Xcloud.id

Tag: Bashar al-Assad

  • Menlu Rusia Dukung Bos HTS Al-Julani untuk Lanjutkan Hubungan Suriah dan Rusia – Halaman all

    Menlu Rusia Dukung Bos HTS Al-Julani untuk Lanjutkan Hubungan Suriah dan Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan setuju dengan Panglima Pemerintahan baru Suriah, Ahmed al-Sharaa atau yang terkenal dengan nama Abu Muhammad Al-Julani.

    Al-Julani menjadi pemimpin de facto Suriah setelah aliansi oposisi bersenjata yang ia pimpin, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), berhasil menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.

    Setelah jatuhnya rezim Assad, Al-Julani menggambarkan hubungan Suriah-Rusia sebagai hubungan jangka panjang dan strategis, sehingga perlu dilanjutkan.

    Sergei Lavrov mendukung pernyataan Al-Julani dan menegaskan perlunya untuk menjalin hubungan dengan pemerintah yang baru di Suriah.

    Menlu Rusia itu juga menekankan Rusia tidak akan membiarkan terjadi perpecahan di Suriah.

    Selain itu, ia menyerukan Israel untuk tidak menjamin keamanannya dengan mengorbankan keamanan negara lain, seperti yang ia katakan.

    “Suriah tidak bisa dibiarkan runtuh, meskipun beberapa pihak benar-benar menginginkannya,” kata Sergei Lavrov, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Di sisi lain, ia menegaskan Rusia memahami kekhawatiran Turki, yang menurutnya sah, mengenai situasi keamanan di perbatasannya dengan Suriah di tengah ancaman militan yang menargetkan Turki.

    Setelah menggulingkan rezim Assad, Al-Julani menjadi pemimpin de facto Suriah ketika negara itu menuju masa transisi.

    Ia menugaskan Perdana Menteri Suriah, Muhammad Al-Bashir, untuk membentuk pemerintahan baru dan memimpinnya untuk mengatur masa transisi hingga Maret 2025.

    Selain itu, Al-Julani juga menunjuk sejumlah orang untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan sementara.

    Rusia Ingin Lanjutkan Hubungan dengan Suriah

    Sergei Lavrov mengungkapkan harapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah baru Suriah setelah berakhirnya fase transisi.

    Rusia mengharapkan berlanjutnya kerja sama ekonomi dan investasi.

    “Moskow berhubungan dengan pemerintah baru Suriah melalui kedutaan besarnya di Damaskus,” kata Sergei Lavrov.

    Ia mengatakan Rusia sedang berdiskusi dengan pemerintah Suriah yang baru terutama mengenai masalah teknis yang berkaitan dengan keamanan warga negara Rusia dan kedutaan besar Rusia.

    Sebelumnya, pada Senin (23/12/2024), Asisten Presiden Rusia untuk Kebijakan Luar Negeri Rusia, Yuri Ushakov, mengatakan Rusia sedang melakukan kontak dengan pemerintahan baru di Suriah pada tingkat diplomatik dan militer, seperti diberitakan Aawsat.

    Setelah jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad yang digulingkan, pemerintah baru Suriah mengatakan bahwa mereka telah memberikan Moskow kesempatan untuk memperbaiki hubungan Rusia dengan rakyat Suriah, yang menurut para pengamat memerlukan upaya besar Rusia.

    Rusia sebelumnya menjadi sekutu rezim Assad setelah mulai memberikan bantuan militer untuk melawan oposisi bersenjata pada tahun 2015.

    Setelah HTS mengambil alih kekuasaan di Suriah pada 8 Desember 2024, Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke Rusia, tempat mereka mendapatkan suaka.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Nasib Iran Hadapi Ancaman ‘Tekanan Maksimum’ AS Tahun Depan

    Nasib Iran Hadapi Ancaman ‘Tekanan Maksimum’ AS Tahun Depan

    Teheran –

    Tahun 2025 mungkin tidak terlihat menjanjikan bagi Iran. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dan perlawanan para perempuan di dalam negeri, menjadi perhatian rezim teokrasi Iran.

    “Iran telah lama berada dalam situasi sulit, dan sadar tidak ada jalan lain selain berubah,” ujar pakar Iran, Arash Azizi, dalam perbincangan dengan DW menanggapi kondisi aktual yang dihadapi negara di Timur Tengah itu.

    “Pimpinan di Republik Islam Iran perlu mengubah kebijakannya, dan membuat kesepakatan dengan negara-negara Barat untuk mengatasi sanksi internasional dan keruntuhan ekonomi negara itu,” lanjut Azizi, seorang sejarawan sekaligus dosen di Universitas Clemson, Amerika Serikat (AS).

    Rezim teokrasi Iran juga “khawatir terhadap kembalinya kebijakan ‘tekanan maksimum’ di bawah pemerintahan Trump mendatang”.

    Donald Trump akan resmi duduki Gedung Putih pada 20 Januari 2025, dan kebijakannya terhadap Iran akan semakin meningkatkan tekanan pada penguasa di Teheran.

    Para pemimpin Teheran sudah sejak beberapa dekade mengalami tahun yang penuh gejolak. Situasi politik ini membuat banyak warga Iran bertanya-tanya, apakah kali ini pemimpin mereka akan menghadapi musim dingin yang cukup berat?

