Xcloud.id

Tag: Bashar al-Assad

  • Delegasi AS Temukan Penjara Penyiksaan Rezim Assad Jauh Lebih Banyak – Halaman all

    Delegasi AS Temukan Penjara Penyiksaan Rezim Assad Jauh Lebih Banyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa jumlah penjara yang dikelola oleh rezim Bashar al-Assad di Suriah jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan sebelumnya.

    Hal ini terungkap saat kunjungan resmi delegasi AS ke Suriah pada Jumat, 20 Desember 2024, yang merupakan kunjungan pertama pejabat AS ke negara tersebut dalam 12 tahun terakhir.

    Penemuan Mengejutkan Mengenai Penjara

    Delegasi tersebut bertemu dengan anggota kepemimpinan sementara Suriah untuk mendesak pembentukan pemerintahan yang inklusif dan untuk mencari warga negara AS yang hilang selama konflik.

    Roger Carstens, Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Penyanderaan, menyatakan bahwa jumlah penjara tempat para tahanan disiksa dan dibunuh oleh rezim Assad diperkirakan lebih dari 40, jauh lebih banyak dari dugaan awal yang hanya 10 hingga 20 penjara.

    “Kami kira mungkin ada 10 atau 20,” kata Carstens.

    Fokus pada Penjara dan Pencarian Warga AS yang Hilang

    Carstens menambahkan bahwa AS memiliki sumber daya terbatas di Suriah dan akan fokus pada enam penjara dalam upaya untuk menentukan nasib Austin Tice, seorang jurnalis AS yang hilang di Suriah sejak 2012.

    “Kami tidak akan berhenti sampai kami menemukan informasi yang kami butuhkan untuk menyimpulkan apa yang terjadi pada Austin,” ujarnya.

    Sementara itu, FBI tidak dapat hadir di Suriah untuk mencari warga AS yang hilang, tetapi ada kemungkinan situasi ini akan berubah di masa depan.

    AS juga terus bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan media berita di Suriah.

    Penjara Saydnaya: Simbol Penyiksaan

    Di antara penjara yang dikenal, Penjara Saydnaya menjadi sorotan utama.

    Terletak sekitar setengah jam dari pusat kota Damaskus, Saydnaya dikenal sebagai tempat di mana ribuan tahanan disiksa.

    Menurut laporan, lebih dari 30.000 tahanan diperkirakan tewas di penjara ini sejak dimulainya perang Suriah pada tahun 2011.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Jakarta –

    Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau negara-negara Barat. Merespons itu, Amerika Serikat justru menyambangi Ahmed al-Sharaa.

    Dilansir BBC, Sabtu (21/12/2024), dalam wawancara di Damaskus, ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata Sharaa.

    Sharaa memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua minggu lalu. Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani ini adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.

    Ia kemudian mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris. HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris lantaran merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.

    Sharaa membuat klaim bahwa HTS bukanlah kelompok teroris. HTS tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil, katanya. Bahkan, menurut klaim Sharaa, HTS adalah korban kejahatan rezim Assad.

    Sharaa Bantah Mau Ubah Suriah Jadi Afghanistan Baru

    Kondisi Suriah. (BBC World)

    Dia lantas membantah bahwa dirinya ingin mengubah Suriah menjadi Afghanistan versi baru.

    Sharaa mengatakan negara-negara di Timur Tengah sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda. Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, pola pikir penduduknya berbeda.

    Dia membuat klaim bahwa dirinya meyakini kaum perempuan berhak mendapat pendidikan.

    “Kami telah memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, mengacu pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai pemberontak sejak 2011.

    “Saya pikir persentase perempuan di universitas lebih dari 60%.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu adalah masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada “komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi. Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    AS Sambangi Pemimpin Baru Suriah

    Ilustrasi bendera Amerika Serikat. (BBC World)

    Amerika Serikat pun langsung mengambil langkah usai Sharaa menyampaikan Suriah lelah berperang. Pihak AS mengirimkan misi diplomatik pertama ke Damaskus sejak berkecamuknya Musim Semi Arab 2011 silam.

    Para diplomat akan bertemu dengan perwakilan HTS, yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kelompok teroris, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat prodemokrasi.

    Delegasi AS mencakup Barbara Leaf, pejabat tinggi Kemenlu AS untuk Timur Tengah, dan Daniel Rubinstein, diplomat veteran yang berpengalaman di dunia Arab, kata seorang jurubicara Kemenlu.

    Hadir pula Roger Carstens, negosiator AS, yang ditugaskan mencari petunjuk tentang warga Amerika yang hilang, termasuk Austin Tice, seorang jurnalis yang diculik pada bulan Agustus 2012.

    Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambangi satu per satu negara jiran Suriah. Dalam sebuah pertemuan pada hari Sabtu (14/12) di resor Aqaba, Yordania, negara-negara Barat dan Arab serta Turki bersama-sama menyerukan untuk sebuah “pemerintahan yang inklusif, non-sektarian, dan representatif” yang menghormati hak-hak semua komunitas Suriah yang beragam.

    Seruan itu ikut digaungkan Iran, yang sebelumnya mendukung rejim Assad di Damaskus. Presiden Masoud Pezeskhian mengimbau “partisipasi semua kelompok Suriah pada pemerintahan baru, serta rasa hormat kepada keyakinan dan agama yang berbeda-beda.”

    Desakan yang sama dirasakan sebagian warga Suriah, terutama kaum marjinal dan minoritas etnis. Pada Kamis (19/12), ratusan orang berdemonstrasi di Damaskus demi menolak “negara agama,” dan menuntut demokrasi serta kesetaraan gender.

    Protes juga digalang ribuan warga Kurdi di Qamshli, di timur laut, karena mengkhawatirkan pengaruh Turki, yang kini giat menyerang dari seberang perbatasan. Mereka meneriakkan yel-yel “bangsa Suriah adalah satu,” atau “katakan tidak kepada perang, tolak intervensi militer Turki.”

