Xcloud.id

Tag: Bashar al-Assad

  • Otoritas Baru Suriah Musnahkan Satu Juta Pil Captagon yang Ditemukan di Kafr Sousa Damaskus – Halaman all

    Otoritas Baru Suriah Musnahkan Satu Juta Pil Captagon yang Ditemukan di Kafr Sousa Damaskus – Halaman all

    Otoritas Baru Suriah Musnahkan Satu Juta Pil Captagon yang Ditemukan di Kafr Sousa Damaskus

    TRIBUNNEWS.COM – Otoritas baru Suriah mengumumkan pemusnahan sejumlah besar obat-obatan, termasuk sekitar satu juta pil Captagon, yang diproduksi secara luas di bawah presiden terguling Bashar al-Assad, sumber keamanan mengatakan kepada AFP, Rabu (25/12/2024).

    Sumber resmi Otoritas baru Suriah mengatakan, narkoba-narkoba itu ditemukan saat penyisiran di Kafr Sousa, Damaskus, Suriah.

    “Pasukan keamanan pemerintah baru Suriah menemukan gudang narkoba saat menyisir ibu kota, Damaskus, khususnya di zona keamanan di Kafr Sousa.” 

    Sumber kedua mengonfirmasi penyitaan hampir atau lebih dari satu juta pil Captagon, yang langsung dimusnahkan.

    Seorang fotografer AFP melaporkan bahwa petugas keamanan membakar sejumlah besar ganja, kotak-kotak obat penghilang rasa sakit Tramadol, dan sekitar lima puluh tas kecil berisi pil Captagon berwarna merah muda.

    ‘Tambang Emas’ Assad

    Captagon disebut-sebut sebagai ‘tambang emas’ sekaligus satu di antara penyebab jatunya rezim Bashar al-Assad di Suriah.

    Rezim Assad tumbang setelah pasukan oposisi bersenjata memimpin serangan selama sekitar 10 hari dan akhirnya merebut Ibu Kota Damaskus pada Minggu (8/12/2024) awal bulan ini.

    Presiden Assad pun akhirnya melarikan diri ke Rusia.

    Namun, bagaimana situasi ini bisa terjadi dengan cepat?

    Mengutip ABC News, beberapa analis Suriah serta pemerintahan AS menyebut faktor kejatuhan Assad adalah karena para pendukung utamanya (Iran, Rusia, dan Hizbullah), dilemahkan atau disibukkan dalam pertempuran tersendiri dalam beberapa bulan terakhir.

    Pengamat lain di Suriah juga merujuk pada faktor kunci lainnya, yakni pil putih kecil dengan ukiran dua bulan sabit di atasnya.

    Pil kecil itu adalah obat sintetis dan amfetamin yang sangat populer di Timur Tengah, yang dikenal sebagai Captagon.

    Para ahli mengatakan bahwa perdagangan narkoba yang berasal dari Suriah, yang merupakan pemasok Captagon terbesar di dunia, membantu mempercepat kejatuhan Assad karena negara-negara tetangga yang ingin meredam peredaran pil, meninggalkannya.

    Captagon adalah merek dagang pil stimulan sintetis fenethylline atau fenetylline.

    Captagon ditemukan di sebuah pabrik di Suriah (Channel 4 News)

    Menurut Laporan Obat Dunia dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan tahun lalu, wilayah asal utama untuk pengiriman Captagon adalah Suriah dan Lebanon.

    Laporan tersebut mengasumsikan bahwa semua penyitaan pil jenis amfetamin yang dilaporkan di subwilayah tersebut adalah Captagon.

    Penyitaan obat-obatan itu meningkat dua kali lipat dari tahun 2020, mencapai rekor tertinggi 86 ton pada tahun 2021.

    Caroline Rose, yang mempelajari perdagangan Captagon di lembaga pemikir New Lines Institute yang berpusat di Washington, mengatakan kepada ABC News bahwa obat tersebut secara keliru dianggap tidak berbahaya.

    Karenanya, Captagon tidak menimbulkan stigma seperti obat-obatan terlarang seperti kokain atau ekstasi.

    Captagon juga bereda di negara-negara yang melarang alkohol karena haram.

    “Pil itu membuat Anda merasa tak terkalahkan,” kata Rose.

    “Obat itu mencegah rasa lapar dan membantu Anda terjaga hingga larut malam.”

    “Obat ini digunakan oleh pengemudi taksi, mahasiswa, orang miskin yang sedang mengantre untuk mendapatkan roti, orang kaya yang ingin menurunkan berat badan.”

    “Obat ini juga digunakan pejuang yang membuatnya terjaga hingga larut malam, memberinya energi dan membuatnya bertahan satu hari dengan satu MRE (makanan siap santap) sehari.”

    Tokoh kunci dalam perdagangan Captagon adalah Suriah.

    Dengan Captagon sebagai “tambang emas”-nya, Suriah dapat menghasilkan sekitar $10 miliar, dan sekitar $2,4 miliar setahun secara langsung untuk rezim Assad.

    Temuan itu berdasarkan sebuah studi tahun 2023 yang dilakukan oleh Observatory of Political and Economic Networks, sebuah lembaga nirlaba yang melakukan penelitian tentang kejahatan terorganisasi dan korupsi di Suriah.

    Satu orang yang sangat memperhatikan perdagangan Captagon dari Suriah dalam beberapa tahun terakhir adalah anggota Parlemen AS French Hill.

    Hill termasuk satu dari puluhan anggota parlemen yang ikut mensponsori Undang-Undang Perlindungan Sipil Suriah Caesar bipartisan tahun 2019, yang mengusulkan untuk memberikan sanksi berat kepada Assad dan sekutu terdekatnya.

