Xcloud.id

Tag: Bashar al-Assad

  • Netanyahu Bertekad Lipat Gandakan Populasi Israel di Golan!

    Netanyahu Bertekad Lipat Gandakan Populasi Israel di Golan!

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan melipatgandakan populasi Israel di area Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Tel Aviv. Langkah tersebut menuai kontroversi, mengingat pemimpin oposisi Suriah yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad pekan lalu, cenderung moderat.

    “Memperkuat Golan adalah memperkuat Negara Israel, dan hal ini sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, mengembangkannya, dan tinggal di dalamnya,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (16/12/2024).

    Kantor Netanyahu mengatakan dalam pernyataannya bahwa pemerintah Israel dengan suara bulat menyetujui rencana senilai lebih dari 40 juta Shekel untuk mendorong pertumbuhan demografis di Golan.

    Disebutkan bahwa Netanyahu telah mengajukan rencana tersebut kepada pemerintah Tel Aviv “mengingat perang dan front baru yang dihadapi Suriah, dan karena keinginan untuk melipatgandakan populasi Golan”.

    Analis Avraham Levine dari Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma, yang mengkhususkan diri pada tantangan keamanan Israel di perbatasan utaranya, menyebut sekitar 31.000 warga Israel telah tinggal dan menetap di Golan. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang pertanian, termasuk perkebunan anggur, dan pariwisata.

    Golan sendiri merupakan rumah bagi 24.000 warga Druze, minoritas Arab yang menganut aliran ajaran Islam. Sebagian besar mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Suriah.

    Tahun 2019 lalu, ketika masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Washington menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Israel atas Golan, meskipun aneksasi itu tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia.

  • HTS di Suriah Tolak Serang IDF, Israel Akan Gandakan Jumlah Penduduk Golan, AS Kirim Kapal Induk – Halaman all

    HTS di Suriah Tolak Serang IDF, Israel Akan Gandakan Jumlah Penduduk Golan, AS Kirim Kapal Induk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dengan tegas menolak berperang atau berkonflik dengan Israel.

    Pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani, mengaku kini berfokus memulihkan Suriah yang baru saja ditinggalkan rezim Bashar al-Assad.

    Di sisi lain, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menyerang Suriah ratusan kali sejak rezim Assad tumbang.

    “Israel sudah jelas melewati batas di Suriah, itu merupakan ancaman eskalasi tak berdasar di kawasan ini,” kata Jolani tempo hari saat diwawancarai Syria TV.

    “Kondisi Suriah yang letih karena perang, setelah konflik dan perang bertahun-tahun, tidak mengizinkan adanya konfrontasi baru. Prioritas saat ini adalah pembangunan kembali dan stabilitas, tidak ditarik ke dalam sengketa yang bisa memunculkan kehancuran lebih lanjut.”

    Dia mengatakan solusi diplomatik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan stabilitas. Menurutnya, “petualangan politik yang tanpa perhitungan” tidak dihendaki.

    Sementara itu, pemerintah Israel sudah menyetujui rencana untuk mengembangkan kawasan Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (15/12/2024), mengatakan rencana itu termasuk memperkuat pemukiman dan menggandakan jumlah penduduk di sana.

    “Pemerintah secara bulat menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mendukung pertumbuhan demografi di pemukiman di Dataran Tinggi Golan dan Katzrin dengan total anggaran lebih dari 40 juta shekel,” kata kantor itu, dikutip dari Sputnik News.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (khaberni/HO)

    Di samping itu, yang turut menjadi menjadi bagian dari rencana itu ialah kawasan pendidikan, energi terbarukan, dan pembangunan tempat tinggal pelajar.

    Ada pula progam pengembangan organisasi yang bertujuan untuk membantu Dewan Regional Golan dalam menyambut penduduk baru.

    “Penguatan Dataran Tinggi Golan itu penting untuk keamanan dan stabilitas negara Israel. Itu penting terutama dalam situasi saat ini. Kita akan terus menjaga, mengembangkan, dan menduduki area ini.”

    Sebelumnya, Netanyahu mengklaim Dataran Tinggi Golan akan selamanya menjadi bagian dari Israel.

    Israel memperkuat pertahanan di Golan setelah rezim Assad tumbang. Negara Zionis itu juga merampas sebagian wilayah Suriah.

    Pada Minggu, Netanyahu berujar kesepakatan yang dicapai setelah Perang Yom Kippur 1973 tak lagi sah lantaran pasukan Suriah telah meninggalkan posisinya. Dia kemudian meminta IDF menduduki buffer zone atau zona penyangga.

