakan bahwa pemerintahnya “sangat prihatin” akan situasi di Suriah. Hal itu disampaikannya kepada Menlu Mesir Badr Abdelatty dalam pertemuan kedua diplomat tinggi tersebut di Beijing, ibu kota China.

Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad melarikan diri dari negara itu setelah serangan kilat yang dipelopori oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham dan sekutunya. Serangan itu secara tiba-tiba mengakhiri pemerintahan Assad yang telah berlangsung puluhan tahun.

Beijing dan Damaskus membangun hubungan yang kuat selama pemerintahan Assad. Assad datang ke China tahun lalu dalam kunjungan langka di luar Timur Tengah, bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan membangun “kemitraan strategis”.

Pada hari Jumat (13/12), Wang dan Abdelatty mengadakan konferensi pers bersama di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing.

“Kedua pihak sangat prihatin dengan situasi terkini di Suriah dan menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan Suriah,” kata Wang kepada wartawan, dilansir kantor berita AFP, Jumat (13/12/2024). Dia mendesak pencegahan “pasukan teroris dan ekstremis memanfaatkan kekacauan”.

“Kami sepakat bahwa kami harus mempromosikan perdamaian dan negosiasi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah,” kata Wang bersama Abdelatty. Wang juga menyinggung konflik yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, tempat perang antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama lebih dari 14 bulan dan memicu krisis kemanusiaan yang akut.

13/12/2024 17:29
Berawal dari Menyerang Suriah, Kini Israel Bersiap Targetkan Situs Nuklir Iran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Israel kini tengah mempersiapkan serangan terhadap fasilitas nuklir di Iran.

Persiapan serangan situs nuklir Iran ini bermula dari pelumpuhan Angkatan Udara Suriah yang dilakukan Israel beberapa hari terakhir.

Israel meyakini dengan lumpuhnya angkatan bersenjata Suriah dapat melemahkan posisi Iran di kawasan tersebut.

Iran telah lama menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai.

Pernyataan Iran ini bertentangan dengan tuduhan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang menyebut Teheran berupaya untuk membuat bom atom.

Dikutip dari Russia Today, Israel dilaporkan mempertimbangkan serangan terhadap situs nuklir Iran setelah serangan rudal Teheran pada 1 Oktober 2024 lalu.

Namun, rencana Israel untuk menyerang situs nuklir Iran pada saat itu tidak terealisasi.

Pemerintah Netanyahu telah memanfaatkan kejadian terkini di Suriah untuk menghancurkan kemampuan militer negara tetangganya.

Awal minggu ini, jet tempur Israel menyerang lebih dari 250 target di seluruh Suriah, termasuk bandara dan pelabuhan laut, situs pertahanan udara dan rudal, fasilitas dan gudang industri militer.

Pasukan Israel juga bergerak melampaui zona penyangga di Dataran Tinggi Golan, dengan mengklaim Gunung Hermon.

Pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah digulingkan oleh militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) minggu lalu. Kelompok jihadis itu belum mengonsolidasikan kekuasaannya.

Israel dilaporkan yakin bahwa Iran “terisolasi” setelah Assad digulingkan dan sekutu utamanya yang lain di kawasan itu, Hizbullah yang berbasis di Lebanon, telah dilemahkan secara signifikan oleh serangan IDF baru-baru ini di sana.

Hal ini dapat mendorong Iran untuk mempercepat program nuklirnya dan menciptakan peluang bagi serangan pendahuluan Israel.

Trump Juga Pertimbangkan Hentikan Iran Bangun Senjata Nuklir

Presiden Terpilih AS, Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk mencegah Iran membangun senjata nuklir.

Kabar tersebut muncul saat Israel dilaporkan tengah menyusun untuk melakukan serangan terhadap situs nuklir Iran.

Donald Trump sempat mengatakan kepada Netanyahu dalam panggilan telepon bahwa ia ingin menghindari serangan Iran selama masa jabatannya.

Namun, ia tetap mencari cara untuk menghentikan Republik Islam itu dari mengembangkan senjata nuklir.

Dikutip dari Times of Israel, Trump saat ini tengah menggarap rencana “tekanan maksimum 2.0” yang menciptakan kembali kebijakan sanksi agresif terhadap Iran.

Salah seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan, ada beberapa cara berbeda yang dapat digunakan untuk menekan militer guna menghalangi Iran.

Pertama, Washington dapat mengirim lebih banyak pasukan, kapal, dan pesawat tempur ke wilayah tersebut sekaligus memperkuat kemampuan ofensif Israel melalui penjualan bom penghancur bunker.

Namun, jika itu gagal, AS dapat mengambil sikap yang lebih agresif dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer langsung, kata sumber tersebut.

Dalam wawancara dengan Majalah Time yang diterbitkan Kamis, Trump mengatakan tentang potensi perang dengan Iran, “Apa pun bisa terjadi. Situasinya sangat tidak menentu”.