    Halaman 2 dari 3

    (maa/rfs)

  • Delegasi AS di Suriah Sebut Jaringan Penjara Penyiksaan Rezim Assad Jauh Lebih Banyak: Lebih dari 40 – Halaman all

    Delegasi AS di Suriah Sebut Jaringan Penjara Penyiksaan Rezim Assad Jauh Lebih Banyak: Lebih dari 40 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Terdapat lebih banyak penjara rezim Assad di Suriah daripada yang diperkirakan sebelumnya.

    Hal ini diungkapkan oleh delegasi tingkat tinggi diplomat Amerika Serikat (AS) saat mereka mencari warga Amerika yang hilang di Suriah, Jumat (20/12/2024).

    Kunjungan resmi itu menjadi yang pertama dilakukan pejabat Amerika ke Suriah setelah 12 tahun.

    Delegasi tersebut bertemu anggota kepemimpinan sementara Suriah, untuk mendesak pembentukan pemerintahan yang inklusif dan untuk menemukan warga negara AS yang hilang selama konflik.

    Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Penyanderaan Roger Carstens, yang merupakan bagian dari delegasi tersebut, mengatakan jumlah penjara tempat para tahanan disiksa dan dibunuh oleh rezim Assad jauh lebih tinggi dari yang diduga.

    “Kami kira mungkin ada 10 atau 20,” katanya, seperti diberitakan Arab News.

    “Mungkin lebih dari 40; bahkan mungkin lebih. Kadang-kadang mereka berkumpul dalam kelompok kecil. Kadang-kadang mereka berada di daerah terpencil di Damaskus,” jelasnya.

    Carstens mengatakan, AS memiliki sumber daya terbatas yang tersedia di Suriah dan akan fokus pada enam penjara dalam upaya untuk menentukan nasib Austin Tice.

    Namun, ia mengatakan pencarian pada akhirnya akan diperluas hingga mencakup semua 40 lokasi penjara.

    Adapun Austin Tice adalah jurnalis AS yang hilang di Suriah.

    “Kami akan bertindak seperti anjing bulldog dalam hal ini,” katanya.

    “Kami tidak akan berhenti sampai kami menemukan informasi yang kami butuhkan untuk menyimpulkan apa yang terjadi pada Austin, di mana dia berada, dan untuk memulangkannya ke keluarganya,” terang Carstens.

    Ia mengatakan FBI tidak dapat hadir di Suriah untuk waktu yang lama guna mencari warga Amerika yang hilang “saat ini”, tetapi mengisyaratkan hal ini mungkin berubah di masa mendatang.

    Sementara itu, AS terus bekerja sama dengan “mitra,” termasuk organisasi nonpemerintah dan media berita di Suriah.

    Sebelumnya, negara-negara Barat telah berupaya menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh senior dalam kelompok militan Hayat Tahrir Al-Sham yang memimpin serangan yang memaksa Presiden Bashar Assad turun dari kekuasaan bulan ini.

    Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf, yang memimpin delegasi AS, mengatakan para delegasi menghadiri acara peringatan untuk “puluhan ribu warga Suriah dan non-Suriah yang ditahan, disiksa, dihilangkan secara paksa atau hilang, dan yang tewas secara brutal di tangan rezim sebelumnya.”

    Di antara warga Amerika yang hilang adalah jurnalis lepas Austin Tice, yang diculik pada tahun 2012, dan Majid Kamalmaz, seorang psikoterapis dari Texas yang menghilang pada tahun 2017 dan diperkirakan telah meninggal.

    Penjara Penyiksaan Assad Disebut yang Terburuk

    Diberitakan BBC, Penjara Saydnaya terletak di sebuah bukit terlarang, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Damaskus.

    Dalam beberapa hari terakhir pintu masuk telah dicat ulang dengan warna hijau, putih, dan hitam, seperti bendera revolusioner Suriah. Warna-warna baru itu tidak menghilangkan suasana menyeramkan di tempat itu.

    Saat saya berjalan melewati gerbang, saya memikirkan keputusasaan yang pasti mencengkeram ribuan warga Suriah yang melakukan perjalanan yang sama.

    Salah satu perkiraan adalah lebih dari 30.000 tahanan tewas di Saydnaya sejak dimulainya perang Suriah pada tahun 2011. Jumlah tersebut merupakan proporsi besar dari lebih dari 100.000 orang, hampir semuanya laki-laki tetapi termasuk ribuan perempuan – serta anak-anak – yang menghilang tanpa jejak ke dalam gulag Bashar al-Assad.

    Bagian lain dari sistem penjara Assad tidak sekejam dulu. Panggilan telepon ke rumah diizinkan, dan keluarga diizinkan berkunjung.

    Namun Saydnaya adalah jantung rezim yang gelap dan busuk. Ketakutan akan dijebloskan ke sana dan dibunuh tanpa ada yang tahu apa yang telah terjadi merupakan bagian utama dari sistem pemaksaan dan penindasan rezim Assad.

    Pihak berwenang tidak perlu memberi tahu keluarga yang telah dipenjara di sana. Membiarkan mereka takut akan hal terburuk adalah cara lain untuk memberikan tekanan. Rezim terus menekan warga Suriah karena kekuatan, jangkauan, dan kebiadaban berbagai badan intelijennya yang saling tumpang tindih, dan karena penyiksaan dan eksekusi yang rutin dilakukan.

    Saya berada di penjara-penjara terkenal lainnya pada hari-hari setelah mereka dibebaskan, termasuk Abu Salim, penjara terkenal milik mantan pemimpin Libya Kolonel Gaddafi di Tripoli dan Pul-e-Charki di luar Kabul di Afghanistan.

    Keduanya tidak sekotor dan seberbahaya Saydnaya. Di sel-selnya yang penuh sesak, para pria harus buang air kecil ke dalam kantong plastik karena akses mereka ke jamban terbatas.

    Ketika kunci-kunci itu dibuka paksa, mereka meninggalkan kain-kain kotor dan potongan-potongan selimut yang merupakan satu-satunya yang mereka miliki untuk menutupi diri mereka saat mereka tidur di lantai. Penyiksaan dan eksekusi telah didokumentasikan di Saydnaya.

    Dalam beberapa bulan ke depan sudah pasti akan muncul lebih banyak informasi mengenai kengerian yang dilakukan di dalam tembok penjara tersebut dari para mantan narapidana.