    RUU tersebut akhirnya disahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun 2020.

    Hill kemudian memperkenalkan Captagon Act pada tahun 2021, yang menurutnya dirancang untuk membubarkan produksi dan perdagangan narkotika yang mematikan oleh rezim Assad.

    “Menurut saya, rezim Assad yang beralih ke produksi narkotika sebagai sumber pendapatan utamanya merupakan tanda bahwa dunia yang memperlakukan Assad seperti orang buangan berhasil,” kata Hill kepada ABC News.

    “Jelas setelah kejadian minggu lalu bahwa kebusukan dalam militer dan keuangan Assad sudah sangat parah.”

    Menurut Rose, perdagangan Captagon yang sedang berkembang pesat merupakan “ekonomi zombi,” di mana sanksi keras yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Eropa kepada Suriah justru menguntungkan rezim Assad.

    “Jika ada kasus yang sempurna untuk negara narkotika, saya rasa itu adalah Suriah, karena ada aparat keamanan dan politik negara yang membela produksi Captagon dan menyebarkan narasi publik bahwa tidak ada Captagon tetapi kemudian menggunakan saudara presiden, semua aparat keamanannya, dan Divisi Lapis Baja Keempat yang terlibat dalam perdagangan tersebut,” kata Rose.

    Sementara itu, Turki dan Arab Saudi menjadi frustrasi dengan upaya mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Assad.

    Perbatasan negara tersebut dibanjiri narkoba, menurut laporan terbaru oleh Carnegie Endowment.

    Menurut Rose, dalam upaya negosiasi baru-baru ini untuk normalisasi, Assad mencoba menggunakan kekuasaan yang dimilikinya atas perdagangan Captagon sebagai pengaruh terhadap mereka, dan itu berujung menjadi bumerang.

    Matthew Zweig, pakar sanksi di lembaga lobi Foundation for Defense of Democracies, menunjuk ke pertanyaan lain terkait Captagon yang mungkin juga berkontribusi pada kejatuhan Assad.

    “Pertanyaannya adalah apakah Assad bisa mengendalikan perdagangan, atau apakah perdagangan yang mengendalikannya?” kata Zweig kepada ABC News.

    Pada hari Minggu, beberapa jam setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham, atau HTS, merebut Damaskus dan mengambil alih kekuasaan, pemimpinnya Abu Mohammad al-Jolani berdiri di depan kerumunan pendukungnya di dalam Masjid Umayyah yang bersejarah di ibu kota.

    Ia menyatakan: “Suriah telah menjadi penghasil Captagon terbesar di Bumi, dan hari ini, Suriah akan dimurnikan oleh kasih karunia Tuhan.”

     

  • Fantastis, Penguasa Baru Suriah Tuntut Ganti Rugi ke Iran Rp 4.854 Triliun Karena Dukung Rezim Assad – Halaman all

    Fantastis, Penguasa Baru Suriah Tuntut Ganti Rugi ke Iran Rp 4.854 Triliun Karena Dukung Rezim Assad – Halaman all

    Fantastis, Penguasa Baru Suriah Tuntut Ganti Rugi ke Iran Rp 4.854 Triliun

    TRIBUNNEWS.COM – Media yang dekat dengan pemerintahan baru Suriah melaporkan pada hari Rabu bahwa otoritas Suriah sedang bersiap untuk mengajukan memorandum ke pengadilan internasional yang menuntut Iran membayar ratusan miliar dolar sebagai kompensasi kepada negara dan rakyat Suriah.

    Memorandum tersebut dilaporkan meminta ganti rugi dengan jumlah fantastis sebesar 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp 4.854 Triliun.

    Kompensasi itu dklaim untuk mengganti kerugian rakyat Suriah yang disebabkan oleh dukungan militer Iran terhadap rezim Assad untuk menindas rakyat, termasuk dukungan terhadap milisi yang terkait dengan Teheran.

    Perkembangan ini menyusul digulingkannya Presiden Bashar al-Assad oleh pasukan oposisi pada tanggal 8 Desember dalam serangan cepat yang mengakhiri perang selama 13 tahun.

    Iran telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mendukung Assad, mengirimkan pasukan Garda Revolusi  (IRGC) untuk membantunya tetap berkuasa.

    Muhammed al-Julani (kiri), pemimpin aliansi oposisi bersenjata, HTS, mengajak rakyat Suriah ke alun-alun di kota Damaskus dan kota lainnya pada Jumat (13/12/2024) untuk merayakan kemenangan usai jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. (X)

    Kirim Peringatan Keras ke Iran

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri baru Suriah, Asaad Hassan Al-Shaibani, mengeluarkan peringatan keras kepada Iran, mendesaknya untuk menghormati kedaulatan Suriah dan keinginan rakyatnya.

    Dalam sebuah posting di X, Shaibani menyatakan, “Iran harus menghormati keinginan rakyat Suriah dan kedaulatan negara. Kami memperingatkan mereka agar tidak menyebarkan kekacauan di Suriah dan meminta pertanggungjawaban mereka atas segala konsekuensi dari pernyataan terbaru mereka.”

    Sumber keamanan Suriah mengatakan sebagian besar kelompok bersenjata di Lebanon memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli senjata tentara Suriah. (the national/tangkap layar/kredit foto: Reuters)

    Faksi-Faksi Bersenjata Sepakat Bubar

    Faksi-faksi bersenjata Suriah sepakat untuk membubarkan diri dan bergabung di bawah Kementerian Pertahanan pada pemerintahan yang baru.

