Tag: Bashar al-Assad

  • Qatar Buka Kembali Kantor Kedubes Suriah usai 13 Tahun Ditutup, Mulai Jalin Hubungan dengan HTS – Halaman all

    Qatar Buka Kembali Kantor Kedubes Suriah usai 13 Tahun Ditutup, Mulai Jalin Hubungan dengan HTS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Qatar mengumumkan telah membuka kembali kantor kedutaan besar mereka di Damaskus, Suriah, Sabtu (21/12/2024).

    Pembukaan kedubes Qatar ini dilakukan setelah 13 tahun terakhir kantor tersebut ditutup lantaran pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara.

    Namun pasca rezim Bashar al-Assad dilengserkan kelompok Hayat Tahrir al-Shams (HTS) yang dipimpin Abu Mohammad al-Julani, Qatar mulai mendekatkan diri dengan pemerintahan baru Suriah.

    “Qatar pada hari Sabtu secara resmi membuka kembali kedutaan besarnya di Ibu Kota Suriah, Damaskus, setelah hampir 13 tahun,” jelas Diplomat Qatar di Suriah mengutip dari Anadolu.

    “Bendera Qatar dikibarkan di gedung kedutaan, yang kembali beroperasi di Ibu Kota Suriah setelah jatuhnya rezim Assad,” imbuhnya.

    Beberapa hari sebelum membuka kembali kedutaan besar mereka, pemerintah Qatar diketahui telah mengirim delegasi diplomatik ke Damaskus.

    Perwakilan itu dikirim untuk bertemu dengan pemerintah transisi.  Dengan misi menyatakan “komitmen penuh Doha untuk mendukung rakyat Suriah”,

    Kabar ini lantas direspons baik oleh masyarakat setempat.

    Adalah Khalid al-Khalid, penduduk setempat, mengungkapkan kebahagiaannya atas dibukanya kembali kedutaan.

    Ia mencatat bahwa Qatar merupakan salah satu negara yang paling banyak mendukung revolusi Suriah, dan mengatakan: “Saya berharap negara-negara lain juga akan membuka kembali kedutaan mereka.”

    Al-Khalid menekankan perlunya Suriah menerima dukungan internasional, dengan menyatakan: “Kami ingin negara-negara Arab mendukung kami.”

    Al-Khalid menekankan perlunya Suriah menerima dukungan internasional, dengan menyatakan: “Kami ingin negara-negara Arab mendukung kami.”

    Ghaith mengatakan bahwa pembukaan kembali kedutaan akan berkontribusi pada kemajuan Suriah menuju menjadi tempat yang aman, dengan harapan mereka yang telah melarikan diri akan kembali.

    Ia mengaku gembira dengan pembukaan kembali kedutaan karena akan membantu pembangunan kembali Suriah.

    Turki Ikut Buka Kedubes Suriah

    Sebelum Qatar membuka kedubes Suriah, Kedutaan Besar Turki di Damaskus, Suriah juga dibuka lagi.

    Pembukaan ini dilakukan Kedubes Turki di Suriah sejak ditutup sejak 2012.

    “Utusan yang baru, Burhan Koroglu, dan stafnya berangkat hari ini, kedutaan akan beroperasi besok,” kata Menteri Luar Negeri Hakan Fidan kepada televisi swasta NTV dilansir AFP.

    Kedutaan yang  terletak di dekat Rawda Square ini sempat ditutup diikuti dengan pemulangan staf dan keluarga mereka ke Turki.

    Namun sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad awal Desember, Konsulat Jenderal Suriah di Istanbul juga telah kembali beroperasi tanpa hambatan.

    Pemerintah Sementara Suriah Awali Era Baru

    Setelah rezim Assad, pemerintah sementara Suriah yang baru telah mengumumkan komitmennya untuk memulai era baru dengan membangun masa depan yang lebih adil bagi rakyat Suriah.

    Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut menyatakan, tujuan utama mereka adalah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum.

    “Pengadilan khusus akan dibentuk untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap rakyat Suriah selama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang telah digulingkan,” katanya.

    Dengan langkah ini, pemerintah sementara berkomitmen untuk menyembuhkan luka mendalam yang dialami rakyat Suriah dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan setara.

    Selain itu, pemerintah sementara juga berencana untuk mereformasi lembaga-lembaga negara yang tercemar oleh praktik korupsi, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Pemimpin HTS Serukan Pencabutan Sanksi untuk Pemulihan Suriah – Halaman all

    Pemimpin HTS Serukan Pencabutan Sanksi untuk Pemulihan Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM  Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Jolani, menghadiri pertemuan bersejarah dengan delegasi Amerika Serikat yang dipimpin oleh Barbara Leaf di ibu kota Suriah, Damaskus.

    Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat, al-Jolani menyerukan pencabutan sanksi yang dijatuhkan terhadap Suriah serta meminta dukungan AS untuk proses pemulihan negara yang dilanda perang.

    Al-Jolani menekankan bahwa rakyat Suriah saat ini menjaga jarak dari semua pihak di kawasan dan menilai bahwa pemulihan adalah hal terpenting bagi mereka setelah bertahun-tahun mengalami konflik.

