Tag: Bashar al-Assad

  • Terowongan Senjata Iran di Suriah Jadi Target Israel, Disebut Tampung Sistem Rudal Canggih – Halaman all

    Terowongan Senjata Iran di Suriah Jadi Target Israel, Disebut Tampung Sistem Rudal Canggih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Israel diketahui telah melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Suriah, pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad beberapa waktu lalu.

    TV Al-Ghad yang bermarkas di Yordania, melaporkan Israel menargetkan sejumlah fasilitas militer penting Suriah pada akhir pekan lalu.

    Jet tempur Israel dikatakan menghantam gudang rudal balistik Scud, peluncur roket, dan bandara militer Nasiriyah di wilayah Qalamoun.

    Selain itu, Israel juga dilaporkan menargetkan terowongan senjata milik Iran di Suriah, yang disebutkan menampung sistem rudal canggih.

    Pejabat Israel sebelumnya diketahui telah menekankan, serangan di Suriah bertujuan untuk mencegah pengiriman senjata ke Hizbullah dan pasukan lain yang didukung Iran.

    Sementara itu, baru-baru ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bicara soal Iran.

    Netanyahu mengklaim serangan Israel terhadap Iran dan sekutunya selama beberapa bulan terakhir, telah menghancurkan Poros Perlawanan yang dipimpin Teheran.

    “Setahun yang lalu, saya katakan kita akan mengubah wajah Timur Tengah, dan kita melakukannya.”

    “Suriah (sekarang) bukan Suriah yang sama. Lebanon (saat ini) bukan Lebanon yang sama Gaza (juga) bukan Gaza yang sama.”

    “Dan kepala (pemimpin) Poros (Perlawanan), Iran, bukan lagi Iran yang sama. Mereka merasakan kekuatan kita,” ujar Netanyahu dalam sebuah pernyataan, Minggu (15/12/2024), dikutip dari Iran International.

    Sejak jatuhnya Assad, Israel telah meningkatkan serangan udara terhadap posisi tentara Suriah dan militan yang didukung Iran di seluruh negara Arab.

    Israel berdalih, serangan itu untuk mencegah pemberontak mengakses aset militer canggih yang mungkin digunakan untuk menyerang mereka.

    “Pada hari Sabtu, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, mengatakan secara terbuka: ‘Hizbullah telah kehilangan rute pasokan militernya melalui Suriah.’”

    “Ini, tentu saja, merupakan bukti tambahan atas pukulan telak yang telah kami berikan kepada seluruh poros Iran,” tutur Netanyahu.

    Namun, ia memperingatkan serangan udara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan terus mencegah Teheran dan proksinya menyerang Israel.

    “Saya dengan tegas menyatakan kepada Hizbullah dan Iran: Untuk mencegah Anda menyerang kami, kami akan terus mengambil tindakan terhadap Anda sebagaimana diperlukan, di setiap arena dan setiap saat,” tegasnya.

    Israel Layangkan Ancaman Terhadap HTS

    Israel diketahui juga melayangkan ancaman terhadap oposisi Suriah, Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS).

    Hal ini disampaikan jurnalis dan analis politik Israel, Barak Ravid, dalam wawancara dengan CNN.

    Ravid mengatakan pesan ancaman itu disampaikan Israel kepada HTS lewat tiga pihak.

    Israel, kata Ravid, memperingatkan HTS untuk tidak mendekati perbatasan.

    “Kami (tentara pendudukan Israel) tak akan tinggal diam jika HTS mendekati perbatasan,” ujar Ravid menirukan pesan itu, Sabtu (14/12/2024).

    Ia menambahkan, Israel memiliki hubungan dekat dengan beberapa kelompok di Suriah, terutama kelompok Kurdi di wilayah utara negara itu.

    Ravid juga menyebut Israel akrab dengan komunitas Druze di Dataran Tinggi Golan Suriah.

    “Terkait dengan Druze di Suriah, Israel telah memberi tahu Druze di Israel, Mereka (Druze di Israel) akan melakukan intervensi jika komunitas Druze di Suriah terancam,” ungkap Ravid.

    Ravid mencatat, Israel menunjukkan keraguan besar terhadap HTS.

    Keraguan itu jauh lebih besar dibanding yang ditunjukkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, atau negara-negara Eropa terhadap kelompok tersebut.