    Di koridor Saydnaya, Anda dapat melihat betapa sulitnya memperbaiki negara yang dirusak Assad untuk mencoba menyelamatkan rezimnya. Sekarang penjara telah dibuka, seperti negaranya, penjara itu telah menjadi gambaran kecil dari semua tantangan yang dihadapi Suriah sejak rezim Assad runtuh dan tersapu bersih.

    Kronologi Jatuhnya Rezim Assad

    Dikutip dari Al Jazeera, pasukan oposisi merebut Damaskus pada Minggu (8/12/2024) pagi, mengakhiri 50 tahun kekuasaan keluarga al-Assad dalam serangan mendadak yang mencapai ibu kota hanya dalam 12 hari.

    Serangan dimulai pada 27 November, ketika pasukan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), melancarkan serangan dari pangkalan mereka di provinsi Idlib di Suriah barat laut dan kemudian bergerak ke selatan untuk menggulingkan Bashar al-Assad.

    Pada Sabtu (7/12/2024), pasukan oposisi merebut sebagian besar wilayah Deraa di selatan Suriah – tempat lahirnya pemberontakan tahun 2011.

    Masyarakat juga mengambil tindakan sendiri dan bergabung dalam pertempuran, lalu berbaris ke utara bersama para pejuang, menurut analis politik dan aktivis Nour Adeh.

    Kelompok selatan bergerak ke utara sementara pejuang barat laut mendekati Homs, kota berikutnya di jalan raya menuju Damaskus.

    Rezim merasa tertekan saat menyaksikan pejuang oposisi mendekat dari semua sisi.

    Pejuang antipemerintah mengibarkan bendera oposisi di kota Aleppo di utara Suriah pada tanggal 30 November 2024. (AFP/OMAR HAJ KADOUR)

    Pasukannya mengalami keruntuhan organisasi, menurut Sanad, badan investigasi digital Al Jazeera, dengan gambar-gambar yang muncul menunjukkan para prajurit meninggalkan senjata dan seragam mereka sementara banyak yang melarikan diri dengan berjalan kaki dari posisi militer mereka.

    Runtuhnya moral ini memicu demonstrasi luas di daerah pedesaan sekitar Damaskus, di mana para pengunjuk rasa merobek poster al-Assad dan menyerang posisi militer.

    Karena putus asa ingin menghentikan oposisi, rezim mengebom Jembatan Rastan, namun pasukan oposisi tetap merebut Homs, pada Minggu dini hari.

    Dengan itu, mereka telah memisahkan al-Assad dari benteng pertahanannya di pesisir pantai, tempat dua pangkalan militer Rusia berada.

    Perebutan Homs merupakan “lonceng kematian bagi kemungkinan yang tersisa bagi tentara Suriah untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan mengambil tindakan,” kata profesor Universitas Oklahoma Joshua Landis kepada Al Jazeera.

    Dengan kelompok oposisi bersenjata mendekati Damaskus dari segala arah, kota itu terjerumus ke dalam kekacauan.

    Ruang operasi militer mengerahkan divisi “Bulan Sabit Merah”, yang dilatih khusus untuk serangan perkotaan, sementara banyak pasukan pemerintah diperintahkan untuk mundur ke Bandara Internasional Damaskus dan pusat keamanan di pusat kota Damaskus, tetapi tidak ada hasil.

    Para pejuang oposisi mengatakan mereka telah menguasai Pangkalan Udara Mezzeh di Damaskus, sebuah kemenangan strategis dan simbolis karena pangkalan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk serangan roket dan serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai oposisi sepanjang perang.

    Dalam waktu dua jam, rekaman baru muncul dari Lapangan Umayyah di jantung kota Damaskus, menunjukkan warga merayakan saat pasukan oposisi memasuki ibu kota tanpa perlawanan, dengan tembakan perayaan dan nyanyian yang menandakan jatuhnya al-Assad.

    Pada pukul 6 pagi tanggal 8 Desember, para pejuang menyatakan Damaskus telah dibebaskan, yang mengonfirmasi bahwa Bashar al-Assad telah meninggalkan negara tersebut.

    Orang-orang dengan cepat membongkar simbol-simbol pemerintahan keluarga al-Assad.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • Rudal Yaman Sukses Jebol Arrow, Pakar Militer Israel Akui Negaranya Gagal & Tak Siap Hadapi Houthi – Halaman all

    Rudal Yaman Sukses Jebol Arrow, Pakar Militer Israel Akui Negaranya Gagal & Tak Siap Hadapi Houthi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel diklaim tidak siap menghadapi ancaman dari kelompok Houthi atau Ansarallah di Yaman.

    Klaim itu disampaikan oleh Avi Askhenazi, seorang pakar militer dan koresponden untuk media kenamaan Israel bernama Maariv, setelah pada hari ini rudal Houthi sukses menembus sistem pertahanan Arrow milik Israel.

    “Kita harus menghadapi kenyataan secara langsung dan mengatakannya dengan keras: Israel gagal mengatasi tantangan dari Houthi di Yaman. Israel gagal melawan Houthi,” kata Ashkenazi di kolom Maariv hari Sabtu, (21/12/2024).

    Dia mengatakan Houthi memunculkan kerusakan besar dalam ekonomi Timur Tengah secara umum, dan ekonomi Israel khususnya.

    “Tertutupnya kebebasan berlayar di Laut Arab karena Houthi adalah peristiwa yang sebelumnya pernah dialami Israel saat Perang 6 Hari,” ujarnya.

    Menurutnya, Houthi telah menembakkan 201 rudal dan meluncurkan lebih dari 170 drone atau pesawat tanpa awak sejak perang di Jalur Gaza meletus tahun lalu.

    Sebagian besar rudal dan drone itu ditangkis oleh Amerika Serikat (AS) dan Angkatan Udara serta Angkatan Darat.

    “Israel tidak siap dalam hal intelijen dan diplomasi untuk menghadapi ancaman dari Houthi di Yaman. Israel belum membentuk koalisi regional untuk melawan ancaman yang membahayakan Mesir, Yordania, dan Eropa.”