    Sembilan bulan yang dramatis

    Sembilan bulan terakhir ditandai dengan serangkaian peristiwa dramatis bagi Iran.

    Kematian Raisi yang sangat mendadak, memicu digelarnya pemilihan presiden dini, yang secara mengejutkan dimenangkan oleh Massoud Pezeshkian, yang dianggap sebagai politisi moderat.

    Pada musim panas, pembunuhan yang ditargetkan terhadap pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, saat berada di Teheran juga mengguncang Iran. Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Jerman, AS, dan beberapa negara barat lainnya.

    Kematian Haniyeh itu menghilangkan tokoh kunci dalam “poros perlawanan” terhadap Israel dan negara-negara Barat. Beberapa bulan kemudian, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah tewas dalam sebuah aksi militer Israel dan disusul runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah baru-baru ini. Rangkaian peristiwa itu menyebabkan runtuhnya “poros perlawanan” tersebut.

    Iran berupaya mengurangi ketegangan dengan Barat

    Menurut Azizi, “sangat mungkin kepemimpinan Republik Islam Iran saat ini sedang berupaya mengurangi ketegangan dengan Barat.” Ia mengacu pada sebuah artikel terbaru yang ditulis oleh mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Mohammad Javad Zarif di majalah Foreign Affairs.

    Dalam artikel yang diterbitkan sebelum runtuhnya rezim Assad, berjudul “Bagaimana Iran Melihat Jalan Menuju Perdamaian,” Zarif menekankan kesiapan Teheran untuk bernegosiasi dengan Barat, termasuk AS.

    “Terkait Israel, Zarif berpendapat bahwa Iran akan menerima kesepakatan apa pun yang dicapai oleh Palestina. Ini adalah poin penting,” tegas Azizi.

    Ketika ditanya apakah kepemimpinan Iran akan mempertimbangkan kembali permusuhannya dengan Israel, Azizi mengatakan, “Pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan hal ini di dalam negeri. Itu bertentangan dengan sikap Pemimpin Tertinggi Khamenei dan sikap anti-Israel seumur hidupnya.”

    “Saat ini, penting untuk melihat, bagaimana Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel akan bereaksi terhadap momen melemahnya Republik Islam Iran ini,” tambah Azizi.

    Peningkatan senjata nuklir untuk mengamankan rezim?

    Kemunduran yang dialami Iran dan sekutunya dalam beberapa bulan terakhir, telah menghidupkan kembali perdebatan di negara itu tentang strategi pencegahan militernya, termasuk beberapa pihak yang menyerukan dipacunya pengembangan senjata nuklir Iran.

    Pada awal Desember, Ahmad Naderi, anggota parlemen di Teheran menyatakan, sudah saatnya Iran melakukan uji coba senjata nuklirnya.

    Karena khawatir adanya potensi ketegangan yang meningkat, Jerman, Prancis, dan Inggris mengadakan pembicaraan dengan Iran pada akhir November lalu, untuk membahas pembatasan program nuklir negara itu.

    “Pembicaraan ini lebih seperti persiapan untuk diskusi selanjutnya,” kata Cornelius Adebahr, analis politik berbasis di Berlin, kepada DW.

    “Mengadakan pembicaraan ini sebelum Trump menjabat adalah suatu keharusan. Begitu Trump menjabat, ia mungkin akan merasa tertekan dengan satu atau lain cara. Akan ada suara-suara yang menyarankannya untuk mengambil tindakan tegas,” tambah Adebahr.

    “Memiliki rencana, atau setidaknya kerangka rencana, akan sangat membantu pihak Eropa,” kata Adebahr menambahkan.

    ‘Kekhawatiran provokasi terhadap warga’

    Kesepakatan dengan negara-negara Barat bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi pemerintah Iran saat ini.

    Sejauh ini belum ada solusi untuk berbagai masalah internal yang dihadapi negara tersebut, khususnya perselisihan dengan kelompok garis keras Islam, tentang undang-undang pengetatan mengenakan hijab yang wajib bagi perempuan.

    Undang-undang kontroversial yang disahkan oleh parlemen pada September 2023, memberlakukan hukuman lebih berat bagi perempuan dan gadis-gadis muda yang menolak mengenakan hijab. Para perempuan akan menghadapi denda besar, penolakan layanan publik, larangan bepergian ke luar negeri, hingga dalam kasus ekstrem, hukuman penjara.

    Aturan itu jelas memicu kemarahan di seluruh negeri, memaksa presiden Iran Pezeshkian untuk mengajukan vetonya bagi penerapan undang-undang tersebut.

    Namun, kelompok garis keras Islam terus menekan pemerintah Iran untuk segera memberlakukan undang-undang yang kontroversial ini.

    Pakar psikoanalis sosiopolitik, Saba Alaleh mengatakan, “Sistem politik menyadari bahwa masyarakat kini bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah protes nasional dengan slogan ‘Perempuan, Kehidupan, Kebebasan.’ Metode penindasan dan intimidasi sebelumnya tidak lagi efektif.”

    “Undang-undang baru ini justru mendorong kekerasan terhadap perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Aturan itu menargetkan integritas pribadi warga negara dan melanggar hak kebebasan memilih dan memutuskan sendiri.”

    Bahkan, seorang penasihat Pemimpin Tertinggi Khamenei, Ali Larijani ikut mengkritik undang-undang tersebut dengan mengatakan, “Kita tidak membutuhkan undang-undang seperti itu, kita justru lebih banyak membutuhkan persuasi budaya.”

    Dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah, Presiden Pezeshkian juga melontarkan kritiknya, dan menyebutkan pemerintahannya tidak siap untuk memberlakukan undang-undang ini, dan menekankan perlunya “perdamaian dalam masyarakat.”

    Presiden dan penasihatnya menyadari, sikap memprovokasi masyarakat dengan undang-undang semacam itu hanya dapat memicu protes massal, yang akan sangat berbahaya di saat Republik Islam Iran sedang melemah seperti saat ini.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Artikel ini diadaptasi dari DW bahasa Jerman

    (nvc/nvc)

  • 2 Negara Bagian di Australia Berlakukan Larangan Nyalakan Api

    2 Negara Bagian di Australia Berlakukan Larangan Nyalakan Api

    Anda sedang membaca rangkuman berita-berita utama dalam Dunia Hari Ini dari ABC Indonesia.

    Edisi Kamis, 26 Desember 2024, kita awali dengan berita kebakaran hutan dan semak di Australia.

    Larangan menyalakan api

    Otoritas di negara bagian Victoria, dengan ibu kota Melbourne, mendesak agar warganya yang tinggal di sekitaran Taman Nasional Grampians untuk segera bertindak, karena tidak ada banyak waktu bagi mereka untuk mengungsi.

    Larangan menyalakan api sudah diberlakukan di seluruh negara bagian Victoria dan warga juga diminta untuk tidak melakukan perjalanan yang tidak penting ke daerah-daerah berisiko kebakaran hutan dan semak.

    Larangan menyalakan api juga diberlakukan di lima wilayah di negara bagian Australia Selatan, yakni di kawasan Murrayland, Riverland, Mid North, serta South East karena kondisi cuaca yang “ekstrem”.

    Warga di Victoria juga diminta untuk mengecek kondisi teman-teman, keluarga dan tetangga mereka yang mungkin terdampak gelombang panas.

    “Jika Anda melihat seseorang yang mengalami gejala-gejala seperti kebingungan, kejang, pingsan atau kehilangan kesadaran, hubungi ambulans dengan menelpon 000,” kata Dale Armstrong dari Ambulance Victoria.

    Serangan udara Pakistan ke Afghanistan

    Taliban mengatakan pengeboman oleh pesawat militer Pakistan di Afghanistan timur menewaskan sedikitnya 46 orang, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

    Wakil juru bicara Taliban, Hamdullah Fitrat, mengatakan pengeboman menargetkan empat lokasi di provinsi Paktika pada hari Selasa.

    “Afghanistan menganggap tindakan brutal ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua prinsip internasional dan tindakan agresi yang nyata,” kata Enayatullah Khowrazmi, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Afghanistan dalam sebuah pernyataan.

    Menurut pengakuan seorang pejabat Pakistan, yang berbicara kepada kantor berita Reuters tanpa mau menyebutkan identitasnya, Pakistan melakukan serangan udara terhadap kamp kelompok militan Islam Taliban Pakistan (TTP), sebuah kelompok yang tak berafiliasi dengan Taliban Afghanistan.

    Penyelidikan jatuhnya pesawat Azerbaijan Airlines

    Rabu kemarin, pesawat Azerbaijan Airlines yang membawa 67 penumpang jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan, menewaskan 38 orang di dalamnya, sementara 29 orang dilaporkan selamat.

    Azerbaijan Airlines mengatakan pesawatnya “melakukan pendaratan darurat” sekitar 3 kilometer dari Aktau, sebuah pusat minyak dan gas di pantai timur Laut Kaspia.

    Kantor berita Rusia mengatakan pesawat tersebut dialihkan rutenya karena kabut di Grozny, sementara pihak berwenang di Kazakhstan mengatakan mereka mulai menyelidiki berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk masalah teknis.

    Badan pengawas penerbangan Rusia mengatakan kecelakaan terjadi tak lama setelah pesawat mengalami keadaan darurat yang mungkin disebabkan karena “tabrakan dengan burung”.

    Suriah musnahkan pasokan narkoba

    Pemerintah baru Suriah membakar obat-obatan terlarang dalam jumlah besar, termasuk satu juta pil Captagon pada hari Rabu, menurut pejabat setempat.

    Captagon adalah obat stimulan mirip amfetamin yang menjadi ekspor terbesar Suriah selama perang saudara yang berlangsung lebih dari 13 tahun, hingga membuat Suriah mendapat sebutan sebagai negara narkotika di bawah pimpinan Bashar al-Assad.

    “Pasukan keamanan pemerintah baru menemukan gudang obat-obatan terlarang saat mereka memeriksa kompleks gedung pertahanan,” kata seorang pejabat.

    Pihak berwenang menghancurkan persediaan alkohol, ganja, Captagon, dan hasis untuk “melindungi masyarakat Suriah” dan “memutus rute penyelundupan yang digunakan oleh bisnis keluarga Assad”, tambahnya.

    Lihat juga Video ‘Pernyataan PM Australia soal RI Pulangkan 5 Napi Bali Nine’:

  • 14 Polisi Suriah Tewas Disergap Sisa-sisa Pasukan Rezim Bashar al-Assad – Halaman all

    14 Polisi Suriah Tewas Disergap Sisa-sisa Pasukan Rezim Bashar al-Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan baru Suriah mengatakan 14 petugas polisi tewas dalam sebuah penyergapan yang dilakukan oleh pasukan yang setia kepada rezim sebelumnya di pedesaan Kegubernuran Tartous pada Kamis (26/12/2024).