    “Rakyat Suriah telah berjuang untuk mengatasi rezim Bashar Al-Assad dan melindungi wilayah dari kekacauan serta intervensi asing,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan perlunya era baru Suriah yang bebas dari perang dan pertikaian, serta mendesak agar rezim sebelumnya yang dianggap sebagai penjahat perang diadili.

    “Rezim Assad harus bertanggung jawab atas perang saudara selama 14 tahun ini dan kehancuran yang dialami oleh warga Suriah,” tambah al-Jolani.

    Dalam pertemuan tersebut, delegasi AS memberikan ucapan selamat kepada Suriah atas keberhasilan mereka dalam menggulingkan rezim Assad.

    Barbara Leaf menegaskan bahwa AS akan terus mendukung rakyat Suriah dan pemerintahan baru.

    “Dukungan penuh terhadap Suriah akan membantu negara ini mencapai stabilitas yang kuat dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Leaf juga memuji langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan baru Suriah, termasuk pembebasan para tahanan dan upaya untuk menemukan jurnalis AS yang hilang, Austin Tice.

    Ia menilai pembentukan Kementerian Pertahanan Suriah dan Tentara Suriah Bersatu sebagai langkah yang tepat dan efektif.

    Pertemuan ini menjadi penting karena merupakan interaksi pertama antara pemimpin HTS dan delegasi AS setelah jatuhnya rezim Bashar Al-Assad.

    Oposisi Suriah berhasil merebut kendali pemerintahan pada 8 Desember 2024, setelah serangan kilat yang berlangsung kurang dari dua minggu.

    Bashar Al-Assad yang telah memimpin Suriah selama 25 tahun melarikan diri ke Rusia setelah penggulingan tersebut.

    Abu Mohammad al-Jolani kemudian membentuk pemerintahan sementara yang berlaku selama tiga bulan, dengan fokus pada pencapaian perdamaian regional dan kemitraan strategis dengan negara-negara tetangga.

    Dengan situasi yang terus berkembang di Suriah, pertemuan ini menandai langkah penting menuju pemulihan dan stabilitas negara yang telah lama dilanda konflik.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 16 FTF Jebolan Sasana JI Gabung Kelompok HTS, Ikut Gulingkan Presiden Bashar al-Assad

    16 FTF Jebolan Sasana JI Gabung Kelompok HTS, Ikut Gulingkan Presiden Bashar al-Assad

    loading…

    Mantan JI, Arif Siswanto menyampaikan keterangan di sela kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi Pembubaran JI dan Ikrar Setia eks-Anggota JI kepada NKRI di Solo, Sabtu (21/12/2024) sore. FOTO/EKA SETIAWAN

    SOLO – Detasemen Khusus ( Densus) 88 /Antiteror Polri mengapresiasi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang masih berkomitmen membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu komitmen ditunjukkan dengan melaporkan dan mempertemukan Daftar Pencarian Orang (DPO) mantan JI sebanyak 16 orang dan 26 orang Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang saat ini berada di Suriah dan Filipina.

    FTF yang berada di Suriah adalah bekas didikan Sasana JI di Jateng dan saat ini turut bergabung kelompok milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Kelompok ini menguasai Damaskus Ibu Kota Suriah pasca-menggulingkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Ashaad.

    “Sebanyak 26 FTF itu (terinci) 16 orang di Suriah dan 10 di Filipina, yang direncanakan akan dipulangkan ke Indonesia,” kata Kepala Densus 88/AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo saat kegiatan ‘Sosialisasi dan Deklarasi Pembubaran JI dan Ikrar Setia eks-Anggota JI kepada NKRI’ di Solo, Sabtu (21/12/2024) sore.

    Langkah para mantan JI itu, sebut Irjen Sentot, sebagai salah satu komitmen nyata untuk kembali ke NKRI. Komitmen ini, sebutnya, terlihat jelas mereka patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia. “Mereka melaporkan dan mempertemukan 16 DPO mantan JI, yang sudah lama kita lakukan pencarian,” kata mantan Wakadensus 88/AT Polri itu.

    Kadensus menyebut setidaknya ada fakta-fakta lain yang dianggap menjadi keseriusan JI untuk kembali ke NKRI. Selain melaporkan 16 DPO dan 26 FTF itu, juga dilihat dari JI tidak dibubarkan pemerintah atau pihak kepolisian melainkan membubarkan diri atas keputusan internal mereka sendiri. Keputusan yang tanpa tekanan atau paksaan, melainkan dari kajian mendalam dan refleksi panjang yang dilakukan para tokohnya.

    Kemudian soal kajian keilmuan, di mana para tokoh eks JI sampai pada simpulan bahwa kelompok JI akan lebih bermanfaat bagi umat Islam ketika mereka ikut ke jamaah-jamaah Islam yang moderat dan eksis di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka, sebut Sentot, juga melakukan refleksi perjalanan.

    “Menunjukan bahwa kematian dan penangkapan banyak anggota JI adalah tanda bahwa perjuangan mereka tidak berada di jalan yang benar. Hal ini menjadi dasar kuat untuk mengubah haluan mereka,” katanya.