    “Langkah itu diambil selama pertemuan di Damaskus antara kepala pemerintahan baru Suriah Ahmed al-Sharaa dan perwakilan faksi revolusioner di Suriah,” lapor kantor berita negara SANA, Selasa (24/12/2024).

    Ahmed al-Sharaa atau yang terkenal dengan nama Abu Muhammad Al-Julani adalah pemimpin aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sekaligus kepala operasi militer yang menumbangkan rezim Presiden Bashar al-Assad.

    Foto-foto yang diterbitkan oleh SANA menunjukkan sejumlah besar pemimpin faksi Suriah menghadiri pertemuan dengan al-Sharaa.

    Sebelumnya pada Minggu (22/12/2024), Al-Julani menyatakan faksi-faksi tersebut akan mengumumkan pembubaran mereka dan bergabung dengan tentara.

    “Selama revolusi, ada banyak kelompok, tetapi itu tidak dapat berlanjut di negara ini. Dalam beberapa hari mendatang, Kementerian Pertahanan akan diumumkan, dan sebuah komite pejabat militer senior akan dibentuk untuk menciptakan tentara masa depan Suriah. Setelah itu, kelompok-kelompok itu akan bubar,” kata Al-Julani selama konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di Damaskus pada Minggu.

    Meski sebagian besar faksi setuju, namun tidak jelas apakah kesepakatan itu mencakup faksi yang dipimpin Kurdi di timur laut Suriah.

    Pekan lalu, Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir mengatakan kementerian akan direstrukturisasi dengan menggunakan mantan faksi pemberontak dan perwira yang membelot dari tentara mantan Presiden Bashar al-Assad, seperti diberitakan ABC Net.

    Jatuhnya Rezim Assad di Suriah

    Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

    Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke Rusia, tempat ia memperoleh suaka.

    Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

    Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

    Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

  • Mengharap Damai dalam Natal Perdana di Suriah Usai Assad Runtuh

    Mengharap Damai dalam Natal Perdana di Suriah Usai Assad Runtuh

    Jakarta, CNN Indonesia —
    Umat Kristen Suriah menghadiri ibadah Malam Natal pada 24 Desember 2024 untuk pertama kalinya sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada awal Desember.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • BNPT Pantau Situasi Suriah Pasca Tumbangnya Bashar al-Assad, Ada Apa?

    BNPT Pantau Situasi Suriah Pasca Tumbangnya Bashar al-Assad, Ada Apa?

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau perkembangan situasi di Suriah usai tumbangnya Bashar al-Assad. Utamanya, terkait ancaman terorisme internasional.

    “Terkait kebijakan dalam penanganan terorisme internasional terkait konflik Suriah, BNPT masih wait and see, tergantung pada tiga aspek penilaian,” ujar Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember 2024.

    Pertama, situasi keamanan Suriah masih sangat rawan, karena masyarakat internasional masih mengamati ke mana orientasi ideologis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), pemberontak yang menumbangkan Assad.

    “Jika HTS tidak berubah sama seperti saat mereka masih jadi bagian Al Qaeda, sangat mungkin HTS masih melakukan jalan kekerasan dan radikalisme,” ujar dia. 

    Kedua, konsolidasi politik di Suriah masih sangat cair, karena belum terlihat pola rekonsiliasi yang disetujui tiga kelompok negara yang berpengaruh terhadap politik Suriah, yaitu Turki, AS-Israel, dan Iran-Rusia. 

    Ketiga, sikap masyarakat internasional sangat tergantung pada proses rekonsiliasi kekuatan politik di Suriah. Dalam penilaian Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, dukungan masyarakat internasional diperkirakan akan mengalir ke HTS jika mampu merehabilitasi situasi kemanusiaan, melakukan rekonsiliasi nasional melalui pemilu merangkul semua pihak yang bertikai, dan mengakui hak kaum minoritas di Suriah.
     

    Djumala melihat ada indikasi positif ke arah itu. Paling tidak ada niat baik HTS untuk melibatkan anggota kabinet rezim lama dalam upaya menyusun pemerintahan transisi. 

    “Masyarakat internasional sekarang sedang memantau secara seksama kemana arah kebijakan politik pemerintahan transisi,” ujar dia.

    Jika saja pemerintahan transisi mampu memulihkan situasi keamanan dan kemanusiaan, mengadakan pemilu dengan melibatkan semua kelompok kepentingan dan menghargai hak-hak sipil kaum minoritas, diperkirakan dukungan internasional akan mengalir melegitimasi pemerintahan transisi itu sebagai representasi rakyat Suriah.

    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, memaparkan menurut Global Terrorism Index (GTI) 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan. Hal ini ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31 serta perubahan status dari negara medium impacted menjadi negara low impacted terdampak terorisme.

    Eddy mengatakan perbaikan peringkat dari medium impact ke low impact mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan terorisme berkat  kolaborasi BNPT dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pencegahan dan mitigasi.

    Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. 

    “Konten yang diblokir merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital,” ujar dia.

    Menurut Global Peace Index (GPI) 2024 situasi keamanan di Indonesia mengalami perbaikan dengan kenaikan 5 peringkat, menjadi 48 dari peringkat 53 pada 2023.

    Meski ada perbaikan situasi keamanan, Indonesia harus tetap memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan global, yang berdampak terhadap keamanan Indonesia, terutama terkait dengan situasi politik di Suriah.  

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau perkembangan situasi di Suriah usai tumbangnya Bashar al-Assad. Utamanya, terkait ancaman terorisme internasional.
     
    “Terkait kebijakan dalam penanganan terorisme internasional terkait konflik Suriah, BNPT masih wait and see, tergantung pada tiga aspek penilaian,” ujar Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember 2024.
     