    Penyergapan itu terjadi di tengah protes dan pemberlakuan jam malam di daerah lain, mewakili kerusuhan terbesar sejak penggulingan mantan Presiden Bashar al-Assad Lebih pada 8 Desember lalu.

    “10 petugas polisi juga terluka di tangan sisa-sisa rezim sebelumnya,” kata Menteri Dalam Negeri Suriah yang baru, Muhammad Abdel Rahman di Telegram, Kamis.

    Dia berjanji untuk menyerang dengan tangan besi terhadap siapa pun yang berusaha merusak keamanan Suriah dan kehidupan rakyatnya.

    Sebelumnya, media resmi Suriah melaporkan polisi memberlakukan jam malam pada malam hari di Homs setelah kerusuhan di kota tersebut terkait dengan demonstrasi yang menurut penduduk dipimpin oleh anggota sekte Alawi dan sekte Muslim Syiah di negara tersebut.

    Beberapa warga mengatakan demonstrasi tersebut terkait dengan tekanan dan kekerasan dalam beberapa hari terakhir terhadap kelompok Alawi, sebuah sekte yang telah lama dianggap setia kepada Bashar al-Assad.

    Media resmi menyebutkan jam malam diberlakukan selama satu malam, mulai Rabu (25/12/2024) pukul enam sore hingga pukul delapan pagi pada hari Kamis (26/12/2024).

    Pemerintahan baru telah berulang kali berjanji untuk melindungi kelompok agama minoritas, yang khawatir kekuatan oposisi yang berkuasa akan berusaha menerapkan gaya pemerintahan konservatif.

    Demonstrasi terbatas juga terjadi di daerah lain di atau dekat pantai Suriah, tempat sebagian besar anggota sekte Alawi tinggal, termasuk kota Tartous, seperti diberitakan Al Araby.

    Demonstrasi tersebut terjadi hampir bersamaan dengan tersebarnya sebuah video di media sosial yang menunjukkan kebakaran di dalam kuil bagian atas di kota Aleppo, dengan elemen berjalan di dalamnya.

    Setelah Bashar al-Assad dan keluarganya kabur ke Rusia, para pejabat dan pasukan yang menjadi kaki tangannya dulu di Suriah kini masih berada di Suriah dan menjadi incaran pengadilan.

    Jatuhnya Rezim Assad di Suriah

    Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah HTS mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

    Sebelumnya, HTS memulai serangannya terhadap militer rezim Assad pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Setelah digulingkan, Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke Rusia, tempat mereka memperoleh suaka.

    Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

    Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

    Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Erdogan Ancam Militan Kurdi di Suriah: Letakkan Senjata Atau Dikubur!

    Erdogan Ancam Militan Kurdi di Suriah: Letakkan Senjata Atau Dikubur!

    Ankara –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melontarkan ancaman terbaru untuk militan Kurdi di Suriah, yang dianggap sebagai bagian dari milisi terlarang yang mengobarkan pemberontakan terhadap Ankara selama puluhan tahun.

    Erdogan, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (26/12/2024), menyerukan militan Kurdi di Suriah untuk segera meletakkan senjata mereka atau akan “dikuburkan” bersama senjata mereka.

    “Para pembunuh separatis harus memilih untuk mengucapkan selamat tinggal pada senjata mereka, atau mereka akan dikuburkan di tanah Suriah bersama dengan senjata-senjata mereka,” ucap Erdogan saat berbicara kepada para anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa.

    “Kita akan memberantas organisasi teroris yang berupaya membangun dinding darah antara kita dengan saudara-saudara kita,” sebutnya.

    Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat Suriah kini dikuasai pasukan pemberontak yang didukung Turki, yang berhasil menggulingkan rezim pemerintahan Bashar al-Assad pada awal bulan ini.

    Usai rezim Assad tumbang, otoritas Ankara berulang kali mendesak agar milisi YPG Kurdi segera dibubarkan. Turki menegaskan bahwa kelompok itu tidak memiliki tempat dalam masa depan Suriah.

    Faksi-faksi utama Kurdi di Suriah berada dalam posisi tidak menguntungkan sejak pergantian kepemimpinan terjadi di negara tersebut.

    Lihat juga Video ‘Heboh Erdogan Disebut Walk Out Saat Prabowo Pidato di KTT D-8’:

  • Otoritas Baru Suriah Musnahkan Satu Juta Pil Captagon yang Ditemukan di Kafr Sousa Damaskus – Halaman all

    Otoritas Baru Suriah Musnahkan Satu Juta Pil Captagon yang Ditemukan di Kafr Sousa Damaskus – Halaman all

    Otoritas Baru Suriah Musnahkan Satu Juta Pil Captagon yang Ditemukan di Kafr Sousa Damaskus

    TRIBUNNEWS.COM – Otoritas baru Suriah mengumumkan pemusnahan sejumlah besar obat-obatan, termasuk sekitar satu juta pil Captagon, yang diproduksi secara luas di bawah presiden terguling Bashar al-Assad, sumber keamanan mengatakan kepada AFP, Rabu (25/12/2024).

