Xcloud.id

Tag: Bashar al-Assad

  • Turki Perluas Pengaruh Usai Perang Saudara di Suriah

    Turki Perluas Pengaruh Usai Perang Saudara di Suriah

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah berucap tidak punya ambisi teritorial di negeri jiran. “Kami tidak memiliki klaim wilayah di Suriah,” kata dia sebagai dalih intervensi militer Turki di Suriah pada tahun 2016

    “Kami hanya ingin memastikan bahwa pemilik hak negara tersebut mendapatkan kembali tanah mereka. Kami hanya menginvasi wilayah tersebut untuk mengakhiri kekuasaan tirani Assad,” imbuhnya. Namun di balik kata-kata bijaknya itu tersimpan kepentingan politik yang kuat.

    Ankara mendukung pemberontakan bersenjata di Suriah sejak hari pertama, dan dengan lantang menyerukan penggulingan diktator Bashar al-Assad. Lima tahun kemudian, Turki menempatkan serdadunya secara permanen di wilayah pemberontak Suriah di Idlib.

    Saat ini, Turki dipandang sebagai pemenang strategis terbesar di Suriah, sementara Rusia dan Iran dipandang sebagai pecundang. Pasalnya, kedua negara adalah sekutu terpenting rezim Assad, yang mendukung rezim dengan kekuatan militer.

    “Turki jelas menang di Suriah,” kata Zaur Gasimov, pakar hubungan Turki-Rusia di Universitas Jerman-Turki di Istanbul. Dipastikan, Ankara akan aktif mencampuri proses pembentukan pemerintahan masa depan Suriah.

    “Turki akan terlibat secara intensif dalam pekerjaan rekonstruksi dan akan tetap menjadi investor utama di Suriah yang dilanda perang,” kata Gasimov. Dan negara ini juga akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari rekonstruksi Suriah.

    “Jika perusahaan konstruksi Turki mendapatkan kontrak di Suriah, negara tersebut akan diuntungkan,” yakin ilmuwan politik Berk Esen dari Universitas Sabanci di Istanbul. “Meskipun kebijakan Turki di Suriah dianggap kurang berhasil untuk waktu yang lama, Erdogan berulang kali menegaskan bahwa Assad akan jatuh suatu hari nanti. Sekarang dia akan mendapatkan poin dengan kebijakan tersebut.”

    Dukungan tidak langsung?

    Turki mendukung Tentara Nasional Suriah, SNA, dan dengan demikian menguasai sebagian besar wilayah utara Suriah. Berkat kehadirannya di sana, ia juga menjalin kedekatan dengan kelompok Islam Haiat Tahrir al-Sham, HTS, kata Esen.

    Ankara, di sisi lain, berulang kali membantah terlibat dalam serangan tersebut. Meskipun Turki tidak secara resmi mendukung HTS dan bahkan mengklasifikasikannya sebagai organisasi teroris, Ankara mensponsori beberapa milisi Suriah utara yang mengambil bagian dalam serangan tersebut.

    Adalah sah untuk berasumsi bahwa Turki secara tidak langsung mendukung HTS secara militer, kata pakar Timur Tengah Andre Bank dari GIGA Institute di Hamburg. “HTS baru-baru ini memperoleh senjata baru. Saat ini mereka menggunakan drone dan sistem rudal. Dapat diasumsikan bahwa ini berasal dari Turki,” kata Bank.

    Rekannya, Simon Mabon dari Universitas Lancaster, lebih berhati-hati: “Ini adalah topik yang tidak jelas. Kami tidak tahu persis sejauh mana Turki sebenarnya mendukung serangan ini,” kata Mabon.

    Meski berstatus anggota NATO, Turki sebenarnya memelihara hubungan baik dengan Rusia dan Iran yang sering kali membuat jengkel sekutu Barat. Pakar politik Gasimov tidak mengkhawatirkan perpecahan antara Moskow dan Ankara menyusul perkembangan di Suriah. Dia memperkirakan bahwa hubungan bilateral akan semakin mendalam di masa depan: “Jatuhnya Assad akan membuat Turki semakin penting bagi Rusia.”

    Masa depan warga Kurdi?

    Tujuan resmi Turki di Suriah utara adalah untuk mencegah pasukan Kurdi membangun kesatuan wilayah. Ankara khawatir akan munculnya negara Kurdi di wilayah tersebut.

    Pasukan yang didukung Turki saat ini mengambil tindakan terhadap milisi Kurdi dan telah mengambil alih wilayah di timur laut Suriah dalam beberapa hari terakhir, termasuk kota Manbij.

    Tentara Demokratik Suriah, SDF, yang menguasai sebagian wilayah utara Suriah, dianggap sebagai cabang PKK di Suriah. Sejak 1984, Turki telah berkonflik dengan PKK, Partai Pekerja Kurdi, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di UE.

    “Di masa depan, kita sebenarnya bisa melihat wilayah otonomi Kurdi di Suriah seperti di Irak. Perbedaannya: di wilayah pegunungan Irak utara, lebih mudah bagi suku Kurdi untuk mempertahankan wilayah mereka. Di Suriah yang datar, hal ini akan lebih sulit,” kata dia. Berk Esen. Masih belum jelas bagaimana HTS akan berperilaku terhadap suku Kurdi dan kelompok minoritas lainnya seperti Kristen.

    Kepulangan para pengungsi?

    Turki memiliki perbatasan dengan Suriah, dengan panjang sekitar 900 kilometer dan menampung sekitar tiga juta pengungsi Suriah. Turki adalah negara dengan pengungsi Suriah terbanyak di dunia.

    Meskipun pemerintahan Erdogan menampung sejumlah besar warga Suriah setelah pecahnya perang saudara, pemerintah kini berada di bawah tekanan yang sangat besar: kebencian terhadap warga Suriah telah meningkat selama bertahun-tahun di Turki yang mengalami kesulitan ekonomi.

