Tag: Bashar al-Assad

  • Pertama Kalinya, Bashar al-Assad Beri Pernyataan Setelah Digulingkan, Ungkap Evakuasi ke Rusia – Halaman all

    Pertama Kalinya, Bashar al-Assad Beri Pernyataan Setelah Digulingkan, Ungkap Evakuasi ke Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar Al-Assad untuk pertama kalinya memberikan pernyataan.

    Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan melalui media sosial, Bashar menjelaskan bagaimana dirinya melarikan diri dari Suriah menuju ke Rusia.

    Assad menjelaskan dirinya meninggalkan Damaskus pada 8 Desember melalui pangkalan Hmeimim.

    Kaburnya Assad dari Suriah tepat beberapa jam setelah pangkalan Hmeimim diserang pesawat tak berawak, dikutip dari Reuters.

    Ia menceritakan bahwa dirinya berangkat dengan koordinasi bersama sekutu Rusia ke pangkalan Rusia tersebut.

    Namun menurut pengakuan Assad, dirinya tidak memiliki rencana untuk kabur ke Rusia sebelumnya.

    “Saya tidak meninggalkan negara ini sebagai bagian dari rencana seperti yang dilaporkan sebelumnya,” kata Assad, dikutip dari Asharq Al-Aawsat.

    Assad mengklaim dirinya juga tidak memiliki rencana untuk mengundurkan diri dari pemerintahan.

    “Tidak ada satu pun momen selama peristiwa ini yang membuat saya berpikir untuk mengundurkan diri atau mencari perlindungan, dan tidak ada satu pun individu atau pihak yang mengajukan usulan seperti itu,” jelas Assad.

    Sebagai informasi, rezim Assad berhasil digulingkan setelah lebih dari 13 tahun perang.

    Assad digulingkan oleh kelompok oposisi dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus pada Minggu.

    Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

    Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada hari Minggu (8/12/2024).

    Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

    “Presiden al-Assad dari Suriah telah tiba di Moskow. Rusia telah memberi mereka (dia dan keluarganya) suaka atas dasar kemanusiaan,” tulis Interfax, dikutip dari Al-Arabiya.

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Peskov.

    Peskov mengatakan Assad telah diberi suaka di Rusia, dan mengatakan keputusan itu dibuat oleh Presiden Vladimir Putin.

    Sebelumnya, pemerintahan Assad diwarnai oleh penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, pemerkosaan, dan pengawasan massal.

    Menurut pemantau perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berpusat di Inggris, sekitar 60.000 orang telah terbunuh karena penyiksaan atau karena kondisi yang mengerikan di pusat-pusat penahanan al-Assad.

    Ini terjadi sejak dimulainya pemerintahan presiden Bashar Al-Assad.

    Sejak itu, Bashar Al-Assad diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan penyiksaan.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Bashar Al-Assad dan Konflik Suriah

  • Peskov: Belum Ada Keputusan Akhir Terkait Pangkalan Rusia di Suriah – Halaman all

    Peskov: Belum Ada Keputusan Akhir Terkait Pangkalan Rusia di Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa saat ini belum ada keputusan terkait nasib pangkalan Rusia yang berada di Suriah.

    Peskov menjelaskan nasib pangkalan Rusia akan ditentukan setelah adanya pembicaraan dengan pemimpin oposisi Suriah saat ini.

    “Belum ada keputusan akhir mengenai masalah ini saat ini. Kami sedang berhubungan dengan perwakilan pasukan yang saat ini mengendalikan situasi di negara ini, dan semua ini akan ditentukan selama dialog,” kata Peskov, dikutip dari Sputnik Internasional.

    Sementara itu, 4 pejabat Suriah mengatakan bahwa Rusia telah menarik militernya dari Suriah.

    “Rusia menarik kembali militernya dari garis depan di Suriah utara dan dari pos-pos di Pegunungan Alawite tetapi tidak meninggalkan dua pangkalan utamanya di negara itu setelah jatuhnya Presiden Bashar al-Assad,” kata 4 pejabat Suriah kepada Reuters.

    Pernyataan ini diperkuat dengan rekaman satelit pada hari Jumat (13/12/2024).

    Di mana satelit tersebut menunjukkan keberadaan 2 pesawat kargo Antonov AN-124 di pangkalan Hmeimim.

    Tampaknya keberadaan 2 pesawat ini untuk mempersiapkan kembalinya pasukan militer Rusia.

    Seorang pejabat keamanan Suriah mengatakan bahwa salah satu pesawat tersebut telah berangkat menuju Libya pada hari Sabtu (14/12/2024).

    Rusia Jalin Dialog dengan Oposisi Suriah

    Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Rusia Mikhail Bogdanov mengatakan bahwa pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan oposisi Suriah atau komite politik Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Menurut Bogdanov, menjalin komunikasi dengan HTS bagi Rusia adalah untuk memastikan bahwa kelompok yang menggulingkan mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad ini telah memenuhi komitmennya dalam menjaga stabilitas Suriah.

    Mulai dari menjaga ketertiban, mencegah segala hal yang tidak diinginkan dan menjamin keselamatan diplomat dan warga negara asing.

    “Rusia berharap kelompok itu akan memenuhi janjinya untuk”menjaga dari semua ekses, menjaga ketertiban, dan memastikan keselamatan diplomat dan warga asing lainnya,” kata Bogdanov, dikutip dari Al-Arabiya.

    Tidak hanya membahas soal stabilitas Suriah, Rusia juga dikabarkan meminta HTS untuk tetap mempertahankan kehadiran militernya di negara tersebut.

    Diketahui, Rusia memiliki 2 pangkalan militer di Suriah yaitu pangkalan angkatan laut di Tartous dan Pangkalan Udara Khmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia.

    “Pangkalan-pangkalan itu masih ada, atas permintaan Suriah, dengan tujuan memerangi teroris dari ISIS. Belum ada keputusan lain yang diambil saat ini,” kata Bogdanov, dikutip dari Al Mayadeen.

    Sebagai informasi, Moskow telah mendukung Suriah sejak awal Perang Dingin, dan telah mengakui kemerdekaannya pada tahun 1944 saat Damaskus berusaha melepaskan diri dari kekuasaan kolonial Prancis. 

    Diketahui, Rusia memiliki 2 pangkalan militer di Suriah yaitu pangkalan angkatan laut di Tartous dan Pangkalan Udara Khmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia.

    Pangkalan Tartous dibangun pada tahun 1971, tepatnya setelah Rusia ikut campur tangan dalam perang saudara untuk membantu Assad.

    Pada tahun 2017, Rusia memberikan sewa gratis selama 49 tahun kepada Assad.

    Rusia juga memiliki pos penyadapan di Suriah yang dijalankan di samping stasiun sinyal Suriah.

    Runtuhnya Rezim Assad

    Assad digulingkan oleh kelompok oposisi dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus pada Minggu.

    Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

    Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada hari Minggu (8/12/2024).

    Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

    “Presiden al-Assad dari Suriah telah tiba di Moskow. Rusia telah memberi mereka (dia dan keluarganya) suaka atas dasar kemanusiaan,” tulis Interfax, dikutip dari Al-Arabiya.

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Peskov.

    Peskov mengatakan Assad telah diberi suaka di Rusia, dan mengatakan keputusan itu dibuat oleh Presiden Vladimir Putin.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik di Suriah

  • Media Ibrani: Suriah Jatuh, AU Israel Siapkan Misi Besar ke Iran, Didukung AS dan Trump – Halaman all

    Media Ibrani: Suriah Jatuh, AU Israel Siapkan Misi Besar ke Iran, Didukung AS dan Trump – Halaman all

    Media Ibrani: Suriah Jatuh, AU Israel Siapkan Misi Besar ke Iran, Didukung AS dan Trump
     
    TRIBUNNEWS.COM – Surat kabar Israel berbahasa Ibrani, Haaretz melaporkan, seorang pejabat senior di tentara Israel (IDF) mengatakan kalau Angkatan Udara Israel (IAF) sedang mempersiapkan apa yang disebutnya sebagai ‘misi besar berikutnya’.

    Pejabat militer tersebut mengungkapkan, misi besar berikutnya itu kemungkinan mendapat dukungan dari pemerintahan baru Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.

    “Terutama karena misi tersebut menargetkan Iran,” menurut surat kabar tersebut dikutip Khaberni, Senin (16/12/2024).

    Kemarin, Minggu (15/12), media-media Israel membahas kemungkinan melakukan serangan terhadap Iran mengingat apa yang digambarkannya sebagai “peluang bersejarah” bagi tentara Israel.

    Fokus lain pemberitaan media Israel adalah meningkatnya ketegangan internal akibat campur tangan otoritas eksekutif dalam urusan peradilan Israel, merujuk pada sidang korupsi perdana menteri, Benjamin Netanyahu.

    Serangan skala besar Israel ke wilayah Suriah di masa transisi kekuasaan pasca-tergulingnya Rezim Bashar al-Assad. (MNA/screenshot)

    Faktor Suriah

    Mengenai Iran, Or Heller, koresponden urusan militer untuk media Israel Channel 13, menggambarkan situasi saat ini sebagai peluang potensial bagi Israel untuk memperluas operasi militernya terhadap Iran.

    Dia menunjukkan, perhatian militer Israel kembali ke ‘wilayah timur’ (Iran) setelah operasi intensif IDF di Gaza, Lebanon dan Suriah.

    “Dia menekankan kalau tentara Israel sekarang melihat peluang untuk menyerang fasilitas nuklir Iran,” kutip Khaberni dari laporan tersebut.

    Keberadaan Pasukan Israel di Puncak Gunung Hermon, Suriah. Israel mengklaim perjanjian pasca-perang tahun 1973 yang mengharuskan mereka melepaskan penguasaan sejumlah wilayah Suriah, termasuk Gunung Hermon, bubar dengan sendirinya sejak rezim pemerintahan Bashar al-Assad tumbang. (rntv/tangkap layar)

    Sementara itu, Yossi Yehoshua, seorang analis urusan militer di saluran “I24” dan surat kabar “Yedioth Ahronoth”, menjelaskan, ada konsensus yang berkembang di Israel mengenai peluang menyerang Iran.

    “Peluang terutama karena adanya koridor melalui Suriah yang memfasilitasi operasi militer Israel,” kata ulasan tersebut.

    Namun ia juga menunjukkan kekhawatiran kalau serangan Israel di wilayah tersebut mungkin mendorong Iran untuk mempercepat program nuklirnya.

    Yossi menambahkan kalau tentara Israel kini mengalihkan sumber dayanya untuk mempersiapkan aksi militer ke Iran.

    “Manuver ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan dukungan Amerika untuk mencapai hal ini (serangan besar ke Iran),” katanya.

    Fasilitas Nuklir Teheran Jadi Incaran

    Dalam konteks yang sama, Alon Ben David, seorang analis urusan militer di Channel 13, menunjukkan bahwa Angkatan Udara Israel sebagian besar berfokus pada Iran sebagai target utama di periode mendatang.

    Dua hari yang lalu, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Israel sedang mempersiapkan misi besar mendatang yang mungkin mendapat dukungan dari Presiden terpilih AS Donald Trump.

    Menurut surat kabar tersebut, tentara Israel sedang berupaya merumuskan rencana terbaru untuk menyerang fasilitas nuklir di Iran.

    Surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa sejak pecahnya perang, Angkatan Udara Israel telah menjatuhkan sekitar 83.000 bom di berbagai medan pertempuran, termasuk lebih dari 1.800 bom berat yang dijatuhkan dalam waktu satu minggu terhadap sasaran tentara Suriah, menghancurkan sekitar 80 persen sistem pertahanan udara Suriah.

    Patut dicatat bahwa Israel mengintensifkan serangan udaranya terhadap Suriah dalam beberapa hari terakhir setelah penggulingan rezim Bashar al-Assad, menargetkan situs-situs militer di berbagai wilayah negara tersebut, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Suriah.

    Sebelumnya mereka juga mengumumkan bubarnya perjanjian penarikan diri dengan Suriah pada tahun 1974, dan pengerahan tentara pendudukan di zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan Suriah, yang telah menduduki sebagian besar wilayahnya sejak tahun 1967, dalam sebuah tindakan yang dikutuk oleh PBB, AS, dan negara-negara Arab.

    Suriah Titik Pukul Iran

    Angkatan Udara Israel sedang menyiapkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Informasi ini dibocorkan pejabat militer kepada Times of Israel.

    Negara Yahudi tersebut percaya bahwa pengambilalihan Suriah secara tiba-tiba oleh pemberontak jihadis telah melemahkan posisi Teheran di wilayah tersebut, yang dapat mendorong Iran untuk mempercepat program atomnya, kata outlet tersebut.

    Sementara itu, serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar pertahanan udara Suriah, sehingga membuka jalan bagi operasi melawan Iran.

    Teheran telah lama bersikeras bahwa program nuklirnya bersifat damai dan bersifat sipil, bertolak belakang dengan tuduhan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Iran sedang mencari bom atom.

    DI 2015, lima negara kekuatan nuklir terbesar di dunia membuat perjanjian dengan Iran untuk memantau aktivitas nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.

    Namun AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018.

    Israel dilaporkan mempertimbangkan serangan terhadap situs nuklir Iran setelah serangan rudal Teheran pada tanggal 1 Oktober, namun tidak menindaklanjuti rencana tersebut.

    Pemerintahan Netanyahu telah memanfaatkan penggulingan pemerintahan di Suriah untuk menghancurkan kemampuan militer negara tetangganya dengan meluncurkan “salah satu operasi serangan terbesar dalam sejarah” angkatan udaranya. 

    Awal pekan ini, jet Israel menyerang lebih dari 250 sasaran di seluruh Suriah, termasuk bandara dan pelabuhan, lokasi pertahanan udara dan rudal, fasilitas industri militer, dan gudang.