    Sumber resmi Otoritas baru Suriah mengatakan, narkoba-narkoba itu ditemukan saat penyisiran di Kafr Sousa, Damaskus, Suriah.

    “Pasukan keamanan pemerintah baru Suriah menemukan gudang narkoba saat menyisir ibu kota, Damaskus, khususnya di zona keamanan di Kafr Sousa.” 

    Sumber kedua mengonfirmasi penyitaan hampir atau lebih dari satu juta pil Captagon, yang langsung dimusnahkan.

    Seorang fotografer AFP melaporkan bahwa petugas keamanan membakar sejumlah besar ganja, kotak-kotak obat penghilang rasa sakit Tramadol, dan sekitar lima puluh tas kecil berisi pil Captagon berwarna merah muda.

    ‘Tambang Emas’ Assad

    Captagon disebut-sebut sebagai ‘tambang emas’ sekaligus satu di antara penyebab jatunya rezim Bashar al-Assad di Suriah.

    Rezim Assad tumbang setelah pasukan oposisi bersenjata memimpin serangan selama sekitar 10 hari dan akhirnya merebut Ibu Kota Damaskus pada Minggu (8/12/2024) awal bulan ini.

    Presiden Assad pun akhirnya melarikan diri ke Rusia.

    Namun, bagaimana situasi ini bisa terjadi dengan cepat?

    Mengutip ABC News, beberapa analis Suriah serta pemerintahan AS menyebut faktor kejatuhan Assad adalah karena para pendukung utamanya (Iran, Rusia, dan Hizbullah), dilemahkan atau disibukkan dalam pertempuran tersendiri dalam beberapa bulan terakhir.

    Pengamat lain di Suriah juga merujuk pada faktor kunci lainnya, yakni pil putih kecil dengan ukiran dua bulan sabit di atasnya.

    Pil kecil itu adalah obat sintetis dan amfetamin yang sangat populer di Timur Tengah, yang dikenal sebagai Captagon.

    Para ahli mengatakan bahwa perdagangan narkoba yang berasal dari Suriah, yang merupakan pemasok Captagon terbesar di dunia, membantu mempercepat kejatuhan Assad karena negara-negara tetangga yang ingin meredam peredaran pil, meninggalkannya.

    Captagon adalah merek dagang pil stimulan sintetis fenethylline atau fenetylline.

    Captagon ditemukan di sebuah pabrik di Suriah (Channel 4 News)

    Menurut Laporan Obat Dunia dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan tahun lalu, wilayah asal utama untuk pengiriman Captagon adalah Suriah dan Lebanon.

    Laporan tersebut mengasumsikan bahwa semua penyitaan pil jenis amfetamin yang dilaporkan di subwilayah tersebut adalah Captagon.

    Penyitaan obat-obatan itu meningkat dua kali lipat dari tahun 2020, mencapai rekor tertinggi 86 ton pada tahun 2021.

    Caroline Rose, yang mempelajari perdagangan Captagon di lembaga pemikir New Lines Institute yang berpusat di Washington, mengatakan kepada ABC News bahwa obat tersebut secara keliru dianggap tidak berbahaya.

    Karenanya, Captagon tidak menimbulkan stigma seperti obat-obatan terlarang seperti kokain atau ekstasi.

    Captagon juga bereda di negara-negara yang melarang alkohol karena haram.

    “Pil itu membuat Anda merasa tak terkalahkan,” kata Rose.

    “Obat itu mencegah rasa lapar dan membantu Anda terjaga hingga larut malam.”

    “Obat ini digunakan oleh pengemudi taksi, mahasiswa, orang miskin yang sedang mengantre untuk mendapatkan roti, orang kaya yang ingin menurunkan berat badan.”

    “Obat ini juga digunakan pejuang yang membuatnya terjaga hingga larut malam, memberinya energi dan membuatnya bertahan satu hari dengan satu MRE (makanan siap santap) sehari.”

    Tokoh kunci dalam perdagangan Captagon adalah Suriah.

    Dengan Captagon sebagai “tambang emas”-nya, Suriah dapat menghasilkan sekitar $10 miliar, dan sekitar $2,4 miliar setahun secara langsung untuk rezim Assad.

    Temuan itu berdasarkan sebuah studi tahun 2023 yang dilakukan oleh Observatory of Political and Economic Networks, sebuah lembaga nirlaba yang melakukan penelitian tentang kejahatan terorganisasi dan korupsi di Suriah.

    Satu orang yang sangat memperhatikan perdagangan Captagon dari Suriah dalam beberapa tahun terakhir adalah anggota Parlemen AS French Hill.

    Hill termasuk satu dari puluhan anggota parlemen yang ikut mensponsori Undang-Undang Perlindungan Sipil Suriah Caesar bipartisan tahun 2019, yang mengusulkan untuk memberikan sanksi berat kepada Assad dan sekutu terdekatnya.

    RUU tersebut akhirnya disahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun 2020.

    Hill kemudian memperkenalkan Captagon Act pada tahun 2021, yang menurutnya dirancang untuk membubarkan produksi dan perdagangan narkotika yang mematikan oleh rezim Assad.

    “Menurut saya, rezim Assad yang beralih ke produksi narkotika sebagai sumber pendapatan utamanya merupakan tanda bahwa dunia yang memperlakukan Assad seperti orang buangan berhasil,” kata Hill kepada ABC News.