    Menurutnya, IDF dan komunitas intelijen “bangun terlambat” atau telat menyadari ancaman Houthi. Dia mengatakan hanya Mossad dan Direktorat Intelijen yang mencari informasi intelijen tentang Houthi.

    Askhenazi berujar Houthi mendapat bantuan dari Iran. Setelah rezim Bashar al-Assad di Suriah tumbang, Iran berinvestasi lebih besar untuk Houthi.

    Iran juga menjadikan Houthi pemimpin kelompok perjuangan yang disebut Poros Perlawanan atau Axis of Resistance.

    “Rudal dan drone yang diluncurkan dari Yaman adalah buatan Iran. Iranlah yang memperbaiki jalur terbang drone itu, yang membuat Angkatan Udara susah mendeteksinya.”

    Selain itu, Iran juga berhasil meningkatkan kemampuan rudal balistik sehingga rudal itu bisa menembus sistem pertahanan Arrow milik Israel.

    “(Arrow) sayangnya empat kali gagal secara berturut-turut dalam menangkis rudal balistik, tiga dari Yaman dan satu dari Lebanon.”

    Hal yang menyedihkan, kata Ashkenazi, ialah bahwa Israel tidak membuat rencana yang nyata untuk melawan ancaman dari penjuru timur. Bahkan, Israel mulai “menormalisasi” atau menjadikan serangan Houthi sebagai hal biasa.

    “Israel punya armada kapal rudal dan kapal selam yang untuk beberapa alasan tidak benar-benar digunakan untuk melawan Houthi di Yaman.”

    Lalu, dia menyindir aksi Israel yang hanya mengebom kapal-kapal di Yaman.

    “Mengebom kapal tanker atau beberapa kapal tunda di pelabuhan kecil di Yaman itu hanyalah seperti mengebom bukit pasir di Gaza.”

    Rudal Houthi menjebol pertahanan Israel

    Rudal yang ditembakkan Houthi ke Israel pada Sabtu dini hari, (21/12/2024), melukai belasan orang di Tel Aviv dan Jaffa.

    Kebanyakan dari korban mendapat luka ringan karena terkena pecahan kaca ketika bergegas menuju ke tempat perlindungan.

    Times of Israel melaporkan rudal itu jatuh dan meledak di sebuah taman. Di sana terlihat ada kawah yang muncul setelah rudal itu menghantam tanah.

    Sirene peringatan terdengar di Israel tengah pada dini hari. Jutaan warga Israel bangun dan berlarian menuju tempat perlindungan.

    Militer Israel mengakui bahwa pihaknya gagal menangkis rudal itu.

    Menurut hasil penyelidikan awal, beberapa rudal penangkis di sistem pertahanan sudah diluncurkan untuk menghantam rudal Houthi di udara. Akan tetapi, rudal penangkis itu gagal menjatuhkan rudal Houthi.

    Saat ini Angkatan Udara Israel masih menyelidiki penyebab kegagalan itu.

    (Tribunnews.com/Febri)

  • 91 WNI dari Suriah Tiba di Tanah Air dengan Selamat

    91 WNI dari Suriah Tiba di Tanah Air dengan Selamat

    91 WNI dari Suriah Tiba di Tanah Air dengan Selamat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri RI berhasil mengevakuasi 91 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di
    Suriah
    kembali ke Tanah Air.
    Direktur Informasi dan Media Kemenlu RI, Hartuo Harkomoyo menjelaskan, para WNI ini tiba di Indonesia pada 20-21 Desember 2024.
    “Kementerian Luar Negeri kembali berhasil mengevakuasi sebanyak 91 WNI yang terbagi dalam tiga penerbangan. Para WNI mayoritas adalah pekerja migran dan pelajar/mahasiswa yang berasal antara lain dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat,” ujar pria yang akrab disapa Yoyok ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).
    Para WNI sebelumnya dievakuasi dari Suriah melalui jalur darat dari Kota Damaskus menuju Kota Beirut dengan pengawalan Diplomat KBRI.
    “Dengan kepulangan gelombang terakhir tersebut, total WNI yang telah berhasil dievakuasi paska peralihan pemerintah di Suriah sebanyak 156 WNI yang terbagi dalam empat gelombang,” ucap dia.
    Saat ini, Kemlu dan KBRI Damaskus terus melakukan pelacakan dan pendataan para WNI yang kemungkinan masih berada di Suriah dan belum melakukan lapor diri.
    Kementerian Luar Negeri terus mengimbau agar WNI, utamanya yang masih berada di Suriah untuk terus memperhatikan perkembangan situasi dan keamanan.
    Selain itu, para WNI juga diminta menghindari terlibat dalam kegiatan politik yang tidak perlu, serta menjalin komunikasi dengan Perwakilan RI di Damaskus.
    “Bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang berada di Suriah, Kementerian Luar Negeri RI juga mengimbau untuk menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI melalui nomor kontak: +6281-290-070-027, dan Hotline KBRI Damaskus melalui nomor kontak: +963 954 444 810,” kata dia.
    Sebelumnya, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024).
    Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.
    Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gembong IDF Pergi ke Negeri Jiran, Israel Takut Yordania Jadi Perpanjangan Tangan Iran – Halaman all

    Gembong IDF Pergi ke Negeri Jiran, Israel Takut Yordania Jadi Perpanjangan Tangan Iran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah rezim Bashar al-Assad di Suriah tumbang, Israel dikabarkan khawatir bahwa Yordania akan menjadi perpanjangan tangan Iran.

    Para pejabat Israel dan Yordania dilaporkan bertemu hari Jumat, (20/12/2024), guna menggelar pembicaraan rahasia untuk membahas pengaruh Iran.

    Dari pihak Israel ada Direktur Shin Beth Israel Ronen Bar, Kepala Cabang Intelijen Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Mayjen Shlomi Binder, dan para perwira senior.

    Mereka bertemu dengan Direktur Dinas Intelijen Umum Yordania Ahmad Husni dan para panglima militer senior Yordania.

    Salah satu topik yang dibahas kedua belah pihak ialah situasi di Suriah. Selain itu, mereka juga mendiskusikan kontak Yordania dan Israel dengan rezim yang kini berkuasa di Suriah.