Trump mempertimbangkan serangan pencegahan terhadap fasilitas nuklir Iran pada akhir masa jabatan pertamanya, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya.

Kali ini, menurut laporan WSJ, pemerintahannya mungkin terbuka untuk mendukung serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Republik Islam tersebut.

Di antara alasan Trump mungkin lebih terbuka terhadap tindakan militer kali ini yang disebutkan dalam laporan adalah dugaan upaya Iran untuk membunuh presiden terpilih.

Pejabat militer Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka yakin sekarang ada kesempatan untuk menyerang situs nuklir Iran, dan terus melakukan persiapan untuk serangan potensial, menyusul runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah akhir pekan lalu.

Pasukan Pertahanan Israel yakin bahwa Iran — yang terisolasi setelah jatuhnya rezim Assad dan melemahnya kelompok proksi utamanya, Hizbullah, di Lebanon — mungkin akan terus melanjutkan program nuklirnya dan mengembangkan bom sambil berupaya mengganti sistem pencegahannya.

(Tribunnews.com/Whiesa)

13/12/2024 16:45
Belgia Tolak Pulangkan Warga Suriah Pasca Assad Lengser, Ini Alasannya

ERA.id – Pemerintah Belgia memutuskan untuk tidak memulangkan warga Suriah ke negara asalnya. Keputusan ini diambil karena situasi di Suriah belum stabil pasca lengsernya Presiden Bashar al-Assad.

Perdana Menteri Belgia Alexander de Croo mengatakan sejauh ini tidak ada warga Suriah yang akan dipulangkan. Pihaknya baru akan memulangkan mereka bila stabilitas tercapai di Suriah.

“Ketika situasi stabil, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa orang-orang dapat kembali dengan selamat sesuai dengan perjanjian internasional. Namun, saat ini, hal itu tidak terjadi,” katanya, dikutip kantor berita resmi Belgia, Belga, Jumat (13/12/2024).

De Croo juga menekankan perlunya proses transisi yang damai, pemerintahan yang representatif, dan penghormatan terahdap integritas teritorial di Suriah. Ia juga menekankan bahwa pengeboman Israel terhadap Suriah harus segera dihentikan.

Setelah penggulingan rezim Assad, beberapa negara Uni Eropa, termasuk Belgia, mengumumkan bahwa mereka akan meninjau kebijakan suaka mereka, menangguhkan permohonan suaka yang tertunda dari warga Suriah, atau telah menangguhkannya.

Belgia mengumumkan pada tanggal 9 Desember bahwa mereka akan menghentikan sementara penerimaan permohonan suaka dari warga Suriah, meskipun tidak ada informasi yang diberikan mengenai berapa lama tindakan tersebut akan berlangsung.

Warga Suriah termasuk di antara pemohon suaka teratas di Belgia. Sekitar 35.000 warga Suriah telah diberikan suaka di Belgia sejak perang saudara dimulai di sana pada tahun 2011

13/12/2024 15:45
3.000 Tentara Rezim Assad Kalang Kabut Cari Perlindungan usai Irak Tolak Beri Suaka – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ribuan tentara Suriah kini kalang kabut mencari tempat perlindungan pasca pejabat Irak mengatakan bahwa negara itu tidak berniat memberikan suaka kepada ribuan tentara rezim Assad.

“Irak tidak berniat memberikan suaka kepada ribuan tentara Suriah yang memasuki wilayahnya sesaat sebelum jatuhnya rezim Bashar al-Assad,” ujar pejabat Irak.

Tentara dari angkatan bersenjata Suriah yang loyal terhadap Presiden Bashar Al Assad sebelumnya dilaporkan melarikan diri ke Irak menyusul kejatuhan rezim oleh pemberontak.

Dari cuplikan video yang beredar di media sosial terlihat sejumlah besar tentara Suriah melarikan diri ke Irak melalui pos perbatasan al-Qaim.

Menurut laporan News Arab setidaknya ada 3.000 tentara Suriah yang kabur ke Irak terutama di provinsi Anbar bagian barat untuk mencari perlindungan.

Irak membenarkan bahwa ratusan tentara Suriah telah mengungsi ke negaranya setelah meninggalkan posisi mereka saat pertempuran semakin intensif.

Kendati tentara rezim Assad tak akan mendapat suaka di Irak, namun Sagvan Sindi, wakil kepala Komite Keamanan dan Pertahanan di parlemen Irak mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan cara terbaik untuk menangani kehadiran tentara Suriah.

Irak juga akan menunda rencana pemulangan tentara Suriah hingga situasi di negara itu dapat teratasi.

Untuk sementara waktu nantinya para prajurit dan perwira akan ditampung di lapangan udara militer Al-Marsana di distrik Area 70 Al-Rutba.

“Mereka akan tetap ditampung oleh Irak dalam periode mendatang hingga situasi mereka teratasi dan kepulangan mereka terjamin dengan selamat,” kata salah satu sumber.