    Rencana Netanyahu untuk Golan itu mendapat kecaman dari Arab Saudi. Menurut Arab Saudi, tindakan Israel itu adalah “sabotase”.

    “Sabotase yang berlanjut terhadap peluang untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Suriah,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Minggu.

    Sementara itu, PBB sudah meminta Israel untuk menarik diri dari zona penyangga yang berada di perbatasan Israel-Suriah.

    “Sangat prihatin atas pelanggaran besar terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah baru-baru ini,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Prancis, Jerman, dan Spanyol juga sudah meminta Israel mundur dari zona demiliterisasi.

    Seorang tentara Israel duduk di belakang truk dekat zona penyangga yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel dari wilayah Suriah lainnya pada 8 Desember 2024. (AFP/JALAA MAREY)

    Kapal induk AS dikerahkan ke Timur Tengah

    Di tengah berlangsungnya konflik Suriah, AS mengirimkan satuan tempur kapal induk USS Harry S. Truman ke Timur Tengah.

    Pada Senin kemarin, kapal itu sudah dilaporkan berlayar di Laut Merah.

    “Pada tanggal 14 Desember, Satu Tempur Kapal Induk USS Harry S. Truman (HSTCSG) yang terdiri atas kapal komando USS Harry S. Truman (CVN 75), Sayap Udara (CV) 1 dengan sembilan skuadron udara yang diberangkatkan; Skuadron Perusak (DESRON) 28; rudal penjelajah kelas Ticonderoga dengan sistem pemandu, USS Gettysburg …,” kata Komando Pusat AS melalui akun X.

    Menurut Komando Pusat AS, tujuan pengerahan itu ialah menjaga stabilitas dan keamanan di Timur Tengah.

    Adapun pada awal November lalu, jet-jet tempur F-15E dikerahkan ke Timur Tengah dari Inggris. Jet itu memperkuat militer AS di Timur Tengah.

    (Tribunnews/Febri)

  • Pemimpin HTS al-Julani: Semua Faksi Suriah Dibubarkan, Tidak Ada Wajib Militer Paksa – Halaman all

    Pemimpin HTS al-Julani: Semua Faksi Suriah Dibubarkan, Tidak Ada Wajib Militer Paksa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Muhammad al-Julani, mengatakan akan membubarkan semua faksi di Suriah.

    Al-Julani yang juga menjadi Kepala Departemen Operasi Militer di Suriah memastikan tidak ada faksi yang memiliki senjata selain militer resmi Suriah pada pemerintahan yang baru dan tidak ada wajib militer yang dipaksakan.

    “Tidak akan ada wajib militer, dengan pengecualian beberapa spesialisasi yang akan diwajibkan untuk jangka waktu pendek,” kata al-Julani kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    “Pekerjaan sedang dipelajari untuk menaikkan gaji sebesar 400 persen di Suriah,” lanjutnya.

    Ia mengatakan prioritas Suriah saat ini adalah membangun kembali infrastuktur yang hancur akibat perang saudara sejak tahun 2011.

    “Prioritas pertama adalah membangun kembali rumah-rumah yang hancur dan mengembalikan para pengungsi ke tenda terakhir,” ujarnya, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Pada saat yang sama, Bank Sentral Suriah mengeluarkan keputusan yang mengizinkan importir membiayai impor bahan-bahan yang diizinkan untuk konsumsi lokal, terlepas dari sumber devisa yang digunakan untuk pembiayaan, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan global dan lokal terkait dengan pencucian uang. 

    Selain itu, Al-Julani menjelaskan pemerintahan sementara saat ini sedang mempelajari serangkaian keputusan untuk pemerintahan Suriah yang baru.

    Wajib Militer di Suriah selama Pemerintahan Assad

    Pada pemerintahan sebelumnya di bawah rezim keluarga Assad, masa wajib militer mencakup dua setengah tahun penuh, selain hukuman yang dapat ditambahkan kepada prajurit yang memperpanjang masa dinas selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

    Pada tahun 2005 masa wajib militer dikurangi menjadi dua tahun, kemudian pada tahun 2008 masa wajib militer menjadi 21 bulan, dan pada awal tahun 2011 dan beberapa bulan sebelum pecahnya perang menjadi 21 bulan, dikurangi menjadi satu setengah tahun.

    Namun perang Suriah pada pertengahan Maret 2011 memerlukan struktur baru angkatan bersenjata aktif. 

    Semua tentara yang bertugas tetap diisolasi sampai akhir masa tugas mereka atau mendekati akhir masa tugas mereka puluhan ribu warga sipil yang telah mengakhiri wajib militer mereka sebelum pecahnya perang.

    Hal ini dibarengi dengan banyaknya kasus suap dan pemberian tunjangan yang menguras tenaga sekelompok anak muda yang terpaksa melarikan diri dari wajib militer, seperti dikutip dari Al Arabiya.

    Jatuhnya Rezim Assad

    Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

    Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke luar negeri, namun keberadaannya belum diketahui.

    Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

    Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

    Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Netanyahu Sebut Diskusikan soal Gaza hingga Suriah dengan Trump

    Netanyahu Sebut Diskusikan soal Gaza hingga Suriah dengan Trump

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbincang dengan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal perkembangan di Gaza, Palestina, dan Suriah, Sabtu (15/12).

    Netanyahu mengaku berbicara dengan Trump soal upaya pembebasan sandera dari tangan milisi Hamas di Gaza. Dia juga membicarakan soal kemenangan Israel.

    “Kami membahas perlunya menyelesaikan kemenangan Israel dan kami berbicara panjang lebar tentang upaya yang kami lakukan untuk membebaskan sandera kami,” katanya, Minggu (15/12) seperti dikutip dari Reuters.

    Sebelumnya, pemerintahan AS yang kini masih dipimpin Presiden Joe Biden melalui penasihat keamanan nasional Jake Sullivan pada pekan lalu meyakini akan ada kesepakatan gencatan senjata di Gaza hingga pembebasan sandera.

    Netanyahu mengatakan dia dan Trump juga membahas situasi di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.

    Israel telah melakukan ratusan serangan terhadap persediaan senjata strategis Suriah beberapa hari sejak penggulingan Assad dan memindahkan pasukan ke zona demiliterisasi di Suriah.

    “Kami tidak tertarik pada konflik dengan Suriah,” klaim Netanyahu.

    Tindakan Israel di Suriah, katanya, adalah untuk, “menggagalkan potensi ancaman dari Suriah dan mencegah pengambilalihan elemen teroris di dekat perbatasan.”

    Trump akan mengucap sumpah sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang. Juru bicara Trump menolak mengonfirmasi soal isi perbincangan dengan Netanyahu.

    Utusan Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff pada pekan lalu mengatakan jika para sandera Israel tak dibebaskan Hamas pada hari pelantikannya, maka itu bakal menjadi ‘sebuah hari yang tak indah’.

    Sementara itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza, Palestina, Rabu (11/12). Resolusi itu didukung oleh 158 negara, dengan sembilan lainnya menolak dan 13 memilih abstain.

    Resolusi ini berisi desakan untuk “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” serta “pembebasan segara dan tanpa syarat semua sandera”.

    Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyambut baik resolusi Majelis Umum PBB ini. Ia berterima kasih atas dukungan luar biasa negara-negara terhadap resolusi ini dan mengatakan bahwa suara tersebut “mencerminkan tekad dan kebulatan tekad masyarakat internasional.”

    “Kami akan terus mengetuk pintu Dewan Keamanan dan Majelis Umum hingga kami melihat gencatan senjata segera dan tanpa syarat diberlakukan dan hingga kami melihat bantuan kemanusiaan didistribusikan secara besar-besaran di seluruh penjuru Jalur Gaza,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Duta Besar Amerika Serikat Robert Wood, selaku penentang resolusi, mengatakan bahwa pengesahan resolusi ini merupakan hal yang “memalukan dan salah.”

    Utusan Israel untuk PBB Danny Danon juga mengatakan menjelang pemungutan suara bahwa resolusi tersebut “di luar logika.”

    “Pemungutan suara hari ini bukanlah pemungutan suara untuk belas kasih. Ini adalah pemungutan suara untuk keterlibatan,” kata Danon.

    Majelis Umum PBB telah beberapa kali mengadopsi resolusi mengenai situasi di Jalur Gaza, Palestina. Kendati begitu, resolusi Majelis Umum tak bisa melewati Dewan Keamanan PBB, yang telah lumpuh pada isu-isu panas seperti Gaza dan Ukraina buntut politik internal.

    Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum. Artinya, desakan ini bisa saja diabaikan tanpa konsekuensi apa pun.

    (Reuters/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rezim Assad Jatuh, Israel Mulai Duduki Desa-Desa di Suriah

    Rezim Assad Jatuh, Israel Mulai Duduki Desa-Desa di Suriah

    ERA.id – Setelah rezim Bashar al-Assad di Suriah terguling, Israel telah menduduki tiga desa baru di Suriah selatan seiring dengan langkah Israel yang memperluas serangan militer ke negara itu, setelah rezim Bashar al-Assad terguling dari kursi kekuasaan di Suriah.

    Tentara Israel merebut kendali Desa Jamlah di Provinsi Daraa serta desa Mazrat Beit Jinn dan Maghar al-Mir di wilayah pedesaan Damaskus, menurut wartawan Anadolu.

    Assad, yang memerintah Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus.

    Pengambilalihan kekuasaan itu terjadi setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut kota-kota penting di seluruh negeri dalam serangan cepat yang berlangsung kurang dari dua minggu.

    Di tengah pengambilalihan kekuasaan, Israel melancarkan serangan udara intensif di lokasi-lokasi militer di seluruh Suriah. Rentetan serangan itu merupakan pelanggaran yang terang-terangan atas kedaulatan Suriah.

    Israel juga mengumumkan pembatalan perjanjian penarikan pasukan dengan Suriah pada 1974, dan mengerahkan pasukannya ke zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.

    Langkah Israel itu dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa negara Arab.

    Menurut Pasukan Pengamat Pemisahan PBB (UNDOF), zona penyangga tersebut “memanjang sepanjang 75 kilometer dan lebarnya berkisar antara sekitar 10 kilometer di bagian tengah hingga 200 meter di bagian paling selatan”.

  • Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah

    Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah

    Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah kembali melanjutkan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di
    Suriah
    . Sebanyak 30 WNI dilaporkan sudah kembali ke Indonesia pada Minggu (15/12/2024) hari ini.
    Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ) menjelaskan bahwa, penjemputan dan pemulangan WNI ini adalah bagian dari proses evakuasi gelombang kedua yang mulai dilakukan sejak 13 Desember 2024 lalu.
    “30 WNI dievakuasi dari Suriah dan tiba dengan selamat di Tanah Air pada tanggal 15 Desember 2024. Upaya tersebut merupakan gelombang kedua dari rangkaian evakuasi WNI di Suriah,” ujar Kemenlu melalui siaran pers Minggu malam.
    Para WNI yang berhasil dievakuasi itu terdiri dari 25 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka berasal dari wilayah Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, terdapat pula WNI asal Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
    Dengan demikian, sudah sudah ada 65 WNI terdampak konflik di Suriah yang telah dievakuasi dan dipulangkan ke Indonesia.
    Sebanyak 35 di antaranya dievakuasi pada gelombang pertama dan sudah tiba di Indonesia pada 12 Desember 2024.
    “Seperti proses evakuasi gelombang sebelumnya, evakuasi gelombang kedua dilakukan menggunakan jalur darat dengan melintasi perbatasan Masnaa untuk sampai di Lebanon, dilanjutkan penerbangan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” tulis Kemenlu.
    Sampai saat ini, Kemenlu masih terus melakukan pendataan dan berupaya berkomunikasi dengan para WNI yang berada di wilayah Suriah. Berdasarkan hasil pendataan Kemenlu, terdapat 1.162 WNI berdomisili di Suriah.
    “Hingga kini 65 diantaranya telah kembali ke tanah air, dan sebanyak 84 WNI telah menyatakan ingin kembali ke tanah air,” kata Kemenelu.
    Kemenlu mengimbau agar para WNI tetap waspada, dan menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa. Para WNI juga diimbau mengurangi pergerakan yang tidak perlu serta menjalin komunikasi erat dengan KBRI Damaskus.
    “Hingga saat ini, situasi keamanan sangat dinamis, termasuk Israel masih terus melancarkan serangan ke Suriah. Mempertimbangkan hal tersebut, status Siaga Satu di seluruh Suriah yang telah ditetapkan sejak 7 Desember 2024 tetap dipertahankan hingga saat ini,” jelas Kemenlu.
    Kemenlu juga meminta masyarakat yang memiliki anggota keluarga di Suriah untuk menghubungi Hotline Direktorat Perlindungan WNI melalui nomor +6281-290-070-027, atau Hotline KBRI Damaskus dengan nomor +963 954 444 810.
    Sebagai informasi, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024)
    Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.
    Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBB Serukan Akuntabilitas di Suriah Setelah Penggulingan Assad – Halaman all

    PBB Serukan Akuntabilitas di Suriah Setelah Penggulingan Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menekankan pentingnya keadilan dan akuntabilitas di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.

    Pedersen menyatakan bahwa tindakan balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi negara tersebut.

    Keadilan Melalui Sistem Peradilan yang Kredibel

    Dalam pernyataannya di Damaskus, Pedersen menegaskan, “Kita perlu memastikan bahwa hal itu melalui sistem peradilan yang kredibel.”

    Ia juga menyoroti krisis kemanusiaan yang melanda Suriah, yang telah menyebabkan banyak penderitaan bagi rakyatnya.

    Seruan untuk Mengakhiri Sanksi Barat

    Pedersen juga meminta agar sanksi Barat terhadap pemerintah Suriah segera diakhiri.

    Sanksi ini telah diberlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain selama bertahun-tahun sebagai respons terhadap tindakan brutal Assad terhadap protes damai yang dimulai pada tahun 2011.

    “Kami berharap dapat melihat berakhirnya sanksi dengan cepat sehingga kami dapat melihat benar-benar adanya gerakan untuk membangun Suriah,” ujar Pedersen.

    Dampak Konflik di Suriah

    Konflik yang berkepanjangan di Suriah telah menewaskan hampir setengah juta orang dan memaksa setengah dari populasi 23 juta jiwa mengungsi.

    Pedersen mengingatkan bahwa pembangunan kembali infrastruktur yang rusak sangat terhambat oleh sanksi yang ada.

    Pertemuan dengan Pemerintah Sementara

    Geir Pedersen melakukan kunjungan ke Damaskus untuk bertemu dengan pejabat dari pemerintahan sementara yang dibentuk oleh mantan pasukan oposisi yang menggulingkan Assad, yang dipimpin oleh kelompok militan Islam Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

    Meskipun HTS diakui sebagai kelompok teroris oleh AS, terdapat indikasi bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mencabut penetapan tersebut.

    “Kita perlu memulai proses politik yang melibatkan semua warga Suriah,” tegas Pedersen, menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam menentukan masa depan negara mereka.

    Dengan seruan ini, diharapkan Suriah dapat segera menemukan jalan menuju rekonstruksi dan perdamaian yang berkelanjutan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pemerintahan Baru Buka Sekolah di Suriah Sepekan Rezim Assad Runtuh

    Pemerintahan Baru Buka Sekolah di Suriah Sepekan Rezim Assad Runtuh

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Siswa kembali ke ruang-ruang kelas di Suriah pada Minggu setelah penguasa baru negara itu memerintahkan sekolah dibuka kembali sebagai tanda meyakinkan kondisi telah normal sepekan setelah pemberontak menyerbu ibu kota untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad.

    Kini, pemimpin de facto baru negara itu, Ahmad al-Sharaa, menghadapi tantangan besar membangun kembali Suriah setelah 13 tahun perang saudara yang sudah menewaskan ratusan ribu orang.

    Kota-kota dibom hingga hancur, ekonomi hancur karena sanksi internasional dan jutaan pengungsi masih tinggal di kamp-kamp di luar Suriah.

    Para pejabat mengatakan sebagian besar sekolah dibuka di seluruh negeri pada Minggu, yang merupakan hari pertama kerja dalam sepekan di sebagian besar negara Arab. Namun masih ada sebagian orang tua yang tidak mengirim anak-anak mereka ke kelas karena ketidakpastian atas situasi tersebut.

    Melansir dari Reuters, para murid di Jawdat al-Hashemi menunggu dengan riang di halaman sekolah menengah atas khusus laki-laki di Damaskus pada Minggu (15/12) pagi dan bertepuk tangan saat sekretaris sekolah, Raed Nasser, mengibarkan bendera yang diadopsi otoritas baru.

    “Semuanya baik-baik saja. Kami memiliki perlengkapan lengkap. Kami bekerja dua, tiga hari untuk melengkapi sekolah dengan layanan yang dibutuhkan agar para siswa dapat kembali ke sekolah dengan selamat,” kata Nasser.

    Di salah satu ruang kelas, seorang siswa menempelkan bendera baru di dinding.

    “Saya optimis dan sangat bahagia,” kata salah satu siswa, Salah al-Din Diab.

    “Saya dulu berjalan di jalan sambil takut akan direkrut menjadi tentara. Saya dulu takut ketika mencapai pos pemeriksaan,” katanya lagi.

    Ketika Suriah mulai mencoba membangun kembali, negara-negara tetangganya dan kekuatan asing lainnya masih menyusun sikap baru terhadap negara itu, seminggu setelah runtuhnya pemerintahan Assad yang didukung Iran dan Rusia.

    Sharaa, yang lebih dikenal dengan nama samaran pemberontaknya Abu Mohammed al-Golani, memimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok Islamis yang menyingkirkan Assad dari kekuasaan pekan lalu.

    HTS adalah kelompok yang sebelumnya bersekutu dengan al Qaeda yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh banyak pemerintah.

    Para diplomat tinggi dari Amerika Serikat, Turki, Uni Eropa, dan negara-negara Arab bertemu di Yordania pada Sabtu dan sepakat bahwa pemerintahan baru di Suriah harus menghormati hak-hak minoritas, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

    (kid/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rezim Assad Runtuh, Utusan Khusus PBB Serukan Keadilan di Suriah, Bukan Aksi Balas Dendam – Halaman all

    Rezim Assad Runtuh, Utusan Khusus PBB Serukan Keadilan di Suriah, Bukan Aksi Balas Dendam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menyerukan “keadilan dan akuntabilitas” di negara tersebut, alih-alih tindakan “balas dendam”.

    Pernyataan Geir Pedersen ini menyusul penggulingan Bashar al-Assad dari jabatan Presiden Suriah.

    “Dan kita perlu memastikan bahwa hal itu melalui sistem peradilan yang kredibel,” kata Pedersen di Damaskus, Minggu (15/12/2024), dilansir Al Jazeera.

    Ia juga mendesak peningkatan bantuan segera ke negara yang dilanda perang tersebut.

    “Suriah telah mengalami krisis kemanusiaan yang sangat besar,” kata Pedersen.

    “Kita perlu memastikan bahwa Suriah menerima bantuan kemanusiaan yang lebih banyak dan segera,” tegasnya.

    Serukan Pencabutan Sanksi

    Di sisi lain, Geir Pedersen menyerukan agar sanksi Barat segera diakhiri setelah Presiden Bashar Assad digulingkan.

    Pemerintah Suriah telah berada di bawah sanksi ketat oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain selama bertahun-tahun sebagai akibat dari tanggapan brutal Assad terhadap apa yang dimulai sebagai protes antipemerintah yang damai pada tahun 2011 dan kemudian berubah menjadi perang saudara.

    Diberitakan Arab News, konflik tersebut telah menewaskan hampir setengah juta orang dan membuat setengah dari populasi negara itu yang berjumlah 23 juta jiwa mengungsi.

    Pembangunan kembali sebagian besar terhambat oleh sanksi yang bertujuan untuk mencegah pembangunan kembali infrastruktur dan properti yang rusak di wilayah yang dikuasai pemerintah tanpa adanya solusi politik.

    “Kami berharap dapat melihat berakhirnya sanksi dengan cepat sehingga kami dapat melihat benar-benar adanya gerakan untuk membangun Suriah,” kata Geir Pedersen kepada wartawan selama kunjungan ke Damaskus, Minggu.

    Pedersen datang ke ibu kota Suriah untuk bertemu dengan para pejabat dari pemerintahan sementara yang dibentuk oleh mantan pasukan oposisi yang menggulingkan Assad, yang dipimpin oleh kelompok militan Islam Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

    HTS ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh AS, yang juga dapat mempersulit upaya rekonstruksi.

    Namun, para pejabat di Washington telah mengindikasikan bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mencabut penetapan tersebut.

    Pemerintah sementara akan memerintah hingga Maret, tetapi belum menjelaskan proses yang akan dilakukan oleh pemerintahan permanen baru untuk menggantikannya.

    “Kita perlu memulai proses politik yang melibatkan semua warga Suriah,” kata Pedersen.

    “Proses itu jelas perlu dipimpin oleh warga Suriah sendiri,” sambungnya.

    Perkembangan Terkini Konflik Suriah

    Siswa kembali ke ruang kelas di Suriah setelah penguasa baru negara itu memerintahkan sekolah untuk dibuka kembali.

    Lebih dari 7.600 pengungsi Suriah melintasi perbatasan Turki untuk kembali ke rumah dalam lima hari setelah jatuhnya al-Assad, kata menteri dalam negeri Turki.

    Angkatan udara Israel melancarkan 61 serangan rudal terhadap lokasi militer di seluruh Suriah sementara pasukan darat menghancurkan jalan, saluran listrik, dan jaringan air di tenggara Quneitra.

    Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mengutuk perampasan tanah dan serangan yang sedang berlangsung oleh Israel, tetapi mengatakan negaranya terlalu “lelah” untuk konflik baru.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintahan Biden telah “berhubungan” dengan HTS, yang dipimpin oleh al-Sharaa tetapi ditetapkan sebagai organisasi “teroris” oleh Washington.

    Anggota masyarakat Suriah meneriakkan slogan-slogan saat berkumpul di Lapangan Syntagma di Athena untuk merayakan berakhirnya rezim diktator Suriah Bashar al-Assad setelah pejuang pemberontak menguasai ibu kota Suriah, Damaskus, pada malam hari, 8 Desember 2024. (AFP/ANGELOS TZORTZINIS)

    Militer Israel melancarkan lebih dari 60 serangan terhadap Suriah dalam waktu lima jam pada Sabtu malam, sehingga jumlah total serangan dalam seminggu menjadi sekitar 800.

    Pasukan Israel terus menduduki Quneitra di Suriah selatan dekat Damaskus, dengan koresponden kami melaporkan bahwa pasukan penyerang telah menghancurkan jalan, jaringan air, dan kabel listrik.

    Menteri Perhubungan pemerintahan sementara Suriah mengatakan negara itu akan segera membuka kembali wilayah udaranya untuk lalu lintas.

    Pejabat militer Israel mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi dan wali kota di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Suriah dan meminta mereka untuk mengumpulkan senjata yang disita dari posisi rezim yang ditinggalkan.

    Jumlah warga sipil yang terbunuh oleh persenjataan yang tidak meledak dalam seminggu terakhir meningkat menjadi 24 setelah tiga orang lainnya terbunuh dalam ledakan ranjau darat, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • Cerita WNI Bekerja di Rumah Panglima Perang Suriah Saat Konflik Meletus, Ungkap Majikan Jadi Target – Halaman all

    Cerita WNI Bekerja di Rumah Panglima Perang Suriah Saat Konflik Meletus, Ungkap Majikan Jadi Target – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK – Ita Fitriani (38), Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengaku bekerja di rumah Suhayl Al Hasan, panglima perang Suriah di pemerintahan Bashar Al-Assad.

    Berdasarkan penelusuran, Suhayl Al Hasan menjabat sebagai komandan Pasukan Khusus Angkatan Darat Suriah saat rezim Bashar Al-Assad berkuasa.

    Suriah saat ini dilanda konflik setelah rezim Bashar Al-Assad ditumbangkan kelompok oposisi Abu Mohammed Al Julani pada Minggu (8/12/2024) lalu.

    Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah pun dievakuasi karena kondisi keamanan di Negeri Al-Sham tersebut kian tak menentu.

    Termasuk Ita bersama 7 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB lainnya.

    Mereka tiba di Bandara Lombok, Minggu (15/12/2024).

    Ita merupakan warga Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB.

    Ita pun mengungkap saat peristiwa jatuhnya pemerintahan Bashar Al-Assad ia masih bekerja seperti biasa di rumah majikannya  di Suriah yang bernama Suhayl Al Hasan. 

    “Saya dapat kabar kalau beliau (Suhayl Al Hasan) gugur tapi saya masih belum percaya,” ucapnya dilansir dari Tribunlombok.com.

    Ia menyebut, ketika dirinya keluar rumah, sang majikan dalam posisi dikejar-kejar kelompok yang menumbangkan pemerintahan Bashar Al-Assad.

    “Saya waktu keluar dari rumahnya saat itu beliau dalam posisi benar-benar dikejar oleh pemberontak. Saya minta sama beliau untuk membiarkan saya pergi,” kata Ita. 

    Ita juga benar-benar ingin segera keluar kembali ke rumahnya di Dompu karena sudah mendengar peringatan dari KBRI Damaskus untuk meninggalkan Suriah. 

    Ita beruntung akhirnya Mayor Jenderal Suhayl Al Hasan memberikan paspornya untuk segera pergi meninggalkan Suriah menyelamatkan diri. 

    “Saya akhirnya diantar sama supir. Susah sebenarnya lewat jalan karena banyaknya kericuhan. Saya dari Jableh ke KBRI Damaskus Suriah selama lima jam. Saya kemudian menyelamatkan diri ke Beirut Lebanon baru ke Qatar dan akhirnya ke Jakarta,” ungkap Ita.

    Lebih lanjut Ita menyebutkan, letak lokasi konflik dengan tempatnya bekerja sebenarnya tidak terlalu dekat.

    Tetapi getaran bom terasa sangat keras. 

    Suasana begitu terasa mencekam karena majikannya mayor jenderal Suheyl Al Hasan juga melempar ke arah pemberontak untuk melindungi presiden.

    Hal tersebut membuatnya semakin trauma. 

    Ita mengatakan, ia bersama teman-temannya benar-benar dalam kondisi trauma karena mau melangkah ataupun di luar rumah, ledakan bom dan suara tembakan terasa begitu keras. 

    “Kita mau keluar takut ada bom atau peluru nyasar atau bagaimana. Tapi Alhamdulillah akhirnya bisa keluar,” beber Ita.

    Ita mengaku bisa ditempatkan di Suriah karena salah dilempar oleh agensi padahal Suriah bukan termasuk negara penempatan yang dibolehkan pemerintah Indonesia. 

    Ia mengaku awalnya dijanjikan bekerja di Dubai atau Turki oleh sponsor.

    Namun hanya dua bulan di negara tersebut justru dilempar ke negara yang dilanda konflik. 

    “Saya awalnya masuk tahun 2020 di Dubai hanya sebentar di sana kemudian dilempar ke Suriah. Sudah 5 tahun di sana (Suriah). Soal gaji kami ada yang lancar ada yang tidak bahkan tidak digaji sama sekali, kalau Saya Alhamdulillah lancar,” jelas Ita.

    Diketahui sebanyak 8 PMI asal NTB berhasil dipulangkan dari Suriah.

    Mereka tiba di Bandara Lombok, Minggu (15/12/2024) pukul 15.45 WITA. 

    Delapan WNI tersebut didominasi dari Kabupaten Sumbawa sebanyak 4 orang yaitu Ely Lestari, Sri Mulyanti, Emi Gustiani, dan Hawiyah Muhamad.

    Sisanya berasal dari daerah lain, di antaranya Ita Fitriani dari Dompu, Imran BT Salahuddin Mansur dari Bima, Kartini Galis Tirah dari Lombok Tengah, dan Hulsin Amaq Harisin Musim dari Lombok Timur. 

    Berdasarkan pantauan Tribun Lombok, kedatangan para PMI disambut langsung oleh BP3MI NTB, Disnakertrans NTB, Penghubung dan sebagian keluarga dari para WNI. 

    Mereka tampak sangat bahagia bisa tiba di tanah air setelah rasa cemas dan ketakutan menghantui mereka selama di perantauan. 

    Selanjutnya mereka akan diantar Disnakertrans NTB untuk dipulangkan menuju ke daerah asal masing-masing. 

    Kasi Perluasan Kerja mewakili Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Anang Yusran, mengatakan, delapan WNI tersebut masuk pemulangan tahap pertama. 

    Selanjutnya pemulangan tahap kedua direncanakan tiba pada 16 Desember 2024 di Bandara Lombok sebanyak 2 orang WNI.

    Mereka adalah Sanima BT Abdul Aziz Sudirman dan Ustika Wati Mastiah asal Kabupaten Sumbawa Barat.

    “Posisinya mereka semua memang stand by di Jakarta sebanyak 10 orang. Untuk hari ini 8 orang dan besok 2 orang. Sekarang kita sedang melakukan pendataan ulang. Sore ini kita pulangkan yang Kabupaten Sumbawa dulu baru, besok pagi yang kabupaten Bima,Dompu dan Sumbawa Barat,” jelas Anang. 

    Anang mengatakan, mereka dipulangkan karena berdasarkan informasi dari Kemenlu bahwa di KBRI Damaskus statusnya siaga satu.

    Hal ini karena adanya konflik di negara Suriah. 

    Situasinya sudah sangat tidak memungkinkan bagi warga NTB untuk melanjutkan bekerja maupun beraktivitas sehingga harus dipulangkan oleh pemerintah untuk dievakuasi.

    Anang mengungkapkan, biaya pemulangan sepenuhnya ditanggung Pemprov NTB dalam hal ini menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). 

    “Mereka akan dipulangkan sampai ke daerah asal masing-masing. Ketika tiba di sini (Bandara Lombok) kita lakukan interview terkait keberadaan mereka di negara Suriah seperti apa karena memang negara Suriah ini bukan negara penempatan,” jelas Anang. 

    Disnakertrans NTB juga saat ini Tengah mengkonfirmasi apakah PMI asal NTB ini tibanya di Suriah menggunakan jalur prosedural atau unprosedural. 

    Mereka memang awalnya ditempatkan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab.

    Namun, karena berbagai hal akhirnya dilempar ke Suriah oleh agensi mereka. 

    “Kalau dari sisi aturan itu memang melanggar karena Suriah bukan negara penempatan. Nanti akan diinterview lagi oleh tim teknis berangkatnya melalui perusahaan apa akan kita dalami lagi,” pungkasnya. 

    Penulis: Sinto

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul 8 PMI Asal NTB Dievakuasi dari Suriah Tiba di Bandara Lombok, Didominasi dari Sumbawa