Tag: Bashar al-Assad

Warga Suriah Bantu Serahkan Senjata Termasuk ‘Granat Kimia’ ke Pasukan Israel – Halaman all

Warga Suriah Bantu Serahkan Senjata Termasuk ‘Granat Kimia’ ke Pasukan Israel

TRIBUNNEWS.COM – Warga Suriah membantu pasukan Israel mengumpulkan senjata, termasuk granat berisi bahan kimia, sisa perang saudara yang telah berkecamuk di negara Arab tersebut selama lebih dari satu dekade, media Ibrani, melaporkan pada Senin (16/12) kemarin.

Senjata-senjata tersebut diserahkan di desa-desa di atau dekat wilayah yang dikuasai Israel di Suriah, menurut Channel 12 News.

“Kami menemukan beberapa senjata berisi bahan kimia,” kata seorang tentara Israel yang tidak disebutkan namanya, yang wajahnya tidak terlihat di kamera, dalam video yang disiarkan media tersebut.

“Anda dapat melihat granat murah berisi bahan kimia, dan Anda harus menambahkan fuse (sekering) untuk mengaktifkannya. Ada kotak berisi granat, dengan bahan kimia yang disebut ‘CS,’” tambahnya.

Laporan tersebut menampilkan foto seorang pria berpakaian sipil di dekat senjata.

Laporan tersebut tidak merinci pihak mana di Suriah yang menyerahkan senjata kepada pasukan Israel.

Israel merebut wilayah di Suriah dekat perbatasan bersama setelah runtuhnya rezim Bashar Assad pada 8 Desember.

Kehadiran Pasukan Israel di Suriah diklaim Tel Aviv bersifat sementara dan dirancang untuk menjamin keamanan wilayah perbatasan, menurut Menteri Pertahanan Israel Israel Katz.

Israel juga telah melakukan serangan intensif di Suriah sejak rezim tersebut runtuh, untuk mencegah senjata berbahaya jatuh ke tangan yang salah, tambah Katz.

Tentara Israel beroperasi di pagar perbatasan sisi Suriah, 15 Desember 2024.

Bendera Israel Dicabuti Pasukan PBB

Terkait keberadaan pasukan Israel di Suriah, bendera-bendera Israel di sepanjang zona penyangga Dataran Tinggi Golan di Suriah telah dicabut pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (17/12/2024).

Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pasukan perdamaian senantiasa melaksanakan tugas untuk mengamati dan melaporkan apa yang terjadi di zona penyangg aitu.

“Rekan penjaga perdamaian kami di Dataran Tinggi Golan, Pasukan Pengamat Pelepasan PBB (UNDOF), terus melaksanakan mandatnya untuk mengamati dan melaporkan dari posisinya di seluruh wilayah pemisahan,” ujar Dujarric, Selasa, dikutip dari Anadolu Ajansi.

Dujarric menambahkan adanya Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di zona penyangga berdampak serius terhadap UNDOF.

Sebab, hal itu membuat operasi UNDOF menjadi lebih kompleks.

“Kehadiran tentara Israel di wilayah operasi UNDOF telah berdampak serius pada pasukan kami,” ungkapnya.

“Dalam konteks, saat ini UNDOF biasa melakukan sekitar 55 hingga 60 tugas operasional dan logsitik.”

“Saat ini, UNDOF dibatasi pada tiga hingga lima pergerakan logistik penting per hari. (Adanya) IDF di zona penyangga berdampak signifikan pada operasinya (UNDOF)” urai Dujarric.

Ia juga menekankan pentingnya mengizinkan pasukan penjaga perdamaian untuk melaksanakan tugas mereka “tanpa halangan dan dengan cara yang aman dan terjamin”.

Menurut UNDOF, tentara Israel memasuki wilayah zona penyangga dan mengerahkan pasukan di beberapa “lokasi penting”, termasuk Gunung Hermon dan “Tank Hill” di sebelah timur garis Bravo.

“UNDOF juga mengamati bendera Israel di tiga posisi di dalam area pemisahan, semua bendera Israel telah diturunkan setelah adanya protes dari pejabat UNDOF,” ujar perwakilan UNDOF.

Ia mengatakan misi tersebut menegaskan kembali tuntutannya bagi semua pihak untuk mematuhi perjanjian pelepasan tahun 1974 dan mempertahankan gencatan senjata yang berlaku.

Perjanjian pelepasan menetapkan batas-batas zona penyangga dan daerah demiliterisasi.

Pasukan ini diawasi oleh UNDOF karena bertugas menjaga gencatan senjata antara Israel dan Suriah setelah Perang Timur Tengah 1973.

Netanyahu Ngotot Tempatkan IDF di Puncak Hermon

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memastikan pasukannya akan tetap berada di zona penyangga perbatasan Suriah yang direbut setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad, tepatnya di puncak Gunung Hermon.

AP melaporkan Netanyahu berkunjung ke puncak Gunung Hermon pada Selasa (17/12/2024).

Hal ini menjadikannya seorang pemimpin Israel yang masih menjabat, yang telah menginjakkan kaki sejauh itu ke Suriah.

Netanyahu mengatakan ia pernah berada di puncak gunung yang sama 53 tahun lalu, sebagai seorang tentara.

Ia menyebut kedatangannya ke puncak Gunung Hermon, penting bagi keamanan Israel saat ini.

Di kesempatan itu, Netanyahu menegaskan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan tetap berada di puncak Gunung Hermon, sampai kesepakatan yang menjamin keselamatan Israel, bisa dibuat.