    Ia menyatakan Israel saat ini berupaya melemahkan kemampuan tentara Suriah yang tersisa.

    Ia juga menekankan, Israel akan terus mengebom fasilitas-fasilitas militer yang tersisa dalam beberapa hari mendatang, yang mencerminkan tujuan rezim Zionis untuk melemahkan tentara Suriah.

    Ravid menyatakan Israel bermaksud memanfaatkan situasi saat ini untuk memastikan pihak manapun yang menguasai Suriah dalam beberapa tahun mendatang, akan membutuhkan waktu lama untuk membangun kembali tentaranya.

    Tumbangnya Rezim al-Assad

    Diketahui, rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad, tumbang setelah puluhan tahun berkuasa, Minggu(7/12/2024), ketika ibu kota Damaskus jatuh ke tangan oposisi.

    Kelompok oposisi bersenjata terlibat dalam perjuangan panjang dalam upaya menjatuhkan rezim al-Assad, dikutip dari Middle East Monitor.

    Setelah bentrokan meningkat pada 27 November 2024, rezim al-Assad kehilangan banyak kendali atas banyak wilayah, mulai Aleppo, Idlib, hingga Hama.

    Akhirnya, saat rakyat turun ke jalanan di Damaskus, pasukan rezim mulai menarik diri dari lembaga-lembaga publik dan jalan-jalan.

    Sementara, kelompok oposisi mempererat cengkeraman mereka di pusat kota.

    Dengan diserahkannya Damaskus ke oposisi, rezim al-Assad selama 61 tahun resmi berakhir.

    Al-Assad bersama keluarganya diketahui melarikan diri dari Suriah, usai oposisi menguasai Damaskus.

    Rezim al-Assad dimulai ketika Partai Baath Sosialis Arab berkuasa di Suriah pada 1963, lewat kudeta.

    Pada 1970, ayah al-Assad, Hafez al-Assad, merebut kekuasaan dalam kudeta internal partai.

    Setahun setelahnya, Hafez al-Assad resmi menjadi Presiden Suriah.

    Ia terus berkuasa hingga kematiannya di tahun 2000, yang kemudian dilanjutkan oleh al-Assad.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W)

  • Netanyahu Bilang Israel Tak Tertarik untuk Konfrontasi dengan Suriah

    Netanyahu Bilang Israel Tak Tertarik untuk Konfrontasi dengan Suriah

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak tertarik untuk berkonfrontasi dengan Suriah. Ini disampaikannya pada hari Minggu (15/12) waktu setempat, beberapa hari setelah ia memerintahkan pasukan Israel ke zona penyangga antara pasukan kedua negara di Dataran Tinggi Golan.

    “Kami tidak tertarik untuk berkonfrontasi dengan Suriah. Kebijakan Israel terhadap Suriah akan ditentukan oleh realitas yang berkembang di lapangan,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video, dilansir kantor berita AFP, Senin (16/12/2024). Hal ini disampaikannya satu minggu setelah kelompok pemberontak menggulingkan presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Pekan lalu, kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) mendeklarasikan kemenangannya atas perebutan kekuasaan di Suriah. Pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Golani berhasi menyingkirkan Assad dari kekuasaan, mengakhiri pemerintahan tangan besi klan Assad selama lima dekade.

    Sejak itu, pasukan Israel telah bergerak ke zona demiliterisasi di dalam Suriah yang dibuat setelah perang Arab-Israel tahun 1973, termasuk sisi Suriah dari Gunung Hermon yang strategis yang menghadap ke ibu kota Suriah, Damaskus, tempat Israel mengambil alih pos militer Suriah yang ditinggalkan.

    Israel telah menyatakan bahwa mereka tidak berniat untuk tinggal di sana. Israel menyebut serangan ke wilayah Suriah itu sebagai tindakan terbatas dan sementara untuk memastikan keamanan perbatasan. Israel juga telah melancarkan ratusan serangan terhadap persediaan senjata strategis Suriah.

    Beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, UEA, dan Yordania, mengutuk apa yang mereka sebut sebagai perebutan zona penyangga di Dataran Tinggi Golan oleh Israel.