    Dalam pembicaraan itu mereka menyebut upaya Iran untuk menyelundupkan senjata melalui Yordania makin kuat.

    Perbatasan Yordania-Israel. (RNTV)

    Media All Israel News menyebutkan para pemimpin di Timur Tengah kini khawatir bahwa revolusi di Suriah baru-baru ini bisa memicu revolusi lainnya di kawasan itu, mirip dengan fenomena Musim Semi Arab atau Arab Spring tahun 2011 silam.

    Eyal Pinko, mantan panglima Angkatan Laut Israel, mengklaim Iran ingin mengganti kerugiannya di Suriah.

    Iran juga disebut ingin memasang milisi proksi yang nantinya bisa mengambil alih pemerintahan Yordania.

    “Iran kehilangan banyak cengkeramannya di Suriah dan Lebanon,” ujar Pinko.

    “Sejak tahun 1979 Iran punya ambisi strategis untuk menjadi penguasa Timur Tengah. Mereka harus membangktkan kekuatan melalui proksi.”

    Menurut dia, Iran kini mengintai dua negara yang sedang goyah, yakni Irak dan Yordania. Iran mendukung 134 milisi berbeda di Irak, sedangkan Yordania dianggap menjadi jalan untuk mengepung Israel.

    “Campur tangan Iran dan inspirasi dari Suriah bisa membuat warga Palestina bangkit melawan para penguasa di Yordania,” katanya.

    Dia mengatakan Iran sudah membuktikan bisa bekerja sama dengan kelompok Israel Sunni. Dalam beberapa bulan belakangan muncul tanda-tanda bahwa Iran berhasil memperbaiki citranya di Yordania.

    Sementara itu, Ahmad Sharawi, analis di Yayasan Kebebasan Demokrasi (FDD) menyebut sentimen negatif terhadap Iran mulai berubah.

    “Dengan menggambarkan tindakan militer mereka sebagai bagian dari aksi lebih besar untuk melawan Israel dan membebaskan rakyat Palestina, Iran dan proksi-proksinya telah membantu membalikkan sentimen negatif, yang dominan, terhadap Teheran dan rekan-rekannya yang kurang dari sedasawarsa lalu,” kata Sharawi.

    Salah satu proksi Iran sekaligus anggota Poros Perlawanan, yakni kelompok Hizbullah di Lebanon, juga bertambah baik citranya di Yordania.

    “Ketika Hizbullah pada tanggal 8 Oktober terjun ke dalam konflik itu demi solidaritas dengan Hamas, popularitasnya di Yordania mulai meningkat, terutama di antara para keturunan Palestina,” ujar Sharawi.

    Dia mengklaim kematian Hassan Nasrallah (pemimpin Hizbullah) juga memicu pertambahan dukungan.

    Kepercayaan proksi-proksi Iran perihal Yordania juga bertambah. Hal itu ditunjukkan oleh Kataib Hizbullah yang pada bulan April lalu mengaku bisa mempersenjatai 12.000 pejuang Yordania untuk melawan Israel demi membela rakyat Palestina.

    Penyelidikan yang dilakukan oleh Israel dan Yordania beberapa beberapa bulan terakhir mengungkap banyaknya jaringan penyeludupan oleh Iran. Negara Syiah itu menggunakan Yordania sebagai koridor untuk mengirimkan senjata dari Suriah  dan Irak ke tanah Palestina.

    Adapun tentara Israel tahun lalu sudah mengumumkan akan menguatkan perbatasan Israel-Yordania. Bahkan, Israel dilaporkan membuat brigade baru untuk mengamankan perbatasan.

    (Tribunnews/Febri)

  • Erdogan Bertekad Basmi Petempur ISIS-Kurdi di Suriah Usai Assad Tumbang

    Erdogan Bertekad Basmi Petempur ISIS-Kurdi di Suriah Usai Assad Tumbang

    Ankara –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan sudah waktunya untuk menghancurkan kelompok-kelompok teroris yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup Suriah, setelah rezim Bashar al-Assad tumbang. Dia secara khusus menyebut kelompok radikal Islamic State (ISIS) dan para petempur Kurdi di Suriah.

    “Daesh, PKK dan afiliasi mereka — yang mengancam kelangsungan hidup Suriah — harus dibasmi,” cetus Erdogan saat berbicara kepada wartawan ketika kembali dari menghadiri pertemuan puncak di Kairo, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (21/12/2024).

    Daesh merupakan nama Arab untuk menyebut ISIS, sedangkan PKK merupakan kependekan dari Partai Pekerja Kurdistan, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan beberapa negara lainnya.

    “Sudah waktunya untuk menetralisir organisasi-organisasi teroris yang ada di Suriah,” ujar Erdogan dalam pernyataannya.

    Turki menganggap Pasukan Pertahanan Suriah (SDF) sebagai organisasi teror karena didominasi oleh YPG, sebuah kelompok Kurdi yang disebut terkait dengan militan PKK yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun di negara tersebut.

    Namun, SDF yang didukung AS memimpin perang melawan ISIS di Suriah pada tahun 2019 lalu. Washington menganggap SDF sebagai kelompok yang “penting” untuk mencegah kebangkitan ekstremis di kawasan tersebut.

    “Mustahil bagi kami untuk menerima risiko seperti itu,” ujarnya, sembari menyatakan harapan agar pemimpin baru Suriah tidak akan memiliki untuk bekerja sama dengan kelompok ekstremis tersebut.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Penguasa Baru Suriah Sebut Negaranya Lelah Perang, Tak Akan Ancam Barat

    Damaskus –

    Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau negara-negara Barat.

    Dalam wawancara dengan BBC di Damaskus, ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata Sharaa.

    Sharaa memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua minggu lalu. Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani ini adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.

    Ia kemudian mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris. HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris lantaran merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.

    Sharaa membuat klaim bahwa HTS bukanlah kelompok teroris.

    HTS tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil, katanya. Bahkan, menurut klaim Sharaa, HTS adalah korban kejahatan rezim Assad.

    Sharaa mengatakan negara-negara di Timur Tengah sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda. Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, pola pikir penduduknya berbeda.