    “Kami sangat mementingkan integritas wilayah Suriah,” Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pada tanggal 8 Desember, menambahkan: “Jutaan warga Suriah yang terpaksa meninggalkan rumah mereka sekarang dapat kembali.”

    Saat ini terdapat harapan yang semakin besar di Turki bahwa hal ini harus terjadi sesegera mungkin. Pada tanggal 9 Desember, Presiden Erdogan mengumumkan pembukaan perbatasan Yaylada dekat Antakya dengan Suriah: Hal ini akan memungkinkan para pengungsi untuk kembali “dengan aman dan sukarela.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

  • Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina – Halaman all

    Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina – Halaman all

    Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina

    TRIBUNNEWS.COM – Situs berita Amerika Axios mengutip pejabat Palestina, Amerika Serikat (AS) dan Israel melaporkan pemerintahan Presiden Joe Biden meminta Israel untuk menyetujui bantuan militer AS kepada pasukan keamanan Otoritas Palestina untuk mendukung operasi skala besar di Tepi Barat.

    Pejabat Palestina dan Israel mengatakan kepada situs tersebut kalau operasi skala besar tersebut bertujuan untuk mendapatkan kembali kendali atas Jenin dan kampnya.

    Operasi skala besar ini juga berfokus pada kelompok milisi bersenjata lokal yang memegang kendali atas bagian Tepi Barat tersebut.

    Axios melaporkan, mengutip pejabat Palestina dan Amerika, bahwa operasi tersebut terjadi di tengah kekhawatiran akan upaya yang mereka gambarkan sebagai “ekstremis Islam” untuk menggulingkan Otoritas Palestina.

    Aksi ini serupa dengan kontrol kekuasaan faksi pemberontak di Suriah yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad.

    Situs web tersebut menambahkan – dengan mengutip para pejabat Palestina dan Amerika – bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas memerintahkan para pemimpin dinas keamanan Otoritas Palestina untuk melancarkan operasi untuk mengendalikan Jenin dan kampnya.

    “Beberapa dari mereka menyatakan keberatan mereka, namun Abbas memberi tahu mereka bahwa siapa pun yang melanggar pesanan akan dipecat,” kata laporan itu dikutip dari Khaberni, Senin (16/12/2024).

    Seorang pejabat Palestina mengungkapkan, koordinator keamanan AS Jenderal Mike Venzel bertemu dengan para pemimpin badan keamanan Palestina sebelum operasi untuk meninjau rencana mereka.

    Axios melaporkan, mengutip para pejabat, bahwa pemerintahan Biden telah meminta Israel untuk melepaskan sebagian pendapatan pajak Palestina yang dibekukan untuk membayar gaji pasukan keamanan Otoritas Palestina.

    Hal ini terjadi ketika bentrokan terus berlanjut di kamp Jenin antara dinas keamanan Otoritas Palestina dan pejuang perlawanan Palestina menyusul kampanye keamanan yang diluncurkan oleh dinas keamanan Palestina untuk memperluas kendali mereka atas kamp tersebut.

    Logo Brigade Jenin, sayap militer wilayah dari kelompok Palestine Islamic Jihad (PIJ). Belakangan, faksi-faksi perlawanan Palestina melakukan perlawanan terhadap Otoritas Palestina di Tepi Barat karena dianggap justru mementingkan kepentingan Israel. (khaberni/HO)

    Komandan Brigade Jenin Terbunuh

    Khaberni melaporkan, bentrokan kembali terjadi antara pejuang perlawanan dan dinas keamanan Otoritas Palestina, Minggu (11/12/2024), di kamp Jenin di Tepi Barat bagian utara.

    Sumber kepemimpinan di Brigade Jenin dari Brigade Al-Quds – sayap militer Gerakan Jihad Islam – mengatakan pihak keamanan Otoritas Palestina dalam sepuluh hari belakangan berusaha untuk mengambil kendali wilayah Jenin.

    “Brigade Jenin kuat, Dinas keamanan tidak dapat menyerbu kamp, ​​​​tetapi malah menempatkan diri di daerah sekitar, setelah mereka menargetkan warga sipil dan anak-anak dengan cara yang berbahaya,” menurut Al Jazeera.

    Hal ini terjadi pada saat kota dan kamp Jenin melakukan pemogokan untuk berduka atas kemartiran seorang pejuang perlawanan dan seorang anak laki-laki kemarin di tangan dinas keamanan Otoritas.

    Pemogokam juga sebagai protes karena proses pendidikan di sekolah-sekolah berubah menjadi online.

    “Bentrokan terjadi di kamp tersebut kemarin, Sabtu, setelah dinas keamanan Otoritas melakukan apa yang mereka sebut operasi “Lindungi Tanah Air”, dan mengakibatkan terbunuhnya pemimpin Brigade Jenin, Yazid Ja’aysa, yang sedang ditahan, dikejar oleh pendudukan Israel, dan pembunuhan beberapa warga sipil oleh peluru dari petugas keamanan Otoritas Palestina,” kata laporan Khaberni.

    Kendaraan militer Israel di jalan pada hari kedua operasi di kota Jenin, Tepi Barat, 20 November 2024. (anews/tangkap layar/Foto EPA)

    Model Nablus

    Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth mengungkapkan kalau dinas keamanan Otoritas sedang mengerjakan “model Nablus” untuk diterapkan di Jenin jika kendali di kota tersebut bisa direbut.

    Model Nablus merupakan model yang dibicarakan oleh kepala Administrasi Sipil di tentara pendudukan Israel (IDF).

    Administrasi Sipil, adalah lembaga bentukan Israel yang berfungsi sebagai pengelola administrasi wilayah pendudukan di sejumlah titik wilayah pendudukan di mana Otoritas Palestina tidak memiliki kendali.

    Model Nablus yang dimaksud diterjemahkan dengan cara dinas keamanan Otoritas memasuki wilayah yang diduduki pendudukan setelah IDF telah menyerbu dan melemahkan infrastruktur perlawanan.

