91 WNI dari Suriah Tiba di Tanah Air dengan Selamat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Luar Negeri RI berhasil mengevakuasi 91 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di
Suriah
kembali ke Tanah Air.
Direktur Informasi dan Media Kemenlu RI, Hartuo Harkomoyo menjelaskan, para WNI ini tiba di Indonesia pada 20-21 Desember 2024.
“Kementerian Luar Negeri kembali berhasil mengevakuasi sebanyak 91 WNI yang terbagi dalam tiga penerbangan. Para WNI mayoritas adalah pekerja migran dan pelajar/mahasiswa yang berasal antara lain dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat,” ujar pria yang akrab disapa Yoyok ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).
Para WNI sebelumnya dievakuasi dari Suriah melalui jalur darat dari Kota Damaskus menuju Kota Beirut dengan pengawalan Diplomat KBRI.
“Dengan kepulangan gelombang terakhir tersebut, total WNI yang telah berhasil dievakuasi paska peralihan pemerintah di Suriah sebanyak 156 WNI yang terbagi dalam empat gelombang,” ucap dia.
Saat ini, Kemlu dan KBRI Damaskus terus melakukan pelacakan dan pendataan para WNI yang kemungkinan masih berada di Suriah dan belum melakukan lapor diri.
Kementerian Luar Negeri terus mengimbau agar WNI, utamanya yang masih berada di Suriah untuk terus memperhatikan perkembangan situasi dan keamanan.
Selain itu, para WNI juga diminta menghindari terlibat dalam kegiatan politik yang tidak perlu, serta menjalin komunikasi dengan Perwakilan RI di Damaskus.
“Bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang berada di Suriah, Kementerian Luar Negeri RI juga mengimbau untuk menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI melalui nomor kontak: +6281-290-070-027, dan Hotline KBRI Damaskus melalui nomor kontak: +963 954 444 810,” kata dia.
Sebelumnya, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024).
Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.
Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Bashar al-Assad
-
/data/photo/2024/12/21/6766a730b54d6.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "91 WNI dari Suriah Tiba di Tanah Air dengan Selamat")
91 WNI dari Suriah Tiba di Tanah Air dengan Selamat
-
Gembong IDF Pergi ke Negeri Jiran, Israel Takut Yordania Jadi Perpanjangan Tangan Iran – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Setelah rezim Bashar al-Assad di Suriah tumbang, Israel dikabarkan khawatir bahwa Yordania akan menjadi perpanjangan tangan Iran.
Para pejabat Israel dan Yordania dilaporkan bertemu hari Jumat, (20/12/2024), guna menggelar pembicaraan rahasia untuk membahas pengaruh Iran.
Dari pihak Israel ada Direktur Shin Beth Israel Ronen Bar, Kepala Cabang Intelijen Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Mayjen Shlomi Binder, dan para perwira senior.
Mereka bertemu dengan Direktur Dinas Intelijen Umum Yordania Ahmad Husni dan para panglima militer senior Yordania.
Salah satu topik yang dibahas kedua belah pihak ialah situasi di Suriah. Selain itu, mereka juga mendiskusikan kontak Yordania dan Israel dengan rezim yang kini berkuasa di Suriah.
Dalam pembicaraan itu mereka menyebut upaya Iran untuk menyelundupkan senjata melalui Yordania makin kuat.
Perbatasan Yordania-Israel. (RNTV)
Media All Israel News menyebutkan para pemimpin di Timur Tengah kini khawatir bahwa revolusi di Suriah baru-baru ini bisa memicu revolusi lainnya di kawasan itu, mirip dengan fenomena Musim Semi Arab atau Arab Spring tahun 2011 silam.
Eyal Pinko, mantan panglima Angkatan Laut Israel, mengklaim Iran ingin mengganti kerugiannya di Suriah.
Iran juga disebut ingin memasang milisi proksi yang nantinya bisa mengambil alih pemerintahan Yordania.
“Iran kehilangan banyak cengkeramannya di Suriah dan Lebanon,” ujar Pinko.
“Sejak tahun 1979 Iran punya ambisi strategis untuk menjadi penguasa Timur Tengah. Mereka harus membangktkan kekuatan melalui proksi.”
Menurut dia, Iran kini mengintai dua negara yang sedang goyah, yakni Irak dan Yordania. Iran mendukung 134 milisi berbeda di Irak, sedangkan Yordania dianggap menjadi jalan untuk mengepung Israel.
“Campur tangan Iran dan inspirasi dari Suriah bisa membuat warga Palestina bangkit melawan para penguasa di Yordania,” katanya.
Dia mengatakan Iran sudah membuktikan bisa bekerja sama dengan kelompok Israel Sunni. Dalam beberapa bulan belakangan muncul tanda-tanda bahwa Iran berhasil memperbaiki citranya di Yordania.