    “Jelas setelah kejadian minggu lalu bahwa kebusukan dalam militer dan keuangan Assad sudah sangat parah.”

    Menurut Rose, perdagangan Captagon yang sedang berkembang pesat merupakan “ekonomi zombi,” di mana sanksi keras yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Eropa kepada Suriah justru menguntungkan rezim Assad.

    “Jika ada kasus yang sempurna untuk negara narkotika, saya rasa itu adalah Suriah, karena ada aparat keamanan dan politik negara yang membela produksi Captagon dan menyebarkan narasi publik bahwa tidak ada Captagon tetapi kemudian menggunakan saudara presiden, semua aparat keamanannya, dan Divisi Lapis Baja Keempat yang terlibat dalam perdagangan tersebut,” kata Rose.

    Sementara itu, Turki dan Arab Saudi menjadi frustrasi dengan upaya mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Assad.

    Perbatasan negara tersebut dibanjiri narkoba, menurut laporan terbaru oleh Carnegie Endowment.

    Menurut Rose, dalam upaya negosiasi baru-baru ini untuk normalisasi, Assad mencoba menggunakan kekuasaan yang dimilikinya atas perdagangan Captagon sebagai pengaruh terhadap mereka, dan itu berujung menjadi bumerang.

    Matthew Zweig, pakar sanksi di lembaga lobi Foundation for Defense of Democracies, menunjuk ke pertanyaan lain terkait Captagon yang mungkin juga berkontribusi pada kejatuhan Assad.

    “Pertanyaannya adalah apakah Assad bisa mengendalikan perdagangan, atau apakah perdagangan yang mengendalikannya?” kata Zweig kepada ABC News.

    Pada hari Minggu, beberapa jam setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham, atau HTS, merebut Damaskus dan mengambil alih kekuasaan, pemimpinnya Abu Mohammad al-Jolani berdiri di depan kerumunan pendukungnya di dalam Masjid Umayyah yang bersejarah di ibu kota.

    Ia menyatakan: “Suriah telah menjadi penghasil Captagon terbesar di Bumi, dan hari ini, Suriah akan dimurnikan oleh kasih karunia Tuhan.”

     

  • Fantastis, Penguasa Baru Suriah Tuntut Ganti Rugi ke Iran Rp 4.854 Triliun Karena Dukung Rezim Assad – Halaman all

    Fantastis, Penguasa Baru Suriah Tuntut Ganti Rugi ke Iran Rp 4.854 Triliun Karena Dukung Rezim Assad – Halaman all

    Fantastis, Penguasa Baru Suriah Tuntut Ganti Rugi ke Iran Rp 4.854 Triliun

    TRIBUNNEWS.COM – Media yang dekat dengan pemerintahan baru Suriah melaporkan pada hari Rabu bahwa otoritas Suriah sedang bersiap untuk mengajukan memorandum ke pengadilan internasional yang menuntut Iran membayar ratusan miliar dolar sebagai kompensasi kepada negara dan rakyat Suriah.

    Memorandum tersebut dilaporkan meminta ganti rugi dengan jumlah fantastis sebesar 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp 4.854 Triliun.

    Kompensasi itu dklaim untuk mengganti kerugian rakyat Suriah yang disebabkan oleh dukungan militer Iran terhadap rezim Assad untuk menindas rakyat, termasuk dukungan terhadap milisi yang terkait dengan Teheran.

    Perkembangan ini menyusul digulingkannya Presiden Bashar al-Assad oleh pasukan oposisi pada tanggal 8 Desember dalam serangan cepat yang mengakhiri perang selama 13 tahun.

    Iran telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mendukung Assad, mengirimkan pasukan Garda Revolusi  (IRGC) untuk membantunya tetap berkuasa.

    Muhammed al-Julani (kiri), pemimpin aliansi oposisi bersenjata, HTS, mengajak rakyat Suriah ke alun-alun di kota Damaskus dan kota lainnya pada Jumat (13/12/2024) untuk merayakan kemenangan usai jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. (X)

    Kirim Peringatan Keras ke Iran

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri baru Suriah, Asaad Hassan Al-Shaibani, mengeluarkan peringatan keras kepada Iran, mendesaknya untuk menghormati kedaulatan Suriah dan keinginan rakyatnya.

    Dalam sebuah posting di X, Shaibani menyatakan, “Iran harus menghormati keinginan rakyat Suriah dan kedaulatan negara. Kami memperingatkan mereka agar tidak menyebarkan kekacauan di Suriah dan meminta pertanggungjawaban mereka atas segala konsekuensi dari pernyataan terbaru mereka.”

    Sumber keamanan Suriah mengatakan sebagian besar kelompok bersenjata di Lebanon memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli senjata tentara Suriah. (the national/tangkap layar/kredit foto: Reuters)

    Faksi-Faksi Bersenjata Sepakat Bubar

    Faksi-faksi bersenjata Suriah sepakat untuk membubarkan diri dan bergabung di bawah Kementerian Pertahanan pada pemerintahan yang baru.

    “Langkah itu diambil selama pertemuan di Damaskus antara kepala pemerintahan baru Suriah Ahmed al-Sharaa dan perwakilan faksi revolusioner di Suriah,” lapor kantor berita negara SANA, Selasa (24/12/2024).