    Dia membuat klaim bahwa dirinya meyakini kaum perempuan berhak mendapat pendidikan.

    “Kami telah memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, mengacu pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai pemberontak sejak 2011.

    “Saya pikir persentase perempuan di universitas lebih dari 60%.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu adalah masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada “komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi. Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sharaa tampak santai selama wawancara, mengenakan pakaian sipil, dan mencoba memberikan jaminan kepada semua orang yang ragu bahwa kelompoknya belum melepaskan diri dari keterkaitan dengan al-Qaeda.

    Banyak warga Suriah tidak mempercayainya.

    Tindakan para penguasa baru Suriah dalam beberapa bulan ke depan akan menunjukkan negara seperti apa yang mereka inginkan bagi Suriah dan cara yang mereka inginkan untuk memerintah Suriah.

    Pemimpin baru Suriah harus tepati janji hormati hak-hak penduduk

    Utusan Khusus PBB, Geir Pedersen, menekankan bahwa sangat penting bagi pemimpin baru Suriah menepati janji untuk menghormati hak-hak berbagai kelompok etnis dan kelompok agama.

    Menurut Pedersen kepada BBC di Damaskus, penduduk Suriah punya “banyak harapan sekaligus banyak ketakutan pada saat bersamaan”.

    Pedersen bilang Sharaa punya “banyak hal positif”. Namun, sebagian penduduk Suriah, menurutnya, tidak percaya pada pemimpin HTS tersebut mengingat dia adalah pemimpin kelompok jihad yang pernah berafiliasi dengan al-Qaeda.

    Geir Pedersen telah menjadi utusan khusus PBB sejak 2018 (BBC)

    “Saya harus jujur. Saya mendengar dari banyak warga Suriah bertanya apakah ini benar-benar akan dilaksanakan. Mereka ragu.”

    “[Sharaa] perlu bekerja dengan berbagai faksi bersenjata yang ikut bersamanya. Dia perlu bekerja dengan kelompok mantan oposisi yang lebih luas. Dia perlu memastikan bahwa dia bekerja dengan kelompok perempuan masyarakat sipil yang luas. Dan seperti yang kita semua setujui, spektrum masyarakat Suriah yang seluas mungkin.”

    Pedersen, yang telah menjadi utusan khusus PBB sejak 2018, mengatakan masyarakat internasional siap membantu dan mendukung kepemimpinan baru Suriah.

    Ia menekankan bahwa pencabutan sanksi-sanksi terhadap Suriah dan mengeluarkan HTS dari daftar teroris bergantung pada perilakunya.

    Pedersen mengaku akan menerapkan sikap praduga tak bersalah terhadap HTS selama tiga bulan periode pemerintahan HTS di Suriah sebelum pengaturan jangka panjang.

    Jaring kekuasaan yang kompleks

    Pedersen mengamati jaringan kekuasaan yang kompleks di Suriah utara.

    Turki memiliki hubungan yang mapan dengan HTS. Negara itu memiliki pasukan di barat laut, serta kelompok milisi Tentara Nasional Suriah (SNA), yang terdiri dari faksi-faksi pemberontak dukungan Turki.

    Sejak Assad digulingkan, SNA telah menyerang aliansi milisi suku Kurdi di utara Suriah bernama Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh AS.

    Pedersen mengatakan bahwa Turki mesti mengikuti prinsip-prinsip utama, bersama dengan kekuatan asing lainnya.

    “Apa yang perlu kita semua lihat di Suriah sekarang? Kita perlu melihat stabilitas. Kita perlu melihat bahwa tidak ada kelompok populasi baru yang mengungsi. Kita perlu melihat bahwa orang-orang tidak melarikan diri dari Suriah sebagai pengungsi. Kita perlu melihat bahwa para pengungsi kembali, bahwa… pengungsi internal dapat kembali ke rumah mereka.”

    ‘Israel sangat tidak bertanggung jawab’

    Mengenai Israel yang merupakan negara tetangga Suriah, Pedersen mengatakan bahwa tindakan Israel sejak jatuhnya Assad “sangat tidak bertanggung jawab”.

    Sejak perang Timur Tengah tahun 1967, Israel telah menduduki dan kemudian mencaplok wilayah Suriah selatan yang dikenal sebagai Dataran Tinggi Golan. Sebagian besar negara lain, selain AS, menganggap Golan sebagai wilayah yang diduduki.

    Rangkaian aksi pengeboman Israel terhadap fasilitas militer Suriah dan pendudukannya atas wilayah Suriah di zona penyangga demiliterisasi Dataran Tinggi Golan dan wilayah tetangga, kata Pedersen, “merupakan bahaya bagi masa depan Suriah, dan kegiatan ini harus segera dihentikan”.

    “Tidak ada alasan bagi Israel untuk menduduki wilayah Suriah yang baru. Golan sudah diduduki. Mereka tidak membutuhkan wilayah baru untuk diduduki. Jadi yang perlu kita lihat adalah bahwa Israel juga bertindak dengan cara yang tidak mengganggu proses transisi yang sangat, sangat rapuh ini,” tambahnya.

    Keadilan dan pemulihan bagi penduduk Suriah

    Setelah 54 tahun di bawah kekuasaan keluarga Assad yang otoriter, Suriah terpecah-pecah.

    Sejumlah kota dan desa rusak parah akibat perang selama hampir 14 tahun dan penduduk trauma akibat perang dan kekejaman rezim yang mematikan.

    Pedersen mengatakan sangat penting bagi HTS untuk memulai proses yang akan membawa keadilan bagi semua keluarga dari lebih 100.000 warga Suriah yang hilang setelah ditahan oleh rezim sejak 2011. Sebagian besar diduga telah meninggal.

    “Jika proses ini tidak bergerak ke arah yang benar, ada bahaya besar bahwa kemarahan ini dapat meletus dengan cara yang tidak menguntungkan siapa pun.”

    Warga Suriah, kata Pedersen, ingin melihat proses pembangunan kembali negara mereka. Itu mungkin sulit mengingat pergolakan di Timur Tengah dan kecenderungan tetangga Suriah dan negara-negara besar lainnya untuk ikut campur.