“Kami akan tetap tinggal, sampai ditemukan kesepakatan lain yang menjamin keamanan Israel,” kata Netanyahu dalam kunjungannya ke puncak Gunung Hermon bersama Menteri Pertahanan, Israel Katz, Selasa, dikutip dari Times of Israel.

Katz, di kesempatan yang sama, memerintahkan militer Israel untuk segera memposisikan diri di puncak Gunung Hermon.

Ia juga meminta militer Israel untuk segera membangun benteng pertahanan, guna mengantisipasi kemungkinan tinggal dalam waktu lama di tempat tersebut.

“Puncak Hermon adalah mata negara Israel untuk mengidentifikasi musuh-musuh kami yang berada di dekat maupun jauh,” ujar Katz.

Meski demikian, sehari sebelumnya, pemimpin HTS, Mohammed al-Julani, telah meminta Israel untuk menghentikan serangan udara dan menarik diri dari wilayah Suriah yang diduduki.

“Pembenaran Israel (menduduki Suriah) adalah karena Hizbullah dan milisi Iran. Pembenaran itu sudah tidak ada lagi,” kata al-Julani dalam wawancara eksklusif dengan The Times, Senin (16/12/2024).

Permintaan itu disampaikan al-Julani yang menegaskan pihaknya tak ingin berkonflik dengan pihak manapun.

Ia juga menekankan, tak akan membiarkan Suriah menjadi landasan serangan terhadap Israel ataupun negara manapun.

“Kami tidak akan membiarkan Suriah digunakan sebagai landasaran peluncuran serangan.”

“Rakyat Suriah butuh istirahat, dan serangan harus dihentikan. Israel harus mundur ke posisi sebelumnya,” tegas dia.

Tumbangnya Rezim al-Assad

Diketahui, rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad, tumbang setelah puluhan tahun berkuasa, Minggu(7/12/2024), ketika ibu kota Damaskus jatuh ke tangan oposisi.

Kelompok oposisi bersenjata terlibat dalam perjuangan panjang dalam upaya menjatuhkan rezim al-Assad, dikutip dari Middle East Monitor.

Setelah bentrokan meningkat pada 27 November 2024, rezim al-Assad kehilangan banyak kendali atas banyak wilayah, mulai Aleppo, Idlib, hingga Hama.

Akhirnya, saat rakyat turun ke jalanan di Damaskus, pasukan rezim mulai menarik diri dari lembaga-lembaga publik dan jalan-jalan.

Sementara, kelompok oposisi mempererat cengkeraman mereka di pusat kota.

Dengan diserahkannya Damaskus ke oposisi, rezim al-Assad selama 61 tahun resmi berakhir.

Al-Assad bersama keluarganya diketahui melarikan diri dari Suriah, usai oposisi menguasai Damaskus.

Rezim al-Assad dimulai ketika Partai Baath Sosialis Arab berkuasa di Suriah pada 1963, lewat kudeta.

Pada 1970, ayah al-Assad, Hafez al-Assad, merebut kekuasaan dalam kudeta internal partai.

Setahun setelahnya, Hafez al-Assad resmi menjadi Presiden Suriah.

Ia terus berkuasa hingga kematiannya di tahun 2000, yang kemudian dilanjutkan oleh al-Assad.

(oln/jns/*)

19/12/2024 23:40
Netanyahu Kunjungi Gunung Hermon, IDF Siap Bangun Benteng Pertahanan – Halaman all

TRIBUNNEWS.com – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan tetap berada di zona penyangga perbatasan Suriah, khususnya di puncak Gunung Hermon, setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

Kunjungan Netanyahu ke puncak Gunung Hermon pada Selasa, 17 Desember 2024, menjadikannya pemimpin Israel pertama yang masih menjabat menginjakkan kaki di wilayah tersebut.

Pernyataan Netanyahu dan Rencana IDF

Netanyahu menyatakan bahwa kehadiran IDF di puncak Gunung Hermon adalah penting untuk keamanan Israel.

“Kami akan tetap tinggal sampai ditemukan kesepakatan lain yang menjamin keamanan Israel,” kata Netanyahu, dikutip dari Times of Israel.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan, Israel Katz, menginstruksikan militer untuk segera membangun benteng pertahanan di lokasi tersebut.

“Kami akan tetap tinggal sampai ditemukan kesepakatan lain yang menjamin keamanan Israel,” ujar Katz.

Seorang pejabat militer Israel yang meminta namanya dirahasiakan menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk mengevakuasi warga Suriah yang tinggal di desa-desa dalam zona penyangga.

Zona penyangga ini dibentuk oleh PBB setelah Perang Timur Tengah tahun 1973, dan sejak itu, pasukan PBB telah berpatroli di daerah tersebut.

Tanggapan PBB dan HTS

Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, mengkritik tindakan Israel yang dianggap melanggar kesepakatan tahun 1974 yang membentuk zona penyangga.

“Pendudukan adalah pendudukan, entah itu berlangsung seminggu, sebulan, atau setahun,” tegas Dujarric.

Di sisi lain, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Mohammed al-Julani, meminta Israel untuk menghentikan serangan udara dan menarik diri dari wilayah Suriah.

Al-Julani menegaskan, “Kami tidak ingin berkonflik dengan pihak manapun,” dan menambahkan bahwa rakyat Suriah butuh ketenangan.

Klaim Israel atas Wilayah Udara Suriah

Pekan lalu, Israel dilaporkan telah menjatuhkan 1.800 bom di sekitar 500 target di Suriah.