    Pasukan Israel juga bergerak melampaui zona penyangga di Dataran Tinggi Golan, dan mengklaim Gunung Hermon.

    Pemerintahan Bashar Assad di Suriah digulingkan oleh militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pekan lalu. Kelompok HTS sejauh ini belum mengkonsolidasikan kekuatan.

    Israel Yakin Iran Kini Terisolir

    Israel yakin, kini Iran “terisolasi” setelah Assad digulingkan dan sekutu utamanya lainnya di wilayah tersebut, Hizbullah yang berbasis di Lebanon, telah dilemahkan secara signifikan oleh serangan IDF baru-baru ini di sana.

    Hal ini dapat mendorong Iran untuk mempercepat program nuklirnya dan menciptakan peluang bagi serangan pendahuluan Israel, menurut Times of Israel.

    IAEA Larang Israel Serang Fasilitas Nuklir Iran

    Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, telah memperingatkan kepada Israel agar tidak menyerang instalasi nuklir Iran.

    Dia beralasan, hal ini dilarang oleh hukum internasional dan dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi seluruh kawasan.

    Grossi menyampaikan pernyataan tersebut pada konferensi pers di Teheran, di mana dia melakukan kunjungan dua hari untuk membicarakan program nuklir Iran.

    Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi di konferensi pers di Teheran, Iran, 14 November 2024.

    “Serangan seperti itu dapat menimbulkan konsekuensi radiologis yang sangat serius. IAEA dan negara-negara anggotanya sebelumnya telah menyatakan penolakan keras terhadap tindakan tersebut,” kata Grossi menanggapi pertanyaan tentang ancaman serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran.

    Ketegangan antara Teheran dan Yerusalem Barat telah meningkat sejak pecahnya perang terbaru Israel-Hamas di Gaza tahun lalu dan serangan Israel ke Lebanon yang menargetkan Hizbullah.

    Iran mengecam Israel atas kedua konflik tersebut, dan kedua negara telah saling melancarkan serangan rudal beberapa kali tahun ini.

    Para pejabat Israel sebelumnya menyebut situs-situs nuklir Iran sebagai target serangan potensial, namun sejauh ini dilaporkan telah ditekan oleh AS untuk tidak menindaklanjuti ancaman tersebut.

    Namun awal pekan ini, menteri pertahanan Israel yang baru diangkat, Israel Katz, mengatakan, Iran “lebih rentan terhadap serangan terhadap fasilitas nuklirnya.” 

    Dia mengatakan, Israel sekarang memiliki peluang “untuk mencapai tujuan terpenting kami – untuk menggagalkan dan menghilangkan ancaman nyata terhadap Negara Israel.”

    Pernyataanya ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Yerusalem Barat akan segera menyerang situs tersebut.

    Selama konferensi pers, Grossi mencatat bahwa ketegangan regional saat ini “menunjukkan bahwa ruang untuk negosiasi dan diplomasi” mengenai program nuklir Iran “semakin kecil.”

    Upaya Iran dalam pengayaan uranium telah lama dipandang oleh Barat sebagai upaya terselubung untuk mengembangkan senjata nuklir.

    Meskipun perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar membatasi program tersebut dengan imbalan keringanan sanksi yang signifikan bagi Teheran, perjanjian tersebut gagal setelah Amerika menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018.

    Hal ini menyebabkan Iran meningkatkan kemampuan pengayaannya, yang menurut Grossi, kini mendekati ambang batas yang diperlukan untuk persenjataan.

    IAEA telah mendorong lebih banyak pemantauan dan kerja sama di situs nuklir Iran. Grossi mengatakan dia bertekad menjadikan kunjungannya “sukses” dalam hal ini mengingat “keadaan serius di wilayah tersebut.”

    Iran telah lama membantah mempunyai ambisi untuk membuat senjata nuklir, dan berulang kali menekankan bahwa program pengayaannya selalu bersifat damai dan hanya ditujukan untuk penggunaan sipil.

    Setelah pertemuan dengan Grossi pada Kamis malam, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan negaranya bersedia bekerja sama dan bernegosiasi dengan IAEA mengenai program nuklirnya, namun tidak akan melakukannya “di bawah tekanan dan intimidasi.”

    (oln/khbrn/*)

     

  • Turki Perluas Pengaruh Usai Perang Saudara di Suriah

    Turki Perluas Pengaruh Usai Perang Saudara di Suriah

    Jakarta

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah berucap tidak punya ambisi teritorial di negeri jiran. “Kami tidak memiliki klaim wilayah di Suriah,” kata dia sebagai dalih intervensi militer Turki di Suriah pada tahun 2016

    “Kami hanya ingin memastikan bahwa pemilik hak negara tersebut mendapatkan kembali tanah mereka. Kami hanya menginvasi wilayah tersebut untuk mengakhiri kekuasaan tirani Assad,” imbuhnya. Namun di balik kata-kata bijaknya itu tersimpan kepentingan politik yang kuat.

    Ankara mendukung pemberontakan bersenjata di Suriah sejak hari pertama, dan dengan lantang menyerukan penggulingan diktator Bashar al-Assad. Lima tahun kemudian, Turki menempatkan serdadunya secara permanen di wilayah pemberontak Suriah di Idlib.

    Saat ini, Turki dipandang sebagai pemenang strategis terbesar di Suriah, sementara Rusia dan Iran dipandang sebagai pecundang. Pasalnya, kedua negara adalah sekutu terpenting rezim Assad, yang mendukung rezim dengan kekuatan militer.

    “Turki jelas menang di Suriah,” kata Zaur Gasimov, pakar hubungan Turki-Rusia di Universitas Jerman-Turki di Istanbul. Dipastikan, Ankara akan aktif mencampuri proses pembentukan pemerintahan masa depan Suriah.

    “Turki akan terlibat secara intensif dalam pekerjaan rekonstruksi dan akan tetap menjadi investor utama di Suriah yang dilanda perang,” kata Gasimov. Dan negara ini juga akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari rekonstruksi Suriah.

    “Jika perusahaan konstruksi Turki mendapatkan kontrak di Suriah, negara tersebut akan diuntungkan,” yakin ilmuwan politik Berk Esen dari Universitas Sabanci di Istanbul. “Meskipun kebijakan Turki di Suriah dianggap kurang berhasil untuk waktu yang lama, Erdogan berulang kali menegaskan bahwa Assad akan jatuh suatu hari nanti. Sekarang dia akan mendapatkan poin dengan kebijakan tersebut.”

    Dukungan tidak langsung?

    Turki mendukung Tentara Nasional Suriah, SNA, dan dengan demikian menguasai sebagian besar wilayah utara Suriah. Berkat kehadirannya di sana, ia juga menjalin kedekatan dengan kelompok Islam Haiat Tahrir al-Sham, HTS, kata Esen.

    Ankara, di sisi lain, berulang kali membantah terlibat dalam serangan tersebut. Meskipun Turki tidak secara resmi mendukung HTS dan bahkan mengklasifikasikannya sebagai organisasi teroris, Ankara mensponsori beberapa milisi Suriah utara yang mengambil bagian dalam serangan tersebut.