    Jika HTS menepati janjinya, “dalam beberapa minggu dan bulan ke depan ada harapan bahwa Suriah dapat memiliki masa depan yang cerah”, katanya.

    Ia memperingatkan bahwa jika hal itu tidak terjadi, “ada pula bahaya pertikaian baru dan bahkan perang saudara.”

    “Namun, kita perlu bertaruh bahwa masa depan Suriah kini dapat diperbaiki. Dan bahwa kita dapat memulai proses penyembuhan.”

    (nvc/nvc)

  • Ambisi Netanyahu Terwujud: Hamas, Hizbullah, dan Suriah Takluk, Tahun Depan Giliran Iran – Halaman all

    Ambisi Netanyahu Terwujud: Hamas, Hizbullah, dan Suriah Takluk, Tahun Depan Giliran Iran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DUBAI – Tahun 2025 akan menjadi tahun perhitungan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan musuh bebuyutan negaranya, Iran.

    Pemimpin veteran Israel itu siap memperkuat tujuan strategis selanjutnya.

    Yakni memperketat kontrol militernya atas Gaza, menggagalkan ambisi nuklir Iran, dan memanfaatkan pembubaran sekutu Teheran-Hamas Palestina, Hizbullah Lebanon, dan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Runtuhnya Assad, tersingkirnya para pemimpin tinggi Hamas dan Hizbullah, serta hancurnya struktur militer mereka menandai serangkaian kemenangan monumental bagi Netanyahu.

    Tanpa Suriah, aliansi yang telah dibina Teheran selama beberapa dekade telah hancur.

    Dikutip dari Reuters, Sabtu (21/12/2024), seiring melemahnya pengaruh Iran, Israel muncul sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut.

    Netanyahu siap memusatkan perhatian pada ambisi nuklir dan program rudal Iran serta menerapkan fokus yang kuat untuk membongkar dan menetralisir ancaman strategis ini terhadap Israel.

    Iran, kata pengamat Timur Tengah, menghadapi pilihan yang sulit yakni  melanjutkan program pengayaan nuklirnya atau mengurangi aktivitas atomnya dan menyetujui perundingan.

    “Iran sangat rentan terhadap serangan Israel, khususnya terhadap program nuklirnya,” kata Joost R. Hiltermann, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara dari International Crisis Group.

    “Saya tidak akan terkejut jika Israel melakukannya, tetapi itu tidak akan menyingkirkan Iran.”

    “Jika mereka (Iran) tidak mundur, Trump dan Netanyahu mungkin akan menyerang, karena sekarang tidak ada yang bisa menghalangi mereka,” kata analis Palestina Ghassan al-Khatib, merujuk pada Presiden terpilih Donald Trump .

    Khatib berpendapat bahwa kepemimpinan Iran, yang telah menunjukkan pragmatisme di masa lalu, mungkin bersedia berkompromi untuk menghindari konfrontasi militer.

    Trump, yang menarik diri dari perjanjian tahun 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia yang bertujuan untuk mengekang tujuan nuklir Teheran, kemungkinan akan meningkatkan sanksi terhadap industri minyak Iran.

    Meskipun ada seruan untuk kembali ke negosiasi dari para kritikus yang melihat diplomasi sebagai kebijakan jangka panjang yang lebih efektif.

    Korupsi Netanyahu

    Di tengah kekacauan di Iran dan Gaza, persidangan korupsi Netanyahu yang telah berlangsung lama, yang dilanjutkan pada bulan Desember, juga akan memainkan peran penting dalam membentuk warisannya.

    Untuk pertama kalinya sejak pecahnya perang Gaza pada tahun 2023, Netanyahu mengambil sikap dalam persidangan yang telah memecah belah warga Israel.

    Dengan berakhirnya tahun 2024, Perdana Menteri Israel kemungkinan akan setuju untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Hamas untuk menghentikan perang Gaza yang telah berlangsung selama 14 bulan dan membebaskan sandera Israel yang ditawan di daerah kantong tersebut, menurut sumber yang dekat dengan negosiasi tersebut.

    Namun Gaza akan tetap berada di bawah kendali militer Israel jika tidak ada rencana AS pascaperang agar Israel menyerahkan kekuasaan kepada Otoritas Palestina (PA), yang ditolak Netanyahu.

    Negara-negara Arab tidak menunjukkan keinginan untuk menekan Israel agar berkompromi atau mendorong PA yang sedang membusuk untuk merombak kepemimpinannya guna mengambil alih.

    “Israel akan tetap berada di Gaza secara militer di masa mendatang karena penarikan pasukan akan membawa risiko Hamas melakukan reorganisasi. Israel percaya bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan perolehan militer adalah dengan tetap berada di Gaza,” kata Khatib kepada Reuters.

    Bagi Netanyahu, hasil seperti itu akan menandai kemenangan strategis, yang mengonsolidasikan status quo yang sejalan dengan visinya:

    Mencegah berdirinya negara Palestina sambil memastikan kontrol jangka panjang Israel atas Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur — wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian integral negara Palestina di masa depan.

    Perang Gaza meletus ketika militan Hamas menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 orang, menurut penghitungan Israel.

    Israel menanggapi dengan serangan udara dan darat yang telah menewaskan 45.000 orang, kata otoritas kesehatan di sana, menyebabkan 1,2 juta orang mengungsi dan membuat sebagian besar wilayah kantong itu hancur.

    Meskipun pakta gencatan senjata akan segera mengakhiri permusuhan di Gaza, namun hal itu tidak akan menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang lebih dalam dan telah berlangsung puluhan tahun, kata pejabat Arab dan Barat.

    Di lapangan, prospek berdirinya negara Palestina, sebuah opsi yang berulang kali dikesampingkan oleh pemerintahan Netanyahu, menjadi semakin tidak mungkin tercapai, dengan para pemimpin pemukim Israel optimis bahwa Trump akan selaras dengan pandangan mereka.

    Meningkatnya kekerasan pemukim dan meningkatnya kepercayaan diri gerakan pemukim – papan iklan jalan raya di beberapa wilayah Tepi Barat bertuliskan pesan dalam bahasa Arab “Tidak Ada Masa Depan di Palestina” – mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap warga Palestina.