Dikutip dari Al Mayadeen, komando militer Israel menyatakan bahwa mereka kini mampu melakukan operasi secara aman di wilayah udara Suriah setelah menguasai sebagian besar wilayah tersebut.

Serangan-serangan ini dianggap melanggar hukum internasional oleh para ahli PBB.

Operasi yang dinamakan “Panah Bashan” ini mencerminkan ambisi ekspansi Israel, dengan serangan yang menargetkan sistem pertahanan udara dan fasilitas strategis di berbagai kota Suriah.

Tumbangnya Rezim al-Assad

Rezim Bashar al-Assad tumbang pada 7 Desember 2024, setelah ibu kota Damaskus jatuh ke tangan kelompok oposisi bersenjata.

Oposisi berhasil menguasai banyak wilayah, termasuk Aleppo dan Idlib, hingga akhirnya Damaskus juga jatuh ke tangan mereka, dilansir Middle East Monitor.

Dengan ini, era pemerintahan al-Assad yang berlangsung selama 61 tahun resmi berakhir.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

19/12/2024 13:58
Turki dan Lebanon Akan Kerja Sama usai Penggulingan Assad, Erdogan: Era Baru Telah Dimulai di Suriah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya dan Lebanon akan bekerja sama mengenai Suriah.

Kerja sama itu dilakukan setelah penggulingan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad awal bulan ini.

“Era baru kini telah dimulai di Suriah. Kami sepakat bahwa kami harus bertindak bersama sebagai dua tetangga penting Suriah,” ungkap Erdogan dalam konferensi pers, bersama Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati, Rabu (18/12/2024), dilansir The Guardian.

“Stabilitas Suriah berarti stabilitas kawasan,” jelas Erdogan.

Ia menambahkan, pembangunan kembali Suriah di perbatasan akan menjadi prioritas mereka, karena kepemimpinan sementara Suriah berupaya membangun kembali infrastruktur setelah 14 tahun konflik dan sanksi yang melumpuhkan.

Erdogan berharap Uni Eropa akan mendukung pemulangan warga Suriah yang meninggalkan negara itu selama perang saudara.

Diketahui, jutaan warga Suriah melarikan diri ke Turki untuk mencari perlindungan, dengan mayoritas tinggal di Istanbul, Gaziantep atau Sanliurfa.

Lebanon juga merupakan rumah bagi sejumlah besar pengungsi Suriah.

“Ini adalah periode kritis di mana kita perlu bertindak dengan persatuan, solidaritas, dan rekonsiliasi bersama,” tambah Erdogan.

Pemerintahan yang ‘Inklusif’ Diperlukan di Suriah

Pada Selasa (17/12/2024), Erdogan mengatakan bahwa pemerintahan yang inklusif diperlukan di Suriah.

Erdogan juga meminta Uni Eropa untuk mendukung pemulangan warga Suriah yang melarikan diri selama perang saudara selama 13 tahun di negara itu.

“Kami telah melihat bahwa kami sepakat tentang pembentukan pemerintahan yang inklusif di Suriah,” kata Erdogan pada konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Ankara, dikutip dari Arab News.

Negara-negara Barat secara bertahap membuka saluran bagi otoritas baru di Damaskus yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), meskipun mereka terus menunjuknya sebagai kelompok teroris.

Erdogan mengatakan tidak ada tempat bagi organisasi teroris di wilayah tersebut, merujuk secara khusus pada kelompok militan Daesh dan Kurdi.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan sebelumnya telah menyoroti pentingnya proses transisi yang inklusif di Suriah.

PBB: Satu Juta Warga Suriah Mungkin Kembali

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa mereka memperkirakan sekitar satu juta orang akan kembali ke Suriah pada paruh pertama tahun 2025, setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

Assad melarikan diri dari Suriah, saat pasukannya meninggalkan tank dan peralatan lainnya dalam menghadapi serangan kilat yang dipelopori oleh Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), yang mengakhiri lima dekade pemerintahan represif oleh keluarga Assad.

Pemerintahan tersebut ditandai dengan pemenjaraan dan pembunuhan massal terhadap para tersangka pembangkang, dan hampir 14 tahun perang saudara yang menyebabkan lebih dari 500.000 orang meninggal dan memaksa setengah dari populasi tersebut meninggalkan rumah mereka.

Penggulingan Assad memicu perayaan di seluruh Suriah dan sekitarnya, dan telah mendorong banyak orang untuk mulai kembali ke negara mereka yang dilanda perang.

“Kami telah meramalkan bahwa kami berharap dapat melihat sekitar satu juta warga Suriah kembali antara Januari dan Juni tahun depan,” kata Rema Jamous Imseis, direktur Timur Tengah dan Afrika Utara untuk badan pengungsi PBB UNHCR, seperti diberitakan Arab News.

Ia mengatakan perkembangan terkini telah membawa “sejumlah besar harapan bahwa krisis pengungsian terbesar yang kita alami di planet Bumi akhirnya akan terselesaikan.”

Namun, ia menekankan bahwa “kita juga harus mengakui bahwa perubahan rezim tidak berarti bahwa krisis kemanusiaan yang sudah ada di sana telah berakhir.”

Menunjuk pada “tantangan besar,” ia meminta negara-negara yang telah menampung jutaan pengungsi Suriah untuk menahan diri dari memulangkan mereka dengan tergesa-gesa.

“Tidak seorang pun boleh dipulangkan secara paksa ke Suriah dan hak warga Suriah untuk mempertahankan akses ke suaka harus dipertahankan,” papar Imseis.