    Pertama, situasi keamanan Suriah masih sangat rawan, karena masyarakat internasional masih mengamati ke mana orientasi ideologis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), pemberontak yang menumbangkan Assad.
    “Jika HTS tidak berubah sama seperti saat mereka masih jadi bagian Al Qaeda, sangat mungkin HTS masih melakukan jalan kekerasan dan radikalisme,” ujar dia. 
     
    Kedua, konsolidasi politik di Suriah masih sangat cair, karena belum terlihat pola rekonsiliasi yang disetujui tiga kelompok negara yang berpengaruh terhadap politik Suriah, yaitu Turki, AS-Israel, dan Iran-Rusia. 
     
    Ketiga, sikap masyarakat internasional sangat tergantung pada proses rekonsiliasi kekuatan politik di Suriah. Dalam penilaian Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, dukungan masyarakat internasional diperkirakan akan mengalir ke HTS jika mampu merehabilitasi situasi kemanusiaan, melakukan rekonsiliasi nasional melalui pemilu merangkul semua pihak yang bertikai, dan mengakui hak kaum minoritas di Suriah.
     

    Djumala melihat ada indikasi positif ke arah itu. Paling tidak ada niat baik HTS untuk melibatkan anggota kabinet rezim lama dalam upaya menyusun pemerintahan transisi. 
     
    “Masyarakat internasional sekarang sedang memantau secara seksama kemana arah kebijakan politik pemerintahan transisi,” ujar dia.
     
    Jika saja pemerintahan transisi mampu memulihkan situasi keamanan dan kemanusiaan, mengadakan pemilu dengan melibatkan semua kelompok kepentingan dan menghargai hak-hak sipil kaum minoritas, diperkirakan dukungan internasional akan mengalir melegitimasi pemerintahan transisi itu sebagai representasi rakyat Suriah.
     
    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, memaparkan menurut Global Terrorism Index (GTI) 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan. Hal ini ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31 serta perubahan status dari negara medium impacted menjadi negara low impacted terdampak terorisme.
     
    Eddy mengatakan perbaikan peringkat dari medium impact ke low impact mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan terorisme berkat  kolaborasi BNPT dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pencegahan dan mitigasi.
     
    Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. 
     
    “Konten yang diblokir merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital,” ujar dia.
     
    Menurut Global Peace Index (GPI) 2024 situasi keamanan di Indonesia mengalami perbaikan dengan kenaikan 5 peringkat, menjadi 48 dari peringkat 53 pada 2023.
     
    Meski ada perbaikan situasi keamanan, Indonesia harus tetap memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan global, yang berdampak terhadap keamanan Indonesia, terutama terkait dengan situasi politik di Suriah.  
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Mencuat Isu Istri Bashar Assad Ajukan Gugatan Cerai, Rusia Membantah

    Mencuat Isu Istri Bashar Assad Ajukan Gugatan Cerai, Rusia Membantah

    Jakarta –

    Rusia membantah isu istri Presiden Suriah Bashar Al Assad yang digulingkan, Asma Al Assad, mengajukan cerai terhadap suaminya dan berencana meninggalkan Rusia. Rusia menyebut laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

    “Tidak, itu tidak sesuai dengan kenyataan,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan di ibu kota Rusia, Moskow, Rabu dilansir BBC dan Anadolu Ajansi (25/12/2024).

    Beberapa laporan media mengatakan bahwa Asma al-Assad, yang lahir di Inggris, ingin mengajukan gugatan cerai dan meninggalkan Rusia, tempat keduanya diberikan suaka oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, setelah pasukan anti-rezim menguasai ibu kota Suriah, Damaskus, pada tanggal 8 Desember.

    Berdasarkan laporan media, Asma al-Assad telah menyatakan “ketidakpuasan” dengan kehidupannya di Moskow dan bermaksud untuk pindah ke London.

    Assad, yang merupakan pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, yang melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus, mengakhiri rezim Partai Baath selama 61 tahun, yang telah berkuasa sejak tahun 1963.

    Rusia juga membantah laporan bahwa Assad telah dikurung di Moskow dan aset propertinya telah dibekukan.

    Rusia adalah sekutu setia rezim Assad dan menawarkan dukungan militer selama perang saudara.

    “Saya ingin memastikan bahwa dia adalah individu yang dikenai sanksi dan tidak diterima di Inggris,” kata David Lammy, saat berbicara di parlemen awal bulan ini.

    Dia menambahkan dia akan melakukan “segala yang saya bisa” untuk memastikan tidak ada anggota keluarga Assad yang “menemukan tempat di Inggris”.

    Asma al-Assad, 49 tahun, lahir di Inggris dari orang tua Suriah pada tahun 1975 dan dibesarkan di Acton, London barat.

    Dia pindah ke Suriah pada tahun 2000 pada usia 25 tahun dan menikah dengan suaminya hanya beberapa bulan setelah dia menggantikan ayahnya sebagai presiden.

    Selama 24 tahun menjadi ibu negara Suriah, Nyonya Assad menjadi bahan keingintahuan di media barat.

    Lihat juga Video: Sekolah di Suriah Kembali Dibuka Seusai Rezim Bashar Al-Assad Tumbang

    (yld/knv)

  • Songsong Era Baru, Pemerintah Sementara Suriah Bubarkan Milisi Pemberontak Bentuk Pasukan Negara – Halaman all

    Songsong Era Baru, Pemerintah Sementara Suriah Bubarkan Milisi Pemberontak Bentuk Pasukan Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah baru Suriah mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi pemberontak mengenai pembubaran dan integrasi ke dalam pasukan pertahanan reguler. 