“Irak berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan mereka selama mereka tetap berada di wilayahnya dan setelah mereka dipulangkan kembali melintasi perbatasan,” imbuhnya.

Selain makanan dan tempat tinggal, pejabat Irak mengatakan bahwa perawatan medis dan kebutuhan pokok lainnya diberikan kepada para prajurit.

Namun dengan syarat pasukan Suriah harus menyerahkan senjata mereka di perbatasan.

Pemberontak Janji Hukum Pejabat Assad

Terpisah, pasca rezim Assad berhasil diruntuhkan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kini para pemberontak mulai bergerilya untuk menangkap pejabat rezim Assad yang terlibat penyiksaan.

Pimpinan militan Islam Suriah HTS, Abu Mohammed al-Golani berjanji akan menghukum para pejabat rezim Assad yang terlibat penyiksaan kepada warga sipil di Penjara Sednaya .

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah para pemberontak memulai pembicaraan tentang pengalihan kekuasaan setelah Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan dari kursi pemerintahan.

“Kami akan mengejar mereka di Suriah, dan kami meminta negara-negara untuk menyerahkan mereka yang melarikan diri sehingga kami dapat memperoleh keadilan,” kata Abu Mohammed al-Jolani dalam siaran Telegram TV pemerintah Suriah.

“Kami akan menawarkan hadiah kepada siapa pun yang memberikan informasi tentang perwira senior militer dan keamanan yang terlibat dalam kejahatan perang,” imbuhnya, dikutip dari CNA.

Makam Mewah Ayah Bashar Al Assad Dibakar

Kemarahan pemberontak yang semakin membabi buta mendorong mereka untuk membakar Makam ayah presiden Suriah Bashar al-Assad, Hafez, yang terletak di kampung halamannya di Qardaha ludes dibakar para pemberontak.

Dalam cuplikan video yang diunggah AFP menunjukkan beberapa bagian mausoleum dan peti mati mewah tersebut telah rusak dan terbakar

Tak sampai disitu, para pemberontak Suriah yang mengamuk juga turut menjarah rumah mewah presiden Assad.

Pemberontak bersama warga menjarah barang-barang di rumah mewah Presiden Bashar Al Assad di Damaskus, Minggu (8/12/2024).

Dari cuplikan gambar yang beredar di internet terlihat seorang pria berusaha mengambil lampu, sedangkan warga lainnya melihat-lihat ruangan

Pasca-melakukan penjarahan, pemberontak meninggalkan kamar-kamar di kediaman itu dalam keadaan kosong, kecuali beberapa peralatan dan potret Assad yang dibuang di lantai, sementara aula masuk di istana presiden dibakar.

(Tribunnews.com / Namira Yunia)

13/12/2024 15:09
Pesan AS ke Erdogan Usai Assad Tumbang: Warga Suriah Perlu Dilindungi

Ankara –

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa warga sipil Suriah perlu dilindungi, setelah rezim Presiden Bashar al-Assad ditumbangkan oleh pasukan pemberontak yang didukung Ankara.

Pernyataan itu disampaikan oleh Blinken kepada Erdogan dalam pertemuan di Ankara pada Kamis (12/12) malam waktu setempat. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menuturkan bahwa Blinken dan Erdogan melakukan pembicaraan selama lebih dari satu jam di ruang tunggu bandara Ankara.

Pertemuan keduanya terjadi setelah Erdogan melepas Perdana Menteri (PM) Hungaria Viktor Orban yang baru saja berkunjung ke Ankara.

Dituturkan Miller, seperti dilansir AFP, Jumat (13/12/2024), bahwa Blinken dan Erdogan membahas situasi terkini di Suriah setelah rezim Assad digulingkan.

“(Blinken) Menegaskan kembali pentingnya semua aktor di Suriah menghormati hak asasi manusia, menegakkan hukum kemanusiaan internasional, dan mengambil semua langkah yang mungkin untuk melindungi warga sipil, termasuk para anggota kelompok minoritas,” tutur Miller dalam pernyataannya.

Turki telah menekankan kekhawatiran akan situasi keamanan terkini menyusul pergolakan di Suriah, di mana mereka bertempur melawan pasukan pimpinan Kurdi yang didukung AS sebagai pemain kunci dalam perang melawan kelompok radikal Islamic State atau ISIS di negara tersebut.

Setelah bertahun-tahun mengalami kebuntuan, pasukan pemberontak yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada akhir pekan lalu menggulingkan rezim Assad yang memimpin Suriah dengan tangan besi selama puluhan tahun.

Lihat Video ‘Momen Pengungsi Suriah Ramai-ramai Kembali Setelah Rezim Assad Tumbang’:

13/12/2024 14:41
Hancurnya Gaza, Lebanon, Suriah, Netanyahu: Itu Efek Domino dari Serangan Israel ke Sekutu Iran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengklaim serangan Israel terhadap militan sekutu Iran telah memicu reaksi berantai yang akan mengubah wajah di kawasan Timur Tengah.