Sementara itu, Ahmad Sharawi, analis di Yayasan Kebebasan Demokrasi (FDD) menyebut sentimen negatif terhadap Iran mulai berubah.
“Dengan menggambarkan tindakan militer mereka sebagai bagian dari aksi lebih besar untuk melawan Israel dan membebaskan rakyat Palestina, Iran dan proksi-proksinya telah membantu membalikkan sentimen negatif, yang dominan, terhadap Teheran dan rekan-rekannya yang kurang dari sedasawarsa lalu,” kata Sharawi.
Salah satu proksi Iran sekaligus anggota Poros Perlawanan, yakni kelompok Hizbullah di Lebanon, juga bertambah baik citranya di Yordania.
“Ketika Hizbullah pada tanggal 8 Oktober terjun ke dalam konflik itu demi solidaritas dengan Hamas, popularitasnya di Yordania mulai meningkat, terutama di antara para keturunan Palestina,” ujar Sharawi.
Dia mengklaim kematian Hassan Nasrallah (pemimpin Hizbullah) juga memicu pertambahan dukungan.
Kepercayaan proksi-proksi Iran perihal Yordania juga bertambah. Hal itu ditunjukkan oleh Kataib Hizbullah yang pada bulan April lalu mengaku bisa mempersenjatai 12.000 pejuang Yordania untuk melawan Israel demi membela rakyat Palestina.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Israel dan Yordania beberapa beberapa bulan terakhir mengungkap banyaknya jaringan penyeludupan oleh Iran. Negara Syiah itu menggunakan Yordania sebagai koridor untuk mengirimkan senjata dari Suriah dan Irak ke tanah Palestina.
Adapun tentara Israel tahun lalu sudah mengumumkan akan menguatkan perbatasan Israel-Yordania. Bahkan, Israel dilaporkan membuat brigade baru untuk mengamankan perbatasan.
(Tribunnews/Febri)
-
Erdogan Bertekad Basmi Petempur ISIS-Kurdi di Suriah Usai Assad Tumbang
Ankara –
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan sudah waktunya untuk menghancurkan kelompok-kelompok teroris yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup Suriah, setelah rezim Bashar al-Assad tumbang. Dia secara khusus menyebut kelompok radikal Islamic State (ISIS) dan para petempur Kurdi di Suriah.
“Daesh, PKK dan afiliasi mereka — yang mengancam kelangsungan hidup Suriah — harus dibasmi,” cetus Erdogan saat berbicara kepada wartawan ketika kembali dari menghadiri pertemuan puncak di Kairo, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (21/12/2024).
Daesh merupakan nama Arab untuk menyebut ISIS, sedangkan PKK merupakan kependekan dari Partai Pekerja Kurdistan, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan beberapa negara lainnya.
“Sudah waktunya untuk menetralisir organisasi-organisasi teroris yang ada di Suriah,” ujar Erdogan dalam pernyataannya.
Turki menganggap Pasukan Pertahanan Suriah (SDF) sebagai organisasi teror karena didominasi oleh YPG, sebuah kelompok Kurdi yang disebut terkait dengan militan PKK yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun di negara tersebut.
Namun, SDF yang didukung AS memimpin perang melawan ISIS di Suriah pada tahun 2019 lalu. Washington menganggap SDF sebagai kelompok yang “penting” untuk mencegah kebangkitan ekstremis di kawasan tersebut.
“Mustahil bagi kami untuk menerima risiko seperti itu,” ujarnya, sembari menyatakan harapan agar pemimpin baru Suriah tidak akan memiliki untuk bekerja sama dengan kelompok ekstremis tersebut.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
-
Penguasa Baru Suriah Sebut Negaranya Lelah Perang, Tak Akan Ancam Barat
Damaskus –
Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau negara-negara Barat.
Dalam wawancara dengan BBC di Damaskus, ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.
“Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata Sharaa.
Sharaa memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua minggu lalu. Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani ini adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.
Ia kemudian mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris. HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris lantaran merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.
Sharaa membuat klaim bahwa HTS bukanlah kelompok teroris.
HTS tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil, katanya. Bahkan, menurut klaim Sharaa, HTS adalah korban kejahatan rezim Assad.
Sharaa mengatakan negara-negara di Timur Tengah sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda. Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, pola pikir penduduknya berbeda.
Dia membuat klaim bahwa dirinya meyakini kaum perempuan berhak mendapat pendidikan.
“Kami telah memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, mengacu pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai pemberontak sejak 2011.
“Saya pikir persentase perempuan di universitas lebih dari 60%.”
Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu adalah masalah hukum.”
Ia menambahkan bahwa akan ada “komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi. Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.