    Kabar itu di ungkap langsung oleh pemerintahan Suriah yang baru yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa, dua minggu setelah Presiden Bashar al-Assad meninggalkan Suriah.

    Dalam keterangan resminya, al-Sharaa menjelaskan faksi-faksi bersenjata di Suriah sepakat membubarkan diri dan bergabung dengan pasukan negara.

    Namun dalam kesempatan ini, kelompok Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah timur laut diketahui tidak ikut bergabung dengan pasukan negara.

    “Pertemuan antara al-Sharaa dan para pemimpin kelompok itu berakhir dengan kesepakatan tentang pembubaran semua kelompok dan integrasi mereka di bawah pengawasan kementerian pertahanan,” ungkap pernyataan pemerintahan baru Suriah, dikutip France24.

    Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah, Barbara Leaf menyebut pembubaran kelompok-kelompok teroris dilakukan agar tidak menimbulkan ancaman bagi Suriah, serta sejumlah mitra-mitra lainnya di wilayah tersebut.

    Sebelum pembubaran milisi dilakukan, Perdana Menteri baru Suriah, Mohammed al-Bashir, minggu lalu memberi sinyal kepada kementerian untuk melakukan restrukturisasi.

    Restrukturisasi dilakukan dengan menunjuk mantan faksi pemberontak dan perwira yang membelot dari tentara Bashar al-Assad dengan dalih menghindari bentrokan antara berbagai kelompok.

    Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Pasca pembentukan pasukan negara disahkan, al-Sharaa mengatakan semua senjata akan berada di bawah kendali negara termasuk yang dimiliki oleh pasukan pimpinan Kurdi.

    “Kami sama sekali tidak akan mengizinkan adanya senjata di negara itu diluar kendali negara, baik dari faksi revolusioner maupun faksi yang ada di wilayah SDF”, merujuk pada Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi, dikutip dari AFP.

    “Kami berupaya melindungi sekte dan kelompok minoritas dari segala serangan yang terjadi di antara mereka” dan dari faktor “eksternal” yang mencoba memanfaatkan situasi “untuk menimbulkan perselisihan sektarian”, imbuh Sharaa

    Dengan kebijakan baru ini, al-Sharaa menilai semua fraksi dan masyarakat Suriah bisa hidup berdampingan, menciptakan kenyamanan bersama.

    Pemerintah Sementara Suriah Awali Era Baru

    Pemerintah sementara Suriah berkomitmen untuk memulai era baru dengan membangun masa depan yang lebih adil bagi rakyat Suriah.

    Juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut menyatakan, tujuan utama mereka adalah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum.

    “Pengadilan khusus akan dibentuk untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap rakyat Suriah selama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang telah digulingkan,” katanya.

    Selain itu, pemerintah sementara juga berencana untuk mereformasi lembaga-lembaga negara yang tercemar oleh praktik korupsi dengan memprioritaskan mereka yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara.

    Untuk mempercepat pembangunan Suriah era baru, pemerintah berencana akan berfokus pada pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi baik secara internal maupun eksternal, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat Suriah.

    (Tribunnews.co /Namira Yunia)

  • Pembakaran Pohon Natal Misterius Terjadi di Suriah

    Pembakaran Pohon Natal Misterius Terjadi di Suriah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aksi protes umat Kristen dilakukan masyarakat di ibukota Suriah, Damaskus, setelah sebuah pohon Natal dibakar di kota lain oleh orang tak dikenal pada Senin malam. Sebuah video menunjukkan sejumlah pria membakar pohon Natal yang dipajang di kota Suqaylabiyah yang mana penduduknya mayoritas beragama Kristen.

    Peristowa tersebut viral hingga memicu aksi protes. Tidak diketahui siapa yang membakar pohon tersebut, namun disusul sebuah video yang muncul menunjukkan seorang pemberontak berdiri di samping para pendeta Kristen dan bersumpah untuk menghukum para pelaku.

    “Besok pagi Anda akan melihat pohon itu sudah pulih sepenuhnya,” kata pemberontak yang tidak disebutkan identitasnya itu kepada kelompok pengunjuk rasa di samping pohon Natal yang terbakar mengutip CNN Internasional, Rabu (25/12).

    Insiden ini terjadi tiga minggu setelah pemberontak oposisi memimpin kampanye yang sukses untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Umat Kristiani Suriah kini bergabung dengan umat Kristiani di Lebanon dan wilayah Palestina untuk merayakan Natal di tengah ketidakpastian dan ketakutan yang besar di wilayah tersebut.

    Salah satu warga Katolik berusia 24 tahun di Damaskus mengatakan, para pengunjuk rasa di ibukota berbaris menuju gereja-gereja untuk menuntut perlindungan yang lebih baik bagi umat Kristiani di negara tersebut.

    Ketika para pemberontak Islam menyapu kota terbesar kedua di Suriah dalam sebuah operasi yang pada akhirnya berujung pada penggulingan rezim Assad yang brutal, umat Kristiani diberi jaminan bahwa gereja dan properti mereka akan tetap dilindungi.

    Di bawah rezim Assad, umat Kristen diizinkan untuk merayakan hari raya dan menjalankan ritual mereka, namun seperti halnya warga Suriah lainnya, mereka juga harus menghadapi pembatasan tirani terhadap kebebasan berbicara dan aktivitas politik.

    Al-Sharaa menyatakan bahwa kelompoknya akan melindungi minoritas dan agama di Suriah, namun belum menyerukan secara khusus perlindungan bagi umat Kristiani menjelang perayaan Natal. Pemerintah yang dipimpin Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) mengatakan bahwa hari Rabu (25 Desember) dan Kamis (26 Desember) akan menjadi hari libur nasional.