    Surat kabar tersebut mengindikasikan bahwa ada keputusan resmi Israel untuk menjaga stabilitas Otoritas Palestina dan mencegah keruntuhannya.

    “Lembaga keamanan Israel akan bertindak sesuai dengan keputusan kabinet dan berupaya untuk menstabilkan Otoritas Palestina berdasarkan kebijakan dan kepentingan keamanan Israel, dan mengikuti dengan cermat apa yang sedang terjadi.

    Peristiwa di kamp Jenin dimulai dengan penangkapan Ibrahim Tubasi dan Imad Abu al-Haija oleh aparat otoritas Palestina pada awal bulan ini.

    Penangkapan ini memicu kemarahan Brigade Jenin, yang menyandera mobil Otoritas Palestina untuk menuntut pembebasan personel milisi Palestina tersebut. 

    “Pihak berwenang menolak permintaan tersebut dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tujuannya adalah untuk mengakhiri perlawanan dan menyerahkan senjata. Hal ini ditolak oleh para pejuang perlawanan,” kata laporan Khaberni mengabarkan awal krisis besar di Jenin.

    Peristiwa meningkat dengan terbunuhnya pemuda anggota milisi perlawanan, Al-Shalabi, selama operasi Keamanan Otoritas, yang mengepung Rumah Sakit Jenin dan memutus aliran listrik dan air ke kamp.

    Bentrokan biasanya terjadi antara pejuang perlawanan dan personel keamanan Palestina di kota-kota di bagian utara Tepi Barat, terutama di Jenin dan Tulkarem, bertepatan dengan invasi pasukan pendudukan, serangan pemukim, dan genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.

    Badan keamanan Otoritas Palestina dituduh menangkap orang-orang yang dicari oleh pendudukan Israel, yang semakin memperumit situasi di Tepi Barat.

    Anggota Brigade Martir, sayap militer milisi perlawanan Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) ambil bagian dalam parade militer di Gaza. (Tangkap Layar/Kredit foto: Reuters)

    Menuntut Pemecatan Majed Faraj

    Dalam konteks yang sama, faksi lain milisi Palestina dari Dewan Militer Brigade Martir Al-Aqsa, di Tepi Barat yang diduduki, menuntut pemecatan kepala Badan Intelijen Palestina, Majed Faraj, dan pengajuannya ke pengadilan militer, menyusul eskalasi peristiwa di kamp Jenin, yang menyebabkan banyak orang tewas dan terluka akibat peluru dari dinas keamanan Otoritas.

    Dewan Militer Para Martir Al-Aqsa meminta keluarga mereka yang berafiliasi dengan “dinas keamanan Otoritas untuk menghindari anak-anak mereka berpartisipasi (bergabung) dalam konspirasi di Jenin dan semua provinsi di Tepi Barat.”

    Dia menekankan, “Siapa pun yang terbukti berpartisipasi dalam pembunuhan rakyat kami dan mengarahkan senjata mereka untuk perlawanan kami akan dituntut berdasarkan hukum revolusioner dan hukum kesukuan.

    Dewan menambahkan, dalam pernyataannya, mereka menawarkan dukungannya terhadap beberapa formula dan proposal solusi yang diluncurkan oleh para pejuang perlawanan, dan meskipun hal tersebut tidak adil, Otoritas Palestina menolak semua solusi tersebut.

    Brigade Martir Al-Aqsa – Pemuda Pembalasan dan Pembebasan mengatakan bahwa lembaga otoritas harus mengetahui bahwa “Panji perlawanan tidak akan berjatuhan di Jenin dan seluruh Palestina”.

    “Dan bahwa peluru kami diarahkan ke kepala musuh dan para pembantunya, dan semua rencanamu akan jatuh di bawah kaki penghambat kami, dan tangan kami akan menang atas penusuk (pengkhianat),” kata Brigade Martir Al-Aqsa.

     

     

    (oln/khbrn/*)
     

     

  • Kemlu RI: Mayoritas WNI di Suriah Pekerja Migran Ilegal

    Kemlu RI: Mayoritas WNI di Suriah Pekerja Migran Ilegal

    ERA.id – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap sebagian besar warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah merupakan pekerja migran ilegal.

    “Mayoritas WNI kita yang ada di sana itu adalah pekerja migran. Terutama yang bekerja di sektor domestik. Dan kami dapat pastikan bahwa seluruh pekerja migran sektor domestik tersebut berangkat tidak sesuai prosedur,” kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha dalam press briefing di Gedung Palapa Kemlu RI, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Keberadaan WNI yang bekerja sebagai migran ilegal di Suriah itu dikatakan Judha lantaran negara tersebut tertutup. Bukan hanya itu saja, Judha juga menjelaskan sebagaian besar pekerja migran ilegal itu tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan maupun BP2MI.

    “Karena Suriah merupakan negara yang tertutup bagi penempatan pekerja migran sektor domestik,” jelasnya.

    Selain tidak terdaftar di Kemenaker dan BP2MI, para pekerja migran ilegal juga kemungkinan besar mengalami kesulitan untuk melaporkan diri.

    Judha pun menekankan kembali agar WNI yang berada di Suriah maupun pihak keluarga untuk melapor kepada Kementerian Luar Negeri.

    “Mungkin mereka juga memiliki akses yang terbatas untuk melakukan lapor diri. Sehingga peran aktif dari keluarga untuk lapor ke hotline Kementerian Luar Negeri itu sangat-sangat diharapkan,” tegasnya.

    Sejauh ini Kementerian Luar Negeri RI sudah melakukan evakuasi terhadap 65 warga negara Indonesia dari Suriah. Proses evakuasi ini dilakukan usai rezim Bashar al-Assad digulingkan dari jabatannya.