    Adalah sah untuk berasumsi bahwa Turki secara tidak langsung mendukung HTS secara militer, kata pakar Timur Tengah Andre Bank dari GIGA Institute di Hamburg. “HTS baru-baru ini memperoleh senjata baru. Saat ini mereka menggunakan drone dan sistem rudal. Dapat diasumsikan bahwa ini berasal dari Turki,” kata Bank.

    Rekannya, Simon Mabon dari Universitas Lancaster, lebih berhati-hati: “Ini adalah topik yang tidak jelas. Kami tidak tahu persis sejauh mana Turki sebenarnya mendukung serangan ini,” kata Mabon.

    Meski berstatus anggota NATO, Turki sebenarnya memelihara hubungan baik dengan Rusia dan Iran yang sering kali membuat jengkel sekutu Barat. Pakar politik Gasimov tidak mengkhawatirkan perpecahan antara Moskow dan Ankara menyusul perkembangan di Suriah. Dia memperkirakan bahwa hubungan bilateral akan semakin mendalam di masa depan: “Jatuhnya Assad akan membuat Turki semakin penting bagi Rusia.”

    Masa depan warga Kurdi?

    Tujuan resmi Turki di Suriah utara adalah untuk mencegah pasukan Kurdi membangun kesatuan wilayah. Ankara khawatir akan munculnya negara Kurdi di wilayah tersebut.

    Pasukan yang didukung Turki saat ini mengambil tindakan terhadap milisi Kurdi dan telah mengambil alih wilayah di timur laut Suriah dalam beberapa hari terakhir, termasuk kota Manbij.

    Tentara Demokratik Suriah, SDF, yang menguasai sebagian wilayah utara Suriah, dianggap sebagai cabang PKK di Suriah. Sejak 1984, Turki telah berkonflik dengan PKK, Partai Pekerja Kurdi, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di UE.

    “Di masa depan, kita sebenarnya bisa melihat wilayah otonomi Kurdi di Suriah seperti di Irak. Perbedaannya: di wilayah pegunungan Irak utara, lebih mudah bagi suku Kurdi untuk mempertahankan wilayah mereka. Di Suriah yang datar, hal ini akan lebih sulit,” kata dia. Berk Esen. Masih belum jelas bagaimana HTS akan berperilaku terhadap suku Kurdi dan kelompok minoritas lainnya seperti Kristen.

    Kepulangan para pengungsi?

    Turki memiliki perbatasan dengan Suriah, dengan panjang sekitar 900 kilometer dan menampung sekitar tiga juta pengungsi Suriah. Turki adalah negara dengan pengungsi Suriah terbanyak di dunia.

    Meskipun pemerintahan Erdogan menampung sejumlah besar warga Suriah setelah pecahnya perang saudara, pemerintah kini berada di bawah tekanan yang sangat besar: kebencian terhadap warga Suriah telah meningkat selama bertahun-tahun di Turki yang mengalami kesulitan ekonomi.

    “Kami sangat mementingkan integritas wilayah Suriah,” Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pada tanggal 8 Desember, menambahkan: “Jutaan warga Suriah yang terpaksa meninggalkan rumah mereka sekarang dapat kembali.”

    Saat ini terdapat harapan yang semakin besar di Turki bahwa hal ini harus terjadi sesegera mungkin. Pada tanggal 9 Desember, Presiden Erdogan mengumumkan pembukaan perbatasan Yaylada dekat Antakya dengan Suriah: Hal ini akan memungkinkan para pengungsi untuk kembali “dengan aman dan sukarela.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

  • Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina – Halaman all

    Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina – Halaman all

    Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina

    TRIBUNNEWS.COM – Situs berita Amerika Axios mengutip pejabat Palestina, Amerika Serikat (AS) dan Israel melaporkan pemerintahan Presiden Joe Biden meminta Israel untuk menyetujui bantuan militer AS kepada pasukan keamanan Otoritas Palestina untuk mendukung operasi skala besar di Tepi Barat.

    Pejabat Palestina dan Israel mengatakan kepada situs tersebut kalau operasi skala besar tersebut bertujuan untuk mendapatkan kembali kendali atas Jenin dan kampnya.

    Operasi skala besar ini juga berfokus pada kelompok milisi bersenjata lokal yang memegang kendali atas bagian Tepi Barat tersebut.

    Axios melaporkan, mengutip pejabat Palestina dan Amerika, bahwa operasi tersebut terjadi di tengah kekhawatiran akan upaya yang mereka gambarkan sebagai “ekstremis Islam” untuk menggulingkan Otoritas Palestina.

    Aksi ini serupa dengan kontrol kekuasaan faksi pemberontak di Suriah yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad.

    Situs web tersebut menambahkan – dengan mengutip para pejabat Palestina dan Amerika – bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas memerintahkan para pemimpin dinas keamanan Otoritas Palestina untuk melancarkan operasi untuk mengendalikan Jenin dan kampnya.

    “Beberapa dari mereka menyatakan keberatan mereka, namun Abbas memberi tahu mereka bahwa siapa pun yang melanggar pesanan akan dipecat,” kata laporan itu dikutip dari Khaberni, Senin (16/12/2024).

    Seorang pejabat Palestina mengungkapkan, koordinator keamanan AS Jenderal Mike Venzel bertemu dengan para pemimpin badan keamanan Palestina sebelum operasi untuk meninjau rencana mereka.

    Axios melaporkan, mengutip para pejabat, bahwa pemerintahan Biden telah meminta Israel untuk melepaskan sebagian pendapatan pajak Palestina yang dibekukan untuk membayar gaji pasukan keamanan Otoritas Palestina.

    Hal ini terjadi ketika bentrokan terus berlanjut di kamp Jenin antara dinas keamanan Otoritas Palestina dan pejuang perlawanan Palestina menyusul kampanye keamanan yang diluncurkan oleh dinas keamanan Palestina untuk memperluas kendali mereka atas kamp tersebut.

    Logo Brigade Jenin, sayap militer wilayah dari kelompok Palestine Islamic Jihad (PIJ). Belakangan, faksi-faksi perlawanan Palestina melakukan perlawanan terhadap Otoritas Palestina di Tepi Barat karena dianggap justru mementingkan kepentingan Israel. (khaberni/HO)

    Komandan Brigade Jenin Terbunuh

    Khaberni melaporkan, bentrokan kembali terjadi antara pejuang perlawanan dan dinas keamanan Otoritas Palestina, Minggu (11/12/2024), di kamp Jenin di Tepi Barat bagian utara.

    Sumber kepemimpinan di Brigade Jenin dari Brigade Al-Quds – sayap militer Gerakan Jihad Islam – mengatakan pihak keamanan Otoritas Palestina dalam sepuluh hari belakangan berusaha untuk mengambil kendali wilayah Jenin.