Ia menyebut gerakan Hamas di Jalur Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan sejumlah militan di Suriah dan Irak adalah kelompok perlawanan yang didukung oleh Iran.

Menurutnya, kekacauan di Timur Tengah saat ini adalah reaksi berantai dari serangan Israel terhadap mereka.

“Peristiwa bersejarah yang kita saksikan hari ini adalah reaksi berantai,” kata Netanyahu dalam pidatonya yang ditujukan kepada rakyat Iran, Kamis (12/12/2024).

Perdana Menteri Israel mengatakan ini semua diawali ketika Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, yang disusul dengan serangan dari Hizbullah Lebanon, dan sekutu militannya yang berada di Suriah hingga Irak terhadap Israel.

Netanyahu sesumbar bahwa reaksi Israel dengan menyerang mereka telah memicu reaksi berantai di Timur Tengah.

“Reaksi berurutan terhadap pemboman Hamas, penghapusan Hizbullah, dan penargetan (mantan Sekretaris Jenderal Hassan) Nasrallah, terhadap serangan yang kami kirimkan ke poros teror yang didirikan oleh rezim Iran,” katanya.

Ia juga menyoroti runtuhnya kekuasaan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang berhasil digulingkan oleh aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), pada 8 Desember 2024.

Netanyahu menuduh Iran menghabiskan puluhan miliar dolar untuk mendukung Bashar al-Assad dan untuk mendukung Hamas di Jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon.

Menurutnya, rezim Bashar al-Assad selama ini menyediakan jalur aman bagi Iran untuk memasok senjata ke Hizbullah di Lebanon, sebagai imbalan atas dukungan Iran untuk melawan oposisi Suriah.

“Yang dilakukan Israel hanyalah mempertahankan negaranya, namun melalui hal tersebut kita membela peradaban dalam menghadapi kebrutalan,” lanjutnya.

Netanyahu mencoba meyakinkan rakyat Iran bahwa mereka berada di bawah kekuasaan rezim Ali Khamenei yang mengancam kedamaian di kawasan itu.

“Anda menderita di bawah kekuasaan rezim yang mengejek Anda dan mengancam kami. Akan tiba saatnya hal ini berubah. Akan datang suatu hari ketika Iran akan bebas,” kata Netanyahu.

“Saya yakin kita akan mencapai masa depan ini bersama-sama lebih cepat dari yang diperkirakan sebagian orang. Saya tahu dan percaya bahwa kita akan mengubah Timur Tengah menjadi mercusuar kemakmuran, kemajuan dan perdamaian,” lanjutnya.

Dengan jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Iran kehilangan mata rantai utama dalam “poros perlawanan” yang dipimpinnya untuk melawan Israel.

Jumlah Korban di Jalur Gaza

Israel yang didukung Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa masih melancarkan agresinya di Jalur Gaza.

Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 44.835 jiwa dan 106.356 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Kamis (12/12/2024) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada tahun 1948.

Israel mengklaim, ada 101 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 sandera Palestina pada akhir November 2023.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

13/12/2024 14:24
Bagaimana Uni Eropa Sikapi Kekuasaan HTS di Suriah?

Jakarta –

Sebagaimana yang lain dunia, Uni Eropa dikejutkan oleh betapa cepatnya pemberontak Suriah menumbangkan rejim Bashar Assad di Damaskus. Keberhasilan kolaborasi pimpinan Hay’at Tahrir al-Sham, HTS, itu tidak menyisakan banyak waktu untuk bersiasat atau menyiapkan respons.

Brussels menyambut ambruknya kediktaturan Assad, namun bersikap hati-hati dalam menyikapi kekuasaan pemimpin HTS, Abu Muhammad al-Julani, alias Ahmad al-Sharaa. Betapapun, organisasi Islam nasionalis itu dilahirkan dari ISIS dan sempat dibesarkan al-Qaeda, dua kelompok teror di Suriah dan Irak.

Seorang juru bicara UE mengaku pihaknya tidak menjalin komunikasi dengan penguasa baru Suriah, HTS hingga kini masih menghuni daftar organisasi teroris Perserikatan Bangsa-bangsa dan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat.

UE berdiplomasi dengan bekas kelompok teror?

Keraguan yang menaungi pemerintahan baru Suriah bersumber pada latar belakang al-Julani.

Dia bergabung dengan al Qaeda untuk melawan invasi AS di Irak dan sempat dikurung di penjara Bucca. Di sana, dia dikabarkan menghabiskan waktu dengan anggota berbagai kelompok jihad dan bertemu dengan gembong Islamic State, ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Dalam wawancara dengan televisi AS PBS, dia mengakui beberapa tahun yang lalu bahwa sekembalinya ke tanah air, dia memperoleh dukungan finansial dari Islamic State untuk membentuk laskar bersenjata bernama Front al-Nusra.