  • Aktivitas Militer Rusia di Suriah: Penarikan dari Pangkalan Hmeimim – Halaman all

    Aktivitas Militer Rusia di Suriah: Penarikan dari Pangkalan Hmeimim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Rusia mulai mengemas peralatan militer di pangkalan udara Suriah setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

    Proses ini terdeteksi melalui citra satelit yang dirilis oleh Maxar, menunjukkan dua pesawat kargo Antonov AN-124 yang sedang bersiap untuk memuat peralatan militer di pangkalan udara Hmeimim, Latakia, pada Jumat, 13 Desember 2024.

    Aktivitas di Pangkalan Hmeimim

    Dua pesawat kargo AN-124 terlihat dengan kerucut hidung terbuka, siap untuk memuat peralatan.

    Seorang pejabat keamanan Suriah kepada Reuters mengungkapkan bahwa salah satu pesawat tersebut terbang menuju Libya pada Sabtu, 14 Desember 2024.

    Selain itu, helikopter serang KA-52 juga terlihat sedang dibongkar untuk persiapan transportasi.

    Maxar melaporkan bahwa elemen unit pertahanan udara S-400 juga sedang dipersiapkan untuk berangkat dari pangkalan tersebut.

    Sumber militer dan keamanan Suriah yang berhubungan dengan Rusia mengonfirmasi bahwa Moskow menarik pasukannya dari garis depan, meskipun tidak menarik diri dari dua pangkalan utamanya.

    Tumbangnya Rezim al-Assad

    Rezim Bashar al-Assad resmi runtuh pada Minggu, 7 Desember 2024, saat ibu kota Damaskus jatuh ke tangan oposisi.

    Sejak 27 November 2024, rezim al-Assad kehilangan kendali atas banyak wilayah, termasuk Aleppo dan Idlib.

    Dengan penyerahan Damaskus ke oposisi, masa kekuasaan al-Assad yang berlangsung selama 61 tahun berakhir.

    Pejabat senior oposisi menyatakan bahwa masalah kehadiran militer Rusia dan perjanjian antara Assad dan Moskow belum dibahas, dan rakyat Suriah akan memiliki keputusan di masa mendatang.

    Rusia juga telah menyiapkan saluran komunikasi dengan pemerintah sementara.

    Kesimpulan

    Dengan berkurangnya kehadiran militer Rusia dan runtuhnya rezim al-Assad, situasi di Suriah memasuki fase baru.

    Proses penarikan peralatan militer ini mencerminkan perubahan besar dalam dinamika politik dan militer di negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Negara-negara Arab Menyerukan Transisi Damai di Suriah Baru – Halaman all

    Negara-negara Arab Menyerukan Transisi Damai di Suriah Baru – Halaman all

    Negara-negara Arab Menyerukan Transisi Damai di Suriah Baru

    TRIBUNNEWS.COM- Perwakilan sejumlah negara Liga Arab merilis pernyataan bersama pada tanggal 14 Desember yang menekankan kesepakatan untuk mendukung “transisi damai” di Suriah, yang muncul beberapa hari setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad dan pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

    Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh menteri luar negeri Yordania, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar. Pernyataan itu disampaikan tepat setelah pertemuan di kota pesisir Aqaba, Yordania. 

    Pemimpin baru Suriah – yang bertanggung jawab atas berbagai kejahatan perang dan kekejaman yang berlatar belakang sektarian – telah berjanji untuk melindungi kelompok minoritas dan menegakkan kesetaraan

    Para menteri luar negeri berjanji untuk “mendukung proses transisi damai” di Suriah, seraya menambahkan bahwa “semua kekuatan politik dan sosial” harus terwakili dalam pemerintahan Suriah yang baru dan memperingatkan terhadap “setiap diskriminasi etnis, sektarian atau agama” – dengan menekankan “keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.”

    Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 harus menjadi dasar untuk transisi ini, kata mereka. 

    Pernyataan bersama tersebut menyerukan “komitmen untuk meningkatkan upaya memerangi terorisme dan kerja sama dalam memeranginya karena terorisme merupakan ancaman bagi Suriah dan keamanan kawasan dan dunia, dan kekalahannya merupakan prioritas kolektif.”

    Para diplomat juga mengambil bagian dalam pertemuan terpisah di Yordania dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri Turki Hakan, Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pederson, dan pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas. 

    Pada hari Jumat, Washington dan Ankara mengumumkan telah mencapai kesepakatan mengenai visi masa depan Suriah. 

    Turki merupakan salah satu kekuatan utama yang memicu dimulainya perang yang didukung AS terhadap Suriah, yang dimulai pada tahun 2011. Kelompok-kelompok yang menyerbu Damaskus pada tanggal 8 Desember tidak hanya mencakup HTS – mantan afiliasi Al-Qaeda – tetapi juga pasukan Tentara Nasional Suriah (SNA), proksi Turki yang terdiri dari beberapa kelompok ekstremis yang telah memasukkan sejumlah komandan ISIS ke dalam jajarannya selama bertahun-tahun. 

    Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan minggu lalu bahwa peristiwa terkini di Suriah direncanakan oleh Washington dan Tel Aviv, seraya menambahkan bahwa “ada negara tetangga yang memainkan peran penting dalam apa yang terjadi di Suriah dan masih memainkan peran ini” yang kemungkinan besar merujuk secara tidak langsung ke Turki.

    HTS – yang dulunya dikenal sebagai Front Nusra Al-Qaeda – telah membentuk otoritas transisi di bawah kepemimpinan perdana menteri Mohammad al-Bashir, yang memimpin badan pemerintahan kelompok tersebut di Idlib sebelum serangan yang berakhir dengan jatuhnya Assad. 

    HTS secara terbuka mengatakan bahwa kelompok minoritas dan semua tempat suci agama akan aman di bawah pemerintahan baru. HTS juga berjanji tidak akan memberlakukan pembatasan apa pun pada pakaian wanita. 

    Meskipun tidak ada pembantaian massal terhadap kaum minoritas, seperti yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya dalam perang Suriah, banyak yang bersikap skeptis dan takut. 

    Puluhan ribu warga Suriah dari kelompok minoritas dilaporkan membanjiri perbatasan Lebanon karena khawatir dengan apa yang akan terjadi di Suriah baru bagi mereka. 