    “Brigade Jenin kuat, Dinas keamanan tidak dapat menyerbu kamp, ​​​​tetapi malah menempatkan diri di daerah sekitar, setelah mereka menargetkan warga sipil dan anak-anak dengan cara yang berbahaya,” menurut Al Jazeera.

    Hal ini terjadi pada saat kota dan kamp Jenin melakukan pemogokan untuk berduka atas kemartiran seorang pejuang perlawanan dan seorang anak laki-laki kemarin di tangan dinas keamanan Otoritas.

    Pemogokam juga sebagai protes karena proses pendidikan di sekolah-sekolah berubah menjadi online.

    “Bentrokan terjadi di kamp tersebut kemarin, Sabtu, setelah dinas keamanan Otoritas melakukan apa yang mereka sebut operasi “Lindungi Tanah Air”, dan mengakibatkan terbunuhnya pemimpin Brigade Jenin, Yazid Ja’aysa, yang sedang ditahan, dikejar oleh pendudukan Israel, dan pembunuhan beberapa warga sipil oleh peluru dari petugas keamanan Otoritas Palestina,” kata laporan Khaberni.

    Kendaraan militer Israel di jalan pada hari kedua operasi di kota Jenin, Tepi Barat, 20 November 2024. (anews/tangkap layar/Foto EPA)

    Model Nablus

    Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth mengungkapkan kalau dinas keamanan Otoritas sedang mengerjakan “model Nablus” untuk diterapkan di Jenin jika kendali di kota tersebut bisa direbut.

    Model Nablus merupakan model yang dibicarakan oleh kepala Administrasi Sipil di tentara pendudukan Israel (IDF).

    Administrasi Sipil, adalah lembaga bentukan Israel yang berfungsi sebagai pengelola administrasi wilayah pendudukan di sejumlah titik wilayah pendudukan di mana Otoritas Palestina tidak memiliki kendali.

    Model Nablus yang dimaksud diterjemahkan dengan cara dinas keamanan Otoritas memasuki wilayah yang diduduki pendudukan setelah IDF telah menyerbu dan melemahkan infrastruktur perlawanan.

    Surat kabar tersebut mengindikasikan bahwa ada keputusan resmi Israel untuk menjaga stabilitas Otoritas Palestina dan mencegah keruntuhannya.

    “Lembaga keamanan Israel akan bertindak sesuai dengan keputusan kabinet dan berupaya untuk menstabilkan Otoritas Palestina berdasarkan kebijakan dan kepentingan keamanan Israel, dan mengikuti dengan cermat apa yang sedang terjadi.

    Peristiwa di kamp Jenin dimulai dengan penangkapan Ibrahim Tubasi dan Imad Abu al-Haija oleh aparat otoritas Palestina pada awal bulan ini.

    Penangkapan ini memicu kemarahan Brigade Jenin, yang menyandera mobil Otoritas Palestina untuk menuntut pembebasan personel milisi Palestina tersebut. 

    “Pihak berwenang menolak permintaan tersebut dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tujuannya adalah untuk mengakhiri perlawanan dan menyerahkan senjata. Hal ini ditolak oleh para pejuang perlawanan,” kata laporan Khaberni mengabarkan awal krisis besar di Jenin.

    Peristiwa meningkat dengan terbunuhnya pemuda anggota milisi perlawanan, Al-Shalabi, selama operasi Keamanan Otoritas, yang mengepung Rumah Sakit Jenin dan memutus aliran listrik dan air ke kamp.

    Bentrokan biasanya terjadi antara pejuang perlawanan dan personel keamanan Palestina di kota-kota di bagian utara Tepi Barat, terutama di Jenin dan Tulkarem, bertepatan dengan invasi pasukan pendudukan, serangan pemukim, dan genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.

    Badan keamanan Otoritas Palestina dituduh menangkap orang-orang yang dicari oleh pendudukan Israel, yang semakin memperumit situasi di Tepi Barat.

    Anggota Brigade Martir, sayap militer milisi perlawanan Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) ambil bagian dalam parade militer di Gaza. (Tangkap Layar/Kredit foto: Reuters)

    Menuntut Pemecatan Majed Faraj

    Dalam konteks yang sama, faksi lain milisi Palestina dari Dewan Militer Brigade Martir Al-Aqsa, di Tepi Barat yang diduduki, menuntut pemecatan kepala Badan Intelijen Palestina, Majed Faraj, dan pengajuannya ke pengadilan militer, menyusul eskalasi peristiwa di kamp Jenin, yang menyebabkan banyak orang tewas dan terluka akibat peluru dari dinas keamanan Otoritas.

    Dewan Militer Para Martir Al-Aqsa meminta keluarga mereka yang berafiliasi dengan “dinas keamanan Otoritas untuk menghindari anak-anak mereka berpartisipasi (bergabung) dalam konspirasi di Jenin dan semua provinsi di Tepi Barat.”

    Dia menekankan, “Siapa pun yang terbukti berpartisipasi dalam pembunuhan rakyat kami dan mengarahkan senjata mereka untuk perlawanan kami akan dituntut berdasarkan hukum revolusioner dan hukum kesukuan.

    Dewan menambahkan, dalam pernyataannya, mereka menawarkan dukungannya terhadap beberapa formula dan proposal solusi yang diluncurkan oleh para pejuang perlawanan, dan meskipun hal tersebut tidak adil, Otoritas Palestina menolak semua solusi tersebut.

    Brigade Martir Al-Aqsa – Pemuda Pembalasan dan Pembebasan mengatakan bahwa lembaga otoritas harus mengetahui bahwa “Panji perlawanan tidak akan berjatuhan di Jenin dan seluruh Palestina”.

    “Dan bahwa peluru kami diarahkan ke kepala musuh dan para pembantunya, dan semua rencanamu akan jatuh di bawah kaki penghambat kami, dan tangan kami akan menang atas penusuk (pengkhianat),” kata Brigade Martir Al-Aqsa.

     

     

    (oln/khbrn/*)
     

     

  • Kemlu RI: Mayoritas WNI di Suriah Pekerja Migran Ilegal

    Kemlu RI: Mayoritas WNI di Suriah Pekerja Migran Ilegal

    ERA.id – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap sebagian besar warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah merupakan pekerja migran ilegal.

    “Mayoritas WNI kita yang ada di sana itu adalah pekerja migran. Terutama yang bekerja di sektor domestik. Dan kami dapat pastikan bahwa seluruh pekerja migran sektor domestik tersebut berangkat tidak sesuai prosedur,” kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha dalam press briefing di Gedung Palapa Kemlu RI, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Keberadaan WNI yang bekerja sebagai migran ilegal di Suriah itu dikatakan Judha lantaran negara tersebut tertutup. Bukan hanya itu saja, Judha juga menjelaskan sebagaian besar pekerja migran ilegal itu tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan maupun BP2MI.

    “Karena Suriah merupakan negara yang tertutup bagi penempatan pekerja migran sektor domestik,” jelasnya.

    Selain tidak terdaftar di Kemenaker dan BP2MI, para pekerja migran ilegal juga kemungkinan besar mengalami kesulitan untuk melaporkan diri.