Namun loyalitasnya punah ketika al-Baghdadi memaksakan agar laskah al-Julani dilebur ke dalam organisasi baru, Islamic State di Irak dan Suriah, ISIS, lapor media Inggris BBC. Al-Julani menolak dan membelot ke al-Qaeda.

Meski sudah menguasai Suriah, al-Julani belum melepaskan status buron internasional. Pemerintah AS menawarkan hadiah sebesar USD10 juta untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapannya.

Beberapa analis meyakini, Barat harus mencabut label teroris terhadap al-Julani dan HTS, meski dengan beberapa syarat.

“Pencabutan status sebagai individu atau organisasi teroris menuntut proses yang rumit dan sulit,” tulis Charles Lister, direktur program Suriah di Middle East Institute, di X.

“Menurut pemahaman saya, sejumlah kondisi berurutan akan diajukan agar HTS dapat memenuhinya, yang melibatkan reformasi militer, politik dan administrasi, serta langkah-langkah menuju akuntabilitas atas kejahatan yang terdokumentasi sebelumnya.”

Dugaan kejahatan HAM

Sudah sejak Februari tahun ini warga sipil di Idlib, yang dikuasai HTS, mengadukan praktik “penyiksaan dan kematian dalam tahanan,” menurut laporan PBB yang dikeluarkan pada bulan September.

Laporan oleh Amerika Serikat tentang hak asasi manusia di Suriah pada tahun 2022 mencatat, kelompok bersenjata seperti “HTS melakukan berbagai pelanggaran, termasuk pembunuhan dan penculikan, penahanan ilegal, kekerasan fisik, kematian warga sipil, dan perekrutan tentara anak-anak.”

Laporan itu juga menuduh beberapa kelompok pemberontak Suriah lainnya atas tindakan yang sama. Organisasi HAM Human Rights Watch melaporkan, pada tahun 2019 setidaknya enam mantan tahanan disiksa saat berada dalam tahanan HTS.

Namun al-Julani membantah terlibat, dan baru-baru ini mengatakan kepada CNN bahwa pelanggaran “tidak dilakukan atas perintah atau arahan kami” dan bahwa mereka yang bertanggung jawab telah diseret ke pengadilan.

Pemerintahan yang inklusif demi pengakuan Barat

Namun, Uni Eropa menyimpan banyak keraguan. Blok yang beranggotakan 27 negara itu khawatir tentang keselamatan minoritas, hak-hak perempuan, dan representasi yang setara bagi berbagai kelompok oposisi.

“Kami menyerukan transisi politik yang tenang dan inklusif serta perlindungan bagi semua warga Suriah, termasuk semua kaum minoritas,” tulis Kaja Kallas, diplomat utama Uni Eropa, di X, sesaat setelah HTS mengambil alih Damaskus.

Sejauh ini, HTS telah menjanjikan keselamatan bagi kaum minoritas agama, mendeklarasikan amnesti bagi semua tentara Suriah, memutuskan untuk bekerja sama dengan perdana menteri Suriah saat ini untuk membentuk pemerintahan transisi, dan mengatakan bahwa perempuan tidak akan diberi kewajiban cara berpakaian.

Beberapa pihak menyarankan, Uni Eropa harus memanfaatkan peluang ini dan secara aktif terlibat dalam melobi penguasa baru, demi kepentingan warga Suriah dan juga kepentingan Uni Eropa sendiri.

UE harus ‘memberikan insentif untuk aksi positif’

Lebih dari satu juta warga Suriah melakukan eksodus ke UE pada puncak perang saudara yang berkecamuk selama hampir 14 tahun. Hingga kini, pengungsi Suriah merupakan komunitas pencari suaka terbesar di Eropa.

Usai tergulingnya Bashar al-Assad, sejumlah kelompok konservatif mulai menyerukan pemulangan atau deportasi warga Suriah. Beberapa negara anggota UE, termasuk Jerman, menghentikan pemrosesan permohonan suaka yang diajukan kurang dari 48 jam setelah Assad melarikan diri dari Damaskus.

Julien Barnes-Dacey, direktur program Timur Tengah & Afrika Utara di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan kepada DW bahwa UE harus menyalurkan perhatian dan sumber daya politik yang signifikan untuk pembentukan pemerintahan yang inklusif di Suriah.

“UE harus “bekerja dengan cepat dan serius untuk memberikan insentif pada kebijakan positif,” terutama setelah HTS mengisyaratkan kelunakan ideologi”, ujar Barnes-Dacey.

“Ini adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mengamankan kepentingan Eropa, baik itu stabilitas regional dan mencegah konflik dan terorisme baru, dan memungkinkan jutaan warga Suriah untuk akhirnya kembali ke rumah, atau secara permanen melemahkan pengaruh regional yang bermusuhan dari kekuatan eksternal seperti Rusia,” katanya kepada DW dalam tanggapan tertulis.