    Front Nusra bertanggung jawab atas banyak kekejaman terhadap umat Kristen, Alawi, Syiah, dan Druze – termasuk bom bunuh diri, eksekusi , penculikan, penembakan tanpa pandang bulu, dan kejahatan perang lainnya.

    Faksi-faksi SNA juga telah melakukan banyak kekejaman. Selama bertahun-tahun, SNA tidak hanya memasukkan unsur-unsur ISIS ke dalam jajarannya, tetapi juga kelompok-kelompok seperti Jaish al-Islam – milisi sektarian yang bertanggung jawab atas berbagai kejahatan terhadap rakyat Suriah. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat – Halaman all

    Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat – Halaman all

    Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Tentara Israel sedang bersiap untuk mengerahkan senapan mesin otomatis yang dipantau dari jarak jauh untuk melindungi pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, Radio Tentara Israel melaporkan pada tanggal 15 Desember.

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Gen Gvir, bersama dengan pejabat Israel lainnya, telah mempersiapkan pemukim Yahudi untuk perang guna mengusir warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki dan menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina.

    Senjata otomatis yang dikembangkan oleh Rafael Combat Systems akan dipasang di menara pengawas di sekitar puluhan permukiman dan di dekat pintu masuknya. Senjata tersebut akan dikendalikan dari jarak jauh dari pusat komando “untuk mencegah serangan bersenjata dan operasi infiltrasi.”

    Sistem yang sama dipasang di perbatasan Gaza pada tahun 2008 dan dioperasikan oleh pengintai di pangkalan-pangkalan. Namun, sistem ini gagal mencegah pejuang dari gerakan Perlawanan Islam, Hamas, mendekati dan menerobos pagar pembatas untuk menyerang permukiman dan pangkalan militer Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

    Selama Operasi Banjir Al-Aqsa, para pejuang Brigade Qassam dilaporkan menggunakan pesawat tak berawak serang untuk melumpuhkan senjata otomatis selama jam-jam pertama operasi.

    Angkatan Darat pertama-tama akan menyebarkan senjata di lokasi yang dianggapnya ‘berisiko tinggi’, dan memperluas penyebarannya dari waktu ke waktu hingga mencakup lokasi tambahan.

    Menurut laporan, Unit Pengintaian ke-636 Divisi Tepi Barat Angkatan Darat akan mengoperasikan sistem tersebut.

    Tentara dan pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza tahun lalu.

    Tentara dan pemukim Israel telah membunuh 812 warga Palestina dan melukai 6.500 orang di Tepi Barat sejak saat itu.

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir telah menyediakan lebih dari 120.000 senjata api kepada pemukim Yahudi di Tepi Barat sejak pecahnya Perang Gaza.

    “Lebih dari 120.000 senjata didistribusikan kepada warga yang memenuhi syarat, sementara puluhan ribu lainnya menerima persetujuan bersyarat,” kata Ben-Gvir, pemimpin Partai Kekuatan Yahudi sayap kanan, di akun X miliknya pada bulan Oktober.

    “Kami bermaksud untuk terus mempersenjatai Israel. Itulah yang telah kami lakukan, dan itulah yang akan terus kami lakukan!”

    Ben Gvir dan sesama politisi dan menteri supremasi Yahudi telah mengumumkan keinginan mereka untuk menggunakan pemukim Yahudi untuk mengusir penduduk asli Palestina dari Tepi Barat yang diduduki dan mencaploknya ke Israel.

    Setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden AS pada bulan November, Ben Gvir, yang merupakan penduduk pemukiman Kiryat Arba, menyatakan bahwa “inilah saatnya untuk kedaulatan” atas Tepi Barat.

    Pada tanggal 9 Desember, setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad di Syra, Bezalel Smotrich menyerukan peningkatan pemukiman Yahudi dan penetapan “fakta di lapangan” untuk memastikan negara Palestina tidak akan pernah didirikan.

     

     

    Netanyahu: Israel akan Kuasai dan Selesaikan Dataran Tinggi Golan Suriah

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada tanggal 15 Desember bahwa pemerintahnya dengan suara bulat menyetujui rencana untuk mendorong pertumbuhan demografi di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki dan pemukiman Katzrin.

    Sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, Israel telah menduduki wilayah Suriah tambahan dalam upaya untuk menciptakan ‘Israel Raya’

    “Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel, dan hal itu sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, membuatnya berkembang, dan menyelesaikannya,” kata Netanyahu.

    Pemerintah telah menyisihkan lebih dari 40 juta NIS untuk melaksanakan rencana tersebut.

    Tentara Israel menduduki Dataran Tinggi Golan Suriah selama Perang Enam Hari tahun 1967. 

    Israel menolak untuk menarik pasukannya atau mengembalikan wilayah tersebut meskipun penaklukan wilayah tersebut tidak dapat diterima selama perang menurut hukum internasional dan di tengah tuntutan Resolusi Dewan Keamanan PBB 242.

    Tentara Israel telah menduduki wilayah Suriah tambahan sejak militan ekstremis dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh mantan pemimpin Al-Qaeda Abu Mohammad al-Julani (sekarang Ahmad al-Sharaa), merebut Damaskus minggu lalu dan menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad.

    Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa pasukan Israel kini berada 15 kilometer dari jalan internasional Beirut-Damaskus setelah memperluas pendudukan mereka di pedesaan Quneitra dan merebut desa baru. 

    Perwira militer Israel telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin lokal dari tujuh desa Suriah di dekat Dataran Tinggi Golan yang diduduki pasukan Israel minggu lalu, Yedioth Ahronoth melaporkan pada tanggal 15 Desember.

    “Para petugas bertemu secara terbuka dengan para tetua desa di rumah mereka untuk meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada hal buruk yang menimpa penduduk dan bahwa kehidupan sehari-hari mereka akan terus berjalan tanpa gangguan,” tulis surat kabar Israel tersebut.