    Warga ibu kota Suriah, Damaskus, mengatakan kepada CNN bahwa HTS tidak memberlakukan pembatasan perayaan atau doa tahun ini, tetapi umat Kristen masih khawatir bahwa elemen-elemen bersenjata yang bukan dari HTS dapat menyerang mereka.

    Pohon Natal dan dekorasi meriah lainnya terpasang di seluruh lingkungan Kristen di Damaskus, tetapi orang-orang mengurangi perayaan mereka dan memberlakukan pembatasan mereka sendiri di tengah ketiadaan komunikasi dari HTS.

    Seorang warga Aleppo berusia 50 tahun, Hilda Haskour yang mengaku beragama Katolik, sedang bersiap-siap untuk merayakan Natal, namun ia mengatakan bahwa masih ada kekhawatiran di kalangan umat Kristiani.

    “Kami hanya ingin hidup dengan damai dan aman, kami tidak meminta banyak… ada ketakutan, orang-orang lelah,” kata Haskour.

    (ayh/ayh)

  • Faksi-Faksi di Suriah Sepakat Bubar, Siap Bersatu di Bawah Kementerian Pertahanan – Halaman all

    Faksi-Faksi di Suriah Sepakat Bubar, Siap Bersatu di Bawah Kementerian Pertahanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Faksi-faksi bersenjata Suriah sepakat untuk membubarkan diri dan bergabung di bawah Kementerian Pertahanan pada pemerintahan yang baru.

    “Langkah itu diambil selama pertemuan di Damaskus antara kepala pemerintahan baru Suriah Ahmed al-Sharaa dan perwakilan faksi revolusioner di Suriah,” lapor kantor berita negara SANA, Selasa (24/12/2024).

    Ahmed al-Sharaa atau yang terkenal dengan nama Abu Muhammad Al-Julani adalah pemimpin aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sekaligus kepala operasi militer yang menumbangkan rezim Presiden Bashar al-Assad.

    Foto-foto yang diterbitkan oleh SANA menunjukkan sejumlah besar pemimpin faksi Suriah menghadiri pertemuan dengan al-Sharaa.

    Sebelumnya pada Minggu (22/12/2024), Al-Julani menyatakan faksi-faksi tersebut akan mengumumkan pembubaran mereka dan bergabung dengan tentara.

    “Selama revolusi, ada banyak kelompok, tetapi itu tidak dapat berlanjut di negara ini. Dalam beberapa hari mendatang, Kementerian Pertahanan akan diumumkan, dan sebuah komite pejabat militer senior akan dibentuk untuk menciptakan tentara masa depan Suriah. Setelah itu, kelompok-kelompok itu akan bubar,” kata Al-Julani selama konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di Damaskus pada Minggu.

    Meski sebagian besar faksi setuju, namun tidak jelas apakah kesepakatan itu mencakup faksi yang dipimpin Kurdi di timur laut Suriah.

    Pekan lalu, Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir mengatakan kementerian akan direstrukturisasi dengan menggunakan mantan faksi pemberontak dan perwira yang membelot dari tentara mantan Presiden Bashar al-Assad, seperti diberitakan ABC Net.

    Jatuhnya Rezim Assad di Suriah

    Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

    Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke Rusia, tempat ia memperoleh suaka.

    Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

    Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

    Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Media AS: Israel Krisis Tentara, Bentuk Unit Tempur Pertama Berisi Perempuan Yahudi Ortodoks – Halaman all

    Media AS: Israel Krisis Tentara, Bentuk Unit Tempur Pertama Berisi Perempuan Yahudi Ortodoks – Halaman all

    Media AS: Krisis Tentara, Israel Bentuk Unit Tempur Pertama Perempuan Yahudi Ortodoks
     
    TRIBUNNEWS.COM – Media Amerika Serikat (AS), Bloomberg mengkonfirmasi – dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Jumat (20/12/2024), kalau militer Israel (IDF) membentuk unit tempur pertama yang berisi perempuan dari kalangan zionis religius.

    Kalangan zionis religius yang dimaksud adalah komunitas Yahudi Ortodoks yang tadinya berada dalam pengecualian sistem wajib militer di ketentaraan Israel.

    “Mengingat kekurangan tentara dengan berlanjutnya perang di Jalur Gaza serta meningkatnya jumlah wanita di komunitas Yahudi Ortodoks (Haredim) Israel yang ingin berperang, IDF membentuk unit tempur pertama berisi kaum wanita beragama (Haredim),” tulis laporan Bloomberg yang dikutip Khaberni, Selasa (24/12/2024).

    Media AS itu juga menyatakan kalau unit tempur baru tersebut berisi beberapa lusin wanita tentara, namun dapat diperluas jika terbukti berhasil.

    “Unit tersebut mencakup kepemimpinan yang semuanya perempuan dan seorang penasihat agama, yang merupakan pertama kalinya IDF menciptakan sistem dan peran ini dalam militer,” kata laporan tersebut.

    Laporan menambahkan, beberapa rekrutan perempuan di unit ini akan bertugas sebagai pasukan intelijen tempur.

    Para wanita ini akan menjalani pelatihan yang akan berlangsung selama 8 bulan, setelah itu mereka akan bergabung dengan batalion perempuan.

    Wanita tentara di militer Israel (IDF). Wanita biasanya bertugas di ketentaraan Israel dengan wajib militer. Namun, seiring krisis personel yang mendera, IDF kini membuka rekrutan untuk wanita untuk mengisi tempat di unit tempur, termasuk dari kalangan Yahudi Ortodoks yang tadinya berada dalam status pengecualian militer.