    Judha pun menekankan kembali agar WNI yang berada di Suriah maupun pihak keluarga untuk melapor kepada Kementerian Luar Negeri.

    “Mungkin mereka juga memiliki akses yang terbatas untuk melakukan lapor diri. Sehingga peran aktif dari keluarga untuk lapor ke hotline Kementerian Luar Negeri itu sangat-sangat diharapkan,” tegasnya.

    Sejauh ini Kementerian Luar Negeri RI sudah melakukan evakuasi terhadap 65 warga negara Indonesia dari Suriah. Proses evakuasi ini dilakukan usai rezim Bashar al-Assad digulingkan dari jabatannya.

  • Aktivitas Militer Rusia di Suriah: Penarikan dari Pangkalan Hmeimim – Halaman all

    Aktivitas Militer Rusia di Suriah: Penarikan dari Pangkalan Hmeimim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Rusia mulai mengemas peralatan militer di pangkalan udara Suriah setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

    Proses ini terdeteksi melalui citra satelit yang dirilis oleh Maxar, menunjukkan dua pesawat kargo Antonov AN-124 yang sedang bersiap untuk memuat peralatan militer di pangkalan udara Hmeimim, Latakia, pada Jumat, 13 Desember 2024.

    Aktivitas di Pangkalan Hmeimim

    Dua pesawat kargo AN-124 terlihat dengan kerucut hidung terbuka, siap untuk memuat peralatan.

    Seorang pejabat keamanan Suriah kepada Reuters mengungkapkan bahwa salah satu pesawat tersebut terbang menuju Libya pada Sabtu, 14 Desember 2024.

    Selain itu, helikopter serang KA-52 juga terlihat sedang dibongkar untuk persiapan transportasi.

    Maxar melaporkan bahwa elemen unit pertahanan udara S-400 juga sedang dipersiapkan untuk berangkat dari pangkalan tersebut.

    Sumber militer dan keamanan Suriah yang berhubungan dengan Rusia mengonfirmasi bahwa Moskow menarik pasukannya dari garis depan, meskipun tidak menarik diri dari dua pangkalan utamanya.

    Tumbangnya Rezim al-Assad

    Rezim Bashar al-Assad resmi runtuh pada Minggu, 7 Desember 2024, saat ibu kota Damaskus jatuh ke tangan oposisi.

    Sejak 27 November 2024, rezim al-Assad kehilangan kendali atas banyak wilayah, termasuk Aleppo dan Idlib.

    Dengan penyerahan Damaskus ke oposisi, masa kekuasaan al-Assad yang berlangsung selama 61 tahun berakhir.

    Pejabat senior oposisi menyatakan bahwa masalah kehadiran militer Rusia dan perjanjian antara Assad dan Moskow belum dibahas, dan rakyat Suriah akan memiliki keputusan di masa mendatang.

    Rusia juga telah menyiapkan saluran komunikasi dengan pemerintah sementara.

    Kesimpulan

    Dengan berkurangnya kehadiran militer Rusia dan runtuhnya rezim al-Assad, situasi di Suriah memasuki fase baru.

    Proses penarikan peralatan militer ini mencerminkan perubahan besar dalam dinamika politik dan militer di negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Negara-negara Arab Menyerukan Transisi Damai di Suriah Baru – Halaman all

    Negara-negara Arab Menyerukan Transisi Damai di Suriah Baru – Halaman all

    Negara-negara Arab Menyerukan Transisi Damai di Suriah Baru

    TRIBUNNEWS.COM- Perwakilan sejumlah negara Liga Arab merilis pernyataan bersama pada tanggal 14 Desember yang menekankan kesepakatan untuk mendukung “transisi damai” di Suriah, yang muncul beberapa hari setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad dan pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

    Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh menteri luar negeri Yordania, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar. Pernyataan itu disampaikan tepat setelah pertemuan di kota pesisir Aqaba, Yordania. 

    Pemimpin baru Suriah – yang bertanggung jawab atas berbagai kejahatan perang dan kekejaman yang berlatar belakang sektarian – telah berjanji untuk melindungi kelompok minoritas dan menegakkan kesetaraan

    Para menteri luar negeri berjanji untuk “mendukung proses transisi damai” di Suriah, seraya menambahkan bahwa “semua kekuatan politik dan sosial” harus terwakili dalam pemerintahan Suriah yang baru dan memperingatkan terhadap “setiap diskriminasi etnis, sektarian atau agama” – dengan menekankan “keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.”

    Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 harus menjadi dasar untuk transisi ini, kata mereka. 

    Pernyataan bersama tersebut menyerukan “komitmen untuk meningkatkan upaya memerangi terorisme dan kerja sama dalam memeranginya karena terorisme merupakan ancaman bagi Suriah dan keamanan kawasan dan dunia, dan kekalahannya merupakan prioritas kolektif.”

    Para diplomat juga mengambil bagian dalam pertemuan terpisah di Yordania dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri Turki Hakan, Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pederson, dan pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas. 

    Pada hari Jumat, Washington dan Ankara mengumumkan telah mencapai kesepakatan mengenai visi masa depan Suriah. 

    Turki merupakan salah satu kekuatan utama yang memicu dimulainya perang yang didukung AS terhadap Suriah, yang dimulai pada tahun 2011. Kelompok-kelompok yang menyerbu Damaskus pada tanggal 8 Desember tidak hanya mencakup HTS – mantan afiliasi Al-Qaeda – tetapi juga pasukan Tentara Nasional Suriah (SNA), proksi Turki yang terdiri dari beberapa kelompok ekstremis yang telah memasukkan sejumlah komandan ISIS ke dalam jajarannya selama bertahun-tahun. 

    Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan minggu lalu bahwa peristiwa terkini di Suriah direncanakan oleh Washington dan Tel Aviv, seraya menambahkan bahwa “ada negara tetangga yang memainkan peran penting dalam apa yang terjadi di Suriah dan masih memainkan peran ini” yang kemungkinan besar merujuk secara tidak langsung ke Turki.

    HTS – yang dulunya dikenal sebagai Front Nusra Al-Qaeda – telah membentuk otoritas transisi di bawah kepemimpinan perdana menteri Mohammad al-Bashir, yang memimpin badan pemerintahan kelompok tersebut di Idlib sebelum serangan yang berakhir dengan jatuhnya Assad. 

    HTS secara terbuka mengatakan bahwa kelompok minoritas dan semua tempat suci agama akan aman di bawah pemerintahan baru. HTS juga berjanji tidak akan memberlakukan pembatasan apa pun pada pakaian wanita. 

    Meskipun tidak ada pembantaian massal terhadap kaum minoritas, seperti yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya dalam perang Suriah, banyak yang bersikap skeptis dan takut. 

    Puluhan ribu warga Suriah dari kelompok minoritas dilaporkan membanjiri perbatasan Lebanon karena khawatir dengan apa yang akan terjadi di Suriah baru bagi mereka. 