    Kapten Omer, seorang komandan kompi dari Brigade Lapis Baja ke-7, bertemu dengan para pemimpin setempat di desa Umm Batnah, yang terletak 12 km jauh di wilayah Suriah,  

    “Saya meminta tetua desa untuk mengumpulkan senjata dari penduduk setelah mereka mengambil senapan dari pos-pos militer Suriah yang terbengkalai,” kata komandan tersebut.

    Militer mengklaim mereka hanya akan tetap berada di wilayah tersebut sampai wilayah tersebut dapat diserahkan kepada “entitas negara yang mapan dan terdefinisi” untuk mencegah “kelompok teroris” merebut kendali, mengacu pada HTS pimpinan Julani, yang sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra.

    Israel sebelumnya mendukung Front Nusra pimpinan Julani, afiliasi Al-Qaeda di Suriah, dengan senjata, gaji, perawatan medis, dan dukungan udara dari pesawat tempurnya selama perang kelompok sebelumnya melawan pemerintah Suriah dari tahun 2012 hingga 2018.

    Meskipun mendukung Julani di masa lalu, Israel sekarang menggunakan kehadiran kelompoknya sebagai dalih untuk menduduki wilayah Suriah tambahan dan mengebom infrastruktur militer Suriah.

    Gerakan pemukim Yahudi Israel, yang mendapat dukungan luas dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para menterinya, memandang Suriah selatan, termasuk Damaskus, sebagai bagian dari “Israel Raya”.

    Haaretz menulis bahwa Netanyahu ingin membangun “warisan sebagai pemimpin yang memperluas batas wilayah Israel setelah 50 tahun mundur.”

    “Ada dukungan antusias dari pihak kanan terhadap gagasan bahwa hukuman yang tepat bagi musuh-musuh Israel adalah hilangnya wilayah. Netanyahu memiliki mitra utama dalam diri Donald Trump,” tambah surat kabar itu.

    Menurut Suzanne Maloney, wakil presiden Brookings Institution dan direktur program kebijakan luar negerinya, “Pemerintahan baru pasti akan mengambil pendekatan permisif terhadap ambisi teritorial Israel.”

    “Netanyahu ingin dikenang sebagai orang yang menciptakan Israel Raya, bukan hanya sebagai perencana politik yang dituduh melakukan korupsi yang menelantarkan 100 sandera di Gaza. Itulah sebabnya ia akan mencoba memperkuat kendali Israel di Gaza utara. Itulah sebabnya ia tidak akan terburu-buru menarik diri dari wilayah yang baru diduduki di Golan. Dalam keadaan tertentu, ia bahkan mungkin memperluasnya,” pungkas Haaretz .

     

    Suriah Takkan Terlibat Konflik dengan Israel

    Penguasa baru de-facto Suriah dan pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Ahmed al-Sharaa pada tanggal 14 Desember membahas untuk pertama kalinya berbagai pelanggaran Israel terhadap wilayah dan kedaulatan Suriah.

    Mantan komandan ISIS dan Al-Qaeda mengatakan kudeta yang didukung Turki dan AS di Suriah adalah ‘kemenangan atas proyek politik Iran yang berbahaya’ di Asia Barat

    “Kami tidak akan terlibat dalam konflik dengan Israel,” kata Sharaa – yang baru-baru ini menghapus nama samaran Abu Mohammad al-Julani – dalam sebuah wawancara di TV Suriah, seraya menunjuk pada “negara Suriah yang melemah.”

    Mantan wakil komandan ISIS dan salah satu pendiri Al-Qaeda di Suriah itu menambahkan bahwa “argumen” Israel untuk menyerang negara itu “tidak ada lagi.” “Hizbullah dan Iran sudah tidak ada lagi,” katanya.

    Namun, Sharaa gagal mengatasi pendudukan Israel atas sebagian besar tanah Suriah di barat daya negara tersebut, yang menurut para pejabat di Tel Aviv akan berlangsung “ sepanjang musim dingin .”

    Sharaa melanjutkan dengan mengklaim bahwa HTS dan sekutunya “tidak memiliki permusuhan dengan masyarakat Iran.” Meskipun demikian, ia menyebut kudeta yang didukung AS dan Turki di Suriah sebagai “kemenangan atas proyek politik Iran yang berbahaya di kawasan tersebut.”

    Ia juga mengatakan pasukannya “bisa saja menyerang pangkalan Rusia di Suriah” tetapi memutuskan untuk “memberi Rusia kesempatan untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan rakyat Suriah.”

    Laporan di media Rusia minggu ini mengatakan bahwa para pejabat di Moskow yakin mereka telah mencapai “kesepakatan informal” dengan cabang Al-Qaeda tersebut untuk mempertahankan dua pangkalan militernya di negara tersebut – pangkalan angkatan laut di Tartous dan Pangkalan Udara Hmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia.

    Pada hari Sabtu, Reuters mengutip pernyataan pejabat Suriah yang mengatakan bahwa Kremlin “mengurangi” kehadiran militernya di garis depan di Suriah utara dan dari posisi di Pegunungan Alawite tetapi tetap mempertahankan dua pangkalannya.

    Di bagian lain wawancaranya di televisi, Sharaa mengungkapkan bahwa ia tengah berhubungan dengan kedutaan-kedutaan besar negara-negara barat dan “sedang mengadakan diskusi dengan Inggris untuk mengembalikan perwakilannya di Damaskus.”

    “Kami memiliki rencana sistematis untuk mengatasi penghancuran sistematis yang dilakukan oleh rezim tersebut,” kata Sharaa, seraya menambahkan bahwa “pengalamannya ” memerintah provinsi Idlib dengan dukungan Turki “akan berlanjut di provinsi-provinsi lain di negara ini.”

    Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Gedung Putih berhubungan langsung dengan HTS dan Sharaa, yang kepalanya masih dihargai sebesar $10 juta oleh pemerintah AS.