  • Netanyahu Akan Tambah Populasi Israel di Golan, Arab Saudi Bilang Gini

    Netanyahu Akan Tambah Populasi Israel di Golan, Arab Saudi Bilang Gini

    Riyadh

    Pemerintah Arab Saudi mengecam rencana Israel untuk menggandakan populasinya di area Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang puluhan tahun diduduki Tel Aviv. Riyadh menyebutnya sebagai langkah “sabotase” terhadap Suriah.

    Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir Al-Arabiya, Senin (16/12/2024), menyatakan “kutukan dan kecaman” terhadap rencana Israel tersebut, yang diumumkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada Minggu (15/12) waktu setempat.

    Riyadh menyebut rencana itu sebagai bagian dari “sabotase berkelanjutan terhadap peluang untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Suriah” setelah pasukan pemberontak menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad sepekan lalu.

    “Kerajaan memperbarui seruan kepada komunitas internasional untuk mengutuk pelanggaran Israel ini, menekankan perlunya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Suriah,” tegas pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.

    “Golan merupakan tanah Arab Suriah yang diduduki,” sebut Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Netanyahu dan pemerintahannya dilaporkan telah sepakat, pada Minggu (15/12), untuk melipatgandakan populasi Israel di area Dataran Tinggi Golan.

    “Memperkuat Golan adalah memperkuat Negara Israel, dan hal ini sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, mengembangkannya, dan tinggal di dalamnya,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya.

  • Netanyahu Bertekad Lipat Gandakan Populasi Israel di Golan!

    Netanyahu Bertekad Lipat Gandakan Populasi Israel di Golan!

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan melipatgandakan populasi Israel di area Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Tel Aviv. Langkah tersebut menuai kontroversi, mengingat pemimpin oposisi Suriah yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad pekan lalu, cenderung moderat.

    “Memperkuat Golan adalah memperkuat Negara Israel, dan hal ini sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, mengembangkannya, dan tinggal di dalamnya,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (16/12/2024).

    Kantor Netanyahu mengatakan dalam pernyataannya bahwa pemerintah Israel dengan suara bulat menyetujui rencana senilai lebih dari 40 juta Shekel untuk mendorong pertumbuhan demografis di Golan.

    Disebutkan bahwa Netanyahu telah mengajukan rencana tersebut kepada pemerintah Tel Aviv “mengingat perang dan front baru yang dihadapi Suriah, dan karena keinginan untuk melipatgandakan populasi Golan”.

    Analis Avraham Levine dari Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma, yang mengkhususkan diri pada tantangan keamanan Israel di perbatasan utaranya, menyebut sekitar 31.000 warga Israel telah tinggal dan menetap di Golan. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang pertanian, termasuk perkebunan anggur, dan pariwisata.

    Golan sendiri merupakan rumah bagi 24.000 warga Druze, minoritas Arab yang menganut aliran ajaran Islam. Sebagian besar mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Suriah.

    Tahun 2019 lalu, ketika masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Washington menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Israel atas Golan, meskipun aneksasi itu tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia.

  • HTS di Suriah Tolak Serang IDF, Israel Akan Gandakan Jumlah Penduduk Golan, AS Kirim Kapal Induk – Halaman all

    HTS di Suriah Tolak Serang IDF, Israel Akan Gandakan Jumlah Penduduk Golan, AS Kirim Kapal Induk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dengan tegas menolak berperang atau berkonflik dengan Israel.

    Pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani, mengaku kini berfokus memulihkan Suriah yang baru saja ditinggalkan rezim Bashar al-Assad.

    Di sisi lain, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menyerang Suriah ratusan kali sejak rezim Assad tumbang.

    “Israel sudah jelas melewati batas di Suriah, itu merupakan ancaman eskalasi tak berdasar di kawasan ini,” kata Jolani tempo hari saat diwawancarai Syria TV.

    “Kondisi Suriah yang letih karena perang, setelah konflik dan perang bertahun-tahun, tidak mengizinkan adanya konfrontasi baru. Prioritas saat ini adalah pembangunan kembali dan stabilitas, tidak ditarik ke dalam sengketa yang bisa memunculkan kehancuran lebih lanjut.”

    Dia mengatakan solusi diplomatik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan stabilitas. Menurutnya, “petualangan politik yang tanpa perhitungan” tidak dihendaki.

    Sementara itu, pemerintah Israel sudah menyetujui rencana untuk mengembangkan kawasan Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (15/12/2024), mengatakan rencana itu termasuk memperkuat pemukiman dan menggandakan jumlah penduduk di sana.

    “Pemerintah secara bulat menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mendukung pertumbuhan demografi di pemukiman di Dataran Tinggi Golan dan Katzrin dengan total anggaran lebih dari 40 juta shekel,” kata kantor itu, dikutip dari Sputnik News.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (khaberni/HO)

    Di samping itu, yang turut menjadi menjadi bagian dari rencana itu ialah kawasan pendidikan, energi terbarukan, dan pembangunan tempat tinggal pelajar.

    Ada pula progam pengembangan organisasi yang bertujuan untuk membantu Dewan Regional Golan dalam menyambut penduduk baru.

    “Penguatan Dataran Tinggi Golan itu penting untuk keamanan dan stabilitas negara Israel. Itu penting terutama dalam situasi saat ini. Kita akan terus menjaga, mengembangkan, dan menduduki area ini.”

    Sebelumnya, Netanyahu mengklaim Dataran Tinggi Golan akan selamanya menjadi bagian dari Israel.

    Israel memperkuat pertahanan di Golan setelah rezim Assad tumbang. Negara Zionis itu juga merampas sebagian wilayah Suriah.

    Pada Minggu, Netanyahu berujar kesepakatan yang dicapai setelah Perang Yom Kippur 1973 tak lagi sah lantaran pasukan Suriah telah meninggalkan posisinya. Dia kemudian meminta IDF menduduki buffer zone atau zona penyangga.

    Rencana Netanyahu untuk Golan itu mendapat kecaman dari Arab Saudi. Menurut Arab Saudi, tindakan Israel itu adalah “sabotase”.

    “Sabotase yang berlanjut terhadap peluang untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Suriah,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Minggu.

    Sementara itu, PBB sudah meminta Israel untuk menarik diri dari zona penyangga yang berada di perbatasan Israel-Suriah.

    “Sangat prihatin atas pelanggaran besar terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah baru-baru ini,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Prancis, Jerman, dan Spanyol juga sudah meminta Israel mundur dari zona demiliterisasi.

    Seorang tentara Israel duduk di belakang truk dekat zona penyangga yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel dari wilayah Suriah lainnya pada 8 Desember 2024. (AFP/JALAA MAREY)

    Kapal induk AS dikerahkan ke Timur Tengah

    Di tengah berlangsungnya konflik Suriah, AS mengirimkan satuan tempur kapal induk USS Harry S. Truman ke Timur Tengah.

    Pada Senin kemarin, kapal itu sudah dilaporkan berlayar di Laut Merah.

    “Pada tanggal 14 Desember, Satu Tempur Kapal Induk USS Harry S. Truman (HSTCSG) yang terdiri atas kapal komando USS Harry S. Truman (CVN 75), Sayap Udara (CV) 1 dengan sembilan skuadron udara yang diberangkatkan; Skuadron Perusak (DESRON) 28; rudal penjelajah kelas Ticonderoga dengan sistem pemandu, USS Gettysburg …,” kata Komando Pusat AS melalui akun X.

    Menurut Komando Pusat AS, tujuan pengerahan itu ialah menjaga stabilitas dan keamanan di Timur Tengah.

    Adapun pada awal November lalu, jet-jet tempur F-15E dikerahkan ke Timur Tengah dari Inggris. Jet itu memperkuat militer AS di Timur Tengah.

    (Tribunnews/Febri)

  • Pemimpin HTS al-Julani: Semua Faksi Suriah Dibubarkan, Tidak Ada Wajib Militer Paksa – Halaman all

    Pemimpin HTS al-Julani: Semua Faksi Suriah Dibubarkan, Tidak Ada Wajib Militer Paksa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Muhammad al-Julani, mengatakan akan membubarkan semua faksi di Suriah.

    Al-Julani yang juga menjadi Kepala Departemen Operasi Militer di Suriah memastikan tidak ada faksi yang memiliki senjata selain militer resmi Suriah pada pemerintahan yang baru dan tidak ada wajib militer yang dipaksakan.

    “Tidak akan ada wajib militer, dengan pengecualian beberapa spesialisasi yang akan diwajibkan untuk jangka waktu pendek,” kata al-Julani kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    “Pekerjaan sedang dipelajari untuk menaikkan gaji sebesar 400 persen di Suriah,” lanjutnya.

    Ia mengatakan prioritas Suriah saat ini adalah membangun kembali infrastuktur yang hancur akibat perang saudara sejak tahun 2011.

    “Prioritas pertama adalah membangun kembali rumah-rumah yang hancur dan mengembalikan para pengungsi ke tenda terakhir,” ujarnya, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Pada saat yang sama, Bank Sentral Suriah mengeluarkan keputusan yang mengizinkan importir membiayai impor bahan-bahan yang diizinkan untuk konsumsi lokal, terlepas dari sumber devisa yang digunakan untuk pembiayaan, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan global dan lokal terkait dengan pencucian uang. 

    Selain itu, Al-Julani menjelaskan pemerintahan sementara saat ini sedang mempelajari serangkaian keputusan untuk pemerintahan Suriah yang baru.

    Wajib Militer di Suriah selama Pemerintahan Assad

    Pada pemerintahan sebelumnya di bawah rezim keluarga Assad, masa wajib militer mencakup dua setengah tahun penuh, selain hukuman yang dapat ditambahkan kepada prajurit yang memperpanjang masa dinas selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

    Pada tahun 2005 masa wajib militer dikurangi menjadi dua tahun, kemudian pada tahun 2008 masa wajib militer menjadi 21 bulan, dan pada awal tahun 2011 dan beberapa bulan sebelum pecahnya perang menjadi 21 bulan, dikurangi menjadi satu setengah tahun.

    Namun perang Suriah pada pertengahan Maret 2011 memerlukan struktur baru angkatan bersenjata aktif. 

    Semua tentara yang bertugas tetap diisolasi sampai akhir masa tugas mereka atau mendekati akhir masa tugas mereka puluhan ribu warga sipil yang telah mengakhiri wajib militer mereka sebelum pecahnya perang.

    Hal ini dibarengi dengan banyaknya kasus suap dan pemberian tunjangan yang menguras tenaga sekelompok anak muda yang terpaksa melarikan diri dari wajib militer, seperti dikutip dari Al Arabiya.

    Jatuhnya Rezim Assad

    Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

    Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke luar negeri, namun keberadaannya belum diketahui.

    Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

    Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

    Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Netanyahu Sebut Diskusikan soal Gaza hingga Suriah dengan Trump

    Netanyahu Sebut Diskusikan soal Gaza hingga Suriah dengan Trump

    Jakarta, CNN Indonesia

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbincang dengan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal perkembangan di Gaza, Palestina, dan Suriah, Sabtu (15/12).

    Netanyahu mengaku berbicara dengan Trump soal upaya pembebasan sandera dari tangan milisi Hamas di Gaza. Dia juga membicarakan soal kemenangan Israel.

    “Kami membahas perlunya menyelesaikan kemenangan Israel dan kami berbicara panjang lebar tentang upaya yang kami lakukan untuk membebaskan sandera kami,” katanya, Minggu (15/12) seperti dikutip dari Reuters.

    Sebelumnya, pemerintahan AS yang kini masih dipimpin Presiden Joe Biden melalui penasihat keamanan nasional Jake Sullivan pada pekan lalu meyakini akan ada kesepakatan gencatan senjata di Gaza hingga pembebasan sandera.

    Netanyahu mengatakan dia dan Trump juga membahas situasi di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.

    Israel telah melakukan ratusan serangan terhadap persediaan senjata strategis Suriah beberapa hari sejak penggulingan Assad dan memindahkan pasukan ke zona demiliterisasi di Suriah.

    “Kami tidak tertarik pada konflik dengan Suriah,” klaim Netanyahu.

    Tindakan Israel di Suriah, katanya, adalah untuk, “menggagalkan potensi ancaman dari Suriah dan mencegah pengambilalihan elemen teroris di dekat perbatasan.”

    Trump akan mengucap sumpah sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang. Juru bicara Trump menolak mengonfirmasi soal isi perbincangan dengan Netanyahu.

    Utusan Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff pada pekan lalu mengatakan jika para sandera Israel tak dibebaskan Hamas pada hari pelantikannya, maka itu bakal menjadi ‘sebuah hari yang tak indah’.