    Ahmed al-Sharaa atau yang terkenal dengan nama Abu Muhammad Al-Julani adalah pemimpin aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sekaligus kepala operasi militer yang menumbangkan rezim Presiden Bashar al-Assad.

    Foto-foto yang diterbitkan oleh SANA menunjukkan sejumlah besar pemimpin faksi Suriah menghadiri pertemuan dengan al-Sharaa.

    Sebelumnya pada Minggu (22/12/2024), Al-Julani menyatakan faksi-faksi tersebut akan mengumumkan pembubaran mereka dan bergabung dengan tentara.

    “Selama revolusi, ada banyak kelompok, tetapi itu tidak dapat berlanjut di negara ini. Dalam beberapa hari mendatang, Kementerian Pertahanan akan diumumkan, dan sebuah komite pejabat militer senior akan dibentuk untuk menciptakan tentara masa depan Suriah. Setelah itu, kelompok-kelompok itu akan bubar,” kata Al-Julani selama konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di Damaskus pada Minggu.

    Meski sebagian besar faksi setuju, namun tidak jelas apakah kesepakatan itu mencakup faksi yang dipimpin Kurdi di timur laut Suriah.

    Pekan lalu, Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir mengatakan kementerian akan direstrukturisasi dengan menggunakan mantan faksi pemberontak dan perwira yang membelot dari tentara mantan Presiden Bashar al-Assad, seperti diberitakan ABC Net.

    Jatuhnya Rezim Assad di Suriah

    Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

    Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke Rusia, tempat ia memperoleh suaka.

    Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

    Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

    Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

  • Mengharap Damai dalam Natal Perdana di Suriah Usai Assad Runtuh

    Mengharap Damai dalam Natal Perdana di Suriah Usai Assad Runtuh

    Jakarta, CNN Indonesia —
    Umat Kristen Suriah menghadiri ibadah Malam Natal pada 24 Desember 2024 untuk pertama kalinya sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada awal Desember.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • BNPT Pantau Situasi Suriah Pasca Tumbangnya Bashar al-Assad, Ada Apa?

    BNPT Pantau Situasi Suriah Pasca Tumbangnya Bashar al-Assad, Ada Apa?

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau perkembangan situasi di Suriah usai tumbangnya Bashar al-Assad. Utamanya, terkait ancaman terorisme internasional.

    “Terkait kebijakan dalam penanganan terorisme internasional terkait konflik Suriah, BNPT masih wait and see, tergantung pada tiga aspek penilaian,” ujar Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember 2024.

    Pertama, situasi keamanan Suriah masih sangat rawan, karena masyarakat internasional masih mengamati ke mana orientasi ideologis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), pemberontak yang menumbangkan Assad.

    “Jika HTS tidak berubah sama seperti saat mereka masih jadi bagian Al Qaeda, sangat mungkin HTS masih melakukan jalan kekerasan dan radikalisme,” ujar dia. 

    Kedua, konsolidasi politik di Suriah masih sangat cair, karena belum terlihat pola rekonsiliasi yang disetujui tiga kelompok negara yang berpengaruh terhadap politik Suriah, yaitu Turki, AS-Israel, dan Iran-Rusia. 

    Ketiga, sikap masyarakat internasional sangat tergantung pada proses rekonsiliasi kekuatan politik di Suriah. Dalam penilaian Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, dukungan masyarakat internasional diperkirakan akan mengalir ke HTS jika mampu merehabilitasi situasi kemanusiaan, melakukan rekonsiliasi nasional melalui pemilu merangkul semua pihak yang bertikai, dan mengakui hak kaum minoritas di Suriah.
     

    Djumala melihat ada indikasi positif ke arah itu. Paling tidak ada niat baik HTS untuk melibatkan anggota kabinet rezim lama dalam upaya menyusun pemerintahan transisi. 

    “Masyarakat internasional sekarang sedang memantau secara seksama kemana arah kebijakan politik pemerintahan transisi,” ujar dia.

    Jika saja pemerintahan transisi mampu memulihkan situasi keamanan dan kemanusiaan, mengadakan pemilu dengan melibatkan semua kelompok kepentingan dan menghargai hak-hak sipil kaum minoritas, diperkirakan dukungan internasional akan mengalir melegitimasi pemerintahan transisi itu sebagai representasi rakyat Suriah.

    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, memaparkan menurut Global Terrorism Index (GTI) 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan. Hal ini ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31 serta perubahan status dari negara medium impacted menjadi negara low impacted terdampak terorisme.

    Eddy mengatakan perbaikan peringkat dari medium impact ke low impact mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan terorisme berkat  kolaborasi BNPT dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pencegahan dan mitigasi.

    Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. 

    “Konten yang diblokir merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital,” ujar dia.

    Menurut Global Peace Index (GPI) 2024 situasi keamanan di Indonesia mengalami perbaikan dengan kenaikan 5 peringkat, menjadi 48 dari peringkat 53 pada 2023.

    Meski ada perbaikan situasi keamanan, Indonesia harus tetap memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan global, yang berdampak terhadap keamanan Indonesia, terutama terkait dengan situasi politik di Suriah.  

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau perkembangan situasi di Suriah usai tumbangnya Bashar al-Assad. Utamanya, terkait ancaman terorisme internasional.
     