    Selain itu, parameter selanjutnya adalah JI membuka akses penuh kepada 96 pondok pesantren (ponpes) yang terafiliasi ideologi JI untuk dievaluasi struktur dan kurikulumnya oleh pemerintah. Irjen Sentot mengatakan itu sebagai langkah sangat penting sebab institusi pendidikan sangat strategis untuk membentuk cara pandang generasi muda.

  • Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

    Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

    “Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Namun, dia mengungkapkan kekhawatiran terhadap narasi yang berkembang di Indonesia, khususnya media sosial yang cenderung menganggap ini adalah kemenangan umat Muslim, kemenangan para mujahid.

    Pasalnya, dia menilai momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis, radikal untuk mengembalikan semangat untuk memainkan narasi propaganda untuk menyesatkan masyarakat.

    “Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memahami orang-orang Indonesia, orang-orang yang di luar Suriah, yang kemudian bisa jadi mereka akan terjebak kelompok teror yang mengatasnamakan agama untuk mengembalikan semangatnya, untuk regroup dan reorganisasi,” katanya.

    Menurut dia, Suriah telah melalui masa-masa yang sangat sulit setelah perjuangan panjang rakyatnya, yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik, tetapi juga pengaruh dari negara-negara besar, misalnya Turki, Qatar, Amerika dan Israel.

    Hal itu, kata dia, diindikasikan karena tidak ada perlawanan yang masif ketika Hayat Tahrir Al-Syam (HTS) atau organisasi pembebasan islamis masuk ke Damaskus hingga munculnya pemerintahan transisi dan dirangkulnya kelompok kelompok minoritas untuk bisa hidup berdampingan di Suriah.

    Dia memandang bahwa hal itu adalah bentuk diplomasi-diplomasi di tingkat elit yang ditunjukkan dengan hadirnya dunia internasional untuk menormalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.

    “Ini bukan kemenangan 100 persen yang dilakukan oleh perlawanan, tapi kemenangannya itu lewat jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah memanfaatkan negara-negara yang punya kepentingan dengan kelompok perlawanan itu dalam rangka mengganti rezim Suriah,” kata dia.

    Untuk itu, dia menyerukan pemerintah RI meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial agar tidak menyesatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat disesatkan seperti pada masa munculnya ISIS, dan harus cermat dalam membaca situasi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

    Selain itu, dia mengimbau pemerintah melakukan konsolidasi antara ulama-ulama moderat Indonesia dan ulama moderat di Suriah untuk membangun misi perdamaian, dan meredam suara kelompok garis keras. Menurutnya, banyak ulama Indonesia yang memiliki kedekatan dengan ulama Suriah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintahan Transisi Suriah: Murhaf Abu Qasra Duduki Posisi Kunci sebagai Menteri Pertahanan – Halaman all

    Pemerintahan Transisi Suriah: Murhaf Abu Qasra Duduki Posisi Kunci sebagai Menteri Pertahanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah transisi Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh senior dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sebagai Menteri Pertahanan.

    Penunjukan ini diumumkan melalui sumber resmi pada Sabtu, 21 Desember 2024, dan menjadi langkah signifikan dalam pemerintahan sementara yang dibentuk setelah penggulingan Bashar al-Assad.

    Siapa Murhaf Abu Qasra?

    Murhaf Abu Qasra, yang dikenal dengan nama samaran Abu Hassan, merupakan komandan senior HTS yang berperan aktif dalam kampanye militer untuk menggulingkan Assad.

    Pembentukan Pemerintahan Baru

    Dalam pertemuan yang diadakan pada hari yang sama, pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa, juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani, membahas pembentukan lembaga militer baru di Suriah dengan berbagai faksi bersenjata.

    Abu Qasra terlihat hadir di samping Sharaa dalam foto-foto yang dirilis oleh kantor berita negara, SANA.

    Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir, mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan akan direstrukturisasi dengan melibatkan mantan anggota faksi bersenjata dan perwira yang membelot dari tentara Assad.

    “Saya akan memimpin pemerintahan transisi selama tiga bulan,” kata PM Bashir, meskipun rencana setelah periode tersebut belum diumumkan.

    Penunjukan Menteri Luar Negeri

    Sebagai bagian dari restrukturisasi pemerintahan, Asaad Hassan al-Shibani juga ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri.

    Seorang sumber pemerintah menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang mendukung perdamaian dan stabilitas.

    Komitmen HTS Merekonstruksi Suriah

    Dalam konteks ini, Ahmed al-Sharaa menegaskan fokus HTS adalah pada rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Suriah.

    Ia menyatakan, “Suriah bukan ancaman bagi dunia,” dan meminta agar sanksi yang dijatuhkan kepada negara tersebut dicabut.

    Sharaa menambahkan, “Sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama, dan korban serta penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama.”

    Ia juga menegaskan bahwa HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris, mengeklaim bahwa kelompoknya tidak menyerang warga sipil.

    Dalam wawancara dengan BBC, Sharaa menyoroti pentingnya pendidikan, terutama bagi perempuan, di wilayah yang dikuasai HTS.

    “Kami memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” ujarnya, menambahkan bahwa lebih dari 60 persen mahasiswa adalah perempuan.