    Front Nusra bertanggung jawab atas banyak kekejaman terhadap umat Kristen, Alawi, Syiah, dan Druze – termasuk bom bunuh diri, eksekusi , penculikan, penembakan tanpa pandang bulu, dan kejahatan perang lainnya.

    Faksi-faksi SNA juga telah melakukan banyak kekejaman. Selama bertahun-tahun, SNA tidak hanya memasukkan unsur-unsur ISIS ke dalam jajarannya, tetapi juga kelompok-kelompok seperti Jaish al-Islam – milisi sektarian yang bertanggung jawab atas berbagai kejahatan terhadap rakyat Suriah. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat – Halaman all

    Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat – Halaman all

    Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Tentara Israel sedang bersiap untuk mengerahkan senapan mesin otomatis yang dipantau dari jarak jauh untuk melindungi pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, Radio Tentara Israel melaporkan pada tanggal 15 Desember.

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Gen Gvir, bersama dengan pejabat Israel lainnya, telah mempersiapkan pemukim Yahudi untuk perang guna mengusir warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki dan menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina.

    Senjata otomatis yang dikembangkan oleh Rafael Combat Systems akan dipasang di menara pengawas di sekitar puluhan permukiman dan di dekat pintu masuknya. Senjata tersebut akan dikendalikan dari jarak jauh dari pusat komando “untuk mencegah serangan bersenjata dan operasi infiltrasi.”

    Sistem yang sama dipasang di perbatasan Gaza pada tahun 2008 dan dioperasikan oleh pengintai di pangkalan-pangkalan. Namun, sistem ini gagal mencegah pejuang dari gerakan Perlawanan Islam, Hamas, mendekati dan menerobos pagar pembatas untuk menyerang permukiman dan pangkalan militer Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

    Selama Operasi Banjir Al-Aqsa, para pejuang Brigade Qassam dilaporkan menggunakan pesawat tak berawak serang untuk melumpuhkan senjata otomatis selama jam-jam pertama operasi.

    Angkatan Darat pertama-tama akan menyebarkan senjata di lokasi yang dianggapnya ‘berisiko tinggi’, dan memperluas penyebarannya dari waktu ke waktu hingga mencakup lokasi tambahan.

    Menurut laporan, Unit Pengintaian ke-636 Divisi Tepi Barat Angkatan Darat akan mengoperasikan sistem tersebut.

    Tentara dan pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza tahun lalu.

    Tentara dan pemukim Israel telah membunuh 812 warga Palestina dan melukai 6.500 orang di Tepi Barat sejak saat itu.

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir telah menyediakan lebih dari 120.000 senjata api kepada pemukim Yahudi di Tepi Barat sejak pecahnya Perang Gaza.

    “Lebih dari 120.000 senjata didistribusikan kepada warga yang memenuhi syarat, sementara puluhan ribu lainnya menerima persetujuan bersyarat,” kata Ben-Gvir, pemimpin Partai Kekuatan Yahudi sayap kanan, di akun X miliknya pada bulan Oktober.

    “Kami bermaksud untuk terus mempersenjatai Israel. Itulah yang telah kami lakukan, dan itulah yang akan terus kami lakukan!”

    Ben Gvir dan sesama politisi dan menteri supremasi Yahudi telah mengumumkan keinginan mereka untuk menggunakan pemukim Yahudi untuk mengusir penduduk asli Palestina dari Tepi Barat yang diduduki dan mencaploknya ke Israel.

    Setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden AS pada bulan November, Ben Gvir, yang merupakan penduduk pemukiman Kiryat Arba, menyatakan bahwa “inilah saatnya untuk kedaulatan” atas Tepi Barat.

    Pada tanggal 9 Desember, setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad di Syra, Bezalel Smotrich menyerukan peningkatan pemukiman Yahudi dan penetapan “fakta di lapangan” untuk memastikan negara Palestina tidak akan pernah didirikan.

     

     

    Netanyahu: Israel akan Kuasai dan Selesaikan Dataran Tinggi Golan Suriah

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada tanggal 15 Desember bahwa pemerintahnya dengan suara bulat menyetujui rencana untuk mendorong pertumbuhan demografi di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki dan pemukiman Katzrin.

    Sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, Israel telah menduduki wilayah Suriah tambahan dalam upaya untuk menciptakan ‘Israel Raya’

    “Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel, dan hal itu sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, membuatnya berkembang, dan menyelesaikannya,” kata Netanyahu.

    Pemerintah telah menyisihkan lebih dari 40 juta NIS untuk melaksanakan rencana tersebut.

    Tentara Israel menduduki Dataran Tinggi Golan Suriah selama Perang Enam Hari tahun 1967. 

    Israel menolak untuk menarik pasukannya atau mengembalikan wilayah tersebut meskipun penaklukan wilayah tersebut tidak dapat diterima selama perang menurut hukum internasional dan di tengah tuntutan Resolusi Dewan Keamanan PBB 242.

    Tentara Israel telah menduduki wilayah Suriah tambahan sejak militan ekstremis dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh mantan pemimpin Al-Qaeda Abu Mohammad al-Julani (sekarang Ahmad al-Sharaa), merebut Damaskus minggu lalu dan menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad.

    Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa pasukan Israel kini berada 15 kilometer dari jalan internasional Beirut-Damaskus setelah memperluas pendudukan mereka di pedesaan Quneitra dan merebut desa baru. 

    Perwira militer Israel telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin lokal dari tujuh desa Suriah di dekat Dataran Tinggi Golan yang diduduki pasukan Israel minggu lalu, Yedioth Ahronoth melaporkan pada tanggal 15 Desember.

    “Para petugas bertemu secara terbuka dengan para tetua desa di rumah mereka untuk meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada hal buruk yang menimpa penduduk dan bahwa kehidupan sehari-hari mereka akan terus berjalan tanpa gangguan,” tulis surat kabar Israel tersebut.

    Kapten Omer, seorang komandan kompi dari Brigade Lapis Baja ke-7, bertemu dengan para pemimpin setempat di desa Umm Batnah, yang terletak 12 km jauh di wilayah Suriah,  

    “Saya meminta tetua desa untuk mengumpulkan senjata dari penduduk setelah mereka mengambil senapan dari pos-pos militer Suriah yang terbengkalai,” kata komandan tersebut.

    Militer mengklaim mereka hanya akan tetap berada di wilayah tersebut sampai wilayah tersebut dapat diserahkan kepada “entitas negara yang mapan dan terdefinisi” untuk mencegah “kelompok teroris” merebut kendali, mengacu pada HTS pimpinan Julani, yang sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra.

    Israel sebelumnya mendukung Front Nusra pimpinan Julani, afiliasi Al-Qaeda di Suriah, dengan senjata, gaji, perawatan medis, dan dukungan udara dari pesawat tempurnya selama perang kelompok sebelumnya melawan pemerintah Suriah dari tahun 2012 hingga 2018.

    Meskipun mendukung Julani di masa lalu, Israel sekarang menggunakan kehadiran kelompoknya sebagai dalih untuk menduduki wilayah Suriah tambahan dan mengebom infrastruktur militer Suriah.