Pejuang pemberontak Suriah merayakan di Menara Jam di jantung kota Homs pada 8 Desember 2024, setelah pasukan pemberontak memasuki kota ketiga Suriah. (AFP/AAREF WATAD)

Hampir segera setelah jatuhnya Assad, sejumlah negara Eropa mengatakan mereka akan membekukan permintaan suaka yang tertunda dari warga Suriah.

Sementara, partai-partai sayap kanan telah mendesak deportasi pengungsi kembali ke Suriah.

“Apa yang kami katakan kepada pemerintah yang telah menangguhkan proses suaka adalah harap terus hormati hak untuk mengakses wilayah, untuk mengajukan klaim suaka,” kata Jamous Imseis.

“Orang-orang tidak bisa begitu saja, setelah 14 tahun mengungsi, mengemasi tas dalam semalam dan kembali ke negara yang telah hancur karena konflik.”

“Beri kami dan para pengungsi Suriah waktu untuk menilai apakah aman untuk kembali. Masih terlalu dini untuk melihat seberapa aman nantinya,” terang Jamous Imseis.

Pada saat yang sama ketika banyak orang kembali ke Suriah, Jamous Imseis menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah menjadi pengungsi baru di Suriah dalam tiga minggu terakhir.

“Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak,” ungkapnya.

Ia pun menyoroti bahwa ada juga kebutuhan untuk mengevaluasi ulang siapa yang berisiko di Suriah yang telah berubah secara radikal.

“Profil risiko yang ada sebelum 8 Desember mungkin tidak lagi memerlukan tingkat perlindungan yang sama, atau tidak memiliki ancaman atau ketakutan yang sama terhadap pelanggaran hak-hak mereka, sedangkan sekarang dengan perubahan rezim ini, kita memiliki kelompok rentan lain yang muncul dalam proses tersebut,” imbuh dia.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Suriah

19/12/2024 10:13
Eks Orang Nomor 2 di Iran Sebut HTS Mirip Al-Qaeda dan ISIS, Suriah Hadapi Masa Suram ke Depan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Mantan Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan masa depan Suriah kini rumit dan tak menentu setelah rezim Bashar al-Assad diambrukkan oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham.

Eks orang nomor dua di Iran itu mengklaim HTS memiliki kesamaan dengan Al-Qaeda dan Daesh (ISIS), dua kelompok yang secara luas dianggap sebagai teroris.

Di samping itu, dia berujar “tampilan demokratis” HTS saat ini hanya sementara. Oleh karena itu, dia memprediksi Suriah nantinya akan menghadapi masa-masa sulit.

Rouhani mengklaim Suriah bisa saja kembali menjadi markas Daesh dan Al-Qaeda. Hal itu juga bisa mengancam Lebanon dan Irak.

“Apa yang terjadi di Suriah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya dan bukan sekadar hasil dua atau tiga minggu perencanaan,” kata Rouhani saat rapat hari Rabu, (18/12/2024), dikutip dari IRNA.

“Kenyataannya ialah bahwa perang Suriah melawan Daesh dan teroris lainnya tetap tidak terselesaikan karena kengototan Turki untuk menghentikan operasi di Kota Idlib, tempat para teroris berkumpul.”

Presiden Hassan Rouhani berbicara kepada media setelah memberikan suaranya di tempat pemungutan suara di ibukota Teheran. Iran, Jumat (21/02/2020) (AFP)

Dia mengatakan belakang ini Rusia terpaksa mengabaikan atau meninggalkan Suriah karena memfokuskan perang di Ukraina.

“Turki, Amerika Serikat, Israel, dan Qatar memanfaatkan situiasi ini dan beberapa negara Arab bergabung dengan mereka, memunculkan situasi baru di Suriah.”

Selain itu, dia juga memperingatkan ancaman dari musuh besar Iran, yakni Israel.

Rouhani mengutip penyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebutkan bahwa perimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah drastis.

Menurut dia, pernyataan Netanyahu itu menunjukkan bahwa Israel ingin menyeret Iran ke dalam perang, tetapi gagal karena adanya kebijaksanaan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatolah Ali Khamenei.

Dia kemudian menyinggung pentingnya memperbarui strategi-strategi Iran.

“Strategi yang kuat tidaklah mencukupi, strategi itu harus dikembangkan ketika diperlukan.”

Hubungan HTS dengan Al-Qaeda

Dikutip dari BBC, HTS berawal dari organisasi bernama Jabhat al-Nusra yang dibentuk tahun 2011. Kelompok itu terafiliasi langsung dengan Al-Qaeda.

HTS dianggap sebagai salah satu kelompok oposisi terkuat yang melawan Presiden Bashar al-Assad.

Kelompok itu dimasukkan dalam daftar kelompok teroris oleh PBB, AS, Turki, dan negara lain.

Akan tetapi, pemimpin HTS yang dikenal sebagai Abu Mohammed al-Jolani memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda.

Dia membubarkan Jabhat al-Nusra kemudian membentuk organisasi baru bernama Hayat Tahrir al-Sham. Faksi-faksi lain bergabung dengan HTS setahun berselang.

Pada saat itu mencul keraguan apakah HTS benar-benar sudah terputus dari Al-Qaeda. Akan tetapi, pesan-pesan yang disampaikan HTS menandakan bahwa kelompok itu menolak kekerasan ataupun balas dendam.

Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Jolani (Daily News Egypt)

Iran: AS dan Israel dalang di balik tumbangnya Assad

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuding AS dan Israel berada di balik runtuhnya pemerintahan Assad.