    “Terkait kebijakan dalam penanganan terorisme internasional terkait konflik Suriah, BNPT masih wait and see, tergantung pada tiga aspek penilaian,” ujar Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember 2024.
     
    Pertama, situasi keamanan Suriah masih sangat rawan, karena masyarakat internasional masih mengamati ke mana orientasi ideologis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), pemberontak yang menumbangkan Assad.
    “Jika HTS tidak berubah sama seperti saat mereka masih jadi bagian Al Qaeda, sangat mungkin HTS masih melakukan jalan kekerasan dan radikalisme,” ujar dia. 
     
    Kedua, konsolidasi politik di Suriah masih sangat cair, karena belum terlihat pola rekonsiliasi yang disetujui tiga kelompok negara yang berpengaruh terhadap politik Suriah, yaitu Turki, AS-Israel, dan Iran-Rusia. 
     
    Ketiga, sikap masyarakat internasional sangat tergantung pada proses rekonsiliasi kekuatan politik di Suriah. Dalam penilaian Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, dukungan masyarakat internasional diperkirakan akan mengalir ke HTS jika mampu merehabilitasi situasi kemanusiaan, melakukan rekonsiliasi nasional melalui pemilu merangkul semua pihak yang bertikai, dan mengakui hak kaum minoritas di Suriah.
     

    Djumala melihat ada indikasi positif ke arah itu. Paling tidak ada niat baik HTS untuk melibatkan anggota kabinet rezim lama dalam upaya menyusun pemerintahan transisi. 
     
    “Masyarakat internasional sekarang sedang memantau secara seksama kemana arah kebijakan politik pemerintahan transisi,” ujar dia.
     
    Jika saja pemerintahan transisi mampu memulihkan situasi keamanan dan kemanusiaan, mengadakan pemilu dengan melibatkan semua kelompok kepentingan dan menghargai hak-hak sipil kaum minoritas, diperkirakan dukungan internasional akan mengalir melegitimasi pemerintahan transisi itu sebagai representasi rakyat Suriah.
     
    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, memaparkan menurut Global Terrorism Index (GTI) 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan. Hal ini ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31 serta perubahan status dari negara medium impacted menjadi negara low impacted terdampak terorisme.
     
    Eddy mengatakan perbaikan peringkat dari medium impact ke low impact mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan terorisme berkat  kolaborasi BNPT dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pencegahan dan mitigasi.
     
    Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. 
     
    “Konten yang diblokir merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital,” ujar dia.
     
    Menurut Global Peace Index (GPI) 2024 situasi keamanan di Indonesia mengalami perbaikan dengan kenaikan 5 peringkat, menjadi 48 dari peringkat 53 pada 2023.
     
    Meski ada perbaikan situasi keamanan, Indonesia harus tetap memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan global, yang berdampak terhadap keamanan Indonesia, terutama terkait dengan situasi politik di Suriah.  
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Mencuat Isu Istri Bashar Assad Ajukan Gugatan Cerai, Rusia Membantah

    Mencuat Isu Istri Bashar Assad Ajukan Gugatan Cerai, Rusia Membantah

    Jakarta –

    Rusia membantah isu istri Presiden Suriah Bashar Al Assad yang digulingkan, Asma Al Assad, mengajukan cerai terhadap suaminya dan berencana meninggalkan Rusia. Rusia menyebut laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

    “Tidak, itu tidak sesuai dengan kenyataan,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan di ibu kota Rusia, Moskow, Rabu dilansir BBC dan Anadolu Ajansi (25/12/2024).

    Beberapa laporan media mengatakan bahwa Asma al-Assad, yang lahir di Inggris, ingin mengajukan gugatan cerai dan meninggalkan Rusia, tempat keduanya diberikan suaka oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, setelah pasukan anti-rezim menguasai ibu kota Suriah, Damaskus, pada tanggal 8 Desember.

    Berdasarkan laporan media, Asma al-Assad telah menyatakan “ketidakpuasan” dengan kehidupannya di Moskow dan bermaksud untuk pindah ke London.

    Assad, yang merupakan pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, yang melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus, mengakhiri rezim Partai Baath selama 61 tahun, yang telah berkuasa sejak tahun 1963.

    Rusia juga membantah laporan bahwa Assad telah dikurung di Moskow dan aset propertinya telah dibekukan.

    Rusia adalah sekutu setia rezim Assad dan menawarkan dukungan militer selama perang saudara.

    “Saya ingin memastikan bahwa dia adalah individu yang dikenai sanksi dan tidak diterima di Inggris,” kata David Lammy, saat berbicara di parlemen awal bulan ini.

    Dia menambahkan dia akan melakukan “segala yang saya bisa” untuk memastikan tidak ada anggota keluarga Assad yang “menemukan tempat di Inggris”.

    Asma al-Assad, 49 tahun, lahir di Inggris dari orang tua Suriah pada tahun 1975 dan dibesarkan di Acton, London barat.

    Dia pindah ke Suriah pada tahun 2000 pada usia 25 tahun dan menikah dengan suaminya hanya beberapa bulan setelah dia menggantikan ayahnya sebagai presiden.

    Selama 24 tahun menjadi ibu negara Suriah, Nyonya Assad menjadi bahan keingintahuan di media barat.

    Lihat juga Video: Sekolah di Suriah Kembali Dibuka Seusai Rezim Bashar Al-Assad Tumbang

    (yld/knv)