Ketika sebagian pakar mempercayai keseriusan HTS menjamin pemerintahan inklusif, yang lain lebih skeptis dan menduga klaim pluralis hanya sebagai kampanye pencitraan.

“HTS sedang mencoba untuk menunjukkan wajah yang ramah saat ini, untuk mendapatkan dukungan maksimal bagi proyek mereka untuk membangun rezim baru dan untuk meminimalkan gesekan dengan negara-negara Barat dan Arab. Itu tidak selalu menjadi kenyataan,” Aron Lund, seorang peneliti di Century Foundation, mengatakan kepada DW.

“Ketika terancam, kelompok-kelompok seperti ini hampir selalu akan kembali ke basis asli dan paling solid mereka, yang dalam kasus HTS adalah inti jihadnya yang keras,” tambahnya.

Uni Eropa menyadari risiko tersebut, dan untuk saat ini tetap berhati-hati dalam menyikapi transisi kekuasaan di Damaskus. Kebijakan UE akan bergantung pada bagaimana HTS bertindak di masa depan.

“Seiring dengan semakin besarnya tanggung jawab HTS, kita perlu menilai bukan hanya kata-kata, tetapi juga tindakan mereka,” kata juru bicara Uni Eropa Anouar El Anouni.

Diadaptasi dari naskah DW berbahasa Inggris

(ita/ita)

13/12/2024 11:52
OPCW Desak Pemimpin Baru Suriah Buka Akses Penyelidikan Senjata Kimia Pasca Rezim Assad Runtuh – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kepala pengawas senjata kimia Internasional, Fernando Arias, meminta pemimpin baru Suriah untuk memberikan akses kepada penyelidik guna mencari tahu pelaku serangan yang menewaskan ribuan warga selama perang saudara.

Dalam pertemuan khusus Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), Arias mengatakan setelah Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, digulingkan, ia telah melihat adanya sinyal positif dari pemerintahan baru Suriah untuk membersihkan negara itu dari senjata kimia.

Namun, hingga saat ini belum terlihat adanya pernyataan secara resmi dari pihak pemerintahan baru Suriah.

Menurut Arias, sejak runtuhnya rezim Assad, politik Suriah telah bangkit.

Ini ditandai dengan klarifikasi yang diberikan oleh pemerintahan baru Suriah kepada OPCW tentang luas dan cakupan program senjata kimia Suriah setelah 11 tahun inspeksi.

Dengan kesempatan ini, Arias berharap dapat mengidentifikasi pelaku serangan senjata kimia selama belasan tahun perang di Suriah.

“Para korban berhak agar para pelaku yang kami identifikasi diadili,” tegasnya, dikutip dari Al Jazeera.

Dalam waktu dekat, Arias akan meminta akses kepada pemerintahan baru Suriah agar Tim Investigasi dan Identifikasi OPCW dapat melakukan penyelidikan senjata kimia.

Menurut mekanisme gabungan PBB-OPCW, sejak 2015-2017, angkatan bersenjata Suriah telah menggunakan senjata kimia sebanyak sembilan kali.

Sementara, pelaku serangan hingga saat ini masih banyak yang belum diidentifikasi.

Sebagai informasi, pertemuan khusus dewan eksekutif OPCW ini diadakan di Den Haag pada Kamis (12/11/2024).

Pertemuan 41 anggota Dewan eksekutif OPCW ini membahas langkah selanjtunya setelah rezim Assad runtuh.

Sebelum pertemuan digelar, duta besar Amerika Serikat untuk OPCW, Nicole Shampaine mengatakan runtuhnya Assad ini menjadi kesempatan yang sangat besar dalam membersikan senjata kimia di Suriah.

“Kami ingin menuntaskan pekerjaan ini, dan ini benar-benar kesempatan bagi pemimpin baru Suriah untuk bekerja sama dengan komunitas internasional, bekerja sama dengan OPCW untuk menuntaskan pekerjaan ini sekali dan untuk selamanya,” kata Shampaine.

Awal Mula Suriah Bergabung dengan OPCW

Pada 2013, Suriah memutuskan untuk bergabung dengan OPCW.

Namun dalam bergabungnya Suriah dengan OPCW, terdapat suatu kesepakatan, yaitu kesepakatan AS-Rusia.

Di mana 1.300 metrik ton senjata kimia dan prekursor dihancurkan oleh masyarakat internasional.

Namun, ternyata Suriah masih memiliki amunisi terlarang selama ini yang belum dimusnahkan.

Amuninisi terlarang ini diduga digunakan selama perang saudara.

Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh Suriah yang diperintah Al-Assad dan sekutu militernya Rusia pada saat itu.

Penggulingan Assad

Sebagai informasi, pasukan rezim Assad dan kelompok antirezim kembali bentrok pada 27 November 2024.

Bentrokan antara 2 kelompok ini terjadi di daerah pedesaan sebelah barat Aleppo, kota besar di Suriah utara.