    Ia juga menyebutkan bahwa akan ada komite ahli hukum untuk merumuskan konstitusi baru bagi Suriah, yang harus dipatuhi oleh setiap penguasa atau presiden.

    Dengan sikap yang tenang, Sharaa berusaha memberikan jaminan bahwa HTS telah bertransformasi dan tidak lagi terikat pada masa lalu ekstremisnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Komandan HTS Murhaf Abu Qasra Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Suriah – Halaman all

    Komandan HTS Murhaf Abu Qasra Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penguasa baru Suriah menunjuk Murhaf Abu Qasra, tokoh terkemuka dalam pemberontakan yang menggulingkan Bashar al-Assad, sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan sementara, menurut sumber resmi pada Sabtu (21/12/2024), mengutip Reuters.

    Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan 600, adalah tokoh komandan senior dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang memimpin kampanye penggulingan Assad bulan ini.

    “Ia memimpin sejumlah operasi militer selama revolusi Suriah,” kata sumber tersebut.

    Pemimpin HTS sekaligus pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa (juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani), membahas pembentukan lembaga militer baru di Suriah dalam pertemuan dengan faksi-faksi bersenjata pada Sabtu, menurut laporan kantor berita negara, SANA.

    Selama pertemuan tersebut, Abu Qasra terlihat duduk di sebelah Sharaa, seperti yang ditunjukkan dalam foto-foto yang dipublikasikan oleh SANA.

    Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir, menyatakan minggu ini bahwa Kementerian Pertahanan akan direstrukturisasi.

    Anggotanya terdiri dari mantan anggota faksi-faksi bersenjata serta perwira-perwira yang membelot dari tentara Assad.

    PM Bashir juga mengatakan bahwa ia akan memimpin pemerintahan transisi selama tiga bulan.

    Namun, pemerintahan baru belum mengumumkan rencana apa yang akan dilakukan setelah periode tersebut.

    Sebelumnya, pada Sabtu, Komando Umum yang berkuasa menunjuk Asaad Hassan al-Shibani sebagai Menteri Luar Negeri, menurut laporan SANA.

    Seorang sumber di pemerintahan baru mengatakan kepada Reuters bahwa langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang membawa perdamaian dan stabilitas.

    Kelompok HTS dulunya merupakan bagian dari al-Qaeda hingga akhirnya memutuskan hubungan pada tahun 2016.

    Kelompok ini sebelumnya berbasis di Provinsi Idlib selama bertahun-tahun, hingga melancarkan serangan pada akhir November 2024.

    HTS berhasil merebut kota-kota di Suriah bagian barat dan memasuki Damaskus saat tentara mulai mundur.

    Sebut Suriah Bukan Ancaman Dunia, HTS Minta Barat Cabut Sanksi: Kami Sudah Lelah Berperang

    Minggu ini, Sharaa bertemu dengan sejumlah utusan internasional

    Ia mengatakan fokus utamanya adalah rekonstruksi Suriah dan pembangunan ekonomi.

    Ia menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk terlibat dalam konflik baru.

    Dalam sebuah wawancara dengan BBC di Damaskus, Sharaa mengatakan bahwa Suriah bukan ancaman bagi dunia.

    Ahmed al-Sharaa atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Abu Mohammed al-Jolani, saat diwawancarai oleh BBC (BBC)

    Ia ingin sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah untuk dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi harus dicabut karena sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama.”

    “Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” katanya.

    Ia juga mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris.

    Sharaa mengatakan HTS bukanlah kelompok teroris.

    HTS tidak menyerang warga sipil atau wilayah sipil, katanya.

    Sharaa justru menyebut kelompoknya adalah korban dari kekejaman rezim Assad.

    Ia juga membantah ingin menjadikan Suriah seperti Afghanistan.

    Sharaa mengatakan Suriah dan Afghanistan itu sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda pula. 

    Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, ada pola pikir yang berbeda.

    Ia mengatakan ia percaya pada pendidikan untuk wanita.

    “Kami memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, merujuk pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai kelompok oposisi sejak 2011.

    “Saya kira persentase perempuan di universitas lebih dari 60 persen.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: 

    “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi.

    “Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    Sharaa bersikap santai selama wawancara, mengenakan pakaian sipil, dan mencoba memberikan jaminan kepada semua orang yang percaya kelompoknya belum melepaskan diri dari masa lalu ekstremisnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Delegasi AS Temukan Penjara Penyiksaan Rezim Assad Jauh Lebih Banyak – Halaman all

    Delegasi AS Temukan Penjara Penyiksaan Rezim Assad Jauh Lebih Banyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa jumlah penjara yang dikelola oleh rezim Bashar al-Assad di Suriah jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan sebelumnya.

    Hal ini terungkap saat kunjungan resmi delegasi AS ke Suriah pada Jumat, 20 Desember 2024, yang merupakan kunjungan pertama pejabat AS ke negara tersebut dalam 12 tahun terakhir.

    Penemuan Mengejutkan Mengenai Penjara

    Delegasi tersebut bertemu dengan anggota kepemimpinan sementara Suriah untuk mendesak pembentukan pemerintahan yang inklusif dan untuk mencari warga negara AS yang hilang selama konflik.