Dia juga mengklaim intelijen Iran sudah memberi tahun pemerintahan Assad mengenai potensi adanya serangan selama tiga bulan.

Intel Iran memprediksi para pemuda Suriah pada akhirnya akan merebut Suriah dari tangan Assad.

“Tak ada keraguan bahwa apa yang terjadi di Suriah adalah hasil rencana Amerika dan Zionis. Ya, pemerintahan tetangga di Iran jelas berperan dalam hal ini, dan masih berperan, semua melihatnya, tetapi konspirator utama, dalang, dan pusat komando berada di rezim Amerika dan Zionis,” kata Khamenei hari Rabu dikutip dari The Guardian.

Dia bahkan mengklaim memiliki bukti keterlibatan AS dan Israel.

The Guardian menyebut “pemerintahan tetangga” yang disebut Khamanei barangkali merujuk kepada Turki. Turki memainkan peran penting dalam mendukung pasukan oposisi di Suriah.

“Biarkan semua orang tahu bahwa situasi ini tidak akan tetap seperti ini. Kenyataan bahwa beberapa orang di Damaskus merayakannya, menari, dan mengganggu rumah warga lainnya saat rezim Zionis mengebom Suriah, memasuki wilayahnya dengan tank dan artileri, tidak bisa diterima.

Khamenei mengatakan para pemuda Suriah pasti nantinya bisa mengatasi situasi tersebut.

(Tribunnews/Febri)

19/12/2024 09:11
Rusia Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris setelah Gulingkan Rezim Assad di Suriah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Rusia sedang mempertimbangkan untuk menghapus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar teroris.

HTS merupakan aliansi oposisi bersenjata di Suriah yang berhasil menggulingkan kekuasaan sekutu Rusia, Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.

“Rusia menjaga kontak dengan semua orang yang aktif dan menyuarakan pendekatan mereka,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, Rabu (18/12/2024).

“Kami akan melanjutkan dari penilaian terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, kasus-kasus tertentu, tentu saja, berdasarkan undang-undang kami, hukum internasional,” lanjutnya, seperti diberitakan Gazeta.

Sebelumnya, Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik Chechnya yang merupakan bagian dari Federasi Rusia, menyerukan agar Federasi Rusia menghapus HTS dari daftar teroris.

“Penting, tanpa menunggu awal atau akhir proses ini, untuk segera mengatur kerja kelompok kontak kedua negara, yang akan mampu membangun hubungan pertama dan mulai memecahkan masalah,” tulis Ramzan Kadyrov di Telegram, Senin (16/12/2024).

“Ini adalah praktik di seluruh dunia yang memungkinkan kita keluar dari krisis ini secepat mungkin dan membantu masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, keputusan pemerintah baru Suriah untuk menghentikan penganiayaan terhadap jurnalis dan pejabat serta melenyapkan semua kelompok bersenjata akan berkontribusi pada stabilitas dan kehidupan yang tenang bagi penduduk setempat.

“Namun, akan sulit untuk melaksanakan inisiatif ini tanpa mitra,” kata kepala Chechnya berupaya meyakinkan Rusia.

Ramzan Kadyrov juga mengumumkan kesiapannya untuk mengirim polisi Chechnya untuk berpatroli di jalan-jalan di Suriah dan instruktur dari Universitas Pasukan Khusus Rusia.

Ia menegaskan Chechnya telah dan tetap menjadi penolong setia dan sahabat bagi rakyat Suriah yang lama menderita, seperti diberitakan TASS.

Jatuhnya Rezim Assad di Suriah

Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke luar negeri, keberadaannya belum diketahui namun baru-baru ini dikabarkan pergi ke Rusia.

Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

19/12/2024 07:49
Kuburan 100.000 Mayat Terkuak Usai Assad Ditumbangkan Pemberontak

Jakarta –

Kuburan 100.000 mayat terkuak usai rezim Bashar al-Assad yang berkuasa selama dua dekade terakhir ditumbangkan pasukan pemberontak. Ratusan ribu mayat itu ditemukan di kuburan yang lokasinya di luar Damaskus, Suriah.

Dirangkum detikcom, Rabu (18/12/2024), Kepala Satuan Tugas Darurat Suriah Mouaz Moustafa, seperti dilansir Reuters, Rabu (18/12/2024), menyebut kuburan massal yang ditemukan di area Qutayfah, yang berjarak 40 kilometer di sebelah utara Damaskus itu merupakan salah satu dari lima kuburan massal yang telah dia identifikasi selama bertahun-tahun.

“Sebanyak 100.000 mayat adalah perkiraan paling konservatif,” sebut Moustafa saat berbicara dengan Reuters via telepon dari Damaskus pada Senin (16/12) waktu setempat. Satuan Tugas Darurat Suriah merupakan organisasi advokasi Suriah yang berbasis di Amerika Serikat (AS).

“Ini adalah perkiraan konservatif yang sangat, sangat tidak adil,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Moustafa bahwa dirinya meyakini ada lebih banyak kuburan massal dibandingkan lima kuburan massal yang telah ditemukan organisasinya di Suriah.

Mayat Tak Hanya Warga Suriah

Foto: Kuburan massal ditemukan di Dara, Suriah Selatan (dok Anadolu Agency)

Mayat-mayat yang ditemukan di kuburan massal itu, sebut Moustafa, tidak hanya merupakan warga negara Suriah, melainkan juga warga negara asing seperti dari AS dan Inggris.