    Sementara itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza, Palestina, Rabu (11/12). Resolusi itu didukung oleh 158 negara, dengan sembilan lainnya menolak dan 13 memilih abstain.

    Resolusi ini berisi desakan untuk “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” serta “pembebasan segara dan tanpa syarat semua sandera”.

    Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyambut baik resolusi Majelis Umum PBB ini. Ia berterima kasih atas dukungan luar biasa negara-negara terhadap resolusi ini dan mengatakan bahwa suara tersebut “mencerminkan tekad dan kebulatan tekad masyarakat internasional.”

    “Kami akan terus mengetuk pintu Dewan Keamanan dan Majelis Umum hingga kami melihat gencatan senjata segera dan tanpa syarat diberlakukan dan hingga kami melihat bantuan kemanusiaan didistribusikan secara besar-besaran di seluruh penjuru Jalur Gaza,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Duta Besar Amerika Serikat Robert Wood, selaku penentang resolusi, mengatakan bahwa pengesahan resolusi ini merupakan hal yang “memalukan dan salah.”

    Utusan Israel untuk PBB Danny Danon juga mengatakan menjelang pemungutan suara bahwa resolusi tersebut “di luar logika.”

    “Pemungutan suara hari ini bukanlah pemungutan suara untuk belas kasih. Ini adalah pemungutan suara untuk keterlibatan,” kata Danon.

    Majelis Umum PBB telah beberapa kali mengadopsi resolusi mengenai situasi di Jalur Gaza, Palestina. Kendati begitu, resolusi Majelis Umum tak bisa melewati Dewan Keamanan PBB, yang telah lumpuh pada isu-isu panas seperti Gaza dan Ukraina buntut politik internal.

    Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum. Artinya, desakan ini bisa saja diabaikan tanpa konsekuensi apa pun.

    (Reuters/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rezim Assad Jatuh, Israel Mulai Duduki Desa-Desa di Suriah

    Rezim Assad Jatuh, Israel Mulai Duduki Desa-Desa di Suriah

    ERA.id – Setelah rezim Bashar al-Assad di Suriah terguling, Israel telah menduduki tiga desa baru di Suriah selatan seiring dengan langkah Israel yang memperluas serangan militer ke negara itu, setelah rezim Bashar al-Assad terguling dari kursi kekuasaan di Suriah.

    Tentara Israel merebut kendali Desa Jamlah di Provinsi Daraa serta desa Mazrat Beit Jinn dan Maghar al-Mir di wilayah pedesaan Damaskus, menurut wartawan Anadolu.

    Assad, yang memerintah Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus.

    Pengambilalihan kekuasaan itu terjadi setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut kota-kota penting di seluruh negeri dalam serangan cepat yang berlangsung kurang dari dua minggu.

    Di tengah pengambilalihan kekuasaan, Israel melancarkan serangan udara intensif di lokasi-lokasi militer di seluruh Suriah. Rentetan serangan itu merupakan pelanggaran yang terang-terangan atas kedaulatan Suriah.

    Israel juga mengumumkan pembatalan perjanjian penarikan pasukan dengan Suriah pada 1974, dan mengerahkan pasukannya ke zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.

    Langkah Israel itu dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa negara Arab.

    Menurut Pasukan Pengamat Pemisahan PBB (UNDOF), zona penyangga tersebut “memanjang sepanjang 75 kilometer dan lebarnya berkisar antara sekitar 10 kilometer di bagian tengah hingga 200 meter di bagian paling selatan”.

  • Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah

    Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah

    Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah kembali melanjutkan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di
    Suriah
    . Sebanyak 30 WNI dilaporkan sudah kembali ke Indonesia pada Minggu (15/12/2024) hari ini.
    Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ) menjelaskan bahwa, penjemputan dan pemulangan WNI ini adalah bagian dari proses evakuasi gelombang kedua yang mulai dilakukan sejak 13 Desember 2024 lalu.
    “30 WNI dievakuasi dari Suriah dan tiba dengan selamat di Tanah Air pada tanggal 15 Desember 2024. Upaya tersebut merupakan gelombang kedua dari rangkaian evakuasi WNI di Suriah,” ujar Kemenlu melalui siaran pers Minggu malam.
    Para WNI yang berhasil dievakuasi itu terdiri dari 25 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka berasal dari wilayah Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, terdapat pula WNI asal Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
    Dengan demikian, sudah sudah ada 65 WNI terdampak konflik di Suriah yang telah dievakuasi dan dipulangkan ke Indonesia.
    Sebanyak 35 di antaranya dievakuasi pada gelombang pertama dan sudah tiba di Indonesia pada 12 Desember 2024.
    “Seperti proses evakuasi gelombang sebelumnya, evakuasi gelombang kedua dilakukan menggunakan jalur darat dengan melintasi perbatasan Masnaa untuk sampai di Lebanon, dilanjutkan penerbangan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” tulis Kemenlu.
    Sampai saat ini, Kemenlu masih terus melakukan pendataan dan berupaya berkomunikasi dengan para WNI yang berada di wilayah Suriah. Berdasarkan hasil pendataan Kemenlu, terdapat 1.162 WNI berdomisili di Suriah.
    “Hingga kini 65 diantaranya telah kembali ke tanah air, dan sebanyak 84 WNI telah menyatakan ingin kembali ke tanah air,” kata Kemenelu.
    Kemenlu mengimbau agar para WNI tetap waspada, dan menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa. Para WNI juga diimbau mengurangi pergerakan yang tidak perlu serta menjalin komunikasi erat dengan KBRI Damaskus.
    “Hingga saat ini, situasi keamanan sangat dinamis, termasuk Israel masih terus melancarkan serangan ke Suriah. Mempertimbangkan hal tersebut, status Siaga Satu di seluruh Suriah yang telah ditetapkan sejak 7 Desember 2024 tetap dipertahankan hingga saat ini,” jelas Kemenlu.
    Kemenlu juga meminta masyarakat yang memiliki anggota keluarga di Suriah untuk menghubungi Hotline Direktorat Perlindungan WNI melalui nomor +6281-290-070-027, atau Hotline KBRI Damaskus dengan nomor +963 954 444 810.
    Sebagai informasi, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024)
    Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.
    Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBB Serukan Akuntabilitas di Suriah Setelah Penggulingan Assad – Halaman all

    PBB Serukan Akuntabilitas di Suriah Setelah Penggulingan Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menekankan pentingnya keadilan dan akuntabilitas di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.

    Pedersen menyatakan bahwa tindakan balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi negara tersebut.

    Keadilan Melalui Sistem Peradilan yang Kredibel

    Dalam pernyataannya di Damaskus, Pedersen menegaskan, “Kita perlu memastikan bahwa hal itu melalui sistem peradilan yang kredibel.”

    Ia juga menyoroti krisis kemanusiaan yang melanda Suriah, yang telah menyebabkan banyak penderitaan bagi rakyatnya.

    Seruan untuk Mengakhiri Sanksi Barat

    Pedersen juga meminta agar sanksi Barat terhadap pemerintah Suriah segera diakhiri.

    Sanksi ini telah diberlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain selama bertahun-tahun sebagai respons terhadap tindakan brutal Assad terhadap protes damai yang dimulai pada tahun 2011.

    “Kami berharap dapat melihat berakhirnya sanksi dengan cepat sehingga kami dapat melihat benar-benar adanya gerakan untuk membangun Suriah,” ujar Pedersen.

    Dampak Konflik di Suriah

    Konflik yang berkepanjangan di Suriah telah menewaskan hampir setengah juta orang dan memaksa setengah dari populasi 23 juta jiwa mengungsi.

    Pedersen mengingatkan bahwa pembangunan kembali infrastruktur yang rusak sangat terhambat oleh sanksi yang ada.

    Pertemuan dengan Pemerintah Sementara

    Geir Pedersen melakukan kunjungan ke Damaskus untuk bertemu dengan pejabat dari pemerintahan sementara yang dibentuk oleh mantan pasukan oposisi yang menggulingkan Assad, yang dipimpin oleh kelompok militan Islam Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

    Meskipun HTS diakui sebagai kelompok teroris oleh AS, terdapat indikasi bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mencabut penetapan tersebut.

    “Kita perlu memulai proses politik yang melibatkan semua warga Suriah,” tegas Pedersen, menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam menentukan masa depan negara mereka.

    Dengan seruan ini, diharapkan Suriah dapat segera menemukan jalan menuju rekonstruksi dan perdamaian yang berkelanjutan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).