    Roger Carstens, Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Penyanderaan, menyatakan bahwa jumlah penjara tempat para tahanan disiksa dan dibunuh oleh rezim Assad diperkirakan lebih dari 40, jauh lebih banyak dari dugaan awal yang hanya 10 hingga 20 penjara.

    “Kami kira mungkin ada 10 atau 20,” kata Carstens.

    Fokus pada Penjara dan Pencarian Warga AS yang Hilang

    Carstens menambahkan bahwa AS memiliki sumber daya terbatas di Suriah dan akan fokus pada enam penjara dalam upaya untuk menentukan nasib Austin Tice, seorang jurnalis AS yang hilang di Suriah sejak 2012.

    “Kami tidak akan berhenti sampai kami menemukan informasi yang kami butuhkan untuk menyimpulkan apa yang terjadi pada Austin,” ujarnya.

    Sementara itu, FBI tidak dapat hadir di Suriah untuk mencari warga AS yang hilang, tetapi ada kemungkinan situasi ini akan berubah di masa depan.

    AS juga terus bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan media berita di Suriah.

    Penjara Saydnaya: Simbol Penyiksaan

    Di antara penjara yang dikenal, Penjara Saydnaya menjadi sorotan utama.

    Terletak sekitar setengah jam dari pusat kota Damaskus, Saydnaya dikenal sebagai tempat di mana ribuan tahanan disiksa.

    Menurut laporan, lebih dari 30.000 tahanan diperkirakan tewas di penjara ini sejak dimulainya perang Suriah pada tahun 2011.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Jakarta

    Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau negara-negara Barat. Merespons itu, Amerika Serikat justru menyambangi Ahmed al-Sharaa.

    Dilansir BBC, Sabtu (21/12/2024), dalam wawancara di Damaskus, ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata Sharaa.

    Sharaa memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua minggu lalu. Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani ini adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.

    Ia kemudian mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris. HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris lantaran merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.

    Sharaa membuat klaim bahwa HTS bukanlah kelompok teroris. HTS tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil, katanya. Bahkan, menurut klaim Sharaa, HTS adalah korban kejahatan rezim Assad.

    Sharaa Bantah Mau Ubah Suriah Jadi Afghanistan Baru

    Kondisi Suriah. (BBC World)

    Dia lantas membantah bahwa dirinya ingin mengubah Suriah menjadi Afghanistan versi baru.

    Sharaa mengatakan negara-negara di Timur Tengah sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda. Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, pola pikir penduduknya berbeda.

    Dia membuat klaim bahwa dirinya meyakini kaum perempuan berhak mendapat pendidikan.

    “Kami telah memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, mengacu pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai pemberontak sejak 2011.

    “Saya pikir persentase perempuan di universitas lebih dari 60%.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu adalah masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada “komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi. Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    AS Sambangi Pemimpin Baru Suriah

    Ilustrasi bendera Amerika Serikat. (BBC World)

    Amerika Serikat pun langsung mengambil langkah usai Sharaa menyampaikan Suriah lelah berperang. Pihak AS mengirimkan misi diplomatik pertama ke Damaskus sejak berkecamuknya Musim Semi Arab 2011 silam.

    Para diplomat akan bertemu dengan perwakilan HTS, yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kelompok teroris, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat prodemokrasi.

    Delegasi AS mencakup Barbara Leaf, pejabat tinggi Kemenlu AS untuk Timur Tengah, dan Daniel Rubinstein, diplomat veteran yang berpengalaman di dunia Arab, kata seorang jurubicara Kemenlu.

    Hadir pula Roger Carstens, negosiator AS, yang ditugaskan mencari petunjuk tentang warga Amerika yang hilang, termasuk Austin Tice, seorang jurnalis yang diculik pada bulan Agustus 2012.

    Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambangi satu per satu negara jiran Suriah. Dalam sebuah pertemuan pada hari Sabtu (14/12) di resor Aqaba, Yordania, negara-negara Barat dan Arab serta Turki bersama-sama menyerukan untuk sebuah “pemerintahan yang inklusif, non-sektarian, dan representatif” yang menghormati hak-hak semua komunitas Suriah yang beragam.

    Seruan itu ikut digaungkan Iran, yang sebelumnya mendukung rejim Assad di Damaskus. Presiden Masoud Pezeskhian mengimbau “partisipasi semua kelompok Suriah pada pemerintahan baru, serta rasa hormat kepada keyakinan dan agama yang berbeda-beda.”

    Desakan yang sama dirasakan sebagian warga Suriah, terutama kaum marjinal dan minoritas etnis. Pada Kamis (19/12), ratusan orang berdemonstrasi di Damaskus demi menolak “negara agama,” dan menuntut demokrasi serta kesetaraan gender.

    Protes juga digalang ribuan warga Kurdi di Qamshli, di timur laut, karena mengkhawatirkan pengaruh Turki, yang kini giat menyerang dari seberang perbatasan. Mereka meneriakkan yel-yel “bangsa Suriah adalah satu,” atau “katakan tidak kepada perang, tolak intervensi militer Turki.”