Ratusan ribu warga Suriah diperkirakan terbunuh sejak tahun 2011 lalu, ketika tindakan keras rezim Assad terhadap unjuk rasa menentang pemerintahannya malah meluas menjadi perang sipil skala penuh.

Assad dan mendiang ayahnya, Hafez, yang mendahuluinya sebagai presiden dan meninggal tahun 2000, dituduh oleh warga Suriah, kelompok hak asasi manusia (HAM) dan pemerintahan negara lainnya telah melakukan pembunuhan di luar hukum secara luas di negara tersebut, termasuk eksekusi massal di dalam penjara.

Assad yang melarikan diri ke Moskow, Rusia, telah berulang kali membantah tuduhan yang menyebut pemerintahannya melakukan pelanggaran HAM dan menyebut para pengkritiknya sebagai ekstremis.

Moustafa menuturkan kepada Reuters bahwa cabang intelijen Angkatan Udara Suriah “bertanggung jawab atas mayat yang dibawa dari rumah sakit militer, tempat mayat-mayat itu dikumpulkan setelah disiksa sampai tewas, ke berbagai cabang intelijen, dan kemudian dikirimkan ke lokasi kuburan massal”.

Dia menyebut mayat-mayat itu diangkut ke lokasi kuburan massal oleh kantor pemakaman kota Damaskus, yang para personelnya membantu menurunkan jenazah dari trailer-traktor berpendingin.

Dituturkan Moustafa bahwa kelompoknya sempat berbicara dengan para operator buldoser yang terpaksa menggali tanah untuk kuburan massal itu, dan “berkali-kali atas perintah, memampatkan mayat agar muat di dalamnya dan kemudian menimbunnya dengan tanah”.

Dia menambahkan bahwa kuburan massal ini perlu diamankan sebagai bukti untuk penyelidikan lebih lanjut.

12 Kuburan Massal Ditemukan

Foto: REUTERS/Ammar Awad

Lebih dari 12 kuburan massal ditemukan di Kegubernuran Daraa, di wilayah Suriah bagian selatan. Kuburan massal itu berisi sisa-sisa jenazah yang diyakini warga sipil korban pembunuhan oleh rezim mantan Presiden Bashar al-Assad.

Dilansir kantor berita Anadolu Agency, Rabu (18/12/2024), sejumlah kuburan massa digali sebagai bagian dari kegiatan pencarian dan survei di seluruh negeri.

Kelompok antirezim Assad yang melakukan pekerjaan penggalian dengan peralatan konstruksi di Daraa mengatakan salah satu kuburan massal ditemukan di distrik Izraa. Mereka mengatakan ada 31 mayat yang ditemukan sejauh ini dan jumlahnya mungkin bertambah.

Anadolu juga melaporkan ada kuburan massal di area Jembatan Baghdad di luar Damaskus. Tempat itu menjadi lokasi ditemukannya sisa-sisa jenazah yang diyakini warga sipil yang dibunuh oleh rezim Assad.

Mereka yang tewas karena penyiksaan dan kondisi di berbagai penjara, termasuk Penjara Sednaya yang terkenal kejam di ibu kota, Damaskus, dimakamkan di pemakaman tersebut. Dalam rekaman tersebut, yang menunjukkan lubang-lubang panjang dan dalam yang digali untuk jenazah yang dikuburkan satu di atas yang lain.

Ada karung-karung yang ditandai dengan kode penjara dan nama jenazah. Terlihat karung-karung dikeluarkan dari kuburan yang berisi sisa-sisa mayat.

Halaman 2 dari 3

(taa/maa)

19/12/2024 07:14
Putin Masih Bungkam soal Suriah Semenjak Runtuhnya Pemerintah Assad, Ini Kata Analis – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia, Vladimir Putin, tampil dalam sebuah pertemuan tahunan yang disiarkan di televisi pada Senin (16/12/2024).

Selama pertemuan tersebut, Putin tampak berusaha menjaga fokus pembicaraan pada keberhasilan Rusia di Ukraina, menurut laporan Business Insider.

Putin tidak memberikan komentar apa pun mengenai perkembangan terbaru di Suriah, di mana sekutu lama Rusia, Bashar al-Assad, digulingkan oleh kelompok bersenjata awal bulan ini.

Rusia telah lama mendukung rezim Assad dengan bantuan militer.

Namun, serangan kilat oleh kelompok bersenjata yang tak terdeteksi oleh intelijen Rusia, berhasil menggulingkan Assad hanya dalam dua minggu.

Peristiwa ini menyoroti batasan ambisi Putin dalam membangun kembali Rusia sebagai kekuatan global, kata para analis.

“Runtuhnya rezim Assad menandakan kelemahan Rusia dalam melindungi sekutunya,” ujar Yaniv Voller, dosen senior politik Timur Tengah di Universitas Kent, kepada Business Insider.

Jatuhnya Assad juga memicu pertanyaan tentang masa depan pangkalan militer strategis Rusia di Suriah, yang semakin membuat Putin membutuhkan kemenangan di Ukraina lebih dari sebelumnya.

Respons Lambat Rusia terhadap Suriah

Dalam foto tanggal 20 November 2017 ini, Presiden Rusia Vladimir Putin, kiri, memeluk Presiden Suriah Bashar Assad di kediaman Bocharov Ruchei di resor Laut Hitam Sochi, Rusia. (Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool Photo via AP, File)

Putin sebelumnya sering membanggakan keberhasilan intervensi militer Rusia di Suriah.

Pada 2015, Rusia meluncurkan misi militer asing pertamanya sejak berakhirnya Perang Dingin, dan berhasil membantu Assad mempertahankan kekuasaannya.

Keberhasilan itu digunakan oleh Kremlin untuk mengejek kebijakan Timur Tengah Amerika Serikat dan sekutunya yang dianggap gagal.

Rusia juga memanfaatkan pangkalan militer di Suriah untuk memperluas pengaruhnya ke Afrika dan kawasan sekitarnya.

Namun, dengan angkatan bersenjata Rusia yang kewalahan oleh perang di Ukraina, Putin tampak tidak mampu atau tidak bersedia mengirimkan pasukan tambahan untuk menyelamatkan Assad.

Sejauh ini, Kremlin hanya mengonfirmasi bahwa mereka telah memberikan suaka kepada Assad dan keluarganya, yang melarikan diri dengan pesawat Rusia saat kelompok bersenjata mendekati Damaskus.

Media Rusia yang berada di bawah kontrol ketat Kremlin juga bungkam dalam meliput peristiwa di Suriah.

Sementara itu, para blogger militer menyalahkan kegagalan ini pada pemimpin militer Rusia dan pasukan Assad.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mencoba mengalihkan kesalahan dengan menyalahkan Amerika Serikat dan sekutunya.

“Ini adalah pengulangan pola lama: menciptakan kekacauan, lalu mengambil keuntungan dari situasi,” kata Lavrov.

Apa Dampaknya bagi Rusia?

Runtuhnya pemerintahan Assad mungkin berdampak besar pada jejak militer global Rusia, yang menjelaskan mengapa Putin tetap bungkam soal isu ini.

Nikolay Kozhanov, profesor di Gulf Studies Center, Qatar University, menyebutkan dalam artikelnya untuk Chatham House minggu lalu bahwa runtuhnya Assad merusak reputasi Rusia sebagai sekutu yang dapat diandalkan.

Stefan Wolff, profesor Keamanan Internasional di University of Birmingham, berpendapat dalam artikelnya di The Conversation.

Ia menyatakan bahwa kegagalan Rusia dalam menyelamatkan Assad menunjukkan kelemahan signifikan dalam kemampuannya bertindak sebagai negara adidaya.

Beberapa mantan pejabat AS dan peneliti militer bahkan memprediksi bahwa negara-negara di bawah pengaruh Rusia mungkin segera melepaskan diri, seperti yang terjadi pada tahun 1991 setelah Uni Soviet runtuh.

“Bangunan kekuasaan yang dibangun dengan hati-hati oleh Vladimir Putin selama lebih dari dua dekade kini mulai runtuh di depan mata kita,” tulis mantan pejabat itu dalam Majalah Time.

Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam kunjungannya ke Kazakhstan. (EPA Photo)

Namun, beberapa analis lebih berhati-hati dalam menyikapi situasi ini.

Mohammed Albasha, pendiri Basha Report, konsultan yang berbasis di Virginia, mengatakan kepada Business Insider bahwa penarikan militer Rusia dari Suriah mungkin akan mempengaruhi pengaruhnya di Timur Tengah.

Hal ini juga dapat mendorong pemerintah di Armenia atau negara-negara di wilayah Sahel seperti Niger dan Burkina Faso untuk mempertimbangkan kembali aliansi mereka dengan Rusia, dan mulai beralih dengn menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Barat atau China.

Namun, negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia seperti Georgia, Tajikistan, dan Belarus kemungkinan akan tetap setia karena hubungan ekonomi dan keamanan nasional yang kuat dengan Rusia.

Alasan Putin Tetap Bungkam

Beberapa analis percaya bahwa diamnya Putin mengenai Suriah bukan sekadar pengalihan perhatian dari kekalahan memalukan, tetapi mungkin juga bagian dari upaya untuk menegosiasikan kesepakatan dengan pemerintah baru Suriah.

Hal itu dilakukan agar Rusia bisa mempertahankan sebagian aset militernya di negara tersebut.

Laporan menyebutkan bahwa Rusia telah menarik kapal-kapal angkatan laut dari pangkalan Tartus, tetapi masih mempertahankan pesawat dan aset angkatan udara lainnya di pangkalan Hmeimim.

“Bahkan jika Rusia menarik pasukannya dari Suriah, Moskow tetap akan berupaya menjaga penarikan ini agar tidak terlihat sebagai tanda kekalahan,” kata Voller kepada Business Insider.

Fokus Putin pada Ukraina dalam pertemuan hari Senin itu menegaskan bahwa ia sangat membutuhkan kemenangan di sana.

Kemenangan di Ukraina akan membantu Rusia mempertahankan citranya sebagai kekuatan militer yang kuat, meskipun ada kemunduran baru-baru ini.

“Tidak ada keraguan bahwa Rusia akan terus meningkatkan upayanya di Ukraina,” tulis Wolff dalam posting blog minggu lalu.

“Putin membutuhkan keberhasilan yang segera untuk memulihkan kepercayaan domestik dan internasional.”

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

19/12/2024 05:34
PBB Serukan Pemilu Bebas dan Adil di Suriah Usai Penggulingan Assad

Jakarta –

Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah menyerukan pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan adil di Suriah setelah penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ia menyuarakan harapan atas solusi politik bagi wilayah yang dikuasai Kurdi.

“Ada banyak harapan bahwa kita sekarang dapat melihat awal dari Suriah yang baru. Suriah baru yang… akan mengadopsi konstitusi baru… dan kita akan menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil ketika saatnya tiba, setelah masa transisi,” kata Utusan Khusus PBB Geir Pedersen.