BBC
BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
BBC
Sharaa tampak santai selama wawancara, mengenakan pakaian sipil, dan mencoba memberikan jaminan kepada semua orang yang ragu bahwa kelompoknya belum melepaskan diri dari keterkaitan dengan al-Qaeda.
Banyak warga Suriah tidak mempercayainya.
Tindakan para penguasa baru Suriah dalam beberapa bulan ke depan akan menunjukkan negara seperti apa yang mereka inginkan bagi Suriah dan cara yang mereka inginkan untuk memerintah Suriah.
Pemimpin baru Suriah harus tepati janji hormati hak-hak penduduk
Utusan Khusus PBB, Geir Pedersen, menekankan bahwa sangat penting bagi pemimpin baru Suriah menepati janji untuk menghormati hak-hak berbagai kelompok etnis dan kelompok agama.
Menurut Pedersen kepada BBC di Damaskus, penduduk Suriah punya “banyak harapan sekaligus banyak ketakutan pada saat bersamaan”.
Pedersen bilang Sharaa punya “banyak hal positif”. Namun, sebagian penduduk Suriah, menurutnya, tidak percaya pada pemimpin HTS tersebut mengingat dia adalah pemimpin kelompok jihad yang pernah berafiliasi dengan al-Qaeda.
Geir Pedersen telah menjadi utusan khusus PBB sejak 2018 (BBC)
“Saya harus jujur. Saya mendengar dari banyak warga Suriah bertanya apakah ini benar-benar akan dilaksanakan. Mereka ragu.”
“[Sharaa] perlu bekerja dengan berbagai faksi bersenjata yang ikut bersamanya. Dia perlu bekerja dengan kelompok mantan oposisi yang lebih luas. Dia perlu memastikan bahwa dia bekerja dengan kelompok perempuan masyarakat sipil yang luas. Dan seperti yang kita semua setujui, spektrum masyarakat Suriah yang seluas mungkin.”
Pedersen, yang telah menjadi utusan khusus PBB sejak 2018, mengatakan masyarakat internasional siap membantu dan mendukung kepemimpinan baru Suriah.
Ia menekankan bahwa pencabutan sanksi-sanksi terhadap Suriah dan mengeluarkan HTS dari daftar teroris bergantung pada perilakunya.
Pedersen mengaku akan menerapkan sikap praduga tak bersalah terhadap HTS selama tiga bulan periode pemerintahan HTS di Suriah sebelum pengaturan jangka panjang.
Jaring kekuasaan yang kompleks
Pedersen mengamati jaringan kekuasaan yang kompleks di Suriah utara.
Turki memiliki hubungan yang mapan dengan HTS. Negara itu memiliki pasukan di barat laut, serta kelompok milisi Tentara Nasional Suriah (SNA), yang terdiri dari faksi-faksi pemberontak dukungan Turki.
Sejak Assad digulingkan, SNA telah menyerang aliansi milisi suku Kurdi di utara Suriah bernama Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh AS.
Pedersen mengatakan bahwa Turki mesti mengikuti prinsip-prinsip utama, bersama dengan kekuatan asing lainnya.
“Apa yang perlu kita semua lihat di Suriah sekarang? Kita perlu melihat stabilitas. Kita perlu melihat bahwa tidak ada kelompok populasi baru yang mengungsi. Kita perlu melihat bahwa orang-orang tidak melarikan diri dari Suriah sebagai pengungsi. Kita perlu melihat bahwa para pengungsi kembali, bahwa… pengungsi internal dapat kembali ke rumah mereka.”
‘Israel sangat tidak bertanggung jawab’
Mengenai Israel yang merupakan negara tetangga Suriah, Pedersen mengatakan bahwa tindakan Israel sejak jatuhnya Assad “sangat tidak bertanggung jawab”.
Sejak perang Timur Tengah tahun 1967, Israel telah menduduki dan kemudian mencaplok wilayah Suriah selatan yang dikenal sebagai Dataran Tinggi Golan. Sebagian besar negara lain, selain AS, menganggap Golan sebagai wilayah yang diduduki.
Rangkaian aksi pengeboman Israel terhadap fasilitas militer Suriah dan pendudukannya atas wilayah Suriah di zona penyangga demiliterisasi Dataran Tinggi Golan dan wilayah tetangga, kata Pedersen, “merupakan bahaya bagi masa depan Suriah, dan kegiatan ini harus segera dihentikan”.
“Tidak ada alasan bagi Israel untuk menduduki wilayah Suriah yang baru. Golan sudah diduduki. Mereka tidak membutuhkan wilayah baru untuk diduduki. Jadi yang perlu kita lihat adalah bahwa Israel juga bertindak dengan cara yang tidak mengganggu proses transisi yang sangat, sangat rapuh ini,” tambahnya.