Bentrokan ini terjadi selama 10 hari.

Kelompok pemberontak melancarkan berbagai serangan hingga merebut kota-kota penting di Suriah.

Puncaknya terjadi pada hari Minggu (8/12/2024) ketika pemberontak yang didukung oleh unit-unit militer yang membelot menyebabkan rezim Assad runtuh setelah perang saudara selama 14 tahun.

Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada hari Minggu (8/12/2024).

Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

“Presiden al-Assad dari Suriah telah tiba di Moskow. Rusia telah memberi mereka (dia dan keluarganya) suaka atas dasar kemanusiaan,” tulis Interfax, dikutip dari Al-Arabiya.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Konflik Suriah

13/12/2024 10:59
Mengapa Israel Serang Suriah Setelah Assad Tumbang?

Jakarta –

Israel telah melancarkan serangan udara terhadap pangkalan militer Suriah dan mengerahkan pasukan ke zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, memperluas jumlah wilayah Suriah yang berada di bawah kendali Israel.

Israel mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah ini untuk menjamin keamanan warga negaranya, tetapi sejumlah pihak mengatakan Israel sedang mengambil kesempatan untuk melemahkan musuh lama.

Serangan apa yang telah dilakukan Israel?

BBC

Pengawas Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan telah mendokumentasikan lebih dari 310 serangan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sejak jatuhnya rezim Assad pada hari Minggu (08/12).

Serangan tersebut dilaporkan menargetkan fasilitas militer tentara Suriah yang terletak di Aleppo di utara Suriah hingga Damaskus di selatan.

Target serangan Israel termasuk gudang senjata, depot amunisi, bandara, pangkalan angkatan laut, dan pusat penelitian.

Rami Abdul Rahman, pendiri SOHR, mengatakan serangan tersebut telah menghancurkan “semua kemampuan tentara Suriah”.

Apa kekhawatiran Israel tentang senjata kimia?

AFPDugaan serangan kimia di Douma, dekat Damaskus, oleh pasukan pro-Assad pada 2018.

Israel khawatir mengenai siapa yang mungkin mendapatkan senjata kimia yang diduga milik Bashar al-Assad.

Tidak diketahui di mana atau berapa banyak senjata kimia yang dimiliki Suriah, tetapi diyakini mantan Presiden Bashar al-Assad menyimpannya.

Pada hari Senin (09/12), pengawas kimia PBB memperingatkan pihak berwenang di Suriah untuk memastikan bahwa semua yang mereka miliki aman.

Ake Sellstrom, mantan kepala inspektur senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Suriah yang kini menjadi profesor madya histologi di Universitas Umea di Swedia, mengatakan bahwa Israel telah menargetkan kemampuan senjata kimia Suriah dengan serangan udaranya.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

“Yang dilakukan Israel adalah merampas aset,” katanya kepada BBC.

“Aset ini bisa berupa orang, fasilitas, atau peralatan.

Pasukan yang setia kepada Bashar al-Assad diketahui telah menggunakan gas sarin dalam serangan di pinggir ibu kota Damaskus, Ghouta, pada 2013, yang diperkirakan telah menewaskan lebih dari seribu orang.

Mereka juga dituduh menggunakan senjata kimia seperti gas sarin dan gas klorin dalam serangan lain beberapa tahun kemudian.

Baca juga:

Dr Sellstrom mengatakan pasukan pemberontak mungkin juga memiliki persediaan senjata kimia, karena mereka diketahui telah menggunakannya sebelumnya terhadap musuh-musuh mereka di Suriah.

“Assad memiliki senjata-senjata ini untuk menunjukkan kekuatannya dalam konflik dengan Israel, tetapi tidak akan pernah menggunakannya secara langsung. Sekarang Anda memiliki pemerintahan yang sama sekali berbeda.

“Israel akan membereskan apa pun yang mereka miliki dalam hal senjata kimia.”

Apa yang dilakukan Israel di Dataran Tinggi Golan?

BBC

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan pasukannya berhasil merebut kendali zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golanmemperluas jumlah wilayah Suriah yang didudukinya di wilayah ini.

Netanyahu mengatakan ini adalah “posisi pertahanan sementara sampai ditemukan pengaturan yang sesuai.”

“Israel mengatakan bahwa mereka ingin mencegah serangan seperti serangan Hamas pada 7 Oktober terjadi dari pihak Suriah,” kata Profesor Gilbert Achcar dari Universitas SOAS London.

“Tetapi ini adalah kesempatan untuk bergerak maju dan menghentikan pasukan lain bergerak mendekati perbatasan zona pendudukan.”

Getty ImagesAsap mengepul menyusul serangan udara di Damaskus pada Selasa (10/12) pagi

Perebutan zona penyangga demiliterisasi oleh Israel dikecam habis-habisan oleh negara-negara Arab.