    IDF Krisis Tentara

    Situs berita tersebut, mengutip pernyataan tentara Israel, melaporkan “perekrutan unit keagamaan perempuan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan yang tertarik dalam peran tempur,”.

    Sebagai catatan, sebelum Israel melancarkan perang di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, kaum Yahudi Ortodoks menganggap bahwa perempuan tidak boleh berpartisipasi dalam pertempuran di ketentaraan.

    “Wanita Yahudi Ortodoks bisa saja mendapat pengecualian dari wajib militer bagi perempuan dan laki-laki di tentara Israel, namun berlanjutnya perang di Jalur Gaza selama lebih dari setahun dan perluasan wilayahnya hingga mencakup Lebanon, serta militer. operasi di Suriah, menyebabkan kekurangan yang signifikan dalam jumlah tentara Israel,” menurut apa yang dilaporkan Bloomberg. 

    Bloomberg jua mewawancarai seorang wanita tentara di unit tempur berisi wanita Haredim tersebut.

    Sosok wanita tentara yang direkrut tersebut mengatakan kepada Bloomberg, “Tentara Israel benar-benar membutuhkan lebih banyak pejuang. Kami selalu mendengarnya,”.

    Channel 12 Israel mengatakan pada Kamis kalau IDF menderita kekurangan parah sekitar 7.000 pejuang dan pendukung tempur karena perang yang sedang berlangsung di beberapa sektor.

    Situasi ini membuat IDF kemungkinan akan merekrut ribuan pemuda Haredim (Yahudi ultra-Ortodoks) untuk mengatasi krisis personel militer tersebut.

    “Kementerian Perang Israel sebelumnya telah mengungkapkan rencana baru yang bertujuan merekrut 10.000 tentara untuk mengkompensasi kerugian perang yang dilancarkan Israel di front Gaza dan Lebanon, termasuk merekrut sekitar 6.000 Haredim dalam waktu dua tahun,” kata laporan Khaberni.

    Sistem persenjataan Iran dilaporkan tengah disiapkan untuk membalas serangan Israel yang menewaskan pemimpin polit biro Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Rabu (31/8/2024). (Mehr News Agency)

    Iran Ancaman Terbesar Israel

    Terkait perang multi-front yang dihadapi Israel, Koresponden Urusan Utara dan Militer Maariv Israel, Avi Ashkenazi, menyebut kekuatan militer Iran tetap menjadi yang terbesar dibandingkan dengan Israel.

    Israel disebut-sebut akan kewalahan jika meniatkan diri untuk melawan Iran bila perang pecah.

    Menurut Ashkenazi, Iran memiliki kekuatan besar, dengan ratusan ribu rudal, ekonomi yang lebih besar dari Israel, dan sumber daya yang besar, termasuk mineral, gas alam, dan minyak.

    Dalam pernyataan Ashkenazi, ia mempertanyakan apakah Israel mampu terlibat perang melawan Iran, dan menekankan, masalahnya lebih kompleks.

    Dikutip dari Al Mayadeen, Ashkenazi juga menyebut Lembaga Intelijen Israel, Mossad marah besar setelah adanya kebocoran dari wartawan politik yang mengklaim kepala Mossad merekomendasikan peluncuran kampanye melawan Iran.

    Kepala Mossad, David Barnea pun langsung menyatakan laporan tersebut tidak sepenuhnya akurat.

    “Saya berasumsi Barnea mengacu pada rencana operasional yang dapat merugikan Iran. Saya yakin itulah yang dimaksudnya,” kata Ashkenazi.

    Ashkenazi pun menekankan pentingnya untuk tidak meremehkan Iran, bahkan ketika mereka terluka.

    “Akhirnya, Barnea mengakui bahwa pada akhirnya, Israel akan mundur dari perang dengan Iran,” ucap Ashkenazi.

    AS Khawatir pada Iran

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, sangat khawatir dengan Iran yang menurutnya makin melemah.

    Meski semakin melemah, AS khawatir dengan pembangunan senjata nuklir yang dilakukan oleh Iran.

    Iran telah mengalami kemunduran dalam pengaruh regionalnya setelah serangan Israel terhadap sekutunya, Hamas Palestina dan Hizbullah Lebanon, diikuti oleh jatuhnya Presiden Suriah yang bersekutu dengan Iran, Bashar al-Assad.

    Serangan Israel terhadap fasilitas Iran, termasuk pabrik rudal dan pertahanan udara, telah mengurangi kemampuan militer konvensional Teheran.

    “Tidak mengherankan ada suara-suara (di Iran) yang mengatakan, ‘Hei, mungkin kita perlu mengembangkan senjata nuklir sekarang juga. Mungkin kita harus meninjau kembali doktrin nuklir kita’,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan kepada CNN.

    Iran mengatakan program nuklirnya bersifat damai, tetapi telah memperluas pengayaan uranium sejak Trump, dalam masa jabatan presiden 2017-2021, menarik diri dari kesepakatan antara Teheran dan negara-negara besar dunia yang membatasi aktivitas nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.

    Sullivan mengatakan ada risiko bahwa Iran mungkin mengabaikan janjinya untuk tidak membangun senjata nuklir.

    “Ini adalah risiko yang sedang kami waspadai sekarang. Ini adalah risiko yang secara pribadi saya sampaikan kepada tim yang akan datang,” ucap Sullivan.

    Trump, yang akan mulai menjabat pada 20 Januari, dapat kembali ke kebijakan garis kerasnya terhadap Iran dengan meningkatkan sanksi terhadap industri minyak Iran.

    Sullivan mengatakan Trump akan memiliki kesempatan untuk melakukan diplomasi dengan Teheran, mengingat “negara Iran yang melemah”.