    “Ya, kami telah melakukan kontak dengan HTS dan pihak-pihak lain,” kata Blinken dalam konferensi pers di Aqaba, Yordania. “Pesan kami kepada rakyat Suriah adalah ini: Kami ingin mereka berhasil, dan kami siap membantu mereka melakukannya,” imbuh Blinken.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Assad Jatuh, Israel Setujui Rencana Perluas Permukiman di Dataran Tinggi Golan

    Assad Jatuh, Israel Setujui Rencana Perluas Permukiman di Dataran Tinggi Golan

    ERA.id – Pemerintah Israel menyetujui rencana memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang saat ini diduduki oleh Israel, demikian menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu (15/12/2024).

    Rencana senilai 10,81 juta dolar AS tersebut disetujui dengan suara bulat oleh kabinet “mengingat perang dan front baru dengan Suriah” kata pernyataan itu dilansir dari Xinhua.

    Menurut pernyataan itu, rencana tersebut bertujuan untuk melipatgandakan populasi Israel di Dataran Tinggi Golan. Rencana itu termasuk mendirikan sebuah desa pelajar, sebuah program pengembangan untuk mengintegrasikan penduduk baru, serta inisiatif-inisiatif untuk memperkuat sistem pendidikan dan infrastruktur energi terbarukan.

    “Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel dan itu sangat penting saat ini. Kita akan terus mempertahankannya (Dataran Tinggi Golan), menjadikannya berkembang, dan menetap di dalamnya,” kata Netanyahu di awal rapat kabinet terkait rencana tersebut.

    Israel merebut sebagian Dataran Tinggi Golan dalam perang 1967 dan mencaploknya, meski menuai kecaman internasional.

    Menyusul jatuhnya pemerintahan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember, Israel menguasai zona penyangga yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah wilayah demiliterisasi yang dibentuk pada 1974 di bawah perjanjian gencatan senjata Israel-Suriah.

    Pasukan Israel juga menguasai sebuah pos terdepan milik militer Suriah dan menempatkan pasukannya di puncak Gunung Hermon di Golan. Sementara itu, Israel semakin intensif melancarkan serangan udara terhadap aset-aset militer Suriah di seluruh Suriah, dengan alasan untuk mencegah agar senjata-senjata tersebut tidak jatuh ke teroris.

  • Terowongan Senjata Iran di Suriah Jadi Target Israel, Disebut Tampung Sistem Rudal Canggih – Halaman all

    Terowongan Senjata Iran di Suriah Jadi Target Israel, Disebut Tampung Sistem Rudal Canggih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Israel diketahui telah melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Suriah, pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad beberapa waktu lalu.

    TV Al-Ghad yang bermarkas di Yordania, melaporkan Israel menargetkan sejumlah fasilitas militer penting Suriah pada akhir pekan lalu.

    Jet tempur Israel dikatakan menghantam gudang rudal balistik Scud, peluncur roket, dan bandara militer Nasiriyah di wilayah Qalamoun.

    Selain itu, Israel juga dilaporkan menargetkan terowongan senjata milik Iran di Suriah, yang disebutkan menampung sistem rudal canggih.

    Pejabat Israel sebelumnya diketahui telah menekankan, serangan di Suriah bertujuan untuk mencegah pengiriman senjata ke Hizbullah dan pasukan lain yang didukung Iran.

    Sementara itu, baru-baru ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bicara soal Iran.

    Netanyahu mengklaim serangan Israel terhadap Iran dan sekutunya selama beberapa bulan terakhir, telah menghancurkan Poros Perlawanan yang dipimpin Teheran.

    “Setahun yang lalu, saya katakan kita akan mengubah wajah Timur Tengah, dan kita melakukannya.”

    “Suriah (sekarang) bukan Suriah yang sama. Lebanon (saat ini) bukan Lebanon yang sama Gaza (juga) bukan Gaza yang sama.”

    “Dan kepala (pemimpin) Poros (Perlawanan), Iran, bukan lagi Iran yang sama. Mereka merasakan kekuatan kita,” ujar Netanyahu dalam sebuah pernyataan, Minggu (15/12/2024), dikutip dari Iran International.

    Sejak jatuhnya Assad, Israel telah meningkatkan serangan udara terhadap posisi tentara Suriah dan militan yang didukung Iran di seluruh negara Arab.

    Israel berdalih, serangan itu untuk mencegah pemberontak mengakses aset militer canggih yang mungkin digunakan untuk menyerang mereka.

    “Pada hari Sabtu, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, mengatakan secara terbuka: ‘Hizbullah telah kehilangan rute pasokan militernya melalui Suriah.’”

    “Ini, tentu saja, merupakan bukti tambahan atas pukulan telak yang telah kami berikan kepada seluruh poros Iran,” tutur Netanyahu.

    Namun, ia memperingatkan serangan udara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan terus mencegah Teheran dan proksinya menyerang Israel.

    “Saya dengan tegas menyatakan kepada Hizbullah dan Iran: Untuk mencegah Anda menyerang kami, kami akan terus mengambil tindakan terhadap Anda sebagaimana diperlukan, di setiap arena dan setiap saat,” tegasnya.

    Israel Layangkan Ancaman Terhadap HTS

    Israel diketahui juga melayangkan ancaman terhadap oposisi Suriah, Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS).

    Hal ini disampaikan jurnalis dan analis politik Israel, Barak Ravid, dalam wawancara dengan CNN.

    Ravid mengatakan pesan ancaman itu disampaikan Israel kepada HTS lewat tiga pihak.

    Israel, kata Ravid, memperingatkan HTS untuk tidak mendekati perbatasan.

    “Kami (tentara pendudukan Israel) tak akan tinggal diam jika HTS mendekati perbatasan,” ujar Ravid menirukan pesan itu, Sabtu (14/12/2024).

    Ia menambahkan, Israel memiliki hubungan dekat dengan beberapa kelompok di Suriah, terutama kelompok Kurdi di wilayah utara negara itu.

    Ravid juga menyebut Israel akrab dengan komunitas Druze di Dataran Tinggi Golan Suriah.