    Gerakan pemukim Yahudi Israel, yang mendapat dukungan luas dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para menterinya, memandang Suriah selatan, termasuk Damaskus, sebagai bagian dari “Israel Raya”.

    Haaretz menulis bahwa Netanyahu ingin membangun “warisan sebagai pemimpin yang memperluas batas wilayah Israel setelah 50 tahun mundur.”

    “Ada dukungan antusias dari pihak kanan terhadap gagasan bahwa hukuman yang tepat bagi musuh-musuh Israel adalah hilangnya wilayah. Netanyahu memiliki mitra utama dalam diri Donald Trump,” tambah surat kabar itu.

    Menurut Suzanne Maloney, wakil presiden Brookings Institution dan direktur program kebijakan luar negerinya, “Pemerintahan baru pasti akan mengambil pendekatan permisif terhadap ambisi teritorial Israel.”

    “Netanyahu ingin dikenang sebagai orang yang menciptakan Israel Raya, bukan hanya sebagai perencana politik yang dituduh melakukan korupsi yang menelantarkan 100 sandera di Gaza. Itulah sebabnya ia akan mencoba memperkuat kendali Israel di Gaza utara. Itulah sebabnya ia tidak akan terburu-buru menarik diri dari wilayah yang baru diduduki di Golan. Dalam keadaan tertentu, ia bahkan mungkin memperluasnya,” pungkas Haaretz .

     

    Suriah Takkan Terlibat Konflik dengan Israel

    Penguasa baru de-facto Suriah dan pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Ahmed al-Sharaa pada tanggal 14 Desember membahas untuk pertama kalinya berbagai pelanggaran Israel terhadap wilayah dan kedaulatan Suriah.

    Mantan komandan ISIS dan Al-Qaeda mengatakan kudeta yang didukung Turki dan AS di Suriah adalah ‘kemenangan atas proyek politik Iran yang berbahaya’ di Asia Barat

    “Kami tidak akan terlibat dalam konflik dengan Israel,” kata Sharaa – yang baru-baru ini menghapus nama samaran Abu Mohammad al-Julani – dalam sebuah wawancara di TV Suriah, seraya menunjuk pada “negara Suriah yang melemah.”

    Mantan wakil komandan ISIS dan salah satu pendiri Al-Qaeda di Suriah itu menambahkan bahwa “argumen” Israel untuk menyerang negara itu “tidak ada lagi.” “Hizbullah dan Iran sudah tidak ada lagi,” katanya.

    Namun, Sharaa gagal mengatasi pendudukan Israel atas sebagian besar tanah Suriah di barat daya negara tersebut, yang menurut para pejabat di Tel Aviv akan berlangsung “ sepanjang musim dingin .”

    Sharaa melanjutkan dengan mengklaim bahwa HTS dan sekutunya “tidak memiliki permusuhan dengan masyarakat Iran.” Meskipun demikian, ia menyebut kudeta yang didukung AS dan Turki di Suriah sebagai “kemenangan atas proyek politik Iran yang berbahaya di kawasan tersebut.”

    Ia juga mengatakan pasukannya “bisa saja menyerang pangkalan Rusia di Suriah” tetapi memutuskan untuk “memberi Rusia kesempatan untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan rakyat Suriah.”

    Laporan di media Rusia minggu ini mengatakan bahwa para pejabat di Moskow yakin mereka telah mencapai “kesepakatan informal” dengan cabang Al-Qaeda tersebut untuk mempertahankan dua pangkalan militernya di negara tersebut – pangkalan angkatan laut di Tartous dan Pangkalan Udara Hmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia.

    Pada hari Sabtu, Reuters mengutip pernyataan pejabat Suriah yang mengatakan bahwa Kremlin “mengurangi” kehadiran militernya di garis depan di Suriah utara dan dari posisi di Pegunungan Alawite tetapi tetap mempertahankan dua pangkalannya.

    Di bagian lain wawancaranya di televisi, Sharaa mengungkapkan bahwa ia tengah berhubungan dengan kedutaan-kedutaan besar negara-negara barat dan “sedang mengadakan diskusi dengan Inggris untuk mengembalikan perwakilannya di Damaskus.”

    “Kami memiliki rencana sistematis untuk mengatasi penghancuran sistematis yang dilakukan oleh rezim tersebut,” kata Sharaa, seraya menambahkan bahwa “pengalamannya ” memerintah provinsi Idlib dengan dukungan Turki “akan berlanjut di provinsi-provinsi lain di negara ini.”

    Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Gedung Putih berhubungan langsung dengan HTS dan Sharaa, yang kepalanya masih dihargai sebesar $10 juta oleh pemerintah AS.

    “Ya, kami telah melakukan kontak dengan HTS dan pihak-pihak lain,” kata Blinken dalam konferensi pers di Aqaba, Yordania. “Pesan kami kepada rakyat Suriah adalah ini: Kami ingin mereka berhasil, dan kami siap membantu mereka melakukannya,” imbuh Blinken.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Assad Jatuh, Israel Setujui Rencana Perluas Permukiman di Dataran Tinggi Golan

    Assad Jatuh, Israel Setujui Rencana Perluas Permukiman di Dataran Tinggi Golan

    ERA.id – Pemerintah Israel menyetujui rencana memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang saat ini diduduki oleh Israel, demikian menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu (15/12/2024).

    Rencana senilai 10,81 juta dolar AS tersebut disetujui dengan suara bulat oleh kabinet “mengingat perang dan front baru dengan Suriah” kata pernyataan itu dilansir dari Xinhua.

    Menurut pernyataan itu, rencana tersebut bertujuan untuk melipatgandakan populasi Israel di Dataran Tinggi Golan. Rencana itu termasuk mendirikan sebuah desa pelajar, sebuah program pengembangan untuk mengintegrasikan penduduk baru, serta inisiatif-inisiatif untuk memperkuat sistem pendidikan dan infrastruktur energi terbarukan.

    “Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel dan itu sangat penting saat ini. Kita akan terus mempertahankannya (Dataran Tinggi Golan), menjadikannya berkembang, dan menetap di dalamnya,” kata Netanyahu di awal rapat kabinet terkait rencana tersebut.

    Israel merebut sebagian Dataran Tinggi Golan dalam perang 1967 dan mencaploknya, meski menuai kecaman internasional.

    Menyusul jatuhnya pemerintahan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember, Israel menguasai zona penyangga yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah wilayah demiliterisasi yang dibentuk pada 1974 di bawah perjanjian gencatan senjata Israel-Suriah.

    Pasukan Israel juga menguasai sebuah pos terdepan milik militer Suriah dan menempatkan pasukannya di puncak Gunung Hermon di Golan. Sementara itu, Israel semakin intensif melancarkan serangan udara terhadap aset-aset militer Suriah di seluruh Suriah, dengan alasan untuk mencegah agar senjata-senjata tersebut tidak jatuh ke teroris.