    “Mungkin dia (Trump) bisa datang kali ini, dengan situasi yang dialami Iran, dan benar-benar menyampaikan kesepakatan nuklir yang mengekang ambisi nuklir Iran untuk jangka panjang,” katanya.

    Iran Bersumpah Hancurkan Tentara Bayaran AS

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei (Khamenei.ir)

    Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei telah bersumpah akan menghancurkan siapa pun yang bersedia menjadi tentara bayaran Amerika Serikat (AS).

    Pernyataan Ali Khamenei ini muncul setelah Pemimpin Tertinggi itu marah karena Iran selalu disalahkan ketika Timur Tengah memanas.

    Dalam pidatonya, Khamenei menguraikan strategi AS untuk mendominasi negara-negara, yang katanya berputar di sekitar dua skenario.

    Pertama, mendirikan rezim despotik yang sejalan dengan kepentingan mereka.

    Lalu yang kedua adalah mengobarkan kekacauan dan kerusuhan ketika rezim seperti itu tidak dapat didirikan.

    “Di Suriah, mereka menggunakan kerusuhan dan menciptakan kekacauan,” jelas Khamenei, dikutip dari IRNA.

    Dirinya pun mengkritik tindakan AS dan Israel baru-baru ini, yang menyatakan bahwa rasa kemenangan mereka saat ini telah mengarah pada retorika yang gegabah.

    “Sekarang, mereka membayangkan telah meraih kemenangan. Orang Amerika, rezim Zionis, dan kaki tangannya merasa telah berhasil, yang membuat mereka membual.”

    “Inilah sifat orang-orang yang berbuat jahat — ketika mereka yakin telah menang, mereka kehilangan kendali atas lidah mereka dan mengucapkan omong kosong,” ujarnya.

    Ia secara khusus menanggapi komentar terbaru dari seorang pejabat AS, yang dianggap Khamenei sebagai provokasi tak berdasar.

    “Orang-orang ini telah terjerumus ke dalam omong kosong. Seorang pejabat Amerika, dalam pernyataan sombongnya—meskipun dibalut dengan kehalusan, tetapi sepenuhnya jelas—mengatakan, ‘Siapa pun yang memicu kerusuhan di Iran, kami akan mendukung mereka’. Orang-orang bodoh ini mengira mereka telah menemukan emas,” tegas Khamenei.

    “Poin pertama adalah bahwa bangsa Iran akan menghancurkan siapa pun yang bersedia bertindak sebagai tentara bayaran Amerika dalam masalah ini,” pungkas Khamenei.

     

    (oln/khbrn/blmbrg/*)

     

  • Presiden Turki Erdogan akan Kunjungi Suriah bersama Delegasi Besar, Apa yang Dibahas? – Halaman all

    Presiden Turki Erdogan akan Kunjungi Suriah bersama Delegasi Besar, Apa yang Dibahas? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Turki Erdogan dikabarkan akan mengunjungi Suriah bersama delegasi besar.

    Kabar ini muncul setelah Turki semakin mempererat hubungan dengan pemerintahan transisi di Suriah setelah aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.

    Sementara itu pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani atau Ahmed Al-Sharaa, menyambut niat baik Turki.

    “Pemerintahan transisi di Suriah akan segera dibentuk. Presiden Erdogan akan mengunjungi Damaskus bersama delegasi besar, termasuk menteri yang bertanggung jawab atas investasi,” lapor surat kabar Turki, Hürriyet, Selasa (24/12/2024).

    “Kunjungan Erdogan ke Suriah mungkin terjadi dalam 15 hari ke depan,” menurut laporan itu.

    Laporan surat kabar itu mengatakan Turki kemungkinan akan membahas rencana untuk membangun langkah-langkah pertahanan udara dan darat di sepanjang garis Hama-Homs-Idlib, mengaktifkan radar Turki dan memantau pergerakan udara.

    Selain itu, delegasi dari kementerian energi Turki juga akan segera mengunjungi Suriah untuk membahas kemungkinan kerja sama energi termasuk transmisi listrik guna mengatasi kekurangan listrik.

    “Delegasi dari Kementerian Energi akan mengunjungi Suriah sesegera mungkin dan akan melakukan pemeriksaan terhadap infrastruktur listrik dan energi Suriah,” kata Menteri Energi Alparslan Bayraktar pada Senin malam, seperti diberitakan Reuters.

    Dalam beberapa hari terakhir, delegasi Arab dan internasional, termasuk perwakilan dari Yordania, Turki, Lebanon, dan Arab Saudi, telah mengunjungi ibu kota Suriah, Damaskus, untuk membahas masa depan negara tersebut setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad.

    Dari pihak Turki, Menteri Luar Negeri Hakan Fidan bertemu dengan Al-Julani.

    Kedua pihak sepakat tentang perlunya membubarkan semua faksi bersenjata, termasuk kelompok Kurdi, dan menyerahkan senjata mereka kepada negara.

    Sebelumnya pada Senin (23/12/2024), Erdogan mengatakan setelah rapat kabinet bahwa Turki menjalin kontak erat dengan pemerintahan baru Suriah dan akan memberikan semua dukungan yang memungkinkan.

    Ia mencatat, setelah kunjungan kepala Organisasi Intelijen Nasional Turki, Ibrahim Kalin dan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan ke Damaskus, jumlah kunjungan dari Turki ke Suriah akan meningkat.

    Sebelumnya, rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah HTS meluncurkan serangan ke berbagai kota di Suriah yang dimulai pada 27 November 2024.

    Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke Rusia dan telah mendapatkan suaka di sana, sementara para pejabat yang menjadi bawahannya di Suriah menjadi buronan pengadilan.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)