    Halaman 2 dari 3

    (maa/rfs)

  • Delegasi AS di Suriah Sebut Jaringan Penjara Penyiksaan Rezim Assad Jauh Lebih Banyak: Lebih dari 40 – Halaman all

    Delegasi AS di Suriah Sebut Jaringan Penjara Penyiksaan Rezim Assad Jauh Lebih Banyak: Lebih dari 40 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Terdapat lebih banyak penjara rezim Assad di Suriah daripada yang diperkirakan sebelumnya.

    Hal ini diungkapkan oleh delegasi tingkat tinggi diplomat Amerika Serikat (AS) saat mereka mencari warga Amerika yang hilang di Suriah, Jumat (20/12/2024).

    Kunjungan resmi itu menjadi yang pertama dilakukan pejabat Amerika ke Suriah setelah 12 tahun.

    Delegasi tersebut bertemu anggota kepemimpinan sementara Suriah, untuk mendesak pembentukan pemerintahan yang inklusif dan untuk menemukan warga negara AS yang hilang selama konflik.

    Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Penyanderaan Roger Carstens, yang merupakan bagian dari delegasi tersebut, mengatakan jumlah penjara tempat para tahanan disiksa dan dibunuh oleh rezim Assad jauh lebih tinggi dari yang diduga.

    “Kami kira mungkin ada 10 atau 20,” katanya, seperti diberitakan Arab News.

    “Mungkin lebih dari 40; bahkan mungkin lebih. Kadang-kadang mereka berkumpul dalam kelompok kecil. Kadang-kadang mereka berada di daerah terpencil di Damaskus,” jelasnya.

    Carstens mengatakan, AS memiliki sumber daya terbatas yang tersedia di Suriah dan akan fokus pada enam penjara dalam upaya untuk menentukan nasib Austin Tice.

    Namun, ia mengatakan pencarian pada akhirnya akan diperluas hingga mencakup semua 40 lokasi penjara.

    Adapun Austin Tice adalah jurnalis AS yang hilang di Suriah.

    “Kami akan bertindak seperti anjing bulldog dalam hal ini,” katanya.

    “Kami tidak akan berhenti sampai kami menemukan informasi yang kami butuhkan untuk menyimpulkan apa yang terjadi pada Austin, di mana dia berada, dan untuk memulangkannya ke keluarganya,” terang Carstens.

    Ia mengatakan FBI tidak dapat hadir di Suriah untuk waktu yang lama guna mencari warga Amerika yang hilang “saat ini”, tetapi mengisyaratkan hal ini mungkin berubah di masa mendatang.

    Sementara itu, AS terus bekerja sama dengan “mitra,” termasuk organisasi nonpemerintah dan media berita di Suriah.

    Sebelumnya, negara-negara Barat telah berupaya menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh senior dalam kelompok militan Hayat Tahrir Al-Sham yang memimpin serangan yang memaksa Presiden Bashar Assad turun dari kekuasaan bulan ini.

    Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf, yang memimpin delegasi AS, mengatakan para delegasi menghadiri acara peringatan untuk “puluhan ribu warga Suriah dan non-Suriah yang ditahan, disiksa, dihilangkan secara paksa atau hilang, dan yang tewas secara brutal di tangan rezim sebelumnya.”

    Di antara warga Amerika yang hilang adalah jurnalis lepas Austin Tice, yang diculik pada tahun 2012, dan Majid Kamalmaz, seorang psikoterapis dari Texas yang menghilang pada tahun 2017 dan diperkirakan telah meninggal.

    Penjara Penyiksaan Assad Disebut yang Terburuk

    Diberitakan BBC, Penjara Saydnaya terletak di sebuah bukit terlarang, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Damaskus.

    Dalam beberapa hari terakhir pintu masuk telah dicat ulang dengan warna hijau, putih, dan hitam, seperti bendera revolusioner Suriah. Warna-warna baru itu tidak menghilangkan suasana menyeramkan di tempat itu.

    Saat saya berjalan melewati gerbang, saya memikirkan keputusasaan yang pasti mencengkeram ribuan warga Suriah yang melakukan perjalanan yang sama.

    Salah satu perkiraan adalah lebih dari 30.000 tahanan tewas di Saydnaya sejak dimulainya perang Suriah pada tahun 2011. Jumlah tersebut merupakan proporsi besar dari lebih dari 100.000 orang, hampir semuanya laki-laki tetapi termasuk ribuan perempuan – serta anak-anak – yang menghilang tanpa jejak ke dalam gulag Bashar al-Assad.

    Bagian lain dari sistem penjara Assad tidak sekejam dulu. Panggilan telepon ke rumah diizinkan, dan keluarga diizinkan berkunjung.

    Namun Saydnaya adalah jantung rezim yang gelap dan busuk. Ketakutan akan dijebloskan ke sana dan dibunuh tanpa ada yang tahu apa yang telah terjadi merupakan bagian utama dari sistem pemaksaan dan penindasan rezim Assad.

    Pihak berwenang tidak perlu memberi tahu keluarga yang telah dipenjara di sana. Membiarkan mereka takut akan hal terburuk adalah cara lain untuk memberikan tekanan. Rezim terus menekan warga Suriah karena kekuatan, jangkauan, dan kebiadaban berbagai badan intelijennya yang saling tumpang tindih, dan karena penyiksaan dan eksekusi yang rutin dilakukan.

    Saya berada di penjara-penjara terkenal lainnya pada hari-hari setelah mereka dibebaskan, termasuk Abu Salim, penjara terkenal milik mantan pemimpin Libya Kolonel Gaddafi di Tripoli dan Pul-e-Charki di luar Kabul di Afghanistan.

    Keduanya tidak sekotor dan seberbahaya Saydnaya. Di sel-selnya yang penuh sesak, para pria harus buang air kecil ke dalam kantong plastik karena akses mereka ke jamban terbatas.

    Ketika kunci-kunci itu dibuka paksa, mereka meninggalkan kain-kain kotor dan potongan-potongan selimut yang merupakan satu-satunya yang mereka miliki untuk menutupi diri mereka saat mereka tidur di lantai. Penyiksaan dan eksekusi telah didokumentasikan di Saydnaya.

    Dalam beberapa bulan ke depan sudah pasti akan muncul lebih banyak informasi mengenai kengerian yang dilakukan di dalam tembok penjara tersebut dari para mantan narapidana.

    Di koridor Saydnaya, Anda dapat melihat betapa sulitnya memperbaiki negara yang dirusak Assad untuk mencoba menyelamatkan rezimnya. Sekarang penjara telah dibuka, seperti negaranya, penjara itu telah menjadi gambaran kecil dari semua tantangan yang dihadapi Suriah sejak rezim Assad runtuh dan tersapu bersih.

    Kronologi Jatuhnya Rezim Assad

    Dikutip dari Al Jazeera, pasukan oposisi merebut Damaskus pada Minggu (8/12/2024) pagi, mengakhiri 50 tahun kekuasaan keluarga al-Assad dalam serangan mendadak yang mencapai ibu kota hanya dalam 12 hari.

    Serangan dimulai pada 27 November, ketika pasukan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), melancarkan serangan dari pangkalan mereka di provinsi Idlib di Suriah barat laut dan kemudian bergerak ke selatan untuk menggulingkan Bashar al-Assad.

    Pada Sabtu (7/12/2024), pasukan oposisi merebut sebagian besar wilayah Deraa di selatan Suriah – tempat lahirnya pemberontakan tahun 2011.

    Masyarakat juga mengambil tindakan sendiri dan bergabung dalam pertempuran, lalu berbaris ke utara bersama para pejuang, menurut analis politik dan aktivis Nour Adeh.

    Kelompok selatan bergerak ke utara sementara pejuang barat laut mendekati Homs, kota berikutnya di jalan raya menuju Damaskus.

    Rezim merasa tertekan saat menyaksikan pejuang oposisi mendekat dari semua sisi.

    Pejuang antipemerintah mengibarkan bendera oposisi di kota Aleppo di utara Suriah pada tanggal 30 November 2024. (AFP/OMAR HAJ KADOUR)

    Pasukannya mengalami keruntuhan organisasi, menurut Sanad, badan investigasi digital Al Jazeera, dengan gambar-gambar yang muncul menunjukkan para prajurit meninggalkan senjata dan seragam mereka sementara banyak yang melarikan diri dengan berjalan kaki dari posisi militer mereka.

    Runtuhnya moral ini memicu demonstrasi luas di daerah pedesaan sekitar Damaskus, di mana para pengunjuk rasa merobek poster al-Assad dan menyerang posisi militer.

    Karena putus asa ingin menghentikan oposisi, rezim mengebom Jembatan Rastan, namun pasukan oposisi tetap merebut Homs, pada Minggu dini hari.

    Dengan itu, mereka telah memisahkan al-Assad dari benteng pertahanannya di pesisir pantai, tempat dua pangkalan militer Rusia berada.

    Perebutan Homs merupakan “lonceng kematian bagi kemungkinan yang tersisa bagi tentara Suriah untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan mengambil tindakan,” kata profesor Universitas Oklahoma Joshua Landis kepada Al Jazeera.

    Dengan kelompok oposisi bersenjata mendekati Damaskus dari segala arah, kota itu terjerumus ke dalam kekacauan.

    Ruang operasi militer mengerahkan divisi “Bulan Sabit Merah”, yang dilatih khusus untuk serangan perkotaan, sementara banyak pasukan pemerintah diperintahkan untuk mundur ke Bandara Internasional Damaskus dan pusat keamanan di pusat kota Damaskus, tetapi tidak ada hasil.

    Para pejuang oposisi mengatakan mereka telah menguasai Pangkalan Udara Mezzeh di Damaskus, sebuah kemenangan strategis dan simbolis karena pangkalan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk serangan roket dan serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai oposisi sepanjang perang.

    Dalam waktu dua jam, rekaman baru muncul dari Lapangan Umayyah di jantung kota Damaskus, menunjukkan warga merayakan saat pasukan oposisi memasuki ibu kota tanpa perlawanan, dengan tembakan perayaan dan nyanyian yang menandakan jatuhnya al-Assad.

    Pada pukul 6 pagi tanggal 8 Desember, para pejuang menyatakan Damaskus telah dibebaskan, yang mengonfirmasi bahwa Bashar al-Assad telah meninggalkan negara tersebut.

    Orang-orang dengan cepat membongkar simbol-simbol pemerintahan keluarga al-Assad.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • Rudal Yaman Sukses Jebol Arrow, Pakar Militer Israel Akui Negaranya Gagal & Tak Siap Hadapi Houthi – Halaman all

    Rudal Yaman Sukses Jebol Arrow, Pakar Militer Israel Akui Negaranya Gagal & Tak Siap Hadapi Houthi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel diklaim tidak siap menghadapi ancaman dari kelompok Houthi atau Ansarallah di Yaman.

    Klaim itu disampaikan oleh Avi Askhenazi, seorang pakar militer dan koresponden untuk media kenamaan Israel bernama Maariv, setelah pada hari ini rudal Houthi sukses menembus sistem pertahanan Arrow milik Israel.

    “Kita harus menghadapi kenyataan secara langsung dan mengatakannya dengan keras: Israel gagal mengatasi tantangan dari Houthi di Yaman. Israel gagal melawan Houthi,” kata Ashkenazi di kolom Maariv hari Sabtu, (21/12/2024).

    Dia mengatakan Houthi memunculkan kerusakan besar dalam ekonomi Timur Tengah secara umum, dan ekonomi Israel khususnya.

    “Tertutupnya kebebasan berlayar di Laut Arab karena Houthi adalah peristiwa yang sebelumnya pernah dialami Israel saat Perang 6 Hari,” ujarnya.

    Menurutnya, Houthi telah menembakkan 201 rudal dan meluncurkan lebih dari 170 drone atau pesawat tanpa awak sejak perang di Jalur Gaza meletus tahun lalu.

    Sebagian besar rudal dan drone itu ditangkis oleh Amerika Serikat (AS) dan Angkatan Udara serta Angkatan Darat.

    “Israel tidak siap dalam hal intelijen dan diplomasi untuk menghadapi ancaman dari Houthi di Yaman. Israel belum membentuk koalisi regional untuk melawan ancaman yang membahayakan Mesir, Yordania, dan Eropa.”

    Menurutnya, IDF dan komunitas intelijen “bangun terlambat” atau telat menyadari ancaman Houthi. Dia mengatakan hanya Mossad dan Direktorat Intelijen yang mencari informasi intelijen tentang Houthi.

    Askhenazi berujar Houthi mendapat bantuan dari Iran. Setelah rezim Bashar al-Assad di Suriah tumbang, Iran berinvestasi lebih besar untuk Houthi.

    Iran juga menjadikan Houthi pemimpin kelompok perjuangan yang disebut Poros Perlawanan atau Axis of Resistance.

    “Rudal dan drone yang diluncurkan dari Yaman adalah buatan Iran. Iranlah yang memperbaiki jalur terbang drone itu, yang membuat Angkatan Udara susah mendeteksinya.”

    Selain itu, Iran juga berhasil meningkatkan kemampuan rudal balistik sehingga rudal itu bisa menembus sistem pertahanan Arrow milik Israel.

    “(Arrow) sayangnya empat kali gagal secara berturut-turut dalam menangkis rudal balistik, tiga dari Yaman dan satu dari Lebanon.”

    Hal yang menyedihkan, kata Ashkenazi, ialah bahwa Israel tidak membuat rencana yang nyata untuk melawan ancaman dari penjuru timur. Bahkan, Israel mulai “menormalisasi” atau menjadikan serangan Houthi sebagai hal biasa.

    “Israel punya armada kapal rudal dan kapal selam yang untuk beberapa alasan tidak benar-benar digunakan untuk melawan Houthi di Yaman.”

    Lalu, dia menyindir aksi Israel yang hanya mengebom kapal-kapal di Yaman.

    “Mengebom kapal tanker atau beberapa kapal tunda di pelabuhan kecil di Yaman itu hanyalah seperti mengebom bukit pasir di Gaza.”

    Rudal Houthi menjebol pertahanan Israel

    Rudal yang ditembakkan Houthi ke Israel pada Sabtu dini hari, (21/12/2024), melukai belasan orang di Tel Aviv dan Jaffa.

    Kebanyakan dari korban mendapat luka ringan karena terkena pecahan kaca ketika bergegas menuju ke tempat perlindungan.

    Times of Israel melaporkan rudal itu jatuh dan meledak di sebuah taman. Di sana terlihat ada kawah yang muncul setelah rudal itu menghantam tanah.

    Sirene peringatan terdengar di Israel tengah pada dini hari. Jutaan warga Israel bangun dan berlarian menuju tempat perlindungan.

    Militer Israel mengakui bahwa pihaknya gagal menangkis rudal itu.

    Menurut hasil penyelidikan awal, beberapa rudal penangkis di sistem pertahanan sudah diluncurkan untuk menghantam rudal Houthi di udara. Akan tetapi, rudal penangkis itu gagal menjatuhkan rudal Houthi.

    Saat ini Angkatan Udara Israel masih menyelidiki penyebab kegagalan itu.

    (Tribunnews.com/Febri)