Kementerian Luar Negeri Mesir menggambarkan tindakan Israel sebagai “pendudukan wilayah Suriah dan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelepasan 1974”.

Sementara sejumlah laporan yang beredar di Suriah mengeklaim bahwa Israel telah melampaui zona penyangga, bahkan berada dalam jarak 25 km dari Damaskus.

Kendati begitu, sumber militer Israel membantah klaim ini.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengakui untuk pertama kalinya bahwa pasukannya beroperasi di luar zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, tetapi juru bicara IDF Nadav Shoshani mengatakan serangan Israel tidak berlanjut lebih jauh.

Baca juga:Apa itu Dataran Tinggi Golan dan siapa yang mendudukinya?

Dataran Tinggi Golan adalah dataran tinggi berbatu di barat daya Suriah, yang telah diduduki oleh Israel selama lebih dari setengah abad.

Dalam perang Timur Tengah pada 1967, Suriah membombardir Israel dari ketinggian, tetapi Israel dengan cepat memukul mundur pasukan Suriah dan mengambil alih sekitar 1.200 kilometer persegi wilayah tersebut, yang kemudian berada di bawah kendali militer.

Suriah mencoba merebut kembali Dataran Tinggi Golan selama perang Timur Tengah (Yom Kippur) tahun 1973, namun upaya itu gagal.

Kedua negara akhirnya menandatangani gencatan senjata pada 1974, dan pasukan pengamat PBB telah ditempatkan di garis gencatan senjata sejak 1974.

Akan tetapi, Israel mencaplok wilayah itu pada 1981, dalam suatu tindakan yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.

Getty ImagesMiliter Israel memperkuat pasukan darat saat mobilitas militer berlanjut di Dataran Tinggi Golan, Israel pada 9 Desember 2024.

Suriah mengatakan tidak akan membuat kesepakatan damai dengan Israel kecuali negara itu menarik diri dari seluruh Dataran Tinggi Golan.

Sebagian besar penduduk Arab Suriah di Dataran Tinggi Golan telah meninggalkan daerah itu selama perang pada 1967.

Saat ini terdapat lebih dari 30 permukiman Israel di wilayah Golan, yang merupakan rumah bagi sekitar 20.000 orang. Israel mulai membangunnya segera setelah berakhirnya konflik tahun 1967.

Permukiman itu dianggap ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

Para pemukim tinggal bersama sekitar 20.000 warga Suriahsebagian besar dari mereka berasal dari sekte Druze, yang memutuskan bertahan di sana ketika Golan direbut Israel.

Apakah kekhawatiran Israel beralasan?

EPAPasukan Israel dikerahkan di dekat pagar keamanan dekat desa Druze Majdal Shams, di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, pada 8 Desember 2024.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pendudukan IDF di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan bersifat sementara, namun penarikan pasukan dari wilayah itu akan tergantung pada sikap pemerintahan Suriah berikutnya.

“Jika kami dapat membangun hubungan bertetangga dan hubungan damai dengan kekuatan baru yang muncul di Suriah, itulah keinginan kami,” katanya.

“Namun jika tidak, kami akan melakukan apa pun untuk mempertahankan Negara Israel dan perbatasan Israel.”

“Yang ada dalam pikiran Israel adalah kemungkinan adanya serangan ke Golan oleh pasukan di Suriah dan untuk memastikan tidak ada kemungkinan itu, Israel telah maju lebih jauh,” kata Dr HA Hellyer dari Royal United Services Institute, lembaga pemikir yang berpusat di London.

“Namun, Israel sebelumnya menduduki wilayah di Dataran Tinggi Golan sebagai tindakan keamanan dan kemudian membentenginya. Israel mungkin akan melakukannya lagi.”

Getty ImagesSeorang tentara Israel di atas tank di pagar perbatasan di sepanjang zona penyangga dengan Suriah terlihat dari Dataran Tinggi Golan, pada Rabu, 11 Desember 2024.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan serangan udara terhadap pangkalan militer Suriah dilakukan semata-mata untuk membela warganya.

“Itulah sebabnya kami menyerang sistem persenjataan strategis seperti, misalnya, senjata kimia yang tersisa atau rudal dan roket jarak jauh agar tidak jatuh ke tangan para ekstremis,” katanya.

Namun, kata Prof Achcar: “Senjata kimia tidak tersebar luas di Suriah. Senjata itu hanya ada di dua atau tiga tempat. Namun dengan lebih dari 300 serangan udara, Anda mencoba membuat negara itu jauh lebih lemah.”

Israel menganggap Bashar al-Assad sebagai “setan yang mereka kenal”, katanya, tetapi tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya.

“Mereka memperkirakan Suriah akan terpecah antara faksi-faksi yang bertikai, seperti Libya, dan takut akan munculnya faksi yang memusuhi Israel.

“Mereka ingin mencegah faksi seperti itu menggunakan senjata tentara Suriah untuk melawannya.”

(ita/ita)

13/12/2024 09:59