    “Terkait dengan Druze di Suriah, Israel telah memberi tahu Druze di Israel, Mereka (Druze di Israel) akan melakukan intervensi jika komunitas Druze di Suriah terancam,” ungkap Ravid.

    Ravid mencatat, Israel menunjukkan keraguan besar terhadap HTS.

    Keraguan itu jauh lebih besar dibanding yang ditunjukkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, atau negara-negara Eropa terhadap kelompok tersebut.

    Ia menyatakan Israel saat ini berupaya melemahkan kemampuan tentara Suriah yang tersisa.

    Ia juga menekankan, Israel akan terus mengebom fasilitas-fasilitas militer yang tersisa dalam beberapa hari mendatang, yang mencerminkan tujuan rezim Zionis untuk melemahkan tentara Suriah.

    Ravid menyatakan Israel bermaksud memanfaatkan situasi saat ini untuk memastikan pihak manapun yang menguasai Suriah dalam beberapa tahun mendatang, akan membutuhkan waktu lama untuk membangun kembali tentaranya.

    Tumbangnya Rezim al-Assad

    Diketahui, rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad, tumbang setelah puluhan tahun berkuasa, Minggu(7/12/2024), ketika ibu kota Damaskus jatuh ke tangan oposisi.

    Kelompok oposisi bersenjata terlibat dalam perjuangan panjang dalam upaya menjatuhkan rezim al-Assad, dikutip dari Middle East Monitor.

    Setelah bentrokan meningkat pada 27 November 2024, rezim al-Assad kehilangan banyak kendali atas banyak wilayah, mulai Aleppo, Idlib, hingga Hama.

    Akhirnya, saat rakyat turun ke jalanan di Damaskus, pasukan rezim mulai menarik diri dari lembaga-lembaga publik dan jalan-jalan.

    Sementara, kelompok oposisi mempererat cengkeraman mereka di pusat kota.

    Dengan diserahkannya Damaskus ke oposisi, rezim al-Assad selama 61 tahun resmi berakhir.

    Al-Assad bersama keluarganya diketahui melarikan diri dari Suriah, usai oposisi menguasai Damaskus.

    Rezim al-Assad dimulai ketika Partai Baath Sosialis Arab berkuasa di Suriah pada 1963, lewat kudeta.

    Pada 1970, ayah al-Assad, Hafez al-Assad, merebut kekuasaan dalam kudeta internal partai.

    Setahun setelahnya, Hafez al-Assad resmi menjadi Presiden Suriah.

    Ia terus berkuasa hingga kematiannya di tahun 2000, yang kemudian dilanjutkan oleh al-Assad.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W)

  • Netanyahu Bilang Israel Tak Tertarik untuk Konfrontasi dengan Suriah

    Netanyahu Bilang Israel Tak Tertarik untuk Konfrontasi dengan Suriah

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak tertarik untuk berkonfrontasi dengan Suriah. Ini disampaikannya pada hari Minggu (15/12) waktu setempat, beberapa hari setelah ia memerintahkan pasukan Israel ke zona penyangga antara pasukan kedua negara di Dataran Tinggi Golan.

    “Kami tidak tertarik untuk berkonfrontasi dengan Suriah. Kebijakan Israel terhadap Suriah akan ditentukan oleh realitas yang berkembang di lapangan,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video, dilansir kantor berita AFP, Senin (16/12/2024). Hal ini disampaikannya satu minggu setelah kelompok pemberontak menggulingkan presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Pekan lalu, kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) mendeklarasikan kemenangannya atas perebutan kekuasaan di Suriah. Pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Golani berhasi menyingkirkan Assad dari kekuasaan, mengakhiri pemerintahan tangan besi klan Assad selama lima dekade.

    Sejak itu, pasukan Israel telah bergerak ke zona demiliterisasi di dalam Suriah yang dibuat setelah perang Arab-Israel tahun 1973, termasuk sisi Suriah dari Gunung Hermon yang strategis yang menghadap ke ibu kota Suriah, Damaskus, tempat Israel mengambil alih pos militer Suriah yang ditinggalkan.

    Israel telah menyatakan bahwa mereka tidak berniat untuk tinggal di sana. Israel menyebut serangan ke wilayah Suriah itu sebagai tindakan terbatas dan sementara untuk memastikan keamanan perbatasan. Israel juga telah melancarkan ratusan serangan terhadap persediaan senjata strategis Suriah.

    Beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, UEA, dan Yordania, mengutuk apa yang mereka sebut sebagai perebutan zona penyangga di Dataran Tinggi Golan oleh Israel.

  • Netanyahu Akan Tambah Populasi Israel di Golan, Arab Saudi Bilang Gini

    Netanyahu Akan Tambah Populasi Israel di Golan, Arab Saudi Bilang Gini

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi mengecam rencana Israel untuk menggandakan populasinya di area Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang puluhan tahun diduduki Tel Aviv. Riyadh menyebutnya sebagai langkah “sabotase” terhadap Suriah.

    Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir Al-Arabiya, Senin (16/12/2024), menyatakan “kutukan dan kecaman” terhadap rencana Israel tersebut, yang diumumkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada Minggu (15/12) waktu setempat.

    Riyadh menyebut rencana itu sebagai bagian dari “sabotase berkelanjutan terhadap peluang untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Suriah” setelah pasukan pemberontak menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad sepekan lalu.

    “Kerajaan memperbarui seruan kepada komunitas internasional untuk mengutuk pelanggaran Israel ini, menekankan perlunya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Suriah,” tegas pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.

    “Golan merupakan tanah Arab Suriah yang diduduki,” sebut Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Netanyahu dan pemerintahannya dilaporkan telah sepakat, pada Minggu (15/12), untuk melipatgandakan populasi Israel di area Dataran Tinggi Golan.

    “Memperkuat Golan adalah memperkuat Negara Israel, dan hal ini sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, mengembangkannya, dan tinggal di dalamnya,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya.