Xcloud.id

Tag: Bashar al-Assad

  • Kemarin, kenaikan PPN hingga KPU-Bawaslu lembaga permanen

    Kemarin, kenaikan PPN hingga KPU-Bawaslu lembaga permanen

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (22/12), mulai dari perkembangan mengenai kenaikan PPN menjadi 12 persen hingga keinginan Ketua Komisi II DPR RI mempertahankan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang berstatus permanen.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Waka Banggar: Kebijakan kenaikan PPN 12 persen diinisiasi PDIP

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan produk legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    “Kenaikan PPN 12 persen itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. PDIP minta pemerintah kaji ulang rencana kenaikan PPN 12 persen

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen.

    “Jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujar Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Ketua MPR bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia bahas dunia Islam

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa membahas perkembangan dunia Islam, perdamaian hingga kemanusiaan, di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (21/12).

    “Peran Liga Muslim Dunia sangat dirasakan penting dan manfaatnya, khususnya dalam mengkampanyekan Islam yang rahmatan lil alamin dan toleransi, baik di dunia Islam maupun barat,” kata Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

    Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

    “Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Ketua Komisi II ingin pertahankan KPU-Bawaslu sebagai lembaga permanen

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa dirinya ingin mempertahankan status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga permanen, alih-alih lembaga ad hoc.

    Dia mengatakan, pembahasan untuk mengubah status kedua lembaga penyelenggara pemilu itu belum bergulir di parlemen. Akan tetapi, secara pribadi, Rifqi memilih menentang wacana perubahan status KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc.

    “Pembahasannya ‘kan belum dilakukan terkait dengan revisi sejumlah undang-undang. Ya kita tunggu saja nanti. Partai-partai politik juga belum menyampaikan sikap resminya kepada kami. Tapi, kalau ditanya secara pribadi, saya kira lebih baik kita pertahankan yang ada sekarang,” ujarnya menjawab ANTARA saat ditemui di Badung, Bali, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hernawan Wahyudono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ahmed al-Sharaa Sebut Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Ahmed al-Sharaa Sebut Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan semua senjata akan berada di bawah kendali negara termasuk yang dimiliki oleh pasukan pimpinan Kurdi.

    Faksi-faksi bersenjata akan mulai mengumumkan pembubaran mereka dan bergabung dengan tentara, kata Sharaa dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

    “Kami sama sekali tidak akan mengizinkan adanya senjata di negara itu di luar kendali negara, baik dari faksi revolusioner maupun faksi yang ada di wilayah SDF”, merujuk pada Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi, dikutip dari AFP, Minggu (22/12).

    Al-Sharaa menyebut pemerintahannya berupaya melindungi kaum minoritas, menekankan pentingnya hidup berdampingan di negara multietnis dan multiagama setelah kelompok Islamisnya menggulingkan Bashar al-Assad.

    “Kami berupaya melindungi sekte dan kelompok minoritas dari segala serangan yang terjadi di antara mereka” dan dari aktor “eksternal” yang mencoba memanfaatkan situasi “untuk menimbulkan perselisihan sektarian”, kata Sharaa

    “Suriah adalah negara untuk semua dan kita dapat hidup berdampingan bersama,” ujarnya menambahkan.

    (AFP/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ahmed al-Sharaa Sebut Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan semua senjata akan berada di bawah kendali negara termasuk yang dimiliki oleh pasukan pimpinan Kurdi.

    Faksi-faksi bersenjata akan mulai mengumumkan pembubaran mereka dan bergabung dengan tentara, kata Sharaa dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

    “Kami sama sekali tidak akan mengizinkan adanya senjata di negara itu di luar kendali negara, baik dari faksi revolusioner maupun faksi yang ada di wilayah SDF”, merujuk pada Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi, dikutip dari AFP, Minggu (22/12).

    Al-Sharaa menyebut pemerintahannya berupaya melindungi kaum minoritas, menekankan pentingnya hidup berdampingan di negara multietnis dan multiagama setelah kelompok Islamisnya menggulingkan Bashar al-Assad.

    “Kami berupaya melindungi sekte dan kelompok minoritas dari segala serangan yang terjadi di antara mereka” dan dari aktor “eksternal” yang mencoba memanfaatkan situasi “untuk menimbulkan perselisihan sektarian”, kata Sharaa

    “Suriah adalah negara untuk semua dan kita dapat hidup berdampingan bersama,” ujarnya menambahkan.

    Sebagai informasi, Al-Sharaa, pemimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang merebut kekuasaan di Damaskus, sebelumnya menjadi target sanksi AS.

    Namun, setelah komunikasi formal pertama mereka di Damaskus pada Jumat lalu, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan pemberian hadiah senilai US$10 juta atau setara Rp162 miliar bagi siapa pun yang berhasil menangkap Al-Sharaa.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya mengatakan kepadanya bahwa kami membatalkan tawaran hadiah,” kata Leaf.

    Menurut Leaf, ia telah memberitahu Al-Sharaa tentang ‘kebutuhan penting untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok teroris tidak dapat menimbulkan ancaman di dalam Suriah atau di luar, termasuk kepada AS dan mitra-mitra kami di wilayah tersebut.

    Leaf mengklaim bahwa Al-Sharaa berkomitmen untuk melakukan hal tersebut.

    HTS, yang memimpin koalisi kelompok-kelompok bersenjata yang menang di Damaskus, mengklaim telah memutuskan hubungan dengan jihadisme dan telah berusaha meyakinkan masyarakat akan kemampuannya menghidupkan kembali negara itu setelah hampir 14 tahun perang saudara.

    Prancis, Jerman, Inggris, dan PBB juga telah mengirimkan utusan ke Damaskus dalam beberapa hari terakhir untuk menjalin komunikasi dengan pihak berwenang yang baru.

    Barat mewaspadai risiko perpecahan negara dan kebangkitan kelompok jihadis ISIS, yang tidak pernah sepenuhnya diberantas di sana.

    (AFP/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • AS Cabut Imbalan 10 Juta USD Terkait Penangkapan Penguasa Baru Suriah

    AS Cabut Imbalan 10 Juta USD Terkait Penangkapan Penguasa Baru Suriah

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) membuat kebijakan anyar terkait pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, usai berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad. AS memutuskan mencabut imbalan $10 juta yang pernah dijanjikan bagi yang bisa menangkap Ahmed al-Sharaa.

    Ahmed al-Sharaa diketahui merupakan pemimpin dari kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Di tahun 2018 AS telah menetapkan organisasi ini sebagai kelompok teroris usai bersekutu dengan Al-Qaeda.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya mengatakan kepadanya bahwa kami tidak akan mengejar tawaran penghargaan Rewards for Justice yang telah berlaku selama beberapa tahun,” kata Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah, Barbara Leaf, kepada wartawan, dilansir Al Jazeera, Minggu (22/12/2024).

    “Saya juga mengkomunikasikan pentingnya inklusi dan konsultasi luas selama masa transisi ini,” katanya.

    Keputusan itu diambil usai delegasi AS berkunjung ke Suriah untuk bertemu dengan rezim baru pada Jumat (20/12) waktu setempat. Leaf mengatakan AS mencabut imbalan hadiah bagi penangkapan al-Sharaa setelah menerima pesan positif dan mendapatkan kepastian kelompok HTS tidak akan menimbulkan ancaman.

    “Kami sepenuhnya mendukung proses politik yang dipimpin dan dimiliki oleh Suriah yang menghasilkan pemerintahan inklusif dan representatif yang menghormati hak-hak semua warga Suriah, termasuk perempuan, dan komunitas etnis dan agama yang beragam di Suriah,” kata Leaf.

    AS mulai mengirimkan pasukan ke negara tersebut pada tahun 2014 dengan tujuan mengalahkan ISIS. Pasukan AS tetap berada di Suriah setelah kekalahan teritorial kelompok tersebut pada tahun 2017.

    Pada hari Jumat (20/12), militer AS mengatakan pihaknya melakukan serangan udara yang menewaskan pemimpin ISIS Abu Yusif, juga dikenal sebagai Mahmud, di provinsi Deir ez-Zor, Suriah timur.

    “Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Amerika Serikat – yang bekerja sama dengan sekutu dan mitra di kawasan – tidak akan membiarkan ISIS mengambil keuntungan dari situasi saat ini di Suriah dan melakukan rekonstruksi,” kata komandan CENTCOM Erik Kurilla dalam sebuah pernyataan.

    “ISIS mempunyai niat untuk keluar dari tahanan lebih dari 8.000 anggota ISIS yang saat ini ditahan di fasilitas di Suriah. Kami akan secara agresif menargetkan para pemimpin dan agen ini, termasuk mereka yang mencoba melakukan operasi di luar Suriah.”

    Di tengah pekan ini Pentagon menyatakan bahwa AS tidak berencana menarik pasukannya dari Suriah dalam waktu dekat. AS memandang bahwa ISIS masih menjadi ancaman di negara tersebut.

    (ygs/aik)

  • Qatar Buka Kembali Kantor Kedubes Suriah usai 13 Tahun Ditutup, Mulai Jalin Hubungan dengan HTS – Halaman all

    Qatar Buka Kembali Kantor Kedubes Suriah usai 13 Tahun Ditutup, Mulai Jalin Hubungan dengan HTS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Qatar mengumumkan telah membuka kembali kantor kedutaan besar mereka di Damaskus, Suriah, Sabtu (21/12/2024).

    Pembukaan kedubes Qatar ini dilakukan setelah 13 tahun terakhir kantor tersebut ditutup lantaran pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara.

    Namun pasca rezim Bashar al-Assad dilengserkan kelompok Hayat Tahrir al-Shams (HTS) yang dipimpin Abu Mohammad al-Julani, Qatar mulai mendekatkan diri dengan pemerintahan baru Suriah.

    “Qatar pada hari Sabtu secara resmi membuka kembali kedutaan besarnya di Ibu Kota Suriah, Damaskus, setelah hampir 13 tahun,” jelas Diplomat Qatar di Suriah mengutip dari Anadolu.

    “Bendera Qatar dikibarkan di gedung kedutaan, yang kembali beroperasi di Ibu Kota Suriah setelah jatuhnya rezim Assad,” imbuhnya.

    Beberapa hari sebelum membuka kembali kedutaan besar mereka, pemerintah Qatar diketahui telah mengirim delegasi diplomatik ke Damaskus.

    Perwakilan itu dikirim untuk bertemu dengan pemerintah transisi.  Dengan misi menyatakan “komitmen penuh Doha untuk mendukung rakyat Suriah”,

    Kabar ini lantas direspons baik oleh masyarakat setempat.

    Adalah Khalid al-Khalid, penduduk setempat, mengungkapkan kebahagiaannya atas dibukanya kembali kedutaan.

    Ia mencatat bahwa Qatar merupakan salah satu negara yang paling banyak mendukung revolusi Suriah, dan mengatakan: “Saya berharap negara-negara lain juga akan membuka kembali kedutaan mereka.”

    Al-Khalid menekankan perlunya Suriah menerima dukungan internasional, dengan menyatakan: “Kami ingin negara-negara Arab mendukung kami.”

    Al-Khalid menekankan perlunya Suriah menerima dukungan internasional, dengan menyatakan: “Kami ingin negara-negara Arab mendukung kami.”

    Ghaith mengatakan bahwa pembukaan kembali kedutaan akan berkontribusi pada kemajuan Suriah menuju menjadi tempat yang aman, dengan harapan mereka yang telah melarikan diri akan kembali.

    Ia mengaku gembira dengan pembukaan kembali kedutaan karena akan membantu pembangunan kembali Suriah.

    Turki Ikut Buka Kedubes Suriah

    Sebelum Qatar membuka kedubes Suriah, Kedutaan Besar Turki di Damaskus, Suriah juga dibuka lagi.

    Pembukaan ini dilakukan Kedubes Turki di Suriah sejak ditutup sejak 2012.

    “Utusan yang baru, Burhan Koroglu, dan stafnya berangkat hari ini, kedutaan akan beroperasi besok,” kata Menteri Luar Negeri Hakan Fidan kepada televisi swasta NTV dilansir AFP.

    Kedutaan yang  terletak di dekat Rawda Square ini sempat ditutup diikuti dengan pemulangan staf dan keluarga mereka ke Turki.

    Namun sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad awal Desember, Konsulat Jenderal Suriah di Istanbul juga telah kembali beroperasi tanpa hambatan.

    Pemerintah Sementara Suriah Awali Era Baru

    Setelah rezim Assad, pemerintah sementara Suriah yang baru telah mengumumkan komitmennya untuk memulai era baru dengan membangun masa depan yang lebih adil bagi rakyat Suriah.

    Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut menyatakan, tujuan utama mereka adalah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum.

    “Pengadilan khusus akan dibentuk untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap rakyat Suriah selama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang telah digulingkan,” katanya.

    Dengan langkah ini, pemerintah sementara berkomitmen untuk menyembuhkan luka mendalam yang dialami rakyat Suriah dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan setara.

    Selain itu, pemerintah sementara juga berencana untuk mereformasi lembaga-lembaga negara yang tercemar oleh praktik korupsi, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Pemimpin HTS Serukan Pencabutan Sanksi untuk Pemulihan Suriah – Halaman all

    Pemimpin HTS Serukan Pencabutan Sanksi untuk Pemulihan Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Jolani, menghadiri pertemuan bersejarah dengan delegasi Amerika Serikat yang dipimpin oleh Barbara Leaf di ibu kota Suriah, Damaskus.

    Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat, al-Jolani menyerukan pencabutan sanksi yang dijatuhkan terhadap Suriah serta meminta dukungan AS untuk proses pemulihan negara yang dilanda perang.

    Al-Jolani menekankan bahwa rakyat Suriah saat ini menjaga jarak dari semua pihak di kawasan dan menilai bahwa pemulihan adalah hal terpenting bagi mereka setelah bertahun-tahun mengalami konflik.

    “Rakyat Suriah telah berjuang untuk mengatasi rezim Bashar Al-Assad dan melindungi wilayah dari kekacauan serta intervensi asing,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan perlunya era baru Suriah yang bebas dari perang dan pertikaian, serta mendesak agar rezim sebelumnya yang dianggap sebagai penjahat perang diadili.

    “Rezim Assad harus bertanggung jawab atas perang saudara selama 14 tahun ini dan kehancuran yang dialami oleh warga Suriah,” tambah al-Jolani.

    Dalam pertemuan tersebut, delegasi AS memberikan ucapan selamat kepada Suriah atas keberhasilan mereka dalam menggulingkan rezim Assad.

    Barbara Leaf menegaskan bahwa AS akan terus mendukung rakyat Suriah dan pemerintahan baru.

    “Dukungan penuh terhadap Suriah akan membantu negara ini mencapai stabilitas yang kuat dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Leaf juga memuji langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan baru Suriah, termasuk pembebasan para tahanan dan upaya untuk menemukan jurnalis AS yang hilang, Austin Tice.

    Ia menilai pembentukan Kementerian Pertahanan Suriah dan Tentara Suriah Bersatu sebagai langkah yang tepat dan efektif.

    Pertemuan ini menjadi penting karena merupakan interaksi pertama antara pemimpin HTS dan delegasi AS setelah jatuhnya rezim Bashar Al-Assad.

    Oposisi Suriah berhasil merebut kendali pemerintahan pada 8 Desember 2024, setelah serangan kilat yang berlangsung kurang dari dua minggu.

    Bashar Al-Assad yang telah memimpin Suriah selama 25 tahun melarikan diri ke Rusia setelah penggulingan tersebut.

    Abu Mohammad al-Jolani kemudian membentuk pemerintahan sementara yang berlaku selama tiga bulan, dengan fokus pada pencapaian perdamaian regional dan kemitraan strategis dengan negara-negara tetangga.

    Dengan situasi yang terus berkembang di Suriah, pertemuan ini menandai langkah penting menuju pemulihan dan stabilitas negara yang telah lama dilanda konflik.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 16 FTF Jebolan Sasana JI Gabung Kelompok HTS, Ikut Gulingkan Presiden Bashar al-Assad

    16 FTF Jebolan Sasana JI Gabung Kelompok HTS, Ikut Gulingkan Presiden Bashar al-Assad

    loading…

    Mantan JI, Arif Siswanto menyampaikan keterangan di sela kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi Pembubaran JI dan Ikrar Setia eks-Anggota JI kepada NKRI di Solo, Sabtu (21/12/2024) sore. FOTO/EKA SETIAWAN

    SOLO – Detasemen Khusus ( Densus) 88 /Antiteror Polri mengapresiasi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang masih berkomitmen membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu komitmen ditunjukkan dengan melaporkan dan mempertemukan Daftar Pencarian Orang (DPO) mantan JI sebanyak 16 orang dan 26 orang Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang saat ini berada di Suriah dan Filipina.

    FTF yang berada di Suriah adalah bekas didikan Sasana JI di Jateng dan saat ini turut bergabung kelompok milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Kelompok ini menguasai Damaskus Ibu Kota Suriah pasca-menggulingkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Ashaad.

    “Sebanyak 26 FTF itu (terinci) 16 orang di Suriah dan 10 di Filipina, yang direncanakan akan dipulangkan ke Indonesia,” kata Kepala Densus 88/AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo saat kegiatan ‘Sosialisasi dan Deklarasi Pembubaran JI dan Ikrar Setia eks-Anggota JI kepada NKRI’ di Solo, Sabtu (21/12/2024) sore.

    Langkah para mantan JI itu, sebut Irjen Sentot, sebagai salah satu komitmen nyata untuk kembali ke NKRI. Komitmen ini, sebutnya, terlihat jelas mereka patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia. “Mereka melaporkan dan mempertemukan 16 DPO mantan JI, yang sudah lama kita lakukan pencarian,” kata mantan Wakadensus 88/AT Polri itu.

    Kadensus menyebut setidaknya ada fakta-fakta lain yang dianggap menjadi keseriusan JI untuk kembali ke NKRI. Selain melaporkan 16 DPO dan 26 FTF itu, juga dilihat dari JI tidak dibubarkan pemerintah atau pihak kepolisian melainkan membubarkan diri atas keputusan internal mereka sendiri. Keputusan yang tanpa tekanan atau paksaan, melainkan dari kajian mendalam dan refleksi panjang yang dilakukan para tokohnya.

    Kemudian soal kajian keilmuan, di mana para tokoh eks JI sampai pada simpulan bahwa kelompok JI akan lebih bermanfaat bagi umat Islam ketika mereka ikut ke jamaah-jamaah Islam yang moderat dan eksis di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka, sebut Sentot, juga melakukan refleksi perjalanan.

    “Menunjukan bahwa kematian dan penangkapan banyak anggota JI adalah tanda bahwa perjuangan mereka tidak berada di jalan yang benar. Hal ini menjadi dasar kuat untuk mengubah haluan mereka,” katanya.

    Selain itu, parameter selanjutnya adalah JI membuka akses penuh kepada 96 pondok pesantren (ponpes) yang terafiliasi ideologi JI untuk dievaluasi struktur dan kurikulumnya oleh pemerintah. Irjen Sentot mengatakan itu sebagai langkah sangat penting sebab institusi pendidikan sangat strategis untuk membentuk cara pandang generasi muda.

  • Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

    Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

    “Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Namun, dia mengungkapkan kekhawatiran terhadap narasi yang berkembang di Indonesia, khususnya media sosial yang cenderung menganggap ini adalah kemenangan umat Muslim, kemenangan para mujahid.

    Pasalnya, dia menilai momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis, radikal untuk mengembalikan semangat untuk memainkan narasi propaganda untuk menyesatkan masyarakat.

    “Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memahami orang-orang Indonesia, orang-orang yang di luar Suriah, yang kemudian bisa jadi mereka akan terjebak kelompok teror yang mengatasnamakan agama untuk mengembalikan semangatnya, untuk regroup dan reorganisasi,” katanya.

    Menurut dia, Suriah telah melalui masa-masa yang sangat sulit setelah perjuangan panjang rakyatnya, yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik, tetapi juga pengaruh dari negara-negara besar, misalnya Turki, Qatar, Amerika dan Israel.

    Hal itu, kata dia, diindikasikan karena tidak ada perlawanan yang masif ketika Hayat Tahrir Al-Syam (HTS) atau organisasi pembebasan islamis masuk ke Damaskus hingga munculnya pemerintahan transisi dan dirangkulnya kelompok kelompok minoritas untuk bisa hidup berdampingan di Suriah.

    Dia memandang bahwa hal itu adalah bentuk diplomasi-diplomasi di tingkat elit yang ditunjukkan dengan hadirnya dunia internasional untuk menormalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.

    “Ini bukan kemenangan 100 persen yang dilakukan oleh perlawanan, tapi kemenangannya itu lewat jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah memanfaatkan negara-negara yang punya kepentingan dengan kelompok perlawanan itu dalam rangka mengganti rezim Suriah,” kata dia.

    Untuk itu, dia menyerukan pemerintah RI meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial agar tidak menyesatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat disesatkan seperti pada masa munculnya ISIS, dan harus cermat dalam membaca situasi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

    Selain itu, dia mengimbau pemerintah melakukan konsolidasi antara ulama-ulama moderat Indonesia dan ulama moderat di Suriah untuk membangun misi perdamaian, dan meredam suara kelompok garis keras. Menurutnya, banyak ulama Indonesia yang memiliki kedekatan dengan ulama Suriah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintahan Transisi Suriah: Murhaf Abu Qasra Duduki Posisi Kunci sebagai Menteri Pertahanan – Halaman all

    Pemerintahan Transisi Suriah: Murhaf Abu Qasra Duduki Posisi Kunci sebagai Menteri Pertahanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah transisi Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh senior dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sebagai Menteri Pertahanan.

    Penunjukan ini diumumkan melalui sumber resmi pada Sabtu, 21 Desember 2024, dan menjadi langkah signifikan dalam pemerintahan sementara yang dibentuk setelah penggulingan Bashar al-Assad.

    Siapa Murhaf Abu Qasra?

    Murhaf Abu Qasra, yang dikenal dengan nama samaran Abu Hassan, merupakan komandan senior HTS yang berperan aktif dalam kampanye militer untuk menggulingkan Assad.

    Pembentukan Pemerintahan Baru

    Dalam pertemuan yang diadakan pada hari yang sama, pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa, juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani, membahas pembentukan lembaga militer baru di Suriah dengan berbagai faksi bersenjata.

    Abu Qasra terlihat hadir di samping Sharaa dalam foto-foto yang dirilis oleh kantor berita negara, SANA.

    Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir, mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan akan direstrukturisasi dengan melibatkan mantan anggota faksi bersenjata dan perwira yang membelot dari tentara Assad.

    “Saya akan memimpin pemerintahan transisi selama tiga bulan,” kata PM Bashir, meskipun rencana setelah periode tersebut belum diumumkan.

    Penunjukan Menteri Luar Negeri

    Sebagai bagian dari restrukturisasi pemerintahan, Asaad Hassan al-Shibani juga ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri.

    Seorang sumber pemerintah menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang mendukung perdamaian dan stabilitas.

    Komitmen HTS Merekonstruksi Suriah

    Dalam konteks ini, Ahmed al-Sharaa menegaskan fokus HTS adalah pada rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Suriah.

    Ia menyatakan, “Suriah bukan ancaman bagi dunia,” dan meminta agar sanksi yang dijatuhkan kepada negara tersebut dicabut.

    Sharaa menambahkan, “Sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama, dan korban serta penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama.”

    Ia juga menegaskan bahwa HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris, mengeklaim bahwa kelompoknya tidak menyerang warga sipil.

    Dalam wawancara dengan BBC, Sharaa menyoroti pentingnya pendidikan, terutama bagi perempuan, di wilayah yang dikuasai HTS.

    “Kami memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” ujarnya, menambahkan bahwa lebih dari 60 persen mahasiswa adalah perempuan.

    Ia juga menyebutkan bahwa akan ada komite ahli hukum untuk merumuskan konstitusi baru bagi Suriah, yang harus dipatuhi oleh setiap penguasa atau presiden.

    Dengan sikap yang tenang, Sharaa berusaha memberikan jaminan bahwa HTS telah bertransformasi dan tidak lagi terikat pada masa lalu ekstremisnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Komandan HTS Murhaf Abu Qasra Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Suriah – Halaman all

    Komandan HTS Murhaf Abu Qasra Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penguasa baru Suriah menunjuk Murhaf Abu Qasra, tokoh terkemuka dalam pemberontakan yang menggulingkan Bashar al-Assad, sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan sementara, menurut sumber resmi pada Sabtu (21/12/2024), mengutip Reuters.

    Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan 600, adalah tokoh komandan senior dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang memimpin kampanye penggulingan Assad bulan ini.

    “Ia memimpin sejumlah operasi militer selama revolusi Suriah,” kata sumber tersebut.

    Pemimpin HTS sekaligus pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa (juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani), membahas pembentukan lembaga militer baru di Suriah dalam pertemuan dengan faksi-faksi bersenjata pada Sabtu, menurut laporan kantor berita negara, SANA.

    Selama pertemuan tersebut, Abu Qasra terlihat duduk di sebelah Sharaa, seperti yang ditunjukkan dalam foto-foto yang dipublikasikan oleh SANA.

    Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir, menyatakan minggu ini bahwa Kementerian Pertahanan akan direstrukturisasi.

    Anggotanya terdiri dari mantan anggota faksi-faksi bersenjata serta perwira-perwira yang membelot dari tentara Assad.

    PM Bashir juga mengatakan bahwa ia akan memimpin pemerintahan transisi selama tiga bulan.

    Namun, pemerintahan baru belum mengumumkan rencana apa yang akan dilakukan setelah periode tersebut.

    Sebelumnya, pada Sabtu, Komando Umum yang berkuasa menunjuk Asaad Hassan al-Shibani sebagai Menteri Luar Negeri, menurut laporan SANA.

    Seorang sumber di pemerintahan baru mengatakan kepada Reuters bahwa langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang membawa perdamaian dan stabilitas.

    Kelompok HTS dulunya merupakan bagian dari al-Qaeda hingga akhirnya memutuskan hubungan pada tahun 2016.

    Kelompok ini sebelumnya berbasis di Provinsi Idlib selama bertahun-tahun, hingga melancarkan serangan pada akhir November 2024.

    HTS berhasil merebut kota-kota di Suriah bagian barat dan memasuki Damaskus saat tentara mulai mundur.

    Sebut Suriah Bukan Ancaman Dunia, HTS Minta Barat Cabut Sanksi: Kami Sudah Lelah Berperang

    Minggu ini, Sharaa bertemu dengan sejumlah utusan internasional

    Ia mengatakan fokus utamanya adalah rekonstruksi Suriah dan pembangunan ekonomi.

    Ia menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk terlibat dalam konflik baru.

    Dalam sebuah wawancara dengan BBC di Damaskus, Sharaa mengatakan bahwa Suriah bukan ancaman bagi dunia.

    Ahmed al-Sharaa atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Abu Mohammed al-Jolani, saat diwawancarai oleh BBC (BBC)

    Ia ingin sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah untuk dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi harus dicabut karena sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama.”

    “Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” katanya.

    Ia juga mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris.

    Sharaa mengatakan HTS bukanlah kelompok teroris.

    HTS tidak menyerang warga sipil atau wilayah sipil, katanya.

    Sharaa justru menyebut kelompoknya adalah korban dari kekejaman rezim Assad.

    Ia juga membantah ingin menjadikan Suriah seperti Afghanistan.

    Sharaa mengatakan Suriah dan Afghanistan itu sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda pula. 

    Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, ada pola pikir yang berbeda.

    Ia mengatakan ia percaya pada pendidikan untuk wanita.

    “Kami memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, merujuk pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai kelompok oposisi sejak 2011.

    “Saya kira persentase perempuan di universitas lebih dari 60 persen.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: 

    “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi.

    “Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    Sharaa bersikap santai selama wawancara, mengenakan pakaian sipil, dan mencoba memberikan jaminan kepada semua orang yang percaya kelompoknya belum melepaskan diri dari masa lalu ekstremisnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)