Keadilan dan pemulihan bagi penduduk Suriah
Setelah 54 tahun di bawah kekuasaan keluarga Assad yang otoriter, Suriah terpecah-pecah.
Sejumlah kota dan desa rusak parah akibat perang selama hampir 14 tahun dan penduduk trauma akibat perang dan kekejaman rezim yang mematikan.
Pedersen mengatakan sangat penting bagi HTS untuk memulai proses yang akan membawa keadilan bagi semua keluarga dari lebih 100.000 warga Suriah yang hilang setelah ditahan oleh rezim sejak 2011. Sebagian besar diduga telah meninggal.
“Jika proses ini tidak bergerak ke arah yang benar, ada bahaya besar bahwa kemarahan ini dapat meletus dengan cara yang tidak menguntungkan siapa pun.”
Warga Suriah, kata Pedersen, ingin melihat proses pembangunan kembali negara mereka. Itu mungkin sulit mengingat pergolakan di Timur Tengah dan kecenderungan tetangga Suriah dan negara-negara besar lainnya untuk ikut campur.
Jika HTS menepati janjinya, “dalam beberapa minggu dan bulan ke depan ada harapan bahwa Suriah dapat memiliki masa depan yang cerah”, katanya.
Ia memperingatkan bahwa jika hal itu tidak terjadi, “ada pula bahaya pertikaian baru dan bahkan perang saudara.”
“Namun, kita perlu bertaruh bahwa masa depan Suriah kini dapat diperbaiki. Dan bahwa kita dapat memulai proses penyembuhan.”
(nvc/nvc)
-
Ambisi Netanyahu Terwujud: Hamas, Hizbullah, dan Suriah Takluk, Tahun Depan Giliran Iran – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, DUBAI – Tahun 2025 akan menjadi tahun perhitungan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan musuh bebuyutan negaranya, Iran.
Pemimpin veteran Israel itu siap memperkuat tujuan strategis selanjutnya.
Yakni memperketat kontrol militernya atas Gaza, menggagalkan ambisi nuklir Iran, dan memanfaatkan pembubaran sekutu Teheran-Hamas Palestina, Hizbullah Lebanon, dan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Runtuhnya Assad, tersingkirnya para pemimpin tinggi Hamas dan Hizbullah, serta hancurnya struktur militer mereka menandai serangkaian kemenangan monumental bagi Netanyahu.
Tanpa Suriah, aliansi yang telah dibina Teheran selama beberapa dekade telah hancur.
Dikutip dari Reuters, Sabtu (21/12/2024), seiring melemahnya pengaruh Iran, Israel muncul sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut.
Netanyahu siap memusatkan perhatian pada ambisi nuklir dan program rudal Iran serta menerapkan fokus yang kuat untuk membongkar dan menetralisir ancaman strategis ini terhadap Israel.
Iran, kata pengamat Timur Tengah, menghadapi pilihan yang sulit yakni melanjutkan program pengayaan nuklirnya atau mengurangi aktivitas atomnya dan menyetujui perundingan.
“Iran sangat rentan terhadap serangan Israel, khususnya terhadap program nuklirnya,” kata Joost R. Hiltermann, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara dari International Crisis Group.
“Saya tidak akan terkejut jika Israel melakukannya, tetapi itu tidak akan menyingkirkan Iran.”
“Jika mereka (Iran) tidak mundur, Trump dan Netanyahu mungkin akan menyerang, karena sekarang tidak ada yang bisa menghalangi mereka,” kata analis Palestina Ghassan al-Khatib, merujuk pada Presiden terpilih Donald Trump .
Khatib berpendapat bahwa kepemimpinan Iran, yang telah menunjukkan pragmatisme di masa lalu, mungkin bersedia berkompromi untuk menghindari konfrontasi militer.
Trump, yang menarik diri dari perjanjian tahun 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia yang bertujuan untuk mengekang tujuan nuklir Teheran, kemungkinan akan meningkatkan sanksi terhadap industri minyak Iran.
Meskipun ada seruan untuk kembali ke negosiasi dari para kritikus yang melihat diplomasi sebagai kebijakan jangka panjang yang lebih efektif.
Korupsi Netanyahu
Di tengah kekacauan di Iran dan Gaza, persidangan korupsi Netanyahu yang telah berlangsung lama, yang dilanjutkan pada bulan Desember, juga akan memainkan peran penting dalam membentuk warisannya.
Untuk pertama kalinya sejak pecahnya perang Gaza pada tahun 2023, Netanyahu mengambil sikap dalam persidangan yang telah memecah belah warga Israel.
Dengan berakhirnya tahun 2024, Perdana Menteri Israel kemungkinan akan setuju untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Hamas untuk menghentikan perang Gaza yang telah berlangsung selama 14 bulan dan membebaskan sandera Israel yang ditawan di daerah kantong tersebut, menurut sumber yang dekat dengan negosiasi tersebut.
Namun Gaza akan tetap berada di bawah kendali militer Israel jika tidak ada rencana AS pascaperang agar Israel menyerahkan kekuasaan kepada Otoritas Palestina (PA), yang ditolak Netanyahu.
Negara-negara Arab tidak menunjukkan keinginan untuk menekan Israel agar berkompromi atau mendorong PA yang sedang membusuk untuk merombak kepemimpinannya guna mengambil alih.
“Israel akan tetap berada di Gaza secara militer di masa mendatang karena penarikan pasukan akan membawa risiko Hamas melakukan reorganisasi. Israel percaya bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan perolehan militer adalah dengan tetap berada di Gaza,” kata Khatib kepada Reuters.
Bagi Netanyahu, hasil seperti itu akan menandai kemenangan strategis, yang mengonsolidasikan status quo yang sejalan dengan visinya:
Mencegah berdirinya negara Palestina sambil memastikan kontrol jangka panjang Israel atas Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur — wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian integral negara Palestina di masa depan.
Perang Gaza meletus ketika militan Hamas menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 orang, menurut penghitungan Israel.
Israel menanggapi dengan serangan udara dan darat yang telah menewaskan 45.000 orang, kata otoritas kesehatan di sana, menyebabkan 1,2 juta orang mengungsi dan membuat sebagian besar wilayah kantong itu hancur.
Meskipun pakta gencatan senjata akan segera mengakhiri permusuhan di Gaza, namun hal itu tidak akan menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang lebih dalam dan telah berlangsung puluhan tahun, kata pejabat Arab dan Barat.
Di lapangan, prospek berdirinya negara Palestina, sebuah opsi yang berulang kali dikesampingkan oleh pemerintahan Netanyahu, menjadi semakin tidak mungkin tercapai, dengan para pemimpin pemukim Israel optimis bahwa Trump akan selaras dengan pandangan mereka.
Meningkatnya kekerasan pemukim dan meningkatnya kepercayaan diri gerakan pemukim – papan iklan jalan raya di beberapa wilayah Tepi Barat bertuliskan pesan dalam bahasa Arab “Tidak Ada Masa Depan di Palestina” – mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap warga Palestina.
Bahkan jika pemerintahan Trump berupaya keras untuk mengakhiri konflik tersebut, “resolusi apa pun akan mengikuti ketentuan Israel,” kata Hiltermann dari Crisis Group.
“Semuanya sudah berakhir jika menyangkut negara Palestina, tetapi orang-orang Palestina masih ada di sana,” katanya.
Pada masa jabatan Trump sebelumnya, Netanyahu memperoleh beberapa kemenangan diplomatik, termasukKesepakatan Abad Ini,” rencana perdamaian yang didukung AS yang diluncurkan Trump pada tahun 2020 untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Rencana tersebut, jika dilaksanakan, menandai perubahan dramatis dalam kebijakan AS dan perjanjian internasional dengan secara terang-terangan berpihak pada Israel dan menyimpang tajam dari kerangka kerja tanah untuk perdamaian yang telah lama ada, yang secara historis telah memandu negosiasi.
Kesepakatan ini akan memungkinkan Israel untuk mencaplok wilayah yang luas di Tepi Barat yang diduduki, termasuk permukiman Israel dan Lembah Yordan. Kesepakatan ini juga akan mengakui Yerusalem sebagai “ibu kota Israel yang tidak terbagi” – yang secara efektif menolak klaim Palestina atas Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka, aspirasi utama dalam tujuan kenegaraan mereka dan sesuai dengan resolusi PBB.
Suriah di Tengah Krisis
Di seberang perbatasan Israel, Suriah berada pada titik kritis menyusul penggulingan Assad oleh pasukan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh Ahmad al-Sharaa, yang lebih dikenal sebagai Abu Mohammed al-Golani.
Golani kini menghadapi tugas berat untuk mengonsolidasikan kendali atas Suriah yang terpecah-pecah, di mana militer dan kepolisian telah runtuh.
HTS harus membangun kembali dari awal, mengamankan perbatasan dan menjaga stabilitas internal terhadap ancaman dari para jihadis, sisa-sisa rezim Assad, dan musuh lainnya.
Ketakutan terbesar di kalangan warga Suriah dan pengamat adalah apakah HTS, yang pernah terkait dengan al-Qaeda tetapi sekarang menampilkan dirinya sebagai kekuatan nasionalis Suriah untuk mendapatkan legitimasi, akan kembali ke ideologi Islam yang kaku.
Kemampuan kelompok tersebut – atau kegagalannya – untuk menavigasi keseimbangan ini akan membentuk masa depan Suriah, rumah bagi berbagai komunitas Sunni, Syiah, Alawi, Kurdi, Druze, dan Kristen.
“Jika mereka berhasil dalam hal itu (nasionalisme Suriah), ada harapan bagi Suriah, tetapi jika mereka kembali ke zona nyaman Islamisme yang sangat ternoda ideologis, maka itu akan memecah belah Suriah,” kata Hiltermann.
“Anda bisa mengalami kekacauan dan kelemahan Suriah dalam jangka waktu lama, seperti yang kita lihat di Libya dan Irak.”
-
AS Cabut Hadiah 10 Juta Dolar untuk Sayembara Tangkap Al-Julani, Pemimpin HTS Suriah – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) membatalkan hadiah sebesar 10 juta dolar yang sebelumnya ditawarkan bagi siapa pun yang memiliki informasi untuk menangkap Abu Mohammad al-Julani, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah.
Keputusan ini diambil menyusul perkembangan terbaru di Suriah, di mana HTS berhasil menggulingkan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.
Abu Mohammad al-Julani, yang memiliki nama asli Ahmed al-Sharaa, dulunya merupakan anggota ekstremis Al-Qaeda dan pendiri Front al-Nusra di Suriah pada tahun 2012.
Namun, dalam pertemuan yang berlangsung pada 20 Desember 2024, Barbara Leaf, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan program Rewards for Justice yang telah berjalan selama beberapa tahun.
“Berdasarkan percakapan kami, saya memberi tahu dia bahwa kami tidak akan melanjutkan penerapan tawaran hadiah,” ungkap Leaf.
Utusan AS Puji Al-Julani
Leaf menggambarkan al-Julani sebagai seorang pragmatis yang menunjukkan perubahan pandangan mengenai isu-isu perempuan dan persamaan hak.
Hal ini menunjukkan bahwa al-Julani mungkin telah meninggalkan pandangan ekstremisnya.
“Pernyataan yang sangat praktis dan moderat dari Al-Julani menunjukkan bahwa dia sudah meninggalkan pandangan ekstremisnya,” tambah Leaf.
Pertimbangan Pencabutan Sanksi
AS juga sedang mempertimbangkan untuk mencabut sanksi yang sebelumnya diterapkan selama rezim Assad.
Dia menegaskan bahwa AS akan memberikan dukungan teknis kepada Suriah untuk mendokumentasikan kejahatan rezim Assad, termasuk penggalian kuburan massal.
Dalam pernyataannya, Leaf juga menekankan pentingnya tidak adanya campur tangan Iran dalam upaya Suriah untuk bangkit pasca-rezim Assad.
“Iran tidak akan berperan sama sekali di Suriah dan seharusnya tidak demikian,” tegasnya.
Sementara itu, AS memberikan sinyal bahwa Turki memiliki peran penting dalam konteks sejarah dan keamanan nasional di Suriah.
Komitmen AS untuk Rakyat Suriah
Al-Julani mengungkapkan bahwa prioritasnya adalah memulihkan kondisi ekonomi di Suriah.
Dalam pernyataan resmi setelah pertemuan dengan utusan AS, pemerintah Suriah menekankan dukungan AS terhadap rakyat dan pemerintahan baru Suriah dalam menghadapi tantangan besar, terutama di sebelah timur Sungai Eufrat.
“Ini adalah kemenangan bersejarah bagi rakyat Suriah,” ungkap pernyataan tersebut, menegaskan dukungan AS terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan transisi Suriah untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
-
Serangan Udara AS Tewaskan Pemimpin ISIS di Suriah
Damaskus –
Militer Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan udara terhadap wilayah Suriah. Serangan tersebut dilaporkan berhasil menewaskan salah satu pemimpin kelompok radikal Islamic State (ISIS) di Suriah dan beberapa anggota ISIS lainnya.
Washington semakin meningkatkan aksi militer terhadap kelompok ekstremis sejak tumbangnya rezim pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah pada awal bulan ini. Rentetan serangan dilancarkan AS terhadap area-area yang sebelumnya dilindungi oleh sistem pertahanan udara Suriah dan sekutunya, Rusia.
Salah satu serangan udara AS, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (21/12/2024), menghantam wilayah Provinsi Deir Ezzor yang ada di Suriah bagian timur pada Kamis (19/12) waktu setempat.
Komando Pusat AS atau CENTCOM menyebut serangan itu telah menewaskan pemimpin ISIS di Suriah, Abu Yousuf, dan seorang anggota ISIS lainnya.
“Serangan udara itu merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan CENTCOM, bersama dengan mitra-mitranya di kawasan, untuk mengganggu dan melemahkan upaya teroris dalam merencanakan, mengatur, dan melancarkan serangan,” tegas CENTCOM dalam pernyataannya.
Serangan tersebut, sebut CENTCOM, “dilancarkan di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh rezim Suriah dan Rusia”.
AS selama bertahun-tahun telah melancarkan rentetan serangan dan penyerbuan secara berkala untuk membantu mencegah kebangkitan ISIS di kawasan tersebut. Sejak rezim Assad tumbang di tangan pasukan pemberontak Suriah awal bulan ini, Washington semakin meningkatkan serangannya di negara tersebut.
Lihat Video: Detik-detik Israel Serang Sistem Pertahanan-Fasilitas Militer Suriah
-
Jerman: Militan Kurdi Harus Dilucuti Senjatanya dan Gabung Tentara Suriah yang Baru – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyerukan kelompok Kurdi di Suriah harus dilucuti dan dimasukkan ke dalam pasukan keamanan pemerintah baru di Suriah.
“Kelompok Kurdi harus dilucuti dan diintegrasikan ke dalam struktur keamanan nasional,” kata Annalena Baerbock kepada Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di Ankara pada Jumat (20/12/2024).
Ia menekankan keamanan Kurdi sangat penting untuk kebebasan Suriah, namun masalah keamanan Turki juga harus diatasi untuk menjamin stabilitas.
“Keamanan Turki tidak boleh terancam oleh Suriah utara,” katanya, merujuk pada wilayah yang dikuasai militan Kurdi.
Turki mengatakan militan Kurdi, People’s Defense Units (YPG) di Suriah, yang didukung pasukan AS selama bertahun-tahun adalah perpanjangan tangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PPK), yang memerangi Turki dan diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa.
“PPK dan YPG harus meletakkan senjata mereka dan membubarkan diri,” kata Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, seperti diberitakan Al Mayadeen.
Pasukan Turki dan sekutunya di Suriah telah bentrok dalam pertempuran dengan YPG sejak jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad bulan ini.
Sebelumnya, Presiden Turki Erdogan mengatakan Turki akan membantu pemerintahan baru Suriah membangun struktur negara dan merancang konstitusi baru.
Erdogan mengumumkan Hakan Fidan akan segera mengunjungi Suriah untuk membahas struktur baru pemerintahan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Ia berharap pemerintahan baru di Suriah yang dipimpin oleh Muhammad Al-Julani akan mengarah pada kesepakatan hubungan bilateral dengan Turki.
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang berkuasa sejak tahun 2000, telah digulingkan pada 8 Desember 2024 lalu oleh oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dipimpin Muhammad Al-Julani.
Sebelum jatuhnya rezim Assad, Turki mendukung kelompok bersenjata yang memusuhi militan Kurdi, yang dianggap mengancam keamanan Turki.
Faksi bersenjata pro-Turki di Suriah di antaranya Tentara Nasional Suriah (SNA) dan Tentara Pembebasan Suriah (SFA).
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
-
AS Batalkan Hadiah 10 Juta Dolar untuk Tangkap Al-Julani, Pemimpin HTS Suriah – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) membatalkan hadiah sebesar $10 juta yang dialokasikan kepada siapa pun yang memberikan informasi untuk menangkap pemimpin aliansi bersenjata Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Julani.
Pemimpin HTS yang bernama asli Ahmed al-Sharaa itu sempat menjadi buronan AS karena rekam jejaknya yang dulu merupakan anggota ekstremis Al-Qaeda yang mendirikan cabangnya, Front al-Nusra, di Suriah pada tahun 2012.
Al-Julani kembali menjadi sorotan AS setelah HTS berhasil menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.
AS melihat perkembangan yang positif di Suriah dan memutuskan untuk membatalkan tawaran hadiah itu.
“Berdasarkan percakapan kami, saya memberi tahu dia bahwa kami tidak akan melanjutkan penerapan tawaran program Rewards for Justice yang telah berlaku selama beberapa tahun,” kata Barbara Leaf, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah, ketika bertemu Al-Julani di Suriah, Jumat (20/12/2024).
Barbara Leaf menggambarkan Al-Julani sebagai seorang pragmatis.
Ia mengatakan telah mendengar pernyataan yang sangat praktis dan moderat dari Al-Julani mengenai isu-isu perempuan dan persamaan hak, yang mengindikasikan dirinya sudah meninggalkan pandangan ekstremisnya.
Selain itu, AS juga mempertimbangkan untuk mencabut sanksi yang dulu diterapkan selama masa pemerintahan rezim Assad.
“Kami sedang mempertimbangkan sanksi, dan pemerintahan baru Suriah harus responsif dan menunjukkan kemajuan,” katanya.
Ia memastikan AS akan mendukung pemerintahan baru di Suriah untuk menyelidiki kejahatan rezim Assad.
“Kami akan memberikan dukungan teknis ke Suriah untuk mendokumentasikan kejahatan Assad, dan kuburan massal akan menjadi prioritas kami,” lanjutnya.