    Bahkan jika pemerintahan Trump berupaya keras untuk mengakhiri konflik tersebut, “resolusi apa pun akan mengikuti ketentuan Israel,” kata Hiltermann dari Crisis Group.

    “Semuanya sudah berakhir jika menyangkut negara Palestina, tetapi orang-orang Palestina masih ada di sana,” katanya.
    Pada masa jabatan Trump sebelumnya, Netanyahu memperoleh beberapa kemenangan diplomatik, termasuk

    Kesepakatan Abad Ini,” rencana perdamaian yang didukung AS yang diluncurkan Trump pada tahun 2020 untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

    Rencana tersebut, jika dilaksanakan, menandai perubahan dramatis dalam kebijakan AS dan perjanjian internasional dengan secara terang-terangan berpihak pada Israel dan menyimpang tajam dari kerangka kerja tanah untuk perdamaian yang telah lama ada, yang secara historis telah memandu negosiasi.

    Kesepakatan ini akan memungkinkan Israel untuk mencaplok wilayah yang luas di Tepi Barat yang diduduki, termasuk permukiman Israel dan Lembah Yordan. Kesepakatan ini juga akan mengakui Yerusalem sebagai “ibu kota Israel yang tidak terbagi” – yang secara efektif menolak klaim Palestina atas Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka, aspirasi utama dalam tujuan kenegaraan mereka dan sesuai dengan resolusi PBB.

    Suriah di Tengah Krisis

    Di seberang perbatasan Israel, Suriah berada pada titik kritis menyusul penggulingan Assad oleh pasukan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh Ahmad al-Sharaa, yang lebih dikenal sebagai Abu Mohammed al-Golani.

    Golani kini menghadapi tugas berat untuk mengonsolidasikan kendali atas Suriah yang terpecah-pecah, di mana militer dan kepolisian telah runtuh.

    HTS harus membangun kembali dari awal, mengamankan perbatasan dan menjaga stabilitas internal terhadap ancaman dari para jihadis, sisa-sisa rezim Assad, dan musuh lainnya.

    Ketakutan terbesar di kalangan warga Suriah dan pengamat adalah apakah HTS, yang pernah terkait dengan al-Qaeda tetapi sekarang menampilkan dirinya sebagai kekuatan nasionalis Suriah untuk mendapatkan legitimasi, akan kembali ke ideologi Islam yang kaku.

    Kemampuan kelompok tersebut – atau kegagalannya – untuk menavigasi keseimbangan ini akan membentuk masa depan Suriah, rumah bagi berbagai komunitas Sunni, Syiah, Alawi, Kurdi, Druze, dan Kristen.

    “Jika mereka berhasil dalam hal itu (nasionalisme Suriah), ada harapan bagi Suriah, tetapi jika mereka kembali ke zona nyaman Islamisme yang sangat ternoda ideologis, maka itu akan memecah belah Suriah,” kata Hiltermann.

    “Anda bisa mengalami kekacauan dan kelemahan Suriah dalam jangka waktu lama, seperti yang kita lihat di Libya dan Irak.”

     

     

     

  • AS Cabut Hadiah 10 Juta Dolar untuk Sayembara Tangkap Al-Julani, Pemimpin HTS Suriah – Halaman all

    AS Cabut Hadiah 10 Juta Dolar untuk Sayembara Tangkap Al-Julani, Pemimpin HTS Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) membatalkan hadiah sebesar 10 juta dolar yang sebelumnya ditawarkan bagi siapa pun yang memiliki informasi untuk menangkap Abu Mohammad al-Julani, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah.

    Keputusan ini diambil menyusul perkembangan terbaru di Suriah, di mana HTS berhasil menggulingkan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.

    Abu Mohammad al-Julani, yang memiliki nama asli Ahmed al-Sharaa, dulunya merupakan anggota ekstremis Al-Qaeda dan pendiri Front al-Nusra di Suriah pada tahun 2012.

    Namun, dalam pertemuan yang berlangsung pada 20 Desember 2024, Barbara Leaf, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan program Rewards for Justice yang telah berjalan selama beberapa tahun.

    “Berdasarkan percakapan kami, saya memberi tahu dia bahwa kami tidak akan melanjutkan penerapan tawaran hadiah,” ungkap Leaf.

    Utusan AS Puji Al-Julani

    Leaf menggambarkan al-Julani sebagai seorang pragmatis yang menunjukkan perubahan pandangan mengenai isu-isu perempuan dan persamaan hak.

    Hal ini menunjukkan bahwa al-Julani mungkin telah meninggalkan pandangan ekstremisnya.

    “Pernyataan yang sangat praktis dan moderat dari Al-Julani menunjukkan bahwa dia sudah meninggalkan pandangan ekstremisnya,” tambah Leaf.

    Pertimbangan Pencabutan Sanksi

    AS juga sedang mempertimbangkan untuk mencabut sanksi yang sebelumnya diterapkan selama rezim Assad.

    Dia menegaskan bahwa AS akan memberikan dukungan teknis kepada Suriah untuk mendokumentasikan kejahatan rezim Assad, termasuk penggalian kuburan massal.

    Dalam pernyataannya, Leaf juga menekankan pentingnya tidak adanya campur tangan Iran dalam upaya Suriah untuk bangkit pasca-rezim Assad.

    “Iran tidak akan berperan sama sekali di Suriah dan seharusnya tidak demikian,” tegasnya.

    Sementara itu, AS memberikan sinyal bahwa Turki memiliki peran penting dalam konteks sejarah dan keamanan nasional di Suriah.

    Komitmen AS untuk Rakyat Suriah

    Al-Julani mengungkapkan bahwa prioritasnya adalah memulihkan kondisi ekonomi di Suriah.

    Dalam pernyataan resmi setelah pertemuan dengan utusan AS, pemerintah Suriah menekankan dukungan AS terhadap rakyat dan pemerintahan baru Suriah dalam menghadapi tantangan besar, terutama di sebelah timur Sungai Eufrat.

    “Ini adalah kemenangan bersejarah bagi rakyat Suriah,” ungkap pernyataan tersebut, menegaskan dukungan AS terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan transisi Suriah untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).