Dia juga menyerukan bantuan kemanusiaan segera. Ia juga berharap sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap Suriah atas pelanggaran Assad akan berakhir.

Sementara itu, Kepala Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menyerukan peningkatan bantuan besar-besaran oleh negara-negara donor untuk menanggapi “momen harapan” ini bagi Suriah.

“Di seluruh negeri, kebutuhannya sangat besar. Tujuh dari 10 orang membutuhkan dukungan saat ini,” kata Fletcher kepada AFP dalam wawancara telepon saat ia mengunjungi Suriah.

“Rakyat Suriah berusaha pulang saat keadaan sudah aman, untuk membangun kembali negara mereka, membangun kembali komunitas dan kehidupan mereka. Kita harus mendukung mereka dan menanggapi momen harapan ini,” lanjut dia.

(maa/maa)

19/12/2024 02:38
Ini Periode Kritis Bagi Suriah, Kita Perlu Persatuan

Jakarta –

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memastikan negaranya dan Lebanon telah sepakat untuk bertindak bersama dalam menangani Suriah usai penggulingan Bashar al-Assad. Erdogan mengakui adanya era baru di Suriah.

“Era baru kini telah dimulai di Suriah. Kami sepakat bahwa kita harus bertindak bersama sebagai dua tetangga penting Suriah,” kata Erdogan dalam konferensi pers, didampingi Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati, dilansir AFP, Kamis (19/12/2024).

Erdogan memastikan pihaknya akan menjaga stabilitas di Suriah. Menurutnya, stabilitas Suriah berarti stabilitas kawasan.

“Stabilitas Suriah berarti stabilitas kawasan, rekonstruksi negara yang dilanda perang di perbatasan mereka akan menjadi prioritas mereka” katanya.

Lebih lanjut, Erdogan menilai saat ini yang terpenting untuk membangun Suriah yakni persatuan dan rekonsiliasi.

“Ini adalah periode kritis di mana kita perlu bertindak dengan persatuan, solidaritas, dan rekonsiliasi bersama,” ujar dia.

Penggulingan Assad memicu perayaan di seluruh Suriah dan sekitarnya, dan mendorong banyak pengungsi untuk mulai kembali ke rumah mereka.

(maa/maa)

19/12/2024 01:30
Akademisi: Waspadai politik praktis di balik ajakan berjihad ke Suriah

Hal yang perlu dicermati dari konflik di dalam negeri Suriah sendiri itu melibatkan berbagai macam kepentingan dengan narasinya masing-masing

Jakarta (ANTARA) – Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai agar tidak terseret politik praktis di balik ajakan berjihad ke Suriah.

Ia mengatakan saat ini ajakan dan seruan untuk berjihad meninggalkan Ibu Pertiwi dan berangkat ke Negeri Syam mulai bermunculan di media sosial, yang dihembuskan oleh berbagai pihak tak bertanggung jawab.

“Hal yang diserukan di media sosial itu jihad yang seperti apa? Siapa yang kita perangi di sana, lalu apakah dengan memerangi pihak tertentu di sana, bisa kita klaim sebagai kegiatan berjihad? Menurut saya jelas tidak,” ujar Syauqillah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Syauqillah menilai jatuhnya rezim Bashar Al-Assad di Suriah menimbulkan gema yang dampaknya sampai ke Tanah Air. Pasalnya, kata dia, proses perebutan kekuasaan melibatkan berbagai kelompok teror yang mengatasnamakan agama.

Menurut Syauqillah, yang saat ini terjadi di Suriah merupakan benturan dari berbagai faksi dengan kepentingannya masing-masing. Karena itu, ia ingin agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam menyikapi fenomena maraknya ajakan untuk berjihad ke luar negeri.

Dia pun berpendapat berbagai ajakan yang menggunakan banyak jargon agama dan mampu menarik semangat orang awam untuk ikut berangkat sebenarnya hanya merugikan mereka yang terbujuk dan telah sampai di sana.

“Masyarakat Indonesia perlu kritis, karena hal yang sama juga telah terjadi dulu ketika Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menyerukan banyak negara untuk bergabung dengan mereka,” tuturnya.

Kala itu, sambung dia, banyak warga negara Indonesia yang terlanjur pergi ke sana dan selang beberapa lama kemudian terpaksa kembali karena yang dijumpai tidak sesuai dengan janji manis ISIS ketika mereka masih di Tanah Air.

Dengan demikian, ia menilai keberangkatan banyak warga negara Indonesia ke Suriah hanya akan menimbulkan masalah baru karena pada akhirnya, mereka yang terlanjur pergi akan meminta pemerintah Indonesia untuk dipulangkan kembali.

Pada akhirnya, Syauqillah menegaskan hal tersebut bukan soal yang baik melawan yang jahat, namun beradunya kepentingan berbagai faksi yang ingin menguasai Suriah dengan mobilisasi simbol-simbol keagamaan.

“Hal yang perlu dicermati dari konflik di dalam negeri Suriah sendiri itu melibatkan berbagai macam kepentingan dengan narasinya masing-masing,” ungkap Syauqillah menambahkan.

Sebagai warga negara Indonesia, dirinya berharap masyarakat tidak terlibat dalam dinamika internal konflik di negara lain, walaupun pihak-pihak yang berkonflik di Suriah ingin melibatkan warga negara lain seperti ISIS di masa lalu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

18/12/2024 21:51

Tag: Bashar al-Assad

Jatuhnya Rezim Assad di Suriah