AS Mungkin akan Cabut Label Teroris terhadap HTS
Barbara Leaf mengatakan AS sedang mempertimbangkan untuk menghapus status teroris yang diberikan terhadap HTS karena rekam jejak Al-Julani dengan Al-Qaeda di masa lalu.
“Pencabutan sanksi AS dan internasional terhadap Hayat Tahrir al-Sham akan bergantung pada tindakan nyata,” katanya.
Utusan AS itu juga menekankan agar tidak ada campur tangan Iran dalam upaya Suriah untuk bangkit setelah rezim Assad digulingkan.
“Iran tidak akan berperan sama sekali di Suriah dan seharusnya tidak demikian,” katanya.
Di sisi lain, AS memberi sinyal bahwa Turki mempunyai peran besar, pengaruh sejarah, dan kepentingan keamanan nasional di Suriah.
Ia menekankan bahwa pemerintahan baru di Suriah perlu membahas perlunya memastikan kelompok teroris seperti ISIS tidak dapat menimbulkan ancaman di dalam atau di luar Suriah.
Sementara itu, Al-Julani mengatakan prioritasnya di Suriah adalah memulihkan kondisi ekonomi.
Kepemimpinan Suriah kemudian mengeluarkan pernyataan setelah pertemuan Al-Julani dengan utusan AS.
“Amerika menegaskan komitmennya untuk mendukung rakyat Suriah dan pemerintahan baru Suriah, dan berdiri di sisinya dalam menghadapi masalah-masalah besar dan tantangan besar, khususnya di sebelah timur Sungai Eufrat,” kata pernyataan itu.
“Kedua pihak sepakat bahwa apa yang terjadi adalah kemenangan bersejarah bagi rakyat Suriah, dan pihak Amerika menyampaikan ucapan selamat atas pembebasan Suriah dan lepasnya rezim Bashar al-Assad,” lanjutnya.
Pernyataan itu menjelaskan utusan AS mendukung langkah-langkah yang diumumkan oleh pemerintahan transisi Suriah, terutama terkait peningkatan stabilitas, memajukan pertumbuhan ekonomi dan keterwakilian bagi rakyat Suriah.
Jatuhnya Rezim Assad di Suriah
Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.
Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.
Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).
Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke luar negeri, keberadaannya belum diketahui namun baru-baru ini dikabarkan pergi ke Rusia.
Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.
Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.
Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
-
AS Cabut Hadiah Rp162 M untuk Penangkapan Pemimpin Baru Suriah
Jakarta, CNN Indonesia —
Amerika Serikat (AS) membatalkan pemberian hadiah senilai US$10 juta atau sekitar Rp162 miliar untuk siapa pun yang berhasil menangkap pemimpin Suriah yang baru, Ahmed al-Sharaa atau Abu Mohammad al-Julani.
Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah Barbara Leaf mengatakan, pembatalan itu dilakukan usai dirinya bertemu dengan Al-Sharaa. Ia mengaku mendapatkan pesan positif dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan di atas merupakan kunjungan pertama diplomat AS ke Suriah sejak Presiden Bashar al-Assad digulingkan pada awal bulan ini. Diketahui, Al-Assad digulingkan oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
AS sendiri sebenarnya telah menetapkan HTS sebagai organisasi teroris pada 2018 lalu. Al-Sharaa juga diketahui pernah bersekutu dengan Al-Qaeda.
Namun, Leaf mengatakan bahwa Al-Sharaa telah memberikan pesan positif, termasuk janji untuk memastikan bahwa ‘kelompok teroris’ tak akan menimbulkan ancaman.
“Berdasarkan diskusi kami, saya katakan kepadanya bahwa kami tidak akan meneruskan tawaran hadiah Rewards for Justice yang telah berlaku selama beberapa tahun,” ujar Leaf, melansir Al Jazeera.
Leaf juga mengaku telah mengkomunikasikan soal pentingnya inklusi dan konsultasi yang luar selama masa transisi ini.
“Kami sepenuhnya mendukung proses politik yang dipimpin dan dimiliki oleh warga Suriah yang menghasilkan pemerintahan yang inklusif dan representatif, yang menghormati hak-hak semua warga Suriah, termasuk perempuan, dan berbagai komunitas etnis dan agama di Suriah,” ujar Leaf.
Kunjungan Leaf ke Suriah terjadi saat negara-negara Barat tengah mempertimbangkan untuk mencabut titel ‘teroris’ pada HTS.
AS sendiri sebelumnya telah mengaku memiliki sekitar 2 ribu tentara di Suriah, dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya.
AS mulai mengirimkan pasukan ke negara tersebut pada tahun 2014 dengan tujuan mengalahkan ISIS.
(asr/asr)
[Gambas:Video CNN]